D. PERENCANAAN SKENARIO WUJUD PARTISIPASI ANAK DAN KAUM MUDA SEBAGAI WARGA NEGARA

D. PERENCANAAN SKENARIO WUJUD PARTISIPASI ANAK DAN KAUM MUDA SEBAGAI WARGA NEGARA

Kelompok anak dan kaum muda sampai saat ini masih mengalami hambatan dalam melaksanakan hak politiknya untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hambatan tersebut berlapis-lapis, pertama, dalam dan antarkelompok anak terdapat relasi yang tidak setara, misalnya karena perbedaan usia, status/kelas, etnis, bahasa, jenis kelamin, agama, fisik, dan kondisi lain yang melekat padanya. Kedua, anak-anak harus menghadapi relasi yang subordinatif manakala mereka menjalin relasi dengan orang dewasa dalam kehidupan keseharian mereka. Ketiga, anak-anak harus menghadapi sistem sosial dan budaya yang merefleksikan ketidaksetaraan relasi kuasa anak-anak dengan orang dewasa. Keempat, anak-anak harus menghadapi sistem ketatanegaraan yang mengadopsi pola relasi kuasa tersebut yang dilegalkan melalui produk kebijakan publik. Situasi ini menurut Gerison Lansdown (2001:3), merupakan kegagalan orang dewasa mendengarkan anak yang dikarenakan hal-hal sebagai berikut: 1. Orang dewasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya terhadap anak-anak; 2. Orang dewasa tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik anak; 3. Orangtua merasa berhak untuk dilindungi dibandingkan anak-anak mereka. Hambatan tersebut semestinya harus segera dihilangkan dalam sistem negara demokratis yang mendasari pola relasi secara egaliter dan deliberatif. Dalam sistem yang demokratis kelompok anak dan kaum muda memiliki harapan untuk dapat berpartisipasi secara luas dari ruang privat sampai ruang publik. Bahkan kelompok anak dan kaum muda apabila diberikan akses dan ruang berpartisipasi dapat memberikan pengaruh dari tingkat lokal sampai pada tingkat global. Partisipasi anak merupakan upaya konstruktif untuk mempersiapkan anak-anak menjadi aktor demokrasi di masa yang akan datang. Masa kanak-kanak, menurut Roger A Hart (1997: 8) menjadi saat yang tepat untuk menyemai nilainilai demokrasi yang berintikan menghargai HAM dan martabat semua manusia.

Membuka Ruang Partisipasi Bagi Kelompok Anak dan Kaum Muda Dalam Proses Pembangunan Perdamaian di Aceh

89

Demokrasi semestinya dapat memperluas partisipasi seluruh elemen warga suatu negara. Namun demikian dalam sistem demokrasi terdapat perbedaan titik tekan partisipasi. Partisipasi pada level orang dewasa bertujuan untuk memajukan demokrasi dan menumbuhkan kemampuan sebagai warga negara, sementara partisipasi di level anak-anak, khususnya ketika mereka dilibatkan dalam menetapkan sebuah keputusan mengenai kehidupannya, merupakan peletakan fondasi bagi proses demokratisasi (Unicef, 2003:9). Partisipasi antara kelompok anak dan kaum muda dengan orang dewasa dapat berbentuk suatu kemitraan yang ditandai dengan terdapatnya pembagian dalam pembuatan keputusan. Pembagian dalam pembuatan keputusan dapat berupa negosiasi, diskusi, dan kompromi sehingga terdapat kesetaraan perspektif dalam proses tersebut (Philip Cook, Natasha Blanchet & Sturt Hart, 2004). Lebih jauh, upaya pemajuan keterlibatan anak-anak dan kaum muda merupakan proses di mana mereka akan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman proses-proses politik sehingga akan memperkuat perhatian dan komitmen mereka pada demokrasi. Hak atas partisipasi merupakan hak politik setiap warga negara untuk terlibat dalam pemerintahan. Untuk menumbuhkan partisipasi anak dalam proses demokratisasi berdasarkan pandangan Gerison Lansdown, (2005: 15) maka pengembangan kapasitas anak-anak perlu dipahami dan diperiksa melalui 3 kerangka kerja konseptual, sebagai berikut: 1. Konsep perkembangan anak, mengakui sejauh mana perkembangan anak dan kompetensi tersebut memunculkan otonomi pribadi yang dipromosikan melalui realisasi hak-hak anak yang dijamin dalam KHA. Dalam pengertian ini, negara dibebani kewajiban untuk memenuhi hak anak; 2. Konsep emansipatoris partisipatif atau menekankan penghormatan terhadap kapasitas anak-anak dan orang dewasa diharuskan mentransfer hak-hak kepada anak sesuai dengan tingkat kompetensi mereka. Hal ini terkait dengan kewajiban negara untuk menghormati hak anak; 3. Konsep perlindungan anak mengakui bahwa karena kemampuan anak-anak masih terus berkembang, mereka mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari kedua orang tuanya dan negara melalui partisipasi dalam suatu kegiatan yang berdampak pada kehidupannya, meskipun tingkat perlindungan yang mereka butuhkan akan berkurang sesuai dengan kapasitas perkembangannya. Hal ini memaksakan kewajiban pada negaranegara pihak untuk melindungi hak anak.

90


Dengan demikian, partisipasi anak tidak dapat didiskusikan lebih jauh tanpa mempertimbangkan terdapatnya relasi kekuasaan dan perjuangan kesejajaran hak. Hal ini menjadi penting karena anak-anak akan memiliki harapan untuk berpartisipasi pada setiap kebijakan yang berpengaruh langsung pada kehidupannya (Roger A Hart, 1992: 6). Oleh karenanya, partisipasi anak membutuhkan prasyarat mendasar, yaitu adanya budaya demokrasi pada ruang-ruang sosiologis di mana anak-anak menjalani kehidupannya. Dari lingkungan yang terdekat yaitu keluarga, sekolah, komunitas setempat sampai ruang yang terjauh, komunitas masyarakat internasional, idealnya sudah tertanam semangat demokrasi. Pada akhirnya pada setiap individu anak bertumbuh asa untuk dapat berpartispasi dari ruang privat menuju ruang publik dari forum lokal menuju forum global. Kotak 14: Ruang Partisipasi Anak

Masyarakat Media

Keputusan Kebijakan Publik Sekolah

Forum-forum Pemilihan Umum

Dewan Sekolah Perkumpulan Siswa

Dewan Hak Asasi Manusia Perencanaan Pengajaran

Komunitas

Perkumpulan Kebertetanggaan Program Institusional

Kelompok Informal

Keluarga

Kelompok Budaya

(Kompetensi Keluarga)

Partisipasi Anak

Sumber: The State of the World’s Children 2003

Namun dari ruang-ruang tersebut, ranah negara merupakan ruang yang paling berpengaruh pada anak-anak karena negara merupakan aktor yang memiliki kewajiban utama (primary duty bearers) menjamin terpenuhinya hak asasi anak.


91

Melihat ruang-ruang partisipasi tersebut, Gerison Lansdown (2005: 4) menyebutkan terdapat 4 tingkat partisipasi anak dan kaum muda dalam proses pengambilan keputusan meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Untuk diinformasikan; Untuk mengungkapkan pandangan atas informasi yang diterima; Untuk diperhitungkan pandangan mereka; Untuk menjadi bagian utama atau terlibat dalam membuat keputusan bersama.

Berbicara mengenai tingkat partisipasi anak tersebut, Pasal 12 KHA menyatakan bahwa semua anak yang mampu mengekspresikan pandangannya berhak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan dan kepentingannya. Meskipun tidak membuat ketentuan yang tegas mengenai hak atas informasi, dapat dikatakan bahwa informasi merupakan bagian penting dari kewajiban untuk menjamin hak untuk menyatakan pandangan secara bebas. Dengan kata lain, Pasal 12 menegaskan hak anak untuk terlibat dalam proses partisipasi dalam semua hal yang mempengaruhi terhadap dirinya, sementara itu orang dewasa bertanggung jawab atas hasilnya. Dengan kata lain, hasilnya memang akan ditentukan oleh orang dewasa tetapi hasilnya harus diinformasikan dan dibuat berdasarkan pengaruhi pandangan anak. Dalam kaitan ini, untuk memahami partisipasi anak dalam wilayah publik perlu untuk mengakui bahwa KHA harus didukung oleh 3 bangunan penting (Gerison Lansdown 2005: 5), yakni: 1. Anak-anak harus diakui subyek hak, anak diakui memiliki hak asasi baik sebagai individu atau kelompok dan berhak menuntut secara hukum dan moral kepada negara sebagai pemangku kewajiban utama untuk memenuhi hak asasi mereka; 2. Kapasitas anak-anak yang tengah berkembang, anak adalah manusia yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan jasmani (fisik) dan emosional (psikis) sesuai dengan umur dan tingkat kematangannya. Dengan kata lain, anak adalah manusia yang sedang belajar menjadi dewasa; 3. Hak anak melekat pada anak, terlepas dari di mana anak tersebut berasal dan berlaku di rumah, di sekolah, di semua lembaga dan di arena publik. Selanjutnya untuk melihat sejauhmana mana anak dapat berpartisipasi, maka harus memperhatikan tingkatan perspektif anak seperti yang disebutkan oleh Gerison Lansdown (2005), sebagai berikut:

92


1. Perspektif Anak Pada Tingkat Struktural Hal ini menyangkut hak-hak anak dan posisi anak-anak dalam masyarakat, serta perlindungan hukum bagi mereka. Negara harus mengakui anak-anak sebagai subyek hukum, dan menerapkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi mereka sehingga mereka dapat menjadi peserta dalam kehidupan mereka sendiri (Pasal 4 KHA). Bagaimana hak-hak anak untuk partisipasi difasilitasi melalui keputusan bersama dan pemberdayaan adalah ciri utama dari komponen pertama dari perspektif anak. 2. Perspektif Anak Pada Tingkat Individu Anak-anak harus menerima pengakuan dari orang-orang dewasa di sekitar mereka. Tujuan utama adalah untuk menganggap semua pemangku kepentingan-termasuk anak-anak-sebagai individu, masing-masing dengan kebutuhan dan kepentingan tertentu. Kapasitas anak-anak untuk membuat keputusan blum sepenuhnya berkembang dan akibatnya mereka bergantung pada wali mereka dan negara. 3. Perspektif Anak Pada Tingkat Individu Dan Menyangkut Realitas Konteks Hidup Anak-anak Yang Berbeda-beda Menghormati pandangan anak merupakan upaya menempatkan kepentingan anak-anak sebagai bahan pertimbangan. Titik dimulainya adalah bahwa anak-anak memiliki kebutuhan dan sudut pandang yang secara kualitatif berbeda dari orang-orang dewasa Berdasarkan perspektif ini tanggung jawab untuk memasukkan anak ke dalam perspektif pengambilan keputusan terletak dengan negara dan orang dewasa. Untuk itu, dibutuhkan keseriusan menghapus hambatan interaksi komunikatif antara orang dewasa dan anak-anak. Oleh karena kelompok anak dan kaum muda memiliki hak asasi maka mereka juga harus diakui sebagai bagian dari masyarakat sipil. Dalam kaitan ini, menurut Michael Edwards (2007) terdapat 3 dimensi masyarakat sipil, yaitu: 1. Masyarakat Sipil sebagai Kehidupan Asosiasi Masyarakat sipil adalah ‘ruang’ dari kegiatan yang diselenggarakan atau tidak dilakukan baik oleh pemerintah atau pihak bisnis (pengusaha). Ini termasuk asosiasi formal dan informal serta suka rela, seperti organisasi masyarakat, serikat buruh, organisasi berbasis agama, koperasi, partai politik, asosiasi profesional, asosiasi bisnis, organisasi filantropis, kelompok-kelompok informal warga negara serta gerakan sosial. Partisipasi dalam keanggotaan organisasi-organisasi tersebut bersifat sukarela.


93

2. Masyarakat Sipil sebagai Masyarakat Yang Baik Pendukung Demokrasi Hal ini sering diasumsikan bahwa masyarakat sipil adalah hal yang baik karena dapat membantu memperkuat demokrasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat sipil dapat berperan menyebarkan nilai-nilai seperti non-kekerasan, non-diskriminasi, demokrasi, kebersamaan dan keadilan sosial melalui sarana kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dengan caracara yang adil, efektif, dan demokratis. 3. Masyarakat Sipil Sebagai Arena Deliberasi Publik Masyarakat sipil adalah ruang di mana perbedaan-perbedaan sosial, masalah sosial, kebijakan publik, tindakan pemerintah, dan masalah-masalah masyarakat dan identitas budaya dikembangkan serta diperdebatkan. Ruang ini merupakan titik temu komitmen sebuah proses yang memungkinkan orang dari segala usia dan latar belakang untuk berbagi dalam menentukan bagaimana visi berbeda dapat didamaikan. Dengan kata lain, masyarakat sipil adalah sebuah sarana untuk mencapai kehidupan asosiasi dan arena untuk musyawarah. Penyusunan Skenario Masa Depan Aneuk dan Pemuda Atjeh Tahun 2018 merupakan salah satu bentuk pengakuan kepada kelompok anak dan kaum muda sebagai bagian dari warga masyarakat Aceh. Sebagai bagian dari masyarakat Aceh mereka dapat berperan dalam upaya mewujudkan transisi Aceh menuju Aceh yang damai dan demokratis. Selain itu, perencanaan skenario merupakan upaya mendeliberasi wacana keadilan transisional kepada seluruh elemen masyarakat sipil khususnya kelompok anak dan kaum muda sebagai pemilik masa depan Aceh yang digelayuti warisan masa lalu Aceh. Pada titik ini perencanaan skenario menjadi sarana dialog dalam rangka mencari titik-titik persinggungan perspektif dari 2 (dua) generasi yang berbeda yaitu: (i) kelompok anak dan kaum muda, sebagai pemilik masa depan Aceh serta (ii) generasi saat ini yang menempati posisi strategis baik di institusi pemerintahan maupun institusi masyarakat sipil. Dengan kata lain, perencanaan skenario dapat menjadi titik masuk untuk mengintegrasikan perspektif hak anak dalam pewacanaan (diskursus) sosial dan masalah kewarganegaraan khususnya terkait dengan proses pencarian keadilan transisional yang tengah berproses di Aceh.

94


Dalam kerangka pencarian keadilan transisional di Aceh maka dalam setiap inisiatif pencarian keadilan transisional seharusnya tetap melibatkan partisipasi anak-anak dan kaum muda, khususnya dalam pengambilan kebijakan untuk menetapkan bentuk inisiatif tersebut. Dengan demikian, partisipasi anak dan kaum muda menjadi prasyarat dalam proses perwujudan keadilan transisional karena di masa yang akan datang anakanak berpotensi menjadi pelaku perdamaian (OECD, 2001). Keterlibatan anak dalam proses perwujudan keadilan transisional, berdasarkan pandangan Jason Hart (2004: 32), dinyatakan bahwa anak-anak dan kaum muda berpotensi berkontribusi terhadap terjadinya perubahan sosial hal mana juga dibutuhkan dalam memelihara perdamaian yang berkelanjutan. Pandangan senada juga diberikan oleh Gro Braekken (2005) bahwa keterlibatan tersebut dilandasi pertimbangan: 1. Anak-anak dan kaum muda bukannya hanya sebagai korban konflik bersenjata, tetapi mereka juga terlibat di dalamnya, tanpa kecuali; 2. Anak-anak dan kaum muda membutuhkan serta memilik hak untuk terlibat dalam proses perdamaian, perjanjian dan hak untuk dihargai dalam aktivitas pasca konflik serta inisiatif perdamaian; 3. Anak-anak dan kaum muda sebenarnya memiliki keinginan turut ambil bagian dalam rekonstruksi negara mereka serta proses pembangunan perdamaian dan keinginan tersebut semestinya diakui dan didukung. Sedangkan Daniel Toole (2006) menyebutkan bahwa keterlibatan anak dalam setiap proses dan mekanisme keadilan transisional karena alasanalasan sebagai berikut: 1. Anak-anak dan kaum muda yang kelak akan membangun masa depan suatu negara dan mereka juga sekaligus sebagai faktor kritis dalam pembangunan perdamaian. Oleh karenanya apabila salah menempatkan mereka dalam proses tersebut maka akan menjadi bagian dari suatu masalah; 2. Anak-anak dan kaum muda merupakan pemain kunci atau bagian dari solusi dalam proses pemeliharaan perdamaian.


95

Untuk menilai sampai sejauhmana tingkat partisipasi anak dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupannya dapat merujuk pada Tangga Partisipasi Roger A. Hart (Hart’s Ladder of Participation). Roger A. Hart menggunakan tangga untuk menggambarkan perbedaan tingkat partisipasi anak dalam inisiasi dan kerja sama suatu program bersama orang dewasa. Berdasarkan pandangan Roger A. Hart terdapat 8 anak tangga untuk menilai tingkatan interaksi antara anakanak dengan orang dewasa. Kedelapan tangga partisipasi tersebut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

96

Anak Tangga 8. Inisatif dari anak/kaum muda, keputusan dibagi bersama dengan orang dewasa (youth-initiated, shared decisions with adults)

Tingkat Partisipasi Inisiatif dilakukan oleh anak/kaum muda, sedangkan pembuatan keputusan dilakukan bersama antara anak/kaum muda dengan orang dewasa. Proses ini mendorong pemberdayaan anak/kaum muda, pada saat yang sama mendorong kemampuan anak/ kaum muda untuk memperoleh akses dan belajar dari pengalaman dan keahlian dari orang dewasa.

7.

Inisiatif dan pelaksanaan dilakukan oleh anak/kaum muda (young peopleinitiated and directed)

Inisiatif dan pelaksanaan dilakukan oleh anak/kaum muda; sementara orang dewasa terlibat mengambil peran sebagai pendukung.

6.

Inisiatif oleh orang dewasa, keputusan dibagi bersama anak-anak (adultinitiated, shared decisions with young people)

Inisiatif dari orang dewasa tetapi dalam pembuatan keputusan dilakukan bersama dengan anak/remaja.

5.

Dikonsultasikan dan diinformasikan (consulted and informed)

Anak/kaum muda memberikan masukan dalam program yang dirancang dan dilaksanakan oleh orang dewasa. Anak/kaum muda diinformasikan tentang bagaimana masukan mereka dipergunakan dan capaian dari keputusan dibuat oleh orang dewasa.

4.

Ditentukan tetapi diinformasikan (assigned but informed)

Anak/kaum muda diberikan peran yang spesifik dan mendapat informasi tentang bagaimana dan mengapa mereka dilibatkan.

3.

Tokenisme /menirukan (tokenism)

2.

Dekorasi (decoration)

1.

Manipulasi (manipulation)

Anak/kaum dihadirkan dan berpendapat, akan tetapi semua pendapat anak tersebut dibuat oleh dewasa dan anak/remaja hanya menirukan saja. Anak/kaum muda dihadirkan akan tetapi hanya menjadi pajangan dan tidak boleh bebrbuat apa-apa; semuanya dilakukan oleh orang dewasa Anak/kaum muda menjadi bagian dari manipulasi untuk kepentingan orang dewasa.


Tingkat partisipasi yang digambarkan dengan anak tangga 1 – 3 disebut bukan partisipasi (non participation), sedangkan anak tangga mulai 4 – 8 menggambarkan tingkat partisipasi anak (degress of participation). Kotak 15: Tangga Partisipasi dari Roger A. Hart

7

Prakarsa anak-anak dan dipimpin orang dewasa

6

Prakarsa orang dewasa, berbagi dengan kaum muda

5

Dikonsultasikan dan diinformasikan

4

Ditetapkan dan diinformasikan

3

Tokenisme/Simbol

2

Dekorasi/Pajangan

1

Manipulasi

Tingkat Partisipasi

Prakarsa kaum muda, berbagi dengan orang dewasa

Bukan Partisipasi

8

Sumber: Roger A. Hart (1997)


97

Pola yang serupa juga dilakukan oleh Kate O’Malley (2004) untuk melihat peran dan keterlibatan anak/kaum muda dengan orang dewasa dalam suatu program. Kate O’Malley kemudian mengutip pendapat Gerison Lansdown untuk melihat tingkat partisipasi anak dalam menjalin relasi dengan orang dewasa. Tingkatan artikulasi partisipasi anak-anak dan kaum muda yang dibuat oleh Gerison Lansdown terbagi 3 (tiga) tingkat sebagai berikut: 1. Proses konsultatif (consultative process), adalah ketika orang dewasa meminta keterangan atas pengalaman anak-anak dan kaum muda, pandangan atau perhatian mereka diupayakan menjadi bagian dari legislasi, kebijakan atau layanan. Dalam hal ini termasuk adanya pengakuan dari orang dewasa terhadap kekuatan pengalaman anak-anak. Oleh karenanya kelompok anak dan kaum muda semestinya diberikan kesempatan untuk berorganisasi dan ditingkatkan kemampuan dan kepercayaan diri mereka untuk mengekspresikan pandangannya. Meskipun partisipasi anak-anak/ kaum muda dalam tingkatan ini sudah dibuka aksesnya, namun orang dewasa masih menjadi penentu dan pengelola dan belum memberikan anak-anak dan kaum muda pengawasan terhadap capaian-capaiannya. 2. Inisiatif partisipasif (participative initiatives) adalah ketika orang dewasa secara aktif melibatkan anak dan kaum muda dalam program, penelitian, atau layanan. Meskipun orang dewasa masih menjadi inisiator namun telah terjadi pembagian kekuasaan antara orang dewasa dengan anak-anak dan kaum muda. Pada level ini anak-anak dan kaum muda dilibatkan secara langsung untuk mengawasi dan terlibat dalam capaian meskipun belum sepenuhnya. Untuk mencapai kondisi ini anak-anak dan kaum muda harus dibangun kemampuannya, disediakan/difasilitasi akses informasi yang lebih besar, dan diberikan kesempatan untuk berorganisasi sehingga mereka dapat mengajukan inisiatif serta menindaklanjuti inisiatif yang berasal dari mereka sendiri.

98


3. Pemajuan advokasi oleh anak-anak dan kaum muda sendiri (promoting self-advocacy) adalah suatu proses pemberdayaan anak dan kaum muda untuk mengambil tindakan terhadap suatu permasalahan yang hasil identifikasi mereka sendiri, termasuk pengawasannya. Peran orang dewasa hanyalah memfasilitasi kepemimpinan anak-anak dan kaum muda, memberikan dukungan, saran, bimbingan, dan pencarian dana. Pembuatan Skenario Masa Depan Aneuk dan Pemuda Atjeh Tahun 2018 apabila dilihat dari pendekatan tangga partisipasi Roger A. Hart maka dapat diletakkan pada Tangga Partisipasi ke-6. Anak tangga tersebut merepresentasikan bahwa inisiatif pembuatan Skenario Masa Depan Aneuk dan Pemuda Atjeh Tahun 2018 berasal orang dewasa tetapi dalam pembuatan keputusan dilakukan bersama dengan anak dan kaum muda. Kemudian jika dilihat dari tingkat artikulasi partisipasi anak dari Gerison Lansdown, pembuatan Skenario Masa Depan Aneuk dan Pemuda Atjeh Tahun 2018 berada pada tingkatan inisitif partisipasif. Inisiatif pembuatan skenario Masa Depan Aceh 2018 berasal dari orang dewasa, namun dalam proses pembuatannya anak-anak dan kaum muda diberikan kebebasan sepenuhnya untuk membuat keputusan. Dengan kata lain, pembuatan Skenario Masa Depan Aneuk dan Pemuda Atjeh Tahun 2018 merupakan bentuk upaya fasilitasi partisipasi anak-anak dan kaum muda untuk menentukan bagaimana membangun masa depan berdasarkan perspektif mereka.


99

D. PERENCANAAN SKENARIO WUJUD PARTISIPASI ANAK DAN KAUM MUDA SEBAGAI WARGA NEGARA

Recommend Documents