PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH Jalan Lapangan Supersemar Telp. 0370-622858 Tanjung, Kode Pos 83353
DOKUMEN KUALIFIKASI Nomor : 47/DOK.L/POKJA.I/X/2013 Tanggal : 29 Oktober 2013
Untuk
Pengadaan Pekerjaan :
Perencanaan Embung Desa Mumbul Sari
Pokja I ULP Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2013
1
DAFTAR ISI
BAB I
UMUM
……………………………………………………………………………………..
1
BAB II
PENGUMUMAN……………………………………………………………………………………..
3
BAB III
INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)
…………………………………………….
4
BAB IV
LEMBAR DATA KUALIFIKASI(LDK)
……………………………………………..
10
BAB V
PAKTA INTEGRITAS
…………………………………………………………………….
11
BAB VI
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI ……………………………………………………….
14
BAB VII
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
…………………
21
BAB VIII
TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI
…………………………………………….
26
i
BAB I. UMUM A.
Dokumen Kualifikasi ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2013 beserta petunjuk teknisnya, serta ketentuan teknis operasional Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
B.
Dalam Dokumen Kualifikasi ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut : - Jasa Konsultansi : jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware); - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) : hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan; - Kemitraan/ Kerja Sama Operasional (KSO) : kerja sama usaha antar penyedia yang masingmasing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis; - LDK : Lembar Data Kualifikasi; - Pokja ULP : Kelompok Kerja ULP yang berfungsi untuk melaksanakan pemilihan barang/jasa; - LPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik; - Aplikasi SPSE : Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE. - Form Isian Elektronik : tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diinput oleh pengguna aplikasi - Form Isian Elektronik - Data Kualifikasi : Form isian elektronik pada aplikasi SPSE yang digunakan penyedia barang/jasa untuk menginputkan dan mengirimkan data kualifikasi - E Seleksi : Proses Seleksi Sederhana dengan tahapan sesuai Perpres 54/2010 dan perubahannya serta petunjuk teknisnya yang disesuaikan dengan teknis operasional pengadaan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Perka 18/2012. Semua istilah “seleksi” pada dokumen ini merujuk pada pengertian “e-seleksi” 1
C. D. E.
Pengadaan dengan prakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana yang tercantum dalam LDK. Seleksi Sederhana ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha atau Kemitraan/KSO. Pokja ULP mengumumkan pelaksanaan Seleksi Sederhana dengan prakualifikasi melalui alamat website LPSE Kabupaten Lombok Utara, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
2
BAB II. PENGUMUMAN SELEKSI Pengumuman Seleksi tercantum dalam pada aplikasi SPSE
3
BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) A. Umum 1. Peserta Kualifikasi 1.1. Prakualifikasi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha (perusahaan/koperasi) atau Kemitraan/KSO. 1.2. Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan Kemitraan/KSO, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase Kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili Kemitraan/KSO tersebut. 1.3. Peserta Kemitraan/KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi. 2. Larangan Korupsi, kolusi dan Nepotisme 2.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Kualifikasi, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kualifikasi ini. 2.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1 Di atas dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut: a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses kualifikasi, atau pembatalan kelulusan kualifikasi; b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. 2.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh pokja ULP kepada PA/KPA.
3. Larangan Pertentangan Kepentingan 3.1. Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. 3.2. Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 diatas antara lain meliputi: a. Dalam satu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Seleksi yang sama; b. Konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/ diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi; 4
c.
Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana dan/atau Konsultan Pengawas; d. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dan bersaing dengan perusahaan lainnya, dilarang merangkap sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Seleksi. e. PPK dan/atau anggota Pokja ULP baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta; f. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama. 3.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti di luar tanggungan K/L/D/I. 4. Satu Data Kualifikasi Tiap Peserta Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO hanya diperbolehkan untuk menyampaikan satu Data Kualifikasi. 5. Berlakunya Kualifikasi Kualifikasi ini hanya berlaku untuk paket pekerjaan yang disebut dalam LDK. 6. Biaya Kualifikasi 6.1. Peserta sepenuhnya menanggung biaya untuk mengikuti kualifikasi ini. 6.2. Pokja ULP tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.
Dokumen Kualifikasi 7. Isi Dokumen Kualifikasi 7.1. Isi Dokumen Kualifikasi a. Umum; b. Pengumuman prakualifikasi c. Instruksi Kepada Peserta; d. Lembar Data Kualifikasi; e. Pakta Integritas (untuk KSO); f. Isian Data Kualifikasi untuk; g. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi; h. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi; i. Bentuk perjanjian Kemitraan/Kerja sama Operasi (KSO). 7.2. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Kualifikasi ini. Kelalaian menyampaikan keterangan yang disyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi sepenuhnya merupakan resiko peserta. 8. Bahasa Dokumen Kualifikasi Dokumen Kualifikasi beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses kualifikasi menggunakan Bahasa Indonesia.
5
9. Pemberian Penjelasan (apabila diperlukan) 9.1. Pokja ULP dapat memberikan penjelasan Dokumen Kualifikasi melalui rapat penjelasan (apabila diperlukan) 9.2. Ketidakikutsertaan peserta tidak menolak/menggugurkan penawaran
dapat
dijadikan
dasar
untuk
9.3. Apabila diperlukan Pokja ULP dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen pemilihan 9.4. Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapat memberikan penjelasan (ulang) 9.5. Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) 10. Perubahan Dokumen Kualifikasi 10.1. Sebelum batas akhir penyampaian Dokumen Kualifikasi, Pokja ULP dapat mengubah Dokumen Kualifikasi dengan menetapkan Adendum. 10.2. Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Dokumen Kualifikasi dan disampaikan kepada semua peserta. 10.3. Pokja ULP dapat mengumumkan Adendum Dokumen Kualifikasi dengan cara mengunggah (upload) file Adendum dokumen kualifikasi melalui aplikasi SPSE paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan Data Kualifikasi Apabila Pokja ULP akan mengunggah (upload) file adendum dokumen kualifikasi kuarang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan data kualifikasi, maka Pokja ULP wajib mengundurkan batas akhir pemasukan data kualifikasi. 10.4. Peserta dapat mengunduh(Download) file Adendum Dokumen Kualifikasi (apabila ada) melalui aplikasi SPSE 10.5. Pokja ULP dapat mengundurkan batas akhir waktu pemasukan/penyampaian Data Kualifikasi apabila ada Adendum Dokumen Kualifikasi
B. Penyiapan Dokumen Kualifikasi 11. Bentuk Data Kualifikasi Data Kualifikasi Yang disampaikan oleh peserta berupa data Kualifikasi yang telah diisi pada form isian elektronik data kualifikasi pada aplikasi SPSE 12. Pakta Integritas 12.1. Pakta Integritas berisi Ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) 12.2. Dengan Mendaftar sebagai peserta pada suatu paket pekerjaan melalui aplikasi SPSE, maka peserta telah menadatangani Pakta Integritas, kecuali untuk penyedia Barang/Jasa yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO), badan usaha yang ditunjuk mewakili Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) wajib menyampaikan Pakta Integritas melalui Fasilitas unggahan lainya pada form isian elektronik data kualifikasi di aplikasi SPSE
6
13. Pengisian Dokumen kualifikasi 13.1. Peserta berkewajiban untuk menyetujui pakta Integritas dan mengisi form isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE 13.2. Dengan mendaftar dan mengirimkan data kualifikasi maka pakta integritas dan data kualifikasi dianggap telah disetujui dan ditandatangani oleh peserta pengadaan, kecuali untuk penyedia barang/jasa yang melakukan Kemitraan/kerja sama operasi (KSO) Pakta Integritas dan Data Kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/kerja sama operasi (KSO) berhak mewakili Kemitraan (KSO).
C. Penyampaian Data Kualifikasi 14. Penyampaian Data Kualifikasi 14.1. Data Kualifikasi dikirimkan oleh Peserta pemilihan kepada Pokja ULP melalui form isian elektronik data kualifikasi pada aplikasi SPSE 14.2. Peserta mengirimkan Data Kualifikasi melalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP sesuai jadwal yang ditetapkan. 14.3. Apabila berdasarkan hasil evaluasi kualifikasi, Pokja ULP menganggap ada kekurangan data kualifikasi maka Pokja ULP meminta kepada peserta untuk melengkapi kekurangan data tersebut dan peserta memenuhi permintaan Pokja ULP tersebut paling lambat sebelum batas akhir pemasukan data kualifikasi. 14.4. Peserta dapat mengirimkan kekurangan data kualifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 13.3 melalui fasilitas pengiriman data kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE. 15. Data Kualifikasi 15.1. Data Kualifikasi harus disampaikan melalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Pokja ULP. 15.2. Setelah batas akhir waktu pemasukan Data Kualifikasi, aplikasi SPSE menolak setiap Data Kualifikasi yang akan dikirim
D. Evaluasi Kualifikasi 16. Pembukaan Data Kualifikasi Data Kualifikasi dapat dibuka pada saat Data Kualifikasi diterima Pokja ULP pada aplikasi SPSE. 17. Evaluasi Kualifikasi 17.1. Evaluasi Kualifikasi hanya berdasarkan Data Kualifikasi yang dikirimkan melalui form isian elektronik data kualifikasi, yang terdiri dari: a. penilaian Persyaratan Administrasi Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Gugur; dan b. evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Nilai untuk menghasilkan Calon Daftar Pendek. 17.2. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab VIII Dokumen Kualifikasi ini. 7
17.3. Apabila peserta yang lulus evaluasi kualifikasi kurang dari 3(tiga) maka prakualifikasi dinyatakan gagal. 17.4. Pokja ULP menginputkan hasil evaluasi kualifikasi pada aplikasi SPSE 18. Pembuktian Kualifikasi 18.1. Pembuktian kualifikasi dilakukan di luar aplikasi SPSE (offline) dan dilakukan terhadap peserta yang lulus evaluasi kualifikasi 18.2. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau rekaman yang sudah dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan meminta rekamannya. 18.3. Dalam tahap pembuktian kualifikasi, Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis, sama kompleksitasnya pada instansi yang bersangkutan. 18.4. Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan. 18.5. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, peserta digugurkan, badan usaha dan/atau pengurusnya dimasukkan dalam Daftar Hitam. 18.6. Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis, sama kompleksitasnya pada instansi bersangkutan.
E. Hasil Kualifikasi 19. Penetapan Hasil Kualifikasi 19.1 Semua peserta yang lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan oleh Pokja ULP ke dalam Daftar Pendek (short list), paling kurang 3(tiga) dan paling banyak 5 (lima) peserta dari daftar peserta yang telah lulus pembuktian kualifikasi berdasarkan urutan terbaik. 19.2 Pokja ULP menginputkan daftar pendek sebagaimana dimaksud pada butir 19.1 pada aplikasi SPSE. 19.3 Apabila peserta yang lulus pembuktian kualifikasi, kurang dari 3(tiga), maka seleksi dinyatakan gagal. 20. Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Kualifikasi Hasil kualifikasi setelah ditetapkan oleh Pokja ULP diberitahukan kepada seluruh peserta dan diumumkan oleh Pokja ULP melalui alamat aplikasi SPSE pada website sebagaimana yang tercantum dalam LDK dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat. 21. Sanggahan Kualifikasi 21.1 Peserta seleksi yang memasukkan Dokumen Kualifikasi dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas atas penetapan hasil kualifikasi kepada Pokja ULP dalam waktu 3(tiga) hari kalender setelah pengumuman hasil kualifikasi, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dan dapat ditembuskan secara offline kepada PPK, PA/KPA, dan APIP sebagaimana 8
21.2 21.3
21.4 21.5 21.6
21.7
21.8
tercantum dalam LDK. Sanggah yang diajukan oleh peserta yang tidak memasukkan data kualifikasi dianggap sanggahan tersebut tidak memenuhi syarat. Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peratuan Presiden Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi; b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya. Pokja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 3(tiga) hari kalender setelah menerima surat sanggahan. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan seleksi gagal. Sanggahan yang disampaikan tidak melalui aplikasi SPSE (offline) bukan dikarenakan adanya keadaan kahar atau gangguan teknis, disampaikan kepada kepada PA/KPA, PPK atau atau bukan kepada Pokja ULP atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti. Dalam hal terjadi keadaan kahar atau gangguan teknis yang menyebabkan peserta pemilihan tidak dapat mengirimkan sanggahan secara online melalui aplikasi SPSE dan/atau Pokja ULP tidak dapat mengirimkan jawaban sanggah secara online melalui aplikasi SPSE maka sanggahan dapat dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline). Tidak ada sanggahan banding dalam proses prakualifikasi
22. Kualifikasi Ulang 22.1. Apabila jumlah peserta yang lulus Kualifikasi kurang dari 3(tiga) maka dilakukan pengumuman ulang Prakualifikasi untuk mencari peserta baru selain peserta yang telah lulus penilaian kualifikasi. Peserta yang sudah lulus penilaian Kualifikasi tidak perlu dilakukan penilaian kembali kecuali ada perubahan Dokumen Kualifikasi 22.2. Jika setelah kualifikasi ulang ternyata peserta yang lulus kualifikasi berjumlah kurang dari 3(tiga) maka Pokja ULP melanjutkan proses seleksi. 23. Pengunduhan (download) Dokumen Pemilihan Bagi Peserta Kualifikasi yang Lulus Jika tidak ada sanggahan atau sanggahan ditolak maka peserta yang masuk dalam daftar pendek dapat mengunduh (download) Dokumen Pemilihan untuk memasukkan penawaran.
9
BAB IV. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) A. Lingkup Kualifikasi 1. Nama Pokja ULP : Pokja I ULP Kabupaten Lombok Utara Alamat Pejabat Pengadaan : Jl. Raya Selelos. kabupaten Lombok Utara Alamat Website : www.lpse.lombokutarakab.go.id 2. Nama Paket Pekerjaan : Perencanaan Embung Desa Mumbul Sari B. Sumber Dana Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBDP DIPA Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2013. C. Jadwal Pra Kualifikasi Sebagaimana yang tercantum dalam Aplikasi SPSE D. Persyaratan Kualifikasi 1. Peserta harus memiliki Surat Izin Usaha Sipil sub layanan Jasa Nasehat / Pra-Disain dan Disain Enginering Pekerjaan Teknik Sipil Keairan (12002) dengan persyaratan dapat diikuti oleh semua Kualifikasi dengan syarat memenuhi persyaratan teknis yang diperlukan. 2. Memiliki Pengalaman pada pekerjaan Perencanaan Interkoneksi Jaringan Irigasi, dengan total bobot penilaian 100% terdiri dari : a. Pengalaman pada Pekerjaan sejenis dengan bobot 50%; b. Kesesuaian besaran nilai Pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dengan nilai Pekerjaan yang akan di kompetisikan dengan bobot 30%; c. Pengalaman Pekerjaan pada lokasi yang sama pada tingkat Kabupaten/Kota dengan bobot 15% d. Domisili Perusahaan Induk di Provinsi NTB dengan bobot 5% e. Jumlah a), b), c), dan e) sama dengan 100% 3. Memiliki tenaga teknis dengan kualifikasi sebagai berikut : No
Jenis Tenaga
1
3
Ketua Tim / Ahli Irigasi Ahli Hidrolika / Ahli Konstruksi Ahli Geodesi
4
Ahli Geologi
5
Ahli Sosek
2
Pendidikan/ Jurusan Minimum S-1 Teknik Sipil/ Teknik Pengairan S-1 Teknik Sipil/ Teknik Pengairan S-1 Teknik Sipil/ Geodesi S-1 Teknik Sipil/ Geologi S-1 Ekonomi/ Pertanian
Pengamalan Minimum (thn) 5 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun
Sertifikat Keahlian minimum Ahli Muda SDA Ahli Muda SDA Ahli Muda SDA Ahli Muda SDA Ijazah Sarjana
Jumlah (org) 1 1 1 1 1
10
Selain itu diperlukan juga tenaga/staf pendukung yang terdiri dari : No
Jenis Tenaga
1
Surveyor Tofografi
2
Juru Gambar Autocad Asisten Tenaga Ahli Geologi Adm/Operator Komputer Tenaga lokal pembantu juru bor Tenaga lokal tofografi
3 4 5 6
Pendidikan/ Jurusan Minimum D3 Teknik Sipil/ Pengairan/Geodesi D3 Teknik Sipil/ Pengairan D3 Teknik Sipil/ Pengairan/Geologi SMA Sederajat Umum Umum
Pengamalan Minimum (thn)
Jumlah (Orang)
3 tahun
1
3 tahun
1
3 tahun
1
4 tahun
1
-
2
-
4
E. Sanggahan Kualifikasi 1. Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE. 2. Tembusan sanggahan dapat disampaikan di luar aplikasi ( offline) ditujukan kepada: a. PPK Lingkup Kegiatan Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Utara. b. PA/KPA Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan energi Kabupaten Lombok Utara. c. Inspektorat kabupaten Lombok Utara.
11
BAB V. PAKTA INTEGRITAS (Pakta Integritas Integritas badan Usaha Dengan/Tanpa Kemitraan) Dengan Mendaftar sebagai Peserta Pemilihan Pada Aplikasi SPSE Maka Peserta Telah Menyetujui dan Mendatangani Pakta Integritas
12
[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa Kemitraan]
PAKTA INTEGRITAS Kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama No. Identitas Jabatan Bertindak untuk dan atas nama
: : : :
.................... [nama wakil sah badan usaha] .................... [diisii nomor KTP/SIM/Paspor] .................... PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan.................... [pilih yang sesuai dan cantumkan nama] dalam rangka pengadaan .................... pada .................... [isi sesuai dengan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian PU] dengan ini menyatakan bahwa : 1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.
.................... [tempat], ............[tanggal] .................... [bulan] 20... [tahun] [Nama Penyedia]
[tanda tangan], [nama lengkap]
13
[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan Kemitraan]
PAKTA INTEGRITAS Kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1.
Nama : Jabatan : Bertindak untuk dan atas nama :
.................... [nama wakil sah badan usaha] .................... PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan.................... [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
2.
Nama : Jabatan : Bertindak untuk dan atas nama :
.................... [nama wakil sah badan usaha] .................... PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan.................... [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
3.
......[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota kemitraan]
dalam rangka pengadaan .................... pada .................... [isi sesuai dengan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian PU] dengan ini menyatakan bahwa : 1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. .................... [tempat],...... [tanggal] .................... [bulan] 20.... [tahun]
[Nama Penyedia]
[Nama Penyedia]
[Nama Penyedia]
[tanda tangan], [nama lengkap]
[tanda tangan], [nama lengkap]
[tanda tangan], [nama lengkap]
[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan]
14
BAB VI. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI Isian Data Kualifikasi bagi Peserta selain anggota Kemitraan/KSO berbentuk Form Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE
15
[FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK KEMITRAAN/KSO] Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: .................... [diisi usaha/kemitraan]
nama
wakil
sah
badan
Jabatan
: .................... [diisi jabatan dalam akte notaris]
Bertindak untuk dan atas nama
: PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan .................... pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha/kemitraan]
Alamat
: ......................................
Telepon/Fax
: ......................................
Email
: ......................................
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat .................... [sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akte pendirian/perubahan/surat kuasa. Jika Kemitraan maka Surat dimaksud adalah Perjanjian Kemitraan.]; 2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I”]; 3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam 7. data-data saya/badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :
16
A. Data Administrasi
1.
Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Kemitraan)
: ………………………….
2.
Status
:
Pusat
Cabang
Kemitraan
3.
Alamat No. Telepon No. Fax E-Mail
: : : :
…………………………. …………………………. …………………………. ………………………….
4.
Alamat Kantor Pusat No. Telepon No. Fax E-Mail
: : : :
………………………………………. ………………………………………. ………………………………………. ……………………………………….
B. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJK)
1. Surat Izin Usaha ............ 2. Masa berlaku izin usaha 3. Instansi pemberi izin usaha
: No..……………...... tanggal …………....… : ……..………………............... : ..……………….....................
C. Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi (SBU)
1. 2. 3. 4. 3.
Surat Izin Usaha ............ Masa berlaku izin usaha Instansi pemberi izin Bidang / Layanan Usaha Sub Bidang / Sub Layanan
: : : : :
No..……………...... tanggal …………....… ……..………………............... ……..………………............... ……..………………............... ..……………….....................
17
D. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan 1.
Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan a. Nomor Akta : b. Tanggal : c. Nama Notaris :
2.
Akta Perubahan Terakhir a. Nomor Akta b. Tanggal c. Nama Notaris
: : :
E. Pengurus 1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas No
Nama
No. KTP
Jabatan dalam Badan Usaha
2. Direksi/Pengurus Badan Usaha/Kemitraan No
Nama
No. KTP
Jabatan dalam Badan Usaha / Kemitraan
No. KTP
Jabatan dalam Badan Usaha
3. Komisaris Badan Usaha No
Nama
18
F. Data Keuangan 1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT) / Susunan Persero (untuk CV/Firma)/Susunan Kemitraan No
Nama
No. KTP
Alamat
Persentase
2. Pajak
a.
Nomor Pokok Wajib Pajak
: ……………………………..
b. Bukti Laporan Pajak Tahun Terakhir
c.
: No. ………………………. : Tanggal …………………..
Laporan Bulanan (tiga bulan terakhir) 1) PPh Pasal 21 2) PPh Pasal 23 (bila ada transaksi) 3) PPh Pasal 25/Pasal 29 4) PPN
: : : : : : : :
No. ………………………. Tanggal ………………….. No. ………………………. Tanggal ………………….. No. ………………………. Tanggal ………………….. No. ………………………. Tanggal …………………..
*) wajib diisi untuk konsultan konstruksi
G. Data Personalia (Tenaga Ahli Tetap Badan Usaha/Kemitraan) [cantumkan jika disyaratkan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan]
No
Nama
Tgl/bln/ thn lahir
Tingkat Pendidikan
1
2
3
4
Jabatan dalam Pekerjaan 5
Pengalaman Kerja (tahun)
Profesi/ keahlian
6
7
Tahun Sertifikat/ Ijazah 8
Keterangan : 1. Menginformasikan seluruh “tenaga ahli tetap” yang dimiliki; 2. Klarifikasi/pembuktian terhadap status kepegawaian tenaga ahli yang disampaikan akan dilakukan pada saat “Pembuktian Kualifikasi”.
19
H. Data Pengalaman Perusahaan Yang Sama/ Sejenis dalam Kurun Waktu 10 (sepuluh) Tahun Terakhir
No
1
Nama Paket Pekerjaan
Bidang / Sub Bidang Pekerjaan
Lokasi
2
3
4
Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen
Tanggal Selesai Menurut
Kontrak
Nama
Alamat/ Telepon
No. / Tanggal
Nilai
Kontrak
5
6
7
8
9
BA Serah Terima 10
I. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir (untuk Penyedia yang telah berdiri lebih dari 3 tahun atau lebih). (Untuk Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini
No
1
Nama Paket Pekerjaan
Bidang / Sub Bidang Pekerjaan
Lokasi
2
3
4
Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen
Tanggal Selesai Menurut
Kontrak
Nama
Alamat/ Telepon
No. / Tanggal
Nilai
Kontrak
5
6
7
8
9
BA Serah Terima 10
J. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan
No
1
Nama Pekerjaan
2
Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan
Lokasi
3
4
Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen
Kontrak
Progres Terakhir
Nama
Alamat/ Telepon
No. / Tanggal
Nilai
Kontrak (Rencana) %
5
6
7
8
9
Prestasi Kerja (%) 10
20
J. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan yang mendukung [cantumkan jika disyaratkan oleh Pejabat Pengadaan]
No
Jenis Fasilitas/ Peralatan/ Perlengkapan
Jumlah
1
2
3
Kapasitas atau Output pada saat ini 4
Merk dan Tipe
Tahun Pembuatan
Kondisi (%)
Lokasi Sekarang
Bukti Kepemilikan *)
5
6
7
8
9
*) Bukti-bukti surat kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu diperlukan
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar atau ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
.................... [tempat], ....... [tanggal] ................ [bulan] 20 ..... [tahun] PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan .................... [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
[rekatkan meterai Rp 6.000,- dan tanda tangan]
(nama lengkap wakil sah badan usaha/kemitraan) [jabatan pada badan usaha/kemitraan]
21
BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI I. Petunjuk Pengisian Untuk Peserta Bukan Kemitraan/KSO mengikuti petunjuk dan penggunaan aplikasi SPSE ( User Guide) II. Kemitraan/KSO Untuk peserta yang berbentuk kemitraan/KSO masing – masing anggota kemitraan/KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing – masing kualifikasi badan usahanya dengan petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi sebagai berikut:
A. Administrasi 1. Diisi dengan nama badan usaha peserta/kemitraan. 2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang/Kemitraan). Untuk yang bukan Pusat/Cabang/Kemitraan agar mengisi status Pusat. 3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor faksimili dan e-mail badan usaha peserta/kemitraan yang dapat dihubungi. 4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor faksimili dan e-mail kantor pusat yang dapat dihubungi, hanya diisi apabila peserta berstatus kantor cabang.
B. Izin Usaha Agar sebelum mengisi dipastikan izin usaha dimaksud adalah yang dimiliki oleh badan usaha yang mengikuti kualifikasi. 1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku izin usaha. 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha.
C. Izin lainnya (apabila dipersyaratkan) Agar sebelum mengisi dipastikan izin lainnya dimaksud adalah yang dimiliki oleh badan usaha yang mengikuti kualifikasi. 1. Diisi dengan jenis surat izin, nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku izin. 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin.
D. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha/Kemitraan 1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama Notaris penerbit akte pendirian badan usaha/kemitraan. 2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama Notaris penerbit akte perubahan terakhir badan usaha/kemitraan, apabila ada.
22
E. Pengurus 1. Diisi dengan nama, nomor KTP, dan jabatan dalam badan usaha, apabila berbentuk Perseroan Terbatas. 2. Diisi dengan nama, nomor KTP, dan jabatan dalam badan usaha/kemitraan. 3. Diisi dengan nama, nomor KTP, dan jabatan dalam badan usaha.
F. Data Keuangan 1. Diisi dengan nama, nomor KTP, alamat pemilik saham/pesero/anggota kemitraan dan persentase kepemilikan saham/pesero/kemitraan. 2. Pajak a. Diisi NPWP badan usaha. b. Diisi nomor dan tanggal bukti Laporan Pajak Tahun terakhir berupa SPT Tahunan. c. Diisi nomor dan tanggal bukti laporan bulanan (tiga bulan terakhir) berupa SPT Masa : 1) PPh Pasal 21. 2) PPh Pasal 23. 3) PPh Pasal 25/Pasal 29. 4) PPN. Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dapat diganti oleh Penyedia Barang/Jasa dengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
G. Data Personalia Data Personalia (Tenaga ahli tetap) Diisi dengan nama, tanggal/bulan/tahun lahir, tingkat pendidikan (SLTP/SLTA/S1/S2/S3),jabatan dalam pekerjaan yang pernah dilaksanakan, lama pengalaman kerja, profesi/keahlian sesuai dengan Surat Keterangan Ahli/Surat keterangan terampil dan tahun penerbitan sertifikat/ijazah dari setiap tenaga ahli/teknis yang diperlukan.
H. Data Pengalaman Perusahaan Kurun Waktu 10 (sepuluh) tahun Terakhir Data Pengalaman Perusahaan yang Sama/Sejenis dalam Kurun Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir dengan Subbidang Paket Pekerjaan yang Dikompetisikan Diisi dengan nama paket pekerjaan, bidang/subbidang pekerjaan yang dipersyaratkan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal berita acara serah terima, untuk masingmasing paket pekerjaan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir.
I. Data Pengalaman Perusahaan Kurun Waktu 4 (empat) Tahun Terakhir Data Pengalaman Perusahaan dalam Kurun Waktu 4 (empat) Tahun Terakhir (untuk Penyedia yang telah berdiri lebih dari 3 tahun atau lebih). Diisi dengan nama paket pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta persentase 23
progres menurut kontrak dan persentase prestasi kerja terakhir, untuk Penyedia yang telah berdiri kurang dari 3 tahun atau lebih. Untuk Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.
J. Data Pekerjaan yang sedang Dilaksanakan .Data Pekerjaan yang sedang Dilaksanakan Diisi dengan nama paket pekerjaan, bidang/subbidang pekerjaan dan lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta persentase progres menurut kontrak dan persentase prestasi kerja terakhir.
K. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Diisi nomor urut. Diisi dengan jenis fasilitas/peralatan/perlengkapan. Diisi jumlah. Diisi kapasitas atau output yang dapat dicapai pada saat ini. Diisi merek dan tipe. Diisi tahun pembuatan. Diisi kondisi (dalam persentase), Diisi lokasi keberadaan saat ini. Diisi bukti kepemilikan (milik sendiri/sewa beli/sewa) dari masing-masing fasilitas/peralatan/ perlengkapan. Bukti surat kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi.
24
Surat Perjanjian Kemitraan/KSO
CONTOH
SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN / KERJA SAMA OPERASI (KSO Sehubungan dengan seleksi pekerjaan ______________________________ yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di ________________________ pada tanggal _____________ 20___, maka: _______________________________________ [nama peserta 1], _______________________________________ [nama peserta 2], _______________________________________ [nama peserta 3], _______________________________________ [dan seterusnya], bermaksud untuk mengikuti seleksi dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO). Kami menyetujui dan memutuskan bahwa, 1. Secara bersama-sama: a. Membentuk kemitraan/KSO dengan nama kemitraan/KSO adalah _______________________ b. Menunjuk _________________________ [nama peserta 1] sebagai perusahaan utama (leading firm) untuk kemitraan/KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama kemitraan/KSO. c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak. 2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam kemitraan/KSO adalah: _____ [nama peserta 1] sebesar _____ % (____________________ persen), _____ [nama peserta 1] sebesar _____ % (____________________ persen), _____ [nama peserta 1] sebesar _____ % (____________________ persen), _________________________________________ dan seterusnya 3. Masing-masing peserta anggota kemitraan/KSO, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari kemitraan/KSO. 4. Pembagian sharing dalam kemitraan/KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pokja ULP atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota kemitraan/KSO. 5. Terlepas dari sharing yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota kemitraan/KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, teleks, dan lain-lain. 6. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama kemitraan/KSO diberikan kepada _________________________________ [nama wakil peserta yang diberi kuasa] dalam kedudukannya sebagai pemimpin/direktur utama perusahaan ___________________ [nama peserta 1] berdasarkan persetujuan tertulis dari ___________________ [nama peserta 2], ___________________ [nama peserta 3 25
___________________[dan seterusnya] sehubungan dengan substansi dan semua ketentuan dalam semua dokumen yang akan di tandatangani. 7. Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal ditandatangani. 8. Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal ditandatangani. 8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila seleksi tidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan/KSO 9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap _____ (___________________) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota kemitraan/KSO membubuhkan tanda tangan di.
___________________ pada hari ______________ tanggal ______________ bulan ______________ , tahun ______________.
Penyedia 1
(______________) dan seterusnya
Penyedia 2
(______________)
Penyedia 3
(______________)
(______________) Catatan : Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi ini harus dibuat di atas kertas segel/bermaterai.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. __________ [tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20__[tahun] PT/CV/Firma/Koperasi __________ [pilih yang
sesuai dan cantumkan nama] [rekatkan materai Rp 6.000,- dan tanda tangan] (nama lengkap wakil sah badan usaha) [jabatan pada badan usaha] 26
BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI A. Evaluasi Kualifikasi hanya berdasarkan Formulir Isian Kualifikasi, yang terdiri dari: 1. penilaian Persyaratan Administrasi Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Gugur; dan 2. evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Nilai untuk menghasilkan Calon Daftar Pendek. B. Penilaian Persyaratan Administrasi Kualifikasi harus memenuhi persyaratan sebagai : data kualifikasi untuk peserta yang melakukan kemitraan/Kerja Sama Operasi 1. disampaikan oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO; 2. memiliki surat izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3. perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 4. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam; 5. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan tanggal penerbitan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal mulai emasukan Dokumen Kualifikasi. 6. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia jasa konsultansi yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 7. memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai; 8. memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; 9. menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan; 10. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan: a. wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; b. evaluasi persyaratan administrasi kualifikasi pada angka 1 sampai dengan angka 8 dilakukan terhadap seluruh peserta yang tergabung dalam Kerja Sama Operasi/kemitraan; 11. memiliki sertifikat manajemen mutu ISO atau persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu, apabila disyaratkan. Untuk Badan Usaha yang bermitra, persyaratan ini disyaratkan bagi perusahaan yang melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan sertifikat atau persyaratan lainnya tersebut; 27
C. Peserta yang memenuhi Persyaratan Kualifikasi dilanjutkan dengan melakukan Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi. D. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan atau kurang dari 3 (tiga) peserta yang memenuhi Persyaratan Kualifikasi, maka seleksi dinyatakan gagal. E. Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi dengan kriteria penilaian pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara serta kedudukan peserta sebagai berikut : 1. Pengalaman pada pekerjaan sejenis; Dihitung jumlah paket pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) Huruf D angka 2 Jumlah paket pengalaman perusahaan yang paling banyak dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot yang ditentukan dalam LDK. Rumusan penghitungan sebagai berikut: 𝑁𝑃 𝑋 =
𝐽𝑃𝑃 𝑋 𝐽𝑃𝑃 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
× 100 × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑢𝑏 𝑈𝑛𝑠𝑢𝑟
Keterangan: X = Nama perusahaan peserta kualifikasi NP = Nilai Pengalaman JPP = Jumah Pengalaman Perusahaan 2. Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dengan nilai pekerjaan yang akan dikompetisikan, dihitung berdasarkan nilai kontrak tertinggi. Nilai kontrak kontrak tertinggi yang sama degan atau lebih besar dari HPS diberi nilai maksimal dan tetap (dapat dikonversi berdasarkan nilai pada saat pekerjaan dilaksanakan). Nilai kontrak yang kurang dari HPS, diberi nilai dengan cara membandingkan nilai kontrak tersebut dengan nilai HPS paket pekerjaan. Rumusan perhitungan sebagai berikut: a)
Untuk Nilai Kontrak tertinggi lebih besar atau sama dengan HPS 𝑁𝐾𝑃𝑆 = 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 × 100
b)
Untuk Nilai kontrak kurang dari HPS. 𝑁𝐾𝑃𝑆 =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑘 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 × 100 × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐻𝑃𝑆
Keterangan : NKPS = Nilai Kesesuaian Pekerjaan Sejenis 3. Pengalaman Pekerjaan pada lokasi yang sama pada tingkat Kabupaten/Kota; dihitung Jumlah Paket pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sesuai pada tingkat kabupaten/Kota. Jumlah paket pengalaman perusahaan yang paling banyak pada tingkat Kabupaten/Kota tersebut, dijadikan pembanding untuk mendapattkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot yang ditentukan dalam LDK Rumusan penghitungan sebagai berikuut: 𝑁𝑃𝐿 𝑋 =
𝐽𝑃𝑃𝐿 𝑋 × 100 × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑢𝑏 𝑈𝑛𝑠𝑢𝑟 𝐽𝑃𝑃𝐿 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 28
Keterangan: X = Nama perusahaan peserta kualifikasi NP = Nilai Pengalaman JPP = Jumah Pengalaman Perusahaan a)
Lokasi Pekerjaan di Wilayah Provinsi NTB Untuk Jumlah Paket Pengalaman sejenis di wilayah Provinsi NTB, tidak dibedakan wilayah administrasi di bawahnya
1. Domisili Perusahaan Induk (tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, kecuali Proviinsi NTB) 2. Jumlah Bobot 1,2,3 dan 4 sama dengan 100% F. Peserta yang memenuhi Persyaratan Teknis Kualifikasi dimasukkan sebagai Calon Daftar Pendek dilanjutkan dengan Pembuktian Kualifikasi. G. Apabila tidak ada peserta atau kurang dari 3 (tiga) peserta yang memenuhi Persyaratan Teknis Kualifikasi, maka seleksi dinyatakan gagal. H. Pokja ULP memeriksa dan membandingkan antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi peeserta yang tercantum pada Aplikasi SPSE dalam hal: 1. kelengkapan Dokumen Kualifikasi; dan 2. pemenuhan persyaratan kualifikasi. I. Formulir Isian Kualifikasi untuk KSO yang tidak dibubuhi materai tidak digugurkan, peserta diminta untuk membayar denda materai sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. J. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja ULP dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi Data Kualifikasi yang telah dikirmkan melalui aplikasi SPSE. K. Evaluasi Kualifikasi belum merupakan kompetisi maka data kualifikasi yang kurang dapat dilengkapi paling lambat sebelum batas akhir pemasukan Data Kualifikasi.
29
