PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS BINA MARGA
Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Pokja ULP) Bidang Jembatan T.A. 2012 Jl. Raya Soreang-Banjaran KM. 3 Telp. (022) 5892773 Fax. (022) 5892580 Kode Pos 40911 Website : www.bandungkab.go.id e-mail :
[email protected]
BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN KANTOR ( AANWIJZING KANTOR ) Kegiatan Sumbert Dana
Nomor : 602.1/03/EPROC/BA‐ANW/RJB.2/DBM/2012 : Pembangunan APBD Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung : APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012
Pada hari ini, Jumat tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Belas bertempat di Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bandung melalui Website LPSE http://www.lpse.jabarprov.go.id, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Pokja ULP) Bidang Jembatan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung, Nomor : 800/SK.92/DBM, tanggal 16 Januari 2012, telah mengadakan Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Kantor secara online untuk pekerjaan : Nomor Paket : RJB.2 Nama Paket Pekerjaan : Rehab Jembatan Bojongnangka (3204.3.090.xxxx.18) Lokasi : Kecamatan Ciparay HPS : Rp.350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Ringkasan yang disampaikan kepada Penyedia Jasa adalah sebagai berikut : I. Penjelasan Pekerjaan ( Aanwizjing): 1. Metoda Pelelangan : Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi; 2.
Cara Penyampaian Dokumen Penawaran secara elektronik (E‐Procurement) sesuai dengan Dokumen Pengadaan Bab III Instruksi kepada peserta (IKP) Point 24 dan 25;
3.
Kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran sesuai dengan Dokumen Pengadaan Bab III Instruksi kepada peserta (IKP) Point 15;
4.
Pembukaan Dokumen Penawaran sesuai dengan Dokumen Pengadaan Bab III Instruksi kepada peserta (IKP) Point 26;
5.
Metode Evaluasi sistem gugur;
6.
Hal‐hal yang menggugurkan penawaran sesuai dengan Dokumen Pengadaan Bab III Instruksi kepada peserta (IKP) Point 27, 28, dan 29;
7.
Jenis kontrak yang digunakan : Kontrak Harga Satuan, yaitu volume pekerjaan dalam kontrak masih bersifat perkiraan tetapi harga satuan pekerjaan mengikat pasti dan tetap. Jumlah pembayaran berdasarkan atas hasil volume pekerjaan nyata di lapangan;
8.
Besaran dan masa berlaku jaminan penawaran sesuai dengan Dokumen Pengadaan Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) Point G; dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan sesuai dengan Dokumen Pengadaan Bab III Instruksi kepada peserta (IKP) Point 22;
9.
Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN tidak di persyaratkan;
10.
Untuk Badan Usaha Kecil dan Non‐Kecil harus melampirkan Surat Keterangan Dukungan Bank (tidak termasuk BPR) sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai penawaran;
11.
Harga Upah mengacu pada UMK Kabupaten Bandung yang berlaku Tahun 2012;
12.
Sertifikat K3 diperlukan hanya untuk pekerjaan non kecil saja, sedangkan pekerjaan kecil tidak diperlukan sertifikat K3;
13.
Masa Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi yang semi permanen minimal 3 (tiga) bulan dan Permanen minimal 6 (enam) bulan dan apabila perbaikan dalam masa pemeliharaan tidak dilaksanakan oleh pemenang kontrak, maka jaminan pelaksanaan tersebut akan dicairkan oleh pengguna jasa dan digunakan untuk memperbaiki kerusakan tersebut;
14.
Preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri seluruh peralatan dan bahan menggunakan produksi dalam negeri;
15.
Perhitungan jam kerja alat adalah 7 (Tujuh) jam efektif/hari;
16.
Dalam analisa ongkos angkut : a.
Apabila mempergunakan truk/dump Truck milik sendiri, maka harus tetap memperhitungkan biaya sewa truk, bahan bakar minyak dan upah Sopir.
b.
Toleransi jarak angkut dari lokasi quary/toko/leveransir ke lokasi pekerjaan tidak melebihi toleransi sebesar 10% dari jarak sebenarnya;
17.
Untuk paket pelelangan dengan major item perkerasan Rigid, peserta lelang harus melampirkan dukungan Ready mix dalam dokumen penawaran;
18.
Dalam evaluasi penawaran akan dilakukan klarifikasi terhadap dukungan Ready mix kepada supplier Ready mix. Apabila data yang tercantum dalam dokumen penawaran termasuk didalamnya dukungan Ready mix tidak sesuai dengan data pada saat dilakukan klarifikasi kepada supplier Ready mix, sehingga akan menyebabkan tidak tercapainya spesifikasi teknis sesuai dokumen lelang. maka penawaran tersebut dinyatakan gugur;
19.
Peserta lelang dalam menawar suatu pekerjaan, sudah memperhitungkan kemungkinan terjadinya kenaikan harga akibat rencana kebijakan pemerintah dalam hal kenaikan BBM dan juga telah memperhitungan tingkat kesulitan pekerjaan yang berdampak kepada risiko penambahan biaya over head pekerjaan, karena tidak ada eskalasi harga setelah kontrak ditanda tangani;
20.
Metoda pelaksanaan sekurang‐kurangnya harus mencakup : a. b. c.
Tahapan Pekerjaaan Penggunanaan alat dan tenaga Pengendalian mutu
Apabila tidak memenuhi ketentuan di atas, maka penawaran dinyatakan gugur; 21.
Jaminan penawaran asli hanya diserahkan atau dikirim via pos kepada Panitia Pelelangan, tidak dapat dititipkan kepada pihak manapun selain panitia pelelangan;
22.
Dalam Rekapitulasi Daftar kuantitas dan harga dapat dilakukan pembulatan dalam ribuan rupiah ke bawah. Contoh :
Rp 400.850.500,‐ dapat dibulatkan menjadi Rp 400.850.000,‐ Rp 679.756.900,‐ dapat dibulatkan menjadi Rp 679.756.000,‐;
23.
Untuk Pekerjaan Penetrasi item pekerjaan Tack Coat dan Prime Coat ditawar menggunakan analisa harga satuan pekerjaan.Penyedia jasa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang diwajibkan telah melunasi premi asuransi JAMSOSTEK sebelum penandatanganan kontrak dilaksanakan, apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan diatas tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut dianggap mengundurkan diri;
24.
Apabila pada saat pelaksanaan pekerjaan terjadi kecelakaan kerja yang diakibatkan kelalaian baik pada masa pelaksanaan maupun pemeliharaan, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab penyedia jasa;
25.
Memperhatikan Surat Edaran dari Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/SE/M/2011 tanggal 03 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Serta kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi, yang berbunyi : II. PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI TAHUN ANGGARAN 2012 3. Dalam menyusun dokumen pengadaan agar dicantumkan ketentuan dan disampaikan pada saat penjelasan pekerjaan (aanwijzing): “apabila dalam dokumen anggaran yang telah disahkan (DIPA/DIPDA 2012) dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut, maka proses pengadaan yang telah dilakukan batal demi hukum dan peserta pelelangan tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun”. 4. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi yang memenuhi tata nilai pengadaan dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas agar pelayanan publik dapat bermanfaat optimal, untuk itu dalam melakukan evaluasi penawaran harus berpedoman pada tatacara/kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan; khusus untuk harga penawaran peserta pengadaan yang dibawah 80% HPS/OE wajib dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan meneliti dan menilai konsistensi rincian/uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama terhadap syarat teknis/spesifikasi sehingga tidak terjadi penyimpangan yang mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja serta diyakini dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. III. KUALIFIKASI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DALAM PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTASI 1.
Persyaratan kualifikasi penyedia jasa konstruksi dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi agar berpedoman pada Lampiran III dan IV Peraturan Presiden No.54 tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang sesuai dengan peraturan perundang‐undangan menjadi salah satu persyaratan kualifikasi; 3.
SBU/SKA/SKT yang dapat digunakan dan berlaku dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi untuk Anggaran 2012 adalah: a.
SBU/SKA/SKT yang diterbitkan sebelum tanggal 30 September 2011 dan belum habis masa berlakunya; dan
b.
SBU/SKA/SKT yang baru dan perpanjangan yang habis masa berlakunya setelah tanggal 30 September 2011, diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi berdasarkan Peraturan Pemerintah No.92 tahun 2010 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Pemerintah No.28 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 10 Agustus 2011 dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.223/KPTS/M/2011(copy terlampir).
II.
26.
Dalam pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan beton, acuan harus menggunakan bekisting dari plat besi.
27.
Dalam pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan laston harus terlebih dahulu pengambilan sample laston sebelum dihamparkan untuk pengujian kadar aspal dan dilakukan trial pemadatan untuk mengetahui berat jenis, kepadatan dan jumlah lintasan sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan.
Pertanyaan‐pertanyaan:
Demikian Berita Acara Aanwijzing Kantor ini di buat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen lelang sebelumnya. Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Pokja ULP) Bidang Jembatan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung TA 2012
ttd
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS BINA MARGA
Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Pokja ULP) Bidang Jembatan T.A. 2012 Jl. Raya Soreang-Banjaran KM. 3 Telp. (022) 5892773 Fax. (022) 5892580 Kode Pos 40911 Website : www.bandungkab.go.id e-mail :
[email protected]
ADDENDUM DOKUMEN LELANG Nomor : 602.1/03/EPROC/ADD‐DL/RJB.2/DBM/2012 Pada hari ini, Jumat tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Belas, Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Pokja ULP) Bidang Jembatan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung telah menerbitkan Perubahan Dokumen Pengadaan (Addendum Dokumen Pengadaan) untuk pekerjaan: Nomor Paket Nama Paket Pekerjaan Lokasi HPS
: : : :
RJB.2 Rehab Jembatan Bojongnangka (3204.3.090.xxxx.18) Kecamatan Ciparay Rp.350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
Uraian perubahan adalah sebagai berikut : 1. BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Point C. 22. 3. Semula: Jaminan Penawaran asli disampaikan melalui pos tercatat/jasa pengiriman kepada Pokja ULP dan sudah harus diterima sebelum batas akhir pemasukan penawaran. berubah menjadi: Jaminan Penawaran asli disampaikan melalui pos tercatat/jasa pengiriman kepada Pokja ULP dan sudah harus diterima oleh panitia( Pokja ULP) sebelum batas akhir pemasukan penawaran. 2.
Perubahan Form Dukungan Ready Mix:
S e m u l a :
KOP PERUSAHAAN PENDUKUNG BETON (READY MIX)
SURAT KETERANGAN DUKUNGAN BETON (READY MIX)
Yang bertandatangan dibawah ini : Nama Jabatan Perusahaaan Alamat
: : : :
……………………….. ……………………….. ……………………….. ………………………..
Dengan ini menyatakan bahwa untuk Pekerjaan ………………, Lokasi Kecamatan ……………. , akan memberikan dukungan Beton (Ready Mix) Kepada : Nama Jabatan Perusahaaan Alamat
: : : :
……………………….. ……………………….. ……………………….. ………………………..
Dengan maksud adalah berupa beton (Ready Mix) dengan spesifikasi, volume yang diperlukan dan jadwal yang ditentukan. Dukungan Beton (Ready Mix) tersebut adalah dari lokasi CMP di …………. Dengan ketentuan harga dukungan sebagai berikut : MUTU BETON
HARGA BETON (Rp) / M3
ONGKOS ANGKUT / M3
K.350 K.250 K.125 Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Bandung, ……… Perusahaan Pendukung Materai Rp. 6.000 ………………….. Jabatan
Berubah Menjadi :
KOP PERUSAHAAN PENDUKUNG BETON (READY MIX)
SURAT KETERANGAN DUKUNGAN BETON (READY MIX)
Yang bertandatangan dibawah ini : Nama Jabatan Perusahaaan Alamat
: : : :
……………………….. ……………………….. ……………………….. ………………………..
Dengan ini menyatakan bahwa untuk Pekerjaan ………………, Lokasi Kecamatan ……………. , akan memberikan dukungan Beton (Ready Mix) Kepada : Nama Jabatan Perusahaaan Alamat
: : : :
……………………….. ……………………….. ……………………….. ………………………..
Dengan maksud adalah berupa beton (Ready Mix) dengan spesifikasi, volume yang diperlukan dan jadwal yang ditentukan. Dukungan Beton (Ready Mix) tersebut adalah dari lokasi CMP di …………. Dengan ketentuan harga dukungan sebagai berikut : MUTU BETON
HARGA BETON (Rp) / M3
BIaya Tambahan Lainnya Rp/M3
K.350 K.250 K.125 Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Bandung, ……… Perusahaan Pendukung Materai Rp. 6.000 ………………….. Jabatan Demikian Addendum Dokumen Pengadaan ini kami buat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan sebelumnya, serta merupakan ketentuan yang mengikat bagi para pihak. Pokja ULP Pengadaan Pekerjaan Konstruksi pada Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung TA 2012
Demikian Addendum Dokumen Pengadaan ini kami buat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan sebelumnya, serta merupakan ketentuan yang mengikat bagi para pihak. Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Pokja ULP) Bidang Jembatan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung TA 2012 ttd
