CURICULUM VITAE
• Lahir di Bojonegoro pada tanggal 18 Desember 1966 • Menikah pada tanggal 24 Mei 2002, dikaruniai 1 Putri dan 2 Putra
• Kepala Bagian Perencanaan, Setitjen Januari 2016 – Sekarang • Kepala Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit, Setitjen 2014 – 2016 • Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Setitjen 2011- 2014 • Kepala Sub Bagian Kepegawaian & Perlengkapan, Setitjen 2006 – 2001 • Kepala Sub Bagian Hukum & Data, 2002 – 2006
• Pascasarjana Universitas Indonesia Jurusan Kebijakan Publik, Lulus Tahun 2001
1
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM) PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Oleh:
Drs. BOEDI PRIHANDONO, M.Si Banjarmasin, 19 Mei 2016
2
INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) Posisi Indonesia (2015):
IPK
3.6/10.0
88 /167 Negara
4 Source : Transparency International
ASEAN
Di bawah: Singapore (8.5) Malaysia (5.0) Thailand (3.8) 3
DAMPAK KORUPSI “Negara-Negara Miskin kehilangan US$ 1 Triliun per Thn akibat korupsi”-Transparency int.
“Negara Indonesia ini paling kaya di dunia, tetapi sekarang paling melarat karena korupsi tidak di tindak” - Gus Dur (Presiden RI ke 4)
LEBIH 6 MILIAR ORANG EKONOMI BIAYA TINGGI TERDAMPAK SERIUS AKIBAT KORUPSI DI BANYAK NEGARA
TERHAMBATNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
4
AKSI PENCEGAHAN KORUPSI (era Reformasi) REFORMASI BIROKRASI
PEMBENTUKAN KPK
INPRES 5/2004 2004
2012 2010 PERPRES 81/2010
1999 UU 31/1999 jo UU 20/2001 jo UU 30/2003
RAN-PK
2012
PENCANANGAN ZI-WBK KEMENHUB
2011 STRANAS-PK
ZIWBK/WBBM
2016
PENGAJUAN UNIT KERJA KEMENHUB BERPREDIKAT WBK 5
INDEKS RB KEMENHUB MANAJEMEN PERUBAHAN (5)
UNSUR 92.26
PENATAAN UU(5) PENATAAN & PENGUATAN ORG. (6)
70.34
PENATAAN TATA LAKSANA (5)
40%
Hasil
60.02
60%
2015 2014
2016 (Mandiri)
Pengun gkit
PENATAAN SIST. MANAJEMEN SDM (15) PENGUATAN AKUNTABILITAS (6) PENGUATAN PENGAWASAN(12) PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK(6)
6
PENCANANGAN
Zona Integritas KEMENHUB (12.12.2012)
7
Usulan Unit Kerja Berpredikat WBK Tahun 2016
# DITJEN PERKERETAAPIAN (Eselon I) # DIT KEPELABUHANAN DITJEN HUBLA (Eselon II) # SUBDIT UJI TIPE KB DIT SARANA DITJEN HUBDAT (Eselon III)
8
PENGERTIAN ZI-WBK/WBBM ZONA INTEGRITAS (ZI)
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
PREDIKAT yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
PREDIKAT yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja
WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM)
Predikat yang diberikan untuk yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik 9
Gambaran ZI-WBK/WBBM WBBM WBK
WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM)
WBK
WBBM WBK
WBK
WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK)
WBK
PENCANANGAN ZI KEMENHUB 12.12.2012
ZONA INTEGRITAS KEMENHUB
10
INDIKATOR ZI-WBK/WBBM SURVEI PERSEPSI KORUPSI (20%)
SURVEI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20%)
HASIL 40%
PENGU NGKIT 60%
(PERMENPANRB 52/2014)
MANAJEMEN PERUBAHAN(5%) PENATAAN TATALAKSANA (5%) PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15%) PENG. AKUNTABILITAS KINERJA (10%) PENGUATAN PENGAWASAN(15%) PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK(10%)
11
PERSYARATAN PENGAJUAN WBK/WBBM WBK LEVEL K/L
• OPINI WTP ATAS LK DARI BPK RI
WBBM • OPINI WTP ATAS LK DARI BPK RI 2 (DUA) TAHUN BERTURUT-TURUT
• NILAI AKIP MINIMAL “CC” • NILAI AKIP MINIMAL “CC”
LEVEL UNIT KERJA
• ESELON I s.d. III • FUNGSI PELAYANAN STRATEGIS
• UNIT KERJA YANG TELAH MENDAPAT PREDIKAT WBK
• MENGELOLA ANGGARAN RELATIF BESAR 12
Tahapan Pembangunan ZIWBK/WBBM PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
Pencanangan Zona Integritas Kementerian Perhubungan Tanggal 12 Des 2012 disaksikan Menteri PAN & RB, ORI dan KPK RI
PROSES PEMBANGUNAN ZI
REVIU TIM PENILAI PENILAIAN NASIONAL TIM PENILAI (TPN) PENETAPAN INTERNAL (TPI)
• Penilaian Unit Kerja • Instruksi Menhub dalam Rapim • Reviu TPN Juni-Sep Terbaik sejak 2012; 31 Maret 2016 mengajukan 3 2016; • Apabila LULUS • Sosialisasi Preventif Unit Kerja WBK; KKN; • Penilaian dan pendampingan ditetapkan pada HARI ANTI KORUPSI DUNIA • Pembentukan selama April 2016 (9 Des 2016) WBS(SIMADU), UPG & Peraturan Pendukung 13
Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
14
TAHAPAN PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK TAHAP PENCANANGAN
ZI MENUJU WBK/WBBM 9 DESEMBER – HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA
TAHAP PENILAIAN
TAHAP PEMBANGUNAN
Diusulkan oleh Pimp. K/L/P (maks. 2 unit)
Reviu TPN
Penandatanganan Pakta Integritas
Tidak lulus
Tidak lulus
Pencanang an ZI
Proses pembangunan WBK
Penilaian TPI
SATKER
WBK
6 Pengungkit 2 Hasil
•Indikator proses •Indikator hasil WTP – BPK SAKIP CC- MENPAN
Usulan
Penilaian TPN
< 30 agst.
Lulus
SEREMONIAL
Zi
WBBM
Penetapan oleh Kemenhub
WBBM Lulus
•Indikator proses •Indikator hasil
Penetapan oleh Menteri PAN dan RB
WTP 2 tahun berturut-turut – BPK SAKIP CC- MENPAN
Catatan : Penetapan WBK/WBBM dpt dicabut apabila terbukti ada hal-hal yg menggugurkan indikator.
15
WBK/ MEMBANGUN WBBM Komponen-komponen yang harus dibangun
6 Komponen Pengungkit 2 Komponen Hasil 16
SKEMA ZI – WBK/WBBM PEN G U N G K I T ( 6 0 %)
H AS I L ( 4 0 %
Peningkatan Pelayanan Publik
Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
PERBAIKAN DAN PEMBELAJARAN 17
MEMBANGUN 6 Komponen Pengungkit
NO
UNSUR INDIKATOR PROSES
BOBOT (%)
1
Manajemen Perubahan
5
2
Penataan Tatalaksana
5
3
Penataan Sistem Manajemen SDM
15
4
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
10
5
Penguatan Pengawasan
15
6
Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
10 60 % 18
SIMADU KEMENHUB Simadu.dephub.go.id
Upg.dephub.go.id
19
