Buletin Isen Mulang Edisi 260/April 2016
1
Cover ;
Daftar Isi ; Cegah Karlahut, PemprovKonsorsium Bangun Sumur Bor__3 Perda RTRWP Segera Direvisi___4 3.000 Perda Harus Dibatalkan___5
Susunan Dewan Redaksi Buletin Pemprov Kalteng “Isen Mulang” Pelindung : Gubernur Kalimantan Tengah Penasehat : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Pengarah : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov. Kalteng Penanggung Jawab: Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Pemimpin Redaksi: Kepala Bagian Pemberitaan, Publikasi dan Data Sekretaris Redaksi: Kepala Sub Bagian Penerbitan dan Distribusi Wakil Sekretaris Redaksi: Kepala Sub Bagian Audio Visual dan Pemberitaan Koordinator Distribusi : Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Pendataan Staf Pelaksana : Mulyani, Eka Supriyaningsih, Benito Zuares, Joko Prabowo, Nova Anggreni Alamat Redaksi : Jl. RTA Milono No. 1 Palangka Raya Telp/Fax (0536) 3221365/3230666 E-mail:
[email protected] Ijin Penerbitan Khusus No. 2114/SK/Dirjen PPG/STT/1995 Redaksi menerima naskah tulisan dari Dinas, Badan, Instansi, Biro dan Kantor Unit Satuan Kerja baik berupa Artikel, Feature maupun Foto yang menunjang kemajuan Buletin Isen Mulang dan Redaksi berhak mengedit Naskah yang masuk. Kiriman Naskah Tulisan maupun Foto disampaikan ke Sub Bagian Penerbitan dan Distribusi Biro Humas dan Protokol Setda Prov Kalteng Jl. RTA Milono No.1 Palangka Raya, Telp/ Fax (0536) 3221365/3230666. E-mail: humas_provkalteng@ yahoo.co.id. Buletin Isen Mulang dapat dilihat di Website Resmi Pemprov. Kalteng : http://www.Kalteng.go.id
2
ULP Kalteng Menjadi Percontohan Nasional____6 Hadapi MEA, Mantapkan Peran Otda____7 Pertumbuhan Ekonomi Kalteng Selalu Diatas Pertumbuhan Ekonomi Nasional____7 Seluruh Komponen Masyarakat Diminta Sukseskan Sensus Ekonomi_____8 Pertumbuhan Ekonomi Kalteng Terbaik di Kalimantan_____10 GKE Diminta Turut Serta Sikapi Situasi di Daerah___11 Tahun 2016, BNPB Jamin Kalteng Bebas Kabut Asap ____12 4 Kabupaten di Kalteng Dapat Sertifikasi Bebas Malaria____12 Panglima Batur Pahlawan Dari DAS Barito____14 Buletin Isen Mulang Edisi 260/April 2016
Fokus
Cegah Karlahut, Pemprov-Konsorsium Bangun Sumur Bor
Untuk mencegah kebakaran lahan dan hutan (Karlahut), Pemprov Kalteng dan konsorsium menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) pembangunan 800 buah sumur bor. Untuk mencegah kebakaran lahan dan hutan (Karlahut), Pemprov Kalteng dan konsorsium menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) pembangunan 800 buah sumur bor. Delapan ratus sumur bor tersebut dengan rincian, dari konsorsium sektor perkebunan 400, kehutanan dan pertambangan masingmasing 160, dan jasa kontruksi 80 buah. Penjabat Gubernur Kalteng Hadi Prabowo pada acara penandatanganan PKS tersebut, mengucapkan terimakasih atas komitmen para pengusaha sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan jasa kontruksi atas upaya pelaksanaan pencegahan kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) didaerah ini. Setelah penandatangan PKS ini, pihak konsorsium diharapkan sudah mulai melaksanakan pembangunan sumur bor sesuai dengan titiktitik sebarannya. Terkait dengan ini, Hadi Buletin Isen Mulang Edisi 260/April 2016
meminta intansi terkait segera menyiapkan peta rawan kebakaran, spesifikasi, dan desain, karena itu akan menjadi acuan konsorsium untuk melakukan PKS ini. Bahkan dia meminta kepada Asisten II dan Asisten III Setdaprov Kalteng untuk merumuskan pemeliharaan dan operasional agar sumur bor ini yang sudah terbangun terpelihara. Hal ini penting, sebab pada Mei 2016 akan datang musim el nino, sehingga rawan terjadinya Karlahut, untuk itu diharapkan sumur
bor tersebut sudah dapat dioperasikan. Selain itu, menurut Pj Gubernur, Pemprov juga akan mendorong pemkab/kota untuk memenuhi kekurangan sumur bor tersebut. Karena yang ditargetkan sebanyak 2.000 unit, sementara yang akan terbangun 800 unit dari pihak konsorsium, 108 unit dari Pemprov Kalteng, 184 unit dari Pemkab Pulpis. Untuk sisanya diharapkan dukungan dari pemkab/kota dan juga pemerintah pusat.***
3
Pemerintahan
Perda RTRWP Segera Direvisi Menurut Pj Gubernur, revisi nanti akan dilakukan oleh Gubernur yang baru, karena hal ini sudah disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Perda Kalteng No. 5/2015 harus direvisi, karena hanya mendasarkan atas SK Menteri Kehutanan No 529. Dikatakannya, pada 7 Maret 2016 yang lalu, Pj Gubernur Kalteng Hadi Prabowo meminta tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk mencermati Perda tersebut dan dia meminta paling lama 14 hari sudah mendapatkan penyampaian secara terbatas apakah Perda tersebut direvisi atau bagaimana. Dan saat ini, dia sudah mendapatkan penyampaian secara terbatas dari tim, namun masa jabatannya tinggla sebentar lagi, sehingga revisi tersebut akan diserahkan kepada gubernur yang baru. Sebelumnya Pj Gubernur mengatakan, Perda Kalteng No 5/2015 tersebut perlu disempurnakan agar tidak menimbulkan implikasi hukum di kemudian hari, sebab penyusunan Perda tersebut didasarkan atas penyempurnaan Perda No 8/2013, namun lebih banyak didasari pada SK
4
Penjabat Gubernur Kalteng Hadi Prabowo menyebutkan Perda Kalteng No. 5/2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalteng harus direvisi, namun karena waktunya sebagai Penjabat Gubernur tinggal sebentar lagi, sehingga pelaksanaan revisi Perda RTRWP akan diserahkan kepada Gubernur yang baru. Menteri Kehutanan No 529. Contohnya, dalam Perda No 8/2003 itu kawasan hutannya 67,04 persen dan kawasan non hutannya 32,96 persen. Namun didalam Perda Kalteng No 5/2015, malah kawasan hutannya sebesar 82,60 persen. Sehingga kalau Perda tersebut dilaksanakan makan akan berimplikasi hukum dan pemerintahan daerah dinilai yang memberikan perizinan menyalahi aturan. Terpisah Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng yang juga sebagai ketua BKPRD Kalteng Siun Jarias mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan masukan dari berbagai stakeholder dan dinilai bahwa di dalam Perda Kalteng No 5/2015 tersebut memang
perlu direvisi lagi. Kalau melihat kondisi yang ada, memang ada hal yang tidak sesuai fakta dilapangan atau tidak sesuai dengan keinginan dari kita Provinsi. Sementara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng Rawing Rambang mengatakan, dengan belum rampungnya RTRW Provinsi Kalteng saat ini sangat mempengaruhi pembangunan investasi di daerah ini, khususnya sektor perkebunan. Diungkapkannya, sektor perkebunan Kalteng termasuk untuk pembangunan kebun plasma terkendala dengan pelepasan kawasan hutan, terlebih saat ini RTRWP Kalteng belum rampung.*** Buletin Isen Mulang Edisi 260/April 2016
Pemerintahan
3.000 Perda Harus Dibatalkan Presiden RI menyatakan terdapat 42.633 Peraturan Perundangundangan yang tumpang tindih dan terdapat 3.000 peraturan daerah (perda) yang harus dibatalkan pada tahun 2016. Hal
tersebut
disampaikan
oleh
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam
sambutan
tertulisnya
yang
dibacakan Penjabat Gubernur Kalteng Hadi Prabowo pada Hari Peringatan Otonomi Daerah ke XX tahun 2016. Oleh karena itu, Mendagri meminta kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota bersama dengan DPRD untuk segera
menindaklanjuti
peraturan
daerah
pembatalan
didaerah
masing-
masing khususnya peraturan daerah yang
menghambat
perizinan
serta
investasi
yang
dan
bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam catatan Kementrian Dalam Negeri,
masih
pemerintah
terdapat
daerah
yang
sejumlah berkinerja
rendah dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah memegang posisi kunci dalam pengembangan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menanggapi banyaknya Peraturan Perundang-undangan
yang
tumpang
tindih dan Peraturan Daerah yang harus dibatalkan pada 2016, Pj Gubernur Kalteng Hadi Prabowo mengatakan, pihaknya akan mencermatinya, sehingga bagi Perda yang tumpang tindih akan dilaporkan ke pemerintah pusat untuk dilakukan penghapusan.*** Buletin Isen Mulang Edisi 260/April 2016
5
Pemerintahan
ULP Kalteng Menjadi Percontohan Nasional dalam ULP itu terjadi proses internalisasi, baik internalisasi pengetahuan, kecakapan, sikap kerja, dan sebagainya. Penguatan Lembaga ULP juga berkaitan dengan efisiensi belanja negara khususnya pada peningkatan belanja modal, serta untuk memastikan agar barang dan jasa publik yang dibelanjakan oleh pemerintah tepat mutu, tepat waktu, dan tepat guna. Sehingga, peserta proyek percontohan ini kedepan diharapkan menjadi pusat pengadaan unggulan dan menjadi pusat pembelajaran bagi ULP yang tidak terlibat dalam proyek percontohan ini. Sebelumnya Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalteng Benius mengatakan, Penandatanganan nota terdapat tiga sasaran utama Pemprov Kalteng akan kesepahaman dilaksanakan melalui ULP percontohan menandatangani MoU dengan oleh Kepala LKPP dengan yaitu, peningkatan kinerja LKPP, terkait terpilihnya ULP 45 pimpinan kementerian/ kelembagaan, peningkatan Pemerintah Provinsi Kalteng l e m b a g a / p e m d a / i n s t i t u s i profesionalitas sumber daya menjadi percontohan Nasional. termasuk salah satunya adalah manusia yang terlibat dalam Terpilihnya ULP Provinsi Penjabat Gubernur Kalteng. pengadaan, serta peningkatan Kalteng sebagai percontohan Pemprov Kalteng menjadi system manajemen informasi Nasional tersebut, karena salah satu pemerintah daerah pengadaan. dinilai memenuhi syarat yang yang terpilih untuk terlibat Ketiga sasaran utama ini diinginkan oleh Pemerintah dalam program modernisasi dicapai dengan melakukan Pusat, salah satunya adalah fase 2 tersebut. pelatihan, pendampingan, serta terkait dengan kinerja, proses Kepala LKPP Agus bantuan teknis bagi seluruh pelelangan, dan rencana Prabowo mengatakan, ULP percontohan. Minimal di kedepan ULP tersebut.*** Dengan berakhirnya program modernisasi pengadaan fase 1, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan Millenium Challenge Account (MCA) Indonesia menyelenggarakan peluncuran dan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU program modernisasi pengadaan fase 2.
6
Buletin Isen Mulang Edisi 260/April 2016
Ekonomi
Hadapi MEA, Mantapkan Peran Otda Seiring dengan telah diberlakukannya kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2016 ini, maka seluruh pemerintah daerah diminta harus menata seluruh elemen otonomi daerah agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam era persaingan bebas tersebut Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Penjabat Gubernur Kalteng Hadi Prabowo pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke XX 2016,di Palangka Raya. Lebih lanjut dikatakannya bahwa dalam era MEA diberlakukan kima arus bebas dalam aktivitas ekonomi antar negara Asean yaitu arus bebas barang, arus bebas jasa, harus bebas tenaga kerja terampil,arus bebas modal,dan arus bebas investasi. Sehingga dengan pemantapan otonomi daerah,kita tidak akan kalah bersaing dengan negaranegara yang berada di lingkungan Asean. Berdasarkan laporan world economic forum dalam global
pencapaian tujuan Nawa Cita, mewujudkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara di bidang ekonomi, dan mendorong pertumbuhan competiviness 2015-2016,dari iklim investasi di Indonesia, hasil survey peringkat daya Presiden telah memberikan saing 144 negara, daya arahan kepada seluruh Menteri, saing indonesia berada pada Kepala Lembaga Pemerintahan peringkat ke 37, masih berada Non Kementrian, Gubernur dan di bawah negara Asean Bupati/Walikota untuk segera lainnya seperti Singapura ke 2, melakukan simplikasi regulasi Malaysia ke 18 dan Thailand ke yang menjadi kewenangan masing-masing. 31. Sementara itu, dalam Selanjutnya, hasil meningkatkan survey doing business upaya penyelenggaraan oleh International Finance kinerja pemerintahan daerah, harus Coorporation-World Bank 2015, menyatakan bahwa terwujud sinergi pemerintahan harus terwujud untuk penyelesaian perizinan daerah, penyelenggaraan memulai usaha di Indonesia sinergi masih membutuhkan waktu pemerintahan secara nasional. rata-rata 52,5 hari, sedangkan Dalam hal ini, setiap kebijakan Vietnam 34 hari, Thailand nasional harus ditindaklanjuti kebijakan daerah 27,5 hari, Timor Leste 10 hari, menjadi disesuaikan dengan Malaysia 5,5 hari, Singapura yang esensi masalah dan prioritas 2,5 hari. masing-masing Oleh karena itu, dalam kebutuhan rangka mempercepat daerah.***
Pertumbuhan Ekonomi Kalteng Selalu Diatas Pertumbuhan Ekonomi Nasional Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengapresiasi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalteng yang selalu berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri PPN / Kepala 2015 tumbuh berturut-turut Beppenas DR Sofyan Djalil 7,38 persen, 6,21 persen, melalui Staf Ahli Menteri PPN dan 7,01 persen. Sementara / Kepala Bappenas Bidang pertumbuhan ekonomi Sosial dan Penanggulangan Nasional pada periode yang Kemiskinan Rudy Soeprihadi sama masih berada di bawah Prawiradinata pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Musrembang Provinsi Kalteng Kalteng yaitu hanya 5,6 persen, 2016 di Palangka Raya dan 4,8 persen. Sehingga hal mengatakan pertumbuhan ini (pertumbuhan ekonomi) ekonomi Provinsi Kalteng selalu berperan dalam mendorong berada di atas pertumbuhan peningkatan kontribusi ekonomi nasional. ekonomi Provinsi Kalteng D i u n g k a p k a n n y a , terhadap ekonomi Nasional pertumbuhan ekonomi Provinsi yaitu sebesar 0,80 persen pada Kalteng pda 2013, 2014, dan 2013 dan 0,87 pada 2014. Buletin Isen Mulang Edisi 260/April 2016
Menurut Rudy, pertumbuhan ekonomi Kalteng yang baik ini perlu dipertahankan dan di tingkatkan lagi. Meskipun peningaktan pertumbuhan ekonomi tersebut dinilai masih kurang mendorong tingkat penangguran, namun dapat diturunkan. Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kalteng Hadi Prabowo mengatakan, berdasarkan evaluasi pembangunan 2010-2015 capaian indikator makro pembangunan Provinsi Kalteng sebagai berikut, pertumbuhan ekonomi 2015 mencapai 7,10 persen atau terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada
7
Ekonomi 2014 yaitu sebesar 6 persen lebih. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalteng tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 4,79 persen, bahkan pertumbuhan ekonomi di Kalteng merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi pulau Kalimantan. Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur juga mengucapkan terimakasih kepada bupati / walikota yang telah memberikan kontribusi
terutama dalam melakukan pengendalian inflasi di daerah, bersama dengan TPID nya dan ke depan perlu ditingkatkan lagi iklim investasi yang semakin kondusif, meningkatnya daya saing produk-produk daerah, serta tersedianya infrastruktur yang semakin memadai. Pj Gubernur juga menambahkan, sementara tingkat inflasi Provinsi Kalteng 2015 yaitu sebesar 4,74 persen sudah alami perbaikan bila dibandingkan 2014 yang hanya sebesar 7,07 persen, namun
ini berada di atas angka inflasi nasional yang mencapai 3,35 persen. Sedangkan tingkat kemiskinan pada 2015 yaitu sebesar 5,91 persen atau alami penurunan bila dibandingkan pada 2014 yang hanya mencapai 6 persen. Tingkat pengangguran terbuka pada 2015 yaitu sebesar 4,54 persen atau alami peningkatan bila dibandingkan 2014 yang mencapai 3 persen lebih, namun kalau dibandingkan dengan Nasional, Kalteng masih cukup baik.***
Seluruh Komponen Masyarakat Diminta Sukseskan Sensus Ekonomi Semua komponen baik dunia usaha, instansi pemerintah, dan masyarakat diharapkan dapat bersama-sama berkomitmen untuk mensukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2016 demi peningkatan dan pengembangan harkat martabat bangsa Indonesia khususnya Provinsi Kalteng. Penjabat Gubernur Kalteng Hadi Prabowo saat coffee morning dalam rangka SE 2016 mengatakan SE ini dilakukan untuk memperoleh informasi dan mewujudkan ketersediaan data yang valid, akurat, dan berkualitas. Hal tersebut sangat penting, dalam rangka perumusan kebijakan dan pembangunan di tingkat nasional maupun di regional, sehingga dia berharap SE ini menjadi komitmen bersama agar didapat data atau informasi yang nantinya dapat diupayakan untuk pengembangan usaha dan daya saing. Untuk itu, dimohon semua pelaku di bidang ekonomi khususnya para pengusaha dan pelaku usaha dapat memberikan data yang jujur dan benar. Terlebih di dalam UU No 16/1997 tentang statistik, secara tegas bahwa sensus ini tidak ada hubungannya dengan permasalahan perpajakan. Hadi mengatakan, SE ini ini mencakup semua bidang
8
Buletin Isen Mulang Edisi 260/April 2016
Ekonomi
ekonomi, dari usaha ekonomi yaitu oleh Asiten II Setdaprov pengusaha, perwakilan besar sampai dengan kecil dan Kalteng, Kepala BPS asosiasi, dan disakisakan oleh juga pada non forma, termasuk Provinsi Kalteng, perwakilan Penjabat Gubernur Kalteng.*** kegiatan yang berbasis online dan IT. Sementara yang akan disensus meliputi pelaku usaha, Pemerintah Pusat sampai desa, lembaga-lembaga non profit. Dengan sosialisasi pelaksanaan SE ini, diharapkan semua pihak mempunyai niat dan kesungguhan, karena dengan penyajian data yang jujur dan benar, sehingga baik perencanaan maupun pengambil kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah akan lebih tepat mencapai sasaran. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatangan deklarasi penyuksesan sensus ekonomi 2016 oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Kalteng Buletin Isen Mulang Edisi 260/April 2016
9
Ekonomi Pembangunan terkait dengan pajak pokok maupun lainnya. Penjabat (Pj) Gubernur Kalteng Hadi Prabowo pada rapat Dalam kesempatan itu Pj koordinasi pengendalian (Rakordal) program pembangunan Gubernur juga mengatakan, Provinsi Kalteng di Aula Bappeda Provinsi Kalteng secara keseluruhan APBD menyebutkan, prestasi pada triwulan I cukup baik, namun maupun APBN memang belum ada beberapa target yang belum dapat tercapai. Untuk mencapai target triwulan I realisasi pendapatan daerah sampai dengan 31 Maret 2016 yang minimal 20 persen.Untuk sudah mencapai 24,04 persen, namun kalau dihitung secara itu, dia meminta dilakukan riil, pendapatan asli daerah (PAD) ini belum mencapai target, langsung percepatan termasuk karena ada beberapa komponen yang tidak bisa tercapai. dalam proses pelelangan. Kepada Dinas Pendapatan Daereh Provinsi Kalteng dan Biro Keuangan Setda Provinsi Kalteng Pj Gubernur meminta agar terus memantau realisasi pendapatan daerah dan realisasi dana transfer dan dana perimbangan untuk daerah. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalteng Irwan Ritonga mengatakan, penyerapan anggaran di Provinsi Kalteng pada triwulan I sudah mencapai 17,59 pesen. Ini menggembirakan kita, dan yang paling menggembirakan kami bahwa realisasi belanja modal sudah mencapai 11,64 persen terutama belanja modal untuk infrastruktur, seperti yang dilakukan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tapi, dia mengaku heran bahwa belanja barangnya masih 6,9 persen.Ini artinya, pemerintah pusat maupun daerah yang menerima APBN di awal tahun ini masih santaisantai Saja. Sementara hambatan dalam proses penyerapan anggaran antara lain, proses pengadaan barang dan jasa, belum tersedia juknis dari Terkait ini, Pj Gubernur inovasi, dan kreativitas. meminta para SKPD khususnya Begitu juga dengan kementrian lembaga khusus instansi penghasil atau Dipenda, selain melakukan untuk dana desa dan tugas kebiasaan pemungut agar apa yang sudah berbagai inovasi dan kreativitas perbantuan, ditargetkan tersebut dapat untuk mencapai target juga menunda pekerjaan di awal direalisasikan yaitu dengan diharapkan dapat berkoordinasi tahun, dan kesiapan SDM melakukan berbgai terobosan, dengan pemerintah pusat pengelolaan keuangan.***
Pertumbuhan Ekonomi Kalteng Terbaik di Kalimantan
10
Buletin Isen Mulang Edisi 260/April 2016
Sosial Budaya
GKE Diminta Turut Serta Sikapi Situasi di Daerah Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) diminta untuk turut menyikapi situasi yang berkembang di daerah ini serta terus belajar giat, bekerja keras seperti teladan perjuangan Tuhan Yesus dan 3 panggilan gereja yaitu bersaksi, bersekutu dan melayani.
Buletin Isen Mulang Edisi 260/April 2016
Penjabat (Pj) Gubernur Kalteng, Hadi Prabowo dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekdaprov Kalteng Siun Jarias pada peringatan HUT GKE ke 177 mengatakan sebagai mitra pemerintah maka gereja juga harus turut menyikapi situasi yang berkembang di daerah ini. Di antaranya harus berperan aktif dalam dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, minuman keras, HIV/AIDS, dan turut menagkal lahirnya golongan radikal. GKE hendaknya memberikan dukungan kepada pemerintah agar setiap program yang dilaksanakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat berjalan d e n g a n sukses. Dalam kesempatan i t u ,
diingatkan juga agar para jemaat jangan cepat puas tetapi terus bekerja keras serta jangan lengah. Namun terus belajar giat, kerja keras seperti teladan perjuangan Tuhan Yesus sebagaimana 3 panggilan gereja yaitu bersaksi, bersekutu dan melayani. Lebih lanjut disampaikan juga bahwa hal terpenting dalam pelayanan adalah mengarah dan menjaga serta melangkah bersama dalam suka dan duka dalam menhadapi tantangan yang akan datang sehingga HUT GKE ini merupakan saat yang tepat untuk melakukan evaluasi atau koreksi maupun untuk menguji tugas ditengahtengah pelayanan. Diharapkan agar kedepan GKE tetap teguh dan bersemangat dalam mengahdapi semua tantangan, tampilkan cirri khas Kalteng yang senantiasa hidup rukun dan damai karena damai dan rukun itu sangat indah serta mahal harganya.***
11
Kesehatan
Tahun 2016, BNPB Jamin Kalteng Bebas Kabut Asap Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menjamin bahwa pada 2016 ini Provinsi Kalteng tidak akan terjadi bencana kabut asap. Kepala BNPB Willem Rampangilei kepada wartawan usai Rakor pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berbasis pemberdayaan masyarakat di aula Jayang Tingang Kita harus yakin dengan konsep kita, bahwa kita bisa menjamin tidak terjadi bencana asap. Sementara konsep yang akan dilakukan menurutnya antara lain yaitu, pencegahan Karhutla berbasis pemberdayaan masyarakat desa. Jadi kita belajar dari tahun lalu, segala upaya pencegahan sudah kita lakukan dan kita yakin bahwa dengan
memberdayakan masyarakat desa ini, itu adalah cara yang paling tepat. Sehingga ke depan akan dilakukan pengorganisasian dan rekrutmen masyarakat desa atau kelompok masyarakat (Pokmas) yang akan melakukan pencegahan dan penangulangan Karhutla. Pokmas tersebut nantinya diberikan pelatihan dan pemahaman tentang tugas yang harus mereka lakukan, serta diberikan peralatan dan perlengkapan, kemudian Pokmas tersebut diorganisir dalam satu komando dan pengendalian yang jelas. Dalam hal ini, dirinya meminta Gubernur untuk menunjuk komado dan pengendalian tertinggi untuk regu ini (Pokmas) dalam mencegah karhutla. Sedangkan peralatan yang akan diberikan
tersebut antara lain, alat komunikasi, kendaraan, pompa portable perorangan. Jadi yang dibantu itu adalah peralatan dasar untuk melakukan pencegahan dan sampai pada pemadaman awal atau saat api masih kecil. Sementara untuk kebutuhan anggaran, Willem meminta agar Pemerintah Daerah dapat menghitung kebutuhan angarannya masingmasing, termasuk angaran oprasional dan pembelian peralatan, serta perlengkapan yang perlu untuk diadakan lagi. Kebutuhan angaran tersebut bisa bersumber dari pemerintah daerah, dunia usaha, donor, dan pemerintah pusat. Bahkan untuk donor, ujar Willem, pihak Bank Dunia sudah komitmen membantu sebesar 12 juta US$ untuk penangulangan Karhutla di Kalimantan dan Sumatera.***
4 Kabupaten di Kalteng Dapat Sertifikasi Bebas Malaria Saat ini baru empat Kabupaten di Kalteng yang sudah mendapatkan sertifikasi eliminasi malaria atau bebas malaria.Kendati demikian, Pemprov Kalteng mengaku optimis pada 2018, Kalteng bisa bebas malaria.
12
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng Suprastija Budi saat ditemui usai Peringatan Hari Malaria sedunia tingkat Provinsi Kalteng 2016 mengatakan, keempat kabupaten tersebut, Kotawaringin Barat, Barito Timur, Barito Utara, dan Sukamara. Sementara yang masih tinggi malarianya yaitu Kabupaten Pulang Pisau dengan annual parasite incidance adalah angka kesakitan malaria 1,32, kemudian Kapuas 1,21, Murung Raya 1,14, dan Palangka Raya 1,06. Dia mengaku optimis pada 2018 mendatang Provinsi Kalteng bebas malaria, karena saat ini sudah 4 kabupaten yang bebas dan beberapa kabupaten lainnya, angka API Buletin Isen Mulang Edisi 260/April 2016
Kesehatan bekerja (eliminasi malaria), jadi kerjasama ini sangat baik sekali, semua lini dilibatkan. Sehingga kami meminta dukungan dari Danrem, TNI, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha agar bisa bergandeng tangan. Menurut Menkes, dalam hal ini tidak kalah pentingnya adalah peranan masyarakat yang harus menyadari tentang bahayanya malaria. Karena malaria ini selain menyebabkan sakit, hilang produktivitas, namun juga mengakibatkan kematian”titip sekali Pak Gubernur untuk (eliminasi malaria) di Kalteng. Sementara itu, Penjabat Gubernur Kalteng Hadi Prabowo mengatakan, dalam Hari Malaria seduia tingkat Provinsi Kalteng, pihaknya juga bersamasama dengan kabupaten / kota, organisasi profesi, keagamaan, kemasyarakatan, bersama Wakil Ketua DPRD, Wakajati, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Danrem, dan Kapolda, bersama-sama untuk berkomitmen, untuk berakselerasi mencapai Kalteng bebas malaria 2018 dengan berbagai upaya yang dilakukan.*** nya sudah di bawah 1. Namun, untuk dinyatakan bebas malaria tersebut antara lain harus 3 tahun berturut-turut tidak ada faktor penularan. Dalam rangkaian peringatan hari malaria sedunia tersebut juga dilakukan video conference dengan Menteri Kesehatan RI.Menteri Kesehatan RI Nila Djuwita F Moeloek mendukung upaya eliminasi malaria di Kalteng dengan melibatkan semua elemen masyarakat yang ada. Menkes mengaku sangat mendukung sekali, bahwa tidak mungkin kalau hanya pemerintahan saja yang Buletin Isen Mulang Edisi 260/April 2016
13
Sosial Budaya
Panglima Batur Pahlawan Dari DAS Barito Sejak tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Barut) telah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar Panglima Batur menjadi pahlawan nasional. Usulan ini sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya berjuang melawan Pemerintah Hindia Belanda 1865-1905. Tokoh panglima suku Dayak Bakumpai dalam Perang Banjar yang berlangsung di pedalaman Barito ini ikut andil dalam memperjuangkan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tahapan demi tahapan telah dilakukan untuk mengusulkan Panglima Batur menjadi pahlawan nasional. Baik dari pembuktian sejarah dan seminar di kabupaten, provinsi hingga seminar nasional. Pemkab Barut juga telah membangun Monumen Panglima Batur setinggi 4
14
meter terbuat dari tembaga dengan berat 800 kilogram yang diresmikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI George Toisutta pada 9 Maret 2010 lalu. Bupati Barut Nadalsyah dalam sambutannya saat menghadiri Seminar Nasional Pengusulan Panglima Batur menjadi Pahlawan Nasional mengungkapkan, selama ini tahapan untuk mengusulkan Panglima Batur menjadi pahlawan nasional sudah dilakukan dengan baik. Bahkan, Pemerintah Barut juga sudah membentuk
Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) yang ditangani oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Barito Utara. Usulan Panglima Batur sebagai pahlawan nasional secara substansial sudah lengkap, tetapi harus memenuhi beberapa prosedur lagi. Menurut Nadalsyah, usulan Panglima Batur menjadi pahlawan nasional kepada pemerintah pusat itu sebagai bentuk penghormatan kepada pejuang, apalagi Panglima Batur adalah putra kelahiran Kabupaten Barito Utara. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalteng dalam laporannya menyebut, kegiatan seminar ini adalah rangkaian untuk mewujudkan harapan masyarakat Kalteng, terutama Kabupaten Barut menjadikan
Buletin Isen Mulang Edisi 260/April 2016
Sosial Budaya Panglima Batur sebagai pahlawan nasional. Sementara itu, Pj Gubernur Hadi Prabowo melalui Asisten III Setda Kalteng, Ketut Widhie Wirawan, dalam Seminar Nasional pengusulan Panglima Batur sebagai Pahlawan Nasional tersebut menuturkan, dalam perjalanan sejarah pembentukkan NKRI, provinsi itu telah melahirkan Pahlawan Nasional yang sudah dikukuhkan, yakni Tjilik Riwut. Tidak lama lagi, Kalteng akan kembali melahirkan sosok Pahlawan berikutnya, yaitu Panglima Batur. Panglima Batur adalah sosok anak bangsa yang punya jiwa tidak kenal menyerah, waskita, berjiwa luhur dan tegar dari risiko atas perjuangannya. Menurut catatan sejarah, Panglima Batur terpanggil
Buletin Isen Mulang Edisi 260/April 2016
untuk menyumbangkan tenaga, pikiran, dan jiwanya guna meneruskan perjuangan Pangeran Antasari dan Tumenggung Surapati dalam Perang Banjar dan Perang Barito melawan Belanda pada 1865-1905, di sepanjang Sungai Barito yang dikenal sebagai basis perlawanan wilayah Barat. Sosok Panglima Batur diangkat sebagai Panglima, sebagai salah seorang pembantu utama Sultan Muhammad Seman (anak Pangeran Antasari) di Tanah Pagustian Barito Hulu. Jejak langkah perjuangan Panglima Batur menunjang perlawanan Sultan Muhammad Seman, yakni mempertahankan tetap tegaknya kekuasaan Tanah Pagustian Barito Hulu. Pada saat itu, Tanah Pagustian
Barito Hulu ingin diruntuhkan Kolonialis Belanda dengan mengusung semboyan Haram Menyerah, Menang Terbilang, Kalah Hilang. Tapi sepeninggalan Sultan Muhammad Seman karena terbunuh, keterpanggilan jiwa raga Batur sebagai pejuang yang tak kenal menyerah, semakin nyata dibuktikan. Sedikitpun beliau tidak goyah, meneruskan perjuangan sampai detik akhir hayatnya dihukum mati di tiang gantungan penjara Banjarmasin pada Juni 1905. Karena itu, lanjut Ketut, Pemprov Kalteng memberikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap Bupati Barut beserta jajaran, yang telah mengusulkan Panglima Batur sebagai Pahlawan Nasional. Sebabnya, semangat juang dari para pahlawan yang tidak kenal menyerah berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan dan tetap mempertahankan keutuhan NKRI, maka wajar jika masyarakat Kalteng memperjuangkan Panglima Batur layak sebagai Pahlawan Nasional. Pj Gubernur mengajak agar kita menggalakkan dan mengobarkan kembali jiwa, semangat dan nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial. Itu perlu dilakukan, guna melaksanakan amanat pembangunan yang akan kita laksanakan bersama untuk membangun Kalteng dan NKRI dalam alam yang damai dan demokratis. Seminar tersebut selain dihadiri ratusan tokoh masyarakat, agama, pemuda dan pelajar juga dihadiri para sejarawan dan perwakilan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.***
15
Lintas Kabupaten
16
Buletin Isen Mulang Edisi 260/April 2016
