Corporate Social Responsibility Disclosure : Kajian Berdasarkan Kinerja Ekonomi Dan Kinerja Lingkungan. 109

DAFTAR ISI Corporate Social Responsibility Disclosure : Kajian Berdasarkan Kinerja Ekonomi Dan Kinerja Lingkungan…………………………………………………………………………………………………….

109

Pengaruh Comprehensive Income Pada Kecepatan Penyampaian Laporan Keuangan

123

Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kantor Bersama Samsat Denpasar………………………………………………………………………………………………………

137

Pengaruh Supervisi, Profesionalisme, Tingkat Pendidikan, Dan Komunikasi Dalam Tim Pada Kinerja Auditor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali…………………………………………………………………………………………………..

156

Pengaruh Gender, Pelatihan, Pengalaman, Dan Disiplin Kerja Auditor Pada Rentang Waktu Penyelesaian Audit Kantor Akuntan Publik Di Bali…………………………………………

166

Empirisme Logis Dalam Efficient Market Hypothesis Dan Keterbatasannya……………

181

Pengaruh Corporate Governance Disclosure Pada Kinerja Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia…………………………………………………………………………………………………

190

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE: KAJIAN BERDASARKAN KINERJA EKONOMI DAN KINERJA LINGKUNGAN Desak Made Anggun Pratiwi I Gede Cahyadi Putra1 Universitas Mahasaraswati Denpasar

ABSTRACT This study examines the effect of economic performance and environmental performance of the Corporate Social Responsibility Disclosure in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The purpose of this study was to examine and obtain empirical evidence influence economic performance and environmental performance of the Corporate Social Responsibility Disclosure. The research was conducted in the Indonesia Stock Exchange, the object of study is economic performance, environmental performance, and Corporate Social Responsibility Disclosure in manufacturing companies listed on the Stock Exchange in 2009-2011. Total sample in this study were 28 companies, with three years of observation. The results with multiple linear regression analysis showed that economic performance and environmental performance significant positive effect on Corporate Social Responsibility Disclosure. Keywords: economic performance, environmental performance, corporate social responsibility disclosure 1Alamat

Korespondensi: [email protected]

I.

PENDAHULUAN Perusahaan mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perekonomian dan masyarakat luas di era globalisasi sekarang ini. Kemajuan dibidang informasi dan teknologi serta adanya keterbukaan pasar memaksa perusahaan-perusahaan yang ada harus secara serius dan terbuka mempehatikan dampak-dampak atau tingkah laku perusahaan itu sendiri terhadap lingkungan dan sosialnya (stakeholder). Sebuah perusahaan dianggap sebagai suatu lembaga yang memberikan berbagai kontribusi bagi masyarakat. Perusahaan dapat memberikan kesempatan kerja, menyediakan barang yang dibutuhkan untuk dikonsumsi, memberikan sumbangan dan membayar pajak kepada pemerintah. Perusahaan sering hanya maksimalisasi laba itu sendiri, akhirnya disadari bahwa dampak yang ditimbulkan terhadap

masyarakat semakin besar dan sulit untuk dikendalikan seperti polusi, keracunan, kebisingan, diskriminasi, pemaksaan, dan kesewenangwenangan. Oleh karena itu, masyarakat menuntut agar perusahaan senantiasa memperhatikan dampak-dampak sosial yang ditimbulkan dan upaya untuk mengatasinya. Perkembangan akuntansi pada saat ini bukan hanya merangkum informasi tentang hubungan perusahaan dengan pihak ketiga, tetapi juga dengan lingkungannya, namun sejalan dengan perkembangan waktu serta melihat kondisi ekonomi yang makin global saat ini, kesadaran perusahaan akan masyarakat sekitar dan lingkungan pun mulai tumbuh. Hal ini dikarenakan setiap perusahaan harus mengambil tanggung jawab untuk kepentingan bersama, di mana

Vol. 2, No. 2, Agustus 2012 Jurnal Riset Akuntansi

JUARA

109

tindakan yang dilakukan oleh setiap korporasi membawa dampak terhadap kualitas kehidupan manusia, terhadap individu, masyarakat dan seluruh kehidupan di bumi. Fenomena inilah yang kemudian memicu munculnya wacana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility). Corporate Social Responsibility (CSR) mengandung makna perusahaan memiliki tugas moral untuk berlaku jujur, mematuhi hukum, menjunjung tinggi integritas dan tidak korupsi. CSR juga menekankan bahwa perusahaan harus mengembangkan praktik bisnis yang etis dan sustainable secara ekonomi, sosial dan lingkungan (Yakub, 2004). CSR sebagai konsep akuntansi yang baru adalah transparansi pengungkapan sosial atas kegiatan atau aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan (Rakhiemah, 2009). Pengungkapan informasi tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility Disclosure) diharapkan perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang sehingga akan mendapat respon positif oleh para pelaku pasar atau investor. Pengungkapan CSR yang tertuang dalam sosial perusahaan berpengaruh dan memiliki hubungan positif dengan kinerja perusahaan dalam berbagai perspektif yang berbeda, namun para peneliti terdahulu menunjukkan belum adanya hubungan yang tetap antara tanggung jawab sosial dan kinerja finansial perusahaan. Seperti halnya penelitian yang dilakukan Rakhiemah (2009) mengenai pengaruh kinerja lingkungan terhadap CSR Disclosure dan kinerja finansial perusahaan menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kinerja lingkungan dengan CSR Disclosure. Hasil lain menunjukkan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara kinerja lingkungan dengan kinerja finansial perusahaan dan tidak ada hubungan signifikan antara CSR Disclosure terhadap kinerja finansial 110

perusahaan, akan tetapi dijumpai hasil yang berbeda pada penelitian yang dilakukan Lindrianasari (2007) menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan lingkungan dihubungkan dengan rasio akuntansi untuk mengukur kinerja ekonomi. Hasil yang didapat adanya hubungan yang tidak signifikan antara kinerja ekonomi dengan kualitas pengungkapan lingkungan. Pada penelitian ini, menguji kembali kinerja ekonomi dan kinerja lingkungan pada Corporate Social Responsibility Disclosure pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kinerja ekonomi digunakan dalam penelitian ini karena dapat memberikan suatu gambaran tentang posisi keuangan perusahaan yang digunakan oleh investor untuk memperoleh perkiraan tentang laba dan dividen di masa mendatang dan resiko atas penilaian tersebut dilihat dari laporan keuangan perusahaan (financial reports) yang dikeluarkan secara periodik. Perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang kuat, juga akan mendapat tekanan yang lebih dari pihak eksternal perusahaan untuk lebih mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya lebih luas, sebab perusahaan yang memiliki profit besar harus lebih aktif melaksanakan CSR. Kinerja lingkungan perusahaan yang baik serta melakukan pengungkapan yang tinggi dapat memposisikan mereka sebagai perusahaan yang memiliki aktifitas berguna dan kualitas pengungkapan ini juga didorong legitimasi terhadap masyarakat. Perusahaan manufaktur dipilih sebagai sampel karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan sumber daya alam menjadi barang jadi, sehingga dalam kegiatan operasionalnya menimbulkan dampak yang lebih nyata dirasakan baik terhadap lingkungan maupun terhadap masyarakat sekitar tempat

Corporate Social Responsibility Disclosure: Kajian Berdasarkan Kinerja Ekonomi dan Kinerja Lingkungan

di mana perusahaan tersebut beroperasi. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah kinerja ekonomi dan kinerja lingkungan berpengaruh pada Corporate Social Responsibility Disclosure pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 2.1 Akuntansi Lingkungan Akuntansi lingkungan yang mulai berkembang sejak tahun 1970-an di Eropa, kini makin berperan dalam mempertinggi nilai ekonomi dan meningkatkan perlindungan lingkungan. Konsep ini didasarkan pada banyaknya tekanan dari lembaga-lembaga bukan pemerintah (non-government), serta meningkatnya kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat luas yang mendesak agar perusahaan-perusahaan menerapkan pengelolaan lingkungan bukan hanya kegiatan industri demi bisnis saja (Ikhsan, 2009: 11). Akuntansi lingkungan (Environmental Accounting) adalah suatu istilah yang berupaya untuk menspesifikasikan pembiayaan yang dilakukan perusahaan dan pemerintah dalam melakukan konservasi lingkungan ke dalam pos “lingkungan” di dalam praktek bisnis perusahaan dan pemerintah, dari kegiatan konservasi lingkungan ini pada akhirnya akan muncul biaya lingkungan (Environmental Cost) yang harus ditanggung perusahaan. Akuntansi lingkungan juga dapat dianalogikan sebagai suatu kerangka kerja pengukuran yang kuantitatif terhadap kegiatan konservasi lingkungan yang dilakukan perusahaan. 2.2 Kinerja Ekonomi Kinerja ekonomi adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas

keuangan perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu. Kinerja ekonomi dapat diukur dari laporan keuangan perusahaan (financial reports) yang dikeluarkan secara periodik yang memberikan suatu gambaran tentang posisi keuangan perusahaan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan digunakan oleh investor untuk memperoleh perkiraan tentang laba dan dividen di masa mendatang dan resiko atas penilaian tersebut. Informasi keuangan dibutuhkan oleh investor berupa informasi kuantitatif dan kualitatif baik yang bersumber dari pihak internal perusahaan (manajemen) maupun pihak eksternal perusahaan. Informasi keuangan internal merupakan data akuntansi perusahaan yang dapat berupa penjualan, profit margin, pendapatan operasional, aktiva, dan lain-lain, sedangkan informasi keuangan eksternal berupa kajian dari para analis dan konsultan keuangan yang dipublikasikan. Kinerja ekonomi sebuah perusahaan lebih banyak diukur berdasarkan rasio-rasio keuangan selama periode tertentu. Menurut Hanafi (2004) rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi yaitu rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas dan profitabilitas. 2.3

Kinerja Lingkungan Kinerja lingkungan perusahaan (environmental performance) adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik atau green (Suratno, dkk, 2006). Penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolan lingkungan mulai dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup, sebagai satu alternatif instrumen sejak 1995. Program ini awalnya dikenal dengan nama PROPER PROKASIH. Alternatif instrumen penataan dilakukan melalui penyebaran informasi tingkat kinerja penataan masing–masing perusahaan kepada


JUARA

111

stakeholder pada skala nasional. Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) mengadakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) di bidang pengendalian dampak lingkungan untuk meningkatkan peran perusahaan dalam program pelestarian lingkungan hidup. Adapun dasar hukum pelaksanaan adalah tertuang dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 127/MENLH/2002 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), karena yang dinilai adalah kinerja kelola lingkungan, maka dalam pelaksanaannya PROPER menggunakan Environmental Performance Indicators (EPI) dan ditetapkan berdasarkan context and content sesuai perusahaan yang dinilai. PROPER diumumkan secara rutin kepada masyarakat sehingga perusahaan yang dinilai akan memperoleh insentif maupun disinsentif reputasi tergantung pada tingkat ketaatannya. Tujuan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut: 1) Mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 2) Meningkatkan komitmen perusahaan dan stakeholder lainnya dalam upaya pelestarian lingkungan. 3) Meningkatkan kesadaran para pelaku usaha/kegiatan untuk mentaati peraturan sebagai konsekuensi keuntungan yang diterimanya. 4) Meningkatkan pengendalian dampak lingkungan melalui peran aktif masyarakat. 5) Menekan dampak negatif kegiatan perusahaan terhadap lingkungan. Peringkat kinerja lingkungan perusahaan dikelompokkan pada lima peringkat warna guna memudahkan komunikasi dengan stakeholder dalam 112

menyikapi hasil kinerja penaatan masing-masing perusahaan. Penggunaaan peringkat warna merupakan bentuk komunikatif penyampaian kinerja kepada masyarakat sehingga lebih mudah dipahami dan diingat. Lima peringkat warna yang digunakan mencakup hitam, merah, biru, hijau, dan emas. Peringkat emas dan hijau untuk perusahaan yang telah melakukan upaya lebih dari taat dan patut menjadi contoh, peringkat biru bagi perusahaan yang telah taat, dan peringkat merah dan hitam bagi perusahaan yang belum taat, secara sederhana lima warna akan diberi skor secara berturut-turut dengan nilai tertinggi 5 untuk emas, hijau dengan skor 4, biru diberi skor 3, merah dengan skor 2, dan terendah 1 untuk hitam. Penilaian PROPER mengacu pada persyaratan penaatan lingkungan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah terkait dengan pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, AMDAL dan pengendalian pencemaran laut. Tingkat penaatan perusahaan dikategorikan taat apabila memenuhi atau menaati seluruh persyaratan dan ketentuan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika perusahaan memenuhi atau menaati seluruh persyaratan dan ketentuan tersebut, maka akan memperoleh peringkat biru, jika tidak maka merah atau hitam tergantung pada aspek ketidaktaatannya. 2.4 Corporate Social Responsibility (CSR) Word Bank (2004) mendefinisikan CSR sebagai komitmen perusahaan untuk berperan dalam kelangsungan pertumbuhan ekonomi yang berkaitan dengan karyawan, keluarga mereka, masyarakat lokal, dan masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup, melalui aktivitas yang tepat bagi perusahaan dan bagi pengembangan perekonomian


perusahaan. Menurut World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), CSR adalah suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya. Dauman dan Hargreaves (1992) dalam Hasibuan (2001) menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan dapat dibagi menjadi tiga level sebagai berikut: 1) Basic Responsibility (BR) Pada level pertama, menghubungkan tanggung jawab yang pertama dari suatu perusahan, yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut seperti perusahaan harus membayar pajak, memenuhi hukum, memenuhi standar pekerjaan dan memuaskan pemegang saham. Bila tanggung jawab pada level ini tidak dipenuhi akan menimbulkan dampak yang sangat serius. 2) Organization Responsibility (OR) Pada level kedua ini menunjukan tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi perubahan kebutuhan stakeholder seperti pekerja, pemegang saham dan masyarakat di sekitarnya. 3) Societal Responses (SR) Pada level ketiga, menunjukan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, terlibat dengan apa yang terjadi dalam lingkungannya secara keseluruhan. Contohnya melakukan recruitment tenaga kerja dari masyarakat sekitar (Sulastini, 2007). Selain melakukan aktivitas yang berorientasi pada laba, perusahaan perlu melakukan aktivitas lain,

misalnya aktivitas untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi karyawannya, menjamin bahwa proses produksinya tidak mencemarkan lingkungan sekitar perusahaan, melakukan penempatan tenaga kerja secara jujur, menghasilkan produk yang aman bagi para konsumen, dan menjaga lingkungan eksternal untuk mewujudkan kepedulian sosial perusahaan. 2.4 Corporate Social Responsibility Disclosure CSR Disclosure adalah proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan-tindakan ekonomi perusahaan pada kelompokkelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan (Gray, dkk, 1987). CSR Disclosure bertujuan untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik dan efektif antara perusahaan dengan publik dan stakeholders lainnya tentang bagaimana perusahaan telah mengintegrasikan kepedulian dan Corporate Social Responsibility dalam setiap aspek kegiatan operasinya (Machmud dan Djakman, 2008). Menurut Freedman, ada tiga pendekatan dalam pelaporan kinerja sosial, yaitu: 1) Pemeriksaan Sosial (Social Audit) Pemeriksaan sosial mengukur dan melaporkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari program-program yang berorientasi sosial dari operasioperasi yang dilakukan perusahaan. Hal ini dilakukan dengan membuat suatu daftar aktivitas-aktivitas perusahaan yang memiliki konsekuensi sosial, lalu auditor sosial akan mencoba mengestimasi dan mengukur dampak-dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas-aktivitas tersebut. 2) Laporan Sosial (Social Report) Berbagai alternatif format laporan untuk menyajikan laporan sosial telah diajukan oleh para akademis dan praktisioner. Pendekatan-


JUARA

113

pendekatan yang dapat dipakai oleh perusahaan untuk melaporkan aktivitas-aktivitas pertanggungjawaban sosialnya ini dirangkum oleh Dilley dan Weygandt dalam Cahtono (2011) menjadi empat kelompok sebagai berikut : a) Inventory Approach Perusahaan mengkompilasikan dan mengungkapkan sebuah daftar yang komprehensif dari aktivitas-aktivitas sosial perusahaan. Daftar ini harus memuat semua aktivitas sosial perusahaan baik yang bersifat positif maupun negatif. b) Cost Approach Perusahaan membuat daftar aktivitas-aktivitas sosial perusahaan dan mengungkapkan jumlah pengeluaran pada masingmasing aktivitas tersebut. c) Program Management Approach Perusahaan tidak hanya mengungkapkan aktivitasaktivitas pertanggungjawaban sosial tetapi juga tujuan dari aktivitas tersebut serta hasil yang telah dicapai oleh perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan itu. d) Cost Benefit Approach Perusahaan mengungkapkan aktivitas yang memiliki dampak sosial serta biaya dan manfaat dari aktivitas tersebut. Kesulitan dalam penggunaan pendekatan ini adalah adanya kesulitan dalam mengukur biaya dan manfaat sosial yang diakibatkan oleh perusahaan terhadap masyarakat. 3) Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan (Disclosure In Annual Report) Pengungkapan sosial adalah pengungkapan informasi tentang aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosial perusahaan. Pengungkapan 114

sosial dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain laporan tahunan, laporan sementara, prospektus, pengumuman kepada bursa efek atau melalui media masa (Kuntari dan Sulistyani, 2007). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat Corporate Social Responsibility Disclosure pada Laporan Tahunan perusahaan yang dinyatakan dalam Corporate Social Responsibility Index (CSRI) yang akan dinilai dengan membandingkan jumlah pengungkapan yang dilakukan perusahaan dengan jumlah pengungkapan yang disyaratkan dalam Global Reporting Initiative GRIG3 meliputi 79 item pengungkapan. 2.5 Hipotesis Penelitian 2.5.1 Pengaruh Kinerja Ekonomi pada Corporate Social Responsibility Disclosure Perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang kuat, juga akan mendapat tekanan yang lebih dari pihak eksternal perusahaan untuk lebih mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya lebih luas, sebab perusahaan yang memiliki profit besar harus lebih aktif melaksanakan CSR. Berdasarkan penelitian Lindrianasari (2007) mengenai hubungan yang tidak signifikan antara kinerja ekonomi terhadap kualitas pengungkapan lingkungan menjadikan acuan untuk diteliti lebih dalam lagi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Handayani (2011) menemukan hubungan yang positif signifikan antara kinerja ekonomi dengan CSR Disclosure. Al-Tuwaijri et. al. (2003) memperjelas hubungan antara kinerja ekonomi dengan kinerja lingkungan, dengan menggunakan visual partial least square (VPLS) sebagai parameter estimasi atas variabel yang diuji dan dirasakan lebih efisien dibandingkan dengan penggunaan regresi berganda pada penelitian sebelumnya, mereka menyatakan bahwa kinerja lingkungan yang baik didukung dengan kinerja ekonomi yang baik, atau kinerja


ekonomi yang baik akan berhubungan dengan kinerja lingkungan yang baik pula. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dikembangkan adalah: H1: Kinerja ekonomi berpengaruh positif pada CSR Disclosure pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 2.5.2 Pengaruh Kinerja Lingkungan pada Corporate Social Responsibility Disclosure Secara teori, penetapan hubungan antara kinerja lingkungan dan CSR Disclosure adalah penting bagi perspektif tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Verrecchia (1983) dalam Suratno, dkk, (2006) dengan discretionary disclosure teorinya mengatakan pelaku lingkungan yang baik percaya bahwa dengan mengungkapkan performance mereka berarti menggambarkan good news bagi pelaku pasar. Ada asumsi bahwa environmental performance yang baik mengurangi pengkungkapan biaya-biaya lingkungan masa depan perusahaan. Pengungkapan informasi biaya-biaya lingkungan ini harus dirasakan sebagai berita gembira oleh para investor. Oleh karena itu, perusahaan dengan environmental performance yang baik perlu mengungkapkan informasi kuantitas dan mutu lingkungan yang lebih dibandingkan dengan perusahaan dengan environmental performance lebih buruk. Berbeda dengan penelitian Handayani (2011) yang menemukan hubungan positif tidak signifikan antara kinerja lingkungan dengan CSR Disclosure. Penelitian dari Al-Tuwaijri et. al. (2003) yang menemukan hubungan positif signifikan antara environmental disclosure dengan environmental performance menunjukkan hasil yang konsisten dengan teori tersebut. Begitu pula halnya dengan penelitian serupa di Indonesia oleh Suratno, dkk, (2006) yang menemukan hubungan yang positif dan signifikan secara statistik antara kinerja lingkungan

dengan kinerja ekonomi. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dikembangkan adalah: H2: Kinerja lingkungan berpengaruh positif pada CSR Disclosure pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. III METODE PENELITIAN 3.1 Sampel Penelitian Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 28 perusahaan. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar berturut-turut di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011. 2) Perusahaan menyajikan informasi CSR dalam laporan tahunan periode 2009-2011. 3) Perusahaan manufaktur tersebut ikut dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) periode 20092011. 3.2 Definisi Operasional Variabel 3.2.1 Kinerja Ekonomi Kinerja ekonomi sebagai variabel independen yang diproksikan dengan Return on Assets (ROA) yang merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total asset. 3.2.2 Kinerja Lingkungan Kinerja lingkungan sebagai variabel independen dalam penelitian ini diukur dari prestasi perusahaan mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Sistem peringkat kinerja PROPER mencakup pemeringkatan perusahaan dalam lima (5) warna yaitu emas dengan kreteria sangat sangat baik diberi skor 5, hijau dengan kreteria sangat baik diberi skor 4, biru dengan kreteria baik diberi skor 3, merah dengan kreteria buruk


JUARA

115

diberi skor 2, hitam dengan kreteria sangat buruk diberi skor 1. 3.2.3 Corporate Social Responsibility Disclosure Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat Corporate Social Responsibility Disclosure pada laporan tahunan perusahaan yang dinyatakan dalam Corporate Social Responsibility Index (CSRI) yang akan dinilai dengan membandingkan jumlah pengungkapan yang dilakukan perusahaan dengan jumlah pengungkapan yang disyaratkan dalam GRI-G3 meliputi 79 item pengungkapan: economic (EC), environment (EN), labour practice (LP), human rights (HR), society (SO), dan product responsibility (PR). Apabila item informasi yang ditentukan diungkapkan dalam laporan tahunan maka diberi skor 1, dan jika item informasi tidak diungkapkan dalam laporan tahunan maka diberi skor 0. Perhitungan Indeks Luas Pengungkapan CSR (CSRI) dirumuskan sebagai berikut:

3)

Jumlah item pengungkapan …….. (1)

CSR = 79

3.3 Metode Analisis Data 3.3.1 Uji Asumsi Klasik Analisis data menggunakan teknik analisis regresi berganda. Sebelum model regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. 1) Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah pada dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas data dilakukan dengan uji KolmogorovSmirnov. Residual berdistribusi normal apabila tingkat signifikannya menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,05. 2) Uji Multikolinearitas

116

4)

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali:2009). Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi multikolinearitas. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan cara melihat nilai VIF dan nilai tolerance masing-masing variabel independen, apabila nilai VIF ≤ 10 dan nilai tolerance ≥ 0,10, maka dapat disimpulkan model regresi bebas dari gejala multikolinearitas. Uji Autokorelasi Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1, untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi, maka digunakan metode Durbin Watson (Dw Test). Dw Test membandingkan nilai tabel dengan tingkat keyakinan sebesar 95 persen. apabila du 0,05) terhadap variabel terikat (absolut residual) maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.3.2 Menilai Goodness of Fit Suatu Model Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit-nya. Pada penelitian ini diukur dari koefisien determinasi, uji statistik F dan uji statistik t.


1)

Koefisien Determinasi (Adjusted R2) Koefisien Determinasi (Goodness of Fit), yang dinotasikan dengan R2, merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Jika nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabelvariabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas, namun jika Nilai R2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2009:87). Pada penelitian ini koefisien determinasi diukur dengan adjusted R2 2) Uji Statistik F Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hasil uji statistik F diketahui dari tabel analisis varians (ANOVA). Nilai F hitung dibandingkan dengan tingkat signifikansi 5 persen, jika tingkat signifikan < 0,05, hal tersebut menunjukan bahwa semua variabel independen secara serempak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2009:88). 3) Uji Statistik t Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen bila signifikansi lebih kecil dari 0,05. 3.3.3 Analisis Regresi Berganda Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: CSR= α + β1ROA + β2PROPER +  ........ (2)

Keterangan: CSR : Indeks pengungkapan CSR ROA : Kinerja Ekonomi PROPER : Kinerja Lingkungan α : Konstanta β : Koefisien regresi  : Error Term IV

HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, diperoleh sebanyak 28 perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian dengan total observasi sebanyak 84. Hipotesis penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Berikut adalah hasil uji asumsi klasik, uji goodness of fit suatu model dan uji hipotesis. 4.1 Hasil Uji Asumsi klasik 4.1.1 Uji Normalitas Pada Tabel 2 (Lampiran) menunjukkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov Test. Nilai sig sebesar 0,887 lebih besar dari level of significant (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa risidual dalam model regresi berdistribusi normal. 4.1.2 Uji Multikolinearitas Berdasarkan Tabel 7 (Lampiran) menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas memiliki nilai tolerance, yaitu 0,893 (ROA) dan 0,893 (PROPER) lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF masing-masing variabel bebas tersebut adalah 1,119 (ROA) dan 1,119 (PROPER) lebih kecil dari 10. Berdasarkan nilai tolerance dan nilai VIF dari masing-masing variabel bebas, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda bebas dari gejala multikolinearitas. 4.1.3 Uji Autokorelasi Berdasarkan Tabel 5 (Lampiran) diperoleh bahwa nilai Durbin-Waston untuk persamaan regresi adalah 2,094. Nilai du sebesar 1,694 dengan taraf signifikasi 5 persen untuk n = 84 dan k = 2. Oleh karena nilai dw dari persamaan tersebut berada pada


JUARA

117

du
di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011.

4.2.2 Hasil Uji Statistik F Hasil uji F diperoleh nilai Fhitung 16,588 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 (Tabel 6). Hasil ini menunjukan bahwa modelnya Fit dengan data observasinya. Hal tersebut menunjukan bahwa ROA dan PROPER mampu menjelaskan atau memprediksi variasi dari CSR Disclosure

4.3 Pembahasan 4.3.1 Pengaruh Kinerja Ekonomi pada CSR Disclosure Pengaruh kinerja ekonomi terhadap CSR Disclosure pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011. Kinerja ekonomi yang diproksikan dengan ROA merupakan salah satu variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Hipotesis pertama yang diajukan yaitu kinerja ekonomi berpengaruh positif terhadap CSR Disclosure pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien regresi untuk ROA sebesar 0,271 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan Handayani (2011) yang melakukan penelitian hubungan kinerja ekonomi terhadap CSR Disclosure menemukan hubungan positif yang signifikan dan penelitian Al-Tuwaijri et. al. yang menyatakan bahwa kinerja lingkungan yang baik didukung dengan kinerja ekonomi yang baik, atau kinerja ekonomi yang baik akan berhubungan dengan kinerja lingkungan yang baik pula.

4.2.3 Hasil Uji Statistik t Hasil uji t (Tabel 7) variabel kinerja ekonomi sebesar 3,822 dengan signifikansi sebesar 0,000 yang berada di bawah 0,05, dengan demikian kinerja ekonomi berpengaruh terhadap CSR Disclosure pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011 Hasil uji t (Tabel 7) variabel kinerja lingkungan sebesar 2,826 dengan signifikansi sebesar 0,006 yang berada di bawah 0,05, dengan demikian kinerja lingkungan berpengaruh terhadap CSR Disclosure pada perusahaan manufaktur yang terdaftar

4.3.2 Pengaruh Kinerja Lingkungan pada CSR Disclosure Kinerja lingkungan yang diproksikan dengan PROPER merupakan salah satu variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Hipotesis kedua yang diajukan yaitu kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap CSR Disclosure pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien regresi untuk PROPER sebesar 0,035 dengan nilai signifikansi sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05. Hal ini

4.1.4 Uji Heteroskedastisitas Hasil pengujian heterokedastisitas pada Tabel 3 (Lampiran) menunjukan nilai probabilitas signifikansi masingmasing variabel bebas lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas. 4.2 Menilai Goodnes of Fit Suatu Model 4.2.1 Koefisien Determinasi (Adjusted R²) Berdasarkan Tabel 5, dapat diketahui bahwa nilai adjusted R square diperoleh sebesar 0,273, artinya sebesar 27,3 persen variasi dari variabel CSR mampu dijelaskan oleh variabel ROA dan PROPER, sedangkan sisanya sebesar 72,7 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

118


menunjukkan bahwa hipotesis kedua salam penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan Rakhiemah (2009) dan Suratno, dkk (2006) melakukan penelitian hubungan antara kinerja lingkungan dengan CSR Disclosure yang hasilnya positif signifikan. V. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 5.1 Simpulan Berdasarkan hasil penelitian pengaruh kinerja ekonomi dan kinerja lingkungan terhadap CSR Disclosure pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja ekonomi dan kinerja lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap CSR Disclosure. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi dari masing-masing variabel yaitu 0,000 untuk ROA dan 0,006 untuk PROPER yang lebih kecil dari 0,05. 5.2 Keterbatasan dan Saran Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu hanya menggunakan variabel kinerja ekonomi yang diukur dengan ROA dan kinerja lingkungan yang diukur dengan PROPER untuk menjelaskan CSR pada perusahaan. Penelitian selanjutnya dapat memasukan variabel lain yang mempengaruhi CSR disclosure seperti ukuran perusahaan, atau mekanisme Corporate Governance sehingga hasil penelitian lebih komprehensif.

College of Industrial Management King Fahd University of Petroleum and Minerals. Ghozali, Imam. 2009. SPSS. Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Undip Hanafi,Mahmud M. 2004. Manajemen Keuangan, Yogyakarta: BPFE Handayani. 2011. Pengaruh Kinerja Ekonomi dan Kinerja Lingkungan terhadap CSR Disclosure pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Program Sarjana Ekonomi Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar. Hasibuan, Muhammad Rizal. 2001. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sosial (Social Disclosure) Dalam Laporan Tahunan Emiten di BEJ dan BES. Tesis S2 Magister Akuntansi Undip (Tidak dipublikasikan). Ikhsan, Arfan. 2009. Akuntansi Manajemen Lingkungan,Penerbit Graha Ilmu Yogyakarta. Kementerian Lingkungan Hidup, Laporan Hasil Penilaian PROPER, URL: www.menlh.go.id/proper/hasil_pro per_2010.pdf.

DAFTAR PUSTAKA

Lindrianasari. 2007. Hubungan antara Kinerja Lingkungan dan Kualitas Pengungkapan Lingkungan dengan Kinerja Ekonomi Perusahaan di Indonesia,Vol. 2, No. 2,pp 159-172.

Al-Tuwaijri, Sulaiman A., Christensen, Theodore E., Hughes II, K.E. 2003. “The Relationship Among Environment Disclosure, Environmental Performance, and Economic Performance: A Simultaneous Equation Approach”. Department of Accounting and Management Information Systems

Rakhiemah, Noor. 2009. Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure Dan Kinerja Finansial Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya.


JUARA

119

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. Sulastini, Sri. 2007. “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Sosial Disclosure Perusahaan Manufaktur Yang Telah Go Public”. Simposium Nasional Akuntansi 11. Suratno, Ignatius Bondan, dkk. 2006. Pengaruh Environmental Performance terhadap Environmental Disclosure dan Economic Performance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di

Bursa Efek Jakarta Periode 20012004). Simposium Nasional Akuntansi 9. Padang, (23-26 Agustus). World Bank Group, 2004, Corporate Social Responsibility, available at: www.worldbank.org/developmentc ommunications/where1environment /csr.htm Yakub, Riawandi. 2004. “Corporate Social Responsibility: Perilaku Korporasi dan Peran Civil Society”. IPDF Online Service, 14 September.

LAMPIRAN

Tabel 1 Hasil Analisis Deskriptif Descriptive Statistics N CSR ROA PROPER Valid N (listwise)

84 84 84 84

Minimum .13 -.62 1.00

Maximum .51 .41 5.00

Mean .2789 .0687 3.0952

Std. Deviation .09561 .13373 .75441

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas NPar Tests One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N Normal Parameters

a,b

Most Extreme Differences

Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative

Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz ed Residual 84 .0000000 .08052729 .064 .064 -.037 .582 .887

a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

120


Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Variables Entered/Removedb Model 1

Variables Entered PROPER, a ROA

Variables Removed

Method .

Enter

a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: Abres

Coefficientsa

Model 1

Unstandardized Coefficients B Std. Error .111 .024 -.015 .043 -.014 .008

(Constant) ROA PROPER

Standardized Coefficients Beta -.040 -.207

t 4.716 -.353 -1.811

Sig. .000 .725 .074

a. Dependent Variable: Abres

Tabel 4 Regression Variables Entered/Removedb Model 1

Variables Entered PROPER, a ROA

Variables Removed

Method .

Enter

a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: CSR

Tabel 5 Model Summaryb Model 1

R R Square .539a .291

Adjusted R Square .273

Std. Error of the Estimate .08152

DurbinWatson 2.094

a. Predictors: (Constant), PROPER, ROA b. Dependent Variable: CSR


JUARA

121

Tabel 6 Uji Statistik F ANOVAb Model 1

Regression Residual Total

Sum of Squares .220 .538 .759

df 2 81 83

Mean Square .110 .007

F 16.588

Sig. .000a

a. Predictors: (Constant), PROPER, ROA b. Dependent Variable: CSR

Tabel 7 Uji Statistik t dan Uji Multikolonieritas Coefficientsa

Model 1

(Constant) ROA PROPER

Unstandardized Coefficients B Std. Error .151 .039 .271 .071 .035 .013

Standardized Coefficients Beta .378 .280

t 3.904 3.822 2.826

Sig. .000 .000 .006

a. Dependent Variable: CSR

122

Pengaruh Comprehensive Income pada Kecepatan Penyampaian Laporan Keuangan

Collinearity Statistics Tolerance VIF .893 .893

1.119 1.119

PENGARUH COMPREHENSIVE INCOME PADA KECEPATAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN

Gine Das Prena2 Universitas Pendidikan Nasional Denpasar

ABSTRACT A financial statement that issued on time will make the stock exchange market perfomance become more efficient especially due to evaluation function, deciding the price and also can support an effort to minimize the financial leakage and in the same time reduce the asymmectric information. The publicity of a financial statement is an important thing in accordance with the communication process. The fast stepping in release a financial statement is important characteristic in the accounting information, because the accouning historical informtion at least will be use by public in makes an investment decision, one of the various factors that have an influential on the fast stepping the financial statement release is the existence of the item other comprehensive income. All samples of this research recruited from 316 companies those listed in Indonesia Stock exchange Market of 2008. thase samples were based on the purpose sampling method, and the statistical method that used is the simple regression. That is mean ithe other comprehensive income has a negative influence to fast stepping of the financial statement issued and only profitability as the control variable that has significant influence to fast steeping of financial statement issued. Key words:

2Alamat

fast stepping of financial statement, item other comprehensive income


I.

PENDAHULUAN Informasi merupakan suatu sarana yang dipergunakan bagi berbagai pihak untuk menyampaikan suatu keadaan. Laporan keuangan adalah salah satu bentuk informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor dan pemakai lainnya dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang terkandung dalam suatu laporan keuangan harus bersifat komprehensif bagi mereka yang memiliki pemahaman rasional tentang bisnis dan ekonomi serta memiliki kemauan untuk mempelajari informasi dengan cara yang rasional (SFAC No 1). Untuk menjadikan informasi keuangan berharga bagi pengguna maka laporan keuangan harus

memiliki sifat tepat waktu dan disampaikan sesegera mungkin untuk tetap menjaga relevansi kandungan informasinya. Kenley dan Stubus (1972) dalam Saleh (2004) menyatakan bahwa kecepatan pelaporan keuangan dapat berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan yang disajikan tepat waktu akan mengefisienkan kinerja pasar saham untuk fungsi evaluasi dan penetapan harga serta membantu mengurangi kebocoran serta insider trading (Owusu dan Ansah, 2000). Kim dan Verrechia (1994) menyatakan laporan keuangan yang disajikan tepat waktu akan mengurangi asimetri informasi, dan


JUARA

123

juga disebutkan bahwa untuk mengurangi asimetri informasi dapat dilaksanakan dengan menyajikan laporan keuangan secara full disclousure. Penyampaian laporan keuangan merupakan hal yang penting bagi proses komunikasi berbagai informasi baik yang bersifat wajib (mandatory) dan bersifat sukarela (voluntary). Kecepatan penyerahan laporan keuangan merupakan karakteristik yang penting bagi informasi akuntansi karena informasi historis sedikit tidaknya akan digunakan oleh publik dalam proses pembuatan keputusan investasi. Dengan demikian maka dapat dikatakan keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan menyebabkan distorsi nilai dan manfaat dari keberadaan laporan keuangan bersangkutan.Penelitian ini dilakukan karena masih banyak perusahaan publik yang terlambat menyerahkan laporan keuangan. Unsur kecepatan adalah tersedianya informasi bagi pembuatan keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Keterlambatan informasi menyebabkan tanggapan atau keputusan yang berlaku akan menjadikan informasi tidak memiliki nilai tambah lagi. Penelitian tentang kepatuhan penyerahan laporan keuangan telah banyak dilakukan. Penelitian sebelumnya telah memberikan beberapa bukti empiris tentang faktor penyebab kepatuhan penyerahan laporan keuangan. Faktorfaktor tersebut meliputi faktor yang terkait dengan karakteristik perusahaan seperti perbedaan kecepatan penyerahan laporan keuangan bagi perusahaan yang memiliki persediaan bagi operasional perusahaan dengan perusahaan yang tidak memiliki persediaan dalam pelaporan keuangannya, dan faktorfaktor yang terkait dengan audit seperti pengungkapan laporan keuangan bagi klien yang mengalami 124

kerugian beruntun maupun ketidakmampuan membayar hutang. Beberapa penelitian yang dilakukan pada perusahaan publik di Indonesia telah memberikan bukti empiris tentang faktor yang berpengaruh terhadap kecepatan penyerahan laporan keuangan. Dalam penelitian ini akan diuji faktor lainnya yaitu keberadaan pos laba komprehensif. Laba komprehensif adalah pelaporan yang dipergunakan untuk menyajikan secara total keseluruhan komponen dalam pelaporan ekuitas. Pelaporan ini merupakan jumlah dari laba bersih dan pos laba komprehensif lainnya yang dijumlah tanpa melalui penandingan dalam pelaporan laba rugi, laporan pos laba komprehensif merupakan suatu isyarat bagaimana perusahaan memiliki kemungkinan sumber pendapatan lain langsung atas keberadaan item-item yang kemungkinan mampu mengantarkan suatu bentuk laba ataupun rugi walaupun tidak tercantum secara jelas dalam pelaporan laba rugi bersih perusahaan, misalnya keberadaan laba rugi kerena perusahaan melakukan transaksi dalam mata uang asing atau keuntungan maupun kerugian kerena keberadaan dana pensiun maupun juga keuntungan ataupun kerugian karena revaluasi nilai aktiva tetap. Keberadaan pos ini menyebabkan pihak manajemen harus berkomunikasi lebih lanjut dengan pihak auditor sebelum menyajikannya dalam laporan keuangan. Selanjutnya penelitian ini hendak menguji keberadaan pos laba komprehensif dalam hubungannnya dengan kecepatan penyampaian laporan keuangan. Penelitian tentang kecepatan penyerahan laporan keuangan telah banyak dilakukan. Penelitian sebelumnya telah memberikan beberapa bukti empiris tentang faktor penyebab kecepatan penyerahan laporan keuangan. Penelitian ini menguji pengaruh pos laba komprehensif pada kecepatan


penyerahan laporan keuangan, sebab pencantuman pos laba komprehensif memerlukan diskusi dan persetujuan lebih lanjut dari berbagai pihak seperti auditor maupun komisaris. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah keberadaan pos laba komprehensif berpengaruh pada kecepatan perusahaan dalam menyerahkan laporan keuangannya ke BAPEPAM. II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 2.1 Teori Keagenan Teori yang dapat digunakan untuk memahami hubungan antara manajemen dan pemilik perusahaan adalah teori keagenan. Teori keagenan berusaha menjelaskan hubungan antara agen (manajemen perusahaan) dan prinsipal (pemilik perusahaan). Dalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak yang mana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Konflik kepentingan yang disebabkan oleh kemungkinan agen tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal dapat mendorong timbulnya biaya keagenan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan ada tiga jenis biaya keagenan yaitu biaya monitoring, biaya bonding dan biaya kerugian residual. Prinsipal dapat membatasi divergensi dari kepentingannya dengan menetapkan insentif yang layak dan dengan mengeluarkan biaya monitoring. Biaya monitoring tersebut dirancang untuk membatasi aktivitasaktivitas menyimpang yang dilakukan oleh agen. Dalam kondisi tertentu, agen dimungkinkan untuk membelanjakan sumber daya perusahaan (biaya bonding) untuk menjamin bahwa agen tidak akan

bertindak yang dapat merugikan prinsipal atau untuk meyakinkan bahwa prinsipal akan memberikan kompensasi jika dia benar-benar melakukan tindakan tersebut. Nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kesejahteraan yang dialami oleh prinsipal juga merupakan biaya yang timbul dari hubungan keagenan, biaya tersebut sebagai kerugian residual (residual loss). Laporan keuanggan merupakan media komunikasi antara pihak agen dan prinsipal dan diketahui bahwa kelengkapan (comprehensiveness) adalah suatu bentuk kualitas dalam penyajian laporan keuangan. Penyajian keuangan yang andal sekaligus relevan merupakan ukuran yang diharapkan oleh pihak prinsipal dari pihak agen pelaksana perusahaan mereka. Pihak agen pastinya menghendaki respon yang baik dari pihak prinsipal, pihak agen akan menyajikan laporan yang lebih komprehensif agar terdapat respon yang baik dari pihak prinsipal. 2.2 Teori Pensinyalan Teori Persinyalan menurut Brigham dan Houston (2001:39) merupakan suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Teori pensinyalan menjelaskan alasan perusahaan memiliki insentif untuk melaporkan secara sukarela informasi kepasar modal meskipun tidak ada mandat dari badan regulasi. Pelaporan informasi oleh manajemen bertujuan untuk mempertahankan investor yang tertarik pada perusahaan. Informasi keuangan yang disampaikan perusahaan bertujuan untuk mengurangi information asymmetry antara perusahaan dengan pihak eksternal perusahaan (Wolk et. al., 2001). Pihak agen menggunakan pelaporan yang disajikan dengan dilengkapi penyajian pos laba


JUARA

125

komprehensif mengisyaratkan kelengkapan informasi yang dengan demikian akan memberi sinyal positif atas penerbitan laporan keuangan. 2.3 Peraturan Pelaporan Keuangan di Indonesia Akuntansi merupakan suatu area aktivitas ekonomi dengan tingkat regulasi yang sangat tinggi (Scott, 2000). Pemerintah secara langsung terlibat dalam regulasi melalui hukum atau undang-undang yang mengatur profesi akuntansi dan melalui peraturan tentang pengungkapan minimum dalam laporan keuangan dan prospektus. Terdapat tiga alasan diperlukan regulasi, yaitu kegagalan pasar, keinginan untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Beberapa sumber kegagalan pasar, antara lain informasi sebagai barang publik dan asimetri informasi (Buckley & O’Sullivan, 1980; Cooper & Keim, 1983; Watts & Zimmerman, 1986; Wolk & Tearney,2001; dan Scoot, 2000). Suatu barang disebut barang publik jika barang tersebut dapat dikonsumsi oleh satu atau beberapa orang, tanpa mengurangi jumlah yang dikonsumsi oleh lainnya (Davis & Meyer,1983). Artinya keuntungan (benefits) barang publik dapat dinikmati oleh sejumlah besar individu. Healy dan Palepu (2001) menyatakan bahwa regulasi pengungkapan lebih dimotovasi oleh perhatian (by concern) dibandingkan dengan kegagalan pasar, artinya regulasi ditekankan untuk melindungi investor yang unshophisticated. Penetapan pengungkapan minimum dimaksudkan untuk mengurangi information gap antara investor yang informed dengan uninformed. Regulasi dimaksudkan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik (Cooper & Kim 1983). Sedangkan Wolk dan Tearney (1997) menyatakan bahwa regulasi 126

diperlukan karena kegagalan pelaporan keuangan dan auditing. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan perusahaan digunakan oleh investor untuk pembuatan keputusan investasinya. Selain investor, laporan keuangan juga digunakan oleh pihak-pihak lain untuk membuat keputusan sesuai dengan kepentingan pihak tersebut. Penyampaian informasi keuangan sesegera mungkin kepada publik dapat mempengaruhi aktivitas pasar dan harga sekuritas perusahaanperusahaan yang terdaftar di BEI. Pada Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dinyatakan secara jelas bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental lainnya kepada Bapepam. Pada tahun 1996, Bapepam mengeluarkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP80/PM/1996, yang mewajibkan bagi setiap emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan auditor independennya kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan. Ketentuan yang lebih spesifik tentang pelaporan perusahaan publik diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-38/PM/2003 tentang Laporan Tahunan yang berlaku sejak tanggal 17 Januari 1996. Kemudian pada tanggal 7 Desember 2006, untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada publik, diberlakukanlah Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik.


Sejak tanggal 30 September 2003, Bapepam semakin memperketat peraturan dengan dikeluarkannya Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 ini menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan dan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.6 dinyatakan bahwa dalam hal penyampaian laporan tahunan dimaksud melewati batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, maka hal tersebut diperhitungkan sebagai keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan. 2.4 Pos Laba Komprehensif FASB (Statement Of Standards) SFAC no 130 menyatakan bahwa Laba komprehensif adalah pelaporan yang dipergunakan untuk menyajikan secara total keseluruhan komponen dalam pelaporan ekuitas .pelaporan ini digunakan untuk melaporkan item item seperti pendapatan, biaya, keuntungan ataupun kerugian yang secara tersendiri dalam prinsip akuntansi berterima umum dimasukan dalam jenis pelaporan pos laba comprehensive tetapi dalam penyajian dipihak lain tidak termasuk dalam pos pelaporan net income. Pos laba komprehensif merupakan item yang secara tersendiri langsung ditandingkan dalam laporan perubahan modal tanpa melalui penandingan lebih dahulu dalam pelaporan laba rugi.

2.5 Tujuan Pelaporan Pos Laba Komprehensif Tujuan pelaporan pos laba komprehensif adalah untuk melaporkan pengukuran dari perubahan ekuitas dalam suatu perusahaan yang terjadi karena transaksi atau kejadian ekonomi dalam suatu periode pelaporan selain transaksi yang melibatkan pemilik. Transaksi yang dimaksud juga termasuk perubahan dalam ekuitas dalam periode akuntansi kecuali transaksi yang melibatkan penanaman modal dari pemilik ataupun distribusi atau pemberian deviden kepada owner. Pos laba komprehensif adalah jumlah dari net income dan item lain yang mengalami perlakuan Bypass (pos laba komprehensif) dari laporan keuangan karena item-item ini belum diakui pada laporan keuangan, termasuk item seperti keuntungan atau kerugiaan holding karena penjualan penjualan securitas dan keuntungan atau kerugian karena transaksi mata uang asing atau keuntungan atau kerugian karena revaluasi nilai aktiva tetap. Item-item kejadian diatas memang bukan merupakan bagian dari pelaporan net income, tetapi karena cukup penting maka akan dimasukan kedalam pelaporan pos laba komprehensif sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih mendetail dan lebih terstruktur tentang keadaan perusahaan secara keseluruhan. Akun yang temasuk dalam pos laba komprehensif tetapi tidak termasuk dalam net income akan dilaporkan dalam pelaporan ekuitas. 2.6 Hipotesis Penelitian Pemikiran awal yang diungkapkan adalah pelaporan laba komprehensif diklaim akan menunjukan suatu bentuk pelaporan yang lebih mendetail jika dibandingkan bentuk pelaporan net income yang tidak mencantumkan keberadaan pos laba komprehensif. Dengan pernyataan seperti ini didapat bahwa untuk beberapa alasan


JUARA

127

pelaporan pos laba komprehensif ternyata lebih berasosiasi positif terhadap returns saham dibandingkan dengan pelaporan dengan metode net income (Mohsen Dastgir and Ali Saeedi Velashani, 2008). Dengan demikian dapat dipastikan bahwa dengan pelaporan keuangan yang mencantumkan pos Laba komprehensif perusahaan memungkinkan untuk menyajikan lebih detail bentuk pertanggungjawaban pelaporan keuangan. Walau secara penyajian pelaporan keuangan dengan mencantumkan pos laba komprehensif lebih mendetail dibandingkan dengan pelaporan net income diduga pula bahwa pelaporan pos laba komprehensif akan memerlukan sejumlah waktu yang lebih jika dibandingkan dengan pelaporan net income sebab dalam penyajian pos laba komprehensif mengharuskan pihak manajemen berkoordinasi lebih mendetail dengan pihak auditor. Saeedi (1999) menyatakan bahwa pelaporan keuangan yang menyajikan pos laba komprehensif merupakan pelaporan yang menyajikan secara menyeluruh dalam penyajian pelaporan ekuitas jika dibandingkan dengan penggunaan metode Net Income. Penggunaan Pelaporan keuangan dengan pos Laba komprehensif, menurut (Pamela A Smith dan Cheri L Reither,1996) menyatakan bahwa diperlukan resource yang lebih bagi penyusunan Laba komprehensif dibandingkan dengan pada penyusunan Net Income. Penyajian laporan keuangan yang didasarkan pada laba komprehensif memerlukan dianggap memerlukan resourse yang lebih karena lebih banyak perusahaan yang memilih untuk mempergunakan laporan dengan metode net income pernyataan ini dapat menjadi landasan bahwa pada keberadaan perusahaan yang mempergunakan laporan laba komprehensif kemungkinan diperlukan waktu penyusunan laporan yang lebih panjang jika dibandingkan dengan 128

pelaporan keuangan yang berdasarkan net income. Hal ini yang menjadi dasar perkiraan yang tertuang dalam hipotesis sebagai berikut : Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dikembangkan adalah pos laba komprehensif berpengaruh pada kecepatan penyampaian laporan keuangan. III. Metode Penelitian 3.1 Sampel Penelitian Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Populasi yang akan dijadikan sampel penelitian adalah populasi yang memenuhi kriteria sampel tertentu. Kriteriakriteria tersebut adalah sebagai berikut: 1) Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008. 2) Perusahaan tersebut telah menerbitkan laporan keuangan tahunan (annual report) pada tahun 2008. 3) Menampilkan data tanggal penyampaian laporan keuangan tahunan ke Bapepam untuk tahun 2008. 4) Menampilkan data dan informasi yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan penyampaian laporan keuangan tahun 2008. 5) Tahun buku laporan keuangan berakhir pada tanggal 31 Desember. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data diperoleh dari berbagai sumber antara lain situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs Bapepam (www.bapepam.go.id), dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD). 3.2 Definisi Operasional Variabel 3.2.1 Variabel Dependen


Variable dependen atau variable bebas dalam penelitian ini adalah kecepatan penyampaian pelaporan keuangan perusahaan (TIME). Kecepatan perusahaan yang dimaksud adalah kecepatan perusahaan dalam menyerahkan laporan keuangan tahunan yakni setelah tanggal 31 Desember. Jumlah hari penyampaian laporan keuangan menjadi dasar pengukuran kecepatan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan. 3.2.2 Variabel Independen Variabel independen dalam penelitian ini adalah Item Laba komprehensif (COMPIN) diukur dengan jumlah item laba komprehensif yang disajikan dalam pelaporan perubahan ekuitas. 3.3 Analisis Data Data dalam penelitian ini dianalisis dengan statistik deskriptif, kemudian dilakukan pengujian hipotesis. Statistik deskriptif memberikan gambaran tentang distribusi frekuensi variabel-variabel penelitian, nilai maksimum, minimum, rata-rata dan standar deviasi. Analisis data menggunakan teknik analisis regresi sederhana. Sebelum model regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian normalitas data. 3.3.1 Uji Normalitas Uji normalitas yang bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Pengujian normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Residual berdistribusi normal apabila tingkat signifikannya menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,05. 3.3.2 Analisis Regresi Sederhana Setelah memenuhi uji normalitas, maka pengujian selanjutnya adalah pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Persamaan regresi

sederhana digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dibangun. Analisis regresi sederhana ini akan dikerjakan dengan bantuan program SPSS (Statistical Package For Social Sciences) Release 16. Persamaan regresi sederhana ini dirumuskan sebagai berikut: TIME =  + β1COMPIN + ℮ …………..(1) Keterangan: TIME : Kecepatan penyampaian laporan keuangan  : konstanta β : koefisien regresi COMPIN : Comprehensive income(pos laba komprehensif) ℮ : error IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Deskripsi Seleksi Sampel Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI periode tahun 2008. Proses seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, disajikan pada Tabel 1. Perusahaan yang go public sampai dengan tahun 2008 sebanyak 393 perusahaan, berdasarkan kriteria sampel yang telah ditetapkan diperoleh sebanyak 304 perusahaan yang memenuhi syarat sebagai sampel penelitian. 4.2 Statistik Deskriptif Berdasarkan Tabel 2 statistik deskriptif, jumlah observasi dalam penelitian ini adalah 304 observasi. TIME adalah kecepatan perusahaan dalam menyerahkan laporan keuangan tahunan yakni setelah tanggal 31 Desember. Nilai rata-rata kecepatan tersebut adalah 89,4901. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan ratarata perusahaan publik menyerahkan laporan keuangan tahunannya adalah sebesar 89 hari. Variabel pos laba komprehensif (COMPIN) yang diukur dengan jumlah pos laba komprehensif yang disajikan dalam pelaporan perubahan ekuitas mempunyai nilai rata-rata sebesar 1,0822 dengan nilai minimum 0 dan nilai maksimun sebesar 3 serta


JUARA

129

standar deviasi sebesar 0,96. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah item pos laba komprehensif yang disajikan dalam pelaporan perubahan ekuitas sebanyak satu item. 4.3 Pengujian Normalitas Statistik uji yang digunakan untuk menguji normalitas adalah One - Sample Kolmogorov – Smimov (K-S) Test. Kriteria yang digunakan adalah Ho diterima bila sig. K-S > 0,05. Sebaliknya bila sig. K-S < 0,05, maka tolak Ho. Dari pengujian (Tabel 3) diperoleh sig. K-S = 0,079, maka sig. K-S > 0,05, dengan demikian Ho diterima. Artinya data yang diolah memiliki residual yang berdistribusi normal. 4.4 Analisis Regresi Linear Sederhana Pengujian model analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi sederhana. Model regresi sederhana ini digunakan untuk membuktikan variabel pos laba komprehensif berpengaruh pada kecepatan penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan hasil regresi sederhana seperti yang ditunjukkan pada Tabel 7, maka persamaan adalah: TIME = 87,296 + 2,028COMPIN Berdasarkan berbagai parameter dalam persamaan regresi mengenai pengaruh pos laba komprehensif pada kecepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka dapat diberikan interpretasi sebagai berikut: 1) Konstanta Nilai konstanta sebesar 87,296, berarti bahwa jika tidak ada variabel bebas pos laba komprehensif, maka TIME menunjukkan nilai sebesar 87,296. 2) Koefisien pos laba komprehensif Pos laba komprehensif berpengaruh positif signifikan pada kecepatan penyampaian laporan keuangan, dengan koefisien regresi adalah 2,028 dengan nilai signifikansi sebesar 0,048. Hal ini 130

menunjukkan bahwa setiap kenaikan penyajian satu pos laba komprehensif akan memerlukan tambahan waktu penyampaian laporan keuangan selama dua hari. 3) Koefisien Determinasi Pos laba komprehensif memiliki pengaruh terhadap kecepatan penyajian laporan keuangan yang ditunjukan dengan nilai adjusted R2 sebesar 0,010 yang berarti bahwa pos laba komprehensif mempengaruhi penyajian laporan keuangan sebesar 1% (satu persen) sedangkan sisanya sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) kecepatan penyajian laporan keuangan dipengaruhi oleh faktor lainnya. V. SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh laba komprehensif pada kecepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan kepada publik. Sampel penelitian sebanyak 316 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008. Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Laba komprehensif yang diukur dengan jumlah item other laba komprehensif yang disajikan dalam pelaporan perubahan ekuitas mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,030 yang lebih kecil dari  (0,05) dengan koefisien regresi positif sebesar 2,914. Hal tersebut menunjukkan laba komprehensif berpengaruh positif pada kecepatan penyampaian laporan keuangan. Semakin banyak jumlah pos laba komprehensif yang disajikan dalam pelaporan perubahan ekuitas menyebabkan perusahaan semakin lambat untuk melaporkan laporan keuangannya kepada publik. 5.2 Saran Penelitian ini menguji pengaruh laba komprehensif pada kecepatan


penyampaian laporan keuangan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008. Pada sampel penelitian yang digunakan kebijakan penggunaan pelaporan laba komprehensif masih merupakan suatu yang bersifat voluntary report. Sehingga gambaran yang diterima penulis belum dapat memprediksi pengaruh keberadaan pos laba komprehensif pada ketepatwaktuan maupun kecepatan pelaporan jika kemudian pelaporan keuangan dengan metode comprehensive income menjadi sesuatu yang bersifat mandatory report. DAFTAR PUSTAKA Ang, Robert. 1997. The Intelligent to Indonesian Capital Market, 1st Edition. Mediasoft Indonesia.

Chambers, Anne E, and Stephen H.Penman,1984. The Timeliness of Reporting and The Stock Price Reaction to Earnings Announcement. Journal of Accounting Research.p.204-220. Courtis, J.K, 1976. Relationship between timeliness in Corporate Reporting and Corporate Attributes. Accounting and Business Research, Vol. 6, Winter: p.45-56. Dahya. J., McConnell, J J. and Travlos, N.G.2002. The Cadbury Committee, Corporate Performance, and top Management turnover. The Journal of Finance. 57(1): 461-483.999.

Ashton, H. Robert., Jhon J. Willington, and Robert K. Elliot, 1987. An Empirical Analysis of Audit Delay, Journal of Accounting Research, Vol. 25, Autumn.

Dastgir, Mohsen and Velashani, Ali, Saeedi. 2008. Comprehensive Income and Net Income as Measures of Firm Performance: Some Evidence for Scale Effect. European Journal of Economic. Financial and Administrative Sciences. Issue 12.

Beasley, M., 1996. An Empirical Analysis of The Relation Between The Board of Director Composition, Working Paper, University of Rochester, Penn State.

Davies, B and Whittred, GP, 1980. The Association Between Selected Corporate Attributes and Timeliness in Corporate reporting: Further Analysis. Abacus, Vol 16 (1), June: p. 48-60

Belkaoui, Ahmed. R. 2000. Teori Akuntansi. Edisi Terjemahan. Jilid 1. Jakarta: Salemba Empat.

Dye, R.A, and Sridhar, S.S, 1975. Industry-wide Disclosure Dynamics. Journal of Accounting Research, Vol. 33, Spring, p. 157174.

Brigham, Eugene F dan Houston J.F. (2001). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Edisi ke 8, Jakarta : Salemba Empat. Carslaw, A.P.N dan Kaplan, S.E. 1991. An Examination of Audit delay: Further evidence from New Zealand. Accounting and Business Research, Vol. 22 (82): Winter: p. 21-32

Dyer, J.CIV and A.J.McHugh,1975. The Timeliness of The Australian Annual Report. Journal of Accounting Research; Autumn:.p. 204-219. Fama, E. dan M. Jensen, 1983. Separation of Ownership and Control. Journal of Political Economy 88: 288-308.


JUARA

131

FASB, 1978. Statement of Financial Accounting Standards No. 130:reporting Comprehensive Income. Stamford, Connecticut. FCGI, 2002. Pedoman Komite Audit Yang Efektif. Ghozali, Imam, 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Gilling, M.D, 1977. Timeliness in Corporate Reporting: Some Further Comments. Accounting and Business Research, 8 (29), Winter, p. 35-40. Givoly, D., and D.Palmon,1982. Timeliness of Annual Earning Announcement: Some Empirical Evidence. The Accouting Review 57: July:486-508. Halim, Varianada, 1999. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay: Studi Empiris pada PerusahaanPerusahaan di Bursa Efek Jakarta, Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol. 2 No. 1, April p.63-75. Hartono, Jogiyanto. 2007. Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman. Yogyakarta: BPFE. Hilmi, Utari F.H dan Ali, Syaiful, 2008. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian laporan Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi XI. Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat. Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat. Indriantoro, Nur. dan Supomo, Bambang. 2002. Metode Penelitian 132

Bisnis: Untuk Akuntansi & Manajemen. Edisi pertama. Cetakan kedua. Yogyakarta: BPFE. Jakarta Stock Exhange, 2002, website: http://www.jsx.co.id. Jensen, M, and W.Meckling,1976. Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency, and Ownership Structure. Journal of Financial Economics: 305-360. _____________, 1993. The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Internal Control Systems. The Journal of Finance. 48(3): 831-881. Jordan, Charles. E. and Clark. Stanley. J. 1998. Comprehensive Income: How Is It Being Reported and What Are Its Effects?. The Journal of Applied Business Research. Vol. 8. Number 2. Khomsiyah, 2005. “Analisis Hubungan Struktur dan Indeks Corporate Governance dengan Kualitas Pengungkapan”. (Desertasi). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Kim, Oliver., & Robert E. Verrechia. 1994. Market Liquidity and Volume Around Earning Announcement. Journal of Accounting and Economics. p. 4167. Lorsch, J.W. 1989. Pawns or Potentates: The Reality of America’s Corporate Board. Boston Harvard Business School Press. Mahmud M. Hanafi dan Abdul Halim, 2007. Analisis Laporan Keuangan. Edisi ketiga. Yogyakarta. AMPYKPN. Mizruchi, M. S. 1983. Who Control Whom? An Examination of the Relation between Management and


boards of Directors in Large American Corporation. Academy of Management Review. 8. p. 426435. Na'im, Ainun,1999. Nilai Informasi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan: Analisis Empirik Regulasi Informasi Di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol. 14.No.2.P.85-100. Owusu, Stephen & Ansah, 2000. Timeliness of Corporate Financial Reporting in Emerging Capital Market: Empirical Evidence Fram The Zimbabwe Stock Exchange. Journal Accounting and Business. Vol.30.p.241. Respati, Novita, Wening, Tyas, 2001. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan: Studi Empiris di Bursa Efek Jakarta. (Tesis). Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Saeedi, Ali. 1999. Examining the Superiority of Comprehensive Income to Net Income as a Measure of Firm Performance. European Journal of Economic. Financial and Administrative Sciences. Saleh, Rachmad, 2004. Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi VII:p 897-910. Schwartz, Kenneth B., & Billy S. Soo, 1996, The Association Between Auditor Change and Reporting Lags, Contemporary Accounting Research, Vol 13. Scott, W.R., 2000. Financial Accounting Theory. Second Edition. New Jersey : Prentice Hall.

Sistya Rachmawati, 2008, Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap Audit Delay dan Timeliness. Junal Akuntansi dan Keuangan,Vol 10, NO.1, Mei 2008, Hal.1-10. Smith, Pamela. A and Reither, Cheri. L. 1996. Comprehensive Income and the Effect of Reporting It. Financial Analysts Journal. Vol. 52. No. 6. November. p.14-19. Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Bisnis. Cetakan ke-9. Bandung: Alfabeta. Suharli, M., DAN Rachpriliani, A. 2006. “Studi Empiris Faktor yang Berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan”. Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol.8 No.1 (April): 34-55. Syafrudin, M. 2004. “Pengaruh Ketidaktepatwaktuan Penyampaian Laporan Keuangan pada Earning Response Coefficient: Stufi di Bursa Efek Jakarta”. Simposium Nasional Akuntansi VII Ikatan Akuntan Indonesia. Hal: 754-776. Watts R. and J.L. Zimmerman. 1986. Positive Accounting Theory. New York: Prentice Hall. Weston F.J., and Copeland, T.E. 1995. Manajemen Keuangan (Terjemahan). Edisi 9. Jakarta: Binarupa Aksara. Wild.J.J., K.R.Subramanyam dan R.F. Halsey. 2003. Financial Statement Analysis. Eight Edition. Singapore: McGraw-Hill. Wirakusuma, Made Gede, 2006. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rentang Waktu Penyajian Laporan Keuangan Kepada Publik. Audi Jurnal


JUARA

133

Akuntansi dan Bisnis, Vol. 1 No. 1, Juli p.52 – 74. Wolk, H.I., Tearney M.G., dan James L. Dodd, 2001. Accounting Theory: A Conceptual and Institutional Approach. South Western College Publishing, 5th Edition.

Zahra, S., and Peace, J. 1992. Board Compotion from a Stategic Contigency Perspective. Journal of Management Studies. Vol. 29. p. 411-438.

LAMPIRAN

No

Tabel 1 Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Metode Purposive Kriteria Jumlah

1

Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008

2

Data tidak lengkap

77

Data Tidak Digunakan (outlier terlalu lama menunda pelaporan)

12

Total sampel selama periode penelitian

393

304

Sumber: www.idx.co.id, data diolah

Tabel 2 Satistik Deskriptif Descriptive Statistics N TIME COMPIN Valid N (listwise)

134

304 304 304

Minimum 23,00 ,00

Maximum 149,00 3,00

Mean 89,4901 1,0822


Std. Deviation 17,29782 ,96634

Tabel 3 Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N Normal Parametersa,b

Unstandardiz ed Residual 304 ,0000000 17,18646923 ,222 ,198 -,222 1,272 ,079


Most Extreme Differences Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)


Tabel 4 b

Variables Entered/Removed Variables Entered COMPIN a

Model 1

Variables Removed .

Method Enter

a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: TIME

Tabel 5 Koefisien Determinasi Model Summary Model 1

R ,113a

R Square ,013

b

Adjusted R Square ,010

Std. Error of the Estimate 17,21490

a. Predictors: (Constant), COMPIN b. Dependent Variable: TIME


JUARA

135



Sum of Squares 1163,429 89498,542 90661,970

df 1 302 303

Mean Square 1163,429 296,353

F 3,926

Sig. ,048a

a. Predictors: (Constant), COMPIN b. Dependent Variable: TIME

Tabel 7 Uji Statistik t Coefficientsa

Model 1

(Constant) COMPIN

Unstandardized Coefficients B Std. Error 87,296 1,484 2,028 1,023

Standardized Coefficients Beta ,113

t 58,833 1,981

Sig. ,000 ,048

a. Dependent Variable: TIME

136

Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama Samsat Denpasar

PENGARUH KEWAJIBAN MORAL, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI KANTOR BERSAMA SAMSAT DENPASAR

Ni Kadek Christina3 Putu Kepramareni Universitas Mahasaraswati Denpasar

ABSTRACT

Revenue from domestic potential to continue to be explored and developed is the tax revenue. Motor Vehicle Tax is a local tax that financed the development of the province. The purpose of this study was to determine the effect of moral obligation, qualitys and sanctions compliance tax on taxpayers pay Motor Vehicle Tax. The analysis technique used multiple linear regression analysis technique. Location of research at SAMSAT Office Denpasar Based on the analysis in mind, that there is a positive effect of moral obligations, quality of services and sanctions compliance tax on tax compliance in paying taxes on motor vehicles at the SAMSAT office Denpasar. Key words: motor vehicle tax, compliance tax.

3Alamat

moral

obligations,

quality

services,

sanctions


I.

PENDAHULUAN Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk menyelenggarakan pemerintahan umum dan melaksanakan pembangunan. Dana yang dibutuhkan tersebut semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri. Pengeluaran dapat dibiayai dengan dana yang berasal dari dalam negeri (sumber intern) maupun melalui pinjaman luar negeri (sumber ekstern). Pemerintah Indonesia terus berupaya mengurangi ketergantungan terhadap

sumber ekstern tersebut sehingga sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari dalam negeri sangat penting untuk terus digali dan ditingkatkan peranannya untuk kelangsungan hidup bangsa. Salah satu sumber penerimaan dari dalam negeri yang potensial untuk terus digali dan dikembangkan adalah penerimaan dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta menjadi kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintah (Ruyadi, 2009). Penerimaan dalam negeri terutama sektor pajak diharapkan dapat


JUARA

137

berfungsi sebagai sumber pembiayaan utama. Tidak berlebihan apabila setiap tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah senantiasa berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak guna membiayai pembangunan yang dilaksanakan (Simanjuntak, 2009). Hampir seluruh daerah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya dengan pajak daerah. Semakin besar jumlah pajak yang diterima akan semakin menguntungkan bagi negara (Alim, 2005). Upaya optimalisasi penyediaan dana dari sumber-sumber pajak daerah maupun dari retribusi daerah dilakukan dengan cara meningkatkan kinerja pemungutan serta penyederhanaan, penyempurnaan, dan penambahan jenis-jenis pajak melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan adanya UndangUndang tersebut wajib pajak dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk mendapatkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah (Waluyajati, 2004). Otonomi Daerah yang diberlakukan pemerintah pada masa sekarang ini lebih terfokus pada peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di anggap sangat penting. Pengembangan Potensi Pendapatan Dispenda Provinsi Bali atas nama Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bali dalam UU No 28 tahun 138

2009 ada 4 potensi Pajak Daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak air bawah tanah atau air permukaan ABT/AP dijadikan potensi pendapatan daerah melalui Pajak. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang membiayai pembangunan daerah Provinsi. Instansi yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerja sama tiga instansi terkait, yaitu Dispenda Provinsi Bali, Kepolisian RI dan Asuransi Jasa Raharja. Kantor Bersama SAMSAT Denpasar merupakan ujung tombak pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Denpasar karena pada instansi inilah para Wajib Pajak kendaraan bermotor Kota Denpasar melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya, sehingga instansi ini seharusnya terus memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Self assessment system membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela voluntary compliance (Darmayanti, 2004). Masih banyak masyarakat yang belum sadar atas kewajibannya sebagai wajib pajak dan masih banyak upaya yang dilakukan agar pajak yang mereka tanggung tidak terlalu besar (Sari dan Nashih, 2005). Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Dalam upaya mencapai target pajak,


perlu ditumbuhkan secara terus menerus kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak oleh karena itu perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, khususnya PKB. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan perpajakan (Yadnyana, 2010). Kesadaran wajib pajak khususnya wajib pajak PKB masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat dari adanya tunggakan dan denda yang cukup besar pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Peredaran jumlah kendaraan semakin meningkat dari tahun ketahun, dengan semakin tingginya jumlah kendaraan bermotor yang beredar di Kota Denpasar menyebabkan jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor semakin meningkat. Faktor yang memicu meningkatnya jumlah kendaraan bermotor adalah tingginya daya beli masyarakat, kebutuhan masyarakat terhadap alat transportasi, serta adanya kemudahan dalam proses untuk memiliki kendaraan bermotor. Dengan semakin tingginya jumlah kendaraan bermotor yang beredar, maka penerimaan pemerintah yang bersumber dari pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor seharusnya juga akan mengalami peningkatan. Persentase tingkat kepatuhan diatas dihitung dengan membandingkan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar pada tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang membayar pada tahun bersangkutan. Pada tahun 2007 tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 77,65 % dan di tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 77,03 % tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 77,30 % di tahun 2010 kembali lagi mengalami penurunan menjadi 76,60

% dan di tahun 2011 kembali mengalami peningkatan menjadi 81,96 %. Mengingat kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya adalah kewajiban moral Wajib Pajak, kualitas pelayanan, serta sanksi perpajakan. Kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain (Handayani, 2009:05). Individu yang dimaksud dalam hal ini adalah wajib pajak seperti misalnya etika, prinsip hidup, perasaan bersalah yang nantinya dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal ini untuk kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB. Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu memerlukan kepekaan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003:60). Pemberian pelayanan yang berkualitas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara sukarela. Adanya perasaan puas atas pelayanan yang diberikan diharapkan akan memicu perilaku masyarakat yang menganggap bahwa membayar pajak bukan merupakan paksaan lagi, sehingga timbul motivasi dan kesadaran bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan asli daerah. Kantor Bersama SAMSAT Denpasar merupakan ujung tombak pelayanan PKB Kota Denpasar karena pada instansi inilah para wajib pajak PKB Kota Denpasar melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya, sehingga instansi ini seharusnya terus memberikan pelayanan publik yang berkualitas.


JUARA

139

Faktor lainnya yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan. Ali (2006) menyatakan bahwa audit dan sanksi merupakan kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan. Dalam rangka untuk memajukan keadilan dan efektivitas sistem pajak, sanksi harus cukup tegas untuk mencegah ketidakpatuhan, mendorong wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, harus lebih obyektif proporsional, dan digunakan untuk mendidik wajib pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak di masa depan. Dari sudut pandang penegakan hukum, masih banyak para pelanggar hukum di bidang perpajakan yang tidak mendapatkan sanksi yang memadai sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Setiyaji, 2005). Doran (2009) menyatakan bahwa hubungan antara sanksi perpajakan dan kepatuhan pajak murni merupakan hubungan yang instrumental, dimana fungsi dari sanksi pajak semata-mata untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan (Nugroho, 2006). Doran (2009) juga menyatakan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya untuk menghindari sanksi pajak (seperti sanksi administrasi dan sanksi pidana) dimana diperkirakan biaya yang dikeluarkan akibat sanksi tersebut lebih besar dibandingkan kepatuhan untuk membayar pajak. Berdasarkan latar uraian diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar?.

140

II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 2.1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Definisi Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 (Fitriandi, 2010:389) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan beberapa hal penting berikut ini: 1) Pasal 1 butir 13 bahwa Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alatalat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 2) Pasal 3 butir 1 bahwa Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 3) Pasal 3 butir 2, termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor Lima Gross Tonnage (GT5) sampai dengan Tujuh Gross Tonnage (GT7). 4) Pasal 3 butir 3 bahwa dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: a) Kereta api b) Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara


c)

5)

6)

Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asas timbal balik dan lembagalembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah d) Obyek Pajak lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah. Pasal 4 butir 1 bahwa Subyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Pasal 4 butir 2 bahwa Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

2.2 Obyek Dan Subyek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Obyek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2005 Bab II pasal 3 dan 4, menyebutkan obyek PKB adalah pemilik dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dikecualikan dari obyek pajak: 1) Kendaraan bermotor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota/Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan. 2) Kendaraan bermotor Kedaulatan, Konsulat Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara. 3) Kendaraan bermotor wisata mancanegara yang berada di wilayah Propinsi Bali untuk jangka waktu 60 hari berturut-turut. 4) Kendaraan bermotor yang digunakan sebagai pemadam kebakaran. 5) Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh Negara atau tersangkut perkara pidana.

Menurut Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2005, Pasal 5, menyebutkan Subyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah: 1) Subyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. 2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. 3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah: a) Untuk orang pribadi adalah oang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya. b) Untuk Badan adalah penguasa atau kuasanya. 2.3 Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi PKB Dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 disebutkan bahwa: 1) Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alatalat berat, alat-alat besar yang bergerak. 2) Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor dan atau penguasaan kendaraan bermotor. 3) Subyek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. 4) Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. 5) Obyek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.


JUARA

141

6)

Dikecualikan sebagai obyek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sebagai berikut: a) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah b) Kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbale balik. c) Subyek pajak lainnya yang diatur dengan peraturan daerah Adapun persyaratan untuk membayar pajak kendaraan bermotor adalah: a) Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) yang sekaligus berfungsi sebagai pernyataan tidak terjadi perubahan spesifikasi kendaraan bermotor. b) Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) asli c) Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli d) Bukti pelunasan PKB/ Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor (BBNKB) Sanksi PKB diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 28 Tahun 2005 Pasal 15 ayat 2. Peraturan ini menyebutkan bahwa wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 persen sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. 2.4 Masa Pajak, Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Adapun ketentuan mengenai masa Pajak Kendaraan Bemotor menurut Perda Propinsi Bali No. 1 Tahun 2004 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dalam Pasal 11 yang berbunyi: 142

a) Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak dimulai dari saat pendaftaran kendaraan bermotor. b) Pajak yang karena suatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan maka dapat dilakukan restitusi. c) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh. Tarif pajak yang berlaku pada Pajak Kendaraan Bermotor adalah tarif sebanding/proporsional yaitu suatu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap nilai yang dikenakan pajak. Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2006 menyatakan bahwa perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan perkalian nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan serta relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot untuk menghitung dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung berdasarkan faktor-faktor yang meliputi: a) Tekanan gandar b) Jenis bahan bakar kendaraan bermotor c) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a) Sedan, Sedan Station, Jeep, Station Wegon, Minibus, Microbus, Bus, Sepeda Motor, dan sejenisnya serta alat-alat berat dan alat-alat besar, sebesar 1,00. b) Mobil Barang/ Beban, sebesar 1,30. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan umum ditetapkan 40 persen (empat puluh


persen) sampai 60 persen (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB. SPTPD dalam peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2005 Pasal 12 disebutkan bahwa: a) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD. b) SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya. c) SPTPD disampaikan ke Dinas Pendapatan paling lama: (1) 14 (empat belas) hari sejak pemilikan untuk kendaraan bermotor baru, mutasi di daerah (2) Untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhir masa pajak (3) 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal antara daerah bagi kendaraan bermotor yang pindah dari luar daerah d) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak baik perubahan bentuk, fungsi, maupun penggantian mesin suatu kendaraan bermotor, wajib dilaporkan dengan menggunakan SPTPD. Pasal 13 peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2005 menyebutkan bahwa SPTPD sebagaimana dimuat dalam pasal 12 ayat (1) ini sekurangkurangnya memuat: 1) Nama dan alamat lengkap pemilik 2) Jenis, merek, isi silinder, tahun pembuatan, warna, nomor rangka, dan nomor mesin 3) Gandengan dan jumlah sumbu 4) Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran SPTPD ditetapkan oleh gubernur. 2.3 Kewajiban Moral 2.3.1 Pengertian Kewajiban Moral Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral adalah integritas dan martabat pribadi yang dimiliki

manusia. Dalam Mustikasari (2007) kewajiban moral merupakan norma individu yang dipunyai oleh seseorang namun tidak dimiliki oleh orang lain. Sedangkan moral adalah perbuatan/ucapan/tindakan seseorang yang terkait dengan nilainilai baik dan buruk. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, oleh karena itu kewajiban moral adalah perbuatan atau tindakan yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan rasa yang berlaku di masyarakat. Wajib Pajak memiliki kewajiban moral yang sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat, maka wajib akan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang ada seperti membayar pajak, oleh karena itu jika masyarakat memiliki kewajiban moral yang besar maka tingkat kepatuhan penyelesaian kewajiban perpajakannya juga besar sehingga keinginan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) juga besar. Menurut Mustikasari (2007) indikator kewajiban moral adalah sebagai berikut: 1) Melanggar etika Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, wajib pajak merasa melanggar etika yang telah ada, jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. 2) Perasaan bersalah Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya wajib pajak dituntut untuk jujur dalam mernghitung pajak terutangnya dengan benar dan melaporkan SPT secara tepat waktu serta memenuhi semua kewajiban pajaknya. Sehingga jika wajib pajak tidak memenuhi hal tersebut maka wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah pada dirinya. 3) Prinsip hidup Tiap wajib pajak memiliki prinsip hidup yang berbeda-beda, ada wajib pajak yang memiliki prinsip


JUARA

143

hidup bahwa pajak merupakan hal yang tidak penting untuk dirinya. 2.4 Kualitas Pelayanan Menurut Supadmi (2009:217) secara sederhana kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Wiyono (2006) menyatakan kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dari suatu produk atau jasa menyangkut kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan atau yang telah bersifat laten. Kualitas pelayanan merupakan suatu sikap atau pertimbangan global tentang keuangan dari suatu pelayanan (Adi, 2009). Menurut Gap theory yang diusulkan oleh Parasuraman, dkk (2006), bahwa kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara harapan yang diinginkan oleh pelanggan dengan penilaian mereka terhadap kinerja aktual dari suatu penyediaan layanan. Kualitas pelayanan yang baik akan mendorong seseorang untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Tiptono (2002: 70) menyatakan bahwa adanya lima dimensi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas jasa pelayanan, yaitu. 1) Keandalan merupakan kemampuan para petugas pajak dalam memberikan pelayanan yang menjanjikan dengan segera dan memuaskan. Keandalan dapat diimplementasikan dari kemudahan para Wajib Pajak dalam memperoleh formulirformulir dalam melakukan kewajiban perpajakan, seperti Surat Pemberitahuan Terhutang (SPT). 2) Daya tanggap merupakan karakteristik kecocokan dalam pelayanan manusia yaitu keinginan para petugas pajak untuk membantu Wajib Pajak dan 144

memberikan pelayanan dengan tanggap. Daya tanggap dapat diimplementasikan dari kemudahan Wajib Pajak dalam memperoleh penyuluhan atau bimbingan perpajakan dari petugas pajak. 3) Jaminan, yaitu mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiiliki oleh petugas pajak bebas dari risiko, bahaya atau keragu-raguan. Jaminan dapat diimplementasikan dari sikap yang ditunjukkan oleh petugas pajak. 4) Empati, yaitu meliputi kemudahan petugas pajak dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami para Wajib Pajak. Empati dapat diimplementasikan dari sikap yang ditunjukan oleh petugas pajak. 5) Bukti langsung, yaitu meliputi fasilitas fisik, pegawai, perlengkapan, dan komunikasi. Bukti langsung tersebut dapat diimplementasikan dari kenyamanan Wajib Pajak dengan fasilitas pada kantor pajak. 2.5 Sanksi Perpajakan Menurut Mardiasmo (2009:47), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian negara, khususnya yang berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan sanksi berupa siksaan atau penderitaan. Sanksi merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak yang


tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Doran (2009) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa hubungan antara sanksi perpajakan dan kepatuhan pajak murni merupakan hubungan yang instrumental, dimana fungsi dari sanksi pajak semata-mata untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Menurut James (2004), tujuan utama dari adanya perpajakan adalah lebih kepada untuk meningkatkan penerimaan negara bukan untuk memberatkan warganya. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006). Doran (2009) juga mengatakan, bahwa Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajaknya untuk menghindari sanksi pajak (seperti sanksi administrasi dan sanksi pidana) dimana diperkirakan biaya yang dikeluarkan akibat sanksi tersebut lebih besar dibandingkan kepatuhan untuk membayar pajak. Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut (Yadnyana, 2010). 1) Sanksi administratif yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. 2) Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. 3) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik Wajib Pajak. 4) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa terkecuali. 5) Pengenaan sanksi atau pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan. 2.6 Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak PKB Kepatuhan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan (Badudu dan Zain, 1995). Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib

pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak maka pengertian kepatuhan atas pemenuhan kewajiban pajak kendaraan bermotor adalah suatu ketaatan untuk melakukan ketentuanketentuan atau aturan-aturan perpajakan khususnya Pajak Kendaraan Bermotor seperti yang telah digariskan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 28 Tahun 2005 yang wajib dan harus dilaksanakan oleh wajib pajak. Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Nowak sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi (Devano, 2006:110) sebagai berikut. 1) Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak kendaraan bermotor menurut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 2004 adalah sebagai berikut: 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (SPPKB), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Daerah (SPTPD). 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.


JUARA

145

2.7 Hipotesis Penelitian 2.7.1 Pengaruh Kewajiban Moral pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kewajiban moral merupakan moral individu yang dimiliki seseorang yang kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain, dalam hal ini adalah Wajib Pajak PKB. Seperti misalnya etika, prinsip hidup, perasaan bersalah yang nantinya dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal ini untuk kepatuhan pelaporan Wajib Pajak PKB. Dengan moral yang sehat dan kejujuran yang terbebas dari pengaruh negatif, Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban dalam perpajakan (Handayani, 2009). Tingkat kepatuhan pajak akan menjadi lebih tinggi ketika Wajib Pajak memiliki kewajiban moral yang lebih kuat (Ho, 2009). Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dikembangkan adalah: H1: Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. 2.7.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan (Danuta, 2009). Pelayanan yang baik menyebabkan kepatuhan Wajib Pajak meningkat (Suryadi, 2006). Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan kepada pelanggan di katakan bermutu apabila memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau semakin kecil kesenjangan antara pemenuhan janji dengan harapan pelanggan adalah semakin mendekati ukuran bermutu. 146

Menyediakan jasa secara konsisten kepada pelanggan adalah pelayanan bermutu. pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum kepada pelanggan (Yadnyana, 2010). Jika kualitas pelayanan meningkat maka akan berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Suryadi, 2006). Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dikembangkan adalah: H2: Kualitas pelayanan Kantor Bersama SAMSAT Denpasar bepengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. 2.7.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan padaTingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Undangundang pajak dan peraturan pelaksanaannya tidak memuat jenis penghargaan bagi WP yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik berupa prioritas untuk mendapatkan pelayanan publik ataupun piagam penghargaan. Walaupun WP tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, WP akan dikenakan


banyak hukuman apabila alfa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. WP akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar WP, maka akan semakin berat bagi WP untuk melunasinya. Oleh sebab itu sikap atau pandangan WP terhadap sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP dalam membayar pajak. Hal ini sangat relevan jika digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini. Bukti empiris seperti penelitian Purnomo (2008), telah menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dikembangkan adalah: H3: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. III. METODE PENELITIAN 3.1 Metode Penentuan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak PKB yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar per Mei 2011. Minimal wajib pajak yang terdaftar sejak Januari 2009 yaitu sejumlah 609.525 orang wajib pajak. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode accsidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila orang yang kebetulan ditemui di pandang cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2009). Wajib pajak PKB yang digunakan sebagai sampel diperoleh berdasarkan perhitungan penentuan sampel dengan rumus slovin (Husein, 2008:67), yaitu:

n = N/(1+Ne2) .............................(1) Keterangan: n : Jumlah anggota sampel N : Jumlah anggota populasi e : Nilai kritis (batas ketelitian 0,1) Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah 100 (seratus) Wajib Pajak PKB. 3.2 Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah. 1) Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan wajib pajak maupun fiskus mengenai hal-hal terkait dengan penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara yaitu sejarah dan tugas masing-masing bagian di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar serta responden tersebut bukan orang ketiga (biro jasa/calo). 2) Kuesioner yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh data primer yang relevan dengan obyek penelitian berupa serangkaian pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Data yang diperoleh dari metode ini adalah peneliti memperoleh jawaban dari hasil pengisian kuesioner oleh Wajib Pajak kendaraan bermotor seputaran variabel yang akan diteliti yaitu pernyataan mengenai pengaruh kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor Bersama SAMSAT Denpasar. 3.4 Definisi Operasional Variabel 1) Kewajiban Moral (X1) Kewajiban moral diukur menggunakan 3 pertanyaan, dinilai dengan menggunakan skala


JUARA

147

2)

3)

4)

likert yang dimodifikasi 1-4 (Irianto, 2005). Kualitas Pelayanan (X2) Kualitas pelayanan diukur menggunakan 2 pertanyaan, dinilai dengan skala likert yang dimodifikasi 1-4 (Irianto, 2005). Sanksi Perpajakan (X3) Sanksi perpajakan diukur menggunakan 3 pertanyaan, dinilai dengan skala likert yang dimodifikasi 1-4 (Irianto, 2005). Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Untuk mengukur kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor menggunakan 6 pertanyaan, dinilai dengan skala likert yang dimodifikasi 1-4 (Irianto, 2005).

3.5 Teknik Analisis Data 1) Uji Validitas Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur (Sugiyono, 2009:172). Uji validitas dapat dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan skor total. Apabila koefisien korelasi positif dan lebih besar dari 0,3 dengan tingkat kepatuhan alpha 0,05 maka indikator tersebut dikatakan valid (Sugiyono, 2009:178). 2) Uji Reliabilitas Reliabel berarti seberapa besar suatu pengukuran dapat dipercaya. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama (Sugiyono, 2009:184). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2009). 3) Uji Asumsi Klasik a) Uji Normalitas Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2009:147). Metode yang 148

digunakan adalah dengan statistik Kolmogorov Smirnov. Residual berdistribusi normal apabila sig > alpha. b) Uji Multikolinearitas Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi di temukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen) (Ghozali, 2009:95). Jika nilai tolerance lebih dari 10 persen atau VIF Kurang dari 10, maka di katakan tidak ada multikolinearitas. 4) Uji Model (Goodness Of Fit) Ketepatan fungsi Regresi sample dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dengan Goodness Of Fit-nya . Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari Adjusted R2 dan Uji Statistik F. a) Uji Adjusted R-Square Digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali 2009). b) Uji statistik F-test Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui kelayakan model regresi linear berganda sebagai alat analisis yang menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Bila nilai signifikansi<α(0,05) maka model fit dengan data observasinya.

5) Analisis Regresi Linear Berganda Model regresi linier berganda ditunjukkan oleh persamaan sebagai berikut: Y = α+ β1X1 + β2X2+ β3X3 + e……….... (2) Keterangan: Y : Kepatuhan wajib pajak α : konstanta β : koefisien regresi e : variabel pengganggu X1 : kewajiban moral X2: kualitas pelayanan X3 : sanksi perpajakan


Secara parsial, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t-test. Menurut Ghozali (2005:84) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Apabila tingkat signifikansi < α 0,05 maka secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Uji Statistik 1) Uji Validitas Berdasarkan Tabel 1 (Lampiran) menunjukkan bahwa semua nilai pearson correlation untuk masingmasing peryataan tentang kewajiban moral, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak PKB lebih besar dari 0,30. Hal ini berarti bahwa masing-masing pertanyaan dalam penelitian ini adalah valid. 2) Uji Reliabilitas Hasil uji reliabilitas (Tabel 2) (Lampiran) menunjukkan bahwa nilai cronbach alpha>0,60, hal ini berarti bahwa instrumen yang digunakan adalah reliabel. 3) Uji Asumsi Klasik a) Uji Normalitas Dari hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov Test pada Tabel 3 (Lampiran) menunjukkan bahwa berdasarkan nilai Sig (2-tailed), dapat dilihat bahwa Sig (2-tailed) (0,199) > dari level of significant (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. b) Uji Multikolinearitas Berdasarkan Tabel 7 (Lampiran) dapat dilihat bahwa nilai tolerance masing-masing variabel memiliki nilai VIF di bawah 10 dan nilai tolerance diatas 0,10 sehingga dapat

disimpulkan bahwa tidak terjadi hubungan multikolinearitas antar variabel bebas tersebut. 4) Uji Model (Goodness Of Fit) a) Adjusted R2 Berdasarkan Tabel 5 (Lampiran) menunjukan Besarnya nilai 2 adjusted R sebesar 0,837 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar 83,7 %. Sedangkan sisanya 16,3 % dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi. b) Uji Statistik F Berdasarkan Tabel 6 (Lampiran), hasil uji menunjukkan bahwa nilai signifikansi F (0,000) < α (0,05). Dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan untuk mengetahui pengaruh kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan dalam membayar pajak PKB di kantor bersama SAMSAT Denpasar layak (fit). 5) Pengujian Hipotesis Berdasarkan Tabel 7 (Lampiran), dapat ditulis persamaan regresi linier sebagai berikut: Y = 0,103 + 0,522X1 + 0,124X2 + 0,735X3 Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS pada Tabel 7 (Lampiran) ketiga variabel independen, yaitu kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak kendaraan bermotor, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 untuk semua variabel independen. 4.2 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis 4.2.1 Pengaruh Kewajiban Moral pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)


JUARA

149

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel kewajiban moral sebesar 0,522 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05) sehingga hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Kewajiban moral berpengaruh positif dapat diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustini (2008) yang menyatakan kewajiban moral berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. 4.2.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel kewajiban moral sebesar 0,124 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05) sehingga hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Kewajiban moral berpengaruh positif dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang telah dipaparkan dan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Diatnyani (2011) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

4.2.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan padaTingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel kewajiban moral sebesar 0,735 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05) sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh positif dapat diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2008) 150

yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak. V. SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diperoleh simpulan bahwa kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. 5.2 Saran Berdasarkan simpulan diatas maka Kantor Bersama SAMSAT Denpasar diharapkan mampu meningkatkan kondisi gedung, teknologi, sikap baik dan sopan terhadap wajib pajak, lebih memperhatikan kebutuhan wajib pajak, memberikan bimbingan dan penyuluhan serta memberikan penjelasan tentang perubahan peraturan perpajakan kepada para Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA Adi, Putra. 2009. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kinerja Kerelasian Nasabah. Jurnal Ekonomi Bisnis, 14 (2): h: 151-160, Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Ali et al. 2001. The Effects of Tas Rates and Enforcement Policies on Taxpayer Compliance: A Study of Self-Employed Taxpayers. Antlantic Economic Journal, Vol. 29, No. 2: June. Alim, Setiadi. 2005. Perencanaan Pajak Penghasilan Yayasan yang Bergerak di Bidang Pendidikan. Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi, IV (2).


Anonim. 2000. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Anonim. 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Badudu dan Zain. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Boediono. 2003. Pelayanan Prima Perpajakan. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Danuta, A. Nitecki. 1997. Measuring Service Quality. Journal of Marketing. Associate University Librarian, Yale University Library. Devano, Sony. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta: Prenanda Media Group. Doran, Michael. 2009. “Tax Penalties and Tax Complience”, Harvard Journal on Legislation (www.ssrn.com), Vol 46: p 111161. Fitriandi, Primandita, Yuda Aryanto, dan Agus Puji Priyono. 2010. Kompilasi Undang-Undang Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat. Handayani, I G. A. Ayu Ngr Adhi. 2009. Pengaruh Tanggung Jawab Moral dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Barat. Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana http://puslit.petra.ac.id/journals/a ccounting/ Husein Umar. 2008. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis

Edisi Kedua. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

PT.

Ho, Daniel. 2009. A Study of Hongkong Tax Complience Ethics. Internasional Business Research, 2 (4). Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Irianto, Selamet Edi. 2005. Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara, UII Pres, Yogyakarta. James, S. and Alley, C. 2004. Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration. Journal of Finance and Management in Public Service, Vol. 2, No. 2: p 27-42. Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET. Nugroho, Agus. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi, Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di kota Semarang). Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Parasuraman, Zeithaml, Berry. 1985. A Conceptual Model of Service Quality Its Implication Future Research. Journal of Marketing, 49: h: 41-50. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.


JUARA

151

Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Purnomo, Adi. 2008. Pengaruh Kesadaran wajib pajak, Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak (studi empiris terhadap wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Gubeng Surabaya). Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Universitas Trunojoyo. Ruyadi, M.Khoiru. 2009. Dampak Persepsi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Manajemen Perpajakan. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 9 (1): h: 61-70, Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Sari, Puput Tri Komala and Moh. Nashih. 2005. Degree of Tax Payers Complience and Tax Tarif: The Testing on The Impact of Income Types. Simposium Nasional Akuntansi, SNA ( VIII ) Solo. Simanjuntak, Timbul Hamonangan. 2009. Kepatuhan Pajak (Tax Complience) dan Bagi Hasil Pajak dalam Perekonomian di Jawa Timur.

152

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. Supadmi, Ni luh. 2009. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. Audi Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 4 (2): h:214219, Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur . Jurnal Keuangan Publik, 4(1): h:105-121. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta. Wiyono, Slamet. 2009. Studi Tentang Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Konsumen di Rumah Sakit Islam Menisrenggo Klaten. Jurnal Manajemen Daya Saing, 2 (2): h: 188-197. Yadnyana, I Ketut. 2009. Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. Denpasar: Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana


LAMPIRAN Tabel 1 Hasil Uji Validitas Variabel Kewajiban Moral (X1) Kualitas Pelayanan (X2)

Sanksi Perpajakan (X3) Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Item pernyataan P1 P2 P3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P4 P5 P6

Koefisien Korelasi 0,95 0,91 0,97 0,99 0,95 0,81 0,91 0,93 0,87 0,89 0,94 0,87 0,96 0,87 0,91 0,91 0,90 0,94 0,88 0,89 0,92 0,93 0,91 0,93 0,98 0,91 0,77 0,96 0,92 0,88

Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kewajiban Moral Kualitas pelayanan

Cronbach alpha 0,93 0,98


JUARA

153

Sanksi Perpajakan Kepatuhan Wajib Pajak PKB

0,91 0,95

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas (Kolmogorv-Smirnov Test) One -Sa m ple Kolm ogorov-Sm irnov Te st

N Normal Parametersa ,b Most Extreme Differences

Unstandardiz ed Residual 100 .0000000 1.65367109 .107 .096 -.107 1.074 .199


Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

Tabel 4 Variables Entered/Removed b

Model 1

Variables Removed

Variables Entered Sanksi Perpajakan, Kewajiban Moral, a Kualitas Pelayanan

Method .

Enter

a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: Kepatuhan WP PKB

Tabel 5 Model Sum m aryb Model 1

R R Square .918a .842

Adjusted R Square .837

Std. Error of the Estimate 1.67931

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 b. Dependent Variable: Y

154

Pengaruh Supervisi, Profesionalisme, Tingkat pendidikan, dan Komunikasi dalam Tim pada Kinerja Auditor Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali



Sum of Squares 1446.719 270.728 1717.447

df 3 96 99

Mean Square 482.240 2.820

F 171.002

Sig. .000a

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 b. Dependent Variable: Y

Tabel 7 Uji Statistik t dan Uji Multikolonieritas Coe fficientsa

Model 1

(Constant) X1 X2 X3

Unstandardized Coefficients B Std. Error .103 1.133 .522 .109 .124 .019 .735 .110

Standardized Coefficients Beta .273 .389 .383

t .091 4.791 6.484 6.660

Sig. .928 .000 .000 .000

Collinearity Statistics Tolerance VIF .505 .456 .497

1.981 2.193 2.014

a. Dependent Variable: Y


JUARA

155

PENGARUH SUPERVISI, PROFESIONALISME, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN KOMUNIKASI DALAM TIM PADA KINERJA AUDITOR PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI BALI

Ni Nyoman Ristya Prayanti I Ketut Sujana4 Universitas Udayana Denpasar

ABSTRACT

Along with increased competition and global change, professional auditors in the present and future will come prepared to face an increasingly heavy audit assignment. For that much needed efforts to inprove the Performance of auditorsin order to support the success of auditors in performing their duties and functions well. Efforts in improving the quality of performance for each profession to be an important theme for professional organizations in maintaining the existence and public trust. A good performance certainly is not formed for granted, but is determine the effect of supervision, professionalism, level of performance audit of Bali Provincial Legislative BPKP. The population in this study is BPKP Bali Provincial Legislative auditors. Sampling method used was purposive sampling, while data collected by the survey method is by questionaire technique. Target respondents in this study were 98 respondents, but the data can be processed respondents who were 82 respondents answers. The results of multiple linear regression analysis showed that the variable performance of auditors can be explained by the variable supervision, professionalism, level of education, and communication within the team at 77,6 percent, while the remaining 22,4 percent is explained by other factors not included in the model. T statistical test result showed that the supervision, professionalism, level of education, and communication within the team positive and significant effect on the performance of auditors. Key words: supervision, professionalism, level of education, communication within the team, performance of auditors.

4Alamat

I.


PENDAHULUAN Siklus manajemen pemerintahan menunjukkan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND) yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang pengawasan dan pembangunan sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, 156

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Non Departemen. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara (pasal 50) atas kegiatan pemerintah (pasal 50) yang


meliputi kegiatan: lintas sektoral, kebendaharaan umum negara, dan penugasan dari Presiden. Pasal 59 juga menyebutkan bahwa BPKP adalah instansi Pembina Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan jabatan fungsional auditor yang meliputi: penyusunan pedoman teknis, sosialisasi, pembimbingan dan konsultasi , serta peningkatan kompetensi auditor. Upaya dalam meningkatkan kinerja untuk setiap profesi menjadi tema penting bagi organisasi profesi dalam menjaga keberadaan dan kepercayaan masyarakat. Auditor BPKP sebagai auditor internal pemerintah harus meningkatkan kinerjanya baik untuk kebutuhan masa kini maupun antisipasi kebutuhan masa yang akan datang (Sumardi dan Hardiningsih, 2002). Kinerja auditor menunjukkan tingkat auditor dalam mencapai hasil (output) terutama dilihat dari sisi kualitas dan kuantitasnya. Tingginya tingkat kemampuan auditor sangat mempengaruhi kinerja audit yang menunjukkan bahwa bila auditor memiliki perilaku profesional yang lebih besar, ia akan efektif dalam mencerminkan kinerja audit yang lebih tinggi, begitupun sebaliknya (Baotham, 2007). Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu (Laksmi, 2010). Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Pengertian kinerja auditor menurut Mulyadi (2002:11) adalah kemampuan auditor dalam melaksanakan penugasan pemeriksaan (examination) secara obyektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan kewajaran laporan keuangan agar

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Kalbers dan Forgarty dalam Laksmi (2010) mengemukakan bahwa kinerja auditor sebagai evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh atasan, rekan kerja, diri sendiri, dan bawahan langsung. Peningkatan kinerja auditor merupakan aspek yang penting, karena keberhasilan suatu instansi atau perusahaan dapat tercapai dengan upaya dan kualitas sumber yang dimilikinya. Begitu juga dengan BPKP, keberhasilan BPKP dalam mengemban misi pemeriksaan sangat tergantung dari upaya dan kualitas para auditornya. Kinerja yang baik tentunya tidak terbentuk begitu saja, namun ditentukan oleh banyak faktor. Guna menunjang keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsi, sangatlah diperlukan kinerja auditor BPKP yang baik dan berkualitas. Sebagai seorang auditor internal harus mampu menerapkan profesionalisme, kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki dalam melaksanakan penugasan audit untuk menghasilkan audit yang berkualitas (Marganingsih dan Martani, 2002). Adanya keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan akan dapat mengetahui kekeliruan serta penyimpangan yang merupakan salah satu bagian kompetensi seorang auditor. Kinerja auditor yang baik dan berkualitas ini diharapkan dapat meminimalisasi penyimpangan penggunaan anggaran. Jadi, bisa dikatakan bahwa segi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh terhadap kinerja auditor. Kegiatan supervisi dalam standar pekerjaan lapangan dikatakan bahwa pekerjaan harus direncanakan sebaik– baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Supervisi adalah tindakan mengawasi atau mengarahkan penyelesaian pekerjaan. Penelitian Laksmi (2010)


JUARA

157

menunjukkan bahwa supervisi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Kemampuan supervisor terlihat dalam memberikan bantuan teknis dan dukungan pada perilaku karyawan. Demikian juga dengan iklim partisipatif yang diciptakan oleh supervisor dapat memiliki pengaruh substansial daripada melakukan partisipasi dalam suatu keputusan spesifik karena merasa mendapat perhatian dan dukungan yang cukup dari atasannya (Luthans dalam Laksmi, 2010). Salah satu bentuk dari supervisi adalah mentoring (pelatihan) yang didefinisikan sebagai proses membentuk dan mempertahankan hubungan yang berkembang, berlangsung secara intensif dari karyawan senior (pementor) dan karyawan junior (Chandra, 2006). Setiap internal auditor diharapkan dapat melaksanakan tugas utamanya dengan baik sehingga sangat diperlukan peranan supervisi dari lini pimpinan SPI. Salah satu syarat utama yang harus dimiliki seseorang auditor dalam menjalankan tugasnya adalah mempertahankan sikap profesionalisme. Profesionalisme mengacu pada prilaku, tujuan atau kualitas yang memberi karakteristik atau menandai suatu profesi atau orang yang profesional. Penelitian Satyawati (2009), Laksmi (2010) dan Suarniti (2010) menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Auditor yang memiliki pandangan profesionalisme yang tinggi akan memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan baik pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Selain itu dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor dalam menjalankan tugasnya akan semakin terjamin. Profesi auditor merupakan profesi kepercayaan yang hanya dapat bertahan jika dapat menjaga dan memegang teguh amanat yang diberikan masyarakat (Fadhila, 2009). Profesionalisme meliputi 158

kemampuan penguasaan baik secara teknis maupun secara teoritis bidang keilmuan dan ketrampilan yang berhubungan dengan tugasnya sebagai pemeriksa. Gambaran tentang profesionalisme seorang auditor, tercermin dalam lima hal, yaitu: pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, kepercayaan terhadap peraturan profesi dan hubungan dengan rekan seprofesi (Lestari dan Cahyono, 2003). Auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli di bidang akuntansi dan bidang auditing dalam melaksanakan audit untuk dapat sampai pada pernyataan pendapat (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2001:210.1). Pencapaian keahlian tersebut dimulai dari pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman–pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Penelitian Satyawati (2009) menunjukkan pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja audit. Beragamnya jenjang pendidikan dan bidang studi pilihan mencerminkan kemampuan masing– masing anggota tim dalam memberikan kontribusi pada kualitas dan proses pekerjaan itu sendiri. Tingkat pendidikan yang ditempuh oleh auditor akan berdampak pada kualitas dan proses pekerjaan itu sendiri. Hal tersebut didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Aprilia (2008) dan yang menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Berdasar dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan auditor sangatlah penting karena auditor yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai akan dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Pengertian komunikasi dalam satu kelompok, menurut Ivancevich dan Matteson (1987) dalam Halimatusyadiah (2003) adalah pengiriman informasi oleh salah seorang anggota kelompok kepada


anggota yang lain dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Sebagai seorang auditor tentu tidak terlepas dari proses komunikasi dan selalu dituntut untuk melakukan komunikasi baik dengan klien maupun dengan karyawan profesional dan klerikal dalam perusahaan. Putusnya komunikasi antar auditor dapat memberi pengaruh kurang baik terhadap kinerja auditor, selain itu dapat menimbulkan konsekuensi yang membahayakan perusahaan dan juga menghambat kemampuan auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik (Hammer dan Gavin, 1983 dalam Halimatusyadiah, 2003). Komunikasi yang terjalin diantara anggota tim audit menjadi aktivitas yang sangat fundamental untuk mencapai hasil akhir dalam audit. Komunikasi antar staf tim audit merupakan aktivitas pokok dalam rangka menggabungkan berbagai informasi mengenai perolehan bukti audit, pelaksanaan prosedur audit dan pelaksanaan audit lainnya yang akan menjadi produk akhir, yaitu hasil audit yang berkualitas. Adanya kelancaran komunikasi dalam tim audit maka kecenderungan menurunnya kinerja auditor dalam penugasan audit dapat diperkecil atau dihindari (Halimatusyadiah, 2003). Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor telah banyak dilakukan. Misalnya penelitian Satyawati (2009) yang menunjukkan bahwa profesionalisme, etika profesi, tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor, penelitian Laksmi (2010) yang menunjukkan bahwa variabel supervisi, profesionalisme, tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor, serta penelitian Suarniti (2010) yang menunjukkan bahwa profesionalisme, etika profesi, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan budaya kerja secara serempak berpengaruh

terhadap kinerja auditor. yang menunjukkan bahwa variabel profesionalisme dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Penelitian ini meneliti pengaruh variabel supervisi, profesionalisme, tingkat pendidikan dan komunikasi dalam tim pada kinerja auditor Perwakilan BPKP Provinsi Bali. II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 2.1 Teori Keagenan Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen (pihak manajemen suatu perusahaan) dengan principal (pemilik). Hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (principal) menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa , dan dalam hal itu, mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut (Anthony dan Govindarajan, 2005:269). Principal merupakan pihak yang memberikan amanat kepada agen untuk melakukan suatu jasa atas nama principal, sementara agen adalah pihak yang diberi mandat, dengan demikian dapat disimpulkan agen bertindak sebagai pihak yang berkewenangan mengambil keputusan, sedangkan principal ialah pihak yang mengevaluasi informasi. Implementasi teori keagenan dapat berupa kontrak kerja yang mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan memaksimumkan utilitas, sehingga diharapkan agen bertindak menggunakan cara-cara yang sesuai kepentingan principal. Pada penelitian ini, perusahaan bertindak sebagai principal, sementara auditor independen merupakan agen. 2.2 Kinerja Auditor Kalbers dan Foganty dalam Rahmiati dan Kusuma (2004) mendefinisikan kinerja sebagai evaluasi terhadap pekerjaan yang


JUARA

159

dilakukan melalui atasan langsung, rekan kerja, diri sendiri, dan bawahan langsung. Kinerja auditor merupakan hasil kerja yang dicapai oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya dan menjadi salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pekerjaan yang dilakukan baik atau sebaliknya (Zaenal dalam Laksmi, 2010). Berdasar pernyataan tersebut dapat dinyatakan apabila seseorang dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan yang diberikan dengan baik dan sesuai harapan organisasinya, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut memiliki kinerja atau prestasi kerja yang baik pula. Ukuran yang digunakan dalam menentukan kinerja adalah ukuran kuantitatif dan ukuran kualitatif (Bastian, 2001:336-338). Ukuran tersebut menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan elemen indikator sebagai berikut. 1) Indikator masukan (input), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar mampu menghasilkan produk baru, baik barang dan jasa yang meliputi sumber daya manusia, informasi, dan kebijakan. 2) Indikator keluaran (outputs), yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik dan nonfisik. 3) Indikator hasil (outcomes), yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. 4) Indikator manfaat (benefit), yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. 5) Indikator dampak (impacts), yaitu pengaruh yang ditimbulkan, baik yang positif maupun negatif, pada setiap tingkat indikator.

160

2.3 Supervisi Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam (SA seksi 311, PSA No. 05) menyatakan supervisi mencakup pengarahan usaha asisten dalam mencapai tujuan audit dan penentuan apakah tujuan tersebut tercapai. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) merupakan pedoman yang digunakan oleh BPK RI untuk melaksanakan kegiatan audit menyatakan dalam standar pengerjaan lapangannya bahwa pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik–baiknya dan jika digunakan tenaga asisten harus disupervisi dengan semestinya. Supervisi tersebut dimaksudkan untuk menilai dan mencapai hasil pemeriksaan sesuai dengan standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan program pemeriksaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dikembangkan adalah: H1: Supervisi berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja auditor Perwakilan BPKP Provinsi Bali. 2.4 Profesionalisme Hardjana (2002:21) menyatakan bahwa seseorang disebut profesional apabila ia menjalani profesinya sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Seorang auditor yang menjalankan tugas profesi dengan sungguh– sungguh maka kinerjanya akan optimal. Pencapaian hasil kerja auditor, baik secara kuantitas maupun kualitas memerlukan auditor–auditor yang memiliki profesionalisme yang tinggi, yaitu mempunyai suatu keandalan dalam pelaksana tugas agar terlaksana dengan mutu tinggi dan waktu yang tepat serta cermat. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dikembangkan adalah: H2: Profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja auditor Perwakilan BPKP Provinsi Bali.


2.5 Tingkat Pendidikan Standar umum auditing mengemukakan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, sehingga dalam melakukan auditing diperlukan pendidikan formal. Tingkat pendidikan yang memadai, akan mempermudah seorang auditor dalam menjalankan profesinya dengan seefektif dan seefisien mungkin. Hal ini tentu akan berpengaruh pada kinerja dimana dapat diindikasikan dari jumlah temuan dan kualitas hasil pemeriksaannya (Laksmi, 2010). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dikembangkan adalah: H3: Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja auditor. 2.6 Komunikasi dalam Tim Furtwengler dalam Negari (2009), menyatakan bahwa komunikasi dalam tim sangat dibutuhkan untuk bisa menghasilkan kinerja yang baik. Semakin lancar komunikasi yang dilakukan maka semakin cepat terbinanya hubungan kerja. Putusnya komunikasi antar auditor dapat memberi pengaruh kurang baik terhadap kinerja auditor, selain itu dapat menimbulkan konsekuensi yang membahayakan perusahaan dan juga menghambat kemampuan auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik (Hammer dan Gavin, 1983 dalam Halimatusyadiah, 2003). Seseorang yang tidak dapat melakukan komunikasi maka sulit baginya untuk membina hubungan kerja dengan orang lain, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa keberhasilan membina kerja sama akan ditentukan oleh keberhasilannya dalam melakukan komunikasi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dikembangkan adalah: H4: Komunikasi dalam tim berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja auditor.

III. METODE PENELITIAN 3.1 Sampel dan Responden Sampel dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive sampling dengan kriteria penentuan sampel adalah auditor yang berstatus PNS, bersertifikasi Diklat Auditor Ahli/Terampil dan sudah pernah melaksanakan tugas pemeriksaan lebih dari satu kali. Responden yang terpilih dalam penelitian ini adalah sebanyak 98 orang responden dimana responden tersebut adalah auditor yang berstatus PNS dengan pertimbangan bahwa auditor–auditor tersebut telah memenuhi syarat sebagai responden penelitian dan telah melakukan audit sesuai ketentuan sertifikasi yang ditetapkan oleh institusi. 3.2 Variabel Penelitian Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah: supervisi (X1), profesionalisme (X2), tingkat pendidikan (X3), komunikasi dalam tim (X4). Variabel dependen pada penelitian ini adalah kinerja auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali. 3.3 Teknik Analisis Data 3.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda Penelitian ini diawali dengan pengujian instrumen penelitian yaitu dengan menguji validitas dan reliabilitas. Agar hasil perhitungan dapat diinterpretasikan dengan akurat, dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heterokedastisitas. Selanjutnya data dianalisis dengan regresi linear berganda dan dinyatakan dalam persamaan: Y=  + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ℮..(1) Keterangan: Y : Kinerja auditor  : Nilai intersep konstan


JUARA

161

β1–β4: X1 X2 X3 X4 ℮

: : : : :

Koefisien regresi dari X1, X3, dan X4 Supervisi Profesionalisme Tingkat pendidikan Komunikasi dalam tim Variabel pengganggu

X2,

Model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini diasumsikan linier dan diuji dengan tingkat signifikansi 5 persen, uji ini menggunakan uji satu sisi. 3.3.2 Uji Kelayakan model Uji kelayakan model (model fit) dilakukan dengan uji F. IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Statistik Deskriptif Statistik deskriptif menunjukkan rata-rata dan deviasi standar dengan N adalah banyak kuesioner yang diolah yaitu sebanyak 82 kuesioner. Ratarata (mean) merupakan cara yang paling umum digunakan untuk mengukur nilai sentral dari suatu distribusi data yang diteliti. Tabel 1 (Lampiran) memperlihatkan nilai minimum, nilai maksimum, mean, dan deviasi standar dari variabel supervisi yaitu masing-masing 15,40, 56,51, 39,592, dan 11,566. Variabel profesionalisme memiliki nilai minimum 20,87, nilai maksimum 68,64, mean 49,371, dan deviasi standarnya sebesar 14,012. Variabel tingkat pendidikan memiliki nilai minimum 6,00, nilai maksimum 23,46, mean 17,032, dan deviasi standarnya sebesar 4,875. Variabel komunikasi dalam tim memiliki nilai minimum 3,00, nilai maksimum 11,61, mean 8,638, dan deviasi standarnya sebesar 2,579. Variabel kinerja auditor memiliki nilai minimum 18,98, nilai maksimum 61,45, mean 45,826, dan deviasi standarnya sebesar 13,461. 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian Berdasarkan hasil perhitungan analisis data yang diperoleh dengan bantuan software SPSS 15, maka 162

rangkuman hasil analisis regresi ditunjukkan dalam Tabel 2 (Lampiran). Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda diatas, dapat dilihat bahwa semua koefisien variabel bebas bernilai positif yaitu X1, X2, X3, X4 sebesar 0, 242, 0,503, 0,550, 0,840. Hal ini berarti bahwa variabel supervisi, profesionalisme, tingkat pendidikan, dan komunikasi dalam tim berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Hasil uji F (F test) menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 71, 347 dengan p value 0,000 yang lebih kecil dari α (0,05), ini berarti model yang digunakan pada penelitian ini adalah layak. Hasil ini memberikan makna bahwa keempat variabel independen mampu memprediksi atau menjelaskan fenomena kinerja auditor Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Penelitian ini juga menghasilkan nilai adjusted R2 sebesar 0,776 yang berarti bahwa 77,6 persen variabel kinerja auditor dapat dijelaskan oleh variabel supervisi, profesionalisme, tingkat pendidikan, dan komunikasi dalam tim, sedangkan sisanya 22,4 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk ke dalam model penelitian. 4.3 Pengujian Hipotesis Hasil uji statistik t (uji hipotesis) menunjukkan besar pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel supervisi berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja auditor. Hal ini terlihat dari nilai β sebesar 0,242 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang berarti dibawah α (0,05). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Laksmi (2010) yang menyatakan bahwa supervisi berpengaruh signifikan pada kinerja auditor. Supervisi merupakan tindakan mengawasi atau mengarahkan penyelesaian pekerjaan. Supervisi yang dilakukan saat pemeriksaan berlangsung


dimaksudkan untuk menilai dan mencapai hasil pemeriksaan sesuai dengan standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan program pemeriksaan yang telah ditetapkan.Supervisi dapat memberikan feedback atau masukanmasukan bagi auditor untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan secara statistik pada kinerja auditor. Hal ini terlihat dari dari nilai β sebesar 0,503 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004 yang berarti dibawah α (0,05). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Satyawati (2009), Laksmi (2010), dan Suarniti (2010) yang menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja auditor. Profesionalisme auditor meliputi baik secara teknis maupun teoritis di bidang keilmuan dan keterampilan yang ada hubungan dengan tugas pemeriksaan. Adanya keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan pemeriksaan akan dapat mengetahui kekeliruan serta penyimpangan yang merupakan salah satu bagian kompetensi seorang auditor. Profesionalisme seorang auditor sangat mendukung dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja auditor. Hal ini terlihat dari nilai β sebesar 0,550 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003 yang berarti dibawah α (0,05). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Satyawati (2009), Laksmi (2010), dan Suarniti (2010) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja auditor. Seorang auditor memiliki kewajiban untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan serta pengetahuannya melalui pendidikan formal ataupun tidak formal yang disebut pendidikan

profesional berkelanjutan. Tingkat pendidikan berpengaruh positif pada kinerja auditor dikarenakan dengan tingkat pendidikan yang memadai, seorang auditor tentu dapat menjalankan profesinya seefektif dan seefisien mungkin. Hal ini tentu akan berpengaruh pada jumlah temuan dan hasil pemeriksannya. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel komunikasi dalam tim berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja auditor. Hal ini dilihat dari nilai β sebesar 0,840 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,012 yang berarti dibawah α (0,05). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Negari (2009) yang menyatakan bahwa komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja frontliner. Komunikasi merupakan faktor penentu dalam membina kerjasama yang baik dalam tim auditor. Komunikasi dibutuhkan untuk bisa menghasilkan kinerja yang baik. Komunikasi yang terjalin diantara anggota tim audit menjadi aktivitas yang sangat fundamental untuk mencapai hasil akhir audit. Adanya komunikasi berarti adanya pertukaran informasi antar auditor, dengan begitu kecukupan informasi yang menyangkut tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu sesuai dengan yang dibutuhkan pun terpenuhi. V. SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Supervisi berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja auditor Perwakilan BPKP Provinsi Bali. 2) Profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja auditor Perwakilan BPKP Provinsi Bali. 3) Tingkat pendidikan terbukti berpengaruh positif dan signifikan


JUARA

163

4)

pada kinerja auditor Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Komunikasi dalam tim terbukti berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja auditor Perwakilan BPKP Provinsi Bali.

5.2 Saran Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama namun pada obyek penelitian yang berbeda, misalnya pada Perwakilan BPKP di luar Provinsi Bali, sehingga dapat diperbandingkan output yang dihasilkan, yaitu mengenai pengaruh variabel supervisi, profesionalisme, tingkat pendidikan, dan komunikasi dalam tim pada kinerja auditor Perwakilan BPKP di luar Provinsi Bali dengan auditor Perwakilan BPKP Provinsi Bali. DAFTAR PUSTAKA Agoes, Sukrisno. 2000. Auditing. Edisi ke-3. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Anthony dan Govindarajan. 2005. Management Control System. Buku 2. Jakarta: Salemba Empat. Aprilia, Ayu. 2008. Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja terhadap Kinerja Auditor pada Perwakilan BPK RI Denpasar. Skripsi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2010. Profil Organisasi. Jakarta. Baotham, Sumintorn. 2007. Effects of Professionalism on Audit Quality and Self-image of CPAs in Thailand. International Journal of Business St 164

rategy. Thailand: Source Volume: 7 Source Issue: 2. Chandra, Kris Ferdinand. 2006. Pengaruh Tindakan Supervisi terhadap Kinerja Auditor Internal dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada PT. Bank ABC). Tesis Program Studi Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro. Fadhila, Nheila. 2009. Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Proses Pengauditan Laporan (Survei Pada Auditor di KAP Wilayah Surakarta dan Yogyakarta). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhamadiyah Surakarta. Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi ke-2. Semarang: Universitas Diponogoro. Halim, Abdul. 2003. Auditing 1. Dasar – dasar Audit Laporan Keuangan. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Hardjana, Agus M. 2002. Pekerja Profesional. Yogyakarta: Kanisius. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2001. Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat. Jusup, Al Haryono. 2001. Auditing (Pengauditan). Yogyakarta: STIE YKPN. Laksmi, Dian. 2010. Pengaruh Supervisi, Profesionalisme, Tingkat Pendidikan, dan Pengalaman Kerja terhadap Kinerja Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.


Lestari dan Cahyono. 2003. Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja Sebagai Mediasi Hubungan Profesionalisme dengan Intensi Keluar (Studi Empiris Pada Internal Auditor Perusahaan Manufaktur di Indonesia). Simposium Nasional Akuntansi VI Surabaya. Marganingsih dan Martani. 2002. Analisis Variabel Anteseden Perilaku Auditor Internal dan Konsekuensinya terhadap Kinerja: Studi Empiris pada Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah – Lembaga Pemerintah Non Departemen. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol 5, No. 3. Mulyadi. 2002. Auditing. Edisi Keenam. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat. Negari, Purnawinati. 2009. Pengaruh Budaya Organisasi, Komunikasi dan Stres Kerja terhadap Kinerja Frontliner pada PT. Telkomsel Bali. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Rahmiati dan Kusuma. 2004. Hubungan antara Mentoring dengan Roles Stress dan Job Outcomes dalam Lingkungan Akuntan Publik. Simposium

Nasional Akuntansi VII. Denpasar. 2-3 Desember 2004. Satyawati, Mega Made. 2009. Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, Tingkat Pendidikan, dan Pengalaman Kerja terhadap Kinerja Auditor (Studi Kasus pada BPKP Perwakilan Provinsi Bali). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Singleton, Hall. 2007. Information Technology Auditing and Assurance. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat. Suarniti, Dewi Kadek. 2010. Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, dan Budaya Kerja Auditor terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Sugiyono. 2009. Metodologi Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. Sumardi dan Hardiningsih. 2002 Pengaruh Pengalaman terhadap Profesionalisme serta Pengaruh Profesionalisme terhadap Kinerja dan Kepuasan Kerja : Studi Kasus Auditor BPKP Semarang. Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Idjurnal.blogspot.com


JUARA

165

PENGARUH GENDER, PELATIHAN, PENGALAMAN, DAN DISIPLIN KERJA AUDITOR PADA RENTANG WAKTU PENYELESAIAN AUDIT KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI BALI

Luh Putri Mas Mirayani Ni Wayan Rustiarini5 Universitas Mahasaraswati Denpasar

ABSTRACT

Timeliness of submission of financial statements can be traced from the audit delay, namely the length of time the completion of the audit as measured from the date of the closing fiscal year until the date of issuance of audit reports. The purpose of this paper is to investigate the relationship between gender, training, experience, and discipline with audit delay. This research was carried out at the Bali province with respondent from auditor at the Bali Public Accountant Offices. Data was collected by questionnaire and was analyzed with multiple regression analysis. The results indicated that gender do not have significant effect on audit delay, but other variables which are training, experience, and discpline have significant effect on audit delay. This finding gives contribution for auditor in public accountant offices about importance of training, experience, and discipline to reduce the length of time of audit reports. Keywords: experience, gender, timeliness

5Alamat

I.


PENDAHULUAN Seiring dengan bertambahnya perusahaan yang menjual sahamnya ke masyarakat, permintaan atas laporan keuangan yang diaudit juga semakin meningkat. Laporan keuangan yang disampaikan secara berkala merupakan sumber informasi dan memberikan bahan pertimbangan bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan. Hal ini tentunya akan meningkatkan peran akuntan publik mengingat setiap perusahaan yang telah go public wajib untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kantor akuntan publik yang independen. Laporan keuangan auditan dapat meningkatkan kepercayaan pihakpihak yang berkepentingan 166

(stakeholders) atas informasi yang disampaikan pada laporan keuangan. Oleh karena itu, audit atas laporan keuangan perlu dilakukan agar para pengguna laporan keuangan merasa lebih yakin atas kualitas laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (IAI, 2002) menyebutkan empat karakteristik kualitatif yang harus terdapat pada laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Untuk mendapatkan informasi yang relevan, salah satu kendala yang sering dihadapi adalah kendala ketepatanwaktuan. Hal ini sesuai PSAK No.1 Tentang Penyajian Laporan

Pengaruh Gender, Pelatihan, Pengalaman dan Disiplin Kerja Auditor pada Rentang Waktu Penyelesaian Audit Kantor Akuntan Publik di Bali

Keuangan paragraf 43, yaitu apabila terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manfaat dari kandungan informasi yang ada dalam laporan keuangan dapat semakin berkurang seiring dengan berjalannya waktu sehingga suatu informasi tidak relevan lagi digunakan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan. Semakin cepat informasi disampaikan maka semakin besar kandungan informasi yang cepat diketahui oleh pihak pengguna sehingga semakin cepat pula dalam pengambilan keputusan. Badan Pengawas Pasar Modal Laporan Keuangan (Bapepam-LK) melalui lampiran SK Ketua Bapepam No. 80/PM/1996 mewajibkan setiap perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan audit independennya kepada Bapepam selambat-lambatnya 120 hari setelah tanggal laporan tahunan perusahaan. Selain itu, Bapepam semakin memperketat peraturan sejak 30 September 2003 melalui lampiran Surat SK Ketua Bapepam No. Kep 36/PM/2003 yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim harus disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan go public di bursa efek. Ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan dipengaruhi oleh lamanya proses audit yang dilakukan dan rentang waktu penyampaian laporan keuangan auditan oleh auditor independen. Rentang waktu penyelesaian audit menunjukkan

lamanya waktu yang digunakan auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Rentang waktu diukur dari tanggal penutupan tahun buku perusahaan hingga tanggal diterbitkannya laporan audit (Halim, 2000). Wirakusuma (2006) menyatakan bahwa rentang waktu penyelesaian laporan audit (audit delay) diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan keuangan auditor independen atas audit laporan keuangan perusahaan sejak tanggal tutup buku, yaitu per 31 Desember sampai tanggal opini audit yang tercantum pada laporan auditor independen. Semakin pendek rentang waktu penyelesaian audit maka perusahaan semakin cepat melaporkan laporan keuangan sehingga pengambilan keputusan ekonomi juga semakin cepat. Sebaliknya, semakin panjang rentang waktu penyelesaian audit maka pengambilan keputusan akan semakin lama. Menurut Dyer dan Hugh (1975), lamanya waktu audit laporan keuangan dipengaruhi beberapa faktor seperti terdapatnya hal-hal yang tidak disepakati oleh manajemen klien dan auditor, masalah-masalah akuntansi dan auditing. Selain itu, proses audit merupakan proses sistematis sehingga memerlukan waktu cukup lama untuk menyelesaikan tugas. Meskipun demikian, auditor dapat memperpanjang rentang waktu penyelesaian audit untuk memenuhi standar dan meningkatkan kualitas audit sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Hal ini sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (IAI, 2004) yang menyatakan bahwa auditor perlu memiliki perencanaan atas aktivitas yang akan dilakukan, pemahaman memadai atas struktur pengendalian internal, serta bukti yang kompeten sebagai dasar menyatakan pendapat pada laporan keuangan. Audit juga dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan


JUARA

167

ketelitian, dengan alat-alat pengumpulan bukti yang cukup memadai sehingga proses audit memerlukan waktu yang lebih panjang. Dapat dikatakan bahwa apabila auditor melakukan audit dengan standar yang tinggi maka memerlukan waktu yang lebih lama, demikian juga sebaliknya (Subekti dan Widiyanti, 2004). Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh gender, pelatihan, pengalaman, dan disiplin kerja auditor terhadap rentang waktu penyelesaian audit Kantor Akuntan Publik di Bali. Penelitian ini dilakukan mengingat masih terbatasnya penelitian di Indonesia yang mengulas tentang pengaruh gender, pelatihan, pengalaman, dan disiplin kerja auditor terhadap rentang waktu penyelesaian audit di kantor akuntan publik. Oleh karena itu topik ini merupakan hal yang penting dan menarik untuk diteliti lebih lanjut. Selain itu, beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pengaruh faktor spesifik perusahaan terhadap rentang waktu penyelesaian audit seperti ukuran, umur perusahaan, likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, pelaporan item-item luar biasa (Saleh, 2004; Wirakusuma, 2006; Almilia dan Setiady, 2006). Gender adalah pembedaan sifat dan perilaku, peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dari aspek sosial, budaya, dan psikologis. Isu gender ini turut berimplikasi dalam bidang pekerjaan, tidak terkecuali pada profesi akuntan. Gender dikatakan sebagai salah satu faktor individu yang mempengaruhi kinerja seseorang. Hasil penelitian Radityastuti (2011) menunjukkan bahwa wanita umumnya memiliki kecendrungan bekerja lebih tekun dan rapi sehingga berpengaruh pada rentang waktu penyelesaian auditnya. Selain itu, seorang auditor juga dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuan yang dimilikinya melalui pelatihan-pelatihan. Hal tersebut 168

dapat membantu auditor apabila menemui kendala dalam melaksanakan tugasnya, serta dapat melaksanakan tugasnya seefektif dan seefisien mungkin. Persyaratan profesional lain yang dituntut dari auditor adalah pengalaman bekerja sebagai auditor, yaitu pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan. Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengalaman yang dimiliki akan memberikan hasil yang lebih baik daripada yang tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam tugasnya. Auditor yang memiliki pengalaman tinggi dipandang dapat lebih cepat dalam menyelesaikan penugasan audit yang diberikan. Selain pengalaman, tingkat kedisiplinan para auditor dalam melaksanakan tugasnya juga dianggap turut berpengaruh terhadap rentang waktu penyelesaian audit. Apabila seorang auditor memiliki tingkat disiplin kerja yang tinggi maka segala tugas yang dilaksanakannya akan selesai tepat waktu, dan sebaliknya. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman dan membantu auditor dalam mengidentifikasi faktorfaktor yang mempengaruhi rentang waktu penyelesaian audit sehingga dapat mempersingkat waktu penyampaian laporan sesuai dengan aturan waktu yang telah ditentukan oleh Bapepam. II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 2.1 Teori Keagenan Teori keagenan merupakan teori yang mendasari hubungan keagenan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Ketidakselarasan antara kepentingan pemegang saham dan manajemen menyebabkan timbulnya agency problem. Selain itu adanya keterbatasan pemegang saham untuk


mengakses informasi perusahaan menyebabkan asimetri informasi sehingga manajemen perusahaan dapat menyajikan informasi yang tidak sebenarnya pada pemegang saham. Oleh karena itu untuk meminimalisasi agency problem dibutuhkan pihak ketiga yang memiliki sikap independen yaitu auditor. 2.2 Stakeholding Theory Menurut Machan (2009), perusahaan dapat dipandang dari dua teori, yaitu Shareholding Theory dan Stakeholding Theory. Pada Shareholding Theory dirumuskan bahwa perusahaan berdiri dan beroperasi untuk memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham, sedangkan Stakeholding Theory menyatakan bahwa perusahaan tidak saja berhubungan dengan pemegang saham tapi juga stakeholders lain seperti karyawan, pelanggan, pemerintah, kreditur, supplier, dan masyarakat. Penelitian ini mengacu pada Stakeholding Theory yang diimplementasikan melalui penyampaian laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada pihak lain yang berkepentingan. Untuk menjamin akuntabilitas, kewajaran, dan transparansi laporan keuangan yang disampaikan, maka diperlukan auditor independen yang akan mengaudit dan mengeluarkan opini atas laporan keuangan yang dibuat manajemen perusahaan. Penyelesaian proses audit yang dilakukan tepat pada waktunya dianggap merupakan salah satu cara untuk mengurangi timbulnya asimetri informasi. 2.3 Pengaruh Gender pada Rentang Waktu Penyelesaian Audit Gender adalah konsep yang digunakan untuk membedakan sifat dan perilaku, peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi dari beberapa aspek seperti sosial, budaya,

dan psikologis (Jamilah et al., 2007) dan selalu mengalami perubahan di masyarakat seiring perkembangan jaman. Isu gender ini berimplikasi dalam bidang pekerjaan yang turut mempengaruhi profesionalisme kerja auditor. Penelitian Radityastuti (2011) menunjukkan bahwa wanita umumnya cenderung bekerja lebih tekun dan rapi sehingga berpengaruh pada rentang waktu penyelesaian auditnya. Dalam hal pengambilan keputusan, kaum pria umumnya tidak menggunakan semua informasi yang tersedia sehingga tidak dapat mengambil keputusan secara keseluruhan. Pada sisi lain, kaum wanita memiliki daya ingat yang lebih baik sehingga dapat menggunakan seluruh informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih komprehensif (Meyer dan Levy, 1986). Banyaknya informasi yang harus ditelaah oleh auditor akan mempengaruhi lamanya hari yang dibutuhkan untuk mengeluarkan opini atas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan adalah: H1: Gender berpengaruh pada rentang waktu penyelesaian audit 2.4 Pengaruh Pelatihan pada Rentang Waktu Penyelesaian Audit Standar umum auditing pertama dalam Standar Profesional Akuntan Publik menyatakan bahwa auditor harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor (IAI, 2004). Pelatihan merupakan suatu proses yang mengajarkan pengetahuan, keahlian, dan sikap sehingga seseorang semakin terampil dan bertanggung jawab sesuai dengan standar yang berlaku (Mangkuprawira, 2003). Menurut Novityanti dan Bandi (2002), kegiatan pelatihan formal yang bertujuan untuk peningkatan pengetahuan memiliki kualitas yang sama dengan


JUARA

169

pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman kerja sebelumnya. Selain itu, pelatihan yang cukup dan memadai juga diperlukan dalam rangka memenuhi persyaratan profesional pekerjaan sehingga dalam melaksanakan tugasnya seorang auditor dapat mengatasi permasalahan yang mungkin timbul di lapangan. Adapun beberapa kegiatan pelatihan yang dapat menunjang profesionalisme seorang auditor seperti seminar, simposium, lokakarya, kegiatan penunjang keterampilan, ataupun jenis pelatihan lainnya. Dengan adanya berbagai kegiatan pelatihan, para auditor akan meningkatkan proses sosialisasi sehingga dapat dengan cepat beradaptasi pada perubahan lingkungan (Novityanti dan Bandi, 2002). Pelatihan dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme auditor sehingga akan memperpendek rentang waktu penyelesaian audit. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan adalah: H2: Pelatihan berpengaruh pada rentang waktu penyelesaian audit 2.5 Pengaruh Pengalaman Kerja pada Rentang Waktu Penyelesaian Audit Pengalaman kerja adalah tingkat penguasaan dan pemahaman atas pekerjaan yang dimiliki seseorang. Pengetahuan dan pengalaman kerja merupakan faktor penting untuk meningkatkan keahlian (Purnamasari, 2005). Keahlian dan kompetensi seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal tapi juga aspek lain seperti pengalaman. Pengalaman kerja dapat diukur dari lamanya karyawan bekerja, penguasaan atas tugas yang diberikan, pelatihan, serta keinginan untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Dalam bidang akuntansi, berbagai pelatihan, supervisi, serta review terhadap hasil pekerjaannya yang diberikan oleh auditor yang lebih berpengalaman merupakan beberapa cara untuk 170

meningkatkan pengalaman seorang auditor. Mengingat pengalaman dianggap sebagai suatu aspek penting yang dapat mempengaruhi kinerja akuntan publik, maka Menteri Keuangan melalui Surat Keputusan No. 423/KMK.06/2002 memasukkan pengalaman sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh ijin menjadi akuntan publik. Menurut Purnamasari (2005), pengalaman kerja yang tinggi dari seorang auditor akan bermanfaat dalam mendeteksi kesalahan dan mampu mencari penyebab kesalahan yang terjadi. Auditor yang berpengalaman dapat lebih banyak menemukan item-item yang tidak umum dan wajar dibandingkan auditor yang kurang berpengalaman sehingga dapat mempersingkat waktu penyelesaian tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan (Choo dan Trotman, 1991). Beberapa penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa pengalaman kerja berpengaruh signifikan pada rentang waktu penyelesaian audit (Wijaya, 2006; Wicaksana, 2010). Pada penelitian ini, pengalaman kerja diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan kecepatan seorang auditor dalam menyelesaikan tugas audit yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan adalah: H3: Pengalaman kerja berpengaruh pada rentang waktu penyelesaian audit 2.6 Pengaruh Disiplin Kerja pada Rentang Waktu Penyelesaian Audit Disiplin merupakan usaha menciptakan situasi dan kondisi kerja yang tertib, dan berdaya guna melalui sistem pengaturan tertentu. Disiplin kerja dapat juga diartikan sebagai kepatuhan seluruh karyawan perusahaan pada aturan yang berlaku yang dilandasi oleh kesadaran (Nitisemito, 1984) dalam Wijaya (2006).


Kedisiplinan berperan untuk memotivasi karyawan bekerja dengan lebih baik sehingga membantu tercapainya tujuan organisasi. Dengan demikian, disiplin dapat digunakan untuk membantu mengarahkan seseorang untuk mencapai tujuan melalui kepatuhannya dalam menjalankan aturan. Apabila auditor tidak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi atas suatu peraturan, prosedur, dan kebijakan yang berlaku, maka auditor tidak akan memiliki kinerja yang baik. Selain itu, auditor yang tidak disiplin dalam bekerja cenderung membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat menyelesaikan pekerjaan audit yang diberikan. Oleh karena itu, semakin rendah tingkat kedisiplinan auditor maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan opini atas laporan keuangan yang telah diaudit. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan adalah: H4: Disiplin kerja berpengaruh pada rentang waktu penyelesaian audit III. METODE PENELITIAN 3.1 Sampel Penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada 10 (sepuluh) Kantor Akuntan Publik di Bali. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survei menggunakan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan terkait dengan variabel gender, pelatihan, pengalaman kerja, dan disiplin kerja, serta rentang waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan tugas audit yang diberikan. Adapun jumlah kuisioner yang disebarkan kepada responden sebanyak 65 kuisioner, namun sebanyak 6 kuisioner tidak dikembalikan dan sebanyak 4 kuisioner tidak dapat digunakan dalam penelitian karena tidak menjawab secara lengkap pertanyaan yang diberikan. Dengan demikian, secara keseluruhan jumlah kuisioner

yang layak untuk dianalisis lebih lanjut adalah sebanyak 55 kuisioner. 3.2 Definisi Operasional Variabel Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 1) Gender (X1) Gender adalah konsep yang digunakan untuk membedakan sifat dan perilaku, peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi dari beberapa aspek seperti sosial, budaya, dan psikologis. Gender merupakan variabel dummy yaitu diberi nilai 1 untuk pria dan nilai 0 untuk wanita. 2) Pelatihan (X2) Pelatihan merupakan suatu proses yang mengajarkan pengetahuan, keahlian, dan sikap sehingga seseorang semakin terampil dan bertanggungjawab sesuai dengan standar yang berlaku. Pelatihan diukur dari jumlah pelatihan yang pernah dilakukan oleh auditor. 3) Pengalaman kerja (X3) Pengalaman adalah tingkat penguasaan dan pemahaman atas pekerjaan yang dimiliki seseorang. Pengalaman kerja merupakan faktor penting untuk meningkatkan keahlian auditor. 4) Disiplin kerja (X4) Disiplin merupakan usaha menciptakan situasi dan kondisi kerja yang tertib, dan berdaya guna melalui sistem pengaturan tertentu sehingga dapat meningkatkan kinerja auditor. 5) Variabel terikat dalam penelitian ini adalah rentang waktu penyelesaian audit, yaitu lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor dalam melakukan suatu audit atas laporan keuangan yang dihitung dari tanggal tutup tahun buku perusahaan sampai dengan tanggal yang tertera di laporan auditor. Rentang waktu penyelesaian audit dinyatakan dalam hari. Rata-rata waktu penyelesaian audit ini kemudian diberikan skor sesuai


JUARA

171

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wicaksana (2010). Adapun skor yang diberikan untuk rentang waktu penyelesaian audit ditunjukkan dalam Tabel 2 (Lampiran). 3.3 Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Sebelum dilakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian instrumen penelitian yaitu pengujian validitas dan reliabilitas atas kuisioner yang digunakan. Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Berikut persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini: Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ε…………………..………………….(1) Keterangan: Y : rentang waktu penyelesaian audit α : konstanta β1-β4 : koefisien regresi X1 : gender X2 : pelatihan X3 : pengalaman kerja X4 : disiplin kerja e : error IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Hasil uji validitas pada penelitian ini dilakukan pada variabel pengalaman kerja auditor yang dibentuk oleh 14 indikator dan variabel disiplin kerja yang dibentuk oleh 12 indikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh indikator dalam variabel pengalaman kerja auditor dan disiplin kerja auditor memiliki koefisien korelasi yang lebih besar dari 0.3. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator telah 172

memenuhi syarat validitas data. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0.60. Hasil uji menunjukkan nilai cronbach alpha untuk variabel pengalaman kerja auditor sebesar 0.948 dan variabel disiplin kerja auditor sebesar 0.949. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengalaman kerja auditor dan variabel disiplin kerja auditor telah memenuhi syarat reliabilitas data. 4.2 Analisis Regresi Uji asumsi klasik dilakukan menggunakan tiga uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Hasil uji normalitas menggunakan KolmogorovSmirnov menunjukkan nilai sebesar 0.674, yang lebih besar dari 0.05. Hal ini berarti variabel gender, pelatihan, pengalaman kerja, disiplin kerja, dan RWPA telah berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai tolerance diatas 10% dan nilai VIF yang semuanya dibawah 10. Hal ini berarti dalam model regresi tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji heterokedastisitas melalui uji Gletjer menunjukkan bahwa variabel bebas memiliki nilai lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi yang digunakan. Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0.741 menunjukkan bahwa tingkat korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen sebesar 74.1%. Artinya rentang waktu penyelesaian audit mempunyai hubungan yang kuat dengan variabel gender, pelatihan, pengalaman kerja, dan disiplin kerja auditor karena memiliki nilai koefisien korelasi lebih besar dari 0.5. Nilai koefisien determinasi (R2) menggunakan adjusted R square menunjukkan nilai sebesar 0.514 atau 51.4% yang berarti bahwa variabel gender, pelatihan, pengalaman kerja, dan disiplin kerja berpengaruh sebesar 51.4% terhadap rentang waktu penyelesaian audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali,


sedangkan sisanya 48.6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil uji simultan menunjukkan nilai F memiliki signifikansi sebesar 0,000. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel bebas yaitu gender, pelatihan, pengalaman kerja, dan disiplin kerja berpengaruh secara simultan pada rentang waktu penyelesaian audit KAP di Bali pada tingkat signifikansi 5%. Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel gender tidak berpengaruh pada rentang waktu penyelesaian audit KAP di Bali dengan nilai signifikansi sebesar 0.645. Meskipun demikian, variabel pelatihan, pengalaman kerja, dan disiplin kerja berpengaruh pada rentang waktu penyelesaian audit KAP di Bali dengan nilai signifikansi sebesar 0.002; 0.003, dan 0.000. 4.3 Pengujian Hipotesis Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh pada rentang waktu penyelesaian audit dengan signifikansi sebesar 0.645. Gender tidak menentukan rentang waktu penyelesaian audit, karena gender belum tentu menjamin kinerja seseorang dalam suatu pekerjaan. Meskipun wanita dan pria memiliki kemampuan yang berbeda dalam memproses informasi namun hal tersebut tidak mempengaruhi rentang waktu penyelesaian audit. Hal ini dapat disebabkan karena wanita cenderung teliti dan berhati-hati dalam pengambilan keputusan sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan audit dan mengeluarkan opini. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Radityastuti (2011) yang menyatakan bahwa wanita umumnya cenderung bekerja lebih tekun dan rapi sehingga berpengaruh pada rentang waktu penyelesaian auditnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh pada rentang waktu penyelesaian audit dengan

signifikansi sebesar 0.002. Pelatihan menentukan rentang waktu penyelesaian audit karena kegiatan pelatihan dapat meningkatkan ketrampilan dan profesionalisme kerja auditor sehingga dapat memperpendek rentang waktu penyelesaian audit. Selain itu, pelatihan yang cukup dan memadai juga diperlukan dalam rangka memenuhi persyaratan profesional pekerjaan sehingga dalam melaksanakan tugasnya seorang auditor dapat mengatasi permasalahan yang mungkin timbul di lapangan. Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0.003 yang berarti bahwa pengalaman kerja berpengaruh pada rentang waktu penyelesaian audit. Semakin sering auditor melakukan audit, maka tingkat ketrampilan auditor tersebut meningkat dan menjadi semakin berpengalaman. Semakin tinggi tingkat pengalaman kerja auditor maka semakin cepat auditor tersebut menyelesaikan tugas auditnya. Auditor yang berpengalaman dapat lebih banyak menemukan item-item yang tidak umum dan wajar dibandingkan auditor yang kurang berpengalaman sehingga dapat mempersingkat waktu penyelesaian tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan (Choo dan Trotman, 1991). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wijaya (2006) dan Wicaksana (2010) yang menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh pada rentang waktu penyelesaian audit. Hipotesis keempat menyatakan bahwa disiplin kerja auditor berpengaruh pada rentang waktu penyelesaian audit Kantor Akuntan Publik di Bali. Hasil pengujian menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh secara signifikan pada rentang waktu penyelesaian audit dengan signifikansi sebesar 0.000. Berarti auditor yang memiliki tingkat disiplin yang tinggi akan memiliki kinerja yang lebih baik daripada auditor yang memiliki tingkat disiplin


JUARA

173

yang rendah. Selain itu auditor dengan disiplin kerja yang tinggi membutuhkan waktu yang lebih pendek untuk menyelesaikan pekerjaan audit yang diberikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat kedisiplinan seorang auditor maka semakin pendek rentang waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan opini atas laporan keuangan. V. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN 5.1 Simpulan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gender, pelatihan, pengalaman kerja, dan disiplin kerja auditor pada rentang waktu penyelesaian audit kantor akuntan publik di Bali. Penelitian ini dilakukan mengingat masih terbatasnya penelitian di Indonesia yang mengulas tentang pengaruh gender, pelatihan, pengalaman, dan disiplin kerja auditor terhadap rentang waktu penyelesaian audit di kantor akuntan publik. Selain itu, beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pengaruh faktor spesifik perusahaan terhadap rentang waktu penyelesaian audit seperti ukuran, umur perusahaan, likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, pelaporan item-item luar biasa. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh pada rentang waktu penyelesaian audit. Hal ini menunjukkan bahwa gender belum tentu menjamin kinerja seseorang dalam suatu pekerjaan. Meskipun demikian, variabel lain seperti pelatihan, pengalaman kerja, dan disiplin kerja memiliki pengaruh signifikan pada rentang waktu penyelesaian audit. Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh pada rentang waktu penyelesaian audit. Berbagai kegiatan pelatihan yang dimiliki auditor akan meningkatkan ketrampilan dan profesionalisme 174

auditor sehingga dapat memperpendek rentang waktu penyelesaian audit. Selain itu, apabila auditor sering melakukan tugas audit dan dalam jangka waktu yang cukup lama, maka auditor maka semakin cepat auditor tersebut menyelesaikan tugas auditnya. Hal ini juga tentunya harus didukung oleh tingginya tingkat disiplin seorang auditor sehingga akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Hasil penelitian ini memberikan informasi kepada pihak auditor dan kantor akuntan publik bahwa variabel pelatihan, pengalaman, dan disiplin kerja merupakan hal penting yang mempengaruhi rentang waktu penyelesaian audit. Oleh karena itu auditor dan kantor akuntan publik hendaknya senantiasa meningkatkan kualitas jasa audit yang ditawarkan dengan mengikuti berbagai kegiatan pelatihan sehingga dapat menambah pengalaman dalam bidang audit. Selain itu auditor harus memiliki disiplin kerja yang tinggi sehingga rentang waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan opini audit tidak terlalu panjang. 5.2 Keterbatasan dan Saran Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan empat variabel yang mempengaruhi rentang waktu penyelesaian audit. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap rentang waktu penyelesaian audit seperti tekanan ketaatan, keahlian, dan kompleksitas tugas. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan responden yang berasal dari akuntan publik saja sehingga hasilnya tidak bisa digeneralisasi untuk semua auditor. Peneliti selanjutnya hendaknya memperluas sampel tidak hanya auditor kantor akuntan publik, namun juga auditor pemerintah dan auditor internal. Ketiga, instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini


mungkin belum dapat menggambarkan secara utuh kondisi yang terjadi. Peneliti selanjutnya dapat menambah metode lain seperti wawancara untuk mengatasi kelemahan pada metode kuesioner ini. DAFTAR PUSTAKA Almilia, Luciana Spica dan Lucas Setiady. 2006. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelesaian Penyajian Laporan Keuangan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Seminar Nasional Good Corporate Governance. 24-25 November 2006.

Choo, F. dan K.T. Trotman. 1991. The Relationship between Knowledge Structure and Judgments for Experienced and Inexperienced Auditors. The Accounting Review. Juli. pp. 464-485. Dyer, J.D. and Arhur Mc. Hugh. 1975. The Timeliness of the Australian Annual Report, Journal of Accounting Research, Autums, pp. 204 – 219. Halim, Varianda. 2000. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay: Studi Empiris pada PerusahaanPerusahaan di Bursa Efek Jakarta. Dalam Jurnal Bisnis dan Akuntansi (2:1), April, h:63 –75. Ikatan Akuntan Indonesia. 2004. Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat. Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. Standar Akuntasi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat. Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik. 2012. Directory Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik.

Jakarta: IAI Kopartemen Akuntan Publik. Jamilah, Siti, Xaenal Fanani, dan Grahita Chandrarin. 2007. Pengaruh Gender, Tekanan Ketaatan, dan Kompleksitas Tugas terhadap Audit Judgement. Simposium Nasional Akuntansi X Makasar. 25–28 Juli 2007: 1–30. Machan, Tibor R. 2009. Stekeholder vs Shareholder Theory of The Ethics Of Corporate Management. Economics and Business Research. Vol 1, No. 1. Mangkuprawira, Tb. Sjafari. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik. Jakarta: Ghalia Indonesia. Meyer dan Levy. J. 1986. Gender Differences in Information Processing: A Selectivity Interpretation. Cognitive and Affective Responses to Advertising. Edited by P., Cafferata and M.Tybout. pp 219-260. Novityanti, Putri dan Bandi. 2002. Pengaruh Pengalaman dan Pelatihan terhadap Struktur Pengetahuan Auditor tentang Kekeliruan. Simposium Nasional Akuntansi V. hal:481-488. Purnamasari, Dian Indri. 2005. Pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Hubungan Partisipasi dengan Efektifitas Sistem Informasi. Jurnal Riset Akuntansi Keuangan. Radityastuti, Anak Agung Ratih. 2011. Pengaruh Gender, Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas, Tingkat Pendidikan, Hirarkhi Jabatan dan Pengalaman Auditor terhadap Profesionalisme Auditor Kantor Akuntan Publik Di Bali.


JUARA

175

Skripsi. Universitas Denpasar.

Udayana,

Bali. Skripsi. Universitas Udayana, Denpasar.

Saleh, Rachmaf. 2004. Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi VII. Bali.

Wijaya, I Gusti Bagus Adi. 2006. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Disiplin dan Pengalaman Kerja Auditor terhadap Rentang Waktu Penyelesaian Audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali. Skripsi. Universitas Udayana, Denpasar.

Subekti, Imam dan Novi Wulandari Widiyanti. 2004. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Audit Delay di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi VII. Wicaksana Santosa, I Gede Arya. 2010. Pengaruh Status Klien dan Karakteristik Demografis Auditor pada Rentang Waktu Penyelesaian Audit Kantor Akuntan Publik di

Wirakusuma, Made Gede. 2006. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rentang Waktu Penyajian Laporan Keuangan ke Publik (Studi Empiris Mengenai Keberadaan Divisi Internal Audit Pada Perusahaan Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta). Jurnal AUDI. Volume 1, No. 1. www.idx.co.id

LAMPIRAN

Tabel 1 Nama Kantor Akuntan Publik di Bali NO 1 2 3 4 5 6 7

NAMA KAP

ALAMAT

KAP. Drs. Ida Bagus Djagera KAP. Drs. I Made Oka & Rekan KAP I Wayan Ramantha KAP. Drs. Johan Malonda, Astika & Rekan (Cab) KAP. K Gunarsa

Jl. Hassanuddin No.1, Denpasar Jl. Werkudara No. 5, Denpasar Jl. Rampai No.1 A Lantai 3 Denpasar Jl. Muding Indah I No. 5 Kuta Utara, Kerobokan, Denpasar Jl. Tukad Pakerisan No. 116 A, Panjer, Denpasar KAP. Drs. Ketut Budiartha Jl. Tegal Harum No. 11, Denpasar Timur KAP. Drs. Sri Marmo Djogosarkoro Jl. Gunung Muria Blok VE No.1 Monang-maning, Denpasar

8

KAP. Drs Tasnim Ali Widjanarko & Gedung Hiswana Migas Bali Lantai 1 Rekan (Cab) Jl. Kepundung No. 12 Denpasar

9

KAP. Drs Wayan Sunasdyana

Jl. Pura Demak I Gang Buntu, No. 89, Denpasar 10 KAP Rama Wendra (Cab) Grand Sudirman Blok B No. 10, Jl. Jend. Sudirman Denpasar Sumber: Directory of The Indonesian Institute of Certified Public Accountants (2012)

176


Tabel 2 Skor untuk Rentang Waktu Penyelesaian Audit No. 1. 2. 3. 4.

19 46 72 98

Rentang Waktu Penyelesaian Audit hari kerja – 45 hari kerja hari kerja – 71 hari kerja hari kerja – 97 hari kerja hari kerja – diatas 124 hari kerja

Skor 4 3 2 1

Sumber: Wicaksana (2010)

Tabel 3 Hasil Uji Realibilitas No. Variabel Cronbach Alpha 1 Pengalaman Kerja Auditor 0.948 2 Sistem Akuntansi (X2) 0.949 Sumber: data diolah

Keterangan Reliabel Reliabel

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual 55

N Normal Parametersa,b

Mean Std. Deviation

Most Extreme Differences

,0000000 ,67230390

Absolute

,097

Positive

,097

Negative

-,070

Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)

,722 ,674


Vol. 2, No.2, Agustus 2012 Jurnal Riset Akuntansi

JUARA

177

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients a

Collinearity Statistics Model 1

Tolerance ,916

VIF 1,092

Pelatihan

,914

1,094

Pengalaman Kerja

,757

1,322

Disiplin Kerja

,794

1,260

Gender

a. Dependent Variable: RWPA

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas Coefficients a Unstandardized Coefficients Model 1

(Constant)

B 1,404

Std. Error ,264

Gender

-,063

,050

Pelatihan

-,037

Pengalaman Kerja Disiplin Kerja

Standardized Coefficients Beta

t 5,311

Sig. ,000

-,166

-1,248

,218

,050

-,099

-,741

,462

-,009

,005

-,268

-1,832

,073

-,007

,006

-,179

-1,252

,216

a. Dependent Variable: ABSOLUT RESIDUAL

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi Model Summary

Model 1

R ,741a

R Square ,550

Adjusted R Square ,514

Std. Error of the Estimate ,69868

a. Predictors: (Constant), Disiplin Kerja, Pelatihan , Gender, Pengalaman Kerja

178

Empirisme Logis dalam Efficient Market Hypothesis dan Keterbatasannya

Tabel 8 Hasil Uji F ANOVA b

Model 1

Regression

Sum of Squares 29,791

df 4

Mean Square 7,448 ,488

Residual

24,408

50

Total

54,198

54

F 15,257

Sig. ,000a

a. Predictors: (Constant), Disiplin Kerja, Pelatihan , Gender, Pengalaman Kerja b. Dependent Variable: RWPA

Tabel 9 Hasil Uji t Coefficients a Unstandardized Coefficients Model 1

B -,653

Std. Error ,522

Gender

,046

,099

Pelatihan

,331

,099

Pengalaman Kerja

,031

Disiplin Kerja

,042

(Constant)

Standardized Coefficients Beta

t -1,252

Sig. ,216

,046

,464

,645

,331

3,331

,002

,010

,335

3,067

,003

,011

,397

3,729

,000

a. Dependent Variable: RWPA

LAMPIRAN Tabel 1 Statistik Deskriptif N Minimum Maximum

Variabel

Mean

Std. Deviation

Supervisi (X1)

82

15,40

56,51

39,592

11,566

Profesionalisme (X2)

82

20,87

68,64

49,371

14,012

Tingkat

82

6,00

23,46

17,032

4,875

82

3,00

11,61

8,638

2,579

pendidikan

(X3) Komunikasi

dalam

tim (X4) Vol. 2, No.2, Agustus 2012 Jurnal Riset Akuntansi

JUARA

179

Kinerja auditor (Y)

82

Valid N (listwise)

82

18,98

61,45

45,826

13,461

Sumber: Data Diolah

1

Model (Constant)

Tabel 2 Hasil Regresi Linear Berganda Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Std. B Error Beta -5,238 3,213

Sig. 0,107

Supervisi

0,242

0,081

0,208

3,002

0,004

Profesionalisme

0,503

0,066

0,524

7,595

0,000

Tingkat pendidikan

0,550

0,178

0,199

3,094

0,003

Komunikasi dalam tim

0,840

0,325

0,161

2,587

0,012

a

R

0,887

R2

0,788

Adjusted R2

0,776

F hitung

71,347

Signifikansi F

0,000a

Sumber: Data Diolah

180

T -1,630


EMPIRISME LOGIS DALAM EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS DAN KETERBATASANNYA

I Gusti Ketut Agung Ulupui6 Universitas Udayana Denpasar

ABSTRACT

This paper discusses the empirical study on the efficient market hypothesis (EMH), which is a main pillar in the neoclassical finance referred to Ross (2002). But the way empirical study contains many flaws. Among others, called Popper science is not merely works by drawing general conclusions by collecting concrete facts (induction) always justify a theory or a law of science with the facts that support (verification) but should focus on anomalous fact-finding efforts to the theory or the laws of science. And proven discovery, many anomalies occur as observed by Jones (1996). Instead Khun stated that the more anomalous in theory it should be replaced with other approaches such as the behavioral finance research Du Kai (2004) This discussion has not decided whether to be a revolution paradigm Khun view of EMH theory to behavioral finance. But keep in mind is the logical empiricist approach in the EMH should be placed in the proper context, in the sense that if this study need to observe the behavior of investors in the behavioral finance information can be integrated in the EMH. So it does not rule out the existence of other epistemologies that may be enriching the phenomenon under study.

Keyword: efficient market hypothesis, behavioral finance, epistemologies.

6Alamat


I.

PENDAHULUAN Tahapan atau langkah dalam memperoleh suatu pengetahuan menurut aliran positivisme logis dan empirisme logis menuntut adanya suatu siklus empiris. Positivisme logis dan empirisme logis memandang ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang bersifat terbuka terhadap verifikasi yang bertindak sebagai garis demarkasi antara pengetahuan (ilmiah) dan non-pengetahuan (non ilmiah). Ada dua prinsip dari ilmu pengetahuan menurut pandangan positivisme logis dan empirisme logis yaitu: (1) terbuka pada verifikasi, sehingga segala hal yang berhubungan dengan metafisik akan ditolak, karena

tidak dapat diverifikasi, (2) rasional; sehingga tidak berada di luar subjek, serta kegiatan-kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut pandangan ini haruslah memenuhi ”contex of justification” yang berdasarkan pada ciri-ciri ilmu pengetahuan instrinsic. Kontruksi rasional tersebut tercermin di dalam tahapan dalam siklus empiris. Tahapan-tahapan dalam siklus empiris: (1) observasi, (2) hukum universal; (3) teori; dan (4) hipotesa. Tulisan ini akan meninjau siklus empiris dari salah satu bidang teori dalam ilmu keuangan yaitu Efficient Market Hypothesis (EMH). Tulisan ini dimulai dengan apa yang dimaksud


JUARA

181

dengan pasar efisien (ontologi) dilanjutkan dengan epistemologi yang berisi pengujian terhadap pasar efisien berikutnya di sebutkan pandangan Popper dan Kuhn mengenai keterbatasan studi empiris dan terakhir mencoba menerapkan pandangan Popper dan Kuhn tersebut pada EMH. II. ONTOLOGI 2.1 Apakah yang dimaksud dengan Hipotesis Pasar Efisien. Secara umum, Beaver (1989) dalam Hartono (2000) menyatakan pasar efisien sebagai hubungan antara harga-harga sekuritas dengan informasi. Namun secara detail, terdapat beberapa pandangan yang mendefinisikan efisiensi pasar dalam beberapa macam definisi, misalnya efisiensi pasar berdasarkan nilai instrinsik sekuritas Jadi konsep pasar yang efisien disini adalah pasar yang nilai-nilai sekuritasnya tidak menyimpang dari nilai-nilai intrinsiknya. Perkembangan selanjutnya konsep efisiensi pasar lebih menjurus kepada aspek akurasi dari return ekspektasi investor (Fama, 1970), Fama (1970) mendefinisikan pasar yang efisien sebagai berikut: “Suatu pasar sekuritas dikatakan efisien jika harga-harga sekuritas mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia (a security market is efficient if security prices ”fully reflect” the information available).” Definisi ini menimbulkan banyak perdebatan. Misalnya Beaver (1989) menyatakan definisi ini tidak jelas, tidak operasional dan sirkular. Definisi oleh Fama hanya menunjukkan perubahan harga saja sudah cukup untuk mengatakan pasar sudah efisien. Beaver (1970) lebih mengarahkan kepada ketersediaan informasi. Pasar dikatakan efisien terhadap suatu informasi yang spesifik, jika harga yang terjadi setelah informasi diterima 182

oleh pelaku pasar sama dengan harga yang akan terjadi jika setiap orang mendapatkan informasi tersebut. Artimya, semua investor mempunyai pengharapan yang sama atau kepercayaan yang sama. Harga yang terjadi di pasar yang efisien ini disebut dengan full information price. Selanjutnya definisi pasar efisien menurut kecepatan pasar menyerap informasi tersebut (Jones, 1995). Suatu pasar yang efisien menurut Jones adalah pasar yang memiliki sekuritas dimana harga-harga sekuritasnya secara cepat dan penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia terhadap aktiva tersebut. III. EPISTEMOLOGI Epistemologi, atau teori pengetahuan, membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan yang didapat melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan. Metode inilah yang membedakan ilmu dengan buah pemikiran yang lainnya. Atau dengan perkataan lain, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menerapkan metode keilmuan. Karena ilmu merupakan sebahagian dari pengetahuan, yakni pengetahuan yang memiliki sifat-sifat tertentu, maka ilmu dapat juga disebut pengetahuan keilmuan. Untuk itu kita mempergunakan istilah ilmu untuk ilmu pengetahuan ( Suriasumantri, 1989). Salah satu metoda untuk memperoleh pengetahuan adalah dengan metoda empiris. Seorang penganut empirisme biasanya berpendirian bahwa kita dapat memperoleh pengetahuan berdasarkan pengalaman. Pengetahuan diperoleh dengan perantaraan indera kata seorang penganut empirisme. John Locke bapak empirisme Britania mengatakan bahwa pada waktu manusia dilahirkan akalnya merupakan sejenis buku catatan yang


kosong (tabula rasa) dan di dalam catatan-catatan itu dicatat pengalaman-pengalaman inderawi. Menurut Locke, seluruh sisa pegetahuan kita diperoleh dengan jalan menggunakan serta membandingkan ide-ide yang diperoleh dari penginderaan dan refleksi yang pertama-tama dan sederhana tersebut. (Kattsoff, 2004). Jadi epistemologi bisa disebut suatu metoda dengan cara bagaimana kita memperoleh pengetahuan. Ilmu haruslah sistematis dan berdasarkan metodologi ilmiah untuk mencari jawaban terhadap suatu masalah. Metoda ilmiah mengikuti prosedur-prosedur tertentu yang dipergunakan dalam usahanya memberi jawaban atas pertanyaanpertanyaan yang dihadapi seorang ilmuwan. Metoda ilmiah dimulai dengan melakukan pengamatan dan kemudian mengakhiri pengamatan itu. Dalam kajian ilmiah, jika data yang terkumpul belum mencukupi, maka diperlukan suatu penyelesaian yang memungkinkan, yang disebut hipotesa. Jadi hipotesa merupakan usulan penyelesaian berupa saransaran dan sebagai akibatnya harus dipandang bersifat sementara dan memerlukan verifikasi. Verifikasi ini dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung. Bahanbahan bukti yang memperkuat suatu hipotesa bisa berasal dari: (1) suatu keterangan yang diketahui harus cocok dengan hipotesa tersebut; (2) hipotesa itu harus meramalkan datadata yang dapat diamati, yang memang demikian keadaannya (Kattsoff, 2004). Jika data mensahihkan hipotesa, maka hipotesa dianggap benar dan menjadi teori. Kalau teori mencapai generalisasi yang umum, maka menjadi dalil. 3.1

Proposisi Efficient Markets Hyphotesis (EMH) Pasar menurut umum merupakan tempat pertemuan penjual dan pembeli dengan risiko ada untung ada

rugi. Pasar tidak hanya berupa pasar penjual barang-barang tetapi juga dikenal adanya pasar uang dan pasar modal. Pada pasar uang perusahaan dapat memperoleh kebutuhan dana yang bersifat jangka pendek sedangkan pada pasar modal perusahaan dapat memperoleh dana yang bersifat jangka panjang. Makalah ini mengartikan pasar sebagai pasar modal khususnya pasar modal atau pasar ekuitas. Pembeli di pasar modal disebut investor. Investor sebagai pembeli juga sangat memperhatikan nilai atau harga asset yang dimilikinya di pasar modal. Hal ini dapat mempengaruhi investor untuk melakukan transaksi atau tidak. Harapan seorang investor dalam bertransaksi di pasar modal adalah untuk menghasilkan dividend atau capital gain. Karena itu, harga yang terbentuk merupakan konsensus dari partisipan pasar mengenai nilai dari aktiva tersebut berdasarkan informasi yang tersedia. Keadaan ini menimbulkan suatu proposisi dalam ilmu keuangan, bahwa pasar bereaksi terhadap informasi yang tersedia di pasar. Proposisi ini dikenal dengan nama Efficient Markets Hypothesis (EMH). 3.2 Metodologi Pengujian Efisiensi Pasar Ide tentang pengujian pasar yang efisien dituangkan dalam suatu hipotesis yang disebut dengan Hipotesis pasar efisien atau efficient market hypothesis (EMH). Untuk mengetahui kebenaran dari hipotesis ini, maka perlu dilakukan pengujian empiris untuk masing-masing bentuk efisiensi pasar. Fama (1970) membagi pengujian atas efisiensi pasar sesuai dengan bentuk efisiensi pasarnya dalam tiga bentuk yaitu: Weak form test, yaitu seberapa kuat informasi masa lalu dapat memprediksi tingkat pengembalian (return) di masa yang akan dating. Semi-strong form yaitu menguji seberapa cepat harga


JUARA

183

sekuritas dapat merefleksikan informasi yang dipublikasikan. Strong test yaitu untuk menjawab pertanyaan apakah investor mempunyai informasi privat yang tidak terefleksikan pada harga sekuritas (Jogiyanto, 2003). Fama (1991) selanjutnya melakukan perubahan terhadap ketiga macam pengujian bentuk efisiensi pasar tersebut yaitu: 1) pengujian efisiensi pasar bentuk lemah diganti menjadi pengujian-pengujian terhadap pendugaan return (test for return predictability.) 2) Pengujian-pengujian efisiensi pasar bentuk setengah kuat diubah menjadi studi-studi peristiwa (event study). 3) Pengujian-pengujian efisiensi pasar bentuk kuat diusulkan menjadi pengujian-pengujian terhadap informasi privat (test for private information). Ketiga perubahan tersebut disajikan cara atau teknik yang dilakukan pada masing-masing pengujian di atas (Hartono, 2000): 1) Pengujian pendugaan return (test for return predictability) Ho: Pt = Pt-1 H1: Pt ≠ Pt-1 Sebelum tahun 1970-an, pengujian pasar bentuk lemah difokuskan pada prediksi akan harga saham berdasarkan harga masa lalu. Jika hipotesis benar berarti perubahan harga masa lalu tidak berhubungan dengan harga saham sekarang, sehingga tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga atau return dari sekuritas. Oleh karena itu, pengujian efisiensi pasar bentuk lemah melibatkan pertanyaan apakah informasi yang terkandung di hargaharga sekuritas masa lalu yang berurutan sudah secara penuh mencerminkan harga sekarang? Hipotesis untuk menguji bentuk lemah ini berhubungan dengan hipotesis langkah acak (random walk hypothesis). Jika harga-harga mengikuti pola langkah acak maka perubahan harga dari waktu ke waktu sifatnya adalah acak yang independent. Ini berarti bahwa 184

perubahan harga hari ini tidak ada hubungannya dengan perubahan harga kemarin atau hari-hari sebelumnya. Karena itu setelah tahun 1970, pengujian dari efisiensi pasar bentuk lemah tidak hanya difokuskan pada variable return atau harga masa lalu untuk memprediksi return atau harga masa depan, tetapi juga melibatkan variable-variabel yang lainnya misalnya suku bunga, dividend yield dan lainnya. Teknik pengujian dari efisiensi bentuk lemah ini dapat dilakukan melalui pengujian statistik atau pengujian dengan menggunakan aturan-aturan perdagangan teknis. Pengujian statistik adalah menguji hubungan antar variabel dengan menggunakan korelasi atau regresi linier atau run test. Sedangkan pengujian secara aturan perdagangan teknis adalah dengan melihat pola cyclical dari pergerakan harga-harga saham. Pola pergerakan pengujian ini dilakukan jika pasar tidak efisien bentuk lemah, yaitu dengan melihat pergerakan return dari waktu ke waktu. Hal ini akan berkaitan dengan kapan investor harus membeli dan kapan investor harus menjual sekuritasnya. 2) Studi Peristiwa Menurut Kritzman, 1994 event study mengukur hubungan antara suatu kejadian yang mempengaruhi saham dan return dari saham tersebut. Event study umumnya digunakan untuk menguji efficient market hypothesis. Event study dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi (information content) dari suatu pengumuman dan dapat juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Pengujian kandungan informasi dan pengujian efisiensi pasar bentuk setengah kuat merupakan pengujian yang berbeda. Pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi


dari suatu pengumuman. Jika pengumuman mengandung informasi maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukkan oleh perubahan harga dari suatu sekuritas yang bersangkutan yang dapat diukur dengan abnormal return. Artinya suatu pengumuman yang mengandung informasi akan memberikan abnormal return kepada pasar. Pengujian kandungan informasi hanya menguji reaksi dari pasar, tetapi tidak menguji seberapa cepat pasar itu bereaksi. Jika pengujian melibatkan kecepatan reaksi dari pasar untuk menyerap informasi yang diumumkan, maka pengujian ini merupakan pengujian efisiensi pasar secara informasi bentuk setengah kuat. Pasar dikatakan efisien bentuk setengah kuat jika investor bereaksi dengan cepat untuk menyerap abnormal return untuk menuju ke harga keseimbangan yang baru. Jika pasar lambat dalam menyerap abnormal return dengan lambat, maka pasar dikatakan tidak efisien bentuk setengah kuat. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana jika pengumuman suatu peristiwa tidak menimbulkan abnormal return? Ada yang menyimpulkan bahwa pasarnya efisien setengah kuat. Alasannya adalah investor tidak mendapatkan keuntungan luar biasa yang merugikan orang lain (fair game) (Hartono, 2003) atau bisa saja terjadi abnormal return namun abnormal return tersebut diserap dengan sangat cepat. Hal ini juga menimbulkan pertentangan, bagaimana mungkin pasar disebut efisien jika tidak terjadi abnormal return. Tidak ada abnormal return berarti investor tidak bereaksi, karena reaksi investor terhadap informasi yang baru ditunjukkan oleh abnormal return itu. 3). Pengujian Informasi Privat

Pengujian informasi privat merupakan pengujian pasar efisien bentuk kuat. Terdapat permasalahan dalam pengujian efisiensi pasar bentuk kuat. Permasalahannya adalah informasi privat yang akan diuji merupakan informasi yang tidak dapat diobservasi secara langsung. Oleh karena itu, pengujian ini harus dilakuakn secara tidak langsung dengan menggunakan proksi. Proksi yang digunakan adalah return yang diperoleh oleh corporate insider dan return yang diperoleh oleh portfolio reksadana. Alasannya adalah corporate insider dan reksa dana dianggap mempunyai informasi privat di dalam perdagangan sekuritas. Yang dimaksud corporate insider adalah pejabat perusahaan, manajemennya, direksinya atau pemegang saham mayoritas yang mempunyai informasi privat. Saffe (1974) dalam Hartono (2003) menunjukkan bahwa membeli suatu sekuritas yang banyak dibeli oleh insider dan menjual sekuritas yang banyak dijual oleh insider dapat menghasilkan abnormal return yang tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa insider tampaknya mempunyai informasi privat yang belum terefleksi di harga sekuritas. Finnerty (1976) menggunakan data populasi semua kegiatan transaksi yang dilakuka oleh insider selama bulan Januari 1969 sampai dengan Desember 1972. Jumlah sample yang digunakan adalah sebanyak 30.000 transaksi insider. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya abnormal return baik untuk transaksi pembelian atau penjualan sekuritas. Givoly dan Palmon (1985) melakukan pengujian dengan cara yang cerdik yaitu dengan mengkorelasikan kegiatan insider dengan informasi yang diumumkan setelahnya untuk mengetahui apakah insider menggunakan informasi tersebut dalam perdagangannya. Hasilnya menunjukkan ternyata tidak


JUARA

185

ada hubungan antara insider trading dengan pengumuman tersebut. Pengujian-pengujian yang dilakukan di atas, semata-mata berdasarkan observasi pada dunia yang nyata. Namun, metoda empirisme logis dengan melakukan observasi memiliki keterbatasan. IV. KETERBATASAN METODA PENGUJIAN SECARA EMPIRIS Keterbatasan Metoda Pengujian Secara Observasi (Empiris); Pertama observasi yang dilakukan dapat menimbulkan kesalahan pengukuran. Hal ini ditandai dengan perhatian yang tinggi terhadap masalah realibilitas dan validitas dalam ilmu-ilmu sosial. Ketika prosedur observasi dan teknologi pengukuran telah dapat diperbaiki, kesalahan pengukuran dapat diminimisasi tetapi hal itu tidak akan dapat dihilangkan seluruhnya. Kedua, keterbatasan yang timbul dari observasi sangat tergantung pada teori. Karl Raimund Popper (1902-1994) menawarkan suatu alternatif untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh empirisme logis yaitu dengan falsifikasi. Falsifikasi ini timbul karena ketidakpuasan Popper akan status keilmiahan suatu teori ditentukan oleh prinsip pembuktian teori lewat fakta-fakta (observasi). Karl Raimund Popper mengatakan ilmu pengetahuan tidak semata-mata hanya bekerja berdasarkan penarikan kesimpulan umum melalui pengumpulan fakta-fakta konkret (logika induksi) yang selalu membenarkan suatu teori atau hukum ilmu pengetahuan dengan mengumpulkan fakta-fakta yang mendukung (verifikasi) melainkan harus berfokus pada upaya-upayua menemukan fakta anomali yang dapat menggugurkan teori atau hukum ilmu pengetahuan tersebut. Jadi berdasarkan penganut aliran falsifikasi tidak ada suatu teori atau hukum ilmu pengetahuan yang benar secara mutlak. 186

Berbeda dengan Thomas Khun yang memiliki pandangan dan fikiran yang tidak sama dengan Popper, yang dimuat dalam salah satu bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution yang diterbitkan pada tahun 1962 oleh The Chicago University press. Menurut Khun ilmu pengetahuan berkembang dalam proses histories (dimensi sejarah). Ilmu pengetahuan yang berkembang menurut proses historis digambarkan sebagai berikut: Tahap pra-paradigma – Tahap Paradigma – Tahap Krisis – Tahap Revolusi. Khun berpendapat bahwa ilmu pengetahuan tersebut bukanlah bersifat tunggal (unified science) seperti yang dianut oleh aliran positivisme dan masih meninggalkan jejaknya pada Karl Raimund Popper melainkan bersifat jamak atau plural (plural sience). Menurut Thomas Khun, ilmuwan selalu bekerja di bawah satu payung paradigma yang memuat asumsi-asumsi umum yang bersifat teoritis, hukum-hukum ilmuwan tertentu dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya. Apabila suatu paradigma sudah tidak sanggup mempertahankan diri dari desakandesakan yang ditimbulkan oleh akumulasi fakta-fakta anomali akan mendorong lahirnya paradigma baru yang sama sekali lain dengan paradigma sebelumnya. Sehingga menurut Thomas Khun, ilmu pengetahuan berkembang sebagai patahan-patahan revolusioner dari suatu paradigma ke paradigma lainnya. 4.1 Anomali Pasar Tantangan Empiris Hipotesis Pasar Efisien Karl Raimund Popper mengatakan ilmu pengetahuan tidak semata-mata hanya bekerja berdasarkan penarikan kesimpulan umum melalui pengumpulan fakta-fakta konkret (logika induksi) yang selalu membenarkan suatu teori atau


hukum ilmu pengetahuan dengan mengumpulkan fakta-fakta yang mendukung (verifikasi) melainkan harus berfokus pada upaya-upaya menemukan fakta anomali yang dapat menggugurkan teori atau hukum ilmu pengetahuan tersebut. Jones (1996) mendefinisikan anomaly pasar sebagai teknik atau strategi yang tampaknya bertentangan dengan pasar efisien. Beberapa anomaly yang banyak mendapat perhatian adalah anomaly karena strategi PER rendah (low P/E ratio) dan anomaly efek ukuran perusahaan (size effect). Basu (1977) melakukan penelitian dengan membandingkan hasil dari grup dengan PER rendah dan PER tinggi selama 12 bulan setelah terjadi pembelian sekuritas. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sekuritas dengan PER rendah mengalahkan sekuritas dengan PER tinggi. Hal ini dikatakan anomaly karena informasi PER merupakan informasi yang tersedia luas dan sudah banyak digunakan oleh pasar dalam menilai suatu sekuritas. Jika banyak investor sudah menggunakan strategi ini seharusnya strategi ini akan menghasilkan abnormal return. Akan tetapi kenyataannya strategi ini tidak dapat menghasilkan abnormal return, sehingga dianggap suatu anomaly. Anomaly pasar juga terjadi pada perusahaan kecil. Banz (1981) menemukan bahwa perusahaan NYSE yang berukuran kecil memberikan return yang lebih besar dibandingkan dengan return perusahaanperusahaan besar. 4.2 Behavioral Finance Tantangan Teoritis bagi EMH Menurut Thomas Khun, ilmuwan selalu bekerja di bawah satu payung paradigma yang memuat asumsiasumsi umum yang bersifat teoritis, hukum-hukum ilmuwan tertentu dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya. Apabila suatu

paradigma sudah tidak sanggup mempertahankan diri dari desakandesakan yang ditimbulkan oleh akumulasi fakta-fakta anomali maka akan mendorong lahirnya paradigma baru yang sama sekali lain dengan paradigma sebelumnya. Akumulasi dari anomali-anomali disikapi sebagai suatu tantangan terhadap teori EMH, yang merupakan salah satu pilar dari keuangan neoklasik. Peneliti telah melihat begitu banyak terjadi anomali, dan sangat sedikit penjelasan yang meyakinkan yang diberikan oleh aliran keuangan neoklasik sehingga mereka membutuhkan beberapa perubahan untuk memperbaiki atau bahkan mengganti teori yang tradisional. Teori behavioral finance—finance dari sudut pandang sosial yang luas termasuk psikologi dan sosiologi, telah muncul untuk memberikan beberapa revisi terhadap teori tradisional, dan bahkan mempunyai kemampuan yang potensial untuk menggantikan teori neoklasik keuangan khususnya EMH (Du Kai, 2004). Kemungkinan ini dapat terjadi bila dilihat asumsi-asumsi dasar yang digunakan oleh EMH kurang kuat. Pertama adalah investor diasumsikan rasional dan karena itu menilai saham secara rasional. Kedua, jika ada investor yang tidak rasional, perdagangan yang terjadi diantara mereka bersifat random, karena itu tidak mempengaruhi harga. Ketiga, jika investor tidak rasional dalam caracara yang sama, mereka akan bertemu di pasar secara arbitrase sehingga akan mengurangi pengaruh mereka terhadap harga. Berbeda dengan EMH yang menganggap investor rasional menurut model ekonomi normatif, behavioral finance pertama menggunakan teori dan bukti psikologi sebagai fondasinya, kedua bukti psikologi menunjukkan bahwa manusia tidak akan terlalu jauh menyimpang dari perilaku rasional, penyimpangan terjadi lebih banyak pada cara-cara yang sama, sehingga mereka tidak


JUARA

187

akan dapat membatalkan satu sama lain. Ketiga, berbeda dengan teori pasar efisien, behavioral finance menyatakan bahwa arbitrage di dunia nyata sangat berisiko dan karena itu sifatnya sangat terbatas (Du Kai, 2004). Dengan demikian, perpindahan paradigma pada teori keuangan, ataukah teori keuangan tradisional ataupun neoklasik semestinya memasukkan pertimbangan perilaku untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberi interpretasi. Sehingga, meskipun EMH bersifat elegan dan hebat tetapi berbeda dengan behavioral finance ketika diterapkan untuk menginterpretasikan realitas keuangan. Meskipun terdapat beberapa keterbatasan EMH tetap merupakan tolok ukur yang penting bagi praktisi dan ahli ekonomi keuangan. Hal ini sesuai dengan pandangan Khun yang apabila dikutip adalah sebagai berikut: “Once it has achieved the status of paradigm, a scientific theory is declared invalid only if an alternate candidate is available to take its place. No process yet disclosed by the historical study of scientific development at all resembles the methological stereotype of falsification by direct comparison with nature.” (Du Kai, 2004) 5. PENUTUP Makalah ini membahas mengenai studi empiris pada efficient market hypothesis (EMH) yang merupakan pilar utama dalam keuangan neoklasik sebagaimana disebut Ross (2002). Namun dalam perjalanannya telaah empiris yang dilakukan mengandung banyak kelemahan. Antara lain disebut Popper ilmu pengetahuan tidak semata-mata hanya bekerja berdasarkan penarikan kesimpulan umum melalui pengumpulan faktafakta konkret (logika induksi) yang selalu membenarkan suatu teori atau hukum ilmu pengetahuan dengan mengumpulkan fakta-fakta yang 188

mendukung (verifikasi) melainkan harus berfokus pada upaya-upaya menemukan fakta anomali yang dapat menggugurkan teori atau hukum ilmu pengetahuan tersebut. Dan terbukti penemuan anomali-anomali ini banyak terjadi misalnya yang diamati oleh Jones (1996). Sebaliknya Khun menyatakan jika semakin banyak anomaly maka sebaiknya teori itu diganti dengan pendekatan lain misalnya dengan behavioral finance seperti penelitian Du Kai (2004). Pembahasan ini belum memutuskan apakah perlu terjadi revolusi paradigma seperti pandangan Khun dari teori EMH ke behavioral finance. Namun yang perlu diperhatikan adalah pendekatan empirisme logis dalam EMH perlu ditempatkan dalam konteks yang tepat, dalam arti jika memang penelitian ini perlu mengamati prilaku investor dalam memperoleh informasi maka behavioral finance dapat diintegrasikan dalam EMH. Sehingga tidak menyampingkan adanya epistemologi lain yang barangkali dapat memperkaya fenomena yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA Kai

Du. (2004). Efficient Markets Hypothesis and Behavioral Finance. JEL Classification: B00, B49, G14., hal.1-90

Kritzman P.M. (1994). About Event Studies, What Practitioners Need to Know. Financial Analyst Journal., hal 17-20 Hartono, J.H.M. (2003). Teori Portofolio dan Analisis Investasi. BPFE-UGM, Yogyakarta, Ed3. Verhaak & R. Haryono Imam. (1995). Filsafat Ilmu Pengetahuan. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.


Kattsoff.L.O. alih bahasa: Soejono Soemargono. (2004). Pengantar Filsafat. Tiara Wacana, Jogja.

Popper R. Karl. (1992). The Logic of Scientific Discovery. London and New York.

Khun S. Thomas.(1970). The Structure of Scintific Revolutions. International Encyclopedia of Unified Science. The University of Chicago Press, vol 1&2.


JUARA

189

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DISCLOSURE PADA KINERJA PERUSAHAAN PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA

I Komang Arthana7 Universitas Mahasaraswati Denpasar

ABSTRACT Corporate Governance (CG) is a way to ensure that management acts the best for the stakeholders’ interest. The research that links the application of corporate governance and corporate performance has been conducted by several researchers. The result of this research shows inconsistency. This research aims to examine the effect of corporate governance disclosure. This research uses company’s profitability ratio control variable, that is return on equity (ROE) and company size (size) by using the natural logarithm of total assets (total assets). This research uses the banking company with concentrated share ownership in Indonesia Stock Exchange in the period of 2004-2008 as a research sample. The results of the test indicate regression model has not faced classical assumption problem. The hypothesis testing shows the effect of the corporate governance (CG) to the market performance. ROE control variable and size has no effect on market performance as well as the market response and having positive assessment on Corporate Governance (CG) companies. This is probably beacuse CG is a necessity not just as compliance to the regulations. Management in general is interested in long-term benefits for the implementation of CG. Keywords: Corporate governance, ROE, Size, market performance. 7Alamat

I.


PENDAHULUAN Corporate governance (CG) merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan stakeholders. Pelaksanaan good corporate governance menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap hakhak pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Prinsipprinsip atau pedoman pelaksanaan corporate governance memuat adanya perlindungan tersebut. Corporate governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai

190

tambah (value added) untuk semua stakeholder. Indonesia mulai memberi respon pada permintaan pasar mengenai corporate governance dengan membentuk sebuah komite yang disebut dengan Komite Nasional tentang Kebijakan Corporate governance (KNKCG) yang dibentuk pada Tahun 1999 berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIN/08/1999. Komite ini kemudian menerbitkan pedoman corporate governance bagi perusahaan di Indonesia pada tahun 2001. Pengadopsian pedoman tersebut bersifat sukarela, kecuali beberapa bagian yang diwajibkan oleh badan

Pengaruh Corporate Governance Disclosure pada Kinerja Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia

berwenang seperti Bapepam dan Bursa Efek Indonesia. Corporate governance tidak hanya menarik dari sisi penerapannya. Pengungkapan corporate governance juga menjadi aspek penting karena bentuk pengungkapan yang dilakukan perusahaan diyakini akan mempengaruhi kinerja pasar perusahaan. Salah satu prinsip corporate governance yaitu transparansi menghendaki agar perusahaan melakukan keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Stakeholder theory menyatakan bahwa manajemen perusahaan diharapkan melakukan aktivitas-aktivitas yang diharapkan para stakeholder dan melaporkan aktivitas-aktivitas tersebut kepada mereka. Teori ini berpandangan bahwa akuntabilitas organisasional tidak hanya terbatas pada kinerja ekonomi atau keuangan saja sehingga perusahaan perlu melakukan pengungkapan tentang corporate governance dan informasi lainnya melebihi dari yang diharuskan (mandatory) oleh badan yang berwenang. Penelitian mengenai praktik pengungkapan corporate governance telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Collett dan Hrasky (2005) dalam Sharma dan Singh (2009) meneliti pengungkapan informasi corporate governance antar perusahaan dan ketertarikan untuk mencari dana di pasar modal baik melalui penerbitan saham maupun utang. Hasil penelitiannya menunjukkan hanya 29 perusahaan Australia yang melakukan pengungkapan corporate governance dan memiliki variasi yang berbeda antar perusahaan. Sharma dan Singh (2009) meneliti praktik pengungkapan corporate governance pada empat jenis perusahaan industri di India yaitu software, tekstil, gula, dan kertas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

tidak ada perbedaan signifikan tingkat pengungkapan corporate governance pada keempat jenis industri. Penelitian yang menghubungkan pengungkapan corporate governance dengan kinerja perusahaan juga dilakukan oleh beberapa peneliti. Fong dan Shek (2009) meneliti pengaruh pengungkapan corporate governance pada kinerja perusahaan pengembang properti di Cina dan Hongkong yang dikendalikan keluarga. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengungkapan corporate governance berpengaruh positif pada kinerja perusahaan. Kusumawati dan Riyanto (2005) menemukan bahwa pengungkapan corporate governance berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini ingin meneliti kembali pengaruh pengungkapan corporate governance pada kinerja pasar perusahaan. Penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memiliki saham terkonsentrasi. Perusahaan perbankan dipilih karena memiliki regulasi yang lebih ketat sehingga penerapan corporate governance cenderung lebih intensif. Perbankan juga merupakan perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik yang tinggi sehingga lebih banyak informasi yang harus diungkapkan. II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 2.1 Teori Keagenan (Agency Theory) Teori yang terkait dengan corporate governance adalah agency theory. Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Dalam hubungan keagenan (agency relationship) terdapat suatu kontrak satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama


JUARA

191

prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Untuk itu manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upayanya kepada pemegang saham. Karena unit analisis dalam teori keagenan adalah kontrak yang melandasi hubungan antara prinsipal dan agen, maka fokus dari teori ini adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan antara prinsipal dan agen. Untuk memotivasi agen maka prinsipal merancang suatu kontrak agar dapat mengakomodasi kepentingan pihakpihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. 2.2 Stakeholder Theory Teori lain berusaha menjelaskan dan menganalisis corporate governance. Masing-masing teori menjelaskan corporate governance berdasar perspektif yang berbeda. Dapat dikatakan pula stakeholder theory sebagai teori pendukung dari agency theory. Stakeholder teory menurut Friedman dan Miles dalam Kiroyan (2006) menyebutkan definisi stakeholder yang saat ini diterima secara luas adalah kelompok atau orang perorangan yang berdampak terhadap atau dapat terkena dampak pencapaian tujuan organisasi. Teori Keagenan (Agency theory) muncul dari disiplin keuangan dan keuangan sedangkan Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Teory) muncul dari perspektif yang berorientasi pada aspek sosial (Warsono,2009). Penganut stakeholder theory berpandangan bahwa perusahaan bukan merupakan kumpulan berbagai aset yang dimiliki oleh pemegang saham perusahaan yang bersangkutan, melainkan suatu kumpulan hubungan antara 192

perusahaan dengan pemangku kepentingan internal (pemilik, karyawan, dan para menajer) serta pemangku kepentingan eksternal yang sama pentingnya, yaitu para pelanggan, pemasok, pasaing, dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya, yang terikat dalam pengaturan formal maupun tidak formal. Ada jaringan kepentingan yang saling terkait menciptakan nilai tambah bagi perusahaan yang tidak akan didapatkannya sendiri. Selain itu, teori ini menganggap bahwa akuntabilitas organisasional tidak hanya terbatas pada kinerja ekonomi atau keuangan saja sehingga perusahaan perlu melakukan pengungkapan tentang corporate governance dan informasi lainnya melebihi dari yang diharuskan (mandatory) oleh badan yang berwenang. Pengungkapan corporate governance juga menjadi aspek penting karena bentuk pengungkapan yang dilakukan perusahaan diyakini akan mempengaruhi kinerja pasar perusahaan. Salah satu prinsip corporate governance yaitu transparansi menghendaki agar perusahaan melakukan keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Stakeholder theory menyatakan bahwa manajemen perusahaan diharapkan melakukan aktivitas-aktivitas yang diharapkan para stakeholder, dan melaporkan aktivitas-aktivitas tersebut kepada mereka. Teori ini berpandangan bahwa akuntabilitas organisasional tidak hanya terbatas pada kinerja ekonomi atau keuangan saja sehingga perusahaan perlu melakukan pengungkapan tentang corporate governance dan informasi lainnya melebihi dari yang diharuskan (mandatory) oleh badan yang berwenang.


Penelitian yang menghubungkan pengungkapan corporate governance dengan kinerja dan nilai perusahaan juga dilakukan oleh beberapa peneliti. Fong dan Shek (2009) meneliti pengaruh pengungkapan corporate governance pada kinerja perusahaan pengembang properti di Cina dan Hongkong yang dikendalikan keluarga. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengungkapan corporate governance berpengaruh positif pada kinerja perusahaan. Kusumawati dan Riyanto (2005) menemukan bahwa pengungkapan corporate governance berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya maka hipotesis yang dikembangkan adalah corporate governance disclosure berpengaruh positif pada kinerja pasar III. METODE PENELITIAN 3.1 Sampel Penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2004-2008. Pemilihan sampel penelitian didasarkan pada metoda nonprobability sampling tepatnya metoda purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan/kriteria tertentu (Sugiyono, 2008). Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Perusahaan sampel menerbitkan annual report selama perioda pengamatan. 2) Perusahaan sampel adalah perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi. Kepemilikan terkonsentrasi diidentifikasi dengan melihat adanya persentase kepemilikan saham 50 persen atau lebih. Hal ini mengacu pada PSAK 4 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi, PSAK 7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa,

PSAK 22 tentang Akuntansi Penggabungan Usaha, dan PSAK 38 tentang Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sipengendali (SAK:2009). Ini berarti bahwa pemegang saham dikatakan memiliki kendali apabila memiliki saham 50 persen atau lebih. 3.2 Definisi Operasional Variabel 1) Corporate governance disclosure Variabel independen penelitian ini adalah corporate governance. Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan sendiri yang merupakan perpaduan indikator dari KNKCG, FCGI, dan penelitian yang dilakukan oleh Khomsiyah (2005), Kusumawati dan Riyanto (2005), serta Kusumawati (2005). Indeks pengungkapan corporate governance dalam penelitian ini diukur dengan 90 item pengungkapan (lampiran 2). Pemberian skor dilakukan secara dikotomi, diberi skor 1 bila diungkapkan dan skor 0 bila tidak diungkapkan. Selanjutnya dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Indeks corporate governance kemudian dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

ICG

J





Xij

Nij

.......... ......( 1 )

Keterangan: ICGj: Indeks pengungkapan corporate governance perusahaan j Nj: jumlah item pengungkapan perusahaan j, nj = 90 Xij: dummy variable: 1 = jika item i diungkapkan; 0 = jika item i tidak diungkapkan 2) Kinerja Pasar Kinerja pasar pada penelitian ini diukur dengan rasio price to book value (PBV). Rasio ini mengukur nilai yang diberikan pasar


JUARA

193

keuangan kepada manajemen dan organisasi sebagai perusahaan yang terus bertumbuh. Rasio PBV merupakan perbandingan antara harga saham dengan nilai buku ekuitas (Aggarwal et al.,, 1992 dan Wirawati, 2008). 3) Tingkat Profitabilitas Perusahaan Profitabilitas perusahaan merupakan tingkat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Profitabilitas merupakan tingkat keuntungan bersih yang berhasil diperoleh perusahaan dalam menjalankan operasinya. Rasio profitabilitas perusahaan dalam penelitian ditinjau dari return on equity (ROE). Return on equity (ROE) adalah perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri disatu pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut dilain pihak atau dengan kata lain profitabilitas modal sendiri adalah kemampuan suatu perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja didalamnyua untuk menghasilkan keuntungan (Riyanto, 2002:44). 4) Ukuran perusahaan Pengaruh ukuran perusahaan terhadap corporate governance diukur dengan menggunakan total aktiva. Perusahaan besar dapat memiliki masalah keagenan yang lebih besar (karena lebih sulit untuk dimonitor) sehingga membutuhkan corporate governance yang lebih baik. Dengan demikian, penelitian ini memasukkan variabel ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan total aktiva sebagai proksi untuk mengukur variabel ukuran perusahaan, karena nilai total aktiva yang dapat disajikan secara historis dianggap lebih stabil dan lebih dapat mencerminkan ukuran perusahaan. Nilai total aktiva dalam penelitian ini dengan

194

menggunakan satuan jutaan (000.000) Rupiah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. yang didahului dengan pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Persamaan Regresi Berganda dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut: Y = α+b0 + b1 CGD + b2ROE + b3 Size+ e..............................................(2) Keterangan: Y = Kinerja Pasar b0 = Konstanta b1, b2, b3 = Koefisien Regresi e = Variabel Pengganggu CGD = corporate governance disclosure ROE = return on equity Size = Ukuran Perusahaan IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 64 pengamatan perusahaan perbankan selama periode 2004-2008. Jumlah sampel untuk masing-masing tahun berbeda-beda yaitu pada Tahun 2006 dan 2008 masing-masing sebanyak 13 perusahaan, Tahun 2004 sebanyak 12 perusahaan, Tahun 2005 sebanyak 11 perusahaan sedangkan Tahun 2007 sebanyak 15 perusahaan. Tabel 1 (Lampiran) menunjukkan secara ratarata jumlah perusahaan yang persentase kepemilikannya terkonsentrasi meningkat pada Tahun 2007 dan mengalami penurunan pada Tahun 2008. Tabel 2 (Lampiran) menunjukkan bahwa nilai adjusted R2 adalah 0,251. Ini berarti bahwa varian dari variabel bebas yaitu corporate governance disclosur mampu menjelaskan varian variabel terikat (kinerja pasar) sebesar 25,10 persen, sedangkan sisanya sebesar 74,90 persen dijelaskan oleh


variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Pada Tabel 4 (Lampiran) dapat diketahui Variabel bebas corporate governance disclosure berpengaruh terhadap kinerja pasar dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Ini berarti hipotesis yang diajukan didukung dalam penelitian ini. Variabel kontrol profitabilitas dengan menggunakan ROE menunjukkan tidak berpengaruh pada kinerja pasar dengan tingkat signifikansi 0,920>0,05. Begitu halnya dengan melihat ukuran perusahaan menunjukkan tidak adanya pengaruh dengan tingkat signifikansi 0,715 > 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan corporate governance berpengaruh terhadap kinerja pasar perusahaan. Ini dibuktikan dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,00. Hasil tersebut konsisten hasil penelitian sebelumnya Klapper dan Love (2002) dalam Herawaty (2007), Collett dan Hrasky (2005) dalam Sharma dan Singh (2009) Fong dan Shek (2009) Kusumawati dan Riyanto (2005). Hubungan corporate governance dengan Kinerja pasar memiliki hubungan endogenity yang artinya perusahaan memiliki nilai pasar yang tinggi memiliki kecenderungan untuk menerapkan corporate governance dengan baik (Black et al, 2003). Kompleksnya kegiatan di dunia bank menyebabkan semakin tinggi pula resiko dan tantangan. Oleh karena itu penerapan corporate governance sangat diperlukan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Implementasi corporate governance diharapkan dapat menambah dan memaksimalkan kinerja perusahaan yang salah satunya nilai pasar perusahaan. Harapan yang ingin dicapai nantinya berkontribusi dengan meningkatnya nilai harga saham di pasar saham. Meningkatnya harga saham mendorong ketertarikan investor untuk menanam investasinya. Aktualisasi corporate governance

mendorong peningkatan kualitas layanan mencapai service leader, serta pengembangan bisnis di berbagai segmen dan perluasan jaringan pelayanan. V. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 5.1 Simpulan Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, landasan teori, hipotesis dan hasil pengujian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Corporate Governance Disclosure berpengaruh pada kinerja perusahaan perbankan yang diproksikan dengan PBV. Hal ini berarti pasar memberikan penilaian pada Corporate Governance Disclosure perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 90 item pengungkapan yang diproksikan dengan indikator dari KNKCG, FCGI, Khomsiyah (2005), Fong dan Shek (2009) dapat mempengaruhi kinerja pasar perusahaan. Profitabilitas (ROE) dan ukuran perusahaan (size) yang digunakan sebagai variabel kontrol tidak berpengaruh pada kinerja pasar. Ini berarti pasar tidak memberikan penilaian pada ROE dan size. Studi ini mendukung studi sebelumnya. 5.2 Keterbatasan dan Saran Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yang apabila diatasi pada penelitian selanjutnya akan dapat memperbaiki hasil penelitian. Beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam kaitannya dengan keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Pemilihan sampel dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahan perbankan dengan kepemilikan terkonsentrasi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan jenis industri yang berbeda dan memperpanjang periode pengamatan. Tujuan menggunakan jenis perusahaan yang berbeda dengan maksud apakah penelitian sejenis dengan obyek yang berbeda dapat


JUARA

195

2)

3)

digeneralisasi. Periode pengamatan diperpanjang dengan periode waktu di masa yang akan datang dengan harapan apakah ada perbedaan pengaruh dengan waktu jangka panjang. Item-item pengungkapan dalam variabel ini menggunakan 90 indikator pengungkapan dalam penelitian ini mengacu pada indikator dari KNKCG, FCGI, Khomsiyah (2005), Fong dan Shek (2009). Penelitian selanjutnya dapat memperbaharui dan menambah item pengungkapan dengan berbagai sumber yang ada. Penambahan pengungkapan pada umumya mengalami perubahan dan penambahan setiap waktunya. Begitu halnya dalam penggunaan variabel kontrol seperti ukuran perusahaan (Size) dalam penelitian selanjutnya bisa menggunakan ukuran perusahaan yang lain seperti total penjualan dan kapitalisasi pasar.

DAFTAR PUSTAKA Aggarwal, Raj, Takato Hiraki, dan Ramesh P. Rao. 1992. Price/Book Value Ratios and Equity Return on the Tokyo Stock Exhange: Empirical Evidence of an Anomalous Regularity. The Financial Review. Vol. 27, No. 4, pp. 589-605. Bai, C., Liu, Q., Lu, J., Song, dan Zhang (2002) Corporate governance and firm valuations in China. Working paper. Bartholomeusz S and Tanewski G A (2006), “The Relationship Between Family Firms and Corporate governance”, Journal of Small Business Management, Vol. 44, No. 2, pp. 245-267. Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Edisi 1. Yogyakarta: BPFE UGM. 196

Black, B.S., Jang, H., & Kim, W (2003) Does Corporate governance affect firm value? Evidancd from Korea, Diambil dari http://papers .ssrn.com. Braun M and Sharma A (2007), “Should the CEO also be the Chair of the Board?An Empirical Examination of Family-Controlled Public Firms”, Family Business Review, Vol. 20, No. 2, pp. 111126. Berle, Adolph dan Means, Gardiner (1932). The Modern Corporation and Private Property. MacMillan, New York, N.Y. Claeesens. S & Fan, J.P.H (2003) Corporate governance in Asia: A survey Internasional Review of Finance. Collet, Peter and S. Hrasky. (2005). Voluntary Disclosure of Corporate Governance Practices by Listed Australian Companie’s. Corporate Governance. Vol. 13, No. 2: 188196. Colgan, P. Mc. 2001. Agency Theory and Corporate governance: A Review of the Literature from a UK Perspective. Working Paper. Darmawati, Khomsyiah dan Rika Gelar R, (2005), “Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan”, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Yogyakarta, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Vol 8, No. 1, Januari 2005. Eisenhardt, K.M (1989) Agency Theory: An assessment and review. Academy of Management Review. Fong, S. C. C. and W. W. Y. Shek (2009). “Corporate governance Disclosure and Company Performance of Hong Kong-Based and China-Based Family-Controlled


Property Development Companies, The IUP Journal of Corporate governance, Vol. VIII, Nos. 3 & 4, 2009 Forum for Corporate governance in Indonesia (2001). “ Tata Kelola Perusahaan” Seri Tata kelola Perusahaan, Jilid I Edisi ke 3 Jakarta. Gunarsih, T (2002). Strutur corporate governance governance dan kinerja perusahaan: struktur kepemilikan dan strategi diversifikasi terhadap kinerja perusahaa, Disretasi tidak dipublikasi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ghozali, Imam. 2006. Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Herawaty, Vinola. Peran Praktek Corporate Governance Sebagai Moderating Variable dari Pengaruh Earnings Management Terhadap Nilai Perusahaan, Jurnal Akuntansi. Universitas Trisakti. 2007.

Johnson S, Boone P, Breach A and Friedman E (1998), “Corporate governance in the Asian Financial Crisis 1997-98”, available at http://www.worldbank.org/ html/ prddr/trans/janfeb00/phs2627.htm Khomsiyah. 2005. Analisis Hubungan Struktur dan Indeks Corporate governance dengan Kualitas Pengungkapan. Disertasi doktor tidak publikasi, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Komite Nasional Kebijakan Corporate governance (KNKCG). 2001. Pedoman Good Corporate governance: Ref. 4. 0. Kusumawati, D.N. 2007. “Profitability and Corporate governance Disclosure: An Indonesian Study”. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol. 10, No. 2: 131-146. Klapper, L., F & Love, (2002). Corporate governance, investor protection, and performance in emerging markets, World Bank Policy Research, Http:/econ worldbank.org

Ho S M (2003), “Corporate governance in Hong Kong: Key Problems and Prospects”, Centre for Accounting Disclosure and Corporate governance, School of Accountancy, The Chinese University of Hong Kong. Jensen, M. C., and Meckling, W. H. (1976). “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure”, Journal of Financial Economics, 3: 305360. Jogiyanto H.M, Prof., Dr, MBA., Ak (2007). “Metodelogi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman”. BPFEYogyakarta

dan Riyanto B. 2005. Corporate Governance dan Kinerja: Analisis Pengaruh Compliance Reporting dan Struktur Dewan terhadap Kinerja. Simposium Nasional Akuntansi VIII. La

Porta, Rafael; Lopez-de-Silanes, Florencio; Shleifer, Andrei (1998). “Corporate Ownership Around the World.”Journal of Finance. Vol. 54, No. 2: 471-517.

Mitton, T.2002. A Cross-firm analysis of the impact of corporate governance on the East Asian Financial crisis. Journal of Financial Economics.


JUARA

197

Monks., R. A. G & Minow, N (1995). Corporate governance, Blackwell Business Nuryaman, 2008. Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme Corporate governance terhadap Manajemen Laba. Makalah Disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak: 23-24 Juli. OECD Principles of governance, 1999.

Sharma, R., and Singh, F. (2009). Voluntary Corporate Governance Disclosure: A Study of Selected Companies in India, The ICFAI University Journal of Corporate Governance, Vol. VIII, No. 3 & 4, pp. 91-108. Solomon, J., & Solomon, A (2004). Corporate governance and accountability. England: John Wiley & Sons, LTd.

Corporate

Sugiyono. 2008. Metoda Penelitian Bisnis. Bandung: CV Alfabeta.

Oman, C., P (2001) Corporate governance and national development, Technical Paper No. 180, OECD Developmnent Centre.

Surya, Indra dan Ivan Yustiavanda. 2006. Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha, Jakarta: Prenada Media Group.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1995. Bahan Penyuluhan Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional. Riyanto Bambang. 2002. Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan.Yogyakarta: BPFE Schulze W S, Lubatkin M H, Dino R N and Buchholtz, A K (2001), “Agency Relationships in Family Firms: Theory and Evidence”, Organization Science. Vol. 12, No. 2, pp. 99-116. Sekaran, Uma (2007), Research Methods For Business: Metodelogi Penelitian Untuk Bisnis, Selemba Empat , Jakarta Shleifer, A & Vishny, RW. (1997). A. Survey Of Corporate governance. The Journal of Finance Siregar, Baldric. 2007. Pengaruh Pemisahan Hak Kontrol dan Hak Aliran Kas terhadap Dividen. Disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar: 26-28 Juli.

198

Standar Akuntansi, 2009. Standar Akuntansi.2009 Per 1 Juli 2009, Jakarta , Ikatan Akuntansi Indonesia, Selaemba Empat Tsipouri, L. & Xanthakis, M (2004). Can corporate governance bee rated? Ideas Based on the Greek experience. Corporate governance. Wirawati, Ni Gusti Putu. 2008. Pengaruh Faktor Fundamental Perusahaan terhadap Price to Book Value dalam Penilaian Saham di Bursa Efek Jakarta dalam Kondisi Krisis Moneter. Buletin Studi Ekonomi. Vol. 13, No. 1. pp. 90-99. Wolk, H. L & Tearney, M.G (1997). Accounting Theory: A. Conceptual and Instituional Approach, Fourth Edition, Ohio: South-Western College Publishing. Xu, Xiaonian dan Yan Wang. 1997. Ownership Structure, Corporate governance, and Corporate Performance (The Case of Chinese Stock Companies). http://ssrn.com/abstract=45303. (Accessed December 2009).


Yuniasih, Ni Wayan. 2010. Pengaruh Modal Intelektual Pada Kinerja Pasar Perusahaan Sektor Keuangan Di Bursa Efek Indonesia, Tesis Program Magister Akuntansi.

Governance Concept and Model: Preserving True Organization Welfare”. Center For Good Corporate Governance Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

Warsono Sony, Amalia Fitri, Kartika Dian Rahajeng.2009.“Corporate

LAMPIRAN

Tabel 1 Indikator Pengungkapan Corporate Governance NO. KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Ref.

Shareholders Hak-hak pemegang saham Rapat Umum Pemegang Saham Akuntabilitas pemegang saham Perjanjian dan sistem remunerasi dewan Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham Perlakuan terhadap pemegang saham minoritas Dewan Komisaris Fungsi Dewan Komisaris Komposisi dewan komisaris Kesesuaian dengan peraturan atau pedoman Rapat dewan komisaris Informasi tentang dewan komisaris Bisnis lain yang berhubungan dengan dewan komisaris dan/atau direksi dan perusahaan Kemampuan dan integritas anggota dewan komisaris Perjanjian dan besarnya remunerasi dewan komisaris Mekanisme dan kriteria evaluasi kinerja anggota dewan komisaris Keberadaan dewan komisaris dalam komite Pertanggungjawaban dewan komisaris Independensi dewan komisaris Proses pemilihan dan pengangkatan dewan komisaris Nama-nama dewan komisaris Kepemilikan saham oleh anggota dewan komisaris Daftar riwayat hidup anggota dewan komisaris Kehadiran komisaris dalam rapat Dewan Direksi Peran direksi Komposisi direksi Kesesuaian dengan peraturan atau pedoman

KNKCG KNKCG KNKCG KNKCG KNKCG Khomsiyah KNKCG KNKCG KNKCG KNKCG KNKCG KNKCG/FCGI KNKCG KNKCG KNKCG KNKCG KNKCG Khomsiyah FCGI FCGI FCGI FCGI FCGI KNKCG KNKCG KNKCG


JUARA

199

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

43 44 45

Kemampuan dan integritas anggota dewan direksi Rapat dewan direksi Pengendalian Internal Peranan direksi dalam kebijakan akuntansi Register Pertanggungjawaban dewan direksi Nama-nama dewan direksi Kepemilikan saham oleh anggota dewan direksi Daftar riwayat hidup anggota dewan direksi Mekanisme dan kriteria evaluasi kinerja anggota dewan direksi Pedoman tentang cross-directorship Proses pemilihan dan pengangkatan direksi Perjanjian dan besarnya remunerasi dewan direksi Kehadiran direksi dalam rapat Independensi dewan komisaris Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan Sistem Audit Eksternal Auditor Prosedur penunjukkan eskternal auditor Besarnya fee audit dan nonaudit

46

Pernyataan auditor independen

47

Opini audit atas laporan keuangan

48

Laporan mengenai ketidakpastian material yang dihadapi perusahaan Keberadaan komite audit Nama-nama anggota komite audit Prosedur pemilihan komite audit Peran komite audit Keberadaan komite fungsional lainnya Peran komite fungsional lainnya Jadwal rapat komite audit Sekretaris Perusahaan Fungsi Sekretaris Perusahaan Kualifikasi sekretaris perusahaan Tanggung jawab Peran sekretaris perusahaan dalam pengungkapan Stakeholders Hak-hak stakeholders Partisipasi stakeholder dalam pemantauan manajemen Jumlah karyawan Besarnya gaji dan bonus yang diterima karyawan Prosedur rekruitment karyawan Jaminan atas lingkungan kerja yang kondusif (kesehatan dan keselamatan kerja) Pedoman etika dan perilaku kerja Perjanjian dengan mitra bisnis

37 38 39 40 41 42

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 200

KNKCG KNKCG KNKCG KNKCG KNKCG KNKCG FCGI FCGI FCGI FCGI FCGI FCGI FCGI FCGI Khomsiyah

KNKCG KNKCG Fong dan Shek, 2009 Fong dan Shek, 2009 Fong dan Shek, 2009 Fong dan Shek, 2009 KNKCG Khomsiyah KNKCG KNKCG KNKCG KNKCG KNKCG KNKCG KNKCG KNKCG KNKCG KNKCG KNKCG KNKCG KNKCG KNKCG KNKCG KNKCG KNKCG


68

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

86 87 88 89 90

Tanggungjawab atas kualitas produk dan jasa yang dihasilkan serta dampak negatif terhadap dan keselamatan pengguna Pengungkapan informasi internal Pemberian donasi Etika bisnis dan pernyataan antikorupsi Penyediaan kesempatan kerja Pengungkapan (Transparansi) Waktu dan keakuratan pengungkapan Pengungkapan informasi material untuk pembuatan keputusan Kesesuaian pengungkapan dengan aturan Pengungkapan tentang sesitivitas harga Pengungkapan risiko bisnis Pengungkapan transaksi benturan kepentingan Penyampaian Laporan Keuangan Sarana penyebaran informasi Klaim atas aset dan kekayaan dan kasus-kasus di pengadilan Transaksi antarpihak yang berhubungan Sistem manajemen risiko Tujuan dan strategi bisnis Kepemilikan silang saham perusahaan dan jaminan hutang bersilang Penerapan Corporate Governance Struktur organisasi Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan Pemegang saham pengendali Hasil penilaian penerapan GCG yang dilaporkan dalam RUPS tahunan Kejadian luar biasa yang telah dialami perusahaan dan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan

KNKCG

KNKCG KNKCG KNKCG KNKCG KNKCG KNKCG KNKCG KNKCG FCGI FCGI Khomsiyah Khomsiyah FCGI FCGI FCGI FCGI FCGI

KNKCG KNKCG KNKCG KNKCG KNKCG

Tabel 2 Koefisien determinasi Std. Error Mode R Adjusted of the l R Square R Square Estimate 1 ,536(a) ,287 ,251 1,16433 a Predictors: (Constant), SIZE, ROE, CGDI b Dependent Variable: PBV


JUARA

201

Tabel 3 Hasil Uji Statistik F ANOVA(b) Mode l 1

Sum of Mean Squares df Square F Regression 32,737 3 10,912 Residual 81,340 60 1,356 Total 114,077 63 a Predictors: (Constant), SIZE, ROE, CGDI b Dependent Variable: PBV

Sig. 8,049 ,000(a)

Tabel 4 Hasil Uji Statistik t Coefficients(a)

Mode l

1

202

Unstandardized Coefficients Std. B Error (Constan t) CGDI ROE SIZE

-3,089

1,166

6,538 -,188 -6,94E010 a Dependent Variable: PBV

1,566 1,877 ,000

Standardize d Coefficients

t

Sig.

Beta

Tolerance

VIF

-2,649

,010

,564 -,012

4,175 -,100

,000 ,920

-,047

-,367

,715


KEBIJAKAN EDITORIAL Jurnal Riset Akuntansi (JUARA) adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar yang bertujuan untuk mempublikasikan informasi hasil penelitian akuntansi. Lingkup penelitian akuntansi yang dimuat dalam JUARA meliputi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi sektor publik, auditing, sistem informasi, pasar modal, dan perpajakan. Redaksi menerima artikel hasil penelitian akuntansi dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Penulis harus menyatakan bahwa artikel belum pernah dipublikasikan atau tidak dalam proses penyuntingan di jurnal berkala lain. Penentuan artikel yang dimuat dalam JUARA akan dilakukan oleh mitra bestari (reviewer) JUARA menggunakan sistem blind review. Mitra bestari bertanggung jawab untuk menelaah artikel yang masuk serta menyampaikan hasil evaluasi kepada penulis artikel. Artikel dikirimkan ke Sekretariat Redaksi JUARA dengan alamat: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar, Bali - Indonesia Telp. (0361) 262725, Fax. 0361 (262725) Email: [email protected]

1

PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL RISET AKUNTANSI (JUARA) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Berikut ini merupakan pedoman penulisan artikel dalam JUARA untuk menjadi pertimbangan bagi penulis. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam artikel terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut: 1. Halaman muka (cover) Bagian ini memuat judul dan nama penulis (ditulis lengkap tanpa gelar), dan institusi asal penulis. 2. Abstrak a. Abstrak disajikan di awal teks dan merupakan ringkasan penelitian yang berisi permasalahan, tujuan, metode, hasil, dan pembahasan hasil penelitian. b. Bagi naskah berbahasa Indonesia, abstrak sebaiknya dibuat dalam bahasa Inggris. Bagi naskah berbahasa Inggris, abstrak dibuat dalam bahasa Indonesia. Abstrak ditulis menggunakan huruf miring (italic). c. Abstrak ditulis dengan panjang sekitar 150 s/d 400 kata serta memuat sedikitnya empat keywords (kata kunci) untuk memudahkan penyusunan indeks artikel. 3. Batang tubuh Batang tubuh memuat I. Pendahuluan (latar belakang dan masalah), II. Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis, III. Metode Penelitian (metode seleksi dan pengumpulan data, pengukuran dan definisi operasional variabel, dan metode analisis data), IV. Hasil dan Pembahasan, V. Simpulan, Keterbatasan Penelitian, dan Saran. 4. Daftar pustaka dan lampiran Daftar pustaka memuat sumber-sumber yang dikutip dalam penulisan artikel. Lampiran memuat tabel, gambar, dan instrumen yang digunakan. Tabel dan gambar sebaiknya disajikan pada halaman terpisah dari badan tulisan (umumnya di bagian akhir naskah). Penulisan cukup menyebutkan pada bagian di dalam teks tempat pencantuman tabel atau gambar. Setiap tabel dan gambar diberikan nomor urut, judul yang sesuai, dan sumber kutipan. Format Penulisan 1. Naskah merupakan hasil penelitian dalam bidang akuntansi. 2. Naskah belum pernah dipublikasikan atau tidak dalam proses penyuntingan di jurnal/media berkala lain. 3. Naskah dapat ditulis menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. 4. Naskah diketik dengan MS Word, pada kertas ukuran A4, menggunakan spasi ganda, ukuran font 11, huruf Bookman Old Style, dengan batas margin atas, bawah, kanan, dan kiri adalah 1 inchi. 5. Panjang naskah yang diserahkan adalah 16-25 halaman (termasuk daftar pustaka dan lampiran). Semua halaman termasuk daftar pustaka, lampiran (tabel dan gambar) harus diberi nomor urut halaman. 6. Penulisan Judul, Sub Judul, dan Anak Sub Judul a. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diketik rata tengah, serta tebal. b. Sub judul diketik rata kiri dan semua diketik tebal tanpa diakhiri dengan titik. Semua kata menggunakan huruf kapital. Penulisan sub judul menggunakan angka romawi I, II, III, IV, dan V. c. Anak Sub Judul diketik rata kiri dan semua kata diawali huruf kapital tanpa diakhiri dengan titik. Penulisan anak sub judul menggunakan angka Arab dan seterusnya.

2

7.

Kutipan dalam teks sebaiknya ditulis diantara kurung buka dan kurung tutup yang menyebutkan nama akhir penulis, tahun, dan nomor halaman (jika dipandang perlu). Contoh: a. Satu sumber kutipan dengan satu penulis (Jensen, 1976). Jika disertai nomor halaman (Jensen, 1976:840) atau (Jensen, 1976:840-842). b. Satu sumber kutipan dengan dua penulis (Jensen dan Meckling, 1976). c. Satu sumber kutipan dengan lebih dari dua penulis (Dewi dkk., 2005 atau Hotstede et al., 2000). d. Dua sumber kutipan dengan penulis yang berbeda (David, 2005; Dina, 2006). e. Dua sumber kutipan dengan penulis yang sama (Brownell, 1981, 1983). Jika tahun publikasi sama (Brownell, 1982a, 1982b). f. Sumber kutipan berasal dari pekerjaan suatu institusi sebaiknya menyebutkan akronim institusi yang bersangkutan, misalnya (IAI, 2007).

8.

Setiap artikel harus ditulis memuat daftar pustaka (hanya yang menjadi sumber kutipan) dengan ketentuan penulisan sebagai berikut: a. Disusun alphabetis sesuai dengan nama akhir/keluarga (tanpa gelar akademik), baik untuk penulis asing maupun penulis Indonesia. b. Susunan setiap referensi: nama penulis, tahun publikasi, judul buku teks atau judul jurnal, tempat terbit : nama penerbit. Contoh: Hartono, Jogiyanto. 2000. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta:BPFE. Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta:Salemba Empat. Hartono, Jogiyanto dan Bambang Riyanto. 1997. The Effect of Asymetrical Information and Risk Attitude on Incentive Scheme: A Contigency Approach. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol 12 No. 1 : 1-12. Andayani, Wuryan. 2010. Analisis Empiris Pergantian Kantor Akuntan Publik Setelah Ada Kewajiban Rotasi Audit. Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto:13-15 Oktober 2010. Albanese. 2009. Fairer Compensation for Travellers. Diunduh tanggal 30 Januari 2009. http://www.minister.gov.au

9.

Naskah dapat diserahkan langsung atau dikirimkan ke sekretariat redaksi dalam bentuk hard copy (dua eksemplar) dan soft copy (dalam flashdisk/CD) atau attachment file(s) melalui email. 10. Mencantumkan CV dan alamat korespondensi (disajikan dalam halaman terpisah). 11. Naskah dikirimkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum bulan penerbitan (Februari dan Agustus) ke alamat redaksi Jurnal Riset Akuntansi (JUARA) di bawah ini: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar, Bali - Indonesia Telp. (0361) 262725, Fax. 0361 (262725) Email: [email protected]

3

Nama Jurnal

: JUARA (Jurnal Riset Akuntansi)

Dewan Redaksi: Penanggung Jawab : Gede Gama Pemimpin Editor

: Putu Kepramareni

Dewan Editor

: Ni Wayan Rustiarini I Gede Cahyadi Putra

Mitra Bestari

:

1. Made Sudarma (Univ.Brawijaya) 2. Khomsiyah (Univ.Trisakti) 3. I Wayan Suarthana (Univ.Udayana) 4. I Putu Sugiartha Sanjaya (Univ. Atmajaya) 5. Ali Djamuri (Univ. Brawijaya) Penerbitan : diterbitkan secara berkala 2 kali setahun (Februari dan Agustus)

4

Corporate Social Responsibility Disclosure : Kajian Berdasarkan Kinerja Ekonomi Dan Kinerja Lingkungan. 109

Recommend Documents