CMP9. tahun 2013 TERSUKSES. untuk REDD+: Nurmasripatin, Yetti Rusli dan Kirsfianti Ginoga

KEMENTERIAN KEHUTANAN

COP19/CMP9 tahun 2013 TERSUKSES

untuk REDD+:

Nurmasripatin, Yetti Rusli dan Kirsfianti Ginoga

Daftar Isi

Persidangan COP 19 / CMP 9.................3 1.1 Struktur Persidangan COP19/CMP9 ..................... 6 1.2 Kehutanan Dalam Agenda COP19/CMP9............ 20 1.3 Jalannya Persidangan Agenda Kehutanan............... 22 1.4 Keputusan yang Dihasilkan.................................... 24 1.5 Tindaklanjut.......................................................... 25

COP19/CMP9

Pertemuan Terkait................................27

untuk REDD+:

2.1 REDD+ Partnership............................................. 27

Citius, Altius, Fortius

2.2 Parallel Event (Indonesia Pavillion)......................... 28 2.3 High Level Event on the Land Sector and Forest..... 29 2.4 Side Even SBSTA-IPCC...................................... 29

Penutup..................................................30

tahun 2013 TERSUKSES

Editor: Deden Jaenudin, SSi, MSi ISBN: 978-602-7672-47-5

Pustaka................................................................ 31 2

COP 19 / CMP 9 Tahun 2013

| tersukses untuk REDD+ |

Citius|Altius|F ortius

Persidangan 1 COP 19 / CMP 9 WitamPaństwa w Warszawie COP/CMP merupakan pertemuan tahunan Para Pihak United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC dan Conferences of the Parties serving as meeting of parties to the Protokol Kyoto (CMP). COP/CMP adalah otoritas pengambilan keputusan tertinggi di bawah UNFCCC dan Protokol Kyoto.

Ucapan selamat datang, WitamPaństwa w Warszawie, menyambut kedatangan para peserta Konferensi Perubahan Iklim di tahun 2013. COP19/CMP 9 tahun 2013 yang diselenggarakan pada tanggal 11-22 November 2013 di Stadium Nasional, Warsaw, Polandia. Persidangan COP 19 / CMP 9

3

Ada lima agenda pada konferensi ini yaitu (i) Konferensi ke-19 dari UNFCCC, (ii) Konferensi ke-9 untuk Kyoto Protokol (CMP 9), dan tiga agenda dibawah UNFCCC yaitu (iii) Subsidiary body for scientific and Technological Advice (SBSTA) ke 19, (iv) Subsidiary Body for Implementation (SBI) ke-19, dan (v) Bagian ke-3 dan sesi ke-2 Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action (ADP2.3). Konferensi ini telah melakukan beberapa persidangan terkait pendanaan, mitigasi, adaptasi dan teknologi, serta progres ADP untuk mengembangkan kesepakatan, instrumen legal yang dapat diterapkan untuk semua pada 2015 dan berlaku tidak lebih dari 2020. Pada acara pembukaan yang ditandai dengan beberapa sambutan, dimulai dengan sambutan Presiden COP18/CMP8, tahun lalu di Doha, Abdullah bin Hamad Al-Attiyah, dilanjutkan dengan sambutan Presiden COP19 yang juga menjadi Presiden CMP9, yaitu Menteri Lingkungan Polandia, Marcin Korolec. Sambutan dari eksekutif sekretaris UNFCCC, Christiana Figueres, ucapan selamat datang dari walikota Warsaw Hanna Gronkiewicz-Waltz, dan terakhir presentasi hasil assessment IPCC tentang Kesimpulan IPCC Working Group I Fifth Assessment Report, AR4, SREX and SRRENoleh ketua IPCC, Dr. Rajendra Pachauri. Dalam sambutannya, presiden COP 19 menyatakan bahwa konferensi adalah realitas negosiasi perubahan iklim, untuk merapatkan barisan dan bertindak bersama-sama. Iklim adalah isu global, masalah dan peluang global. Kita semua dihadapkan pada ancaman iklim yang mengubah lanskap, dan memaksa keluar dari kebiasaan rutin, contohnya adalah topan yang sangat kuat yang melanda Filipina, mengklaim ribuan nyawa, meninggalkan ratusan ribu orang mengungsi dari rumah mereka, sebuah tragedi kemanusiaan yang besar. Satu negara atau bahkan kelompok manusia tidak dapat membuat perbedaan. Tapi dengan bertindak bersama-sama dan bersatu kita dapat melakukan perubahan. Tidak seorangpun mengharapkan semua berkontribusi pada tingkat yang sama, untuk esok yang lebih baik, selalu ada sesuatu yang masing-masing pihak dapat membawa ke meja negosiasi. Masing-masing memiliki kekuatan yang unik dan dapat menawarkan salah satu bahan dari obat penyembuh planet kita. 4




Diharapkan ada konsensus dari Warsawa melalui proses yang transparan dan inklusif untuk menciptakan kondisi dalam peletakan pondasi yang kuat untuk kesepakatan baru, dengan bantuan kita semua, kita bahkan bisa berharap untuk mengatasi salah satu masalah yang paling menantang bagi kemanusiaan, seperti perubahan iklim. Sementara Sekretaris eksekutif, mengingatkan tingginya kandungan CO 2 dalam setiap nafas kita, dan dampak menyeramkan dari badai topan Haiyan yang melanda Filipina, Vietnam dan Asia Tenggara. Memang terdapat ketidakseimbangan kehidupan generasi dulu dan mendatang. Ketimpangan ini dapat diperbaiki melalui tiga hal, kesiapan dunia, aksi mendukung perubahan iklim, bukan hanya karena alasan lingkungan tapi juga keamanan energi, ekonomi dan perbaikan tata kelola, serta kesepakatan universal baru untuk perubahan iklim yang sudah dalam jangkauan. Pemerintah dapat membuat momentum untuk berubah dan menyambut sukses di tahun 2015. Karena itu peluang Warsaw ini harus dicapai, asal fokus, usaha maksimum, full time, dan mengeluarkan hasil yang positif. COP 19/CMP 9 diharapkan dapat menghasilkan beberapa hasil kunci seperti kejelasan pendanaan yang menjamin bahwa dunia bergerak kearah low carbon development, mekanisme untuk meningkatkan daya lenting masyarakat akibat perubahan iklim. Mekanisme efektif menuju ambisi pre-2020 dan mengembangkan kejelasan elemen kesepakatan untuk menajamkan agenda iklim, ekonomi dan pembangunan post-2020. Nasional stadium menambah inspirasi dengan moto olimpiade citius, altius, fortius atau faster, higher, stronger, menuju kesamaan sosial, dan keberlanjutan ekonomi masa depan yang diinginkan dan diperlukan. Bukti nyata perubahan iklim dijelaskan oleh ketua IPCC berdasarkan riset dan observasi yang diramu dalam kesimpulan hasil Working Group I untuk Fifth Assessment Report. Dalam paparannya, ditekankan kembali bahwa sejak 1971-2010, atmosfer dan bagian atas permukaan laut (0-700 m) lebih panas, dan permukaan laut global meningkat 19 cm dari tahun1901-2010. Penyebabnya adalah karena peningkatan konsentrasi CO2, CH4, dan N2O akibat emisi pembakaran fosil fuel dan perubahan tutupan lahan. Paparan ketua IPCC ini ditutup dengan mensitir kalimat dari Mahatma Gandhi yaitu masyarakat berbudaya mempunyai pilihan untuk memperbaiki dan menyeimbangkan distorsi sistemik sebelum semuanya menjadi fatal. Persidangan COP 19 / CMP 9

5

1.1

Struktur Persidangan COP19/CMP9

Persidangan COP 19/CMP 9 dibagi menjadi lima agenda yaitu: (i) Subsidiary Body for Scientific and Technological Advise (SBSTA), (ii) Subsidiary Body for Implementation (SBI), (iii) Conference of the parties to the Convention (COP), (iv) Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto protocol (CMP), dan (v) Add Hoc Working Group on Durban Platform for Enhanced Actions (ADP). Struktur persidangan secara umum dapat dilihat pada Gambar1.

6




Gambar 1. Struktur Persidangan COP 19/CMP 9, 2013 (Sitorus, 2013)

1.1.1 Pembahasan COP19/CMP9 Hasil keputusan COP19 ada 29 item, seperti terlihat pada Tabel 1. Mulai dari adopsi aturan dan prosedur, agenda, pemilihan dan pengangkatan anggota biro COP 19/CMP 9, sampai ucapan penghargaan kepada Polandia dan masyarakat kota Warsaw. Berdasarkan kesepakatan, disampaikan bahwa COP20/CMP10 akan dilaksanakan di Peru, sementara Pre-COP akan dilaksanakan di Venezuela. Untuk COP21/CMP11, WEOG telah menyampaikan kesepakatan pelaksanaan di Perancis. Untuk COP22/CMP12 berdasarkan rotasi akan diselenggarakan di Afrika. Hasil keputusan COP 19 dapat dilihat pada Tabel 1. Persidangan COP 19 / CMP 9

7

Tabel 1. Hasil Keputusan COP 19 1. Further advancing the Durban Platform 2. Warsaw Intenational Warsaw International Mechanism for Loss and Damage associatediated with climate change impacts 3. Report of the Green Climate Fund to the Conference of the Parties and guidance to Green Climate Fund 4. Arrangements between the Conference of the Parties and the Green Climate Fund 5. Work programme on long-term finance (LTF) 6. Report of the Global Environment Facility to the Conference of the Parties and guidance to the Global Environment Facility 7. Report of the Standing Committee on Finance to the Conference of the Parties 8. Fifth review of the financial mechanism 9. Work programme on results-based finance to progress the full implementation of theactivities referred to in decision 1/CP.16, paragraph 70 10. Coordination of support for the implementation of activities in relation to mitigation actions in the forest sector by developing countries, including institutional arrangements 11. Modalities for national forest monitoring systems 12. The timing and the frequency of presentations of the summary of information on how all the safeguards referred to in decision 1/CP.16, appendix I, are being addressed and respected 13. Guidelines and procedures for the technical assessment of submissions from Parties on proposed forest reference emission levels and/or forest reference levels 14. Modalities for measuring, reporting and verifying 15. Addressing the drivers of deforestation and forest degradation 16. Work of the Adaptation Committee 17. Nairobi Work Programme on impacts, vulnerability and adaptation to climate change 18. National adaptation plans 19. Work of the Consultative Group of Experts on National Communications from Parties not included in Annex I to the Convention 20. Composition, modalities and procedures of the team of technical experts under international consultation and analysis 21. General guidelines for domestic measurement, reporting and verification of domestically supported nationally appropriate mitigation actions by developing country Parties 22. Sixth national communications from Parties included in Annex I to the Convention 23. Work programme on the revision of the guidelines for the review of biennial reports and national communications, including national inventory reviews, for developed country Parties 24. Revision of the UNFCCC reporting guidelines on annual inventories for Parties included in Annex I to the Convention 25. Modalities and procedures of the Climate Technology Centre and Network and its Advisory Board 26. Budget performance for the biennium 2012–2013 27. Programme budget for the biennium 2014–2015 28. Dates and venues of future sessions 29. Expression of gratitude to the people of Poland and the people of the city of Warsaw

8




Untuk keputusan tentang Long Term Finance (LTF) 2014-2020 tidak dalam bentuk kuantitatif, tapi dengan meminta negara maju untuk mempertahankan keberlanjutan mobilisasi dana publik dari nilai yang diberikan pada periode fast-start finance. Dana untuk adaptasi disalurkan melalui Green Climate Fund. Empat kegiatan utama LTF, yaitu (i) Submisi dari negara maju dua tahun sekali selama 2014-2020 mengenai strategi dan pendekatan termasuk informasi mengenai pathways dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif, (ii) Meminta Standing Committee Financing mengkaji definisi pendanaan perubahan iklim, (iii) Pembahasan LTF melaksanakan workshop dalam kerangka 2014-20, dan (iv) High level ministerial dialogue on climate finance setiap dua tahun sekali mulai tahun 2014. Standing Committee Keuangan adalah badan yang memantu COP untuk memastikan koherensi dan koordinasi untuk mempertimbangkan pendekatan kebijakan yang berbeda-beda (berbasis pasar dan bukan pasar) dan meningkatkan koordinasi dengan SBI. Sampai saat ini Board Green Climate Fund sudah mengesahkan 14 wilayah kerja termasuk REDD+ implementation, SFM dalam konteks mitigasi dan adaptasi, dan sustainable land use dalam konteks mitigasi dan adaptasi, dalam waktu yang telah ditentukan. Mechanisme Internasional Warsawa untuk kehilangan dan kerusakan (loss dan damage) merupakan mekanisme internasional yang mengatur kelembagaan termasuk fungsi dan modalitas untuk kehilangan dan kerusakan sebagai dampak perubahan iklim untuk negaranegara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, mekanisme ini meningkatkan pengetahuan dan pemahaman manajemen risiko yang komprehensif untuk mengatasi kerugian dan kerusakan sebagai efek buruk dari iklim, dengan memfasilitasi dan mempromosikan: 1. Pengatasan kesenjangan pemahaman dan keahlian dalam pendekatan kehilangan dan kerusakan akibat perubahan iklim, 2. Memperkuat dialog, koordinasi, koherensi dan sinergi antar pemangku kepentingan terkait dengan proses dan inisiatif untuk mempromosikan kerjasama dan kolaborasi di semua tingkatan, 3. Meningkatkan tindakan dan dukungan, termasuk keuangan, teknologi dan kapasitas, untuk mengatasi kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim, termasuk peristiwa ekstrim.

1.1.2 Agenda Pembahasan CMP 9 Agenda pembahasan di bawah CMP 9 dapat dilihat pada Tabel 2. CMP menerima laporan dari Sekretariat UNFCCC mengenai kemajuan ratifikasi Doha Amendment to the KP. Joint high-level segment dibuka Selasa, 18 November 2013 sore. Penyampaian national statements dilaksanakan pada Rabu dan Kamis, 20-21 November 2013. HLS berlanjut hingga Jumat, 22 November 2013. Berdasarkan Dec.1/CP.18, Presiden CMP 9 menyelenggarakan Insession High-Level Ministerial Dialogue on Climate Finance untuk membahas perkembangan dalam mobilisasi longterm finance dan upaya yang telah dilakukan negara maju. Persidangan COP 19 / CMP 9

9

Tabel 2. Hasil Keputusan CMP 9 No.

Agenda Pembahasan CMP 9

1.

Report of the Adaptation Fund Board

2.

Second review of the Adaptation Fund

3.

Guidance relating to the clean development mechanism

4.

Review of the modalities and procedures for the clean development mechanism

5.

Guidance on the implementation of Article 6 of the Kyoto Protocol

6.

Guidance for reporting information on activities under Article 3, paragraphs 3 and 4, of the Kyoto Protocol

7.

Modalities for expediting the establishment of eligibility for Parties included in Annex I to the Convention with commitments for the second commitment period whose eligibility has not yet been established

8.

Compliance Committee

9.

Supplementary information incorporated in sixth national communications submitted in accordance with Article 7, paragraph 2, of the Kyoto Protocol

10.

Programme budget for the biennium 2014-2015

1.1.3 Agenda Pembahasan SABSTA 39 SBSTA39 dibuka oleh Chair SBSTA, Richard Muyungi, pada Senin, 11 November 2013. Untuk beberapa agenda yang tidak dapat diselesaikan dalam SBSTA39 akan dilanjutkan dalam SBSTA40 atau SBSTA41. Workshop dan even dilaksanakan sebelum SBSTA39 sebagai pre-session maupun selama SBSTA sebagai in-session. Hasil status SBSTA 39 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Status Hasil SBSTA 39 SBSTA agenda item

Status

1

Opening of the session

2

Organizational matters

2(a)

Adoption of the agenda

Agenda adopted as amended (12 (e))

2(b)

Organization of the work of the session

Organization of work agreed

3

Nairobi work programme on impacts, vulnerability and adaptation to climate change

Conclusions adopted as presented and decision adopted by the COP as presented FCCC/SBSTA/2013/L.34 and Add.1

4

Report of the Adaptation Committee

Decision adopted by the COP as presentedFCCC/SB/2013/L.2

10


Session opened



SBSTA agenda item

Status

5

Methodological guidance for activities relating to reducing emissions from deforestation and forest degradation and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries

Conclusions adopted as presented and draft decisions forwarded to the COP as presented FCCC/SBSTA/2013/L.33 and Add.1 and Add.2

6

Coordination of support for the implementation of activities in relation to mitigation actions in the forest sector by developing countries, including institutional arrangements

Conclusions adopted as presented FCCC/ SB/2013/L.5

7

Development and transfer of technologies and implementation of the Technology Mechanism

7(a)

Joint annual report of the Technology Executive Committee and the Climate Technology Centre and Network

The SBSTA Chair informed the President of the COP and CMP that the SBSTA was unable to reach agreement on its consideraiton of the joint annual report of the TEC and CTCN.

7(b)

Report on modalities and procedures of the Climate Technology Centre and Network and its Advisory Board

Conclusions adopted as presented and decision adopted by the COP as presented FCCC/SB/2013/L.3 and Add.1

7(c)

Third synthesis report on technology needs identified by Parties not included in Annex I to the Convention

Conclusions adopted as presented FCCC/ SBSTA/2013/L.27

8

Research and systematic observation


9

Impact of the implementation of response measures

9(a)

Forum and work programme

9(b)

Matters relating to Article 2, paragraph 3, of the Kyoto Protocol

SBSTA agreed to continue consultations on how to take up this matter at its next session

Persidangan COP 19 / CMP 9

11

SBSTA agenda item

Status

10

Issues relating to agriculture


11

Methodological issues under the Convention

11(a)

Work programme on the revision of the guidelines for the review of biennial reports and national communications, including national inventory reviews, for developed country Parties

Conclusions adopted as presented and decision adopted by the COP as presented FCCC/SBSTA/2013/L32 and Add.1

11(b)

General guidelines for domestic measurement, reporting and verification of domestically supported, nationally appropriate mitigation actions by developing country Parties

Conclusions adopted as presented and decision adopted by the COP as presented FCCC/SBSTA/2013/L.28

11(c)

Revision of the UNFCCC reporting guidelines on annual inventories for Parties included in Annex I to the Convention

Conclusions adopted as presented and decision adopted by the COP as presented FCCC/SBSTA/2013/L.29 FCC/SBSTA/2013/L.29/Add.1

11(d)

Greenhouse gas data interface


11(e)

Annual report on the technical review of greenhouse gas inventories from Parties included in Annex I to the Convention

SBSTA took note of the report

11(f)

Emissions from fuel used for international aviation and maritime transport


12

Methodological issues under the Kyoto Protocol

12(a)

Implications of the implementation of decisions 2/ CMP.7 to 4/CMP.7 and 1/CMP.8 on the previous decisions on methodological issues related to the Kyoto Protocol, including those relating to Articles 5, 7 and 8 of the Kyoto Protocol

12(b)

Land use, land-use change and forestry under Article 3, paragraphs 3 and 4, of the Kyoto Protocol and under the clean development mechanism

12





SBSTA agenda item

Status

12(c)

Implications of the establishment of new hydrochlorofluorocarbon-22 (HCFC-22) facilities seeking to obtain certified emission reductions for the destruction of hydrofluorocarbon-23 (HFC-23)

Conclusions adopted as presented and CMP conclusion adopted by the CMP as presented FCCC/SBSTA/2013/L.24 and Add.1

12(d)

Annual report on the technical review of greenhouse gas inventories and other information reported by Parties included in Annex I to the Convention that are also Parties to the Kyoto Protocol under Article 7, paragraph 1, of the Kyoto Protocol

SBSTA took note of the report

12 (e)

Clarification of the text in section G (Article 3, paragraph 7 ter) of the Doha Amendment to the Kyoto Protocol, in particular the information to be used to determine the “average annual emissions for the first three years of the preceding commitment period”

Conclusions adopted as presented and elements of a draft decision forwarded to the CMP for finalization as presented FCCC/SBSTA/2013/L.31

13

Market and non-market mechanisms under the Convention

13(a)

Framework for various approaches

13(b)

Non-market-based approaches

Sub-items 13(a)-(c) will be taken up at SBSTA 40.

13(c)

New market-based mechanism

14

The 2013–2015 review

Conclusions adopted as presented FCCC/ SB/2013/L.1

15

Work programme on clarification of quantified economy-wide emission reduction targets of developed country Parties

Conclusions adopted as presented and COP conclusion adopted by the COP as presented FCCC/SBSTA/2013/L.30 and Add.1

16

Other matters

This item is closed.

17

Report on the session

Draft report adopted as presented FCCC/ SBSTA/2013/L.21


13

In-session workshops dan even lain terkait SBSTA yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut: 11 November, 13.15-14.45 Briefing outcomes dari workshops on the new market-based mechanism (NMM), framework for various approaches (FVA), dan non-market approaches (NMA) 12 November, 10.00-13.00 Workshop status terkini scientific knowledge tentang bagaimana meningkatkan adaptasi pertanian terhadap dampak perubahan iklim sekaligus promosi pengembangan pedesaan, sustainable development, produk sistem pertanian, dan ketahanan pengan di semua negara, terutama negara berkembang 12 November, 13.15-14.45 SBSTA-IPCC Special Even tentang Working Group I Kontribusi Terhadap IPCC Assessment Report 5, “Climate Change 2013: The Physical Science Basis” 13 November, 13.15-14.45 SBSTA-IPCC special event tentang wetlands supplement dan KP suplement Tuesday, 12 November 15.00-18.00 Forum tentang impact dari implementasi response measures: workshop tentang Cooperation on Response Strategies 12 November, 15.00-18.00,13 November, 15.00-18.00 Second Meeting of The Structured Expert Dialogue 12 November 18.00-19.00 Technical Briefing On LULUCF Reporting Under The Convention and The Kyoto Protocol in The Context of The Work Programme on Clarification of Qerts of Developed Country Parties 13 November, 13.15-14.45 Technology Executive Committee (TEC): Responding to Developing Countries’ Needs for Technologies 13 November, 18.30-20.00 Dialogue with The Systematic Observation Community on Activities Relevant to The Convention 21 November 13.15-14.45 The Climate Technology Centre and Network (CTCN): enhancing the development and transfers of technologies 14




1.1.4 Agenda Persidangan di Bawah SBI 39 SBI39 dibuka oleh Chair SBI, Tomasz Chruszczow pada Senin, 11 November 2013, dan disampaikan provisional agenda yang disiapkan oleh Sekretariat UNFCCC bersama dengan Co Chair SBI untuk dapat diadopsi. SBI 38 tidak berjalan karena agenda yang diusulkan tidak dapat diadopsi. Oleh karena itu, sebagian agenda SBI38 akan dibahas dalam SBI39 dengan memperhatikan agenda COP dan CMP. Status report on consideration of agenda items at SBI 39 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Status Hasil SBI 39 SBI agenda item

Status

1

Opening of the session

Session opened

2

Organizational matters

Organizational matters presented

2(a)

Adoption of the agenda

Agenda adopted with item 4b held in abeyance

2(b)

Organization of the work of the session

Organization of work agreed

2(c)

Election of officers other than the Chair

Officers elected: Mr. IlhomjonRajabov (Tajikistan) as Vice-Chair of the SBI Ms. Mabafokeng F. Mahahabisa (Lesotho) as Rapporteur of the SBI

2(d)

Election of replacement officers

n/a

3

National communications and greenhouse gas inventory data from Parties included in Annex I to the Convention

3(a)

Sixth national communications from Parties included in Annex I to the Convention

Conslusions adopted as presented and draft decisions forwarded to COP/CMP as presented. FCCC/SBI/2013/L.7 FCCC/SBI/2013/L.7/Add.1 FCCC/SBI/2013/L.7/Add.2 Secretariat contact: Ms. RutaBubniene

3(b)

Report on national greenhouse gas inventory data from Parties included in Annex I to the Convention for the period 1990-2011

SBI took note of the report

3(c)

Annual compilation and accounting report for Annex B Parties under the Kyoto Protocol for 2013

Draft conclusions forwarded to CMP as presented FCCC/SBI/2013/L.3 Secretariat contact: Mr. Jean-François Halleux

4

National communications from Parties not included in Annex I to the Convention


15

SBI agenda item

Status

4(a)

Work of the Consultative Group of Experts on National Communications from Parties not included in Annex I to the Convention

Draft conclusions adopted as presented and draft COP decision and conclusion forwarded as presented FCCC/SBI/2013/L.24 FCCC/SBI/3013/L.24/Add.1 FCCC/SBI/2013/L.24/Add.2 Secretariat contact: Mr. Jigme

4(b)

Information contained in national communications from Parties not included in Annex I to the Convention

Item held in abeyance

4(c)

Provision of financial and technical support

Conslusions adopted as presented FCCC/SBI/2013/L.5 Secretariat contact: Mr. Jigme

5

Nationally appropriate mitigation actions by developing country Parties

5(a)

Composition, modalities and procedures of the team of technical experts under international consultations and analysis

Draft COP decision forwarded as presented FCCC/SBI/2013/L.23 Secretariat contact: Mr. Jigme

5(b)

Work programme to further the understanding of the diversity of nationally appropriate mitigation actions

Conslusions adopted as presented FCCC/SBI/2013/L.8 Secretariat contact: Mr. Claudio Forner

6

Coordination of support for the implementation of activities in relation to mitigation actions in the forest sector by developing countries, including institutional arrangements

Item further consulted upon jointly by the SBI and SBSTA Chairs - Update on negotiations Conclusions adopted as presented FCCC/SB/2013/L.5 Secretariat contact: Ms. Jenny Wong

7

Matters relating to the mechanisms under the Kyoto Protocol

7(a)

Review of the modalities and procedures of the clean development mechanism

Conclusions adopted as presented FCCC/SBI/2013/L.9 Secretariat contact: Mr. Motoharu Yamazaki,

7(b)

Review of the joint implementation guidelines

Conclusions adopted as presented FCCC/SBI/2013/L.11 Secretariat contact: Mr. Conor Barry,

7(c)

Modalities for expediting the continued issuance, transfer and acquisition of joint implementation emission reduction units

Conclusions adopted as presented FCCC/SBI/2013/L.12 Secretariat contact: Mr. VladTrusca,

16




SBI agenda item

Status

7(d)

Modalities for expediting the establishment of eligibility for Parties included in Annex I to the Convention with commitments for the second commitment period whose eligibility has not yet been established

Conclusions adopted as presented and draft CMP decision forwarded as presented FCCC/SBI/2013/L.14 FCCC/SBI/2013/L.14/Add.1 Secretariat contact: Mr. Conor Barry,

7(e)

Procedures, mechanisms and institutional arrangements for appeals against decisions of the Executive Board of the clean development mechanism

Item deferred to SBI 40

7(f)

Report of the administrator of the international transaction log under the Kyoto Protocol

SBI took note of the report and agreed to continue its consideration of the matter referred to in paragraph 58(b) and (c) of the 2012 report at its 40th session. The SBI requested the ITL administrator and the security working group under the registry system administrators (RSA) forum to further elaborate on options for, and a roadmap to, information security implementation in registry systems, for consideration by SBI 40. Secretariat contact: Ms. ClaribellePoujol,

8

Report of the Adaptation Committee

Draft decision forwarded to the COP as presented FCCC/SB/2013/L.2 Secretariat contact: Ms. Annett Moehner,

9

Matters relating to the least developed countries

Conslusions adopted as amended (will be reflected in the report) FCCC/SBI/2013/L.2 Secretariat contact: Mr. Paul Desanker

10

National adaptation plans

Conclusions adopted as presented and draft COP decision forwarded as presented FCCC/SBI/2013/L.10 FCCC/SBI/2013/L.10/Add.1 Secretariat contact: Mr. Paul Desanker

11

Approaches to address loss and damage associated with climate change impacts in developing countries that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change to enhance adaptive capacity

The COP President requested the support from Ministers Molewa and Ek to continue consultations, The outcome of these consultations was presented to the COP, which adopted, as amended in plenary, the draft decision contained in FCCC/CP/2013/L.15. Conclusions adotped as presented FCCC/SBI/2013/L.15 Secretariat contact: Ms. Xianfu Lu

12

Matters relating to finance

12(a)

Adaptation Fund under the Kyoto Protocol

Draft decision forwarded to CMP as presented FCCC/SBI/2013/L.6 Secretariat contact: Mr. Alejandro Kilpatrick


17

SBI agenda item

Status

12(b)

Other matters

13

Development and transfer of technologies and implementation of the Technology Mechanism

13(a)

Joint annual report of the Technology Executive Committee and the Climate Technology Centre and Network

The SBI Chair informed the President of the COP and CMP that the SBI was unable to reach agreement on its consideration of the joint annual report of the TEC and CTCN. The COP requested the SBI and the SBSTA to continue consideration of this sub-item at their 40th session. Secretariat contact: Mr.Bert van der Plas,

13(b)

Report on modalities and procedures of the Climate Technology Centre and Network and its Advisory Board

Conclusions adopted as presented and draft COP decision forwarded as presented FCCC/SB/2013/L.3 FCCC/SB/2013/L.3/Add.1 Secretariat contact: Ms. Ariesta Ningrum

13(c)

Poznan strategic programme on technology transfer

Conclusions adopted as presented FCCC/SBI/2013/L.4 Secretariat contact: Ms. Ariesta Ningrum

14

Capacity-building

14(a)

Capacity-building under the Convention

Conclusions adopted as presented FCCC/SBI/2013/L.19 Secretariat contact: Ms. AllaMetelitsa

14(b)

Capacity-building under the Kyoto Protocol

Draft conclusion adopted as presented FCCC/SBI/2013/L.18/Rev.1 Secretariat contact: Ms. AllaMetelitsa

15

Impact of the implementation of response measures

15(a)

Forum and work programme

The President stated that he had requested Ms. Diann Black Lane of Antigua and Barbuda to continue further consultations with Parties on the issue. As no agreement could be reached, the COP requested the SBI and the SBSTA to continue consideration of this sub-item at their 40th sessions. Conclusions adopted as presented FCCC/SB/2013/L.4 Secretariat contact: Mr. Festus Luboyera

15(b)

Matters relating to Article 3, paragraph 14, of the Kyoto Protocol

SBI agreed to continue consultations on how to take up this matter at its next session Secretariat contact: Mr. Festus Luboyera

15(c)

Progress on the implementation of decision 1/CP.10

SBI agreed to continue consultations on how to take up this matter at its next session Secretariat contact: Mr. Festus Luboyera

18


SBI took note of the work being carried out by the SCF pertaining to the fifth review of the financial mechanism Secretariat contact: Mr. Alejandro Kilpatrick



SBI agenda item

Status

16

The 2013–2015 review

Conclusions adopted as presented FCCC/SB/2013/L.1 Secretariat contact: Mr. Florin Vladu

17

Parties included in Annex I to the Convention whose special circumstances are recognized by the Conference of the Parties

Conclusions adopted as presented FCCC/SBI/2013/L.17 A representative of one Party made a statement to be reflected in the report. Secretariat contact: Ms. AllaMetelitsa

18

Administrative, financial and institutional matters

18(a)

Budget performance for the biennium 2012-2013

Draft COP decision forwarded as presented FCCC/SBI/2013/L.20 Secretariat contact: Mr. Bruce Neese

18(b)

Programme budget for the biennium 2014–2015

Item to be further consulted upon by the President, assisted by Mr. TosiMpanuMpanu Conclusions adopted as presented FCCC/SBI/2013/L.22 Secretariat contact: Mr. Bruce Neese Spin-off group established for the consideration of the ITL budget to be facilitated by Mr. KarstenKarschunke (Germany) concluded its consideration. Outcome will be reflected in the conclusions. Secretariat contact: Ms. ClaribellePoujol

18(c)

Privileges and immunities for individuals serving on constituted bodies established under the Kyoto Protocol

Item deferred to SBI 40

19

Other matters

Summary report on the Dialogue of Article 6 of the Convention Conclusions adopted as presented FCCC/SBI/2013/L.21 Secretariat contact: Ms. AllaMetelitsa Item referred by the COP: Gender and Climate Change Conclusions adopted as presented FCCC/SBI/2013/L.16 Secretariat contact: Ms. Fleur Newman, Item referred by the CMP: Date of the completion of the expert review process under Article 8 of the Kyoto Protocol for the first commitment period Conclusions adopted as presented FCCC/SBI/2013/L.13 Secretariat contact: Ms. Maria Socorro Manguiat

20

Report on the session

Draft report adopted as presented FCCC/SBI/2013/L.1


19

1.1.5 Agenda Persidangan dibawah ADP 2.3 Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action (ADP) bagian ketiga, sesi kedua dilaksanakan dari tanggal 12 sampai 22 November 2013 di Warsaw, Polandia. ADP2.3 dibuka oleh Co-Chairs baru yaitu Kishan Kumarsingh dan Artur Runge-Metzger. Keputusan yang dihasilkan dinamakan Platform Durban untuk melangkah lebih jauh (Further Advancing the Durban Platform). Kesepakatan ini mempertimbangkan work plan selambat-lambatnya pada sesi COP 20 (Desember 2014) untuk menyediakan teks negosiasi sebelum Mei 2015. Pada tanggal 6 Desember diumumkan Message to Parties dari Co-Chairs. Terdapat Advance unedited version Conclusions as adopted by the ADP dan Advance unedited version Decision -/CP.19 tentang Further advancing the Durban Platform.

1.2

Kehutanan Dalam Agenda

COP19/CMP9

Isu kehutanan di COP 19/CMP 9 dibahas empat agenda yaitu sebagai berikut: 1. aspek metodologi REDD+ (tentang REL/RL) di bawah SBSTA, 2. aspek pendanaan REDD+ di bawah COP Work Program 2013, 3. koordinasi dan institusi REDD+ di bawah joint SBSTA/SBI, dan 4. LULUCF tentang usulan kegiatan tambahan untuk CDM LULUCF (penanganan resiko non-permanen) di bawah SBSTA. Di samping itu, hutan dan kehutanan juga dibahas dalam agenda lain termasuk: (i) Framework for Various Approaches (FVA), New Market mechanism (NMM), Non Market Approaches (NMA) di bawah SBSTA, (ii) ADP, (iii) Green Climate Fund (GCF) di bawah SBI.

20




Gambar 2. Mekanisme Pembiayaan Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia Keputusan COP 19 telah menempatkan GCF (Green Climate Fund) sebagai institusi kunci penyedia/channeling pendanaan REDD+, meskipun entitas internasional (multilateral) lain serta kerjasama bilateral dapat terus berjalan. Untuk CDM-LULUCF, Indonesia mengusulkan tiga tambahan kegiatan CDM bidang kehutanan yaitu: (a) cropland management dengan high density agroforestry, (b) revegetion dengan rehabilitasi lahan kritis yang memiliki potensi penyimpanan karbon tinggi untuk above ground, tetapi juga tanah, misalnya tanah karst, dan (c) wetland drainage dan rewetting melalui restorasi/rehabilitasi lahan basah, yang dalam konteks Indonesia dapat digunakan untuk rehabilitasi mangrove dan peatland. Persidangan COP 19 / CMP 9

21

1.3 Jalannya Persidangan

Agenda Kehutanan

1.3.1 REDD+ Agenda REDD+ kehutanan merupakan agenda persidangan yang paling berhasil dalam hal pencapaian jumlah keputusan. Semula diperkirakan REDD+ tidak akan menghasilkan keputusan yang berarti di COP 19 Warsawa. Ternyata terdapat pernyataan diawal persidangan oleh negara-negara berkembang tentang pentingnya satu paket keputusan aspek metodologi dan pendanaan, yang akhirnya menyepakati tujuh keputusan yang berisi tentang aspek pendanaan, institusi, dan aspek metodologi. Sejak Bali sampai Warsawa, telah disepakati empat belas Keputusan COP tentang REDD+, dimana tujuh keputusan telah memberikan guidance untuk readiness dan transisi, dan tujuh keputusan yang dikeluarkan di Warsawa di atas memberikan guidance kepada negara berkembang yang berkomitmen melaksanakan REDD+ secara penuh (full implementation). Dalam hal ini MRV akan diterapkan sebagai basis pembayaran atas hasil REDD+, dan komitmen negara maju yang diminta terkait penyediaan dan mobilisasi pendanaan REDD+, institusi pendanaan, serta koordinasi dan koherensi di tingkat nasional dan internasional. Berdasar Keputusan COP 17 di Durban, negara berkembang yang melaksanakan REDD+ perlu menetapkan REL/RL nasional (dapat bertahap dari sub nasional) dan disampaikan kepada sekretariat UNFCCC untuk kemudian dikaji oleh Tim Ahli LULUCF-UNFCCC berdasar guidance pada keputusan COP 19 tentang kajian teknis REL/RL. Tiga keputusan yang telah disepakati di sidang SBSTA 39 di Bonn (Juni 2013) dan diadopsi oleh COP 19 tentang pembangunan NFMS, penanganan penyebab deforestasi dan degradasi hutan, serta timing dan frekwensi penyampaian informasi pelaksanaan safeguards, merupakan guidance serta persyaratan yang hars dipenuhi untuk memperoleh pembayaran atas pengurangan emisi/pencegahan emisi/ peningkatan stok carbon dari kegiatan REDD+. Disamping mempertahankan posisi yang telah diperjuangkan selama ini, terdapat tiga isu baru yang Indonesia usulkan, dua diantaranya bersama negara ASEAN dan telah terakomodasi dalam keputusan COP 19 yaitu sebagai berikut:

1. Pada keputusan tentang MRV, Indonesia mengusulkan untuk dibuka ruang pendekatan “verifikasi” dengan pengaturan khusus sebagai jabaran mandat Durban (mekanisme pasar dan non pasar) yang saat ini masih dinegosiasikan di bawah agenda terpisah. 22




Disamping itu juga untuk membuka jalur alternatif di luar guidance berdasar keputusan COP 19 yang merupakan satu jalur dengan NAMAs, bila mekanisme ini mengalami kelambatan dalam proses. Usulan tersebut telah terakomodasi dalam paragraf 15 dokumen FCCC/SBSTA/2013/L 33/Add.2. 2. Pada keputusan tentang koordinasi dan institusi (Coordination of support), Indonesia bersama negara-negara ASEAN mengusulkan penegasan tentang pentingnya memperhatikan kondisi nasional dan menghormati kedaulatan masing-masing negara terkait pengaturan Entitas Nasional REDD+. Masukan tersebut telah terakomodir dalam paragraf 1 dan 2 dokumen FCCC/CP/2013/ L6. Negosiasi isu ini tidak berhasil sampai SBI/SBSTA ditutup dan harus diselesaikan langsung di bawah komando presiden COP, yang diwakili oleh Ketua SBI, dan kesepakatan diambil setelah beberapa kali pertemuan Ketua Kelompok Negara (Regional dan Kelompok negosiasi), 3. Pada keputusan tentang pendanaan REDD+, Indonesia bersama negara negara ASEAN mengusulkan adanya proses lebih lanjut di bawah “Joint SBSTA/ SBI” untuk menyiapkan modalitas opsi lain sesuai mandat Durban (mekanisme pasar dan non pasar). Karena mandat “Joint SBSTA/SBI) untuk REDD+ berakhir di COP 19, maka disarankan oleh beberapa negara untuk masuk SBI, tetapi USA menolak setiap upaya membawa isu pendanaan ke SBI karena akan diminta komitmennya. Setelah negosiasi cukup alot, maka disepakati jalan tengah melalui “Standing Committee of Finance”. Meskipun ini bukan keluaran terbaik sesuai target usulan di atas, setidaknya proses terus bergulir sambil menunggu pembahasan agenda terkait (FVA-NMM-NMA) dimulai lagi setealah mengalami ‘dead lock’ dan tidak menghasilkan apa-apa di COP 19.

1.3.2 LULUCF Terdapat dua agenda tentang LULUCF ( Land use, land-use change and forestry) yaitu (i) Implication of the implementation of decision 2/CMP.7 to 4/CMP.7 and 1/ CMP.8 on the previous decision on methodological issues related to the Kyoto Protocol, including those relating to Articles 5, 7 and 8 of the Kyoto Protocol, dan (ii) Land use, land-use change and forestry under Article 3, paragraphs 3 and 4, of the Kyoto Protocol and under the Clean Development Mechanism, Conclusions adopted as presented FCCC/SBSTA/2013/L.26. Agenda (ii) seharusnya membahas 4 isu yaitu: (a) usulan kegiatan tambahan untuk CDM-LULUCF, (b) penanganan resiko non-permanence dari butir (i), (c) more comprehensive approaches dalam perhitungan emisi dan serapan dari LULUCF, dan (d) konsep additionality. Karena materi baru hanya ada untuk butir (a) dan (b) maka pembahasan difokuskan pada kedua hal tersebut yang mencakup usulan beberapa negara yaitu Chile, Columbia, dan Indonesia (berupa submisi yang dikirim sebelum pembahasan agenda tersebut). Persidangan COP 19 / CMP 9

23

Indonesia mengusulkan tiga tambahan kegiatan CDM bidang kehutanan yaitu : (a) cropland management dengan high density agroforestry, (b) revegetaion dengan rehabilitasi lahan kritis yang memiliki potensi penyimpanan karbon tinggi untuk above ground, tetapi juga tanah, misalnya tanah karst, dan (c) wetland drainage dan rewetting melalui restorasi/rehabilitasi lahan basah, yang dalam konteks Indonesia dapat digunakan untuk rehabilitasi mangrove dan peatland. Dalam kesempatan sidang di atas, Indonesia mengusulkan 3 hal yang diterima dan terakomodir yaitu tentang: (a) submisi lebih lanjut (elaborasi submisi sebelumnya), (b) sekretariat UNFCCC menyiapkan “tecnical paper” dan (c) workshop sebelum COP-20. Usulan tersebut didukung banyak negara dan menjadi bagian penting dari kesimpulan SBSTA, sebagai basis negosiasi di SBSTA 40 di Bonn dan SBSTA 41 di Lima tahun 2014. LULUCF Kyoto Protokol terkait artikel 5, 7 dan 8 Kyoto Protokol menempatkan hampir semua Table untuk pelaporan inventarisasi nasional (National Inventory Report, NIR) selesai dibahas. Panduannya adalah GHG inventory IPCC 2006 Guidelines. Format pelaporan mengacu pada Common Reporting Format on anthropogenic greenhouse gas emissions by sources and removals by sinks from land use, land-use change and forestry activities. Keputusan meminta sekretariat untuk mengembangkan software atau CRF tabel pada 15 April 2015. Pembahasan revisi accounting modalities untuk assigned amounts, dan Standard Electronic Format (SEF) dan instruksinya untuk pelaporan Kyoto Protocol units periode komitmen kedua.

1.4

Keputusan yang Dihasilkan

COP-19 Merupakan COP tersukses bagi negosiasi REDD+. Pada COP 19/CMP 9 di Warsawa, telah disepakati tujuh keputusan yang berisi seluruh instrument internasional yang diperlukan untuk memulai implementasi penuh REDD+. Karena itu disebut Warsaw REDD+ Framework. Warsaw REDD+ Framework berisi kan tujuh keputusan yaitu : 1. Finance, Work Programme on results nased finance to progress the full implementation of the activities referred to in decision 1/CP.16, paragraf 70, dokumen FCCC/CP/2013/L5, 2. Koordiansi dan institusi, koordinasi of support for the implementation of activities in relation to mitigation action in the forest sector by developing countries, including institutional arrangement, dokumen FCCC/CP/2013/L6, 3. REL/RL, Methodological guidance for activities relating to reducing emission from deforestation and forest degradation and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stock in developing countries: guidelines and procedures for technical assessment of submssions from parties on proposed forest reference emission level and/or forest reference levels, FCCC/ SBSTA/2013/L33/add.1, 24




4. MRV, Methodological guidance for activities relating to reducing emission from deforestation and forest degradation and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stock in developing countries: modalities for measuring, reporting and verifying; dokumen FCCC/ SBSTA/2013/L.33/Add.2, 5. NFMS, Methodological guidance for activities relating to reducing emissions from deforestation and forest degradation and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stock in developing countries: modalities for national forest monitoring systems; dokumen FCCC/SBSTA/2013/L.12/Add.1, 6. Drivers-DD, Methodological guidance for activities relating to reducing emissions from deforestation and forest degradation and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stock in developing countries: Addresing the drivers of deforestation and forest degradation, dokumen FCCC/SBSTA/2013/L.12/Add.3, 7. Safeguards, Methodological guidance for activities relating to reducing emissions from deforestation and forest degradation and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stock in developing countries: the timing and the frequency of presentations of the summary of information on how all the safeguards referred to in decision 1/CP. 16, appendix 1, are being addressed and respected, dokumen FCCC/SBSTA/2013/L.12/Add.2 Adapun untuk LULUCF telah diadopsi kesimpulan SBSTA yang menyangkut kegiatan tambahan untuk CDM-LULUCF dan pananganan resiko non-permanence (dokumen FCCC/SBSTA/2013/L.36.

1.5

Tindaklanjut

1.5.1 Tindaklanjut Tingkat Nasional Dengan telah disepakatinya ketujuh keputusan COP 19 tentang REDD+ dan tujuh keputusan COP mulai Bali sampai Doha, maka untuk implementasi penuh (full implementation) REDD+ diperlukan penterjemahan dan penjabaran lebih lanjut dari pada yang telah disepakati di tingkat internasional (keputusan COP) ke dalam konteks nasional. Penterjemahan ini tidak hanya perbedaan antar negara yang dapat terjadi dalam menginterpretasikan keputusan-keputusan COP tersebut, tetapi perbedaan interpretasi dapat saja terjadi antar Kementrian/Lembaga/Pihak di dalam negeri. Untuk itu diperlukan proses dialog untuk menyepakati hasil interpretasi sesuai konteks nasional dan diperlukan keputusan politis untuk dapat menjadi guidance dalam implementasi REDD+, mulai : (i) penetapan REL/RL, (ii) pelaksanaan MRV, (iii) institusi termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab (tidak hanya benefit), (iv) perangkat lain yang diperlukan, termasuk intervensi kebijakan terkait, NFMS, SIS-RED+. Persidangan COP 19 / CMP 9

25

1.5.2 Tindak Lanjut Tingkat Internasional 1. Sesuai dengan tahapannya berdasar keputusan COP 19, sejumlah isu semestinya akan masuk agenda SBI (implementasi REDD+ dan pendanaannya) mulai tahun 2014. Sejumlah isu masih harus disiapkan aspek teknis/metodologis sehingga akan berada dalam agenda SBSTA, termasuk beberapa hal sebagai berikut: a. REDD+, terdapat beberapa submisi yang harus disiapkan selama tahun 2014 sebagai berikut: 1). Safeguards, submisi dengan batas waktu 24 September 2014 (sebagai bahan negosiasi di SBSTA 41 di Lima), pertama, pandangan negara berkembang tentang pengalaman dan pembelajaran dari pembangunan SIS-REDD+ termasuk tantangan yang dihadapi, kedua, pandangan negara pihak dan organisasi observer tentang jenis informasi dari SIS REDD+ yang diperlukan dan dapat disediakan oleh negara berkembang, 2). Non-market based approach, submisi dengan batas waktu 26 Maret 2014, pandangan negara pihak dan organisaasi observer tentang arahan metodologi untuk pendekatan non pasar (non-market based approaches), sebagai bahan negosiasi di SBSTA 40 di Bonn 2014, 3). Non-carbon benefit, submisi dengan batas waktu 26 Maret 2014, pandangan negara pihak dan organisasi observer tentang aspek metodologi untuk non carbon benefits. b. LULUCF, submisi dengan batas waktu 28 Februari 2014, pandangan negara pihak dan organisasi observer tentang kegiatan tambahan untuk CDMLULUCF dan penangan resiko non permanen. Untuk negara yang telah menyampaikan submisi sebelumnya termasuk Indonesia, submisi diminta merupakan elaborasi dari submisi sebelumnya dan dikaitkan dengan siklus CDM. 2. Isu Kehutanan dalam kesepakan 2015 (rejim paska 2020), sejalan dengan perkembangan negosasi di bawah ADP, dan banyaknya usulan tentang hutan dan sektor lahan (forest dan land sector) untuk menjadi bagian dari kesepakatan tahun 2015, kemungkinan secara bertahap REDD+ akan berevolusi menuju pendekatan “landscape-based”, meskipun pandangan tentang konsep ini masih beragam dan tidak mudah dalam pelaksanaan di lapangan karena persoalan lintassektoral yang belum dapat teratasi dengan mudah sampai saat ini. 26




2 2.1

Pertemuan Terkait

REDD+ Partnership

Pertemuan REDD+ partnership diselenggarakan 1 hari sebelum COP-19 dimulai, dipimpin oleh Co-Chairs dari Indonesia (diwakili UK4) dan Norwegia. Indonesia diwakili oleh Kepala Pusat Standarisasi dan Lingkungan (Pustanling), sebagai focal point untuk REDD+ partnership. Pertemuan membahas beberapa hal sebagai berikut: (i) laporan hasil pertemuan di Amerika Lain dan Karibia, (ii) laporan hasil pertemuan di Kalimantan Tengah, (iii) hasil analisis tentang pembelajaran dari ‘fast start finance untuk REDD+’, (iv) voluntary data base (VRD) tentang pendanaan REDD+, (v) rencana pertemuan regional di Asia-Pacifik dan Afrika, serta (vi) pencalonan Co-Chairs untuk Semester I tahun 2014 dengan calon yang ada (pasangan Switzerland-Togo dan Diminica yang belum memiliki pasangan/wakil negara maju). Tidak ada isu substantif yang memerlukan pembahasan panjang untuk isu (i) dan (ii) dari butir (iii) dan (iv) diketahui bahwa sebagian besar dana dari ‘fast start finance’ untuk REDD+ mengalir melalui kerjasama bilateral dan hanya beberapa negara termasuk Indonesia, Untuk buti (v) Indonesa mengusulkan agar pertemuan AsiaPacifik fokus pada aspek finance yang mencakup antara lain: ‘institutional setting’ pendanaan REDD+ (pembelajaran dari yang sudah ada termasuk kendala yang dihadapi dan bagaimana kemndala diatasi), akses terhadap REDD+ finance, dan isu lain yang terkait. Usulan ini mendapat dukungan dari sebagian besar negara (peserta) yang menyampaikan pandangannya. Untuk pemilihan Co-Chairs periode semester 1 tahun 2014 ditunda (akan dilakukan melalui komunikasi elektronik) karena pihak koalisi yang dimotori menginginkan Dominica menjadi Co-Chair namun belum ada pihak negara maju yang mencalonkan diri. Pertemuan Terkait

27

2.2

Parallel Event (Indonesia Pavillion)

Sesi Seminar Kehutanan merupakan bagian dari kegiatan Indonesia Pavillion, dengan tujuan utama untuk menunjukkan kepada dunia mengenai komitmen dan upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Indonesia Pavillion cq. Seminar Kehutanan merupakan salah satu bentuk soft diplomacy, selain diplomasi di meja perundingan, yang perlu terus dikembangkan secara pararel dengan proses perundingan UNFCCC. Seminar Kehutanan dilaksanakan pada tanggal 14 dan 15 November 2013, dengan narasumber dari Kementerian Kehutanan, The Nature Conservancy, JICA-IJ-REDD+ Project, Artha Graha Peduli Foundation, Sinar Mas Forestry dan PT. Pasifik Agro Sentosa, serta dihadiri oleh LSM International dan perwakilan delegasi dari berbagai negara. Sesi Seminar Kehutanan menyampaikan mengenai: 1. Pandangan umum Indonesia, baik pemerintah, swasta maupun LSM, terhadap pentingnya upaya penurunan emisi global, khususnya dari sektor kehutanan. 2. Hutan memiliki peran kunci penting terhadap upaya penurunan emisi, baik di tingkat lokal, nasional maupun dunia. 3. Kehutanan Indonesia telah melalukan berbagai inisiatif atas komitmen Indonesia terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Hal penting yang disampaikan terkait ini adalah bahwa inisiatif tidak dapat hanya muncul dari satu pihak saja, melainkan mengintegrasikan inisiatif dari berbagai pihak. 4. Selanjutnya disampaikan bahwa hutan tidak hanya sebatas berperan sebagai faktor penting tercapainya upaya penurunan emisi dan penyimpan karbon, namun juga dapat berperan sebagai penyedia energi berbasis lahan melalui pengembangan kayu (biomassa) sebagai sumber energi alternatif terbarukan.

28




2.3

High Level Event

on the Land Sector and Forest

Ketua DELRI menyampaikan keynote speech pada High Level Event on The Land Sector and Forests, yang merupakan pertemuan tingkat Menteri yang diinisiasi oleh pemerintah Polandia dan Finlandia. Secara umum, pertemuan ini menyepakati pentingnya sektor lahan dan hutan terhadap upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk kemudian diajukan kepada sebagai bagian dari substansi perjanjian di tahun 2015.

2.4

Side Even SBSTA-IPCC

Forum presentasi para profesor dan peneliti yang bergabung di panel antar pemerintah untuk perubahan iklim IPCC. Ada tiga hal utama yang dikemukakan terkait bukti baru tentang perubahan iklim berdasarkan hasil Kelompok Kerja I (suhu, permukaan air laut, curah hujan, intensitas dan durasi musim kering). Temuan baru itu adalah sebagai berikut: (i) bukti hampir pasti bahwa suhu permukaan laut dari tahun 19712010 lebih panas, (ii) tingkat muka air laut pertengahan abad 19 lebih besar dari tingkat rata-rata selama 2 abad sebelumnya, (iii). Selang periode 1901-2010, tinggi rata-rata muka air laut global meningkat 19 cm, (iv) konsentrasi CO2 meningkat 40% sejak jaman pra-industri akibat emisi dari pembakaran bahan bakar fosil, dan perubahan tutupan, dan (v) lautan telah menyerap sekitar 30% emisi antropogenis CO2 yang menyebabkan acidifikasi. Temuan ini didasarkan pada banyak analisis ilmiah independen, pengamatan dari sistem iklim, arsip paleoklimatik, teoritikal studi tentang proses iklim dan simulasi model iklim.

Pertemuan Terkait

29

3

Penutup Dengan telah disepakatinya ketujuh keputusan COP 19 tentang REDD+ dan tujuh keputusan COP mulai Bali sampai Doha, maka untuk implementasi penuh (full implementation) REDD+ diperlukan penterjemahan dan penjabaran lebih lanjut dari pada yang telah disepakati di tingkat internasional (keputusan COP) ke dalam konteks nasional. Sejak Bali sampai Warsawa, terdapat 14 keputusan isu kehutanan yang dihasilkan, baik aspek metodologi, finansial maupun koordinasi institusional. Beberapa rekomendasi tindak lanjut tingkat nasional dan internasional sudah dikemukakan dalam buku ini. Untuk Indonesia tindak lanjut dan arah implementasi keputusan REDD+ sangat bergantung pada bagaimana pandangan tentang konsep dan pemahaman terhadap keputusan REDD+ yangmasih beragam. Karena itu bukan hal yang mudah dalam pelaksanaannya di lapangan karena persoalan lintas-sektoral yang belum dapat teratasi dengan mudah sampai saat ini. Perbedaan dalam menginterpretasikan Keputusan-Keputusan COP tersebut, dapat terjadi antar Kementrian/Lembaga/ Pihak di dalam negeri. Untuk itu diperlukan proses dialog untuk menyepakati hasil interpretasi sesuai konteks nasional dan diperlukan keputusan politis untuk dapat menjadi guidance dalam implementasi REDD+, mulai : (i) penetapan REL/RL, (ii) pelaksanaan MRV, (iii) institusi termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab (tidak hanya benefit), (iv) perangkat lain yang diperlukan, termasuk intervensi kebijakan terkait, NFMS, SIS-RED+. Semoga spirit yang terbawa dari Stadium Olimpiade Nasional, dengan moto citius, altius, fortius atau lebih cepat, lebih tinggi dan lebih kuat akan menambah inspirasi, menuju kesamaan sosial, dan keberlanjutan kehutanan masa depan yang diinginkan dan diperlukan.

30




Daftar Pustaka Hindarto, D.E. 2013. Hasil Perundingan COP XIX Di Warzsawa Untuk Pasar Karbon. Makalah Disampaikan Pada Workshop Update COP19/CMP 9 Di Jakarta 26 November 2013. Nur Masripatin. 2013. Hasil Negosiasi Isu Kehutanan Dalam Cop-19/Cmp-9 Warsaw, 11-22 November 2013. Makalah disampaikan pada Workshop Update COP19/CMP 9 di Jakarta 26 November 2013. Sitorus, S. 2013. Hasil Keputusan Terkait Butir Agenda Pendanaan COP 19/ CMP 9. Makalah disampaikan pada Workshop Update COP19/CMP 9 di Jakarta 26 November 2013. United Nations Framework Convention on Climate Change. unfccc.int. Official site for UN Climate Secretaria

Penutup

31

COP19/CMP9 tahun 2013 TERSUKSES

untuk REDD+:

ISBN: 978-602-7672-47-5

CMP9. tahun 2013 TERSUKSES. untuk REDD+: Nurmasripatin, Yetti Rusli dan Kirsfianti Ginoga

Recommend Documents