CMI buletin. REWARD & PUNISHMENT: pendorong implementasi DGS. Inovasi Tunjangan Kinerja Daerah itu Mudah!

CMI Change Management and Innovation

buletin

berubah untuk maju

edisi Januari 2008

REWARD & PUNISHMENT: pendorong implementasi DGS

TAJUK RENCANA

Inovasi Tunjangan Kinerja Daerah itu Mudah!

“Pejabat daerah tidak perlu takut dengan pusat” Tidak bisa dipungkiri, orang bekerja umumnya untuk mengejar insetif, termasuk PNS. Untuk itu, Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dapat dijadikan inovasi bagi daerah untuk menaikkan tunjangan bagi PNS di daerah. Dalam melakukan inovasi TKD, pejabat daerah tidak perlu takut dengan Pusat ” Demikian Fadel Muhammad saat berbagi pengalaman, dalam Seminar sehari “Reformasi birokrasi dan Insentif Peningkatan Kinerja”, ruang Radyo Suyoso, Kepatihan, 21 Januari 2008 di Yogyakarta. Dalam sambutan tertulisnya Gubernur DIY, Sri Sultan HB X yang dibacakan oleh Prof. Dr. Dahlan Thoib menegaskan reformasi birokrasi di DIY telah dimulai sejak tahun 2004. Hal ini kembali dikukuhkan dengan adanya SK Gubernur DIY No. 22/PIN/2007 mengenai Tim manajemen perubahan dan inovasi implementasi digital

government services (TiMPII-DGS) sebagai terobosan reformasi birokrasi dalam melakukan percepatan dan terobosan transformasi layanan yang berbasis pelayanan publik dan berorientasi pada proses kerja, informasi dan pengetahuan yang memanfaatkan tekhnologi informasi dan komunikasi sebagai akselerator pembangunan wilayah Provinsi yang berdaya saing, mandiri, efisien dan efektif. Salah satu aspek untuk dapat melakukan percepatan ini adalah dengan pengembangan manajemen SDM melalui kepastian aturan main dalam bentuk reward and punishment. TiM-PII di dukung oleh Partnership Regional Yogyakarta telah mendorong upaya akselerasi reformasi birokrasi dengan merumuskan bahwa adanya kurang imbangnya antara sistem remunerasi dan budaya kerja, hambatan lintas-fungsi mendominasi temuan awal dalam penerapan

perubahan. Umumnya, isu-isu tersebut banyak diakibatkan oleh benturan kebijakan di tingkat nasional. Untuk itu membandingkan pengalaman Pemprov Gorontalo dan juga Departemen keuangan dalam melakukan Change Management. Dalam bulletin ini akan diwacanakan penerapan Reward & Punishment pada Propinsi Gorontalo dan dalam pojok DGS akan dibahas lebih lanjut keberadaan Jobis (Jogjabisnis) sebagai salah satu bentuk DGS (Digital Government Services) Pemerintah Propinsi DIY, hal apa saja yang perlu diperhatikan dan dapat menjadi lesson learn bagi bidang lain yang juga menjalankan DGS. (naidee)

UTAMA Pada awalnya Gorontalo adalah daerah bagian Sulawesi Utara dan baru resmi menjadi Propinsi pada 2001. Namun, perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam upaya meningkatkan kemakmuran masyarakat Gorontalo sangatlah signifikan. Ini dapat dilihat pada pertumbuhan ekonomi provinsi ini yang meningkat. Berdasarkan data BPS Gorontalo, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2000 sekitar 4,89 persen. Pada 2001 meningkat menjadi 5,38 persen, 6,42 persen pada 2002, 6,85 persen pada 2003, dan pada 2004 menjadi 7,3 persen. Hal ini tidak terjadi dengan sekedar membalik telapak tangan. Telah terjadi upaya reformasi besarbesaran di Gorontalo. Dalam presentasinya pada seminar Reward & Insentif Kerja Dalam Konteks Reformasi Birokrasi Pemerintah Propinsi, Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad menyatakan ”Satu tahun saya menjabat gubernur di Gorontalo saya melakukan penataan manajemen pemerintahan darah. Aspek kelembagaan, kepegawaian, keuangan dan proses pengembangan ekonomi daerah merupakan prioritas penataan agar pemerintah daerah Gorontalo memiliki watak kewirausahaan. Dalam kelembagaan, prinsip efektivitas, efesiensi dan penajaman fungsi perangkat daerah adalah dasar pertimbangan utama untuk membenahi unit-unit pemerintah daerah agar berkinerja baik supaya mampu menghasilkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakaat”. Dalam sistem yang dijalankan Gorontalo menerapkan sistem reward & punishment untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah. Dalam melakukan reformasi birokrasi Kelembagaan pemerintah daerah adalah bagian yang menjadi perhatian utama Gorontalo. Organisasi pemerintah provinsi Gorontalo ditataulang dberdasarkan prinsip efektivitas, efesiensi dan penajaman fungsi perangkat daerah agar unit-unit pemerintah daerah mampu berkinerja baik dan menghasilkan pelayanan public yang sesuai dengan harapan masyarakat. Inovasi kelembagaan yang dilakukan antara lain melalui capacity building dan perubahan orientasi mind set dari mindset birokratik ke mindset entrepreneur. Lembaga-lembaga yang menangani keuangan, kepegawaian dan kesehatan ditata ulang agar kinerjanya lebih baik, karena fungsi keuangan dan fungsi kepegawaian itu

MELIHAT LEBIH DEKAT merupakan inti dari kapasitas manajemen pemerintah daerah. Penerapan Reward & Punishment Permasalahan yang terjadi dalam pemerintah adalah meningkatkan kinerja aparatur. Dahulu kinerja diukur berdasarkan dari waktu bekerja, namun pada saat ini terjadi pergeseran menjadi kinerja sama dengan inovasi dan prinsip inilah yang membuat sektor swasta dapat menghasilkan output yang baik dan maksimal. Dalam melakukan penataan SDM salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan menerapkan Reward & punishment dalam meningkatkan kinerja aparat pemerintahnya seperti yang terlihat pada gambar 1.

Gambar 1

Pemberian Imbalan / Penghargaan (Reward) atau Tunjangan Kinerja Daerah sudah diatur dalam Peraturan Presiden No 105 Tahun 2000, Pasal 63 ayat 2 PP no.58 tahun 2005, Pasal 39 Permendagri No.13 Tahun 2006 yang pada dasarnya menyatakan bahwa Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan

Gambar 2

perundangan. Permasalahannya sekarang, pemerintah daerah mau atau tidak dalam menerapkan sistem ini. Menyadari bahwa dibutuhkan anggaran yang besar untuk insentif PNS Gorontalo, maka dengan kesepakatan bersama anggaran insentif diambil dari tunjangan para pejabat pemerintah seperti yang diakui oleh Gurbernur Gorontalo, walapun gaji yang didapat para eksekutif dan legislative tidak besar namun tunjangannya terlalu besar dan bahkan tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan dan pegawai biasa. Penilaian Kinerja yang dilakukan adalah dengan melakukan penilaian pada dua aspek yaitu AKSI yaitu tentang bagaimana aktifitas yang dilakukan pegawai selama bekerja dan HASIL yaitu tentang bagaimana hasil kerja pegawai selama bekerja. Penilaian dilakukan oleh atasan langsung (dengan bobot 50%), diri sendiri (20 %) dan 2 rekan kerja (30 %). Faktor-faktor penilaian yang terdapat dalam aspek AKSI adalah disiplin, ketaatan terhadap peraturan, tanggung jawab dan kerjasama dengan bobot penilaian 40 %. Sedangkan aspek HASIL faktor yang dinilai adalah produktifitas, efektifitas, efisiensi, inovasi, manfaat kerja dan kecepatan kerja dengan bobot 60 %. Dengan berdasarkan hasil penilaian ini maka akan ditetapkan pegawai berprestasi bulanan dan tahunan dengan pemberian insentif seperti yang ditunjukkan pada gambar 2. Daerah Istimewa Yogyakarta DIY berupaya menerapkan sistem Reward & punishment pada 2005 dengan ditetapkannya Pergub No. 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi bagi PNS di Lingkungan Pemprov DIY. Menurut Bambang …., Kepala Biro

Organisasi hambatan yang muncul dalam mengimplementasikan sistem ini adalah munculnya kelompok yang tidak setuju karena merasa terancam, adanya keengganan dan sikap apriori dalam melakukan pengukuran kinerja dan belum adanya komitmen dan konsistensi kebijakan dari para stakeholder. Apakah Pemprov Yogyakarta telah siap memberikan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD)? Bandingkan dengan Pemprov Gorontalo dengan

APBD setengah (480M) dari DIY (1 Trilyun) telah mampu melakukan TKD. “Biro Organisasi sudah menyiapkan alat pengukuran kinerja dan siap untuk diimplementasikan, tapi yang menyedihkan anggaran insentif pegawai bahkan tidak ada pada RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2008. Dengan kata lain reward & punishment akan sulit sekali untuk diimplementasikan pada tahun 2008” tegas Sri Rahayu, Staff Biro

Masa Depan TiM-PII DGS Dalam perkembangannya Gubernur DIY telah mengeluarkan Surat Keputusan baru mengenai Pembentukan Tim Manajemen Perubahan dan Inovasi Implementasi (TimPii) Digital Government Services (DGS) pada 2008. SK Nomor 1/TIM/2008 tertanggal 15 Januari 2008 tersebut sekaligus menandakan, bahwa keberadaan TimPII DGS masih berlanjut hingga kini. Winarta pun mempertanyakan keberlangsungan TimPII-DGS terkait perubahan BID DIY menjadi Dinas Kominfo, maupun soal wacana penggabungan Dinas Kominfo dengan Dinas Perhubungan. Sebagaimana telah diketahui sebelumnya, TimPII-DGS yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 22/Tim/2007 itu merupakan tim yang berfungsi melakukan terobosan transformasi layanan yang berorientasi pelanggan (masyarakat) dengan berbasis pada proses bisnis, informasi, dan pengetahuan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai akselerator pembangunan wilayah provinsi yang berdaya saing, nyaman, mandiri, efisien, dan efektif. “Dengan pembaharuan SK tersebut, maka saya bisa memperbaiki tugas-tugas tim, termasuk juga mempertimbangkan kemungkinan mereka yang ditunjuk jadi anggota tim. Pengalaman sebelumnya, banyak tim yang ditunjuk, tapi belum bisa bekerja optimal. SK yang dikeluarkan pun harus disosialisasikan, nggak seperti yang sekarang ini, seolah-olah yang aktif hanya beberapa orang saja. Padahal ini kan organisasi pemerintah, sehingga mestinya dapat bekerja lebih baik. “Dengan adanya perubahan kelembagaan (menjadi dinas, Red) tidak ada masalah yang perlu ditakutkan, tapi lebih pada persoalan bagaimana kelanjutannya. Misalnya, selama ini yang jadi motornya banyak teman dari BID. Kalau kemudian jadi dinas, maka siapa yang akan banyak

terlibat dalam proses kerja tim ini. Apakah orang baru? Sebab orangorang dalam tim baru bekerja satu tahun ini saja. Kalau kita bicara soal hasil atau progress, ya baru tahun kedua mereka bisa lancar bekerja. Anggap saja tahun pertama itu masa orientasi tugas, sosialisasi. Saya pikir, orang-orang yang kemarin terlibat tim ini besoknya dilibatkan kembali, karena kinerja sebelumnya belum optimal. Ini untuk menjamin agar terjadi kesinambungan yang jelas. Ini usulan saja, daripada ganti orang baru perlu sosialisasi lagi,” usul Winarta yang sekaligus Technical Assistent Perubahan Kebijakan TimPII. Sementara itu, soal keberadaan tim yang ditinjau setahun sekali dengan pembaruan SK, menurut Winarta juga perlu dipertimbangkan kembali. Artinya, jika bentuknya masih tim, maka kemungkinan masa kerja hanya setahun. Berbeda jika bentuknya bukan tim, melainkan kebijakan yang bersifat umum, maka bisa dituangkan dalam peraturan daerah sehingga bisa mempunyai jangka waktu beberapa tahun, tanpa harus ada pembaruan SK tiap setahun sekali. “Juga perlu dipikirkan karena kemarin ada perubahan tentang blue print cyber province, itu yang justru juga harus diperbaiki. Blue print itu nggak hanya dalam bentuk pergub, tapi perda. Jika pergub seolah hanya tanggung jawab tingkat eksekutif saja, tapi kalau perda kan menjadi kebijakan yang sifatnya umum di provinsi sehingga dewan ikut memberi dukungan. Karena selama ini, isu itu hanya ada di tingkat eksekutif, sehingga dukungan dana kurang. Pada anggaran 2007 lalu memang nggak ada anggaran khusus untuk DGS, kalau ada itu hanya kegiatan yang ada di tingkat satuan daerah. Tapi kegiatan terpadu untuk DGS belum ada. Jadi waktu itu hanya menggunakan anggaran tingkat satuan kerja, jadi kalau ada kegiatan

Kepegawaian. Perubahan yang terjadi di Gorontalo, Departemen keuangan RI dan PemProv DIY bukan diraih dalam waktu satu-dua hari. Bukan tanpa kerja keras, bukan asal tanda tangan pakta integritas di depan presiden, menteri, ataupun pimpinan KPK. Perubahan diraih melalui proses panjang yang penuh pro dan kontra, dibarengi dengan komitmen pemimpin dan kerja keras bersama. (cit)

KITA HARUS TAHU yang bisa dikaitkan, ya pakai itu. Nah, anggaran 2008 kan belum dithok, jadi anggaran tentang itu harus ada. Selama ini bias pembahaman, seolaholah change management information

Prof. A. Djunaedi Kepala Badan Informasi Daerah

itu hanya terkait DGS. Padahal sebenarnya DGS hanya unsur pendukung saja,” imbuh Winarta lagi. Menanggapi hal itu, Djunaedi mengakui bahwa di tingkat APBD memang belum ada anggaran khusus untuk kinerja TimPII-DGS. “SK TimPII sudah ada yang baru dengan susunan tim yang sama dengan 2007 lalu. Harapannya, kita dapat anggaran dari APBD 2008 ini. Kami akan mengusulkannya, apakah dibiayai oleh APBD atau nggak. Yang sudah punya semacam TimPII itu BI (Bank Indonesia), tapi berupa unit khusus. Saat ditetapkan menjadi direktorat, malah jadi masalah karena tidak bisa dikoordinasikan. Kelemahannya, kalau jadi unit khusus di bawah Gubernur DIY, nggak punya punya anggaran sendiri. Makanya, TimPII harus ikut ke lembaga lain atau BID. Saat ini sih, nggak masalah. Tapi ke depan ya diusahakan TimPII bisa di bawah Sekda atau Gubernur. Sekarang kan, anggarannya nyanthol. Soal usulan ke APBD, entah nanti nyanthol di mana, kita diskusikan nanti. Seharusnya nyanthol di Sekda, itu biro karena lintas instansi. Kalau nyanthol di BID, nggak pas ya, karena biro,” papar Djunaedi. (agt)

POJOK DGS

JOGJA BISNIS dalam upaya memberikan pelayanan

(www.disperindagkop.jogjaprov.go.id)

Syarat-syarat apa yang diperlukan untuk membuka usaha? Bagaimana prosedur mengambil kredit usaha? bagaimana dan kemana jika akan memasarkan produk? dan masih banyak pertanyaan lain yang diperlukan bagi para pengusaha UKM saat menjalankan usahanya. Sesuai dengan peraturan daerah DIY, Disperindakop (Dinas Perindustrian dan Koperasi) bertugas sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah bidang perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah dengan fungsi dasar untuk melayani. Untuk memperkuat fungsi pelayanan publik keberadaan web Jobis (jogja bisnis) sangat signifikan sebagai salah satu media memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama para pelaku usaha. Sesuai dengan SK Gurbernur DIY No. 22/ Tim/2007 tentang pengembangan Digital Government Services untuk mewujudkan Jogja Cyber Province, tanggal 26 April 2007 Disperindakop DIY meluncurkan web Jobis dengan tujuan menyedikan fasilitas pelayanan bagi publik terutama pelaku usaha, menyebarkan informasi pengembangan usaha dan menyediakan software aplikasi sistem informasi Digital Government Services yang berbasis TI untuk peningkatan kualitas layanan informasi di lingkungan Perindagkop. “Website yang dibuat selama 3 minggu ini dengan PT. exindo sebagai web developer menggunakan rancangan dirancang oleh Microsoft diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan informasi dan pelayanan

pelaku bisnis dalam mengembangkan usahanya”, ungkap Sumono wibowo, Kepala Balai Bisnis Yogyakarta. Menyediakan informasi on-line yang terintegrasi seperti e-katalog untuk mencari perusahaan dan katalog produk, e-library untuk menyediakan artikel dan publikasi secara online, ebusiness untuk pemesanan produk dan transaksi, prosedur dan informasi peraturan usaha, dan berbagai layanan guna pengembangan bisnis. “Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya saat belum ada web ini, pencarian informasi dirasakan lebih cepat dan mudah”, ungkap Bapak Subtidyo, pengusaha perak di Bantul. Web hanya merupakan salah satu penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, layanan lain yang bersifat interaktif ditawarkan melalui Call Center: layanan konsultasi /aspirasi via telepon melalui Costumer Service Officer (CSO) pada (0274)489219, SMS : layanan konsultasi/aspirasi via sms di nomor 0811253007, On Web: situs resmi Disperindagkop Prop DIY, Konsultasi Langsung: Konsultasi dengan datang langsung ke Front Office Jogja Bisnis di Kantor Balai Pengembangan Bisnis dan Kerajinan, Jl Laksa Adi Sucipto, Yogyakarta No. 6,5 dan Jemput bola: mendatangi langsung pelaku usaha. Layanan yang ditawarkan bukan hanya bersifat menyediakan informasi tapi juga memberikan solusi permasalahan yang dialami para pelaku usaha. Sampai dengan 8 Januari 2008 jumlah pengunjung website sudah mencapai 316.666 orang, call center

75 orang, sms center 90 orang dan yang mendatangi balai bisnis 180 orang, selengkapnya dapat dilihat pada gambar 1 Peningkatan terus-menerus Dalam industri, suatu perusahaan hanya dapat bertahan ditengah persaingan dan perubahan jika selalu melakukan perbaikan terusmenerus atau continuous improvement. Hal ini juga yang harus dilakukan oleh website pemerintah. IT Konsultan, menyatakan bahwa “Fungsi website pemerintah pada awalnya adalah wujud eksistensi pemerintah di dunia internet, kemudian sebagai penyedia informasi dan bersifat satu arah, namun sekarang fungsinya sedang memasuki tahap pemberian pelayanan kepada masyarakat” ujar Surahyo Sumarsono yang merupakan konsultan IT dan pemilik innixindo (….) Surahyo juga mengungkapkan kendala yang biasa dialami oleh website pemerintah adalah kurangnya kemampuan SDM yang dapat mengelola web dan kendala ini jugalah dialami oleh web Jobis. Hal ini terlihat pada 2007 alokasi dana pemeliharaan hardware di balai bisnis yang merupakan front office dari Jobis sebesar Rp. 1,2 juta, Rp. 754.000/bulan untuk langganan internet dan belum adanya pegawai khusus dan anggran untuk orang yang meng-up-date informasi di web menyebabkan sebagian besar penggunaan web jobis belum dirasa maksimal dalam hal penyediaan informasi. Hal ini diketahui setelah

Gambar 1. Jumlah pengunjung jobis sampai pada 8 Januari 2008

menanyakan langsung ke beberapa UKM yang telah mengakses web jobis. Dalam hal layanan call center, sms dan konsultasi langsung memiliki dampak langsung terhadap pelaku usaha dan mendapatkan respon positif dari para UMKM, namun kurangnya sosialisasi kepada masyarakat membuat jumlah masyarakat yang menggunakan layanan ini menurun sepanjang 2007. Menurut Budi Rahardjo, pakar telematika yang juga dosen Institut Teknologi Bandung, ada dua hal pokok yang mempengaruhi berkembang atau tidaknya penerapan e-government di suatu lembaga pemerintah. Pertama, faktor leadership dari pimpinan lembaga. Kedua, kemampuan SDMSDM di lembaga pemerintah. “Peningkatan kualitas SDM berperan penting untuk menciptakan SDM yang mandiri dan tidak lagi bergantung pada vendor,” terang Budi. Sumono wibowo juga mengungkapkan bahwa kurangnya SDM yang bertugas khusus untuk memenej web adalah salah satu hambatan dalam mengembangkan web jobis, karena sangat berdampak pada kualitas dan kuantintas pelayanan yang diberikan. CV. Gambang Emas salah satu UKM yang usahanya dimasukkan dalam web jobis selama 2 bulan berharap melalui web jobis usahanya dapat diketahui oleh pembeli dari luar negeri, namun sampai saat ini masih belum mendapatkan respon. “Menurut saya web tidak akan memberikan dampak yang baik bagi UKM, jika sosialisasi di media internet sendiri masih kurang entah itu iklan di google

atau search engine lain atau iklan di yahoo, dan lain-lain. Web ini akan sangat bermanfaat bagi UKM jika para pembeli yang mengakses bukan hanya pelaku usaha” ungkap Anindito, bagian pemasaran CV. Gambang Emas. Pesan ini harus diperhatikan oleh pemerintah, jangan sampai keberadaan web jobis menjadi mubazir (tidak ada manfaatnya). Harus ada perbaikan dan jangan menjadikan keberadaan jobis hanya sebagai 'proyek' semata, tapi upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. . Dibalik semua kekurangan yang ada, langkah maju penerapan egovernment yang ditunjukkan oleh pemerintah melalui jobis bisa menjadi angin segar bagi kalangan dunia usaha. Dibutuhkan komitmen dan kerjasama antara masyarakat, pelaku bisnis, ahli IT dan terutama pemerintah untuk selalu melakukan perbaikan. Penyajian layanan yang cepat, mudah, dan transparan, yang selama ini diidam-idamkan, bukan tidak mungkin bakal segera terwujud. Pasalnya, usaha untuk mengubah paradigma birokrat dari yang tadinya suka dilayani menjadi mau melayani mulai terasa. Dan, semoga saja di waktu-waktu mendatang perubahan itu makin nyata adanya. (ctr)

Proses Perbaikan Terus Rencana

Tindakan

Pelaksanaan

Evaluasi

(www.accesstoexcellence.co.uk)

INFO KEBIJAKAN 1. Keputusan Gubernur Nomor 1/Tim/2008 tentang Pembentukan Tim Manajemen Perubahan dan Inovasi Implementasi Digital Government Services (DGS) Surat keputusan tersebut ditetapkan oleh Gubernur DIY Hamengku Buwono X pada 15 Januari 2008. SK ini sekaligus merupakan tindak lanjut dari peninjauan kembali keberadaan TimPII-DGS yang bekerja selama setahun lalu usai keluarnya SK Gubernur Nomor 22/Tim/2007 yang ditetapkan pada 21 Mei 2007. Isi SK 2007 dengan 2008 tidak ada perubahan. Intinya, dalam penetapan memuat mengenai fungsi dan peran tim, serta uraian tugas dari bidang-bidang di dalam tim itu sendiri. Selain itu, kedua SK tersebut juga memuat ketetapan yang berbunyi: segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau sumber dana lain yang sah (tertuang pada ketetapan ke-4 pada SK 2007 dan ketetapan ke-5 pada SK 2008, Red). Isi Ketetapan itu secara eksplisit menyiratkan, bahwa ada kemungkinan keberlangsungan kinerja TimPII-DGS akan dibiayai dari alokasi APBD. Dengan kata lain, dalam setiap penetapan APBD tiap tahunnya telah ada alokasi khusus untuk pembiayaan TimPII-DGS. Hanya saja, sedari awal dibentuk pada 2007, belum ada anggaran khusus dari APBD DIY bagi tim tersebut. Melainkan dari sumber dana lain, yakni dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bidang-bidang lain dalam BID yang terkait dengan kinerja tim. Ditambah pula dana bantuan dari Kemitraan. Semestinya, demi menindaklanjuti blu print Jogja Cyber Province yang telah ditetapkan melalui Pergub 42/2006, maka sudah harus dipersiapkan anggaran yang pasti dan jelas. Mengingat TimPII-DGS dibentuk dalam rangka mewujudkan Jogja Cyber Province tersebut.(agt)

NEWS

SEMINAR REFORMASI DAN INSENTIF PENINGKATAN KINERJA

YOGYAKARTA, 21 JANUARI 2008 – Meskipun reformasi birokrasi di tingkat Pemerintahan Provinsi DIY telah dilaksanakan semenjak 2000, ternyata belum mampu berjalan optimal. Salah satunya, terkait hambatan pada sistem renumerasi yang di dalamnya terkait dengan reward dan punishment, dimana pemberian penghargaan belum bisa dilakukan berdasarkan kinerja pegawai yang disebabkan sulitnya mengukur kinerja itu sendiri. Di tingkat nasional sendiri belum ada aturan secara rinci yang mengatur kebijakan yang berkaitan dengan pemberian reward dan insentif kerja untuk para pegawai negeri sipil (PNS). Meskipun DIY telah mempunyai regulasinya yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur No. 49 Tahun 2005 tentang Reward dan Punishment. Hanya saja, proses penyusunan Pedoman Tata Laksananya belum selesai hingga kini. Terkait persoalan itu pula, Tim Manajemen Perubahan dan Inovasi Implementasi Digital Government Services (TiMPII-DGS) bekerjasama dengan Kemitraan (Partnership)Yogyakarta mengadakan seminar yang mengambil tema “Reformasi Birokrasi dan Insentif Peningkatan Kinerja” di Gedung Radya Sudaya Kompleks Kepatihan Yogyakarta pada 21 Januari 2008 lalu. Di dalam seminar sehari itu menghadirkan beberapa pembicara, yakni Staf Ahli Menteri Keuangan RI Marwanto, Gubernur Gorontalo Dr Ir Fadel Muhammad, Konsultan Manajemen Sumber Daya Manusia sekaligus Ketua Jurusan Manajemen SDM-Program Studi MM UPN Dr Ilyas, serta Kepala Biro Organisasi Pemerintah Provinsi DIY Bambang

Hermanto MHum. Asisten Sekretaris Daerah I Prof Dr Dahlan Thaib SH MH pun membacakan sambutan Gubernur DIY Hamengku Buwono X yang berhalangan hadir. “Sering kita menganggap, pegawai yang sudah mendapatkan gaji yang cukup, maka dia sudah merasa puas. Justru anggapan, bahwa seseorang sudah merasa puas jika kebutuhan ekonominya sudah terpenuhi, adalah salah,” tandas HB X dalam sambutan yang dibacakan Dahlan Thaib. Salah satu yang terpenting dalam pelaksanaan kinerja, menurut dia, bahwa produktivitas pegawai mampu meningkatkan budaya kerja yang positif. Oleh karena itu, perlu adanya penghargaan atas produktivitas pegawai. Pasalnya, seorang pegawai, meski mempunyai kemampuan yang cukup, namun jika tidak diberi ruang untuk berproduksi yang cukup, maka kinerjanya tidak akan bisaoptimal. Di dalam kesempatan itu, Fadel Muhammad mengingatkan, bahwa birokrasi tengah menuju ke jalan kebangkrutan. Tidak ada salahnya, jika untuk mengantisipasinya, pemerintah perlu belajar pada sektor swasta agar berwawasan dan berperilaku

kewirausahaan. Untuk mencapai hal tersebut, maka pengukuran atas kinerja pegawai sangatlah penting dan sentral. “Untuk memahami kinerja pegawai harus diketahui motivasi yang melatarbelakangi mengapa pegawai mau bekerja keras dan benar dalam suatu organisasi,” kata Fadel. Hal tersebut dikemukakannya pada sesi awal seminar yang dia ketengahkan dalam tema “Reformasi Birokrasi dengan Pendekatan Tunjangan Kinerja” yang merupakan pengalaman atas kebijakan yang telah diterapkannya di Gorontalo. Sedangkan sesi terakhir ditutup dengan pemaparan oleh Bambang yang lebih memfokuskan pada materi “Upaya Merealisasikan Kebijakan Reward and Punishment bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY”. Dia menjadikan Pergub DIY No 49/2005 sebagai landasannya. Harapannya, melalui seminar tersebut akan didapatkan lessons learned atau pembelajaran dari proses implementasi kebijakan reward and punishment TKD dari Pemerintah Provinsi Gorontalo serta Departemen Keuangan RI setealh disandingkan dengan pengalaman DIY. Selain itu, akan didapatkan pula input untuk perbaikan Pedoman tata Laksana Peraturan Guberur DIY No 49 Tahun 2005. Tidak hanya elemen-elemen pemerintahan dari kabupaten dan kota maupun provinsi saja yang hadir. Melainkan juga dari unsur legislatif, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta akademisi. (agt)

PUBLIC CORNER CV Gambang Mas “Fasilitas di dalam mungkin cukup, hanya yang kurang yaitu bagaimana caranya supaya web ini dapat diketahui oleh buyer-buyer. Contohnya www.alibaba.com itu bila kita search di google apapun kebutuhan dari plastik sampai furniture atau hinges dan barangbarang apapun pasti di google urutan pertama ada www.alibaba.com sehingga pembeli dari manapun akan mencari dulu disitu. harapan saya web ini dapat seperti itu. Fasilitas-fasilitas ini baru dapat bermanfaat setelah datangnya pembeli ke web ini bukan kami (umkm) yang harus menggunakan web ini.”

Wijang Subekti, Staf Bidang LTI BID DIY “Jika reward and punishment bisa diterapkan, setuju saja. Bagus, bisa menjadi motivasi bagi PNS untuk lebih baik. Tapi kalau itu menjadi tuntutan birokrasi, mestinya penghargaan pada PNS juga meningkat, biar seimbang,”

Sri Widayati, Tata Usaha Dinas Pendidikan DIY “Setuju adanya reward and punishment. Pegawai yang mempunyai prestasi akan betul-betul dihargai, sehingga memotivasi yang lain. Tapi jika salah, harus ada sanksi biar pegawai lain mikirmikir untuk berbuat salah,”

KLIK!

Kesan bahwa orang-orang pemerintah 'gatek' (gagap teknologi) dan dipenuhi dengan tumpukan kertas dan mesin tik sudah tidak terasa seiring perkembangan aplikasi DGS (Digital Government Services). Contohnya penggunaan Yahoo messenger dan sistem intranet terbukti membantu memperlancar komunikasi dan pertukaran data antar dinas, kantor, biro atau instantsi pemerintah di dalam lingkungan PemProv DIY.

Tambahan aplikasi Peta Digital Sentra Industri dan Perdagangan pada web jobis (http://disperindagkop.jogjaprov.go.id/) merupakan salah satu bentuk pemerintah dalam menyediakan informasi mengenai pusat industry dan perdangan sebagai dasar referensi perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, pariwisata, dan pengembangan industri. Keberadaan aplikasi ini akan sangat membantu para invenstor atau pembeli dalam mencari tempat-tempat UMKM di Yogyakarta.

TIPS & TRICK

WEBSITE ON ACTION

Rahmat Taufik Web developer dan Pemerhati e-government Email: [email protected]

Kemunculan internet pada tahun 1962 tidak dikira akan membawa pengaruh besar terhadap perkembangan dunia. Dunia telah mengalami revolusi industri pada akhir abad 18 yang terjadi dengan penggantian ekonomi yang didominasi oleh industri dan diproduksi mesin dan berdampak pada perubahan social, politik dan budaya. Kemunculan internet seperti mengulang revolusi industri menjadi revolusi informasi yang tiada batas geografis dan waktu. Keberadaan website dalam internet sendiri baru popular pada tahun 1984 di amerika dan pada tahun 1994 berdiri ISP (Internet service provider) komersi pertam,a di indonesia dan penggunaannya hanya sebatas pada informasi digital dan email sejak adanya ISP di indonesia maka mulailah bermunculan web yang berlokasi indonesia. Internet yang bersifat maya dan dapat

menyentuh ruang dan waktu mulai dilirik pemerintah sebagai media penyampaian layanan publik. Pertama kali diterapkan dengan dasar instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government dari sejak saat itu mulailah muncul e government di daerah daerah. Ada 3 hal pemicu munculnya e government di indonesia, yaitu Era globalisasi yang terus meluas, kemajuan teknologi informasi sedemikian cepatnya sehingga informasi, dan pengetahuan dapat di publikasikan dan dibuat dengan sangat cepat dalam hitungan detik, munculnya kemajuaan TI (Teknologi Informasi) menimbulkan minat masyarakat untuk lebih tahu tentang TI, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat sehingga menjadi sebuah kebutuhan akan TI. Saat pemerintah memutuskan untuk menggunakan website sebagai media pelayanan publik ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu: 1. Pembuatan situs informasi disetiap lembaga 2. Penyiapan SDM;. 3. Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana Multipurpose Community Center, Warnet, SME-Center, dan

lain-lain. 4. Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik. Jobis sebagai web penyedia layanan Disperindagkop yang target user nya (pengguna) adalah UMKM maka untuk menarik user informasi dasar yang perlu disediakan dalam web adalah: 1. Data base UMKM yang lengkap untuk bisa diketahui oleh para pengunjung. 2. News & Artikel 3. Informasi Pasar nasional dan internasional 4. Event Lokal dan nasional Kita tetap harus berbangga hati kepada pemerintah yang telah berupaya memberikan pelayanan yang terbaik, namun website sesederhana apapun hanya akan bermanfaat jika terjadi interaksi atara pengunjung dan UMKM yang sudah jelas mempunyai tujuan untuk mempublikasikan usahanya sebagai user. Jangan jadikan dibuatnya web-web pemerintah sebagai 'proyek' yang hanya bertahan ditahun awal, tapi juga tetap harus diperhatikan keberlanjutannya dimasa datang.

DARI PEMBACA azharudin A. Rahman [[email protected]] “Makasih mbak atas kiriman bulletinnya” sari adityo [[email protected]] “Menurut saya kehadiran Bulietin CMI ini bisa menjadi salah satu akselerator bagi perkembangan IT di Pemprov DIY. Kalo boleh usul, Buletin ini juga bisa mengakomodasi tulisan2 dari Bapak2 dan Ibu2 yang mau berbagi..buat kita semua. Karena kita banyak punya "suhu2" IT disini. Mungkin ada kolom khusus, misalnya "Inspirasi" atau Kisah Sukses sehingga bisa jadi best practise buat kita semua. Terimakasih atas inisiasi buletin CMI” yuna pancawati [[email protected]] – Disperindagkop DIY “Trima kasih atas kiriman buletin softcopy maupun hard copynya. Saya menunggu untuk edisi selanjutnya”

Buletin ini didukung sepenuhnya oleh: Kemitraan “Bagi Pembaharuan Tata Pemerintah di Indonesia" Jl. Tentara Zeni Pelajar No. 1 A Yogyakarta, Indonesia 55231 Tel : +62-274-557953 Fax : +62-274-557952 email: [email protected] website: www.kemitraan.or.id Pimpinan Redaksi Ketua Umum TiM-PII, Soehartati Soetopo Wakil Pimpinan Ketua Harian TiM-PII, Achmad Djunaedi Redaktur Pelaksana Ketua Kemitraan, Idham Ibty Wakil Ketua Pelaksana Sri Naida Sekretaris Redaksi Citra Nudiasari Anggota Aci S.R, Pito Photo Pito