LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR
TAHUN
8
2OO9
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 8 TAHUN
2OO9
TENTANG SISTEM KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGERANC, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka
penyelenggaraan dan pemantapan otonomi daerah, khususnya pelayanan kesehatan perlu diberikan pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada anggota masyarakat dengan suatu sistem yang terkoneksi dengan sistem lainnya sesuai dengan asas-asas pemer intahan yang baik.
b
bal-rwa pelayanan dan penyelenggaraan kesehatan yang baik dan ac-lil kepacla masyarakat merupakan bagian dari asas pcmerintahan yang baik;
bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi per-rgembangan sumber
clava manusia sebagai modal pelaksanaan
pembangunan
masyarakat Kabupaten Tangerang; d. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana tersebut pacia huruf a, b dan c, perlu dibentuk Sistem Kesehatan Kabupaten Tangerang yang pelaksanaanya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang.
Mengingat :
1.
Unclang-undang Nomor 23 T'ahun 7992 tentar-rg Kesehatan (Lembar Negara Republik lndclnesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Inr-lonesia Nomor 3 9\;
Undang-unclang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembal Negara Republik Indonesia Tahun 2000 l\Tn-n.
19.1 -f.-Lol.or-
T
or-1--,-^-
NT^---^
fJ,-^"1.-1il, I-,1^-^.;^
)
Undang-u^dang Nomor 7 Tahun 7996 tentang pangarn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 7996 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor 4272);
4" Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Perundang-undangan (Lembaran Negara Republi[
peraturan Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor 4a2\;
5.
Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik Kedokteren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nom or 1L6, Tambahan Lembaran Negara Repubrik I'donesia Nomor 4a31);
6. unclang-undang Nomor z2 tahun
2004 tentang pemerintahan l)aeral-r (Lembaran Negara Republik I'clonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4zg9) sebagaimana telah clua kali cliubah ter-akhir dengan Unclang_ undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kiua Unclan[undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor s4, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 45aB); 7. Unclang-unclang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan pusat cjan pemerintahan Daeiah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nom or 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor aa37); B. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan sosial Nasio.al (Lembara^ Negara Repubrik lndonesia Tahun 2004 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor 146e0);
9.
unclang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia'rahun zooz womor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik lncjonesia Nomor 4722;
10. Peraturan Pemerintah
Nornor 38 Tahun 2007 tentang pembagiar-r Tugas Urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor g2, T'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47a!; 11. Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007 te'tarig organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang
Nomor 02 Tahun 2008 tentang organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008Nornar 02, Tambahar-, Lembaran
Daerah Nomor 0208);
J-
Dengan Persetujuan
B
ersama
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG dan
BUPATI TANGERANG
MEMUTUSKAN: MCNCtapKan:
PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan:
7. Daerah adalah Kabupaten Tangerang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati clan Perangkat Daerah sebagai
unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati T'angerang. 4. Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja
Pemerintah Daerah yang berwenang di
bidang kesehatan.
5. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari baclan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hiclup produktif secara sosial dan ekonomis.
6.
Swasta adalah setiap komponen penyelenggara upaya kesehatan non-pemerintah di wilayah Kabupaten Tangerang.
7.
Lembaga Pendidikan adalah setiap penyelenggaran penclidikan kesehatan
formal dan non-formal.
B. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan clan Kelurahan.
9, Masyalakat aclalah setiap orang yang berdomisili di wilayah I(abupaten Tangerang. 10.
Sarana kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang ada c1i wilayah Kabupaten Tangerang.
11. Organisasi profesi adalah organisasi yang bergerak cli bidang profesi Tenaga
Kesehatan seperti : Ikatan Dokter Indonesia (lDI) dan Persatuan Dokter Gigi indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (lBI), Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) dan/atau organisasi profesi kesehatan lainnya yang
412" Lembaga Swadaya Masyarakat
yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga independen milik masyarakat non-pemerintah yang ikut berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan kesehatan di Kabupaten Tangerang.
13.
Sistem Kesehatan Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disingkat SKK Tangerang adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wiiayah Kabupaten Tangerang, yang dilaksanakan oleh Pemerintah, swasta, masyarakat, lembaga pendidikan dan pihak terkait lainnya.
14.
Standar Pelayanan Minimal Biclang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan cli Kabupaten Tangerang.
15. Upaya kesehatar-r adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 16. Pelayanan kesehatan adalah rangkaian pelayanan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesehatan inclividu, kelompok clan masyarakat. 77.
Upaya prornotif adalah pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan;.
18. Upaya
preventif adalah setiap kegiatan dalam rangka pencegahan terhadap
suatu masalah kesehatan/ penyakit. 19.
Upaya kuratif adalah setiap kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan pencleritaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas kesehatan penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
20. Upaya rehabilitatif adalah setiap kegiatan clalam rangka pemulihan kesehatan;
21.Upaya kesehatan tingkatan primer aclalah aclalah pelayanan keselratan perorangan dan masyarakat dimana terjadi kontak pertarna secala perorangan sebagai proses awal pelayanan kesehatan. 22.Upaya kesehatan tingkat sekunder adalah pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat rujukan lanjutan yang terdiri dari pelayanan kesehatan yang meliputi rujukan kasus, dan spesimen, yang ticlak sanggup atau tidak memadai dilakukan pada pelayanan tingkat primer.
tingkat tersier adalah pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat rujukan lanjutan yang terdiri dari pelayanan kesehatan yang meliputi rujukan kasus, dan spesimen, yang tidak sanggup atau tidak memadai dilakukan pada pelayanan tingkat sekuncler.
23. Upaya kesehatan
yang selanjutnya disingkat UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat, yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, clikelola o1eh, clari, untuk dan bersama masyarakat dengan bimbingan petugas kesehatan, lintas sektor clan lembaga terkait
24. Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat
lainnya. 25. Sub-spesialistik adalah upaya kesehatan yang dilayani oleh tenaga dokter yang
yang telah mendapatkan pendidikan khusus atau pelatihan dan mempunyai izin praktik yang didukung oleh tenaga kesehatan lainnya. 26.
Kejadian Luar Biasa adalah suatu kondisi adanya peningkatan kejadian
5-
2T.Bencana adalah kejadian yang rnenyebabkan terjaclinya banyak korban, kerugian material dan kerusakan infrastruktur fisik serta terganggunya kegiatan normal masyarakat. 28. Keaclaan darurat adalah suatu keaclaan yang beracla c1a1am ancaman kematian dan memerlukan pertolongan segera; 29. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnva disingkat SDM Kesehatan adalah tenaga kesehatan clan tenaga penclukung / p"t-r,tr"rlut"rg kesehatan baik dinstitusi pemerintah maupun swasta; 30.
unit
Pelaksar-ra Tekhnis yang selanjutnya clisingkat upr adalah unit pelaksana tekhnis dinas yang menyelenggarakan upaya kesehatan clan bertanggungjawab kepada kepala Dinas Kesehatan.
31. Sediaan Farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetika; 32.
Daftar Obat Essensial Nasional yang selanjutnya clisingkat DOEN actalah daftar obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, yang diupayakan tersedia pada sarana pelayanan kesehatan sesuai clengan fungsi
dan tingkatannya;
inti farmasi adalah pengelolaan obat clan procluk kesehatan lainnya, menjamin mutu, memberikan infolmasi clan saran serta memonitor
33. Kegiatan
penggunaan obat oleh pasien.
BAB
II
MAI(SUD DAN TUJUAN Pasal 2
(1)
SKK
Tangerang dirnaksudkan sebagai peclornan untuk melaksanakan program
kesehatan yang clilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, swasta, masvarakat, lembaga pencliclikan clan pihak terkait lainnya. (2) SKK Tangerang
bertujuan
:
a. Mernberdayakan dan swasta, masyarakat,
menata seluruh potensi sumber claya pemerintah, lembaga
penc-liciikan
dan pihak terkait dalam
pembangunan kesehatan baik langsung maupun ticlak langsung untuk meningkatkan cleraj at keseha tan masyarakat;
b.
Menanggapi aspirasi masyarakat di biclang kesehatan sesuai dengan hak asasi manusia.
RAB
6-
BAB
III
ASAS SKK TANGERANG Pasal 3
SKK Tangerang berasaskan
:
a. Hak Asasi Manusia, b. Nilai Keagamaan;
c.
Nilai Kultural;
d. e.
Demokratis;
f
.
g.
Berkeadilan; Ekonomis; dan, Tata Kepemerintahan yang Baik.
BAB IV
SKK TANGERANG Pasal4 (1) SKK Tangerang diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. (2)
SKK Tangerang diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan semua elemen tanpa terkecuali.
(3) SKK Tangerang diselenggarakan dengan clasar perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. (4) SKK Tangerang diseler-rggarakan dengan memberclayakan senrua pemangku kepentingan melalui peranserta clalarn penyelenggaraan clan pengendalian mutu pelayanan kesehatan.
BAB V PENYELENG GARAAN SI(I( TANGERAI/G Bagian Kesatu
Umum Pasal 5
SKK Tangerang tercliri atas subsistem;
a. Upaya kesehatan; b. Pembiayaankesehatan;
c. Sumber Daya Manusia kesehatan; d. e.
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan clan Makanan;
Manajemen dan Informasi Kesehatan; dan
7-
Bagian Kedua
Subsistem Upaya Kesehatan Pasal 6
(1) Subsistem upaya kesehatan sebagaimana dimaksucl claiam pasal
5 huruf a, di
selenggarakan secara paripurna, terpadu, berkualitas, adil, merata, terjangkau clan
bermutu. (2) Unsur subsistem upaya kesehatan sebagaimana dimaksucl pacla ayat (1), meliputi;
a. b.
pelayanan kesehatan;
c.
penelitian clan pengembangan.
pembinaan dan pengawasan;
(3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana
climaksud pacia ayat (2),
meliputi:
a. b.
Pelayanankesehatankonvensional; Pelayanankesehatantradisional;
(4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dengan cara
a. b. c. c.
dimaksucl pada ayat (3), dapat dilakukan
:
upaya peningkatan (prontotifl; upaya pencegahan (prez,entiJ); upaya pengobatan (kurntifl; dan,
upayapemulihan (rehnbilitntLfl.
Pasal
(1)
7
Pelaksanaan pelavanan kesehatan mencakup kesehatan perorangan dan masyarakat.
(2)
Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),
clapat
diselenggarakan melalui tingkatan:
a. Primer; b. Sekunder;
dan,
c. Tersier. (3)
Pelayanan kesehatan sebagaimana climaksud pada ayat (2) huruf a,b clan c-liselenggarakan oleh
pemerintah, swasta, dan masyarakat clengan
individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
c
sasaran
8-
Pasal
(1)
Felayanan kesehatan perorangan primer sebagaimana climaksud dalarn pasal 7
ayat (2) huruf a, diselenggarakan kompetensi clapat cliiaksanakan
(2)
B
c1i
oleh
tenaga kesehatan yang rnempunyai
rumah, tempat kerja maupun Upr.
Pelayanan kesehatan masvarakat primer sebagaimana ciimaksud dalam pasal 7
ayat (2) huruf a, yang menjacli tanggung jawab Pemerintah diselenggarakan
oleh Dinas Kesehatan yang pelaksanaan
Daerah
operasionalnya
didelegasikan kepada UPT.
(3)
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dimaksud
pada ayat (2)
dapat
dilaksanakan oleh masyarakat rlan swasta sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Pasal 9
(1)
Pelayanan kesehatan perorangan sekunder sebagaimana dimaksud clalam pasalT
ayat (2) huruf b, diselenggarakan
oleh Rumah Sakit
setara kelas C dan sarana
kesehatan lainnya yang setara baik rnilik pemerintah maupun swata.
(2)
Pelayanan kesehatan masyarakat sekunder sebagaimana dimaksud dalam pasal
7
ayat (2) huruf b, cliselenggarakan oleh Dinas Kesehatan.
Pasal
l0
Pelayanan kesehatan perorangan tersier sebagaimar-ra dimaksutl clalam pasai 7 ayat (2)
huruf c, merupakan rujukan sub-spesiaiistik clari pelayanan kesehatan clibawahnya, dan diselenggarakan cli Rumah sakit Umum dan/atau Rumah sakit Khusus setara kelas A dan B.
Pasal 11
(1)
Penyelenggaraan upaya kesehatan oleh Pernerintah Daerah menjacli tanggung jawab Dinas Kesehatan
(2)
.
Penyelenggaraan upaya kesehatan
oleh swasta dapat clilaksanakan
sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)
Penyelenggaraan upaya kesehatan oleh rnasyalakat dapat diselenggarakan clalam
bentuk UKBM.
(4)
Pelayanan kesehatan primer dan sekunder sebagaimana climaksud dalam pasal ayat (2) huruf a dan huruf
b, dapat dijatlikan
7
wahana pencliclikan dan pelatihan
9-
Pasal 12
Dalam hal keadaan darurat sernua sarana pelayanan kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama untuk penyelamatan jiwa.
Pasal 13
Penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan.
Pasal 14
Pemerintah Daerah melakukan pernbinaan terhadap semua fasilitas pelayanan kesehatan di daerah. Pasai
1,5
Pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan untuk
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
Bagian Ketiga Subsistem Pembiayaan Kesehatan Pasal 16
(1) Pembiayaan urusan bidang kesehatan bersumber dari;
a. Pemerintah; b. Pemerintah daerah;
c. Swasta; c1. Masyarakat; dan,
e.
sumber lainnya yang sah.
(2) Subsistem pembiayaan kesehatan sebagairnana dimaksud dalam pasal 5 l-ruruf b,
dilakukan rnelalui upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan
dana
kesehatan.
Pasal 17
Pembiayaan urusan bidang kesehatan sebagairnana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1)
huruf b, clialokasikan rninirnal 7 % (tujuh persen) dari Anggaran Pendapatan Belanja
.
10_
Bagian Keempat Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan Pasal 18
Subsistem SDM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasai
5 huruf
c,
diselenggarakan dalam bentuk pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan.
Pasal 19
(1) Pengembangan
dan pemberdayaan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 18,
dilaksanakan untuk tersedianya SDM kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan,
terdistribusi secara adil dan merata, serta didayagunakan secara optimal.
(2) Penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pererlcanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pembinaan dan pengawasan. (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi
penetapan jenis,
jumlah dan kualifikasi serta distribusi. (4) Pengadaan sebagaimana climaksucl pada ayat (2) dilakukan melalui rekrutmen, dan pendidikan dan pelatihan. (5) Pendayagunaan sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) dilaksanaan oleh Pemerintah Daerah clan swasta melalui penempatan. (6) Pembinaan
dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
sesuai dengan peraturan perunclang-undangan.
(7) Dalarn hai pembinaan sebagaimana dirnaksucl pacla ayat (6), Pemerintah Daerah dan swasta menerapkan sistem karier, penggajian dan insentif.
Bagian Kelima
Subsistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Pasal 20
(1) Subsistem
Sediaan Farmasi diselenggarakan untuk menjamin keamanan,
khasiat/manfaat dan mutu sediaan farmasi. (2) Sediaan farmasi yang berbentuk obat dan bahan obat harus terjarnin ketersediaan
dan keterjangkauannya. Dalam hal............
lt(3)
Dalam hal menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), penyediaan dan pelayanan obat berpecloman pacla DOEN.
Pasal 21
(l)Pemerintah Daerah menjamin terseclianva obat bagi masyarakat miskin, dan wilayah kejaclian luar biasa dan bencana. (2) Pemerintah mendorong pengembangan rlan pemanfaatan obat tradisional, untuk
meningkatkan pelayanan kesehatan dan ekonomi,
Pasal22 Subsistem Alat Kesehatan cliselenggarakan untuk menjamin keamanan, manfaat clan
mutu alat kesehatan.
Pasal 23
Subsistem Makanan diselenggarakan untuk rnenjamin keamanan, khasiat/manfaat clan mutu sediaan makanan.
Pasal24
Dalam hal menjamin penyelengp;aran sediaan farmasi, alat kesehatan clan makanan sebagaimana dimaksucl dalam pasal 27,pasaI
22 dan pasal 23, serta perlinclungan
masyarakat dari penggunaan obat yang salah dan penyalahgunaannya:
a. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian clan pengawasan
terhaclap
pengadaan, penyimpanan, promosi serta penyaluran secliaan farmasi, alat kesehatan dan tnakanan sesuai dengan peraturan perunclang-unclangan;
b.
Sarana pelayanan kefarmasian rnelaksanakan kegiatan inti farrnasi;
c. Setiap orang yang memprocluksi, mengolah, menclistribusikan
makanan harus
menjamin laik higiene.
Bagian
12-
Bagian Keenam Subsistem Manajemen dan Informasi Kesehatan Pasal 25
(1) Penyelenggaraan subsistem manajemen clan informasi kesehatan sebagaimana
dimaksud dalarn pasal
5 huluf e, ditujukan untuk terwujudnya kebijakan
kesehatan"
(2) Penyelenggaraan subsistem manajemen
dan informasi kesehatan
sebagaimana
dimaksud, pada ayat (1) clilaksanakan dengan menghimpun upaya kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, pengaturan hukum kesehatan, pengelolaan data
dan informasi kesehatan.
Bagian I(etujuh Subsistem Pemberdayaan Masyarakat Pasal26 (1) Subsistem pemberdayaan masyarakat sebagaimana climaksud dalam pasal 5 huruf f-,
dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun masyarakat secara terencana,
terpadu tlan berkesinambungan.
(2)
Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui penggerakkan masyarakat, pengorganisasian clalam pemberdayaan, advokasi, kemitraan clan peningkatan surnber daya. Pasal27
Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
pasal
ditujukan agar masyarakat;
a. mampu berperilaku hidup bersih sehat; b. mampu mengatasi masalah kesehatan secara mancliri; c. berperan aktif dalam setiap pembangunan kesehatan; d. menjadi penggerak dalam rnewujudkan pernbangunan
berwawasan kesehatan.
BAB
26,
13_
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Pertama Pembinaan Pasal 28
(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pembinaan penvelenggaraan SKK Tangerang. (2) Pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan.
(3) Pembinaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksucl pacla ayat (2) diarahkan
untuk:
a.
terciptanya pembangunan kesehatan yang menyeluruh;
b" berkembangnya peranserta swasta,
c.
masyarakat cian LSM;
meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan serta meningkatnya kesadaran untuk berperilaku hidup sehat secara bertanggung jawab.
Bagian I(edua Pengawasan Pasal 30 (1) Pengawasan terhaclap penyelenggaraan
SKK Tangerang clilaksanakan
oleh
Pemerintah Daerah, swasta dan masvarakat. (2) Pengawasan
oleh Pemerintah Daerah sebagaimana climaksud pada ayat
(1)
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan (3) Pengawasan
oleh Dinas Kesehatan sebagaimana climaksucl pacla ayat
dilakukan terhadap mutu sarana clan tenaga kesehatan
(2),
,
(4) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana climaksucl pacla ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan clengan peraturan Bupati
BAB
.
VII
SANKSI ADMINISTRASI Pasal 31
(1) Pgnvelenggaraatr Subsisfenr SKK Tanooran,) \/r11o ti,l^L coc,,oi ,-1..,--^,. r)n*^+,,*^,-
-14-
(2) Sanksi administrasi dilakukan oleh Bupati. (3) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana climaksud pada ayat (2) berupa
a.
Peringatan tertulis
b.
Pembatalan atau pembekuan
izin dari sarana kesehatan maupun
:
tenaga
kesehatan
c.
Pencabutanizin pendirian sarana pelayanan kesehatan.
BAB
VIII
KETENTUAN PENUTUP Pasal 32
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan SKK Tangerang diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 33
Peraturan Daerah
ini mulai berlaku
setelah
6
(enam) bulan sejak tanggal
pengundangan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di : Tigaraksa I :12 Agustus 2009
?_4
f,ANGERANG,
2ANDAR Diundangkan di : Tigaraksa Pada ta :12 Agustus 2009
ffi
DAERAH,
.})--_-J}(
d3c
Ee
E
LEMBARAN DAERAH KABIIPATF,N TANGtrR ANG NIC)]\i{C)R na TAHI INI
?0oq
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 8 TAHUN
2OO9
TENTANG SISTEM KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG
I.
Penielasan LJmum
Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-undang nomor 23
tahun
7992 tentang kesehatan bahwa pembangunan
kesehatan bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pengembangan sumber daya manusia sebagai modal pelaksanaan pembangunan.
Dalam rangka penyelenggaraan dan pemantapan otonomi daerah, khususnya
pelayanan kesehatan perlu diberikan pelayanan dan perlindungan yang sebaikbaiknya kepada anggota masyarakat dengan suatu sistem yang terkoneksi dengan sistem lainnya sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang
baik dan adil kepacla
masyarakat
merupakan bagian dari asas pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan hal di atas, Departemen Kesehatan Republik Inclonesia pada
tahun 2004 telah menerbitkan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) sebagai pengganti dan penyesuaian terhadap SKN 1982 berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang
bersifat desentralistis serta sebagai antisipasi terhadap perubahan global, Di dalam dokumen SKNI 2004 dikatakan bahwa Sistem Kesehatan Nasional (SKN) clidefinisikan sebagai suatu tatanan yang menghirnpun upaya Bangsa Indonesia secara terpadu dan
saling mendukung, guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam Pembukaan UUD 7945.
Pada dokurnen SKN tersebut clikatakan pula bahwa untuk menjamin keberhasilan petnbangunan kesehatan di daerah perlu clikembangkan Sistern Kesehatan Daerah (SKD). Dalam kaitan ini kedudukan SKN merupakan supra sistem
dari SKD. SKD terdiri dari Sistem Kesehatan Propinsi (SKP) dan Sistem Kesehatan Kabupaten
/Kota (SKK). SKK menguraikan
secara spesifik unsur-unsur subsistem
upaya kesehatan, subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem sumberdaya manusia
kesehatan, subsistem sumberdaya
obat dan perbekalan kesehatan,
subsistem
pgmbgrdavaan masvaral
16-
Kabupaten Tangerang sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia membutuhkan suatu Sistem Kesehatan yang memungkinkan terwujuclnya ketangguhan dalam ketahanan di bidang kesehatan clan mampu menyecliakan kondisi
yang menguntungkan guna mewujuclkarr kesejahteraan masyarakat
di
wilayahnya.
Sistem Kesehatar-r Kabupaten Tangerang merupakan pecloman bagi individu dan/atau
masyarakat serta pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan berbagai aktivitasnya, dimana pedoman ini tidak terbatas bagi sektor kesehatan saja" Sistem Kesehatan Kabupaten Tangerang disusun sesuai clengan kondisi dan potensi yang ada. Kabupaten Tangerang terletak di Propinsi Banten yang mempunyai
berbagai kelebihan, salah satunya adalah sebagai kawasan pemukiman, perindustrian, dan religius.
II.
Penjelasan Pasal Demi Pasal
Pasal
1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat
(1)
Cukup jelas
Ayat
(2)
Yang dimaksucl dengan" sumber daya" adalah clana sumber claya manusia
dan teknologi dalam pembangunan kesehatan, baik yang terkait langsung maupun ticlak langsung dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pasal 3
a. Yang dimaksud dengan "hak
asasi manusia" adalah cierajat kesehatan yang
setingi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tarnpa mernbedakan suku, golongan,agama dan status sosial ekonomi serta setiap oang berhak atas perlindungan clari kekerasan dan cliskriminasi.
Yang dimaksud dengan "ni1ai keagamaan" adalah rnakna keagamaan 1
r
I
r
.F
l
\/
rf,
r
l
r
t7-
Yang dimaksud dengan "nilai kultural" aclalah sKK
C.
Tangerang
diselenggarakan dengan rnempertirnbangkan nilai-nilai budaya setempat.
Yang dimaksud dengan "demokratis" adalah semua elemen didalam sKK
d.
Tangerang cliberikan hak untuk berkontribusi sesuai dengan perannya. e.
Yang tlimaksud dengan "berkeadilan" adalah dalarn upaya mewujudkan derajat kesel-ratan yang setinggi-tingginya perlu diselenggarakan upaya kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat baik secara geografis maupun ekonomis.
f.
Yang climaksud dengan "ekonomis" adalah SKI( Tangerang diselenggarakan
dengan mempertimbangkan pernbiayaan yang berhasil guna
dan
berdaya
guna. o
b'
Yang dimaksud dengan "Tata Kepernerintahan yang Baik"
adalah
pembangunan kesehatan diselenggarakan secara clemokratis, berkepastian
hukum, terbuka, rasional / profesional, serta bertanggung jawab
dan
bertanggung gugat. Pasal 4
Ayat
1
Yang dimaksucl dengan "sistern terbuka dan multimakna" adalah SKK Tangerang harus beriteraksi secala harmonis clengan berbagai sistem nasional
dan sistem lainnya selta kesehatan.
Ayat
(2)
Cukup jelas
Ayat
(3)
Cukup jelas
Ayat
(a)
Cukup jelas Pasal 5
Cukup jelas
dapat menclorong pembangunan berwawasan
l8-
Ayat
(1)
Cukup jelas
Ayat
(2)
Cukup jeias
Ayat
(3)
Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan konvensional adalah pelayanan
kesehatan kedokteran
dan kesehatan lain. Kesehatan lain
misalnya
keperawatan, kesehatan masyarakat.
Yang dimaksud dengan pelayanar-r kesehatan tradisional adalah
cara
pengobatan atau perawatan yang clilenggarakan dengan cara lain diluar ilmu
kedokteran dan keperawatan, mengacu kepada pengetahuan, pengalamam dan keterampilan yang diperoleh secara turun temurun, atau melalui meialui
pendidikan dan/atau pelatihan, baik asli Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat
Ayat
(a)
Cukup jelas
Pasal
7
Ayat
(1)
Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan
kesehatan yang memberikan penekanan pada pelayanan pengobatan, pemulihan tanpa mengabaikan pelayanan peningkatan dan pencegahan" Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan
kesehatan yang lebih menekankan pada pelayanan peningkatan dan pencegahan tanpa mengabaikan pelayanan pengobatan dan pemulihan.
Ayat
(2)
Cukup jelas
Ayat
(3)
Cukup jelas
Pasal
B
Cukup jelas Pasal 9
CrrLrrn ipl;rc
19-
Pasal 10
Cukup jelas Pasal 11
Cukup jelas Pasal 12
Cukup jelas Pasal 13
Cukup jelas Pasal 14
Cukup jelas Pasal 15
Cukup jelas Pasal 16
Ayat
(1)
Cukup jelas
Ayat
(2)
Yang dimaksud dengan "penggalian dana bersumber dari swasta" adalah clana
yang dihimpun dari swasta dengan menerapkan prinsip kemitraan. Penggalian
dana yang bersumber dari masyarakat dihimpun oleh masyarakat sendiri. Penggalian dana untuk pelayanan kesehatan perorangan didorong pada bentuk
jaminan pemeliharaan kesehatan.
Yang dimaksud dengan "pengalokasian dana bersumber dari Pemerintah Daerah" adalah pengalokasian dana yang dilakukan melalui perencanaan anggaran yang mengutamakan upaya kesehatan prioritas, dan diarahkan untuk
membiayai upaya kesehatan primer
,
sekunder dan tertier dengan
mengutamakan masyarakat rentan clan miskin. Yang dimaksud dengan pernbelanjaan dana adalah pembelanjaan yang sesuai
dengan peruntukannya secara efisien dan efektif dengan pengelolaan yang
20-
PasalTT
Cukup jelas Pasal 18
Cukup jelas Pasal 19
Ayat
(1)
Cukup jelas
Ayat
(2)
Cukup jelas
Ayat
(3)
Cukup jelas
Ayat
(a)
Cukup jelas
Ayat
(5)
Yang dimaksucl dengan "pendayagunaan oleh Pemerintah Daerah" adalah pendayagunaan terhadap tenaga kesehatan, tenaga penclukung kesehatan dan tenaga penunjang yang diperlukan sesuai kebutuhan pembangunan kesehatan.
Tenaga penunjang merupakan tenaga masyarakat yang cliperlukan untuk mendukung UKBM. Yang climaksud dengan "pendayagunaan oleh swasta" adalah penclayagunaan terhadap tenaga kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan yang diperlukan sesuai kebutuhan dan atau untuk menjalankan tugas dan fungsi institusinya.
Ayat
(6)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan bahwa pembinaan praktik profesi bagi tenaga kesehatan
profesi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan organisasi
profesi.
Pengawasan praktik profesi dilakukan melalui pemberian lisensi/perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21-
Ayat (7)
Ketentuan dalarn ayat
ini
dimaksudkan bahwa penerapan sistem karier,
penggajian dan insentif diarahkan untuk hiclup layak sesuai clengan tata nilai dimasyarakat clan beban tugas SDM Kesehatan agar clapat bekerja secara profesional. Penerapan sistem karier, penggajian dan insentif berpedoman pada peraturan yang berlaku. Pasal 20
Ayat
(1)
Cukup jelas
Ayat
(2)
Cukup jelas
Ayat
(3)
Yang dimaksud dengan "pelayanan obat berpecloman pacla DOEN' adalah mencakup jngu penggunaan obat secara rasional sebagai langkah untuk mengefisienkan biaya pengobatan. Pasal 21
Cukup jelas Pasal22 Cukup jelas Pasal 23
Cukup jelas Pasal24 Yang dimaksud dengan "sarana pelayanan farmasi: aclalah tempat yang digunakan
untuk memberikan pelayanan obat clan protluk kesehatan. Pelayanan kefarmasian yang diberikarr harus mengutamakan kesejahteraan pasien. Pasal 25
Ayat
(1)
Yang dimaksud dengan "terwujudnya kebijakan kesehatan" aclalah kebijakan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, berbasis
bukti clan
operasional,
terselenggarallya fungsi-fungsi adrninistrasi kesehatan yang berhasil guna,
22-
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "penyelenggaraan manajemen dan
informasi
kesehatan" adalah mensinergikan unsur kebijakan, administrasi, hukum, dan informasi kesehatan.
Kebijakan kesehatan mengacu pada kebijakan pembangunan nasional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelaksanaan administrasi kesehatan
meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan Pengaturan peraturan f
dan
wajib bidang kesehatan.
hukum kesehatan dilaksanakan dalam
bentuk penyusunan
regulasl peningkatan kesadaran hukum SDM kesehatan
serta
masyarakat, dan pelayanan advokasi. Pelaksanaan informasi kesehatan
meliputi pengumpulan, pengolahan dan analisis data, dan informasi kesehatan. Pasal26
Cukup jelas PasaI2T
Cukup jelas Pasal 28
Cukup jelas Pasal29
Cukup jelas Pasal 30
Cukup jelas Pasal 31
Cukup jelas Pasal 32
Cukup jelas Pasal 33
manajemen
