CITRA CATATAN INSPIRASI TRANSFORMASI
Inovasi dan Terobosan untuk Inspirasi Perubahan
Penerbit Balai Pustaka
KEMENTERIAN KEUANGAN
Catatan Inspirasi Transformasi Inovasi dan Terobosan untuk Inspirasi Perubahan Diterbitkan oleh Penerbit dan Percetakan PT Balai Pustaka (Persero) Jalan Bunga No.8-8A, Matraman Jakarta Timur Tel. 021-8583369 Faks. 021-8583369 Website: http://balaipustaka.co.id BP No. 6610 No KDT. 371.3 Cetakan ke-1 : 2015 Penyusun : Tim Central Transformation Office Editor : Tim Central Transformation Office x + 197 hlm.; 14,8 x 21 cm ISBN: 978-602-260-054-1 Kerjasama Penerbit antara PT Balai Pustaka ( Persero ) dan Central Transformation Office Kementerian Keuangan RI Copyright © 2015 Kementerian Keuangan RI
TIM KERJA CENTRAL TRANSFORMATION OFFICE KEMENTERIAN KEUANGAN
Disclaimer: Buku Catatan Inspirasi Transformasi (CITRA) merupakan kontribusi dari seluruh jajaran pegawai Kementerian Keuangan berdasarkan pengalaman, kisah, atau inovasi pegawai Kementerian Keuangan. Isi merupakan perspektif individu masing-masing kontributor dan tidak mencerminkan pendapat Kementerian Keuangan. Central Transformation Office mengompilasi cerita, dan menyajikan Buku ini sebagai bagian dari upaya untuk membangkitkan semangat seluruh pegawai Kementerian Keuangan dalam rangka menyukseskan program Transformasi Kelembagaan.
ii
Daftar Isi Daftar Isi..........................................................................................................
iii
Pengantar Menteri Keuangan ...............................................................
vii
1
MPN-Info, Aplikasi Seputar Penerimaan - Ichdyan Thalasa, dikisahkan oleh Muhammad Yogi Iskandar, Direktorat Jenderal Pajak ........................................................
1
2
Di Balik SIMPeL, Terobosan Sistem Informasi Di Bidang Pengadaan - Rachman Sukri, Sekretariat Jenderal ............
6
3
RTPA Online, Solusi Minimalis Proses Bisnis Kerumahtanggaan - Andi Nur Syamsudin, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ...................................
12
4
MAS Kohir Tercinta: Sebuah Testimoni Pengguna Aplikasi Suyamto, dikisahkan oleh Wellfrietd Sitompul, Direktorat Jenderal Pajak ..........................................................................
17
5
Langkah Mudah Tanpa Biaya, Tapi Berarti Bagi Kita - Tim Pengelolaan LP2P, dikisahkan oleh Dianita Wahyuningtyas, Inspektorat Jenderal ...................................
22
iii
6
Menjinakkan Dokumen Hardcopy - Mohammad Tsani Annafari, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ......................
28
7
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Customs Goes to Kampoung - Panca Putra Jaya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ...................................................................................
33
8
Inovasi Jemput Bola Via Operasi Pasar dan Surat Setoran Pajak - Jhonny Ricardo Simanjuntak, Direktorat Jenderal Pajak ............................................................................................
40
9
Ferrari dan McLaren - Andy Prijanto, Direktorat Jenderal Pajak ............................................................................................
46
10
SIPERBAN, Sistem Informasi Pengurangan, Keberatan dan Banding - Hiqma Nur Agustiningsih, Direktorat Jenderal Pajak ............................................................................................
51
11
Kini, Proses Bisnis Jadi Lebih Mudah dan Teratur dengan ALMIRA - Yunis Kripsiawan Watuaji, Sekretariat Jenderal ..
57
12
Penggunaan Drone dan Foto Udara dalam Kegiatan Penggalian Potensi Pajak - Bambang Wijono, Direktorat Jenderal Pajak ...........................................................................
62
13
Membangun Komunikasi Pasca Otonomi Daerah S.Sentot Wardoyo, Direktorat Jenderal Pajak ......................
68
Lahirnya Digital Signature dalam Bentuk PIN pada SPM sebagai Langkah Peningkatan Keamananan Transaksi Keuangan Elektronik Pemerintah - Dody Dharma Hutabarat, dikisahkan oleh Windasena Winarno, Direktorat Jenderal Perbendaharaan ...................................
74
15
Triple One - I Putu Sudiana, Direktorat Jenderal Pajak .......
79
16
Memanfaatkan SIMDA Untuk Mengoptimalkan Penerimaan Pajak - La Masikamba, Direktorat Jenderal Pajak ............................................................................................
85
14
iv
17
Formulir Pelayanan: Upaya Sederhana Menjamin Kualitas Pelayanan - Toupik Kurohman, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ...................................................................................
90
18
Sepenggal Kisah MATAPPA - Agusman, Direktorat Jenderal Pajak ...........................................................................
96
19
Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja di Kementerian Keuangan - Marudut R. Napitupulu, Sekretariat Jenderal ..................................................................
100
20
Sepenggal Kisah TPT Offline - Fahmi Harzi, dikisahkan oleh Hasan, Direktorat Jenderal Pajak ..................................
107
21
Menu Mesin Antrian Terpadu Layanan Satu Atap - Yogi Bekti Swasana, Direktorat Jenderal Perbendaharaan .......
112
22
Kumpulan Modul Satker - Andika Rohman Prasetia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan ...................................
117
23
Rekonsiliasi Eksternal KPPN Vs Satker Melalui Email - Nur Abdul Haris, Direktorat Jenderal Perbendaharaan ............
123
24
Work Effectively with Community - Ardiyanto Basuki, dikisahkan oleh Hasan, Direktorat Jenderal Pajak ..............
128
25
Tim Kreatif - Dian Handayani, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko ...................................
134
26
Buka Hati Buka Pikiran - Agus Suharsono, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ...................................
139
27
Assessment Center: Salah Satu Pilar Merit System Kementerian Keuangan - Zuraida Retno Pamungkas, dikisahkan oleh Anang Rohmawan, Sekretariat Jenderal ......................................................................................
144
v
28
AGREGAT: Pemanfaatan Data Perpajakan Jadi Mudah Khoiril, Tomi Wardana, Susanto, Dhilalurrahman, Direktorat Jenderal Pajak.........................................................
150
29
Rapat Kecil, Awal Transformasi untuk Indonesia - Sarimin, Direktorat Jenderal Perbendaharaan ...................................
156
30
Meniti Jalan Setapak Menuju Kesempurnaan - Eko Purbono, Sekretariat Jenderal.................................................
162
31
Kisah Sebuah Kantor Kecil di Kota Besar - Yetty Yulianty, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .......................................
169
32
Inovasi Proses Bisnis Melalui Desain Flowchart dan Infografis dalam Rangka Transformasi Kementerian Keuangan - Syena Idfilandu, Sekretariat Jenderal .............
175
33
Inspirasi Transformasi melalui e-Auction DJKN Kementerian Keuangan - Tim e-Auction, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ....................................................
180
34
Satgas Penanganan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya - Nur Fathoni, Direktorat Jenderal Pajak.........................................................
187
Penerapan Sistem Informasi dalam Program Perencanaan Peraturan Perundang-undangan dengan Aplikasi SIMFONI – Bakhtiar Amaludin, dikisahkan oleh Yunis Kripsiawan Watuaji, Sekretariat Jenderal ....................
193
35
vi
Pengantar Menteri Keuangan Melalui kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada para pegawai Kementerian Keuangan yang telah menunjukkan dedikasi yang tinggi melalui berbagai inovasi yang telah memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan. Berbagai inovasi dan terobosan yang dihasilkan merupakan wujud kepedulian dan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk mewujudkan Kementerian Keuangan yang lebih baik. Di samping itu, inovasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pegawai Kementerian Keuangan memiliki semangat yang tinggi dalam melaksanakan transformasi. Kisah-kisah
yang
terangkum
di
dalam
buku
Catatan
Inspirasi
Transformasi ini diharapkan mampu memicu dan memacu semangat segenap pegawai Kementerian Keuangan untuk senantiasa melakukan transformasi yang berorientasi pada outcome di dalam pelaksanaan tugasnya. Berbagai keberhasilan inovasi dan terobosan yang dikisahkan di dalam buku ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi unit lain untuk melakukan inovasi dan terobosan serupa.
vii
Semangat
perubahan
yang
dibangun
melalui
upaya-upaya
transformasi sebagaimana dikisahkan di dalam buku ini akan menjadi modalitas di dalam upaya perubahan yang lebih mendasar yang sedang berlangsung di Kementerian Keuangan, yaitu Transformasi Kelembagaan. Segenap pegawai Kementerian Keuangan diharapkan agar berpartisipasi dan mendukung keberhasilan Program Transformasi Kelembagaan yang manfaatnya tidak hanya untuk Kementerian Keuangan yang lebih baik, namun juga untuk Indonesia yang lebih baik. Salam Transformasi.... Jakarta, Mei 2015
ttd.
.
Bambang P.S. Brodjonegoro
viii
1
MPN-Info, Aplikasi Seputar Penerimaan Ichdyan Thalasa KPP Pratama Biak, dikisahkan oleh Muhammad Yogi Iskandar KPP Pratama Bireuen Direktorat Jenderal Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertugas mengumpulkan penerimaan yang bersumber dari Pajak. Dalam pekerjaan sehari-hari, salah satu tugas para punggawa DJP adalah mengawasi pembayaran pajak yang dilakukan oleh para Wajib Pajak (WP). Pengawasan pembayaran pajak tersebut dilakukan melalui
Modul Penerimaan Negara atau lazim disebut MPN. Direktorat
Jenderal Pajak, melalui Direktorat TIP, telah menyediakan sebuah aplikasi web untuk memantau penerimaan yang disebut MPN Harian Rekon. MPN Harian 1
Rekon ini menyajikan data penerimaan dalam bentuk bulanan yang dapat diunduh datanya dalam format csv atau Excell. Kendala yang ada selama ini adalah, para fiskus khususnya yang berada di KPP, membutuhkan data penerimaan yang jenisnya bermacammacam. Karena kebutuhan yang bermacam-macam itu masing-masing fiskus mengolah data penerimaan sesuai dengan selera dan kebutuhan masingmasing. Hal ini menjadi masalah ketika para fiskus tidak memiliki kemampuan yang sama dalam mengolah data sehingga bisa saja data yang dihasilkan antara satu fiskus dengan fiskus lainnya berbeda. Selain itu, dalam pengolahan data MPN ini, para fiskus juga harus mengunduh
data penerimaan
dari
MPN Harian Rekon
setiap ingin
memutakhirkan data. Hal ini sangat merepotkan apabila dilakukan setiap hari. Satu hal lagi yg menjadi perhatian saya adalah tidak semua pegawai DJP mempunyai hak akses ke MPN Harian Rekon. Menurut saya, setiap pegawai DJP seharusnya punya akses ke MPN karena dari MPN-lah hasil kerja pegawai DJP terlihat. Sebenarnya untuk mengatasi kendala di atas beberapa KPP telah membuat aplikasi penerimaan berbasis web yang bisa diakses di KPP masingmasing. Aplikasi-aplikasi tersebut memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Sayangnya tidak semua KPP memiliki SDM yang mampu membuat aplikasi penerimaan berbasis web. Selain itu aplikasi-aplikasi tadi juga dibuat atas kebutuhan KPP masing-masing sehingga sangat jarang digunakan di KPP lain. MPN-Info, itulah nama aplikasi yang diciptakan oleh Ichdyan Thalasa, Operator Console (OC) KPP Pratama Biak. Ide awal pembuatan aplikasi ini dimulai ketika saya bertemu dengan beliau di Diklat Operator Console di Jakarta pada bulan Mei 2012. Pada waktu itu saya meminta Ichdyan untuk membuatkan aplikasi yg bisa membaca file Excel atau Database Access yang 2
berisi data penerimaan, dan kemudian membuatkan filter pencarian data penerimaan. Saya meminta aplikasi seperti ini karena pada waktu itu, Aplikasi MPN Harian Rekon belum memiliki filter pencarian. Kira-kira 10 bulan kemudian, tepatnya pada 19 Maret 2013, saya mendapatkan sebuah email dengan subjek "MPN-Info". Pada hari itulah MPN-Info mulai ada di lingkungan DJP.
Pada awalnya kami membuat MPN-Info untuk meringankan pekerjaan OC. OC sering kali diminta Kepala Kantor atau AR untuk mempersiapkan data penerimaan. Biasanya permintaan tersebut berulang-ulang dilakukan setiap hari yang pada akhirnya membuat OC agak repot apabila jenis data yang diminta berbeda-beda. Setelah kurang lebih setahun berjalan, akhirnya saya pun menjadi AR. MPN-Info pun mulai mengakomodasi data penyampaian SPT dan juga menyediakan data penerimaan terkait Seksi Ekstensifikasi dan Pemeriksaan/Penagihan. Selain itu di KPP saya sendiri, dengan menggunakan MPN-Info, Seksi Pelayanan dan Seksi PDI juga diinstruksikan untuk mengecek NTPN SSP yang dilampirkan di SPT apakah benar sudah disetorkan atau tidak. Bahkan di KP2KP yang berada di bawah KPP pun, MPN-Info ini dapat digunakan untuk memantau data penerimaan, walaupun di KP2KP biasanya 3
tidak ada pelaksana yang mengurusi data penerimaan. Pada akhirnya, melalui MPN-Info ini, hampir setiap seksi yang berada di bawah KPP dapat melihat data penerimaan. Satu hal yang membedakan MPN-Info dengan aplikasi sejenis lainnya adalah MPN-Info dibuat agar dapat digunakan di seluruh unit kerja Kanwil dan KPP di seluruh Indonesia. Selain itu berbeda dengan aplikasi penerimaan yang biasanya
berbasis
web,
MPN-Info
bisa
dibilang
merupakan
aplikasi
pertama
yang
penerimaan
berbasis desktop. Mungkin ada yang
bilang
bahwa
aplikasi
berbasis desktop akan susah diupdate, tapi tidak dengan MPNInfo. Dengan fitur update-nya
automatic
MPN-Info
akan
otomatis ter-update apabila ada update-an baru yang dibuat oleh Mas Ichdyan. Dan karena ada fitur
ini
juga,
MPN-Info
pengembangan
dapat
disesuaikan
dengan perubahan aturan yang
.
terjadi. Sebagai contoh ketika berlakunya PMK- 206.2 terjadi pemisahan fungsi pengawasan
dan konsultasi, dalam jangka waktu 2 minggu setelah berlakunya PMK tersebut MPN-Info telah mengakomodir pokok-pokok perubahan yang ada. Keunggulan MPN-Info lainnya adalah sifatnya open source dan crowdsource. Crowdsource disini diwujudkan dalam dukungan aplikasi maupun
penyampaian
ide
pengembangan
aplikasi
melalui
Forum
Shalahuddin di Intranet DJP maupun Forum Telegram MPN-Info melalui internet. 4
Forum tersebut diisi oleh pegawai DJP dengan latar belakang jabatan dan seksi yang berbeda. Hal ini membuat MPN-Info dapat mengakomodir kebutuhan KPP yang berbeda-beda. Selain itu apabila terdapat bug atau masalah dalam aplikasi, pengguna Aplikasi MPN-Info dapat dengan cepat memberitahu sehingga penanganannya dapat dengan cepat dilakukan. Salah satu fitur andalan MPN-Info adalah fitur lokasi atau geotagging WP. Hal ini dimaksudkan agar para pengguna di KPP bisa mengetahui lokasi WP yang terdaftar di kantornya masing-masing. Lokasi WP tersebut dapat digunakan oleh AR atau Fungsional Pemeriksa (FP), maupun pegawai lain untuk mengetahui posisi domisili WP. Bahkan di beberapa KPP, ketika pegawai hendak melakukan dinas kunjungan kerja ke WP, pegawai tersebut diwajibkan untuk tag lokasi WP tersebut agar dikemudian hari lokasinya gampang ditemukan. Berbicara soal tag lokasi, MPN-Info juga hadir dalam versi Android. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah AR atau FP dalam melihat data penerimaan ketika sedang berkunjung ke WP. Selain itu di dalam MPN-Info Android juga ada fitur untuk tag lokasi tadi, sekaligus fitur navigasi berbasis Google Maps Saya sangat berharap di masa depan KPDJP dapat membuka keran data yang dapat diakses dengan mudah, untuk melengkapi data yang sudah ada pada Aplikasi MPN-Info. MPN-Info ini menurut saya memiliki potensi untuk menjadi DSS (Decision Support System) dalam pekerjaan sehari-hari di DJP. Tampilan yang sederhana dan sifatnya yang user- friendly membuat aplikasi ini mudah digunakan. Dengan jumlah hampir 3500 pengguna yang tersebar di 210 KPP, saya rasa tidak salah jika MPN-Info ini go national menjadi salah satu alat untuk penggalian potensi.
. 5
2
Di Balik SIMPeL, Terobosan Sistem Informasi di Bidang Pengadaan Rachman Sukri Pegawai Pusat LPSE, Project Manager Pengembangan SIMPeL Sekretariat Jenderal
Pengembangan aplikasi Sistem Infomasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) yang menjadi salah satu quick wins program Transformasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal, memiliki perjalanan yang panjang sejak digagas pada Oktober 2012, kemudian diluncurkan pada 5 November 2014 dan menjadi satu dari quick wins Transformasi Kelembagaan yang diselebrasi pada tanggal 6 Januari 2015. 6
Jika melihat kembali kilas balik pengembangan sistem ini, sungguh tidak disangka bahwa gagasan yang bermula dari rasa kesal terhadap penyedia pengadaan langsung yang seenaknya menentukan harga dan tidak profesional
dalam
memberikan
layanan
purna
jual
kepada
pelanggan/pengguna, kemudian menjadi sebuah rancangan proses bisnis dan sistem informasi yang besar, yang pada akhirnya diwujudkan dalam sebuah aplikasi SIMPeL. Rasa kesal tersebut sebenarnya merupakan puncak dari sebuah keprihatinan mendalam terhadap pelaksanaan pengadaan langsung yang tidak transparan, jarang diawasi, dan tidak dikelola dengan baik. Kondisi seperti ini tentu akan berdampak pada menurunnya tingkat efisiensi dan efektifitas pengadaan langsung, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Ide pemikiran tersebut muncul pada rapat internal Pusat LPSE di bulan Oktober 2012, dimana Kepala Pusat LPSE waktu itu, Bapak Moh. Hatta meminta masukan
kepada
para
pejabat
Eselon III dan IV mengenai peran apa yang bisa diambil oleh Pusat LPSE untuk
meningkatkan
akuntabilitas
dan
transparansi
pengadaan
langsung. Hal ini sejalan dengan peningkatan langsung
batasan
yang
pengadaan
diatur
dalam
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012,
yaitu
langsung struksi/jasa
untuk
pengadaan
barang/pekerjaan lainnya
yang
konsemula
sampai dengan 100 juta menjadi 200
.
juta, dan pengadaan jasa konsultansi sampai dengan 50 juta. Sedangkan 7
saat itu pengadaan langsung masih dilakukan secara manual yang memiliki beberapa kelemahan dari sisi transparansi dan akuntabilitas. Hal ini tidak seperti pada pengadaan yang menggunakan metode lelang dan seleksi yang sudah menggunakan sistem pengadaan secara elektronik atau eprocurement. Pada Pemeliharaan
kesempatan Infrastruktur
tersebut, Sistem
saya
selaku
memberikan
Kepala
Subbidang
masukan/usulan
untuk
membangun aplikasi e-pengadaan langsung. Usulan tersebut langsung disetujui oleh Kepala Pusat dan diminta untuk ditindaklanjuti. Aplikasi e-pengadaan langsung ini sempat mengalami perubahan nama. Semula aplikasi ini bernama Sistem e-Pengadaan Langsung (SePL), kemudian saat rapat pembahasan sistem dengan Inspektorat Jenderal dibahas nama lain, yaitu Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL). Nama tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa aplikasi ini diperuntukkan untuk pengadaan yang bersifat “simpel”, nilainya kecil, dan metode pengadaannya juga sederhana. Usulan tersebut kemudian disetujui oleh peserta rapat, dan SIMPeL ditetapkan menjadi nama aplikasi epengadaan langsung. Secara garis besar, inovasi pembangunan sistem ini mencakup dua hal, yaitu : a.
Proses pengadaan langsung secara elektronik. Inti dari inovasi ini adalah mengelektronikkan proses pengadaan langsung yang semula dilakukan secara manual menjadi secara elektronik, termasuk pula proses audit yang dilakukan melalui modul e-Audit (saat ini modul e-Audit masih dalam tahap pengembangan dan akan dirilis di versi 3.0.0 pada Oktober 2015).
b.
Manajemen database hasil pengadaan langsung.
8
Inovasi ini meliputi pengelolaan dan penyajian informasi mengenai perbandingan harga per kategori dan per jenis barang/jasa sampai dengan detail spesifikasi, per daerah dan per periode. Informasi ini nantinya akan berguna dalam penyusunan spending analysis, seperti analisis kebutuhan suatu jenis barang atau analisis kecenderungan penggunaan suatu merek tertentu per daerah dan per periode, serta analisis standar biaya. Disamping itu juga mencakup manajemen data penyedia untuk pengembangan vendor management pengadaan langsung. Pembangunan
dan
pengembangan
aplikasi
SIMPeL
ini
selain
melibatkan tim pengembang aplikasi, juga melibatkan tim regulasi dan kebijakan, pejabat dan staf Pusat LPSE, Biro Perlengkapan, Biro Hukum, serta Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawas internal pemerintah di Kementerian Keuangan. Selain itu, tim pengembang juga meminta masukan dari PPK, Pejabat Pengadaan, dan penyedia terkait implementasi sistem pada saat kegiatan field testing dan sosialisasi di beberapa daerah dan kantor pusat. Dengan diimplementasikannya pengadaan langsung secara elektronik melalui aplikasi SIMPeL, diperoleh beberapa manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh pemangku kepentingan, antara lain sebagai berikut: a.
Memperluas referensi penyedia pengadaan langsung.
b.
Sebagai salah satu referensi dalam penyusunan HPS (akan dikembangkan pada versi berikutnya).
c.
Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengadaan langsung.
d.
Sebagai e-filing dokumentasi pengadaan langsung.
e.
Meningkatkan efektifitas dan kualitas pelaporan pengadaan langsung. Meskipun terdapat pro kontra dalam implementasi SIMPeL ini, namun
respon dari pengguna sistem rata-rata sangat baik. Salah satunya adalah tanggapan dari Bapak CM. Susetya, Kepala Bagian Umum dan Komunikasi 9
Pengawasan Inspektorat Jenderal. Pada rapat
dalam
kantor
kegiatan
monitoring
dengan
penuh
pembahasan dan
evaluasi,
semangat
beliau
mengajak Unit Eselon I lainnya untuk menggunakan SIMPeL, “Tidak ada yang perlu
ditakuti
untuk
menggunakan
simpel, aplikasi ini memang benar-benar simpel, proses-nya sangat sederhana dan mudah” ujarnya. Disamping
itu
terdapat
pula
.
beberapa Kementerian/Lembaga/Instansi
yang
ingin bekerja sama menggunakan aplikasi SIMPeL, diantaranya dari ANRI, SETNEG, BPK, termasuk juga dari Pemprov Kalimantan Selatan dan Universitas Dipenogoro Semarang yang telah melakukan studi banding ke Pusat LPSE dan ingin melakukan kerja sama penggunaan aplikasi SIMPeL. Namun untuk saat ini keinginan tersebut belum dapat dipenuhi, karena masih perlu dilakukan evaluasi penerapan sistem tersebut di lingkungan Kementerian Keuangan, serta mempersiapkan dari sisi IT Operation. Perlu diakui bahwa untuk mengimplementasikan sistem ini bukanlah suatu hal yang mudah. Tantangan terberat adalah perubahan mindset para pelaku pengadaan langsung (PPK, Pejabat Pengadaan, PPHP, Penyedia) untuk mau bertransformasi menerima sistem pengadaan yang baru. Untuk mengatasi hal ini, selain dari penguatan sosialisasi dan pelatihan, juga perlu ditempuh pendekatan lain meliputi peningkatan peran para pengelola LPSE daerah sebagai agen perubahan, koordinasi dan kerja sama dengan unit eselon I, kerja sama dengan Itjen, dan pemanfataan semua jalur media komunikasi dan publikasi, seperti berita melalui web, majalah, brosur/leaflet, 10
banner, pemberian souvenir, dan sebagainya. Inti dari aksi ini adalah bagaimana pesan manfaat implementasi SIMPeL dapat tersampaikan dengan baik kepada para pengguna sistem atau pemangku kepentingan, terutama penyampaian
tujuan dari pembuatan aplikasi ini yaitu untuk
memperkuat pengadaan dan pengelolaan aset. Namun demikian, walaupun tantangan yang dihadapi begitu berat, semangat perubahan, khususnya untuk membuat sistem pengadaan menjadi lebih baik tidak akan pernah terhenti, sebagaimana ungkapan Gede Prama dalam bukunya “Inovasi atau Mati”, “Siapapun dan di manapun ia berada, ia tidak akan pernah bisa mengelak dari paksaan empat I, yaitu Inovasi, Inovasi, Inovasi, dan Inovasi. Makhluknya memang satu (inovasi), namun ia mesti dilakukan selama kita masih bernapas”. Mari bertransformasi.
11
3
RTPA Online, Solusi Minimalis Proses Bisnis Kerumahtanggaan Andi Nur Syamsudin Pelaksana pada Pusdiklat Pengembangan SDM, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Tidak pernah terbayangkan sebelumnya, saya akan bekerja di subbagian
Rumah
Tangga
dan
Pengelolaan
Aset
(RTPA),
Pusdiklat
Pengembangan SDM (PPSDM), BPPK. Berawal dari adanya formulir usulan rotasi internal kantor yang menanyakan tempat tujuan rotasi di PPSDM, tanpa pretensi saya menulis, “kemana saja, semoga menjadi pilihan yang terbaik”.
12
Mungkin dari situlah saya akhirnya mengalami mutasi internal per Januari 2015 ke subbagian berakronim RTPA ini. Saya merasa tertantang! Setelah menjalani waktu bekerja di subbagian RTPA ini, saya menemukan bahwa pekerjaan yang ditangani oleh subbagian RTPA ini sangat kompleks dan beragam, kalau boleh saya sarikan dalam empat penjelasan singkat, yaitu: Pertama, RTPA ibarat subbagian lain-lain. Semua pekerjaan yang tak dikerjakan oleh subbagian yang lainnya adalah pekerjaan subbagian RTPA. Dengan tiga bidang Pusdiklat PSDM yang memiliki karakteristik masing-masing, belum adanya proses bisnis yang jelas sehingga Bagian Tata Usaha pun harus menyesuaikan, sedangkan subbagian RTPA wajib menunjang semua proses bisnis tersebut. Kedua, lingkup kinerjanya meliputi semua konversi kas. Kalau kas dikelola oleh Subbagian Perencanaan dan Keuangan, maka semua konversi kas dilakukan oleh subbagian RTPA. Mulai dari yang terkecil misal Alat Tulis Kantor, Barang Milik Negara, Gedung, hingga Pengelolaan SDM non-PNS. Ketiga, kinerja RTPA memberikan pengaruh secara tidak langsung bagi kinerja Pusdiklat secara keseluruhan. Sehingga sarat menjadi sasaran keluhan, kritik bahkan terkadang sindiran. Kami harus siap mental. Keempat, ladang kreativitas. Menyambung penjelasan pertama, bila semua hal yang tak dikerjakan bidang lain adalah pekerjaan RTPA, maka dengan kata lain ladang kreativitas terhampar luas. Dari hal-hal diatas, sembari memanfaatkan waktu yang luang pasca rotasi saya melakukan beberapa eksperimen. Dimulai dari pemetaan teknis pekerjaan, terdapat beberapa praktik yang saya rasa janggal. Misalnya, permintaan ATK yang ditulis menggunakan tulisan tangan saja, peminjaman 13
mobil dinas via chatting, peminjaman ruang didasari kedekatan dengan satpam sehingga terkadang terjadi perebutan ruang. Semua itu merujuk pada akuntabilitas yang kurang. Berkaca dari hal-hal tersebut, saya mencoba membuat konsep sistem formulir berbasis internet. Berharap bila sukses nanti, akan terjadi perubahan mindset
para
pemangku
kepentingan
internal
khususnya
dalam
menyampaikan permintaan layanan. Meskipun saya diberikan amanat untuk mengelola ATK, saya tidak hanya membuat e-form pengelolaan ATK saja melainkan juga membuat e-form BMN, Peminjaman Ruang, Pengantaran Surat, bahkan form untuk Masukan. Gayung bersambut, usulan saya tersebut disambut dengan antusias oleh rekan-rekan RTPA yang sebagian besar adalah anak muda. Semangat mereka begitu tinggi. Dalam sebuah forum perbincangan, kami membuat deadline pengalihan sistem terkait perubahan tersebut. “Ini momen yang bagus, mengingat subbag kita ketambahan satu orang”, kata salah seorang rekan. Hasil perbincangan dengan rekan-rekan akhirnya didengar oleh kasubbag. Beliau memberi masukan atas e-form yang sudah kami bicarakan bersama. Hasilnya positif, bahkan usulan ke kasubbag ternyata masuk ke pembahasan rapat Bagian Tata Usaha. “Saya tunggu ya mas, secepatnya”, komen Kepala Bagian Tata Usaha. “Nanti nota dinasnya dibuat, biar diumumkan ke semuanya”. Alhasil, setelah hampir dua bulan bereksperimen, pertengahan
April
2015
menjadi
momen
dinotakannya
Nota
Dinas
Softlaunching RTPA Online. Nota Dinas tentang lima layanan e-form RTPA, yang dapat diakses melalui blog dengan alamat layananrtpa.wordpress.com. Berikut gambaran lima layanan tersebut: 1.
Permohonan Alat Tulis Kantor (ATK), baik rutin maupun untuk diklat 14
Diawali dari mengisi identitas dan memilih ATK di e-form berbasiskan google form, permintaan akan masuk ke sistem online google drive. Setelah dipindahkan ke sistem offline berbasis mail merge dengan aplikasi word, formulir permintaan (berupa dokumen softcopy), sekaligus tanda terimanya kemudian dicetak atau di-email ke pemohon setelah ATK-nya dipenuhi. Harapannya, pemohon ATK melengkapi tanda tangan dokumen, baru kemudian menyampaikannya kembali ke Subbagian RTPA sebagai dokumen legal. Sederhana bukan? 2.
Peminjaman BMN Beraneka agenda bidang di Pusdiklat Pengembangan SDM, seperti seminar, diklat, tes, dan seleksi banyak memerlukan BMN. BMN-BMN seperti mobil dan motor dinas, laptop, proyektor, kamera, tentu perlu dikelola
sebaik
mungkin
agar
pertanggungjawabannya
valid.
Prosedurnya mirip dengan permohonan ATK. Pegawai peminjam akan menandatangani
formulir
hasil
entry
ke
e-form
setelah
BMN
dialihpinjamkan. Nah, bedanya dalam form tersebut ada semacam komitmen untuk memelihara BMN dengan baik selama peminjaman. 3.
Peminjaman Ruang Walaupun dokumen hardcopy peminjaman ruang belum dipraktekkan, e-form ini sengaja dibuat sebagai langkah awal untuk mewujudkan akuntabilitas penggunaan ruang. Prosedurnya mirip peminjaman BMN. Harapannya, dokumen outputnya bisa menjadi pegangan satpam dalam memonitor penggunaan ruang kantor.
4.
Masukan “Semua mata tertuju padamu”, tagline RTPA ini menjadi ihwal dibuatnya e-form ini. Saran dan kritik bisa diketik sesuai objeknya, meliputi pegawai honorer, ATK, BMN, bangunan dan taman, juga konsumsi. Jenis masukan dapat meliputi penambahan, perbaikan, juga penghapusan. Khusus masukan terkait teknisi (bangunan dan BMN), formulir masukan akan
15
dieksekusi sesuai prosedur. Pihak yang mangajukan perbaikan dan teknisi akan menandatangani formulir bila perbaikan sudah dilakukan. 5.
Pengiriman Surat E-form ini merupakan pesanan khusus caraka. Terkendala skala prioritas pengiriman surat yang cukup banyak di Pusdiklat PSDM, akhirnya e-form ini dibuat dan dikelola caraka. Tak ada formulir hardcopy sebagai dokumentasi proses bisnis ini. Yang ada hanya kontrol dalam bentuk excel yang dapat dipantau oleh caraka, atau bila perlu disampaikan kepada pihak pembuat surat yang membutuhkan. Nota Dinas Softlaunching RTPA Online bukan berarti membuat
semuanya berubah dalam seketika. Banyak hal yang masih perlu dilakukan demi terlaksananya perubahan itu. Karena banyak pula suara muncul pasca digencarkannya nota dinas tersebut. Bahkan, hingga ditulisnya artikel ini, masih ada pegawai yang menyampaikan permintaan layanan secara lisan. Kalau diingatkan, ia berdalih, “Lhah, kamu yang ngentri lah!”. Walau ditimpali candaan, hal tersebut membuat kami geleng-geleng kepala. Melihat kenyataan itu, ibarat mata elang , rekan-rekan RTPA tetap fokus dalam mencari celah kekurangan perubahan agar dapat diperbaiki dan disempurnakan. Kami meyakini bahwa perubahan ini takkan terjadi tanpa kerja tim. Maka, koordinasi dengan pegawai honorer dioptimalkan, SOP disempurnakan, monitoring ditautkan ke internet, karena kami juga meyakini bahwa masih banyak ladang kreatifitas lain yang bisa dijadikan ajang perubahan.
16
4
MAS Kohir Tercinta: Sebuah Testimoni Pengguna Aplikasi Suyamto Kepala Seksi PDI KPP Madya Medan, dikisahkan oleh Wellfrietd Sitompul Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Belawan Direktorat Jenderal Pajak
Bagaimana saya tidak langsung jatuh cinta pada MAS Kohir ini, soalnya dia sangat baik membantu saya dalam bekerja. Mau tahu siapa MAS Kohir ini? MAS Kohir ini bukanlah nama orang tetapi suatu aplikasi. Saya berkenalan dengan MAS Kohir sejak ditugaskan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan. Berawal saat saya dipromosikan menjadi Kasi Penagihan di KPP tersebut. Saya langsung mencari tahu apa tugas dan fungsi 17
(tusi) dari Seksi Penagihan, yakni melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan
piutang
pajak,
serta
penyimpanan
dokumen-dokumen
penagihan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 tanggal 6 Nopember 2012. Menurut merepotkan
saya
adalah
penatausahaan pencarian
salah
satu
yang
mengerjakan
piutang
dokumen
pajak pada
dan saat
diperlukan. Saya tidak bermaksud untuk
.
mengatakan bahwa pekerjaan tersebut adalah
pekerjaan
namun
yang
juga
super
tidak
sulit, mau
menyepelekannya. Pengalaman pribadi menunjukkan tidak sedikit kejadian dan kasus yang sederhana menjadi pelik
.
gara-gara
dokumen
lupa
dimana
meletakkan dan menyimpannya. Sebelumnya penataan berkas penagihan masih manual atau belum ada aplikasi yang dapat mempermudah untuk mengelola penataan berkas penagihan. Masalah yang sering timbul adalah relatif sulitnya menemukan kembali dokumen dengan cepat dan tepat apabila dibutuhkan. Berdasarkan data Aplikasi Laporan Pemeriksaan dan Penagihan (ALPP) bahwa jumlah kohir yang harus diarsipkan saja sebanyak 63.437 kohir dan jumlah Wajib Pajak (WP) yang mempunyai hutang pajak adalah sebanyak 9.791. Itu masih kohirnya saja, belum termasuk dokumen lainnya seperti keputusan/putusan atas upaya hukum yang dilakukan oleh WP tersebut, seluruh bukti pembayaran tunggakan pajak dari WP, Bukti Pemindahbukuan, dokumen tindakan penagihan, dokumen penagihan lainnya. Walau bagaimanapun kami harus mengerjakan 18
penataan berkas penagihan karena diwajibkan tertib administrasi sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor: SE-29/PJ/2012 tanggal 11 Mei 2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak. Untungnya tidak berapa lama kemudian kebetulan sekali diadakan lomba pelayanan di lingkungan DJP, agar kantor kelihatan rapi, maka Kepala Kantor mengingatkan agar dokumen-dokumen ditatausahakan dengan rapi. Ternyata Bapak Sujarwo, Kepala KPP Pratama Medan Belawan, sudah mendengar bahwa Bapak Suyamto membuat aplikasi Manajemen Berkas, beliau memberitahu nomor handphone Bapak Suyamto dan menginginkan agar saya segera menghubungi Bapak Suyamto dan minta izin agar aplikasi itu dapat dipakai juga di KPP Pratama Medan Belawan. Saya pun langsung menghubungi Bapak Suyamto. Pada saat berkenalan
dengan
beliau
ternyata
beliau
ramah
dan
bersedia
memperkenalkan aplikasi Manajemen Berkas yang diciptakannya dinamainya
MAS
merupakan
Kohir
singkatan
yang dari
Manajemen Berkas Kohir. Atas seijin beliau
aplikasi
MAS
Kohir
dapat
dipakai di kantor saya dan tidak tanggung-tanggung melakukan dengan
sharing
beliau knowledge
membimbing
dan
membantu bagaimana melakukan penatausahaan berkas. Itulah cerita singkat saya berkenalan dengan MAS Kohir. Seingat saya aplikasi MAS Kohir
.
ini mulai digunakan di KPP Pratama Medan
Belawan
pada
awal
Nopember 2013. 19
yang
Aplikasi MAS Kohir mudah digunakan dan tidak berbiaya bisa dikatakan high tech but no cost yang mana memiliki kemudahan instalasi program dan user friendly. Aplikasi MAS Kohir ini dapat membantu mempermudah dalam menata berkas penagihan sesuai dengan ketentuan untuk memudahkan pencarian lokasi tempat/letak berkas penagihan yang kita simpan, serta mempermudah mencetak kembali dokumen yang telah didigitalisasi (scan). Pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien karena aplikasi MAS Kohir dapat menata/mengurutkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kita dapat mencari berkas dengan hanya memasukkan NPWP atau nama Wajib Pajak (WP) pada menu pencarian rumah berkas. Selanjutnya aplikasi akan memunculkan WP yang bisa kita cari dan menunjukkan nomor rumah berkas. Dengan menemukan nomor rumah berkas maka pelaksana penagihan bisa dengan cepat mengetahui di mana letak rumah berkas dan salinan (hasil image scanning) dengan cepat. Dengan demikian maka kita tidak perlu repot lagi untuk membongkar rumah berkas untuk mencari dokumen. Saya merasakan banyak manfaat
setelah
menggunakan
aplikasi MAS Kohir. Selain berfungsi untuk
membantu
mengelola
pemberkasan khususnya administrasi
pemberkasan
kohir
sesuai
dengan ketentuan, MAS Kohir juga bisa membantu dalam meningkatkan
kepatuhan
WP
dalam
melunasi hutang pajaknya, karena aplikasi MAS Kohir bisa membuat
.
surat himbauan untuk membayar hutang pajak secara massal.
20
Setahu saya Aplikasi MAS Kohir ini sudah diperkenalkan di seluruh KPP lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I. Saya mendengar ada juga KPP di Kanwil lain yang sudah menggunakan aplikasi ini seperti KPP di Kanwil DJP Sumut II dan Kanwil DJP Aceh bahkan pernah saya bertemu di Medan dengan salah satu Kepala Seksi Penagihan dari KPP di Jakarta yang ternyata tujuannya datang ke Medan adalah untuk bertemu dengan Bapak Suyamto untuk berkenalan dengan MAS Kohir untuk dapat dipergunakan di kantornya. Kita harus bangga pada Bapak Suyamto, karena beliau sangat kreatif dan inovatif, ternyata tidak hanya aplikasi MAS Kohir yang dibuatnya, terdapat aplikasi lain yang telah dibuat, seperti
aplikasi tanda terima Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Bapak Suyamto adalah orang yang selalu berpikiran positif, kreatif, inovatif dan menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Beliau berusaha menemukan cara-cara baru untuk menyelesaikan permasalahan, tidak puas dengan hasil kerja apabila masih bisa ditingkatkan, selalu mengamati dan membuat perbandingan atas kinerja pihak lain terhadap kinerja sendiri. .
21
5
Langkah Mudah Tanpa Biaya, Tapi Berarti Bagi Kita Tim Pengelolaan LP2P, dikisahkan oleh Dianita Wahyuningtyas Pelaksana pada Subbagian Komunikasi dan Tata Usaha Pengawasan/Anggota Tim Pengelolaan LP2P Kemenkeu, Inspektorat Jenderal
Gaung ‘Kasus Gayus’ cukup menggema di kalangan Kementerian Keuangan, bahkan di Indonesia. Namanya membuat torehan hitam di rumpun keluarga Kementerian Keuangan. Sebagai pengawas internal di lingkungan ini, Inspektorat Jenderal bak dicambuk untuk banyak melakukan perubahan atas apa yang telah terjadi.
Arahan Menteri Keuangan ketika itu agar
Inspektorat Jenderal berbenah salah satunya untuk memegang kendali atas pengelolaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) di Kementerian Keuangan. 22
Bagi beliau, cukup perlu untuk dapat mengetahui daftar harta yang dimiliki pejabat/pegawai dan melakukan pemantauan atas hal itu. Respon cepat kita lakukan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mewujudkan mimpi beliau. Produk Lama-Rasa Baru Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986 menjadi pijakan Inspektorat Jenderal untuk melakukan transformasi. Cukup aneh bagi saya mengingat tahun penetapannya seusia dengan saya. Namun itulah yang ada. Dengan pihak terkait, kami memulai tahap demi tahap menuangkannya dalam dasar hukum yang menguatkan peran Inspektorat Jenderal. Yaaa...peran yang bukan hanya ‘mengobati’ dengan memberikan rekomendasi atas temuan hasil pengawasan, namun juga ‘mencegah’ terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Hadirnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.09/ 2011 tentang Pengelolaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) menjadi pintu lebar Inspektorat Jenderal untuk bergerak. Bergerak untuk memperbaiki proses bisnis dan budaya kerja yang ada. LP2P yang semula dikenal di antara kita sekedar pelaporan pajak yang seolah hanya ‘formalitas’, diubah menjadi LP2P dengan lampiran Daftar Harta Kekayaan (DHK), surat pernyataan dan surat kuasa. Inspektur Jenderal yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pengelola LP2P, kemudian menunjuk Tim Pengelolaan LP2P untuk dapat membantu tugas beliau. Ya itulah kami Tim Pengelolaan LP2P yang terdiri dari Sekretariat Inspektorat Jenderal selaku Tim Penatausahaan LP2P dan Inspektorat Bidang Investigasi selaku Tim Eksaminasi LP2P. Produk lama namun rasa baru, kami menyebutnya demikian. Menjadi pekerjaan rumah yang luar biasa waktu itu, mengingat kami harus mengelola dokumen LP2P beserta kelengkapannya dari ± 37.000 pegawai Kementerian 23
keuangan yang terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional, Pegawai Negeri Sipil (PNS) berpangkat Penata Muda (Golongan III/a) atau lebih tinggi, atau pejabat/pegawai
lainnya yang tugasnya terkait dengan pelayanan
publik yang ditetapkan oleh pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.
Menjelang batas waktu bulan April misalnya, antrian ekspedisi surat/dokumen silih ganti datang membawa berkarung-karung berkas LP2P. Tapi hal ini cukup kami nikmati, dengan bantuan tenaga pengolah kami input data LP2P pejabat/pegawai pada aplikasi. Kerja kami pun tak henti sampai disini, Tim Eksaminasi melakukan eksaminasi atas data LP2P tersebut untuk dilakukan
penilaian
kewajaran
data
LP2P
dan
harta
pada
DHK
pejabat/pegawai Kemenkeu. Segala kendala dan tantangan senantiasa ada mengiringi langkah kami untuk terus memperbaiki proses bisnis pengelolaan LP2P. Ruang penyimpanan yang lambat laun tidak memadai dan sumber daya manusia 24
yang terbatas menjadi dua di antara beberapa kendala yang kami hadapi. Kami mulai berfikir untuk bergerak melakukan inovasi yang membuat segala yang ‘sulit’ dalam pengelolaan LP2P menjadi lebih mudah. Kesepakatan dari kami untuk memulai pengelolaan LP2P melalui aplikasi.
Aplikasi e-LP2P
namanya. Mudah, Murah, dan Manfaat Motif utama kami mengelola LP2P melalui aplikasi e-LP2P adalah kemudahan. Tidak hanya kami, pengelola yang merasa mudah, namun wajib LP2P sebagai pengguna pun menjadi lebih praktis dan mudah.
Berbekal
Keputusan KMK Nomor 366/KMK.09/2012 tentang perubahan atas KMK Nomor 07/KMK.09/2011 tentang Pengelolaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P), kami bersama Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan Sekretariat Jenderal memulai perbaikan proses bisnis dengan basis pengembangan aplikasi system informasi. Wajib LP2P tidak lagi perlu bersusah payah menulis lembaran berkas LP2P untuk dikirimkan kepada kami, hanya
dengan
‘klik’
http://
lp2p.depkeu.go.id/ wajib LP2P dapat mengakses dan melaporkan LP2P di mana pun dan kapan pun tanpa mengeluarkan
biaya
yang
membe-
bankan pegawai. Pengelolaan melalui aplikasi manfaat
e-LP2P yang
pengelolaan
.
fisik
tidak kami LP2P
lakukan sebelumnya.
mengurangi peroleh
dari
yang
kami
Meminimalisir
human error yang terjadi karena wajib LP2P
langsung
dapat
bersentuhan
dengan repositori data LP2P mereka dan tim eksaminasi pun dapat dengan mudah melakukan eksaminasi atas 25
pelaporan LP2P pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Jelas diketahui ketika kami dapat dengan mudah mengelola LP2P, maka Menteri Keuangan selaku pemangku kepentingan tertinggi dapat serta merta melakukan pemantauan melekat atas LP2P beserta DHK pejabat/pegawai di lingkungan Kemenkeu. Bagi kami E-LP2P merupakan sebuah aplikasi yang sejalan dengan semangat ‘Go Green’ yang ramah lingkungan dengan menghemat penggunaan kertas. Awalnya perubahan kebiasaan pejabat/pegawai yang selama bertahun-tahun melakukan pelaporan secara fisik beralih dengan penggunaan aplikasi, tidak serta merta mendapat respon positif dari penggunanya.
Namun, kami tidak gentar untuk terus menerus aktif
memberikan asistensi kepada wajib LP2P baik di kantor pusat maupun unit vertikal di daerah serta terus menerus menambahkan fitur-fitur yang bermanfaat bagi pengguna dalam aplikasi e-LP2P semakin menggerakkan respon positif bagi pengguna, para wajib LP2P. Berawal dari Mimpi, Berharap jadi Prestasi Kemudahan akses yang hadir dalam aplikasi e-LP2P ini merupakan output yang sangat bernilai. Ini terlihat dari
tren
peningkatan
kepatuhan
penyampaian LP2P dari tahun ke tahun, baik kepatuhan penyampaiannya
maupun
penyampaiannya. menjadi
sebuah
kepatuhan Bagi
waktu kami
indikator
ini
positif
keberhasilan pengelolaan LP2P oleh Inspektorat
Jenderal.
Ini
semua 26
menjawab mimpi kami, bahkan mimpi pemangku kepentingan tertinggi Menteri Keuangan tentunya. Mimpi Menteri Keuangan untuk dapat memberi tindakan
preventif
atas
potensi
penyalahgunaan
wewenang
oleh
pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Tidak hanya itu, kebanggaan bagi kami semua ketika capaian output pengelolaan e-LP2P ini mendapat respon yang positif pula dari pihak eksternal Kemenkeu. E-LP2P Kementerian Keuangan hadir sebagai pionir pengelolaan LP2P melalui aplikasi di saat Kementerian dan Lembaga Negara yang lain masih menggunakan media fisik (kertas) dalam menyampaikan LP2P pegawainya. Berbagi informasi juga kami lakukan kepada Kementerian/ lembaga/pemerintahan daerah yang berharap pengelolaan LP2P berbasis aplikasi untuk dapat diterapkan di lingkungannya. Tidak perlu mahal untuk bisa melakukan perubahan, semangat upaya pencegahan (preventif) untuk mewujudkan Kementerian Keuangan bebas KKN membuat langkah ini berarti bagi kami...berarti bagi kita. .
27
6
Menjinakkan Dokumen Hardcopy Mohammad Tsani Annafari Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Ada hal yang membuat saya bertanya-tanya ketika memulai karir saya sebagai praktisi IT di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) lebih dari lima belas tahun yang lalu. Rasanya aneh melihat layanan impor yang telah dilengkapi teknologi pertukaran data elektronik sehingga pemberitahuan dapat disampaikan secara elektronik masih membutuhkan kehadiran importir ke kantor pelayanan untuk menyerahkan hardcopy dokumen impor dan \dokumen pelengkapnya. Hal tersebut membuat fungsi pengirimanelektronik menjadi kurang bermakna karena importir tetap harus mengeluarkan biaya transportasi ke kantor pelayanan, terjadi kontak fisik dengan petugas yang 28
rawan penyimpangan, dan yang lebih penting antrian dan kesemrawutan penatalaksanaan dokumen masih terjadi. Hal tersebut setidaknya masih berlangsung hingga tahun 2013 ketika bersama tim McKinsey kami melakukan diagnostik layanan impor. Diagnostik yang ada menunjukkan bahwa dokumen hardcopy yang disampaikan importir ternyata berdampak signifikan pada kecepatan layanan pemeriksaan dokumen, karena waktu yang diperlukan untuk mendistribusikan dokumen dari loket hingga ke tangan pemeriksa dokumen bisa mencapai lima hari. Saat diagnostik dilakukan, kami mengamati di KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok bahwa dari tujuh gudang pengarsipan yang dibangun hanya tinggal 2 yang tersisa. Sebagian dokumen yang diserahkan sebenarnya telah diserahkan importir pada proses registrasi kepabeanan, misalnya copy NPWP, SIUP, API dan dokumen non-traksaksional lainnya. Namun dokumen tersebut harus selalu dicopy dan tersedia di pemberitahuan impor sehingga terjadi redundansi dokumen yang luar biasa, karena jika sebuah perusahaan dalam sebulan melakukan 100 kali impor, maka perusahaan itu harus menyiapkan 100 copy NPWP, SIUP dan API. Hal tersebut mendorong penulis bersama tim McKinsey untuk merumuskan solusi yang bisa diimplementasikan. Dalam diskusi bersama tim minilab, disepakati untuk membangun system yang disebut Dokumen Pelengkap Pabean online sebagai bagian dari Inisiatif Strategis Kantor Modern Tanjung Priok jilid 2. Ide dasar dari system tersebut
adalah
dengan
mengubah
penyerahan
hardcopy
menjadi
penyerahan berbentuk file hasil pindai yang dapat dikirimkan secara elektronik. Hal tersebut ditempuh karena dalam kegiatan pemeriksaan dokumen, bukti berupa dokumen pelengkap pabean seperti invoice, packing list dan lain sebagainya perlu diperoleh dalam bentuk format fisik, dan bukan dalam format metadata. 29
Ide tersebut ternyata mengundang banyak kontroversi dari berbagai pihak. Sebagian berpendapat bahwa hal tersebut akan beresiko karena menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dokumen hasil pindai bukanlah alat bukti yang sah. Sebagian lagi berpendapat bahwa belum ada dasar untuk melakukan hal tersebut dan bisa jadi bertentangan dengan Undang-undang Kepabeanan. Diskusi yang cukup alot pun bahkan mewarnai forum rapat staf inti di jajaran eselon II kantor pusat. Menyikapi hal tersebut, penulis selaku Koordinator PMO inisiatif strategis Kantor Modern, menggelar pertemuan dengan unit terkait dan mengundang salah satu perumus Undang-undang Pabean nomor 10 tahun 1995, yang ternyata menemukan fakta di penjelasan pasal 28 Undang-undang bahwa penyampaian dokumen pelengkap pabean dalam bentuk eletronik ternyata dimungkinkan. Disaat yang sama forum dalam pertemuan juga menemukan bahwa Undang-undang Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008, khususnya pasal 5 dan pasal 6 ternyata mengakui bahwa dokumen hasil pindai sebagai alat bukti yang sah. Namun hal tersebut tetap saja memantik kontroversi, karena disadari atau tidak banyak pihak yang merasa kepentingannya akan terganggu dengan kebijakan pengembangan sistem Dokap online itu. Berbekal hasil pertemuan tersebut, disusunlah draft Peraturan Menteri Keuangan yang berproses cukup lama, hingga akhirnya ditetapkan menjadi PMK nomor 175/PMK.04/2014 pada tanggal 28 Agustus tahun 2014. Kurang lebih 5 minggu sejak PMK tersebut terbit, sistem Dokap online diluncurkan dengan 17 peserta uji coba. Dengan sistem baru tersebut, importir tidak perlu lagi mengirimkan hardcopy, melainkan cukup mengirimkan hasil pindainya saja dengan syarat-syarat teknis tertentu. Pengiriman itu pun dapat dilakukan kapan-pun dan dimanapun serta hanya cukup dilakukan sekali untuk dokumen non-transaksional seperti copy NPWP, SIUP, API dsb. karena sistem telah terhubung dengan database sistem registrasi. Sedangkan untuk
30
dokumen transaksional, pengiriman dokumen tetap dilakukan secara elektronik untuk tiap pemberitahuan impor. Dengan
sistem
ini,
petugas
pemeriksa dokumen maupun pemeriksa fisik barang dapat menerima dokumen pelengkap pabean secara elektronik. Bahkan untuk pemeriksaan fisik, saat ini sedang dilakukan finalisasi pengembangan
aplikasi
pemeriksaan
fisik
untuk
gadget yang berbasis teknologi mobile dan dapat membaca dokumen hasil pindai
yang
Dokap
dikrimkan
online.
diharapkan
juga
pengiriman
hasil
Sistem
melalu
sistem
yang
sama
dapat
menerima
laboratorium
Balai
Penelitian dan Identifikasi Barang maupun notifikasi formil lainnya. Kini, sistem telah di
.
– mandatory – kan untuk 500 importir dan direncanakan untuk 3000-an importir lagi dalam kurun 6 bulan tersisa sesuai amanat PMK nomor 175/PMK.04/2014. Penerapan sistem ini juga telah diujicobakan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Perak dan dalam tahap persiapan untuk penerapan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Soekarno Hatta. Namun tak ada gading yang tak retak. Hal mendasar yang perlu disempurnakan dari sistem ini adalah ketentuan dalam pasal 2 ayat 3 PMK nomor 175/PMK.04/2014 yang masih menghendaki penyampaian dokumen certificate of origin dalam format hardcopy sehingga masih kurang mendorong pengembangan budaya paperless. Selain itu, sejumlah fitur teknis
31
dari aplikasi yang dibangun secara insource ini juga terus disempurnakan untuk merespon kebutuhan lapangan dan tuntutan pengguna jasa. Hanya kesungguhan
dan
semangat yang kuat
yang
mampu
mendorong terwujudnya mimpi. Kini, sebagian besar importir di KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan untuk menyampaikan hardcopy. Pengiriman dokumen pelengkap juga dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja secara online. Selain itu terdapat manfaat lain seperti: a. Dokumen pelengkap pabean yang dikirim dapat dibandingkan dengan mudah, misalnya invoice dari supplier yang sama dapat dibandingkan bentuk dan karakteristiknya karena tersedia dan diarsipkan dalam format elektronik yang mudah dicari. b. Dengan fitur aplikasi IT, dokumen yang dikirim dapat direview keasliannya, misalnya dengan fasilitas zoom untuk meneliti presisi tanda tangan atau kualitas dan bentuk cetakan sehingga jika meragukan dapat dimintakan dokumen aslinya. c. Memudahkan tracking dokumen yang diarsipkan jika diperlukan, misalnya untuk penetapan ulang atau referensi untuk nilai pabean dsb. Tentu saja sinergi dan kemauan untuk membuka diri dan menghargai pendapat orang lain yang membuat sistem Dokap online ini dapat terwujud. Semoga perjuangan tersisa untuk menuntaskan mandatory sistem ini di KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Perak dan kantor-kantor pelayanan Bea dan Cukai lainnya di seluruh Indonesia dapat terwujud dalam waktu tidak terlalu lama.
32
7
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Customs Goes to Kampoung Panca Putra Jaya, Kepala Kantor KPPBC Type Madya Pabean C Kupang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Mendengar nama Nusa Tenggara Timur (NTT) terlintas di pikiran kita akan pesona keindahan alam dan keanekaragaman budayanya. Wilayah yang terletak di tenggara Indonesia ini berbatasan langsung dengan dua Negara, Australia dan Timor Leste. Potensi wisata dan budaya di wilayah ini semakin hari semakin dikenal. Siapa yang tidak kenal Pulau Komodo, yang merupakan salah satu keajaiban dunia. Keindahan danau tiga warna Kelimutu dan keindahan Taman Laut Alor pun sudah mendunia. Selain keindahan alam dan 33
budayanya NTT juga memiliki potensi alam yang perlu dikembangkan seperti perikanan dan kelautan serta peternakan. Mengenal KPPBC TMP C Kupang Kupang merupakan Ibukota Provinsi NTT. Di sini berdiri Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang (KPPBC Kupang) yang merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dibawah koordinasi Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT. Kantor ini telah bertransformasi menjadi kantor modern pada tahun 2012 dengan visi Menjadi Administrator Kepabeanan dan Cukai Terbaik dalam Pelayanan dan Pengawasan di Bidang Industri, Perdagangan, dan Pariwisata serta memiliki misi Memberikan Pelayanan dan Pengawasan Terbaik di Bidang Industri, Perdagangan, dan Pariwisata, serta Perlindungan Masyarakat. KPPBC Kupang memiliki wilayah pengawasan yang cukup luas, yaitu Pelabuhan laut Tenau Kupang, Pelabuhan Udara El Tari, Kantor Pos Lalu Bea Kupang, Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Waingapu, Pos Pengawasan Bea dan Cukai Tambolaka, Pos Pengawasan Bea dan Cukai Baa Rote, Pos Pengawasan Bea dan Cukai Tenau, Pos Pengawasan Bea dan Cukai Mauhau, Pos Pengawasan Bea dan Cukai Rua dan Pos Pengawasan Bea dan Cukai Ilwaki Wetar. Selain itu KPPBC Kupang juga memiliki wilayah pengawasan yang berbatasan langsung dengan Oecusse yang merupakan wilayah kantung (enclave) di Timor Barat. Salah satu Pos Pengawasan Bea dan Cukai di bawah pengawasan KPPBC Kupang terletak di Oepoli, Kabupaten Kupang merupakan perbatasan darat yang merupakan perbatasan darat dengan Timor Leste. Untuk mencapai pos ini melalui darat membutuhkan waktu kurang lebih sekitar tujuh sampai delapan jam dari Kota Kupang dengan kondisi jalan yang memprihatinkan.
Jumlah
pegawai
yang
sangat
minim
dan
wilayah
pengawasan yang cukup luas bukan menjadi penghalang bagi KPPBC 34
Kupang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat. Melihat sumber daya yang ada di NTT, perlu adanya inovasi yang dilakukan oleh kantor ini untuk dapat memberikan peran yang nyata kepada masyarakat untuk dapat menggali potensi daerah yang ada. Potensi daerah yang ada tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai, peningkatan ekspor hasil perikanan dan kelautan. Hal ini perlu diimbangi dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang Kepabeanan dan Cukai. Langkah Awal Pemberdayaan Masyarakat Sebelum
kantor
ini
bertransformasi
menjadi
kantor
modern,
penerimaan negara sangat bergantung pada kegiatan importasi beras yang dilakukan oleh BULOG. Hasil perikanan dan pertambangan di ekspor melalui Surabaya dan Denpasar sehingga seolah-olah Kupang tidak memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai komoditi ekspor. Melihat keadaan ini KPPBC Kupang tidak berdiam diri dan berupaya untuk lebih berperan dalam menggali potensi daerah yang ada. Bersama dengan pemerintah daerah dan instansi-instansi terkait, KPPBC Kupang tidak henti-henti melakukan koordinasi dengan asosiasi nelayan dan stakeholder seperti UPT Perikanan, Laboratorium Perikanan, Karantina dan maskapai penerbangan untuk mencari potensipotensi daerah yang dapat dikembangkan untuk ekspor.
35
Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar, KPPBC Kupang melalui kegiatan Customs Goes to Kampoung mengunjungi desa-desa, kampung-kampung dan pulau-pulau di wilayah pengawasan KPPBC Kupang. Istilah ini memang tidak terdengar familiar dan “menjual” tapi itulah yang KPPBC Kupang lakukan untuk dapat diterima keberadaanya dan untuk menyampaikan tugas dan fungsinya ke masyarakat. Hal ini bertujuan untuk lebih mendekatkan Bea Cukai dengan masyarakat, seperti melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam rangka pengawasan cukai untuk minuman beralkohol. Bagi
masyarakat
Kupang,
tradisional
yang
minuman mengandung
alkohol
atau
di
Kupang lebih dikenal dengan sopi adalah hal biasa bahkan menjadi bagian dari budaya dan acara adat masyarakat. Dalam prakteknya, tidak mudah untuk dapat
....
langsung masuk dalam masyarakat ini, masyarakat masih beranggapan bahwa
keberadaan
kami
akan
menjadi ancaman dalam mata pencaharian mereka karena belum mengenal tugas dan fungsi Bea dan Cukai. perlunya
Disinilah peran
kami
berpikir
nyata
KPPBC
.
Kupang untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat. Namun kami melakukannya secara perlahan dengan melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat sehingga kami dapat sedikit demi sedikit memberikan pemahaman kepada masyarakat 36
bahwa minuman tradisonal yang mereka buat dapat bernilai tambah daripada sebatas konsumsi sendiri dan diperjualbelikan dalam jumlah yang kecil. Selain itu kami juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dapat menciptakan peluang usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan pekonomian keluarga mereka, serta berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Meminjam istilah yang lagi tren saat ini “disitu kadang kami merasa sedih”. Potensi daerah NTT yang kaya akan hasil perikanan dan kelautan belum secara optimal dimanfaatkan karena tidak banyak ikan yang dihasilkan baik oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang perikanan maupun nelayan-nelayan tradisonal di Kupang. Hal ini disebabkan masih kurangnya teknologi penangkapan dan pengolahan hasil tangkapan ikan serta informasi terkait distribusi dan pemasaran hasil perikanan. Salah satu fungsi DJBC adalah sebagai trade facilitator yaitu bagaimana DJBC berperan dalam memberi fasilitas perdagangan antara lain peningkatan kelancaran arus barang dan perdagangan sehingga dapat menekan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan menciptakan iklim perdagangan yang kondusif. Dalam menjalankan fungsi ini KPPBC Kupang secara intensif memberikan sosialisasi dan penyuluhan baik dalam forum-forum peningkatan ekspor antara pelaku usaha dibidang perikanan dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait perijinan perikanan, maskapai penerbangan sebagai pengangkut untuk dapat mencari solusi dalam rangka peningkatan ekspor hasil perikanan yang merupakan potensi yang berasal dari Kupang. Melalui kegiatan Customs Goes to Kampoung KPPBC Kupang melakukan pendekatan yang bersifat merakyat ke kampungkampung nelayan dan tempat pelelangan ikan untuk mendengarkan aspirasi dari nelayan dan sekaligus memberikan pemahaman kepada nelayan, bahwa Kupang memiliki potensi perikanan dan kelautan yang dapat diekspor. 37
Untuk memfasilitasi kegiatan ekspor ikan, KPPBC Kupang selalu siap untuk memberikan pelayanan dan informasi. Dalam rangka penegakan hukum terhadap dua kasus pelanggaran Kepabeanan di bidang impor pakaian bekas, KPPBC Kupang juga melakukan perjalanan ke Pulau Pemana yang merupakan pulau terpencil yang mayoritas penduduknya sebagai pelaut. Dalam rangka mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti pelanggaran untuk keperluan kelengkapan berkas perkara, banyak kendala yang dihadapi oleh petugas KPPBC Kupang. Namun berkat bantuan dan koordinasi dengan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT serta KPPBC Maumere, kasus ini dapat diselesaikan. Dalam menyelesaikan kasus ini cukup banyak hambatan dan kendala yang dihadapi, seperti ditetapkannya Penyidik PNS Bea dan Cukai sebagai tersangka, pengumpulan keterangan dan bukti-bukti di Pulau Pemana yang harus ditempuh melalui udara ke Maumere dan dilanjutkan dengan kapal kayu sekitar satu setengah jam perjalanan laut, dan penduduk setempat yang tidak kooperatif untuk memberikan
keterangan
bahkan
cenderung
melindungi
dan
menyembunyikan tersangka. Selain itu usaha untuk menarik barang bukti berupa kapal menjadi tidak mudah karena mesin kapal sudah dalam kondisi tidak terpasang lagi. Pegawai KPPBC Kupang harus menyewa kapal nelayan untuk menarik kapal dari Pulau Pemana ke Kupang selama tiga hari tiga malam. Hal tersebut tidak menyurutkan semangat petugas KPPBC Kupang untuk menyelesaikan kasus ini. Berkas penyidikan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Kupang. Kegiatan Customs Goes to Kampoung Berbuah Manis Peran KPPBC Kupang dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat
melalui
kegiatan
Customs
Goes
to
Kampoung
sudah
membuahkan hasil. Hal ini dapat dilihat dari kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan perijinan cukai dan diimbangi dengan peningkatan realisasi 38
penerimaan
negara
dari
sektor
cukai
khususnya
dari
cukai
MMEA.
Pemberdayaan masyarakat nelayan dan dunia usaha untuk memperluas pangsa pasar ikan di luar negeri telah direalisasikan dengan ekspor ikan perdana melalui cargo service Garuda cabang Kupang pada tahun 2012. Hal ini tidak terlepas dari peranan KPPBC Kupang dalam memfasilitasi para nelayan dan stakeholder seperti UPT Perikanan, Laboratorium Perikanan, Karantina dan maskapai penerbangan untuk merealisasikan ekspor ikan dan produk perikanan. Penegakan hukum dalam mengatasi importasi pakaian bekas memberikan pembelajaran dan kesadaran kepada masyarakat untuk melakuan pekerjaan yang lebih baik dan tidak melanggar hukum, seperti nelayan. Hal ini sesuai dengan tujuan organisasi KPPBC Kupang, yaitu Meningkatkan dan Mengamankan Penerimaan Bea Masuk dan Cukai dengan Mempertimbangkan Perkembangan Ekonomi Daerah.
.
39
8
Inovasi Jemput Bola Via Operasi Pasar dan Surat Setoran Pajak Jhonny Ricardo Simanjuntak AR KPP Pratama Kudus Direktorat Jenderal Pajak
Kisah ini dimulai dari unit kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus dengan wilayah kerja meliputi kabupaten Kudus yang terletak di sebelah timur Jawa Tengah. Kisah ini bercerita tentang inovasi ‘jemput bola’ yang saya lakukan sendiri maupun bersama-sama dengan para rekan kerja KPP dalam rentang waktu Oktober 2013 hingga Desember 2014. Inovasi ini ditujukan untuk meraih dua target yaitu peningkatan tingkat kepatuhan 40
perpajakan para Wajib Pajak (WP) pedagang Pasar Kliwon dan perbaikan administrasi setoran perpajakan para Wajib WP bendahara pengeluaran satuan kerja pemerintah daerah Kudus. Inovasi ‘jemput bola’ ini merupakan kegiatan proaktif sekaligus preventif KPP dalam mengurai serta memecahkan masalah kepatuhan maupun administrasi perpajakan para WP. Kabupaten Kudus memiliki Pasar Kliwon yang dikenal sebagai salah satu sentra perdagangan kain batik di Jawa Tengah selain Pasar Sentono di Pekalongan dan Pasar Klewer di Solo. Pasar Kliwon merupakan pasar tradisional yang memiliki lebih dari 500 kios yang melakukan perdagangan secara grosir maupun eceran. Data internet menyebutkan bahwa Pasar Kliwon ini mampu mencetak omzet hingga 3 Miliar rupiah per harinya. Bahkan, besarnya omzet tesebut diperkirakan meningkat hingga berpuluh kali lipat jika mendekati hari raya Lebaran. Namun sayangnya keuletan para pedagang Pasar Kliwon dalam mencapai omset sebesar itu tidak diimbangi dengan kontribusi pembayaran pajaknya yang hanya menyentuh angka puluhan juta rupiah di tahun 2012. Kontribusi ini pun hanya berasal dari kurang dari separuh pedagang saja yang sudah terdaftar NPWP-nya di KPP. Ini menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan para WP pedagang Pasar Kliwon masih rendah. Berawal dari rendahnya kontribusi pajak dari para pedagang Pasar Kliwon maka disusunlah inovasi ‘jemput bola’ yang melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Pengelolaan Pasar (Pemerintah Daerah/Pemda) serta Asosiasi Pedagang Pasar Kliwon (Asosiasi). Secara garis besar, target inovasi ini meliputi ekstensifikasi (peningkatan pembayar pajak melalui pemberian NPWP dan SSP/Surat Setoran Pajak) dan intensifikasi (peningkatan pembayaran pajak melalui himbauan dan pemeriksaan). Beragam kiat/strategi pun ditempuh, diantaranya berupa kegiatan pemetaan pedagang pasar yang berujung pada pemberian NPWP, pengawasan intensif yang dituangkan dalam pengiriman surat himbauan, pemeriksaan dan komunikasi persuasif melalui 41
sosialisasi ke Asosiasi dan penempatan Pojok Pajak di pasar dalam rangka menyadarkan para pedagang, serta pemberian SSP dan penagihan dalam rangka merealisasikan pembayaran pajak. Semua strategi ini dinamakan ‘Operasi PASAR’ yang merupakan singkatan dari operasi Petakan-Awasi secara intensif-Sadarkan-Audit/Periksa-Realisasikan. Strategi ‘Operasi PASAR’ ini sukses mendulang sejumlah pencapaian positif di sisi intensifikasi berupa peningkatan potensi pembayaran pajak yang mencapai miliaran rupiah (meningkat 3.700% dari sebelumnya hanya puluhan juta). Sedangkan di sisi ekstensifikasi, terjadi peningkatan jumlah pembayar pajak sebesar 78% dari sebelumnya. Peningkatan pembayaran ini bermanfaat secara langsung bagi KPP dalam mengejar target penerimaannya. Pembayaran pajak yang berasal dari setoran perorangan para pedagang ini meningkat sehingga berdampak juga
‘
pada meningkatnya jumlah bagi hasil pajak yang diterima Pemda. Beberapa pedagang Pasar Kliwon menyebutkan bahwa mereka sering lupa membayar utang apalagi membayar pajak.
Sesuai
beberapa dalam
aspirasi
pedagang rangka
kekhawatiran tersebut
dan
mempertahankan
pencapaian positif diatas, KPP sedang mengkaji
penerapan
inovasi
‘jemput
bola’ jilid II yaitu secara rutin bersama
.
dengan Bank Persepsi/Pos mendatangi para pedagang agar mereka mudah
membayar pajaknya tepat waktu. Para pedagang juga tidak merasa khawatir akan sanksi denda/bunga akibat kelupaan membayar pajak. Hal ini juga mendidik mereka untuk disiplin dan tertib membayar pajak. Bagi bank/Pos, 42
inovasi ini baik bagi pencitraan usaha mereka karena turut memudahkan transaksi para pedagang. Selain itu, mereka juga dapat memasarkan produk kredit mereka kepada para pedagang yang sedang kesulitan finansial dalam membayar pajak. Inovasi ‘jemput bola’ juga diterapkan pada pembenahan administrasi setoran perpajakan para WP bendahara pengeluaran satuan kerja Pemda (bendahara SKPD) Kudus. Alur administrasinya dimulai dari bendahara SKPD membuat SPM (Surat Perintah Membayar) yang dilampiri Surat Pernyataan bahwa pajak telah dihitung-dipotong-diisi dengan benar. Setelah menerima SPM dari bendahara SKPD, Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) membuat SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Lalu, SP2D tersebut diteruskan ke BPD (Bank Pembangunan Daerah) untuk ditindaklanjuti dengan pembayaran. Setiap bulan Desember, Kuasa BUD biasanya memproses ratusan SPM per harinya selama 2 minggu. Masalah administrasi setoran perpajakan ini terletak pada formulir SSP (Surat Setoran Pajak) itu sendiri sebagai
sarana
penyetoran bendahara kekeliruan pajak
dan
administrasi
pajak. SKPD
Banyak melakukan
menghitung/memotong mengisi
SSP.
Para
bendahara SKPD tidak memotong pajak atau menghitung/memotong dengan tarif yang keliru dan tarif terlalu kecil. Pada formulir SSP, mereka
.
mengisi field NPWP dengan NPWP 43
bendahara seharusnya NPWP rekanan atau sebaliknya. Mereka juga keliru mengisi field kode setor (Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran). Mereka beralasan bahwa pajak sangat rumit dan banyak karena mereka harus menghafal 4 jenis Pajak Penghasilan/PPh (PPh 21, 22, 23, Final) dan Pajak Pertambahan Nilai/PPN serta 241 kode setor pajak. Masalah administrasi ini berdampak pada tidak akuratnya porsi penerimaan pajak KPP yang dapat membuat analisa penerimaan pajak menjadi bias. Bahkan lebih serius lagi, masalah ini dapat berakibat menurunnya setoran pajak baik yang diadministrasikan KPP maupun yang diterima secara nasional. Setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pembenahan adminis-trasi setoran pajak ini pada bulan Desember 2014, akhirnya, KPP menerapkan inovasi ‘jemput bola’ dengan menempatkan beberapa petugas pajak Account Represen-tative (AR) di lingkungan Pemda Kudus. Inovasi yang diterapkan di kantor Kuasa BUD Kudus ini diberi nama ‘Operasi SSP’ yang merupa-kan singkatan dari operasi penelitian: Salahkah isi NPWP-nya? Salahkah isi Kode Setornya? dan Pastikan pajak telah dihitung/dipotong dengan benar. Target utama operasi ini adalah perbaikan administrasi setoran pajak melalui penelitian SSP yang dilampirkan dalam SPM sebelum Kuasa BUD membuat SP2D. Inovasi ‘jemput bola’ berupa ‘Operasi SSP’ ini berjalan sukses serta mendapatkan apresiasi yang baik dari pihak Kuasa BUD dan bendahara SKPD. Mereka merasa terbantu dalam melakukan verifikasi/penelitian pembayaran pajak. Temuan audit BPK maupun BPKP terkait kesalahan penyetoran pajak para bendahara ini pun bisa ditekan. Bagi KPP, inovasi ini telah membuat kerja sama dengan pihak Pemda semakin baik. KPP semakin mudah memperoleh data-data dari Pemda seperti data IMB dan perijinan lainnya. Sebagai informasi, acara penting KPP yaitu ‘Pekan Panutan Pelaporan SPT’ di bulan Maret 2015 dihadiri oleh Bupati secara tepat waktu bila dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. 44
Inovasi ‘jemput bola’ ini telah mengubah budaya kerja petugas KPP menjadi lebih pro aktif dibandingkan sebelumnya yang hanya duduk di kantor melakukan analisIS berdasarkan data yang masuk ke KPP. Inovasi ini juga telah mendorong banyak perbaikan sistem informasi PADI (Pengawasan, Analis Data dan Informasi) di KPP untuk menampung banyaknya data yang diterima dari Pemda.
45
9
Ferrari dan McLaren Andy Prijanto Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, KPP Pratama Rengat Direktorat Jenderal Pajak
Saat dimutasi ke salah satu KPP Pratama di Lampung di akhir tahun 2010, saya harus memulai dengan kebiasaan baru. Jika di KPP Madya saya hanya mengawasi lima puluh wajib pajak (WP), maka di KPP Pratama terdapat ribuan WP yang menjadi tanggung jawab pekerjaan saya. Jika di KPP lama wilayah kerja saya bisa melintasi batas kota atau kabupaten bahkan lintas propinsi, maka di KPP baru hanya terbatas pada lingkup kecamatan. 46
Tiga bulan pertama, saya merasakan situasi yang kurang kondusif dalam pengawasan WP dengan sistem wilayah kerja per-Kelurahan/Desa. Namun itulah standard operating prossedure (SOP) yang diterapkan untuk setiap KPP Pratama. Suka tidak suka saya harus mengikuti. Meskipun secara pribadi saya menganggap
perlu
ada
perbaikan
sistem,
saya
belum
berani
mengungkapkan gagasan pada tahun pertama saya bekerja di tempat baru. Seiring berjalannya waktu, saya mendapatkan masukan dan keluhan dari beberapa rekan Account Representative (AR), khususnya yang merasa kurang mampu melakukan penggalian potensi WP. Alasannya, kapasitas mereka kurang dalam memahami ilmu akuntansi dan peratutan perundangundangan di bidang perpajakan dengan dalih faktor usia dan tingkat pendidikan yang terbatas. Kebanyakan mereka memang sudah berusia di atas lima puluh tahun dan hanya berijazah Sekolah Menengah Atas (SMA). Di sisi lain, bagi AR yang mempunyai kemampuan dalam menggali potensi dengan bekal ilimunya yang cukup, merasa kurang fokus karena terlalu banyaknya jumlah WP yang menjadi tanggung jawabnya. Bahkan sebagian besar waktu mereka lebih dicurahkan untuk memberikan pelayanan terhadap WP yang kurang potensial. Setelah meyakini bahwa kegelisahan tentang sistem pengawasan berdasarkan wilayah tersebut ternyata bukan hanya saya yang merasakan, saya usulkan kepada rekan-rekan AR untuk memodifikasi sistemnya. Saya menawarkan sistem yang sangat sederhana yaitu membagi AR menjadi dua kelompok besar yang terdiri dari: 1.
AR yang bertanggung jawab penuh pada sembilan puluh persen penerimaan kantor, dengan mekanisme mengawasi seribu atau lebih WP besar yang menunjang 90% penerimaan tanpa dibatasi wilayah kerja; dan
2.
AR yang bertanggung jawab penuh pada WP berdasarkan wilayah perKelurahan dan hanya bertanggung jawab untuk mengamankan penerimaan kantor sebesar sepuluh persen dan penambahan WP baru. 47
Penentuan kriteria anggota kelompok tersebut tidak berdasarkan parameter yang rumit. Cukup masing-masing AR introspeksi dan menilai diri sendiri, di kelompok mana mereka merasa nyaman bekerja sesuai dengan kapasitas dan kerelaannya. Bagi yang kurang mampu menggali potensi berdasarkan anlisis laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan perpajakan, mereka memilih untuk menjadi AR Wilayah. Sedangkan yang sesuai dengan disiplin ilmu dan kapasitasnya memilih menjadi AR Penggalian Potensi. Berdasarkan semangat perbaikan untuk mengamankan penerimaan pajak di tahun berikutnya saya dan beberapa AR lain mengajukan gagasan tersebut ke Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) dan Kepala Kantor. Setelah beberapa hari berdiskusi dan meyakini tidak ada pelanggaran prosedur yang dilakukan, Kepala KPP memutuskan untuk memakai sistem pengawasan tersebut di tahun berikutnya. Meskipun belum berhasil mencapai target penerimaan pada tahun 2011, namun dapat dirasakan dampak perbaikan yang terjadi baik secara moril maupun materiil, seperti: 1.
Target penerimaan tercapai sebesar 97,5% naik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 92%;
2.
Naiknya motivasi AR yang merasa kurang mampu melakukan penggalian potensi, karena beban pikiran mereka berkurang. Bahkan ada beberapa yang semula berniat mengajukan pengunduran diri sebagai AR, mengurungkan niatnya karena mulai menyenangi pekerjaannya;
3.
Penggalian potensi oleh AR menjadi lebih fokus karena tidak terbebani oleh pengawasan WP yang semula jumlah mencapai ribuan WP per-AR. Perbaikan terus dilakukan pada tahun berikutnya dengan menambah
variasi perubahan pada kelompok AR Penggalian Potensi seperti ditunjuknya AR khusus WP Bendahara dan AR khusus WP besar OP. Pada akhir tahun 2012, Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung saat itu, Bapak Peni Hirjanto, mengapresiasi modifikasi sistem yang digunakan di KPP 48
saya. Setelah melakukan rapat dan diskusi dengan para kepala KPP, beliau mengumpulkan seluruh AR untuk memberikan pengarahan tentang sistem pengawasan yang akan diterapkan tahun depan dengan membagi kelompok AR menjadi AR Penggalian Potensi dan AR Penggalian Wilayah. Beliau memberi nama pengelompokan tersebut dengan analogi kejadian yang ada di lintasan lomba mobil formula satu yaitu AR Ferrari dan AR Mclaren. Sejak saat itu, seluruh KPP Pratama di Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung menerapkan modifikasi sistem sesuai instruksi dari Kepala Kanwil. Masingmasing kantor diberi kebebasan untuk mengembangkannya sesuai dengan kondisi kantornya masing-masing. Sayangnya pada pertengahan tahun 2013, saya harus pindah tugas mengemban amanah ke KPP Pratama di Kanwil lain. Meskipun saya tidak lagi bertugas di Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, saya mengetahui bahwa pada tahun 2014 menunjukkan adanya peningkatan kinerja di beberapa KPP Pratama di Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, khususnya di KPP Pratama tempat saya bekerja sebelumnya. Selain itu, saya juga mengetahui bahwa pada tahun 2014 merupakan tonggak sejarah bagi KPP Pratama Teluk Betung yang untuk pertama kalinya mampu mencapai target penerimaan pajak sejak berdiri tahun 2008. Adapun bagi saya pelajaran yang paling berharga yang dapat saya ambil hikmahnya adalah: 1.
Gagasan yang baik dan mempunyai tujuan yang baik tidak sekedar untuk dikemukakan saja, namun harus diperjuangkan untuk diwujudkan meskipun harus menempuh waktu perjalanan yang panjang;
2.
Keberhasilan tidak akan datang dengan cara yang instan, namun harus direncanakan dan memerlukan waktu untuk mengujinya;
3.
Mengutip
pendapat
Albert
Einstein:
“Hanya
orang
gila
yang
mengharapkan hasil yang berbeda dengan melakukan cara yang sama”, maksudnya jangan takut untuk think out of the box, sepanjang tidak melanggar SOP yang ada dan bertujuan untuk kebaikan.
49
Akhir berbagi kisah ini saya dedikasikan pada rekan-rekan AR, Kasi Waskon, dan Kepala Kantor di KPP Pratama Teluk Betung, serta Bapak Peni Hirjanto, yang sekarang mengemban amanah sebagai Kepala Kanwil DJP WP Besar. Semoga senantiasa amanah dalam menjalankan tugas di tempat masing-masing.
50
10
SIPERBAN, Sistem Informasi Pengurangan, Keberatan dan Banding Hiqma Nur Agustiningsih Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan dan Banding IV, Kanwil DJP Jatim III Direktorat Jenderal Pajak
Bermula saat saya berpindah tugas pada bulan Februari 2014 menjadi Kepala Seksi Pengurangan Keberatan dan Banding (PKB) IV di Kanwil DJP Jawa Timur III, setelah sebelumnya menjadi Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III di sebuah KPP di wilayah ujung selatan Kanwil DJP jawa Timur III, yaitu KPP Pratama Tulungagung. Ada perbedaan nyata yang sempat membuat saya surprise di awal bertugas di tempat baru, karena selama bekerja di tempat sebelumnya 51
hampir semua bentuk pekerjaan telah terdokumentasi dan terjaga dengan sistem aplikasi yang memadai, handal dan dapat menjadi panduan dalam monitoring dan evaluasi Kinerja Account Representatif (AR) maupun Kinerja Kepala Seksi. Ternyata di tempat baru, untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Kinerja para Penelaah Keberatan dan Kepala Seksi masih dilakukan secara manual. Pengawasan dan pengamanan terhadap berkas permohonan yang masuk dan yang sedang dikerjakan oleh Penelaah Keberatan dilakukan oleh masing-masing
seksi
dan
belum terintegrasi.
Sehingga
apabila
ingin
mengetahui dan mengevaluasi perkembangan permohonan berkas (yang jatuh tempo), harus melalui rekapitulasi data dari masing-masing seksi. Belum lagi adanya kesulitan untuk melihat frekuensi pengajuan permohonan oleh wajib pajak. Hal-hal tersebut tidak efisien dan memakan waktu, padahal kami selalu berupaya untuk menyelesaikan berkas sesuai standar Layanan Unggulan. Tetapi membuat
hal saya
tersebut patah
tidak
semangat
apalagi hanya diam, mandek, ataupun pasrah dengan keadaan. Bagi saya itu adalah sebuah sebuah
tantangan, bukan
hambatan
tetapi
hanya
masalah pola pikir. Saya berpikir harus ada sebuah solusi, sebuah jawaban akan PR dan permasalahan yang terjadi di lingkungan saya bertugas. Hal
ini
sangat
penting,
me-
ngingat petugas pajak yang selalu
.
berpindah tugas sehingga dibutuhkan 52
sebuah rekam jejak terhadap pekerjaan yang dilakukan serta sebagai bentuk tanggungjawab dan pengawasan terhadap apa yang dilakukan selama bertugas. Saya berpikir harus ada sebuah terobosan dalam bentuk aplikasi yang dapat memantau dan mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penelaah Keberatan, Kepala Seksi serta Kepala Bidang PKB. Ternyata gayung bersambut, ketika ide itu saya sampaikan kepada Kepala Bidang, Bapak Ar Ar Aryaman, ternyata beliau juga memiliki pemikiran dan ide yang sama dengan apa yang ada di benak saya. Akhirnya beliau menugasi saya untuk mencari solusi bagaimana mengatasi kesulitan atau kondisi yang kita hadapi dengan sebuah sistem aplikasi untuk pengawasan kinerja di Bidang PKB. Sebagai langkah awal, saya mencari informasi kepada Kanwil-kanwil terdekat dengan wilayah Kanwil Jatim III mana kira-kira kanwil yang telah menggunakan sistem aplikasi untuk monitoring dan penjagaan kinerja pengelolaan berkas di bidang PKB. Ternyata di Kanwil-kanwil di sekitar kanwil DJP Jawa Timur III juga masih menggunakan aplikasi penjagaan sederhana untuk masing-masing seksi, belum terintegrasi dalam satu bidang. Sebetulnya ada aplikasi yang sudah dipakai di Kanwil yang lain namun belum memenuhi kebutuhan keinginan dan kebutuhan pengawasan bidang PKB. Ternyata semesta mendukung, suatu hari di momen rekonsiliasi laporan keuangan tingkat Eselon I di Jakarta yang diikuti oleh seluruh Kanwil seluruh Indonesia, saya bertemu dengan seorang teman Kasi PKB Kanwil Kalimantan Barat, Bapak Irfan Budiman. Dari beliau saya belajar tentang aplikasi monitoring yang telah mereka gunakan, My PK namanya. Keberadaan aplikasi My PK tersebut saya sampaikan ke Bapak Kepala Bidang, dDan sebagai upaya kita belajar tentang aplikasi tersebut, Bapak Kakanwil menugaskan Tim Kecil, yaitu Bapak Kepala Bidang, saya, Bapak Budi Prasetyo, dan seorang
53
pelaksana
bidang
dukungan
teknis, Baskoro Suryo Mukti untuk melakukan studi aplikasi tersebut ke Kanwil Kalimantan Barat. Itulah
trigger
mewujudkan impikan,
awal
merupakan bagi
apa
untuk
yang
kami
dan
sekaligus
motivasi
terbesar
untuk
dapat
sebuah
sistem
kami
merealisasikan
aplikasi bidang PKB yang dapat memantau dan menjaga serta mengawasi dilakukan. Kalimantan,
pekerjaaan
yang
Sepulang
dari
awalnya
kami
berpikir akan mengadopsi sistem aplikasi My PK yang telah dijalankan oleh teman-teman kanwil Kalimantan Barat. Namun kami
.
memutuskan setelah berdiskusi dengan tim kecil dan berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh Baskoro, kita bersepakat untuk membuat aplikasi kami sendiri. Aplikasi tersebut kami namai SIPERBAN, Sistem Informasi Pengurangan Keberatan dan Banding. Aplikasi yang kami ciptakan ini dapat mengawasi dan memantau Pengawasan Berkas Berjalan – Jatuh Tempo, Pengawasan Berkas Berjalan – Jatuh Tempo Layanan Unggulan, Melihat History Permohonan Wajib Pajak, Sistem Aliran/Flow Berkas, Dashboard untuk melihat tunggakan dan Reporting/Laporan, serta yang tidak kalah penting dapat mengetahui 54
dan mengevaluasi rata-rata penyelesaian dan nilai produktivitas dari masingmasing PK melalui pembobotan. Sehingga kita dapat mengevaluasi kinerja PK lebih optimal. Aplikasi ini memang belum sempurna, sampai dengan hari ini pun aplikasi ini masih terus kami sempurnakan. Terdapat beberapa pelajaran penting yang dapat saya sampaikan melalui kisah ini, yaitu: 1.
Bahwa ketika kita melihat kondisi atau situasi lingkungan kerja yang belum berjalan optimal/sempurna atau mengalami suatu kesulitan dalam bekerja, jangan berhenti atau diam di tempat, pikirkan dan cari solusi untuk dapat mengatasi persoalan yang ada.
2.
Selalu berpikir positif, disetiap kesulitan pasti ada jalan atau kemudahan. Jika ada masalah atau persoalan pasti selalu ada jawaban atau solusi. Sepanjang kita mau berpikir dan berupaya.
3.
Upayakan sharing dan diskusi serta berkomunikasi terkait hal-hal yang menyangkut pekerjaan kita dengan lingkungan atau tim yang ada, teman-teman sejawat, bawahan, Kepala bidang, dan Kepala kanwil maupun teman-teman DJP di lingkungan Kanwil lain di seluruh Indonesia. Karena tanpa support dan dukungan dari mereka semua apa yang mejadi persoalan atau ide tersebut tidak akan terealisasi. Terima kasih untuk motivasi bapak Kakanwil, Bapak Budi Susanto yang mengajarkan kepada kita untuk jangan selalu menunggu solusi dari kantor Pusat, buat dan create langkah atau solusi, ciptakan inovasi yang dapat mempercepat kita dalam bekerja dan lebih baik lagi jika menjadi solusi/terobosan baru baik untuk lingkungan kita maupun nasional. Karena kita adalah sebuah keluarga besar. Keluarga besar DJP, keluarga besar Kementerian Keuangan.
4.
Terus berusaha melakukan upaya terbaik dengan menjalin kerjasama dan bersinergi dengan lingkungan di mana kita berada, sebagai contoh kami, dengan Bidang Data dan Pengawasan Potensi 55
Perpajakan
(DP3),
yang
sekaligus
merupakan
patner
dalam
mewujudkan impian kami bidang PKB Kanwil DJP Jawa Timur III. Karena tanpa sinergi bidang lain, bisa jadi ide atau mimpi kita tidak akan terealisasi. Akhir kata, tulisan ini saya dedikasikan untuk seluruh crew Seksi PKB IV, seluruh teman-teman Kasi PKB dan seluruh Penelaah Keberatan, Bapak Dedi Kurniawan dan crew Bidang DP3, Bapak Ar Ar Aryaman atas bimbingan dan supportnya, Bapak Budi Susanto, selaku Kakanwil DJP Jatim III atas motivasi dan keleluasaannya sehingga memberikan ruang bagi kami untuk berpikir kreatif, cerdas dan terus berinovasi. Selalu Semangat, terus berkarya memberikan yang terbaik dimanapun berada untuk Indonesia tercinta.
56
11
Kini, Proses Bisnis jadi Lebih Mudah dan Teratur dengan ALMIRA Yunis Kripsiawan Watuaji Pelaksana pada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Anda sering pusing karena banyak tugas dari atasan? Bingung tugas mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Anda pernah mengalami tugas yang melewati deadline sedangkan ada undangan yang harus dihadiri? Atau sebagai atasan, Anda ingin memonitor penugasan yang telah didelegasikan? Anda ingin administrasi persuratan lebih rapi tapi tetap sederhana sehingga
57
tidak membebani proses bisnis utama organisasi? Sekarang
Tidak ada
perlu
ALMIRA
khawatir.
yang
akan
membantu Anda. atau
Aplikasi
Manajemen dan Informasi Pekerjaan merupakan bangkan
aplikasi oleh
yang
Bakhtiar
dikem-
Amaludin.
Awalnya Bakhtiar, sebagai pegawai subbagian Jasa Keuangan III diminta
.
oleh atasannya, Ambarwati Retno Dewi, Kasubbag Jasa Keuangan III, untuk mengadakan sistem informasi guna memonitor daftar pekerjaan apa saja yang harus diselesaikan dalam unit kerjanya. Hal ini dikarenakan kadang terjadi manajemen pekerjaan yang belum terorganisasi dengan baik sehingga beberapa penugasan terlewat atau berkas pekerjaan yang terselip. Kemudian, Bakhtiar mengembangkan aplikasi ini, selama kurang lebih tiga bulan mulai Oktober 2014 dan diujicobakan mulai 1 Januari 2015. Dalam proses pembuatannya, ALMIRA berkembang menjadi tidak sekedar untuk manajemen pekerjaan tetapi juga integrasi sistem-sistem yang lain seperti, sistem persuratan, sistem informasi rapat, dan pengukuran kinerja. Siapa saja yang bisa menggunakan ALMIRA? Pengguna ALMIRA adalah seluruh pegawai dalam suatu organisasi baik pejabat maupun pelaksana. Setiap pegawai akan diberikan satu akun pengguna untuk masuk ke ALMIRA. Setiap penguna juga akan mendapatkan tingkatan yang berbeda sesuai level jabatannya. Dengan ALMIRA, pejabat eselon IV dapat memonitor pekerjaan pelaksananya, pejabat eselon III dapat memonitor pekerjaan pejabat eselon IV ,dan seterusnya. 58
Karena sifatnya masih pilot project, ALMIRA baru digunakan di lingkungan organisasi eselon III Biro Hukum, yakni Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian. Selama empat bulan, ALMIRA cukup memadai untuk membantu proses bisnis sehari-hari. ALMIRA dilengkapi dengan fitur-fitur sebagai berikut: 1.
Sistem Persuratan: Pengguna dapat merekam dan mengupdate disposisi serta data dalam menu Persuratan, seperti Surat Masuk, Undangan, Surat Keluar dan Surat Tugas.
2.
Sistem Informasi Kegiatan: Pengguna dapat melihat jadwal rapat yang harus dihadirinya pada menu Jadwal Rapat dalam bentuk kalender kegiatan. Dalam menu Monitor Undangan, pengguna dapat melihat dan memonitor undangan yang telah dihadiri, tidak dihadiri, akan datang dan lainnya.
3.
Monitoring Pekerjaan: Pengguna dapat memonitor penugasan yang sedang ditanganinya dalam menu Penugasanku. Dalam menu Monitor Disposisi, Pengguna dapat memonitor penugasan yang ditangani oleh pejabat Eselon di bawahnya atau pelaksananya.
4.
Early Warning System: Pengguna dapat melihat norma waktu atas penugasan yang ditanganinya pada Dashboard.
5.
Katalog Pekerjaan: Pengguna dapat mencari informasi terkait penugasan yang pernah ditanganinya dalam menu Katalog Pekerjaan.
6.
E-Filing Management: Pengguna dapat mengupload seluruh file softcopy terkait pekerjaannya ke dalam sistem sehingga memudahkan apabila di kemudian hari dibutuhkan lagi. Selain itu, fitur ini juga sebagai media kolaborasi atau pertukaran file antar pegawai-pegawai yang terkait. Di Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian, setiap disposisi, surat masuk, undangan, surat keluar dan lainnya yang terkait, discan oleh masing-masing pegawai kemudian diupload di ALMIRA.
59
Secara teknis, Bakhtiar berharap ALMIRA dapat diperkaya dengan fiturfitur
lainnya
yang
bermanfaat
seperti
fungsi
diseminasi
informasi
diklat/kegiatan yang sifatnya rutin, media penyampaian pesan antar pegawai, dan lain sebagainya. Selanjutnya apabila berhasil digunakan di Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian, ia berharap aplikasi ini dapat diperluas untuk digunakan di level Biro Hukum.
Tampilan ALMIRA Menurut Bakhtiar, semangat dan prinsip pengembangan ALMIRA adalah “Sederhana, Andal dan Berdayaguna”
Sederhana: Proses Bisnis dalam ALMIRA dibuat sesederhana mungkin dan memudahkan user. Karena pada dasarnya ini adalah aplikasi untuk mendukung dari aspek administrasi. Jangan sampai waktu untuk mengadministrasikan pekerjaan lebih lama dari substansi penyelesaian pekerjaan itu sendiri. 60
Andal: ALMIRA menghasilkan informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya yang dapat digunakan untuk mendukung fungsi organisasi.
Berdayaguna: Semua fungsi dalam ALMIRA dapat menghasilkan manfaat yang signifikan bagi terpenuhinya kebutuhan proses bisnis dalam organisasi.
61
12
Penggunaan Drone dan Foto Udara dalam Kegiatan Penggalian Potensi Pajak Bambang Wijono Kepala Bidang Data dan Potensi Perpajakan, Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepualauan Bangka Belitung Direktorat Jenderal Pajak
Tingginya target perimaan pajak yang diamanatkan kepada DJP tentu menciptakan tantangan tersendiri bagi DJP untuk senantiasa menciptakan langkah-langkah strategis, terobosan dan inovasi sehingga amanat untuk menghimpun penerimaan pajak tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagai salah satu inovasi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan mencoba menggunakan teknologi mutakhir berupa Pesawat Nir Awak (Drone) yang saat ini banyak digunakan berbagai macam tujuan, 62
seperti di kalangan militer sebagai pendukung pertahanan maupun di kalangan sipil, yang kebanyakan digunakan untuk kegiatan pemetaan wilayah, foto/video udara, keamanan sipil, pemadam kebakaran, atau pemeriksaan jalur pemipaan dan sebagainya. Hasil Pelatihan drone di Kebun Karet
Penggunaan drone untuk tujuan penggalian potensi tercetus pertama kali pada tahun 2014, ketika DJP dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Pandan mengalami kesulitan dalam melakukan pengujian validitas data yang disampaikan
oleh
Wajib
Pajak
karena
kesulitan
memperoleh
data
pembanding. Secara garis besar, kerangka kerja penggunaan drone dimaksudkan sebagai salah satu alternatif pengujian validitas data yang disampaikan oleh
63
Wajib Pajak, baik berupa SPT (PPh dan PPN) maupun SPPT (PBB-P3), dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Terdapat dua kendala yang dihadapi dalam kegiatan penggalian potensi dalam kaitannya dengan identifikasi potensi pajak (PPh, PPN dan PBB-P3) dan ketersediaan data internal dan data pendukung yang dapat dijadikan pembanding atas kesesuaian data yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) PPh dan PPN serta Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB. 2. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan sarana dan data alternatif yang dapat menjadi pembanding secara akurat. Sarana alternatif yang dimaksud adalah melalui penggunaan drone. Dengan data pembanding alternatif yang dihasilkan berupa foto udara yang mencerminkan kondisi sebenarnya objek yang akan diuji kebenaran datanya.
3. Drone dipilih karena dapat melakukan pekerjaan pemetaan secara efektif dan efesien dengan biaya yang relatif murah, baik menyewa maupun membeli sendiri. Sebagai gambaran, biaya sewa drone termasuk hasil foto udara yang dihasilkan hanya berkisar Rp70.000/hektar dengn minimal luasan lahan 500 ha. Selain itu, data yang dihasilkan relatif dapat dijadikan pembanding yang akurat, karena diperoleh gambaran detil mengenai kondisi terkini objek yang sedang diteliti, serta dapat menjadi patokan apabila yang hendak diuji terkait data-data tahun sebelumnya.
Dengan
jumlah
potensi
pajak
yang
besar,
tentu
penggunaan drone menjadi relatif lebih murah namun potensi hasil yang akan direalisasikan menjadi penerimaan pajak masih sangat besar .
64
Untuk menggambarkan lebih detil mengenai penggunaan drone dalam kegiatan penggalian potensi pajak, berikut ini disajikan contoh kasus penggalian potensi Wajib Pajak Orang Pribadi
dengan
memiliki
inisial
beberapa
CW, jenis
yang usaha
termasuk diantaranya perdagangan dan kebun kelapa sawit. Kegiatan foto udara melalui drone dilakukan pada medio 2014, dengan tujuan menguji kesesuaian data SPOP PBB P3 dan SPT Tahunan Tahun Pajak 2013. Adapun data-data yang dihimpun disajikan dalam ikhtisar sebagai berikut ini: 1. Berdasarkan SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2013, Wajib Pajak menyatakan bahwa total peredaran bruto adalah sebesar Rp.572 juta dengan norma penghasilan sebesar 20% belum termasuk penghasilan yang berasal dari kebun sawit sebesar Rp.41.500.000, sehingga total penghasilan neto yang dilaporkan sebesar Rp.155.961.500, dengan PPh Terutang
sebesar
Rp.14.141.650.
Wajib
Pajak
tersebut
belum
manyampaikan SPOP PBB P3 atas kebun sawit yang dimiliki. 2. Berdasarkan data yang diperoleh dari citra satelit (Google Earth) dan pengukuran dengan aplikasi Global Mapper, diketahui bahwa luasan lahan yang dimiliki oleh Wajib Pajak kurang lebih 72 Ha, dengan komposisi tanaman yang sudah produktif dengan rata-rata umur tanaman di bawah 5 tahun. Apabila disandingkan dengan data Standar Investasi Tanaman (SIT) sawit, maka diperkirakan hasil kebun sawit Wajib Pajak adalah 19 ton/ha, atau total hasil setahun setara 1.368 ton. 3. Data-data tersebut tentu masih harus diuji keabsahannya. Melalui penggunaan drone dan foto udara yang dihasilkan, diketahui bahwa dari total lahan seluas 72ha, areal produktif yang dapat diidentifikasi 65
hanya seluas 29ha, dapat dilihat dari bentang dahan pohon sawit dan sudah dikonfirmasikan baik dengan ahli tanaman sawit maupun sampling di lapangan. Dengan demikian, dengan berpatokan pada Standar Investasi harga
Tanaman rata-sata
Rp1.000.000/ton,
(SIT)
TBS
dan
sebesar
potensi
hasil
kebun sawit diperkirakan sebesar 29 ha X 19ton/ha X 1.000.000/ton =
Rp.551.000.000.
terdapat
Sehingga
selisih
jumlah
penghasilan yang besar karena sesuai data SPT Wajib Pajak penghasilan dari kebun sawit belum dilaporkan.
4. Berbekal data tersebut dan
.
himbauan serta konseling yang
dilakukan kepada Wajib Pajak, pada tahun 2014, Wajib Pajak bersedia melakukan
pembetulan
SPT
Tahunan
PPh
OP
dan
melakukan
pembayaran PPN sebesar Rp200 juta dan PPh Final (PP46/2013) sekitar Rp50 juta. Belum termasuk PBB-P3 yang disetorkan. Berdasarkan latar belakang dan contoh kasus yang diuraikan di atas dapat ditarik benang merah sebagai berikut: 1. DJP perlu melakukan upaya-upaya luar biasa untuk mencapai target penerimaan pajak yang tergolong sangat tinggi pada tahun 2015. Penggunaan teknologi mutakhir, salah satunya drone, dapat dijadikan alternatif untuk mendorong upaya pengamanan penerimaan pajak. 2. Penggunaan drone di DJP sangat tepat terutama pada daerah-daerah yang dominan dengan pertambangan, perkebunan dan kehutanan, mengingat Indonesia masih tergantung pada Sumber Daya Alam dan 66
pertanian, perkebunan dan kehutanan, sehingga dapat didapatkan data pembanding yang relatif akurat dalam menguji kesesuaian pelaporan dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. 3. Penggunaan drone dengan biaya sewa hanya 35juta dengan minimal luas 500ha, dapat menghasilkan penerimaan pajak sebesar kurang lebih 300 juta (hampir 10 kali lipat), hanya dari satu WP. Hitungan tersebut tentu akan menjadi lebih besar lagi, mengingat contoh kasus yang dipaparkan di sini hanya satu WP dengan luasan lahan 79ha. Sedangkan tingkat coverage foto udara yang dihasilkan adalah 500 ha.
4. Apabila drone diterapkan secara nasional, dapat dibayangkan berapa besar peningkatan penerimaan pajak yang dapat dihasilkan oleh DJP. Hal ini tentu dapat menjadi pertimbangan lebih lanjut untuk penerapan dan penggunaan drone sebagai salah satu alternatif pengujian kepatuhan Wajib Pajak dalam lingkup nasional.
67
13
Membangun Komunikasi Pasca Otonomi Daerah S.Sentot Wardoyo Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, KPP Pratama Muara Teweh Direktorat Jenderal Pajak
KPP Pratama Muara Teweh sebagai instansi vertikal DJP memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan operasional di lapangan terkait dengan upaya pencapaian target penerimaan pajak. Dari data yang ada, target penerimaan nasional dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 cenderung mengalami kenaikan. Bahkan target penerimaan pajak tahun 2015 ini 68
mengalami kenaikan hampir 30% dari realisasi penerimaan pajak nasional tahun sebelumnya. Kenaikan target tersebut sebagai imbas adanya program pembangunan dilaksanakan
yang oleh
akan
pemerintah
sebagaimana ter-cantum dalam Nawacita. Kenaikan target tersebut pasti
berimbas
penerimaan
pada
pajak
target
dari
KPP
Pratama Muara Teweh pada tahun 2015 ini. Jika pada tahun
.
2014
target
penerimaan
KPP
Pratama Muara Teweh sebesar 508,298 M, sementara realisasi penerimaan tahun 2015 adalah 516, 911 M atau 101,69%. Dengan
.
adanya kenaikan target secara
nasional, maka pada tahun 2015 ini, KPP Pratama Muara Teweh mendapatkan target penerimaan sebesar 820,665 M atau mengalami kenaikan hampir 60% dari realisasi penerimaan tahun 2015. Dengan memperhatikan kenaikan target penerimaan yang signifikan tersebut, KPP Pratama Muara Teweh tentu perlu dan harus mendapat dukungan dan kerja sama dari pihak lain yang menjadi mitra dan stakeholders penerimaan pajak, agar target yang telah ditetapkan tersebut dapat tercapai sehingga program pembangunan yang akan dilaksanakan dan
dapat
dirasakan oleh semua elemen bangsa ini. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah menggagas kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Saat ini pihak yang telah melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama adalah Pemda yang berada dalam wilayah kerja KPP Pratama 69
Muara Teweh yaitu Pemda Barito Utara, Pemda Barito Timur, Pemda Barito Selatan dan Pemda Murung Raya dalam hal ini diwakili oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Namun membangun komunikasi dengan Pemerintah Daerah bukanlah hal yang mudah dan perlu usaha yang luar biasa pasca terbitnya Undangundang nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undangundang nomor 32 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Dengan adanya otonomi daerah, masing-masing Pemerintah Daerah merasa menjadi sebuah unit mandiri yang mampu membiayai pembangunan di masing-masing daerahnya, sehingga kurang begitu memperhatikan manakala ada unit lain yang memerlukan bantuannya guna kepentingan bersama. Sebagai contoh, pada
tahun
2012
KPP
Pratama
Muara
Teweh
telah
melakukan
penandatangan nota kesepahaman dengan selurh Kepala Daerah yang berada dalam wilayah kerja KPP Pratama Muara Teweh. Namun pasca penandatangan Nota Kesepahaman tersebut, aliran data dan informasi dari Pemda yang diperlukan dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan negara dari sektor pajak belum konsisten
atau
bahkan
tidak
berjalan
dengan
optimal.
Dengan
memperhatikan kondisi tersebut, KPP Pratama Muara Teweh pada tahun 2014 kemudian mencoba melakukan penjajagan ulang model Perjanjian Kerja Sama yang efektif guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak. Beberapa kegiatan yang dilakukan guna meyakinkan dan mendapat kepercayaan dari Pemda adalah pertama, meyakinkan Pemda bahwa sebagian
besar
pembiayaan
pembangunan
tersebut
berasal
dari
penerimaan pajak bukan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai informasi, PAD dari keempat Kabupaten yang menjadi wilayah kerja KPP Pratama Muara Teweh adalah berkisar 5-10% dari DIPA/DPA. Artinya 90-95% 70
DIPA/DPA Pemda tersebut berasal dari penerimaan negara yang ditransfer ke daerah dalam bentuk Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,
dan
Dana
Bagi
Hasil),
Dana
Otonomi
Khusus
dan
Dana
Penyesuaian/Dana Desa. Upaya kedua untuk memperoleh dukungan Pemda dalam upaya pencapaian penerimaan target pajak adalah melakukan pendekatan yang intensif pada Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD). Karena secara teknis pemilik data dan informasi secara teknis adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), sementara Kepala Daerah adalah penanggung jawab secara umum. Sehingga, kesepakatan yang telah ditatandatangani oleh para Bupati dan Kepala KPP Pratama Muara Teweh belum sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan oleh SKPD. Ketiga adalah dengan memberikan time schedule yang jelas kepada Pemda. Hal ini sebagai pengingat dan penegas bagi seluruh SKPD yang menjadi mitra atau menjadi pihak yang akan melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama. Dengan beberapa upaya di atas, maka pada tahun 2014 KPP Pratama Muara Teweh berhasil melakukan penadantangan Perjanjian Kerja Sama dengan beberapa SKPD di keempat Kabupaten tersebut yaitu tanggal 4 September 2014 dengan Pemda Barito Timur (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pertambangan dan Energi, serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan), tanggal 1 Oktober 2014 dengan Pemda Barito Selatan (Sekretariat Daerah, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kehutanan dan Perkebunan), tanggal 4 Desember 2014 dengan Pemda Barito Utara (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kehutanan dan Perkebunan) dan tanggal 9 Desember 2014 dengan Pemda Murung Raya (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kehutanan, dan Dinas Perkebunan).
71
Bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati adalah: 1.
penyediaan
tenaga
ahli,
bahan,
sarana
dan
prasarana
dalam
pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, dan pengawasan Wajib Pajak; 2.
pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan calon Wajib Pajak atau Wajib Pajak;
3.
penyelenggaraan koordinasi, konsolidasi dan harmonisasi kegiatan yang terkait dengan upaya peningkatan penerimaan pajak;
4.
Penyelenggaraan
pembahasan
Rencana Kerja, Anggaran dan Biaya (RKAB) atau Rencana Kerja Tahunan (RKT). Manfaat yang telah dirasakan oleh KPP Pratama Muara Teweh dari adanya
Perjanjian
Kerja
Sama
tersebut adalah adanya aliran data dan
informasi
dari
SKPD
tersebut
secara periodik yaitu berupa data DIPA/DPA, SPJ Fungsional, data Izin
.
Usaha Pertambangan/perkebunan/kehutanan, data produksi tambang/hasil hutan dan hasil kebun. Dengan data dan informasi tersebut, kami yakin KPP Pratama Muara Teweh mampu melakukan penggalian potensi perpajakan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak tahun 2014 dan tahuntahun mendatang. Dampak riil yang dirasakan pasca penadantanganan Perjanjian Kerja Sama tersebut adalah pada tahun tahun 2014 KPP Pratama Muara Teweh berhasil mencapai target peneriman yang ditetapkan yaitu sebesar 516,911 M atau 101,69% dari 508,298 M. Sementara itu kinerja penerimaan pada tahun 2015 sampai dengan bulan Februari yaitu pasca penandatangan perjanjian kerja sama adalah sebesar 11,74 % dan
72
mengalami pertumbuhan sebesar 79,71% dan merupakan pencapaian tertinggi di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. Dengan memperhatikan dampak yang diperoleh KPP Pratama Muara Teweh dari Perjanjian Kerja Sama tersebut, maka pada awal 2015 Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat menjadikan kegiatan tersebut sebagai benchmark (contoh) secara nasional bagi KPP lain yang akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah dan menjadi satu-satunya KPP yang telah melakukannya di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. Tentu ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kami, segenap pegawai KPP Pratama Muara Teweh.
73
14
Lahirnya Digital Signature Dalam Bentuk PIN pada SPM sebagai Langkah Peningkatan Keamananan Transaksi Keuangan Elektronik Pemerintah Dody Dharma Hutabarat, dikisahkan oleh Windasena Winarno Direktorat Jenderal Perbendaharaan
“Risiko yang dihadapi tidak main-main. Nilainya setara dengan nominal SP2D yang diterbitkan dan nasib pegawai Ditjen Perbendaharaan di depan hukum”. Begitulah landasan utama yang menjadi semangat pengembangan tanda tangan elektronik pada arsip data komputer (ADK) Surat Perintah Membayar (SPM) yang diimplementasikan dalam bentuk PIN PPSPM.
74
Dengan APBN yang sudah berada pada angka di atas 1000 Triliun sejak tahun 2011, aspek keamanan menjadi hal yang membutuhkan perhatian tinggi. Tidak optimalnya sistem pengamanan atas transaksi keuangan negara akan menimbulkan risiko yang tinggi, yaitu setara dengan nominal SP2D yang diterbitkan, dan harus dapat dipertanggungjawabkan para pihak terkait di lingkungan Ditjen Perbendaharaan di depan hukum. Hal ini terutama juga terkait dengan aspek keamanan pegawai KPPN di depan hukum sebagai pegawai yang berada pada garda terdepan
dalam
pencairan
dan
penyaluran dana APBN. Sebelum tahun 2012, pelaksanaan pengamanan pada data interchange dari Satker kepada KPPN yang
menggunakan
dilaksanakan
SPM;
beberapa
antara ADK SPM dengan hardcopy SPM
berkas
SPM
mekanisme yaitu (1) pencocokkan
. kelengkapan
dengan
ADK
(2)
sesuai
Pencocokkan
dengan
tanda
tangan
checklist Pejabat
Penandatangan SPM (PPSPM) dengan spesimen tanda tangannya yang terdapat pada KPPN; dan (3) Pemeriksaan identitas petugas pengantar SPM dan Kartu identitas Pengantar SPM (KIPS) dan kesesuaiannya dengan data pada aplikasi di KPPN. Adalah pegawai Ditjen Perbendaharaan bernama Dody Dharma Hutabarat yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi pada Direktorat Transformasi Perbendaharaan yang melihat adanya potensi perbaikan keamanan pada aspek data interchange. Pada saat itu, terdapat celah risiko untuk timbulnya suatu tindakan kesalahan dan bahkan kecurangan yang dapat terjadi diantaranya yaitu berupa pemalsuan atas tanda tangan PPSPM 75
oleh pengantar SPM dengan ADK SPM yang juga dapat dibuat oleh pengantar SPM tanpa persetujuan PPSPM (Hutabarat & Winarno, 2011), dengan demikian jelas terlihat pada saat itu bahwa ADK SPM yang diproses KPPN memiliki celah keamanan yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung-jawab. Bergerak dari alasan tersebut, Dody bersama dengan staf nya berupaya untuk memperbaiki celah keamanan pada data interchange tersebut dengan berlandaskan pada tiga kriteria pengamanan pada dokumen elektronik yaitu keaslian, integritas, dan tidak terbantahkan. Menggunakan prinsip ini, Dody mengusulkan agar ADK SPM dapat dilengkapi dengan tanda tangan elektronik yang dapat membuktikan keaslian ADK SPM yang benar-benar berasal dari PPSPM berkenaan, ADK tersebut juga tidak mengalami perubahan dalam perjalanannya sejak dihasilkan oleh aplikasi SPM (integritas), dan ADK tersebut dapat menjadi alat bukti yang tidak dapat dibantah oleh PPSPM berkenaan. Dalam tanda tangan elektronik pada ADK SPM, Dody mengembangkan mekanisme yang menggunakan teknologi Personal Identification Number (PIN), dimana PIN ini akan menjadi bagian dari ADK SPM sebagai tanda tangan elektronik PPSPM dan disebut sebagai PIN PPSPM. Bagaimana PIN ini akan membantu dalam optimalisasi pengamanan data interchange ADK SPM? Dalam kajiannya, ayah satu anak ini menyebutkan bahwa PIN PPSPM ini akan bekerja layaknya PIN pada kartu ATM, yaitu bersifat rahasia dan dapat diperbahurui sewaktu-waktu, dan penggunaannya
serta
penyalahgunaannya
(bila
terjadi)
merupakan
tanggung jawab pribadi PPSPM sepenuhnya. Dengan demikian, keamanan pegawai KPPN di hadapan hukum dapat lebih terlindungi. Dalam pengembangannya, Dody beserta staf nya terlebih dahulu melakukan kajian “Penerapan Electronic Signature Pada Surat Perintah Membayar Sebagai Langkah Peningkatan Keamananan Transaksi Keuangan Elektronik Pemerintah” yang dirampungkan pada Mei 2011. Kajian ini 76
diselesaikan melalui studi pustaka, wawancara dengan pegawai KPPN, dan juga diskusi yang melibatkan para pegawai Ditjen Perbendaharaan yang tergabung dalam Tim Penyempurnaan Koneksitas Sistem Perbendaharaan Dengan Perbankan Dalam Rangka Implementasi Penyelesaian Transaksi SP2D Secara Elektronik. Selanjutnya, hasil kajian tersebut dilanjutkan dengan pembangunan aplikasi sms gateway yang merupakan perangkat lunak yang mendistribusikan pesan-pesan terkait PIN PPSPM, dan aplikasi injeksi PIN yang akan
digunakan
menambahkan
untuk
PIN
PPSPM
sebagai tanda tangan elektronik ke
dalam
ADK
melibatkan
tim
aplikasi
dari
SPM
dengan
pengembang
Direktorat
Sistem
Perbendaharaan. Sebagai landasan
implementasi
PPSPM
juga
Peraturan
PIN
telah
diterbitkan
Direktur
Jenderal
Perbendaharaan 19/PB/2012
dari
Nomor
tentang
PER-
.
Petunjuk
Teknis Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pada Arsip Data Komputer Surat Perintah Membayar pada 11 Mei 2012. Dengan demikian, proses implementasi PIN PPSPM ini membutuhkan waktu yang cukup lama waktu yaitu satu tahun dari semenjak diselesaikannya kajian hingga fase implementasi sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut. Manfaat dari penerapan PIN PPSPM ini dapat dirasakan hingga saat ini yang masih digunakan sejalan dengan implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, khususnya dengan menutup celah risiko untuk timbulnya suatu tindakan kesalahan atau bahkan kecurangan yang dapat 77
terjadi atas ADK SPM yang pada masa sebelumnya dapat dibuat oleh pengantar SPM tanpa persetujuan PPSPM. Dalam melakukan implementasi tanda tangan digital ini diakui tidaklah mudah. Dalam kajiannya, ayah satu anak ini juga menyebutkan bahwa dalam implementasinya,
PIN
PPSPM
sebagai
tanda
tangan
digital
pejabat
merupakan suatu proses bisnis baru di lingkungan pemerintahan yang memerlukan perubahan mind set dan kebiasaan para pihak di dalamnya. Para Pejabat Penandatangan SPM yang sebelumnya tidak terlibat dalam pembuatan ADK SPM, sudah harus mulai memahami apa isi dari ADK yang disampaikan dan bertanggungjawab atas ADK tersebut, sehingga dapat meminimalisir
risiko
kecurangan
yang
dapat
terjadi
akibat
dari
penyalahgunaan ADK SPM. Sehingga, diakui pula bahwa dukungan unsur pimpinan Ditjen Perbendaharaan dan juga Kementerian Keuangan sangatlah diperlukan, yang akan diperkuat pula dengan sosialisasi dan aktifitas manajemen perubahan lainnya khususnya terhadap para pemangku kepentingan terkait. Ke depannya, berbagai inisiatif pengembangan dan penyempurnaan proses bisnis menuju Kementerian Keuangan yang lebih baik perlu mendapat dukungan, sehingga dapat muncul Dody-Dody lainnya yang mencurahkan segenap tenaganya untuk dapat meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Negara.
78
15
Triple One I Putu Sudiana Pegawai KPP PMA Empat, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Direktorat Jenderal Pajak
Isu kepatuhan akan senantiasa menjadi satu isu sentral dalam administrasi perpajakan. Kepatuhan menjadi salah satu tujuan dan juga sekaligus ukuran keberhasilan administrasi perpajakan suatu negara. Beranjak dari kondisi obyektif bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) di Indonesia masih perlu ditingkatkan, maka tahun 2012 muncul pemikiran perlu suatu mekanisme pembinaan (edukasi) WP yang lebih terencana, terstruktur dan akhirnya dapat diukur. Gagasan ini merupakan penjabaran 9 kuadran strategi penyuluhan yang penulis gagas bersama teman-teman Subdit Penyuluhan 79
sejak tahun 2011. Pada awalnya program yang ditawarkan dinamakan three on three (3-3-3) namun dalam perjalannya program ini disesuaikan dengan kontinum waktu yang dirasakan lebih sesuai yaitu 1 minggu, 1 bulan dan 1 tahun
sejak
WP
terdaftar
dan
selanjutnya diberi nama program Triple One. Secara sederhana program Triple One merupakan serangkaian kegiatan
menghubungi/meng-
himbau WP dalam periode waktu satu
minggu
dengan
setelah
maksud
terdaftar
menanyakan
apakah WP telah menerima NPWP, Surat Keterangan Terdaftar (SKT), dan juga
informasi
perpajakan
sederhana
(starter
kit
NPWP)
disamping itu juga dapat dilakukan survei mengenai kualitas layanan pada
waktu
WP
memperoleh menghubungi
mendaftar
NPWP. WP
diri
Kegiatan
dalam
tahap
pertama ini, sekaligus dimak-sudkan untuk
menguji
validitas
nomor
telepon yang diberikan oleh WP.
.
Kegiatan menghubungi WP yang kedua dilakukan setelah satu bulan
WP terdaftar yang pada intinya menanyakan apakah WP telah memahami kewajiban
maupun
hak-hak
perpajakannya,
kesempatan
ini
juga
dimanfaatkan untuk menawarkan kegiatan sosialisasi kelas pajak yang 80
dilakukan secara berkala setiap bulan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sedangkan kegiatan menghubungi WP yang ketiga dilakukan setahun setelah WP terdaftar yang intinya menghimbau WP melaporkan SPT Tahunannya maupun
menawarkan
sosialisasi
tata
cara
pengisian
SPT
jika
WP
membutuhkan. Program Triple One dikembangkan sejalan dengan hasil survei layanan DJP yang menyatakan bahwa saluran komunikasi dalam rangka pemberian informasi perpajakan dari DJP kepada WP yang dibutuhkan masyarakat adalah dalam bentuk sosialisasi langsung dan diurutan kedua adalah informasi melalui telepon. Kebijakan inilah yang diterjemahkan dalam bentuk program Triple One. Asumsi dasar program ini adalah WP akan berperilaku positif (patuh) jika DJP mampu menyentuh tiga hal yaitu kemampuan (ability), kemauan (willingness) dan pemicu (trigger) untuk menjadi patuh. Program Triple One mencoba memenuhi ketiga faktor tersebut yaitu membangun kemampuan (ability) WP melalui pemberian informasi sederhana yang dikaitkan dengan program edukasi Kelas Pajak. Melalui kegiatan Triple One juga dicoba dibangun kesadaran (willingness) WP untuk memenuhi kewajiban perpajakan melalui himbauan secara persuasif. Melalui kegiatan menghubungi WP secara berkala, hal ini akan menjadi pemicu (trigger) bagi WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, misalnya call setahun setelah WP terdaftar menjadi trigger WP melaporkan SPT Tahunan. Perjuangan merealisasikan program ini merupakan sebuah proses yang sangat
menantang
khususnya
dalam
‘membumikan’
gagasan
yang
terkadang samar dan absurd. Pada awalnya cukup sulit menyampaikan gagasan ini kepada pimpinan bahwa pola ini patut dicoba, khususnya dalam mengedukasi WP baru. Jalan ternyata dibukakan, penulis melalui sebuah kesempatan pada tahun 2012 berdiskusi dengan pejabat yang baru saja memangku
jabatan
Kepala
Subdit
Ekstensifikasi
Perpajakan.
Penulis
menyatakan bahwa upaya menambah jumlah WP semata tanpa adanya 81
upaya yang sistematis untuk membuat WP menjadi ‘berkualitas’ pada akhirnya akan menjadi boomerang buat DJP. Penulis juga mencoba memanfaatkan momentum pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari DJP kepada Pemerintah Daerah dan menyatakan bahwa nantinya Seksi Ekstensifikasi akan memiliki waktu luang mengingat tidak lagi mengelola PBB. Gayung bersambut, kerja sama dan keyakinan bersama bahwa program edukasi (khususnya WP baru) menjadi hal yang dapat disinergikan dengan kegiatan ekstensifikasi, mendapat dukungan. Tantangan selanjutnya adalah meyakinkan gagasan ini kepada atasan langsung di lingkungan Direktorat P2Humas. Terkait hal ini, penulis menginisiasi pembuatan video yang menggambarkan cara kerja program tersebut. Dengan hadirnya visualisasi program tersebut, ternyata ide program Triple One lebih cepat diterima oleh pimpinan dan pada akhirnya sangat mendukung. Dalam merealisasikan gagasan ini disamping Direktorat P2Humas, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, pihak krusial yang lain adalah Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP). KLIP memiliki kesamaan dengan program Triple One yaitu layanan edukasi melalui telepon. Meskipun secara prinsip KLIP umumnya bersifat inbound call (WP yang menghubungi DJP karena membutuhkan informasi) sedangkan Triple One pada dasarnya adalah outbound call yaitu KPP yang menghubungi WP untuk menginformasikan kewajiban perpajakan. Tahun 2013, program Triple One dibakukan sebagai bagian dari tata cara pelaksanakan penyuluhan perpajakan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2013. Namun kendala lain muncul bahwa program ini akan sangat time consuming jika dijalankan secara manual tanpa bantuan aplikasi. Where there's a will there's a way, beruntung penulis teringat dengan program Non-Filer yang pernah dikembangkan tahun 2007 yang kembali diangkat oleh teman-teman penagihan dalam bentuk outbound call untuk penagihan pada tahun 2013 akhir. Dengan berbekal keyakinan bahwa 82
aplikasi yang dikembangkan untuk program outbound call tersebut serupa dengan yang dibutuhkan oleh program Triple One maka diadopsilah aplikasi serupa untuk program Triple One. Satu hal yang perlu disampaikan juga adalah pemilihan level pelaksanaan program Triple One di level KPP merupakan pilihan yang didasarkan atas pertimbangan obyektif. Sentralisasi program Triple One ke depan akan dapat dilakukan jika kualitas data dan mekanisme pemanfaatan data secara sentralistik telah terbangun dengan baik antara KPP dan Kantor Pusat DJP. Kedepan program Triple One dapat dikembangkan sebagai salah titik awal edukasi WP termasuk untuk memastikan kualitas data WP terjaga dengan baik. Triple One juga menjadi sarana untuk menunjukan bahwa DJP itu ‘ada’ dan melakukan pengawasan. Triple One akan lebih optimal jika nantinya dapat dipadukan dengan dukungan aplikasi pengawasan pembayaran, pelaporan dan juga aplikasi yang berisikan informasi berbagai treatment yang telah diberikan kepada masing-masing WP. Pertengahan tahun 2014 sampai dengan 2015, Triple One diuji coba secara terbatas di 10 KPP dengan standar operasional dan juga aplikasi yang disiapkan oleh KP DJP. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dibeberapa KPP tempat uji coba, program ini dirasakan cukup baik dan secara konkrit membantu meningkatkan kepatuhan WP baru sehingga hal ini menjadi daya tarik bagi KPP yang lain untuk melakukan study banding dan akhirnya menerapkan di KPP masing-masing. Terlalu dini menyatakan bahwa program Triple One ini telah sukses, namun sinyal positif yang ditunjukkan beberapa KPP tempat uji coba menjadi sebuah tanda bahwa program Triple One patut dikembangkan untuk membantu mewujudkan kepatuhan WP. Kondisi ini juga diperkuat dengan adanya perhatian dari Komite Pengawas Perpajakan yang melakukan kegiatan pengawasan dan pendampingan tahun 2015 guna mengawal program ini berhasil dengan baik di tingkat nasional.
83
Akhirnya pesan pokok dari program Triple One adalah penambahan WP sudah seharusnya diikuti oleh suatu pola pembinaan yang terstruktur, sistematis dan berkelanjutan dan dipadukan dengan upaya memastikan eksistensi WP dan validitas data. Penulis berkeyakinan bahwa program ini sejalan dengan upaya transformasi kelembagaan khususnya perluasan jangkauan layanan (outbound call) kepada WP. Tidak mungkin memperoleh kepatuhan WP yang tinggi tanpa adanya upaya edukasi yang baik. Self assessment system tanpa WP yang ‘melek’ hanya akan menghasilkan pseudo-compliance (kepatuhan semu) yang akan membebani administrasi perpajakan di masa depan.
84
16
Memanfaatkan SIMDA untuk Mengoptimalkan Penerimaan Pajak La Masikamba Kepala KPP Pratama Tahuna Direktorat Jenderal Pajak
Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan ibu kota Tahuna merupakan induk kabupaten yang telah dimekarkan menjadi tambahan dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Sitaro. Akses menuju Kota Tahuna cukup memadai, bisa melalui udara (dengan pesawat yang empat kali dalam seminggu) atau melalui laut (dengan kapal yang berangkat dua sampai tiga kali sehari). 85
Meskipun sering dilanda iklim yang ekstrim sebagai daerah pesisir, tetap saja ada pilihan untuk sampai di Ibukota Provinsi Sulawesi Utara, Manado. Tahuna terletak di ujung utara dari provinsi Sulawesi Utara, terselip di antara jejeran pulau-pulau kecil yang berbaris dari Manado hingga Filipina. Jejeran pulau-pulau itulah yang menjadi wilayah kerja KPP Pratama Tahuna. KPP Tahuna tempat saya bertugas sejak bulan januari 2012 dibebani target penerimaan yang begitu menantang.
Agar target penerimaan
tercapai, dibutuhkan dukungan potensi yang salah satunya bersumber dari bendaharawan pemerintah baik APBD/APBN. Total potensi penerimaan dari sektor bendaharawan sekitar 95% yang terdiri dari APBD 75 %, APBN 20 %. Sedangkan sisanya dari sektor swasta sekitar 5%. Dengan kondisi ini maka potensi dari bendaharawan merupakan andalan dan harapan KPP Tahuna untuk memenuhi target yang diberikan Kantor Pusat DJP. Setelah diberi amanat untuk menjabat Kepala KPP Tahuna saya langsung berupaya untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi KPP ini dengan melakukan orientasi dalam kurung waktu 3 (tiga) bulan atas beban kerja pada setiap seksi, terutama seksi pengawasan atas penerimaan KPP Tahuna. Saya mencoba merumuskan permasalahan yang dihadapi KPP Tahuna sebagai bentuk tanggung jawab antara lain: 1. Perencanaan tugas yang tidak jelas 2. Tugas belum terorganisir dengan baik 3. Pengawasan yang belum efektif dan efisien 4. Belum mampu bersinergi dengan pemerintah daerah Permasalahan itulah yang kemudian jadi pokok perhatian saya sebagai Kepala KPP Pratama Tahuna. Berdasarkan diagnosis permasalahan tersebut lahirlah gagasan untuk memudahkan penggalian potensi dan pencapaian target penerimaan dengan mengoptimalkan pengawasan atas APBD di wilayah kerja KPP Tahuna. Dengan berdasar pada pengalaman yang saya 86
dimiliki, saya kemudian memunculkan ide berupa pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) untuk mengamankan pencapaian target penerimaan yang ditetapkan. Meskipun upaya penggalian potensi penerimaan pajak terhadap bendaharawan telah dilakukan oleh setiap KPP. Namun demikian, AR mengalami kendala yang besar yaitu tidak mendapatkan data yang akurat dari bendahara, baik data belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Mengingat belum adanya metode penggalian potensi pajak dan pengawasan penerimaan yang tepat, terdapat kesan yang cukup kuat di masa lalu bahwa para AR KPP Tahuna berjalan sendri-sendiri dan kurang sistematis dalam mengejar penerimaan dari sektor bendaharawan ini. Ditambah lagi dengan terabaikannya wajib pajak sektor swasta membuat penerimaan dari sektor ini tidak tercapai. Berkaca tersebut
pada
saya
mencari
solusi
keadaan
berupaya
untuk
yang
bisa
meminimalkan jumlah petugas yang mengerjakan
penggalian
potensi,
dengan mengedepankan keakuratan data penyerapan APBD dan realisasi penerimaan pajak yang maksimal, sehingga AR lebih banyak diarahkan untuk melakukan upaya lain dalam
.
rangka penggalian potensi.
Terkait dengan pengalian potensi dari sektor bendahawaran ini, dibutuhkan suatu metode yang lebih terencana, terstruktur, dan terarah. Salah satu
metode
tersebut
adalah
dengan
mempunyai tujuan antara lain: 87
memanfaatkan
SIMDA yang
1. SIMDA merupakan alat yang tepat bagi terwujudnya penggalian potensi dan pengawasan kewajiban perpajakan bendaharawan APBD secara efisien dan efektif; 2. Meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi Pegawai Negeri Sipil Pemda; 3. Memberikan metode kerja yang terstruktur dan mendapatkan hasil yang maksimal.
Bertolak dari uraian di atas, pada tahun 2013 KPP Pratama Tahuna telah membuktikan efektifnya penggunaan SIMDA untuk perhitungan penggalian potensi terhadap APBD. Pada tahun 2013 tersebut, KPP Pratama Tahuna berhasil memenuhi target penerimaan sebesar 98,69 %. Salah satu kendala terbesar dalam menggunakan SIMDA sebagai alat pengawasan adalah cara mendapatkan data SIMDA itu sendiri. Tidak banyak Pemerintah Daerah yang mau transparan apalagi memberikan data keuangannya kepada Kantor Pelayanan Pajak. Itulah yang menyebabkan sulitnya mendapatkan data SIMDA untuk diolah menjadi alat pengawasan. Masalah tersebut menjadi poin penting yang tidak bisa dikesampingkan, sebab tanpa data SIMDA, kita tidak memiliki dasar yang kuat mengawasi bendahara. Untuk itu diperlukan sinergitas antara KPP Pratama dengan Pemerintah Daerah. Sinergitas tersebut bisa berbentuk hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara kedua pihak, baik dalam manajemen keuangan daerah maupun pendekatan personal lainnya. Wujud pendekatan personal yaitu dengan menjaga hubungan baik melalui komunikasi yang intens. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama harus memberikan edukasi melalui bimbingan teknis tentang tata cara perhitungan pajak. Proses edukasi tersebut untuk menghilangkan kesalahan baik dalam perhitungan pajak maupun 88
penyetoran pajak ke Kas Negara. Di samping itu, perlu diberikan pemahaman yang baik kepada kalangan bendahara khususnya dan setiap Pemerintah Daerah pada umumnya mengenai manfaat sangat besar dari pajak yang dipungut untuk kelangsungan manajemen keuangan daerah. Berkat kepercayaan dan sinergi yang telah kami jalin bersama, saya mampu mendapatkan dukungan dari ketiga Pemerintah Daerah yaitu Pemda Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sitaro, dan Kabupaten Kepulauan Talaud. Dukungan yang diberikan adalah berupa keinginan Pemda untuk menyerahkan data SIMDA serta transparan terkait pengelolaan keuangan. Hal itu tentu saja lebih menguntungkan KPP Pratama karena dengan demikian hanya dengan dua orang tenaga yang mengelola data SIMDA tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal berupa pengawasan yang lebih baik. Pengawasan
bendahara
dengan
menggunakan
SIMDA
telah
mendapat pengakuan dan respon positif oleh Kanwil Suluttenggo dan Malut yang diwujudkan keseragaman pelaksanaan pengawasan SIMDA di setiap KPP di wilayah kerja Kanwil Sulutteggo Malut. KPP Pratama Tahuna dengan pengelolaan SIMDA diberi kesempatan menyusun buku panduan yang kemudian dicetak dan diperbanyak oleh Kanwil. Saat ini buku panduan pengolahan data SIMDA telah tersebar ke seluruh KPP di Indonesia. Dan berkat itu pulalah saya kemudian terpilih menjadi juara ketiga Kepala Kantor Peduli Pajak.
89
17
Formulir Pelayanan:Upaya Sederhana Menjamin Kualitas Pelayanan Toupik Kurohman KPPBC Tipe Pratama Pomalaa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Suatu
siang
menjelang
sore
sekelompok
orang
tergesa-gesa
mendatangi Kantor Pelayanan Bea Cukai yang terletak di ujung jalan Jenderal Ahmad Yani, Pomalaa. Beberapa kendaraan yang mengangkut mereka diparkir asal begitu saja. Wajah-wajah mereka tampak tak bersahabat. Mereka lebih terlihat hendak melakukan unjuk rasa dibanding melakukan 90
urusan pelayanan kepabeanan. Mereka yang terprovokasi mencari-cari seorang petugas yang dianggap menghambat proses pemuatan barang ekspor. Tidak hanya itu mereka mengeluarkan ancaman akan merusak kantor. Emosi mereka sudah mendidih, sedikit saja tersulut bisa meledak. Beruntung aksi mereka tidak berujung anarkis. Mereka datang disaat yang tidak tepat, hari Sabtu di saat kantor libur, dan pegawai yang dicari tidak ada. Petugas keamanan kantor menyarankan mereka untuk datang kembali secara baik-baik pada hari kerja. Rupanya kesalahpahaman tersebut muncul karena mereka keliru memahami penjelasan petugas. Pegawai Bea Cukai waktu itu menyampaikan bahwa perusahaan yang hendak melakukan ekspor harus memenuhi persyaratan yang ditentukan instansi terkait, sementara pihak perusahaan yang menyampaikan permohonan ijin pemuatan ekspor tidak dapat menunjukan persyaratan tersebut sebagaimana mestinya. Petugas menyarankan agar melengkapi permohonan tersebut, namun saran petugas tersebut
disalahartikan
sebagai
penolakan
ijin
muat
ekspor
dan
memperlambat pelayanan. Cerita tersebut saya dengar dari rekan-rekan sekantor, ketika awal-awal mulai menjalankan tugas di KPPBC Tipe Pratama Pomalaa. Saya coba menggali dan mengenali lingkungan baru tempat saya bekerja. Hal-hal apa saja yang sudah dilakukan, belum dilakukan, yang sudah baik dan yang harus diperbaiki. Tantangan dan peristiwa-perstiwa apa saja yang terjadi dalam perjalanan pengabdian teman-teman. Pengalaman adalah pelajaran kehidupan yang tidak ada di bangku kuliah. Dari sekilas pengalaman tersebut saya mulai berpikir upaya apa yang bisa dilakukan agar kejadian tersebut tidak terulang. Mencegah agar tidak terjadi bias informasi dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Ada mekanisme sederhana yang mudah dipahami dan diikuti oleh pengguna jasa. Dengan demikian mereka dapat mengetahui apa-apa saja kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mereka memperoleh hak untuk mendapatkan pelayanan. Berbagai 91
persyaratan sebuah layanan tergambar secara jelas dan dapat mereka ketahui secara detail bahkan tanpa harus bertanya terhadap petugas. Saya mulai memetakan kondisi pelayanan pada saat itu. Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan sebelum saya datang belum ada yang memimpin, rupaya saya adalah kasubsi pertama disitu. SOP kegiatan pelayanan masih tumpang tindih pada Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan serta Subseksi Penindakan dan Penyidikan, belum terdapat pemisahan fungsi pelayanan dan pengawasan yang tegas antara kedua subseksi tersebut. Setiap pengajuan permohonan pelayanan, pengguna jasa langsung menyampaikan surat permohonan, petugas membukukannya dalam buku agenda, tidak ada tanda terima yang diberikan kepada pengguna jasa. Pelayanan PIB (Pemberitahuan Impor Barang), PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dan Manifest memulai diterapkan mandatory secara penuh Customs and Excise Information System & Automations (CEISA) dengan menggunakan media penyimpanan data elektronik pada bulan Juli 2013, tepat satu bulan sejak saya mengawali tugas di Pomalaa. Dalam pengajuan PIB, PEB dan Manifes, checklist kelengkapan dokumen hanya terdapat dalam cover map dokumen untuk keperluan internal, tanda terima diberikan dalam lembaran terpisah untuk pengajuan yang sudah memenuhi syarat dan mendapat nomor pendaftaran. Langkah pertama yang kami lakukan adalah menyempurnakan SOP Pelayanan. Kemudian mulai membuat konsep formulir layanan. Berbekal pengalaman ketika bertugas di Seksi Kepatuhan Internal di KPPBC Tipe Madya Tanjung Perak saya mulai mengambil
contoh formulir layanan yang
digunakan di Tanjung Perak. Konsep formulir layanan yang akan dibuat di Pomalaa sedapat mungkin bisa multi-fungsi. Memenuhi kepentingan kedua belah pihak (pihak pengguna jasa dan pihak Bea Cukai). Formulir layanan ditujukan agar dapat memperkuat prinsip self assessment. Formulir layanan 92
juga dapat meningkatkan transaparansi dan kepastian layanan kepada pengguna jasa. Formulir Layanan ini mempunyai fungsi sebagai berikut: Memberikan informasi daftar persyaratan dari setiap jenis layanan yang
-
harus dipenuhi, pengguna jasa dapat mengambil dan membawa pulang formulir
tersebut
sebelum
nanti
kemudian
menyerahkan
ketika
mengajukan pelayanan -
Lembar checklist untuk pernyaratan dokumen yang akan disampaikan
-
Berfungsi sebagai bukti tanda terima atas pelayanan yang diberikan
-
Menyediakan
kolom
untuk memberikan informasi berupa alasan
penolakan sebuah layanan untuk memberikan transparansi kepada pengguna jasa jika layananan ditolak Alat kontrol untuk menjaga kualitas dan kecepatan pelayanan,
-
mencantumkan nama dan kontak pengurus, identitas pegawai yang melayani serta tertulis waktu diterima layananan. Formulir layanan pada tahap awal dirancang untuk layanan-layanan dengan frekuensi yang cukup sering dilakukan di KPPBC Tipe Pratama Pomalaa. Setiap formulir layanan diberikan kode untuk memudahkan identifikasi. Beberapa formulir layanan yang sudah disusun antara lain sebagai berikut: No 1
Kode PBPL-01
2
PBPL-02
3 4 5
PBPL-03 PBPL-04 PBPL-05
6 7
PBPL-06 PBPL-07
Pelayanan Permohonan Repro Modul Eksportir / Importir / Sarana Pengangkut Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) Inward Manifes Outward Manifes Ijin Pemuatan Ekspor Barang Curah (Form 3D) Pengajuan PEB Perbaikan PEB 93
Pengguna Eksportir, Importir, Agen Agen Agen Agen Eksportir Eksportir Eksportir
8 9
PBPL-08 PBPL-09
Pembatalan PEB Pengajuan PIB
Eksportir Importir
Setelah selesai dilakukan desain bentuk formulir layanan dan mendapat persetujuan kepala kantor. Kami melakukan sosialisasi forulir layanan kepada pengguna jasa bertepatan dengan kegiatan sosialiasi tentang aplikasi CEISA dan setelah itu dilakukan ujicoba pemberlakukan pengisian formulir layanan sementara dengan mengunakan hasil cetak foto kopi. Setelah dilakukan evaluasi dan semuanya dapat berjalan sesuai rencana, desain formulir kemudian diserahkan kepada bagian umum untuk dilakukan proses percetakan. Formulir layanan dibuat rangkap dua dengan kertas lembar kedua berjenis NCR yang berkarbon, sehingga apabila menulis pada kertas yang paling atas (lembar pertama) akan tembus ke kertas dibawahnya (lembar kedua). Lembar pertama berwarna putih diperuntukan untuk arsip kantor dan lembar kedua berwarna hijau untuk pengguna jasa. Manfaat yang dirasakan dengan adaya formulir layanan bagi pengguna jasa adalah sebagai upaya preventif, yaitu pengguna layanan dapat mempersiapkan dengan lebih baik persyaratan yang dibutuhkan dalam sebuah pelayanan. Pengguna layanan juga dapat memperoleh kepastian dan transparansi. Survey kepuasan pengguna layanan yang dilakukan pasca diterapkannya formulir layanan memperoleh hasil indeks 4,67 (skala 5) dengan kategori sangat puas, untuk variabel sistem dan prosedur pelayanan. Bagi pihak Bea Cukai formulir layanan bermanfaat untuk menjaga kualitas layanan dan berfungsi sebagai alat kontrol untuk para petugas pelayanan. Tanda terima yang mencantumkan waktu layanan sangat berrmanfaat untuk menghitung batas waktu yang berkonsekuensi timbulnya denda
administrasi
kepada
pengguna
jasa
akibat
keterlambatan
penyampaian pemberitahuan. Beberapa perusahaan yang terkena denda 94
tidak pernah ada yang keberatan karena formulir layanan ini menjadi bukti yang otentik dan dipegang kedua belah pihak. Dan syukur alhamdulillah kejadian seperti yang diceritakan diawal tulisan ini tidak akan terjadi lagi.
95
18
Sepenggal Kisah MATAPPA Agusman Account Representatife KPP Pratama Makassar Barat Direktorat Jenderal Pajak
Seiring dengan perkembangan dunia teknologi di era globalisasi ini, di dalam dunia yang serba digital sekarang ini, ditambah lagi teknologi yang terus berkembang, penerapan aplikasi teknologi dalam berbagai bidang pun terus dilakukan, tidak terkecuali dalam sektor perpajakan Salah satu contoh penerapan teknologi ini adalah aplikasi GIS atau Geographical Information System. Salah satu yang dapat dilakukan GIS dalam bidang perpajakan adalah mencakup inventarisasi, manajemen, dan kesesuaian lokasi Wajib Pajak (WP), singkatnya adalah mengelola pemetaan WP 96
GIS dapat digunakan untuk membantu mengelola pemetaan WP seperti lokasi WP, manajemen visit ke lokasi WP, perbandingan antara lokasi WP dengan WP yang lain, dan analisa lainnya. Dengan menggunakan GIS kita dapat membandingkan setoran pajak antara WP yang satu dengan WP yang lain dengan analisa luas lahan, jenis usaha serta lokasi usaha yang sama/berdekatan. Dengan adanya GIS membantu menginventarisasi datadata tersebut menjadi lebih cepat dianalisis. Seorang AR harus memiliki data yang akurat tentang lokasi dan analisa WP sebelum melakukan visit ke WP. Namun hal ini kadang tidak sejalan di lapangan takala terjadi pergantian AR di suatu kantor pelayanan pajak sehingga AR yang baru harus memulai dari awal lagi untuk melakukan pengenalan wilayah lagi dengan melakukan pencarian WP, dan seorang AR kurang optimal dalam melakukan pengaturan jadwal serta titik lokasi visit ke WP hal ini terjadi dan terus terjadi karena belum tersedianya sarana untuk melakukan pemetaan wilayah WP secara baik dan mudah. Selama ini DJP memiliki peta blok eks PBB dalm bentuk GIS sudah tidak digunakan lagi. GIS ini memuat data digital tentang bidang berupa NOP dan luas tanah suatu wilayah. Dengan modal peta blok ini dibuatlah Map Tax Payer Profile Application (MATAPPA) yang dalam bahasa daerah artinya percaya atau pencerahan, dengan harapan dengan adanya MATAPPA seorang AR tidak buta lagi mengenai wilayahnya termasuk lokasi, kegiatan dan gambaran usaha WP terutama bila terjadi pergantian AR. Sistem MATAPPA ini bukan semata-mata software atau aplikasi komputer, namun merupakan keseluruhan dari pekerjaan managemen pengelolaan WP sehingga bisa melakukan analisis dan pemetaan potensi pajak ke dalam database.
97
Manajemen
pengelolaan
sistem perlu dilakukan secara sistematis, cepat, dan akurat untuk
mengimbangi
pertumbuhan
dan
perkembangan data WP di wilayah
tersebut,
Melalui
pengaturan data yang baik, dengan melibatkan parameter-parameter perpajakan, dapat dilakukan pemetaan WP dan potensinya secara efektif dan efisien. Guna mendukung sistem pengelolaan tersebut, perlu adanya sistem informasi yang lebih bagus lagi. Setiap bagian dari peta MATAPPA mengandung data informatif yang dimungkinkan untuk diolah, disunting, disimpan dan dipanggil kembali serta dianalisis secara terpadu sehingga pembaruan data bisa dilakukan dengan mudah. Dengan sistem ini proses penggaian potensi perpajakan akan semakin ringkas, sederhana dan menyeluruh. Salah satu komponen utama MATAPPA adalah peta blok, akan tetapi untuk menjadi bagian dari sebuah sistem infomasi maka peta tersebut harus “dikawinkan” terlebih dahulu dengan NPWP. Wujud utama dari perkawinan antara peta dan data tersebut masih berupa peta. Hanya saja, berkat proses penggabungan data dan grafis peta blok menjelma menjadi sebuah “peta pintar”. Kenapa disebut pintar? Karena peta ini dapat disajikan dalam bentuk lapisan-lapisan (layer) gambar yang masing-masing mewakili informasi yang berasal dari database. Data tersebut dipilah sesuai dengan kebutuhan atau tujuan yang hendak dicukupi melalui sistem informasi ini, misalnya saja untuk memenuhi kebutuhan inventarisasi, dokumentasi atau navigasi. Layanan lain yang jauh lebih pintar adalah kemampuan aplikasi MATAPPA untuk melakukan analisis. Dengan penggabungan beberapa jenis data yang relevan, dapat 98
diperoleh analisis mengenai suatu permasalahan atau potensi pajak. Hasil analisis tersebut bisa dimanfaatkan sebagai rekomendasi atau dasar pengambilan keputusan yang mencakup perencanaan, pengelolaan atau penentuan kebijakan Dari paparan di atas, rasanya tidak mengada-ada bahwa sistem pemetaan wilayah WP dalam bentuk aplikasi MATAPPA yang berasal dari peta digital yang begitu mahal sisa peninggalan PBB yang mana dulunya sudah tidak terpakai lagi bisa diolah kembali menjadi
sesuatu
yang
berharga
dan
dimanfaatkan oleh dan untuk pegawai pajak. Dengan MATAPPA, lokasi WP bisa diubah menjadi data alamat atau data
.
koordinat yang berguna dalam penentuan lokasi pada WP pada peta. Sehingga
penggalian potensi perpajak seorang AR maupun petugas pajak yang lain bisa lebih maksimal. Tentu dibutuhkan pula data-data lainnya seperti master file, setoran WP dan jenis pajak, sektor dominan, penyebaran WP yang ditampilkan dalam bentuk pewarnaan dan grafik yang kesemuanya bisa dirangkum dalam suatu aplikasi yang dinamakan MATAPPA.
99
19
Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja di Kementerian Keuangan Marudut R. Napitupulu Kepala Subbagian Perencanaan II Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal
Proses reformasi perencanaan penganggaran di internal Kementerian Keuangan mendapatkan momentum yang tepat sejalan dengan hasil cetak biru Transformasi Kelembagaan yang ditetapkan dalam KMK 36/2014. Dalam salah satu butir inisiatif transformasi Sekretariat Jenderal memandatkan untuk: “Menyelaraskan strategi, perencanaan dan kinerja melalui penganggaran 100
berbasis kinerja – Kemenkeu akan berada di garis depan penerapan reformasi penganggaran utama dengan memastikan keselarasan antara keseluruhan strategi Kemenkeu, perencanaan program dan outcome, dan alokasi anggaran melalui penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBB), sebagai bagian dari proyek pilot bagi sektor pemerintahan” (hal 28). Inisiatif ini bukanlah
tantangan
yang
mudah,
mengingat
negara-negara
maju
memerlukan waktu dalam hitungan dekade baru sampai pada tahap kematangan implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Bersama-sama Direktorat
Jenderal
Sekretariat Perencanaan
Jenderal dan
dengan Anggaran, c.q
Biro
Keuangan
menjadi inisiator dan owner dari inisiatif
transformasi
Implementasi
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) tersebut. Dalam perja-lanannya, Biro Perencanaan
dan
Keuangan
sebagai koordinator implementasi PBK di lingkungan internal Kemenkeu dituntut untuk menjadi Prime Mover perubahan bagi 11 (sebelas) unit Eselon I. Perubahan yang menuntut Biro Perencanaan dan Keuangan untuk mengambil peran dan posisi yang proporsional karena Biro kami bukan sebagai regulator seperti DJA yang harus menghasilkan kebijakan penganggaran bagi unit teknis di internal Kemenkeu. 101
Selain itu, Biro Perencanaan dan Keuangan harus mampu mewujudkan Kemenkeu menjadi benchmark atau showcase bagi Kementerian Lembaga di Republik ini untuk mengubah paradigma penganggaran yang input-based, line-item,
incremental
menjadi
pengalokasian
uang
rakyat
yang
memperhatikan kinerja dan hasil (outcome oriented). Kalau Kemenkeu saja tidak bisa, bagaimana mungkin Kementerian Lembaga lainnya, kira-kira begitu tantangannya. The show must go on. Go or not Go bukan lagi suatu pertanyaan! Melainkan, suatu keharusan dan totalitas yang harus disikapi secara profesional. Tantangannya adalah bagaimana menyusun suatu kebijakan di internal Kemenkeu untuk mengakselerasi implementasi PBK yang menjadi kunci dari keselarasan tata kelola strategi, kinerja dan anggaran. Dengan keterbatasan sumber daya manusia dan pengalaman menerbitkan kebijakan Biro Perencanaan dan Keuangan dituntut untuk menghasilkan kebijakan di tahun 2014 sebagai milestone implementasi PBK. Salah satu key success factors dalam pelaksanaan insiatif ini adalah dukungan pimpinan,
dalam
hal
ini
Kepala
Biro
Perencanaan dan Keuangan yang luar biasa sebagai enabler yang memberikan diskresi untuk
melakukan
aktivitas-aktivitas
yang
diperlukan, memonitor perkembangan serta memberikan support atas setiap tahapan. Pada
tahap
awal,
dibentuk
sebuah
Champion tim yang terdiri dari pegawai lintas Bagian di lingkup Biro Perencanaan
dan
Keuangan
meliputi
Bagian
Perencanaan,
Penganggaran, Bagian Perbendaharaan serta Bagian Pelaporan.
102
Bagian
Akuntansi dan
Pemilihan Champion tim dilakukan langsung oleh Kepala Biro dengan pertimbangan kombinasi ilmu yang saling melengkapi. Semua anggota tim kemudian mengikuti pelatihan di School of Business and Management (SBM) ITB, selama 3 (tiga) hari sebulan selama 6 (enam) bulan.
Tujuannya,
menambah kapasitas sekaligus membentuk kekompakan tim. Disela-sela pendidikan
dimanfaatkan
untuk
melakukan
diskusi-diskusi
(bersama
widyaswara BPPK dan unit eselon I) yang difokuskan pada penyusunan Kebijakan Implementasi PBK. Tantangan penulisan kebijakan ini sangat banyak. Semua anggota tim ‘dipaksa’ berpikir ‘out of the box’ dan keluar dari ‘comfort zone’. Bagaimana tidak, setiap sub bab buku panduan yang akan disusun dibagi habis ke dalam setiap anggota tim baik perorangan maupun kelompok kecil dua atau tiga orang dengan rencana kerja yang ketat sambil melaksanakan tugas dan fungsi keseharian yang juga padat. Selain referensi yang kebanyakan bersumber dari artikel, jurnal dan buku manual berbahasa asing, jumlah peraturan Perencanaan dan Penganggaran yang berlaku di Republik ini juga luar biasa banyak. Mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sampai Peraturan Menteri terkait. Belum lagi masing-masing individu dan kelompok kecil diharuskan untuk melakukan presentasi atas sub bab yang menjadi tanggung jawabnya, yang bisa dibayangkan menjadi extra-effort bagi anggota tim yang bukan berasal dari bagian Perencanaan dan Bagian Penganggaran. Tidak berhenti disitu, setiap peserta diskusi juga diwajibkan untuk memberikan pendapat, WAJIB, tidak boleh ada yang menjadi penumpang gelap (free riders). Satu putaran! Demikian istilah Cahyo Widjayanto, Project Manager (PM) tim penyusunan kebijakan. Ya, dalam diskusi yang semi informal dan egaliter ini setiap peserta harus memberikan komentar yang kritis, skeptis bahkan kadang menyakitkan karena hasil kerja setiap orang dikomentari sedemikian ‘tajam’ tanpa hak jawab secara langsung. Budaya open-minded 103
dan responsible sangat terasa dalam proses diskusi dan dialog dalam tim. Open-minded karena harus siap menerima kritik, masukan dan perbaikan suatu nilai yang jarang sebelum era transformasi. Serta responsible, karena secara profesional harus memenuhi tuntutan kualitas dan deadline serta memberikan masukan yang merujuk pada literatur. Demikian proses sub-bab demi sub-bab berlangsung berbulan-bulan selama tahun 2014 yang diikuti dengan Seminar untuk menjaga quality assurance yang dihadiri oleh pihak eksternal yang ahli di bidang Perencanaan dan Pengadaan dari DJA, Bappenas, Pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia dan Australia Government Partnership Fund (GPF). Dalam seminar, kembali tim penulis mendapat kritik, masukan-masukan dan perspektif yang luar biasa untuk memperkaya panduan yang disusun. Meskipun, dengan tulus para pakar tersebut sangat mengapresiasi kerja keras tim. Setelah perbaikan final, akhirnya, buku panduan perencanaan penganggaran
diterbitkan
Better
Practice
Guide:
Implementasi
Penganggaran Berbasis Kinerja dan mendapatkan endorsement dari Menteri Keuangan pada November 2014. Endorsement yang luar biasa juga diperoleh dari Sekretaris Jenderal serta Ketua GPF Australia, serta sambutan yang antusias dari 11 (sebelas) unit Eselon I yang akan menggunakan panduan ini pada masing-masing unit. Terbayar sudah investasi waktu, tenaga dan pikiran berbulan-bulan lamanya. Meskipun telah diterbitkan, panduan ini menyisakan dua pertanyaan kritis yang sekaligus dua keunggulan utama panduan ini yaitu: mengapa panduan tidak dalam bentuk Ketetapan Menteri Keuangan (KMK), dan mengapa hanya better practice bukan best practice?
104
Untuk
pertanyaan
pertama
tim
penulis
mengambil lesson learned dari pengalaman
reformasi
penganggaran bahwa
di
Australia
semakin
banyak
regulasi semakin menyulitkan bagi
pengguna
disamping alokasi
itu
anggaran, dalam
anggaran
seni
panduan
.
yang bersifat himbauan lebih mengedepankan
dialog
substansi yang sehat dibanding aturan
yang
rigid.
Untuk
pertanyaan
kedua,
kami
berpendapat
panduan
yang
. diterbitkan
perlu
fokus
pada
praktik
perencanaan penganggaran yang belum baik menjadi lebih baik (better). Juga identifikasi atas sesuatu praktik yang better akan menjadi pekerjaan rumah yang dinamis, berkelanjutan serta semangatnya tidak akan berhenti hanya sampai pada penerbitan panduan ini. Pun demikian, kami juga mengenalkan praktik-praktik baru sebagai hasil lesson learn di negara-negara maju yang fit dengan konteks Kemenkeu seperti Resource Forum dan Budget Statement yang mengharuskan komitmen dan keterlibatan pimpinan (leadership) untuk mengawal perencanaan yang baik. Bagaimana tidak, ‘gagal merencanakan adalah merencanakan untuk gagal’, kata Alan Lakein untuk menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang baik. Demikian, bagi Champion tim penerbitan pedoman ini adalah bukti nyata Sekretariat Jenderal menjadi contoh Prime Mover dalam mensukseskan agenda Transformasi Kelembagaan di Kemenkeu. Juga menjadi bukti nyata 105
sinergi strategis top-down dan semangat persistensi bottom-up. Pesannya, Transformasi Kelembagaan memberikan ruang dan kesempatan bagi setiap individu maupun tim di Kementerian Keuangan untuk menjadi ‘driver’ transformasi sesuai peran kita masing-masing. Mari kita nikmati setiap proses transformasi karena kaya dengan pembelajaran sekaligus menjadi portofolio bagi kita masing-masing dalam menjawab tuntutan serta keraguan beberapa pihak atas kompetitifnya remunerasi yang diterima pegawai Kemenkeu. Salam transformasi dan terima kasih untuk semua pihak yang telah berkontribusi dan bersinergi dalam pencapaian milestone inisiatif implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja.
106
20
Sepenggal Kisah TPT Offline Fahmi Harzi, KPP Pratama Palangkaraya, dikisahkan oleh Hasan, KPP Pratama Mempawah Direktorat Jenderal Pajak
Jika para
pegawai
pajak
ditanya
tentang
Kantor
Pelayanan,
Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) apa yang terbersit dalam pikiran mereka? Jika penulis boleh menyimpulkan berdasarkan survey sederhana yang dilakukan, kira-kira jawabannya seperti ini; jauh, tempatnya terpencil, pegawainya sedikit, pekerjaannya banyak, hingga tidak ada sistem dan aplikasi penerimaan surat-surat wajib pajak baik SPT maupun permohonan lainnya yang terstandardisasi. 107
Apabila kita sandingkan dengan teori persepsi dan fakta, empat jawaban pertama merupakan persepsi. Hal ini karena pernyataan-pernyataan tersebut bisa disanggah keabsahannya, tergantung dari sudut pandang orang yang menilai. Sedangkan pernyataan kelima merupakan fakta yang nyata dan dapat diverifikasi kevalidannya. Pembedaan antara persepsi dan fakta
tersebut
menjadi
penting
dilakukan
dalam
upaya
melakukan
transformasi di tubuh KP2KP, karena seharusnya fakta-fakta negatif itulah yang seharusnya dilakukan perbaikan terlebih dahulu. KP2KP merupakan ‘kepanjangan tangan’ dari Kantor Pelayanan Pajak. Istilah ini sering digunakan mengingat KP2KP biasanya dibentuk untuk memudahkan pelayanan kepada Wajib Pajak yang letaknya jauh dari wilayah Kantor Pelayanan Pajak. Pelayanan yang diberikan tidak hanya berupa konsultasi dan penyuluhan saja, akan tetapi juga terkait fungsi pelayanan berupa penerimaan SPT dan permohonan wajib pajak lainnya. Terkait fungsi pelayanan ini, KP2KP di seluruh Indonesia memang belum mempunyai aplikasi khusus yang terstandardisasi, berbeda dengan KPP yang sudah mempunyai beberapa aplikasi yang standar dan berlaku secara nasional seperti Aplikasi TPT Lokal, SIDJP, hingga Sismiop. Karena tidak adanya sistem yang terstandardisasi, KP2KP membuat aplikasi penerimaan sendiri, dan kebanyakan menggunakan aplikasi excel sederhana. Penulis pun pernah bertugas di KP2KP Mempawah selama satu minggu di tahun 2012. Aplikasi yang digunakan di KP2KP Mempawah saat itu masih menggunakan format microsoft excel. Ada beberapa kekurangan ketika penerimaan SPT dan permohonan Wajib Pajak menggunakan format microsoft excel sederhana; Pertama, sulit memberikan penomoran untuk Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang diberikan ke Wajib Pajak karena diberikan nomor secara manual. Kedua, Tidak mampu mendeteksi kesalahan penulisan Nomor Pokok Wajib Pajak. Ketiga, 108
Tidak terdapat history atas data SPT yang telah disampaikan, sehingga ada kemungkinan Wajib Pajak dapat melapor atas jenis dan masa pajak yang sama lebih dari satu kali dengan status yang sama serta tidak dimungkinkan adanya menu cetak ulang BPS bagi Wajib Pajak. Keempat, pencetakan register harian (rekap penerimaan SPT dan permohonan) yang dilakukan secara manual yang menyebabkan lamanya pengiriman berkas ke KPP. Melihat kondisi tersebut, seorang pria yang saat itu masih berumur 23 tahun berinisiasi untuk membuat aplikasi sederhana penerimaan SPT dan permohonan wajib pajak di KP2KP Mempawah yang kemudian diberi nama Aplikasi TPT Offline. Aplikasi TPT Offline Januari 2013, Fahmi Harzi mulai memperkenalkan aplikasi TPT Offline di KP2KP Mempawah. Aplikasi TPT Offline sendiri merupakan aplikasi yang dirancang berdasarkan peraturan dan Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku dalam Direktorat Jenderal Pajak. Ada beberapa syarat berupa sarana dan prasarana yang diperlukan agar aplikasi ini dapat diimplementasikan dengan baik. Hardware yang digunakan berupa perangkat komputer dengan spesifikasi Operating System (OS) minimal windows XP dan Printer LaserJet untuk pencetakan BPS dan LPAD. Sedangkan software yang digunakan adalah: Visual Basic (untuk pembuatan formulir-formulir), Microsoft Access (untuk database Wajib Pajak), dan Crystal Report (untuk pencetakan). Selain hardware dan software, syarat tambahan dari aplikasi ini adalah perlunya update data Wajib Pajak dari bagian Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan KPP Pratama Mempawah minimal satu bulan sekali. Fungsi update data ini adalah untuk memberikan validasi data terkait dengan perubahan-
109
perubahan yang terjadi seperti; penambahan Wajib Pajak baru, perubahan status PKP, perubahan status NPWP, dan perubahan data Wajib Pajak lainnya. Melihat beberapa persyaratan yang telah tertulis diatas, aplikasi ini sebenarnya bisa diterapkan di KP2KP yang lain. KP2KP yang lain bisa mengubah database dengan data masterfile Wajib Pajak mereka. Tampilan aplikasi juga bisa diubah sesuai dengan keinginan dari KP2KP yang bersangkutan. Aplikasi TPT offline ini pun telah memberikan beberapa manfaat yang nyata-nyata dirasakan oleh para pegawai KP2KP Mempawah. Pertama, Dapat menghasilkan auto numbering pada BPS dan LPAD, sehingga hasil keluaran yang tercetak mempunyai nomor yang urut dan berbeda untuk setiap jenis SPT maupun permohonan lainnya. Kedua, Dapat mendeteksi kesalahan penulisan NPWP hingga pelaporan ganda oleh Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak dapat dihimbau untuk mengubah status pelaporan menjadi pembetulan. Ketiga, Mempunyai fitur untuk mencetak ulang BPS dan LPAD, hingga edit dan hapus data jika terdapat kesalahan dalam perekaman. Keempat,
Dapat
melakukan
register
harian
secara
otomatis
yang
terkelompokkan berdasarkan jenis SPT dan permohonan Wajib Pajak lainnya. Disamping itu, aplikasi TPT offline juga mempunyai fungsi ganda, karena disamping memberikan manfaat langsung kepada pegawai, aplikasi ini pun bermanfaat untuk meningkatkan kepuasan Wajib Pajak terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh pegawai KP2KP. Kepuasan Wajib Pajak tersebut dapat dilihat dari adanya fitur-fitur baru yang bisa diperoleh wajib pajak seperti pencetakan ulang tanda terima atau BPS jika Wajib Pajak kehilangan tanda terima tersebut. Manfaat lain yang bisa diperoleh Wajib Pajak adalah terkait waktu pelayanan penerimaan SPT dan surat-surat yang lebih cepat serta hasil cetakan bukti penerimaan surat yang lebih baik karena disamping memuat 110
nomor yang unik (berbeda atas setiap masa dan jenis pajak) hasil cetakan menggunakan printer LaserJet juga lebih rapi. Efek lanjutan dari pelayanan yang lebih cepat serta hasil cetakan yang terkesan lebih formal ini adalah meningkatnya profesionalisme para pegawai pajak di mata Wajib Pajak. Akan tetapi, aplikasi ini tidaklah sempurna. Salah satu kekurangan dari aplikasi ini adalah keterbatasan jumlah data Wajib Pajak karena hanya memuat masterfile dalam lingkup wilayah kerja KPP Pratama Mempawah saja. Hal ini juga terkait dengan penggunaan Microsoft Access sebagai aplikasi database Wajib Pajak. Meskipun demikian, aplikasi TPT offline tetap merupakan inovasi impelementatif yang bisa terus dikembangkan dan disempurnakan. Dengan berbagai masukan dari para ahli IT baik di Kementerian Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak secara khusus, penulis yakin sepenggal kisah TPT offline dari kota kecil, Mempawah, ini mampu menjadi pilot project terstandardisasinya aplikasi penerimaan SPT dan permohonan Wajib Pajak di KP2KP. Demi citra Direktorat Jenderal Pajak yang lebih baik.
111
21
Menu Mesin Antrian Terpadu Layanan Satu Atap Yogi Bekti Swasana Kepala Seksi bank KPPN Amlapura Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kisah ini diawali dengan pepatah : “Tidak ada yang abadi selain perubahan” Sebuah jargon yang sering kita dengar ketika program Transformasi sebuah lembaga dicanangkan, tidak terkecuali ketika Kementerian Keuangan mencanangkan Transformasi Kelembagaan pada tahun 2012. Hasil Blueprint Transfomasi Kelembagaan Kementerian Keuangan mengamanatkan bahwa salah satu quick win nya adalah shared service Direktorat Jenderal 112
Perbendaharan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, hal ini menuntut setiap insan Perbendaharaan dan Kekayaan Negara untuk selalu siap menyongsong sebuah perubahan. Sebagai implementasinya, pada
tahun
Pelayanan
2014,
Kantor
Perbendaharan
Negara (KPPN) Amlapura merintis dibentuknya layanan bersama antara
Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan
(DJPB),
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan
Direktorat
Kekayaan
Jenderal
Negara
(DJKN)
dengan meluncurkan program layanan satu atap. Layanan Satu Atap merupakan layanan yang diberikan
untuk
.
kemudahan
pelayanan dalam satu tempat terhadap
kebutuhan
satker
perbendaharaan, layanan
dalam
layanan
pengelolaan
terpadu
BMN dan
yakni
layanan
layanan konsultasi
perpajakan. Pelayanan dipusatkan di satu tempat layanan dengan kelengkapan penyediaan sarana pendukung pada KPPN Amlapura yang dilaksanakan secara terjadwal dalam suatu kesepakatan bersama untuk memberikan sinergi layanan bekerjasama dengan para petugas yang berkompeten sesuai fungsi layanan dari KPKNL Denpasar, KPKNL Singaraja, KPP Gianyar ddan KPPN Amlapura terhadap peningkatan pelayanan kepada satker-satker mitra kerja dalam wilayah tugas yang sama. Layanan satu atap ini di launching pada tanggal 3 Juli 2014.
113
Saat ini, dengan diterbitkannya Surat Ketua Project Management Office Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-29/TRBTKPB/2015 Tanggal 22 April 2015 tentang Persipan
layanan
bersama kantor
vertikal Ditjen
Perbendaharaan dan Ditjen Kekayaan Negara, layanan satu atap akan diterapkan di beberapa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai wujud Sinergi antara DJPB dan DJKN. Untuk mendukung layanan satu atap, Kepala KPPN Amlapura pada tahun
2014,
Lasmaria
Manurung
berinovasi dengan merancang menu
.
layanan satu atap pada mesin antrian layanan terpadu. Ide pembuatan mesin antrian terpadu sebenarnya merupakan tetapi
ide
sederhana
mempunyai
manfaat
akan yang
besar bagi penerima jasa layanan pada
.
KPPN
Amlapura.
Sebelum
adanya inovasi mesin layanan antrian terpadu,
mesin
antrian
hanya
melayani layanan utama pada KPPN Amlapura, yaitu CSO, Penerimaan SPM dan ADK, Laporan Bank/Pos dan Validasi Surat Setoran, Rekonsiliasi SAKPA dan Penyerahan SP2D dan Penerimaan Surat Masuk. Sedangkan bagi pemangku kepentingan yang membutuhkan layanan satu atap KPPN Amlapura, harus memilih jenis layanan dengan sistem manual yaitu mendaftar pada buku tamu pada CSO KPPN Amlapura, kemudian menyampaikan jenis layanan yang diinginkan dan menunggu antrian. Dengan keterbatasan jumlah SDM yang menangani CSO, hal ini tentunya menyita waktu dan dalam melayani kurang maksimal. Selain itu akan menyulitkan KPPN Amlapura dalam menyusun statistik secara tepat dan cepat tentang jumlah satker dan jenis layanan satu atap yang dibutuhkan. Atas dasar hal ini, maka untuk mendukung layanan satu 114
atap KPPN Amlapura, diusulkan untuk mensinergikan mesin antrian layanan satu atap dengan mesin antrian layanan utama KPPN Amlapura. Dengan menggunakan menu mesin layanan satu atap, stakeholder KPPN Amlapura dapat ,melakukan pilihan terhadap layanan unggulan KPPN Amlapura yaitu: •
Customer Service Officer (CSO), layanan untuk jasa konsultasi tentang proses pencairan APBN, SPAN dan SAKPA pada seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satuan Kerja (PDMS);
•
Penerimaan SPM dan ADK, layanan penerimaan SPM dan ADK untuk dilakukan proses konversi pada FO Seksi PDMS;
•
Laporan Bank/Pos dan Validasi Surat Setoran, layanan penerimaan ADK LHP Bank/Pos dan layanan konfirmasi Surat Setoran Pajak dan PNBP pada FO Seksi Bank;
•
Rekonsiliasi SAKPA, Layanan untuk melakukan rekonsiliasi SAKPA pada seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal (Veraki);
•
Penyerahan SP2D dan Penerimaan Surat Masuk, Layanan penerimaan SP2D lembar 2, SPM dan Surat Masuk pada Subbagian Umum;
•
Konsultasi Pengelolaan BMN, Layanan Konsultasi tentang Pengelolaan Barang Milik Negara pada Layanan satu Atap;
•
Konsultasi Perpajakan, Layanan konsultasi Perpajakan yang diberikan oleh KPPN Gianyar;
•
BISA (Bimbingan Satker), Layanan Bimbingan Satuan Kerja terkait Aplikasi yang diberikan oleh seksi PDMS/Veraki Manfaat yang diperoleh oleh satuan kerja adalah dengan adanya
beberapa menu pada layanan satu atap adalah setiap pemangku kepentingan akan mudah memilih dan menetapkan jenis layanan yang diinginkan dalam sebuah sarana yang terintegrasi. Pemangku kepentingan
115
dapat memilih lebih dari satu layanan yang diberikan baik layanan pokok KPPN Amlapura maupun layanan satu atap. Dengan dukungan mesin antrian terpadu pada layanan satu atap, KPPN Amlapura meraih penghargaan pada Kantor Pelayanan Percontohan Tingkat Kementerian Keuangan pada Tahun 2014. Dalam melakukan perubahan dari manual antrian ke sistem antrian terpadu diperlukan inovasi dan ketekunan dalam menciptakan jenis layanan yang dapat membantu para pemangku kepentingan. Awalnya, untuk membangun sebuah inovasi baru yang belum pernah dilakukan oleh unit lain cukup susah, tetapi dengan dukungan dan keja keras tim, akhirnya KPPN Amlapura kembali membuat sebuah inovasi sederhana tetapi bermanfaat bagi pengguna jasa layanan.
116
22
Kumpulan Modul Satker Andika Rohman Prasetia KPPN Pelaihari Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Nama
saya
Andika
Rohman
Prasetia,
teman-teman
biasanya
memanggil saya dengan sebutan Dika. Saat ini saya bekerja di KPPN Pelaihari, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, dimanakah itu KPPN Pelaihari ??? Buat sebagian orang nama Pelaihari begitu sangat asing. Tak terkecuali saya sendiri awalnya. Pada sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2011, dimana merupakan hari bersejarah buat Lulusan STAN 2010. Dimana dihari itu merupakan pengumuman penempatan buat 117
angkatan kami. Rasa galau dan gelisah terlihat dari wajah seluruh teman angkatan
STAN
2010
yang
ditempatkan
di
Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan. Ketika giliran saya menerima amplop berwarna coklat itu, hati ini serasa deg-degan untuk membukanya. Akhirnya terbukalah amplop tersebut. Dan seketika saya baca dan tertulis nama KPPN Pelaihari. rasa senang atau sedih belum bisa utarakan saat itu juga, kenapa?? Karena saya sendiri tidak tahu dimanakah KPPN Pelaihari itu, Jauh atau Dekat lokasinya ?? Coba bertanya-tanya dengan teman seangkatan lainnya, katanya Pelaihari tidak jauh-jauh amat, transportasi juga cukup mudah. Alhamdulillah saya ucapkan saat itu, Insya Allah penempatan di Pelaihari akan memberikan berkah untuk kedepannya. Aminn… Diawal bekerja di KPPN Pelaihari, saya ditempatkan di seksi Verifikasi dan Akuntansi di bagian Back Office dimana tugasnya menyusun arsip SPM maupun SP2D sebagai pertinggal KPPN. Awal tahun 2012, saya ditugaskan menjadi Front Office Seksi Verifikasi dan Akuntansi sebagai petugas Rekonsiliasi. Saat itu baru saya mengenal aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh satuan kerja. Walaupun awalnya baru mengenal yang namanya Aplikasi SAKPA, karena di FO Verifikasi dan Akuntansi melayani rekonsiliasi data antara data SAI dan SAU, dimana satker diharuskan menggunakan Aplikasi SAKPA sebagai aplikasi yang membentuk ADK Rekonsiliasi. Di FO Rekonsiliasi ini, saya baru belajar bagaimana menggunakan Aplikasi SAKPA, cara mengatasi masalah yang terjadi Aplikasi SAKPA dan sebagiannya yang berhubungan dengan Aplikasi untuk Rekonsiliasi ini. Seiring berjalannya waktu, saya juga mencoba belajar Aplikasi satker yang lain, seperti Aplikasi SPM, GPP, SILABI, SAS, RKAKL DIPA, SIMAK BMN, SAIBA. Karena kadangkala di bagian CSO KPPN Pelaihari cukup terjadi antrian satker 118
yang berkonsultasi terkait masalah Aplikasi yang sedang mereka hadapi. Dan saat itu saya coba membantu CSO untuk melayani satker yang mau konsultasi ataupun sedang mengalami masalah terhadap aplikasinya. Diakhir tahun 2013, saya diamanahi oleh Kepala Kantor untuk menjadi CSO menggantikan CSO sebelumnya yang pindah/mutasi. Jadi pada waktu itu, saya merangkap 2 jabatan di Front Office KPPN Pelihari, sebagai CSO serta Petugas Rekonsiliasi. Awalnya memang saya merasa kewalahan, karena selain antrian satker yang mau melakukan rekonsiliasi data juga ditambah antrian satker yang ingin konsultasi maupun sedang mengalami masalah terhadap aplikasinya. Setelah coba saya kompilasi
ternyata beberapa pertanyaan yang diajukan oleh
satker satu dengan yang lainnya hampir sama dan permasalahan yang dihadapi pun juga hampir serupa. Oleh karena itu saya berpikir bagaimana agar permasalahan satker beserta solusinya ini bisa dikompilasi dan bisa dimanfaatkan oleh satker tanpa harus mereka datang ke KPPN. Sehingga tidak terjadi antrian lagi satker yang berkonsultasi terkait permasalahan aplikasi. Pada mulanya saya berencana untuk membuat suatu buku kumpulan permasalahan dan solusi bagaimana mengatasi masalah yang terjadi pada aplikasi satuan kerja. Akan tetapi jika dibuat buku sepertinya kurang efektif dan efisien, karena nantinya jika ada updating Permasalahan dan Solusi harus mencetak dan membagikan buku tersebut lagi kepada satuan kerja.
119
Akhirnya tercetuslah ide untuk membuat website, karena selain dapat diakses dimana saja dan kapan saja serta jika ada updating Tutorial Satker akan mudah untuk ditambahkan. Di dalam website tersebut berisi Tutorial Satker dari mulai cara membuat SPM sampai solusi-solusi bagaimana yang harus dilakukan oleh satuan kerja ketika mengalami permalasahan pada Aplikasi Satker itu sendiri. Alamat website tersebut dapat diakses di andikaprasetia.com. Di website tersebut saya juga menyertakan kolom pertanyaan yang bisa digunakan oleh satker untuk menanyakan permasalahan yang sedang dihadapi. Dan juga saya mencantumkan alamat email yang bisa digunakan oleh satuan kerja jika memang ada pertanyaan yang cukup kompleks
sehingga
teman-teman
satker
bisa
mengirimkan
pertanyaan yang sedang mereka hadapi lewat email. 120
permaslahan
dan
Awal mulanya memang website ini saya tujukan untuk satuan kerja di lingkup KPPN Pelaihari saja. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata banyak pertanyaan yang masuk dari satuan kerja diluar KPPN Pelaihari. Memang awalnya kaget juga, karena website sederhana yang pada mulanya saya bangun untuk satker lingkup KPPN Pelaihari, saat ini juga diakses hampir seluruh satker di wilayah Indonesia. Pernah suatu hari kalau saya tidak salah ingat, ada pertanyaan yang masuk dari salah satu pegawai Kedubes Indonesia di Slovakia menanyakan permasalahan terkait Aplikasi SPM. Alhamdulillah, dengan adanya website ini selain dapat bermanfaat buat satker lingkup KPPN Pelaihari, juga dapat bermanfaat buat teman-teman satker lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Tahun lalu saya punya sedikit pemikiran untuk membuat Tutorial Satker selain lewat tulisan, saya berencana bagaimana
kalau
membuat
Tutorial
Satker
lewat
Video.
Akhirnya
tercetuslahnya website Treasutytube. Website Treasurytube sementara bisa diakses di http://treasurytube.andikaprasetia.com . Karena menurut saya dengan media video, dapat lebih memudahkan satuan kerja, khususnya satuan kerja yang baru mengenal Aplikasi Satker. Pada bulan Agustus tahun lalu, Ditjen Perbendaharaan mengadakan Lomba Karya Inovasi Teknologi Informasi (L-KITI) 2014. Karena kebetulan juga saya baru membuat Treasurytube, maka saya mencoba untuk mengikutkan Treasurytube dan web andikaprasetia.com di ajang L-KITI 2014. Alhamdulillah pada bulan Oktober 2014, diumumkan karya saya masuk Finalis L-KITI 2014, dan diundang ke Bogor untuk dipresentasikan dan dilakukan penjurian. Syukur Alhamdulillah, saya mendapatkan Juara 2 diajang L-KITI 2014, serta diundang Rapimnas Ditjen Perbendaharaan 2014 untuk penyerahan piagam dan hadiah.
121
Sampai saat ini Treasurytube masih saya kembangkan kontennya karena selain bisa bermanfaat untuk satuan kerja, semoga bisa digunakan juga untuk lebih memasyarakatkan Ditjen Perbendaharaan dan Unit Eselon I Kementerian Keuangan lainnya, serta semoga bisa ikut menyukseskan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Amiinn…
122
23
Rekonsiliasi Eksternal KPPN Vs Satker Melalui Email Nur Abdul Haris, Kepala Sub Bagian Umum KPPN Bima Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Menurut Pasal 30 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara berbunyi 1.
Presiden
menyampaikan
rancangan
undang-undang
tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; 2.
Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, 123
yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya Presiden memberikan mandat kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN serta Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. Pengangkatan Kuasa Bendahara Umum Negara pada Kepala KPPN mempunyai konsekuensi tanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kuasa BUN di daerah. KONDISI, PROSES PENYUSUNAN, DAN KUALITAS LKPP KUASA BUN Penulis dimutasi ke KPPN Yogyakarta (Subbag Umum) pada Juli 2007 saat pembentukan KPPN Percontohan, pada waktu bersamaan terdapat banyak data pada LKPP KPPN Yogyakarta yang harus diperbaiki guna menghasilkan LKPP Kuasa BUN yang akurat. Hal ini memberikan dampak psikologis kepada petugas rekonsiliasi dan staf penyusun laporan keuangan pada Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Yogyakarta untuk bekerja keras mempelajari
permasalahan,
memverifikasi
dokumen
sumber,
dan
menganalisis laporan keuangan. Salah satu konsekuensi pembentukan KPPN Percontohan yakni Petugas Rekonsiliasi dan staf penyusun laporan keuangan yang baru akibat mutasi. Jumlah satker sekitar 350 dan kompleksitas transaksi yang terdapat pada KPPN Yogyakarta serta petugas yang baru mengharuskan KPPN Yogyakarta segera berbenah dengan sisa waktu 5 bulan dari akhir tahun 2007. Kualitas LKPP Kuasa BUN dapat tercermin dari penilaian dan pemberian peringkat oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Ditjen Perbendaharaan pada KPPN Yogyakarta. Adapun peringkat LKPP Kuasa BUN Daerah pada 124
tahun 2007 pada posisi 174 dari 178 KPPN se-Indonesia dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DIY pada posisi 29 dari 30 kanwil (sesuai surat Nomor S4470/PB/2008). PERBAIKAN DATA, SHARING KNOWLEDGE, TIM YANG SOLID BERDAMPAK PADA KUALITAS LKPP KPPN Yogyakarta melakukan mutasi intern pada bulan Februari 2008 yang salah satu tujuan untuk menata ulang posisi pegawai demi terciptanya pelayanan dan kinerja pegawai yang lebih baik. Penulis yang sebelumnya ditugaskan pada Subbag Umum diberi kepercayaan bertugas di Seksi Verifikasi dan Akuntansi untuk membantu Tim penyusunan LKPP. Penulis mempelajari tugas pokok dan fungsi pada Seksi Verifikasi dan Akuntansi dan melaksanakan tugas sesuai arahan atasan langsung maupun Kepala Kantor serta memberikan ide dan pendapat demi perbaikan kualitas dalam penyusunan LKPP Tingkat Kuasa BUN Daerah. Latar belakang pendidikan Penulis, pengalaman pekerjaan yang pernah digeluti, serta aktif dalam berdiskusi terutama di internal Seksi Verifikasi dan Akuntansi menjadikan modal untuk meningkatkan semangat bekerja dan menciptakan inovasi demi kualitas LKPP yang lebih baik. Penulis yang merupakan bagian tim rekonsiliasi dan penyusun LKPP berkomitmen untuk meyakinkan bahwa data yang terdapat pada KPPN sevalid mungkin dengan cara pembagian tugas dalam melakukan verifikasi dokumen sumber, selalu menjaga komunikasi agar kenyamanan dalam bekerja dapat tercipta sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil yang lebih baik. Semangat dan kerja sama tim untuk senantiasa melakukan inovasi demi memudahkan pekerjaan dan meningkatkan keakuratan. Adapun inovasi yang dimaksud antara lain: pelaksanaan rekonsiliasi eksternal antara KPPN selaku Kuasa BUN Daerah dan Satuan Kerja Mitra kerja KPPN melalui surat elektronik (email). Kegiatan rekonsiliasi via email dimulai sejak bulan Juli 2009 125
dengan menunjuk beberapa satuan kerja sebagai uji coba pelaksanaan rekonsiliasi. Alhamdulillah, sampai dengan tahun 2012 satker yang telah melaksanakan rekonsiliasi via email sebanyak 345 dari 352 satker, aktivitas tersebut sangat bermanfaat dan memuaskan kedua belah pihak antara lain: 1.
Efisien : memangkas waktu yang terbuang untuk antri, karena satker dapat melakukan rekonsiliasi via email sehingga sambil menunggu jawaban email, satker dapat menyelesaikan pekerjaan yang lain di kantor masingmasing;
2.
Hemat biaya: diharapkan operator dari satker menyampaikan laporan ke KPPN sekali datang langsung diterbitkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR), dengan asumsi rekonsiliasi telah dilakukan sebelumnya via email dan telah dinyatakan sama dan benar oleh petugas KPPN sehingga petugas dari satker tidak mondar-mandir (hemat BBM);
3.
Mempercepat pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan LKPP KPPN Yogyakarta
4.
Psikologis petugas KPPN merasa lebih nyaman dan tingkat konsentrasi lebih baik karena dapat melayani satker dengan cepat dan tepat. Pelaksanaan rekonsiliasi via email mendapat apresiasi secara langsung
oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan saat itu yang dijabat oleh Bp. Herry Purnomo, saat beliau melakukan kunjugan kerja di KPPN Yogyakarta. Saat itu juga, Pak Dirjen memerintahkan kepada Direktur Sistem Perbendaharaan untuk membuat SOP Pelaksanaan Rekonsiliasi via email. Selang beberapa bulan setelah kunjungan kerja Dirjen Perbendaharaan di KPPN Yogyakarta, Ditjen Perbendaharaan menerbitkan SOP Pelaksanaan Rekonsiliasi via Email. Kualitas LKPP KPPN Yogyakarta yang semakin bagus memberikan dampak
yang
signifikan
terhadap
penyusunan
LKPP
Kanwil
Ditjen
Perbendaharaan Prov. DIY dan berkontribusi terhadap penyusunan LKPP yang disusun
oleh
Direktorat
Perbendaharaan.
Akuntansi
Pengakuan
dan
kualitas 126
Pelaporan
LKPP
yang
Keuangan disusun
oleh
Ditjen KPPN
Yogyakarta dengan diterbitkan Keputusan Dirjen Perbendaharaan sebagai berikut:
Tahun Anggaran 2008 2009 2010 2011 2012
Peringkat LKPP KPPN Kanwil Ditjen Yogyakarta PBN Prov. DIY Peringkat 5 Peringkat 1 Peringkat 2 Peringkat 1 Peringkat 2 Peringkat 1 Peringkat 2 Peringkat 4 Peringkat 1 Peringkat 1
Penetapan Peringkat S-4119/PB/2009 KEP-172/PB/2010 KEP-106/PB/2011 KEP-212/PB/2012 KEP-191/PB/2013
Pencapaian di atas merupakan kerja keras dan komitmen pegawai KPPN Yogyakarta dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara. Demi meningkatkan layanan terhadap satuan kerja sebagai mitra kerja KPPN Yogyakarta, Penulis berinovasi untuk membuat Aplikasi CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) tingkat satuan kerja yang berbasis Excel dengan tujuan untuk mempermudah satuan kerja untuk menyusun CaLK khususnya keakuratan angka dalam laporan keuangan satker. Aplikasi CaLK tersebut dimulai sejak tahun 2009, dan sampai dengan tahun 2014 masih digunakan satker dengan catatan Penulis menyesuaikan format untuk memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku (Basis Excel tampilan Printout seperti Word). Penulis juga berinovasi untuk membuat biodata satuan kerja berbasis Excel, dengan memanfaatkan data pada masing-masing seksi yang terangkum pada Aplikasi Tracer. Aplikasi tersebut memuat kodefikasi dan uraian satker, alamat dan no telpon, pejabat perbendaharaan satker, jumlah DIPA, data izin pembukaan rekening (no rek, atas nama rek, dan nomor surat izin pembukaan rekening), petugas KIPS, operator SAKPA/SAIBA, dan operator SPM.
127
24
Work Effectively with Community Ardiyanto Basuki, Dikisahkan oleh Hasan KPP Pratama Mempawah Direktorat Jenderal Pajak
Tahun 2014 bukanlah tahun yang mudah bagi KPP Pratama Mempawah. Bagaimana tidak, selain dituntut untuk mempertahankan performa di bidang pelayanan dan konsultasi kepada masyarakat, KPP Pratama Mempawah pun diharapkan mempunyai kenaikan signifikan dalam hal penerimaan perpajakan. Berdasarkan Rapat Koordinasi Daerah di awal tahun 2014, penerimaan KPP Pratama Mempawah diharapkan meningkat sebesar 30% dari target di tahun 2013 lalu. 128
Memang, target KPP Pratama Mempawah tidak seberapa jika harus dibandingkan dengan beberapa KPP di seluruh Indonesia, bahkan dalam lingkup Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat pun KPP Pratama Mempawah merupakan kantor pelayanan pajak dengan target penerimaan pajak yang paling rendah. Target tahun 2014 sebesar 142,66 Milyar Rupiah bahkan tidak sampai sepersepuluh dari target penerimaan kantor pelayanan pajak tetangga (baca: KPP Pratama Pontianak), akan tetapi kita tidak bisa membandingkan kantor pelayanan pajak berdasarkan penerimaan semata. Salah satu faktor yang menentukan besar kecilnya target penerimaan kantor pelayanan pajak adalah karakteristik wajib pajak di wilayah kantor pelayanan pajak tersebut. KPP Pratama Mempawah merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang membawahi satu wilayah, yaitu Kabupaten Mempawah yang terdiri dari 60 desa dan 7 kelurahan yang dibawahi oleh 9 kecamatan. Sementara itu, jika dilihat dari karakteristik mata pencaharian, Wajib Pajak Orang Pribadi di kabupaten Mempawah sebagian besar merupakan pedagang kecil dan pegawai. Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan Usahanya sebagian besar adalah jasa konstruksi yang mayoritas pelaporan pajaknya nihil (karena tidak ada proyek yang dijalankan). Maka bisa dibayangkan betapa sulitnya para pegawai di lingkungan KPP Pratama Mempawah dalam menggali potensi wajib pajak mereka. Awal Kuartal keempat tahun 2014, KPP Pratama Mempawah dibawah instruksi Bapak Ardiyanto Basuki, berdiskusi dengan seluruh pegawai terkait upaya dalam peningkatan penerimaan KPP Pratama Mempawah. Hal ini mengingat
penerimaan
KPP
Pratama
Mempawah
yang
cukup
mengkhawatirkan sampai akhir September 2014. Seksi pengawasan konsultasi dan pengolahan data internal di KPP Pratama Mempawah saat itu, bahkan hanya memprediksi penerimaan pajak di akhir Desember 2014 maksimal terhenti di angka 95% dari target yang dibebankan di awal tahun 2014. Hal ini 129
berdasarkan pertimbangan asumsi pertumbuhan alami dan extra effort yang sudah dicapai oleh KPP Pratama Mempawah hingga akhir September 2014. Diskusi yang dibalut dalam konsep rapat pembinaan tersebut berjalan sangat hidup. Ide-ide bermunculan dari banyak kepala. Setelah berbagai pertimbangan, Ide work with community pun menjadi terobosan pilihan yang realistis dilakukan dalam jangka pendek pada saat itu. Bekerja dengan Komunitas Work with community, atau bekerja dengan komunitas merupakan ide yang dimunculkan pertama kali oleh Bapak Ardiyanto Basuki selaku Kepala KPP Pratama Mempawah. Hal ini berdasarkan pengalaman beliau ketika menimba ilmu di Australia beberapa tahun silam. Menurut beliau, pajak di Australia mempunyai terobosan dalam
upaya
penerimaan
peningkatan
pajak.
Australian
Taxation Office (ATO), melakukan pendekatan dengan komunitas street vendor (di Indonesia biasa disebut pedagang kecil) yang sangat sulit untuk diawasi karena tempat
usaha
berpindah.
yang
Dengan
sering adanya
.
kerjasama dan komunikasi yang
intensif dengan para koordinator dari komunitas tersebut, pengawasan terhadap para pedagang kecil di Australia menjadi lebih mudah dilakukan. Dengan kata lain, kerjasama yang baik dengan komunitas eksternal juga mampu meningkatkan penerimaan pajak. “Kenapa tidak kita coba terapkan di wilayah kabupaten Mempawah?” Ujar beliau saat itu. 130
Setelah work with community menjadi ide pilihan, maka critical point selanjutnya adalah menentukan komunitas yang akan menjadi prioritas saat itu. Setelah mempertimbangkan aspek karakteristik wajib pajak dan jangka waktu yang sangat singkat, maka ditentukan KPP Pratama Mempawah akan melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat dan para kepala desa di wilayah kabupaten Mempawah. Untuk memperlancar kegiatan tersebut, KPP Pratama Mempawah langsung berkoordinasi dengan seluruh kecamatan di wilayah kabupaten Mempawah. Konsep work with comunnity yang ditawarkan KPP Pratama Mempawah sebenarnya sangat sederhana; Mengumpulkan masyarakat dalam satu kecamatan dalam satu forum besar. Hal yang menjadi unik adalah kapan dan bagaimana forum tersebut dilakukan. Waktu pelaksanaan forum tersebut dilakukan berdasarkan keinginan sebagian besar masyarakat di wilayah kecamatan masing-masing. Misalnya untuk kecamatan Sungai Pinyuh meminta dilakukan kegiatan di malam hari (mengingat sebagian besar wajib pajak merupakan pedagang kecil), lain halnya untuk masyarakat kecamatan Segedong, Toho, Sadaniang, Sungai Kunyit, Mempawah Hilir, Mempawah Timur, dan Anjungan yang meminta dilakukan sosialisasi di pagi hari, sedangkan kecamatan Siantan di siang hari. Penyesuaian waktu berdasarkan keinginan masyarakat setempat ini dilakukan dengan tujuan supaya masyarakat setempat bisa berpartisipasi aktif dalam forum tersebut. Selain memertimbangkan waktu, KPP Pratama Mempawah pun memberikan perhatian khusus terkait konsep sosialisasi. Forum kepada masyarakat di tiap-tiap kecamatan tersebut dilakukan dengan konsep talkshow santai dengan mengundang para tokoh masyarakat dan kepala desa di masing-masing kecamatan. Penuturan dalam penyampaian materi pun dibuat sederhana sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. 131
Selain itu, para pegawai pun membaur dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat secara langsung bertanya maupun berdiskusi dengan para pegawai pajak. Tidak lupa talkshow tersebut diselingi dengan acara hiburan live music dan berbagai doorprize menarik bagi masyarakat yang berani bertanya dalam forum terbuka dengan pertanyaan yang berkualitas. Dengan masifnya partisipasi masyarakat dalam forum tersebut maka bisa dilakukan brainstorming terkait permasalahan perpajakan di masing-masing
kecamatan.
Hasil
brainstorming ini kemudian menjadi salah
satu
melakukan masyarakat.
pertimbangan pendekatan Misalnya
dalam lain
di
adalah
masyarakat di wilayah kecamatan Anjungan yang meminta dilakukan
.
sosialisasi lanjutan terkait penerapan PP 46 untuk para pedagang kecil di
wilayah pasar Anjungan, sementara itu banyak para bendaharawan di kecamatan Mempawah Hilir dan Mempawah Timur yang mengharapkan adanya sosialisasi bendaharawan tambahan. Pada akhirnya, efek positif mulai terlihat dalam tabel penerimaan pajak KPP Pratama Mempawah. Memang, terlalu naif jika kita mengambil kesimpulan bahwa tercapainya penerimaan pajak KPP Pratama Mempawah hingga menyentuh angka 104.95% dari target, karena efek dari pelaksanaan work with community. Akan tetapi, work with community merupakan salah satu ide kreatif yang dilakukan dengan peluh para pegawai KPP Pratama Mempawah dalam upaya pencapaian target penerimaan pajak. Suatu
132
upaya kreatif yang diharapkan mampu memberikan multiplier effect jangka panjang pada penerimaan pajak KPP Pratama Mempawah. Tidak lupa kita pun perlu mengangkat topi untuk para pahlawan pajak yang sesungguhnya, bukan kami para pegawai pajak, kami hanya tax officer yang kebetulan mendapatkan amanah dari pemerintah untuk mengawal penerimaan pajak. Berikanlah hormat kita untuk para Wajib Pajak yang dengan sukarela membayar pajak sesuai dengan ketentuan, Para penunggak Pajak
yang
kekhilafannya
masih dalam
mau
membayar
melanggar
tagihan-tagihan
peraturan
pajak
perpajakan,
serta
karena para
bendaharawan yang telah dengan rutin menyetorkan pajak instansi atau perusahaannya ke dalam kas negara. Terima kasih.
133
25
Tim Kreatif Dian Handayani Kepala Seksi Pelayanan Publik dan Hubungan Investor Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Dulu, bagi saya tidak ada yang lebih membahagiakan daripada memiliki atasan yang akomodatif. Namun sejak
menjadi eselon IV,
kebahagiaan saya bertambah, yaitu jika memiliki tim kreatif yang saling mengisi. Saya mendapat amanah menjadi Kepala Seksi Perencanaan Transaksi di Direktorat Pembiayaan Syariah pada tahun 2009. Sekitar dua tahun 134
setelahnya, ada perubahan pada tupoksi saya dimana penyiapan infrastruktur transaksi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menjadi salah satunya. Dalam penyiapan infrastruktur transaksi, ada satu tugas besar setiap tahunnya yaitu menyiapkan decision support system dalam rangka penerbitan Sukuk Ritel. Pemesan Sukuk Ritel yang jumlahnya ribuan harus diteliti, diolah, dan diproses untuk selanjutnya menjadi bahan rekomendasi kepada pimpinan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (dulu Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang). Selanjutnya Dirjen akan menetapkan penjatahan (allotment) atau pemesanan yang diterima, yang merupakan jumlah penerbitan Sukuk Ritel pada tahun itu. Dalam melakukan pemasaran Sukuk Ritel, Pemerintah bekerja sama dengan Agen Penjual yang terdiri dari bank dan perusahaan sekuritas. Waktu itu belum ada sistem yang dapat memudahkan proses validasi apakah data pemesanan investor yang direkam oleh Agen Penjual sesuai dengan yang diminta. Data yang masuk harus benar-benar “bersih” agar selanjutnya dapat diproses dengan sistem yang kami miliki. Ini baru satu hal, membersihkan data. Proses selanjutnya akan semakin “menantang” ketika setiap pemesan dikenakan batas maksimal pemesanan. Karena Sukuk Ritel memberikan keuntungan investasi yang menarik, banyak pihak yang ingin memiliki Sukuk Ritel sejak pertama kali ditawarkan. Ada saja akal mereka, antara lain melakukan pemesanan di berapa Agen Penjual sehingga batas maksimal pembelian terlampaui. Meneliti pesanan belasan bahkan puluhan ribu orang, dalam jangka waktu
selama akhir
minggu, bukan
pekerjaan
yang
menyenangkan jika tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai. Saya tidak memiliki latar belakang pengetahuan mengenai sistem informasi. Menghadapi tugas baru tersebut, saya hanya mengandalkan seorang staf saya yang handal dalam pengolahan data serta teman-teman dari Bagian Teknologi Informasi (TI) yang menyiapkan sistemnya. Dalam benak saya, “Yah kalau memang harus lembur dari Jumat sampai Minggu, ya 135
sudahlah dijalani saja.” Namun di sini lah saya benar-benar diuntungkan memiliki staf yang kreatif. Ihwan Hadi namanya. Dia yang pertama kali memiliki ide untuk membuat suatu sistem sederhana yang dapat memudahkan kerja kami. Saya pun menyambut idenya dan mendukungnya dengan bersamasama menyusun user requirement yang akan disampaikan kepada Bagian TI. Ketika Bagian TI menyanggupi permintaan kami, saya dibantu Ihwan untuk menjelaskan secara lebih teknis kebutuhan kami. Aplikasi Data Cleansing Sukuk Ritel pertama kali digunakan pada tahun 2011. Karena singkatnya waktu penyiapan, kami belum berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian uji coba. Dan ketika dibutuhkan pada harinya, masih ada satu fungsi di akhir bisnis proses yang belum berjalan sesuai harapan. Menghadapi kondisi tersebut, saya sempat ditegur oleh atasan serta rekan kerja yang memang bertanggung jawab atas hasil akhir penerbitan Sukuk Ritel. Kenekatan saya meminta aplikasi tersebut padahal waktu yang tersedia tidak memadai, sulit diterimanya. Saya yang merasa sangat bersalah telah mempersiapkan mental untuk menghadapi yang terburuk, yaitu harus mengolah ribuan data dengan cara lama. Cara yang tidak saya sukai karena prosesnya dapat dikatakan semi manual sehingga memerlukan waktu lebih lama. Jika memang pengolahannya dapat diefisienkan, kenapa tidak. Pekerjaan dapat selesai pada hari Sabtu tentu lebih baik daripada harus lembur hingga hari Minggu. Selain itu, bukan semata soal waktu, namun kredibilitas data dipertaruhkan. Pada kondisi tersebut Ihwan yang lebih memahami sistem pengolahan data masih berusaha untuk mencari jalan keluar dan berkoordinasi dengan Pak Ilham Nugroho sebagai programmer untuk menyelesaikannya. Saya pun ditenangkan dengan dukungan teman-teman Bagian TI yang ahli di bidangnya untuk membantu menyelesaikan seluruh proses tersebut. Fungsi yang belum berjalan dicarikan jalan keluarnya. Pada akhirnya, kami berhasil menyelesaikan pekerjaan tersebut dan Sukuk Ritel seri SR-003 pada 136
tahun 2011 berhasil terbit. Ini berkat profesionalisme tim TI, Pak Agus Gunawan, Pak Ilham Nugroho serta Iman Failani. Aplikasi Data Cleansing Sukuk Ritel tetap digunakan dan terus mengalami evaluasi serta penambahan fungsi. Aplikasi tersebut telah berkembang tidak hanya sebatas membersihkan data, namun juga memproses penjatahan sesuai kebutuhan. Ihwan tidak lagi menjadi staf saya, namun
masih
terlibat
dalam
proses
penjatahan.
Ketika
dilakukan
pengembangan menu dan fungsi pada aplikasi, Wawan Sugiyarto dan Ricky Gigih Prayoga menjadi tim saya. Karakter Wawan yang selalu terus ingin belajar dan maju, serta ketekunan Ricky telah membantu mewujudkan hal-hal yang ingin diperbaiki dan dikembangkan dari aplikasi tersebut. Dalam perjalanan waktu rasa jenuh menghinggapi saya, namun semangat mereka telah membuat saya malu sehingga saya pun tetap berusaha menyelesaikan pekerjaan tersebut. Tentu masih ada mimpi lagi yang ingin diwujudkan terkait pengembangan sistem pengolahan data tersebut. Sekarang saya sudah tidak bertugas sebagai Kepala Seksi Perencanaan Transaksi. Namun pengalaman tersebut menjadi pelajaran dan kenangan berharga bagi saya. Selama perjalanan tersebut saya beruntung dipimpin oleh atasan yang akomodatif terhadap pengembangan ide dan kreativitas, Ibu Fatati Sri Wahyuni dan Bapak Wien Irwanto. Segala ide kami tidak serta merta dibenamkan namun ditantang hingga memicu kami untuk terus berpikir dan berkreasi. Tidak satu orang pun yang sempurna. Saya beruntung memiliki tim yang kreatif, bersemangat tinggi untuk maju dan saling mengisi, rekan-rekan kerja yang profesional dan mendukung, serta tidak kalah penting atasan yang memiliki keyakinan terhadap kami anak buahnya. Seperti dikatakan oleh Albert Einstein, “Creativity is contagious, pass it on.” Kreativitas itu menular, maka berbahagialah kita berada di tengah-tengah orang yang kreatif. 137
Demikian pula lah salah satu cara Kementerian Keuangan dapat sukses melakukan transformasi kelembagaan. Dengan memberikan stimulus untuk ide dan kreativitas yang membawa pada kemajuan, serta ruang gerak yang cukup untuk mewujudkan dan mengembangkannya. Organisasi Kementerian Keuangan memiliki peran strategis untuk mewujudkan segala rencana pembangunan bangsa di tengah perekonomian dunia yang makin kompetitif. Untuk melaksanakan itu, Kementerian Keuangan semakin dituntut untuk adaptif terhadap perubahan, sehingga mau tidak mau harus terus bergerak maju dan berkembang supaya tidak tertinggal zaman. Dengan tim yang profesional, kreatif, dan saling mengisi, itu semua dapat terwujud.
138
Hati Buka 26 Buka Pikiran Agus Suharsono Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Mengkuti diklat merupakan hak setiap Pegawai Kemenkeu, namun tidak semua pegawai Kemenkeu yang dipanggil ikut diklat datang dengan hati senang. Tidak jarang ada peserta yang datang tidak siap dan tidak niat ikut diklat. Paling tidak itu yang saya rasakan pada awal-awal menjadi Widyaiswara di Pusdiklat Pajak pada akhir tahun tahun 2011. Suasana itu masih saya rasakan pada tahun 2012. Tentu saja masih ada, mungkin banyak peserta 139
diklat yang ikut diklat sudah siap dan senang ikut diklat, tetapi karena tidak menimbulkan masalah maka tidak menjadi perhatian saya. Menarik bagi saya adalah bagaimana mengatasi masalah peserta diklat yang mempunyai potensi bermasalah selama diklat. Secara garis besar potensi masalah adalah tidak semangat atau tidak mau mengalah. Berbagai cara sudah saya coba lakukan, beberapa cara ice breaking dan energizer dari berbagai buku saya coba lakukan. Hasilnya belum memuaskan. Pertengahan tahun 2013 salah satu pegawai bagian humas meminta saya untuk membuat semacam jargon untuk menyambut peserta diklat. Permintaan ini menarik hati saya untuk mengotak-atik kata menjadi rangkaian kata bermakna dan mudah diingat dan tentu saja harus bermanfaat. Beberapa kata saya rangkai, namun saya tidak puas. Masih kurang indah, kadang rangkaiannya indah tapi kurang dalam maknanya. Sore itu, selepas pulang kantor saya masih mencorat-coret rangkaian kata. Belum juga menemukan rangkaian kata yang pas. Bergegas saya ke samping pusdiklat pajak, pesan mie ayam, memenuhi tuntutan perut. Saat makan mie ayam itulah terbersit sebuah rangkaian kata yang langsung saya SMS ke teman di bagian humas ‘Ilmu diperoleh dengan keterbukaan hati dan pikiran’. Plong rasanya, akhirnya menemukan kata yang dapat mewakili apa yang saya pikir dan rasa. Sejak itu, peserta diklat selalu disambut dengan spanduk selamat datang dan jargon itu. Di aula Pusdiklat Pajak yang sering dipakai untuk pembukaan diklat juga terpampang spanduk besar dengan tulisan itu. Saat mengajar di kelas saya selalu sampaikan makna rangkaian kata itu di awal pertemuan. Rasanya cukup bisa memotivasi dan menghidupkan kelas. Mengapa harus buka hati, buka pikiran? Pertanyaan itu selalu saya tanyakan kepada peserta sebelum ke materi pokok. Diklat adalah salah satu 140
cara mendapatkan ilmu, jargon di Pusdiklat Pajak adalah Ilmu diperoleh dengan keterbukaan hati dan pikiran. Mengapa ilmu diperoleh dengan keterbukaan hati dulu, bukankah ilmu itu identik dengan kecerdasan kognitif atau kecerdasan pikiran. Ternyata tidak. Menurut pengalaman saya, semua peserta diklat yang diadakan oleh Pusdiklat Pajak pasti sudah pintar, sudah mempunyai pengalaman bertahun-tahun di DJP, bahkan beberapa diklat diikuti oleh pejabat eselon empat. Peserta diklat bukanlah gelas kosong, tapi sudah berisi. Jadi hati yang harus dibuka terlebih dahulu, baru pikirannya. Hati yang terbuka akan memotivasi peserta ikut diklat. Yang menarik adalah bagaimana mengetahui apakah peserta yang hadir di kelas hatinya sudah terbuka. Untuk menjelasakan makna kalimat tersebut saya sering minta peserta untuk meletakkan tangan kanannya di atas hatinya. Sebagian besar peserta meletakkan tangannya di atas dada, namun selalu ada yang di atas perut atau kepala. Artinya belum ada kesepahaman apa yang dimaksud hati tersebut. Sebagian besar mengartikan hati sebagai jantung terjemahan dari heart, sehingga ada di dada, ada yang mengartikan hati adalah liver yang ada di perut, dan ada yang mengira hati itu pikiran atau yang ada di kepala. Semua pendapat itu tidak salah, namun harus ada kesepahaman apa yang dimaksud hati dalam jargon ini. Hati yang saya maksud bukanlah liver, jantung, atau pikiran tetapi hati yang merupakan padanan kata dari qolbu. Bukankah hati (qolbu) itu sesuatu yang tidak tampak? Tentu saja, namun semua setuju bahwa setiap orang pasti mempunyai hati. Meskipun kita tidak bisa melihatnya secara langsung namun kita bisa melihat dari gejala yang nampak apakah orang hatinya sudah terbuka atau belum. Paling tidak ada dua ciri orang yang hatinya terbuka. Pertama, tersenyum, semakin lebar orang tersenyum semakin lebar hatinya terbuka. Tentu saja selebar-lebarnya senyum hanya mampu membuka pintu hati setengahnya saja. Masih ada gejala yang 141
kedua yaitu memuji, orang yang sudah mampu memuji orang sekitarnya merupakan tanda lainnya bahwa hatinya sudah terbuka. Dalam diklat selalu saya sampaikan bahwa memuji yang sebenarnya bukanlah saat orang lain melakukan kebaikan kemudian kita puji, tetapi justru sebaliknya. Pujian yang sebenarnya adalah saat orang lain melakukan hal yang tidak menyenangkan namun kita tetap memujinya. Pujian itu bermacam-macam karena dalam suasana diklat maka kita samakan persepsi selama diklat bentuk pujian kita adalah mengangkat jempol ke arah peserta yang berpendapat dan teriakkan “BAGUSS….!” Banyak peserta yang tidak langsung menyetujui pendapat saya, bagaimana mungkin orang melakukan kejelekkan tetap harus kita puji. Penjelasannya begini, semua orang punya kebaikan dan ketidakbaikan. Semua orang setuju dengan pernyataan ini. Artinya sebaik-baiknya orang pasti ada jeleknya dan sejelek-jeleknya orang pasti ada baiknya. Jadi pilihannya mau mencari baiknya atau jeleknya. Dalam konteks diklat, semua setuju kita mencari baiknya. Oleh karena itu apa pun pendapat teman pasti ada sisi baiknya, maka harus kita puji dulu, baru dicari apa sisi-sisi baiknya. Sebaliknya pendapat yang baik sekalipun kita bisa menemukan jeleknya jika memang diawali dengan melihat sisi jeleknya. Penjelasan ini biasanya diterima dan menjadi ciri khas kelas saya. Setelah hati terbuka kita juga harus buka pikiran, mengapa? Saya punya jawaban singkat bahwa pikiran ibarat parasut, ia akan menyelamatkan pemiliknya jika terbuka. Pikiran yang tertutup bagaikan terjun payung dengan parasut tidak membuka.
142
Hasil yang dapat saya rasakan luar biasa, kelas bisa hidup dengan diskusi-diskusi terbuka. Semua peserta menjadi berani berpendapat tidak lagi malu atau canggung, karena apapun pendapatnya kita angkat jempol dan teriak “BAGUSSS….!” Ritual ini biasanya akan dilupakan setelah diskusi berlangsung agak panjang dan terjadi perbedaan pendapat. Namun selalu ada saja yang ingat dan angkat jempol sambil teriak “BAGUSS….!” Biasanya kelas kembali cair. Diakhir pertemuan dalam diklat sering saya berpesan kepada peserta jika saling senyum dan memuji itu baik dalam team work bawalah ke kantor masing-masing. Bukankah diklat hanya ajang latihan, pertandingan sebenarnya ada di kantor. Sayang
saya
apakah
ada
tidak
bisa
peserta
memantau diklat
yang
melakukannya di kantor.
. Awal Mei 2015, saya menghadiri reuni teman-teman yang masuk DJP pada tahun 1995 di Yogyakarta. Riuh sekali suasananya, di antara kami sudah beberapa menduduki jabatan eselon dua dan eselon tiga. Masih ada juga yang eselon empat dan pelaksana. Namun suasananya masih segar seperti dua puluh tahun yang lalu, bercanda dan tertawa. Dari kerumunan satu ke kerumunan lain kita berbagi cerita dan foto bersama. Tiba-tiba ada teman saya yang pernah diklat di kelas saya mengacungkan jempol sambil bilang “BAGUSS…..!”
143
27
Assessment Center: Salah Satu Pilar Merit System Kementerian Keuangan Zuraida Retno Pamungkas, dikisahkan oleh Anang Rohmawan Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal
Kisah ini merupakan prequel Episode Reformasi Birokrasi Jilid I, betapa sebuah perubahan membutuhkan kekuatan dua sisi, determinasi anak buah dan komitmen pimpinan. Zuraida
Retno
Pamungkas,
atau
dikenal
akrab
sebagai
Onyin menghela nafas lega, setelah proposal pengajuan kegiatan assessment center
Biro
Kepegawaian
mendapat
‘lampu
hijau’
dari
Pimpinan
Kemenkeu. Telah beberapa tahun proposal ini direncanakan dan diajukan 144
oleh para pendahulunya di Biro Kepegawaian, sampai akhirnya disetujui di tahun 2007. Pandangan profesional psikolog yang pernah bekerja sebagai HRD pada satu grup perusahaan swasta nasional terkemuka, adalah aneh jika Kementerian Keuangan sebagai sebuah institusi besar dan terbaik di lingkungan Pemerintah belum mengadopsi assessment center. Mungkin gagasan untuk menyediakan sistem pengukuran kemampuan pegawai secara fair dan obyektif belum dapat dilihat urgensinya oleh Pimpinan atau ide tersebut dianggap sangat berpotensi mengurangi diskresi Pimpinan terhadap proses Baperjakat, yang berarti juga mengurangi kekuasaan Pimpinan? Atasan Bu Onyin, Ibu Humaniati, sesungguhnya yang awalnya mempunyai mimpi mengenai penilaian objektif bagi pejabat di Kemenkeu, dan untuk mewujudkannya mulai merekrut beberapa psikolog di Biro Kepegawaian di tahun 1998-1999. Gagasan bahwa jika kebijakan promosi dan mutasi di Kemenkeu disepakati dilaksanakan atas dasar kemampuan atau kompetensi seorang pegawai bukannya berdasarkan like or dislike, maka diperlukan suatu sistem didasarkan atas suatu parameter yang dapat diukur secara obyektif melalui sebuah metode yang dikenal sebagai assessment center. Sebagai suatu metode penilaian yang berbasis perilaku dan melibatkan beragam teknik evaluasi, termasuk menggunakan bermacam alat ukur. Assessment center dinilai sebagai suatu sistem yang memiliki akurasi yang cukup tinggi dalam menilai kompetensi pegawai. Ternyata ide perubahan yang merupakan best practice saja tidak mudah untuk diterapkan, satu hal yang masih diperlukan selain ide brilian, yaitu restu Pimpinan. Tanpa komitmen Pimpinan yang buy in atas gagasan tersebut, pasti sulit diwujudkan. Angin perubahan reformasi Indonesia yang diusung pada tahun 1998an akhirnya berhembus juga birokrasi Pemerintahan pada tahun 2007, dengan digulirkannya program Reformasi Birokrasi Kemenkeu yang dipimpin Menteri Keuangan saat itu, Ibu Sri Mulyani Inderawati. Bak gayung bersambut, 145
reformasi birokrasi yang selanjutnya dikenal sebagai RB jilid I tersebut membuka pintu yang lebar atas gagasan assessment center tersebut. Dalam waktu tidak terlalu lama, Pimpinan Kemenkeu mendukung penuh dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.01/2008 tentang Assessment Center
Departemen
Keuangan,
yang
ditindaklanjuti
dengan
diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pelaksanaan Assessment Center Departemen Keuangan. Perubahan
yang
amat
nyata adalah ketika dalam proses promosi
dan
kandidat
mutasi,
di
Keuangan
semua
Kementerian
harus
proses
assessment.
Konsepsi
dasar
assessment
adalah
kompetensi
atau
.
melewati
kemampuan
seorang pegawai dapat diukur secara cukup obyektif apabila menggunakan tepat.
metode
Assessment,
yang sebagai
metode pengukuran kompetensi
.
yang sangat berimbas pada karir seseorang tidak dapat dilakukan hanya dengan satu parameter saja, namun menggunakan beberapa metode untuk mengukur kompetensi seseorang. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan (capability) atau keahlian (expertise) yang lebih dari sekedar keterampilan (skill) belaka, namun merupakan
hasil
dari
pengalaman
yang
melibatkan
pemahaman/
pengetahuan, tindakan nyata, serta proses mental yang terjadi dalam jangka waktu tertentu serta berulang-ulang sehingga menghasilkan kemampuan/ keahlian dalam bidang tertentu. Oleh karena itu dikatakan pula bahwa 146
kompetensi dibentuk oleh interaksi antara faktor pengalaman dan faktor bawaan, hal itulah yang ingin dilihat dalam proses assessment. Proses assesment pada dasarnya terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan menentukan jenis-jenis kompetensi atau lebih dikenal sebagai kamus kompetensi. Secara umum kamus ini dibagi menjadi 3 cluster kompetensi, yaitu kelompok kompetensi yang berhubungan dengan aspek thinking, working, dan relating yang meliputi 36 jenis kompetensi. Proses selanjutnya sebagai kelanjutan tahap persiapan adalah menyusun
Standar
Kompetensi
Jabatan
(SKJ),
SKJ
dapat
diartikan
sebagaiberupa kumpulan/klaster karakteristik yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang relevan dengan tugas pokok, fungsi, dan perilaku kerja serta berkaitan dengan keberhasilan atau kegagalan suatu jabatan. Dalam SKJ, kompetensi dibagi dalam tiga penggolongan, yaitu: 1. Kompetensi Umum, yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap PNS di lingkungan Kementerian Keuangan; 2. Kompetensi Inti, yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh tiap Pejabat sesuai jenjang eseloneringnya; 3. Kompetensi Khusus, yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh masingmasing Pejabat sesuai dengan jabatan yang dipangkunya. Dalam hal ini pengetahuan penyusun SKJ akan suatu pekerjaan/ jabatan menjadi sangat penting, sehingga proses penyusunan SKJ menjadi amat sulit apabila tidak dibekali oleh kemampuan analisa jabatan dan job description yang valid dan standar. Tahap
kedua
adalah
pengukuran
kompetensi
melalui
metode assessment center. Metode assessment center adalah suatu cara yang
dilakukan
untuk
menggali
dan 147
mengukur
kompetensi
dalam
pelaksanaan assessment center dengan menggunakan alat ukur tertentu. Beberapa metode assessment center yang digunakan: 1. Metode inventory, yaitu metode yang digunakan untuk memahami potensi dan kompetensi; 2. Metode Simulasi, yaitu suatu metode assessee (peserta Assessment center) diminta untuk melakukan suatu aktifitas yang berkaitan dengan situasi riil dalam pekerjaan. Perilaku/ tindakan yang muncul dalam proses simulasi ini merupakan bahan yang diobservasi/ dipelajari dan dinilai; 3. Metode Assignment, yaitu metode evaluasi dengan cara memberikan penugasan kepada assessee yang dapat berupa analisa terhadap kasus, evaluasi diri, atau tugas-tugas lain yang dapat menampilkan potensi dan kompetensi perilaku assessee; 4. Metode Wawancara, yaitu metode untuk menggali informasi langsung dari assessee dengan teknik tanya jawab tertentu (Behaviour Event Interview Technique) berdasarkan panduan wawancara yang telah disusun
sebelumnya,
serta
memanfaatkan data dan informasi yang diperoleh dari 3 (tiga) metode lainnya. Tahap
berikutnya
adalah
pelaporan, yaitu penyusunan laporan penilaian
kompetensi
sehingga
.
diperoleh profil kompetensi pejabat/ pegawai. Ketika akan menempati suatu jabatan tertentu, profil kompetensi pegawai/pejabat akan diproyeksikan dengan SKJ pada jabatannya atau 148
jabatan target sehingga akan membentuk Job Person Match(JPM). JPM inilah yang digunakan sebagai salah satu norma didalam proses Baperjakat selain nanti akan dikombinasikan dengan nilai kinerja pegawai berbasis BSC (balanced score cards) untuk membentuk 9 kotak peta pegawai yang dikenal sebagai HAV (human asset value matrix). Kelahiran assessment center Kementerian Keuangan merupakan pionir di lingkungan birokrasi nasional. Selanjutnya secara perlahan assessment center
sudah
diadopsi
di
banyak
Kementerian
seperti
Kementerian
Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agama dan juga BKN. Ke depan metode
dan
proses assessment center serta metode feed back untuk pegawai akan disempurnakan terus. Hal ini penting bahwa selain dipergunakan untuk proses promosi dan mutasi, hasil penilaian kompetensi dengan dikombinasi dengan kinerja
pegawai
akan
sangat
berguna
sebagai
landasan
kebijakan
pengelolaan SDM seperti pendidikan dan pelatihan, manajemen talenta, pemberian reward, penataan pegawai dan bahkan bisa dipergunakan sebagai feedback proses perencanaan SDM dan rekrutmen
149
28
AGREGAT: Pemanfaatan Data Perpajakan Jadi Mudah Khoiril, Tomi Wardana, Susanto, Dhilalurrahman KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu, Kanwil DJP Jakarta Barat Direktortl Jenderal Pajak
Saat itu awal Juli 2011, Saya menempati kantor baru di KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu, sebagai Kasi Pengawasan dan Konsultasi setelah sebelumnya juga sebagai Kasi Pengawasan dan Konsultasi di KPP Pratama Biak (Kanwil Papua Maluku), yang salah satu tugasnya adalah melakukan penggalian potensi pajak. Pepatah mengatakan "lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya", bagi orang pajak pas sekali rasanya kalau ditambah "lain KPP lain WP". Meskipun jenis jabatan sama, ternyata pengalaman kerja ditempat sebelumnya, terutama penggalian potensi pajak ternyata tidak bisa 150
dilakukan dengan cara yang sama, karena jenis dan kondisi wajib pajaknya jauh berbeda. Potensi pajak di daerah lebih banyak tergantung pada pencairan APBN/APBD dan kegiatan rekanan pemerintah, sedangkan di Jakarta jenis usaha Wajib Pajak sangat beragam dan tentunya khusus di kawasan Tamansari potensi dari Wajib Pajak orang pribadi ‘orang kaya lama’, mengingat kawasan Glodok adalah sentra bisnis sejak sungai ciliwung masih bersih dahulu. Pengenalan medan dan penyesuaian diri tetap harus saya lakukan. Cukup banyak kendala
yang
ditemui
ketika
menggali
potensi pajak. Data Wajib Pajak terpisahpisah dibeberapa aplikasi yg tersedia, inilah kesulitannya. Selain itu data tidak bisa tertandai
dengan
aplikasi
yang
ada,
sehingga tidak bisa diketahui mana data yang sudah ditindaklanjuti/diklarifikasi ke wajib Pajak dan mana data yang belum pernah
ditindaklanjuti.
Pernah
terjadi
beberapa kali kami klarifikasi data ke Wajib
.
Pajak, padahal sebelumnya atas data yang sama
telah
diklarifikasi
oleh
Account
Representative (AR) yang lama dan telah direspon oleh Wajib Pajak. Kesulitan lain adalah proses manual yang panjang dari pengumpulan data, penyandingan data sampai dengan pembuatan surat klarifikasi/himbauan. Tingkat kemampuan dan pengalaman masing-masing AR berbeda-beda dalam menganalisa data, selain itu banyaknya tugas-tugas adhoc dan menumpuknya pekerjaan administrasi yang harus diselesaikan membuat tuntutan pembuatan himbauan/tindak lanjut data yg cepat tidak bisa dilakukan. 151
Pada tahun-tahun awal, saya merasa perlu turun langsung mencari data, mengumpulkan, merekapitulasi, analisa data sampai penghitungan potensi. Anggaplah seperti ‘blusukan’. Saya ingin tau permasalah apa yang menyangkut tugas-tugas para AR dan tugas saya sendiri sebagai kepala seksi pengawasan dan konsultasi. Kira-kira satu tahun lamanya saya mempelajari pola penggalian potensi Wajib Pajak terutama dengan pendekatan analisa harta Wajib Pajak dan pemanfaatan data perpajakan. Berdasarkan pengalaman itu, saya sampai pada kesimpulan bahwa secara garis besar tugas penggalian potensi, terutama dengan pemanfaatan data sebenarnya merupakan
pekerjaan
yang
terpola
sehingga
sangat
mungkin
disederhanakan. Manisnya ‘buah sinergi’ Direktorat Jenderal Pajak telah memanjakan Wajib Pajak dengan banyak aplikasi perpajakan yang sangat membantu dari e-FIN, e-Nofa, e-SPT, e-Filing dan terakhir telah ada e-Faktur meskipun pemberlakuannya masih terbatas. Maka kedepannya saya sangat optimis, data perpajakan akan lebih cepat diperoleh dan lebih valid karena meminimalisir proses perekaman data di internal DJP. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana dengan pemanfaatan data tersebut oleh para Account Representative (AR)? Apakah para AR dan Kasi Waskon masih harus dengan cara manual mengumpulkan, mengolah dan menindaklajuti ke Wajib Pajak semua data itu dengan cara manual? Adalah sebuah kepastian bahwa makin lama data internal dari SPT Wajib Pajak dan data dari hasil proses bisnis internal DJP (himbauan, pemeriksaan, penagihan, dll) pasti akan bertambah banyak, apalagi data eksternal dari ILAP (Instansi, Lembaga, Asosiasi dan pihak lain) juga makin banyak dan berkembang, apakah harus ditangani secara manual? Rasanya tidak adil kalau Wajib Pajak sudah serba e-elektronik sementara kita harus mengolahnya secara manual. 152
Disitu kadang saya merasa sedih. Singkatnya kita butuh sebuah aplikasi kertas kerja untuk membantu tugas penggalian potensi dan pengawasan Wajib Pajak bagi para Account Representative. Saat itu akhir tahun 2013, Pak Mutamam yang saat itu sebagai Kabid
Duktekon
di
Kanwil
mempunyai inisiatif untuk membuat suatu aplikasi yang bisa memudahkan pekerjaan AR. Pengalaman beliau sebagai fungsional pemeriksa pajak
dengan
memanfaatkan
software Audit Command Language (ACL) rupanya punya andil besar. Apalagi inisiatif pembuatan aplikasi untuk
membatu
kerja
Account
Representative ini sangat di dukung oleh Bapak Sakli Anggoro selaku
.
Kepala Kanwil Jakarta Barat. Disinilah kami menemukan apa yang kami inginkan; menyederhanakan proses pengawasan dan penggalian potensi dengan sebuah aplikasi. Dengan framework yang dibuat Pak Mutaman, setelah saya buat rancangan dan flow aplikasi sekedarnya, selama kurang lebih 4 bulan, pada April 2014, akhirnya dengan sinergi seluruh anggota tim, termasuk programer yang juga sebagai Account Representative mas Tomi Wardana dan Susanto serta mas Adil OC di Kanwil, jadilah sebuah aplikasi kertas kerja yang kami beri nama ‘AGREGAT’, singkatan dari Aplikasi Gabungan Rekapitulasi dan Penggalian Data. Sebuat aplikasi
e-worksheet
untuk
mempermudah
tugas
pengawasan
dan
penggalian potensi pajak, dari pengumpulan / penggabungan, rekapitulasi, penyandingan dan klarifikasi data kepada Wajib Pajak. Mudah-mudahan bisa 153
mengantisipasi kondisi makin banyaknya data Wajib Pajak yang makin berkembang di masa yang akan datang. Dengan aplikasi ini data sudah terkumpul dalam satu tempat, bahkan untuk semua jenis data menyangkut Wajib Pajak. Penyandingan data dan validasi data dapat dilakukan dengan mudah bahkan sampai dengan surat tindak lanjut data berupa klarifikasi kepada Wajib Pajak. Pengawasan pelaporan dan penyetoran pajak juga lebih mudah dilakukan oleh Account Representative. Inilah manisnya buah dari nilai-nilai kementrian keuangan: SINERGI. Saat ini, Aplikasi Agregat telah terinstall dan dipakai diseluruh Kanwil DJP di seluruh Indonesia, sebagaimana diamanatkan retreat pimpinan DJP Januari 2015. Perenungan nilai kemenkeu ‘kesempurnaan’ Setiap kemajuan yang dicapai tentulah berasal dari ketidaknyamanan, ada AC karena kita tidak tahan ‘gerah’, ada mobil karena kita ‘malas’ jalan kaki, dan lain-lain. Ketidaknyamaan inilah yang mendorong kita untuk melakukan inovasi sehingga semua keadaan kita menjadi lebih nyaman dan lebih baik. Inilah sebenarnya yang dimaksud oleh nilai Kementrian Keuangan ‘kesempurnaan’, kita terus perbaiki semua proses dan hasil secara terus menerus sehingga menjadi lebih baik. Beberapa hal yang menjadi renungan saya disetiap tempat tugas antara lain; 1.
Pada tahun-tahun pertama, kenali tugas dan fungsi kita disetiap tempat tugas kita. Kenali medan, staf / rekan kerja dan para stakeholder kita.
2.
Diagnosa permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Kiranya tidak salah kalau orang bijak mengatakan bahwa ‘diagnosa penyakit adalah separuh dari kesembuhan’. Sebagus apapun obatnya tidak akan menyembuhkan kalau diagnosa penyakitnya salah.
154
3.
Cari solusi-solusi permasalahan, lakukan inovasi-inovasi untuk mendapatkan hasil terbaik terus-menerus. Jangan cepat puas / cepat nyaman dengan kondisi yanga ada. Bekerja bersama sebuah tim dan dapat berbagi kepada orang lain
adalah suatu kebahagiaan. Berguna bagi orang lain adalah sebuah nilai universal, sebagaimana jargon sebuah media di Yogyakarta “Migunani Tumraping Liyan” atau jargon sebuah sekolah di Magelang “Nafi’un Lighoirihi” yang artinya berguna bagi orang lain. Sebuah hadits Nabi sangat relevan : Khairunnaas anfa’uhum linnaas, sebaik-baiknya manusia adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Semoga menjadi renungan untuk kita semua. Selamat bekerja untuk Indonesia.
155
29
Rapat Kecil, Awal Transformasi untuk Indonesia Sarimin Pelaksana pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
“Saya bermimpi bahwa suatu saat nanti kita tidak lagi disibukkan dengan urusan clerical dan berhadapan dengan tumpukan kertas laporan rekening dari KPPN. Namun kita bisa melakukan penatausahaan dan monitoring rekening secara online dan real time. Bahkan saya bermimpi ruangan kita berisi beberapa monitor yang terhubung internet dan dari situ kita 156
bisa memantau ribuan rekening pemerintah serta langsung bisa melakukan konfirmasi sebab sistem kita terhubung dengan sistem perbankan dan KPPN maupun Kanwil DJPBN.” Rudy Widodo - Direktur Pengelolaan Kas Negara, awal 2012. Untaian kalimat harapan itu langsung masuk ke dalam hatiku dan terus terngiang di benakku hingga hampir meneteskan air mataku. Teringat pekerjaan yang aku lakukan saat melakukan rekapitulasi laporan daftar rekening dari seluruh KPPN dari hardcopy, padahal sudah berulang kali ditekankan agar disampaikan dalam bentuk Excel. Laporan daftar rekening itu pun juga sering kali melebihi tenggat waktu yang ditentukan dan sulitnya melakukan konfirmasi. Aku pun menengok raut wajah atasanku Kasi Penatausahaan Rekening Bendahara Instansi (PRBI), Hermawan Sukoasih, dan Kasubdit Rekening Pemerintah Lainnya dan Bendahara Instansi (RPLBI), Yuni Wibawa, yang tampak tertegun dan menahan nafas. Sepertinya, dalam benak mereka juga berkecamuk pikiran yang sama denganku. Kalimat bernada mimpi dari Direktur yang baru beberapa bulan menjabat itu seakan menjadi pelecut semangat kami untuk mencurahkan segala upaya untuk melakukan transformasi menyeluruh dalam penatausahaan rekening pemerintah. Seusai pertemuan dengan Direktur PKN itu, Kasubdit RPLBI langsung mengadakan rapat kecil dengan beberapa kasi terkait dan saya sebagai pelaksana teknis. Dalam rapat itu, dibahas kondisi dan analisis keadaan atas penatausahaan rekening pemerintah saat itu dan kemungkinan langkah yang bisa dilakukan untuk mencapai mimpi Direktur PKN yang rupanya menjadi mimpi yang sama bagi kami semua. Sebagai pelaksana teknis, saya menyampaikan kondisi-kondisi yang ada misal: masih terpisahnya antara penatausahaan Rekening Bendahara dengan RPL. Padahal, keduanya termasuk rekening milik K/L yang dasar 157
pengaturannya sama. Dan keduanya harus disajikan sebagai lampiran dalam LKKL. Selain itu, penatausahaan dan pelaporan rekening masih dilakukan secara manual menggunakan excell dan dilakukan secara berjenjang (KPPN ke Kanwil lalu Kanwil mengkompilasi dulu baru kemudian disampaikan ke Dit. PKN). Hal lainnya adalah perubahan dan
status
rekening
yang
tidak
terupdate secara real time akan memberikan termasuk
informasi
yang
kelengkapan
bias
informasi
setiap rekening (misal: apakah sudah TNP
atau
tidak)
belum
ter-
administrasikan dengan baik. Dan mengingat
jumlah
ditatausahakan
rekening
mencapai
yang ribuan,
tidak jarang lembur harus dilakukan. Terlebih bila tim pemeriksa datang dan
meminta
data
.
rekening
pemerintah hari itu juga. Dalam rapat itu akhirnya diputuskan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mewujudkan pembangunan aplikasi yang terintegrasi antara rekening Bendahara dengan RPL dalam database tunggal yang bisa diakses oleh semua KPPN dan Kanwil sesuai kewenangan masing-masing. Selain itu, wacana revisi peraturan yang ada juga harus mulai diinisiasi. Setelah rapat kecil itu, hari-hariku banyak disibukkan dengan konsep prosedur, komponen data dan laporan yang akan dituangkan dalam aplikasi yang akan dibangun bersama Kasi PRBI. Sedangkan Kasubdit RPLBI lebih fokus pada upaya pembangunan/pengembangan aplikasinya. Disinilah kesabaran kami diuji saat permintaan pembangunan aplikasi itu tidak mendapat respon
158
yang baik dari unit terkait. Saya pun sempat patah arang membayangkan akan berhadapan kembali dengan pekerjaan clerical dan manual. Saat-saat seperti itulah peran Kasubdit RPLBI sangat terasa untuk menyemangatiku bahkan membangkitkan semangatku dengan mengatakan bahwa dia berhasil melobi salah seorang pegawai yang memiliki kemampuan programming untuk membangun aplikasi rekening sesuai permintaan kami. Semangatku pun kembali membuncah dan saya beserta Kasi PRBI akhirnya secara intens berkomunikasi dengan pegawai itu untuk membangun aplikasi yang diharapkan. Tahun
2012
menjadi
masa
pembangunan aplikasi yang diwujudkan berupa Modul Rekening pada aplikasi PBN Open yang secara default bisa diakses setiap pegawai DJPBN. Namun, untuk
keamanan,
hanya
pegawai/
pejabat yang diajukan saja yang bisa mengaksesnya. Selanjutnya, ada tugas besar
untuk
menyampaikan
dan
mensosialisasikan keberadaan modul itu
.
kepada seluruh KPPN dan Kanwil DJPBN. Padahal tidak ada dana sama sekali untuk
melakukannya.
Solusinya,
mau
tidak mau, sosialisasi dilakukan dengan memanfaatkan sarana email, telepon/
.
selular bahkan chatting. Dan sejak itulah,
saya merelakan nomor pribadi tersebar dan menjadi Contact Person untuk operasionalisasi modul rekening tersebut. Pernah suatu kali saya harus menerima telepon selama setengah jam lebih untuk membimbing secara detail bagaimana mengoperasionalkan modul rekening. Namun saya 159
menjalaninya dengan senang hati karena sadar itu adalah bagian dari upaya mewujudkan mimpi transformasi pengelolaan rekening pemerintah milik K/L yang pada akhirnya mampu menghasilkan output inovasi dan terobosan baik berupa perbaikan prosedur kerja/proses bisnis, pengembangan aplikasl sistem informasi maupun perubahan budaya kerja. Yah, dari hasil rapat kecil itulah kini saya bisa langsung mengetahui dan melaporkan data rekening pemerintah secara real time tanpa perlu berhadapan dengan pekerjaan clerical dan manual plus tumpukan kertas laporan sebab tahun 2013 sudah fully implemented. Saya pun bisa langsung mengonfirmasi detail surat izin dari KPPN sebab aplikasi itu juga memfasilitasi upload PDF surat izin. Saya pun juga tak perlu berhadapan dengan waktu yang lama sebab KPPN bisa langsung menginput di aplikasi dan saya langsung bisa mengaksesnya. Terjadi pula penyederhanaan proses bisnis sehingga KPPN bisa langsung menyampaikan laporan ke Dit. PKN tanpa melalui Kanwil dulu namun Kanwil tetap bisa memantau dan melakukan pembinaan karena juga bisa mengakses data laporan KPPN. Upaya transformasi itu juga mendapat apresiasi dari BPK. Temuan BPK pada tahun 2012 dan 2013 menyebut Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum tidak dapat melakukan monitoring dengan baik terhadap rekening pemerintah, sebagai wujud bahwa pengelolaan rekening pemerintah harus dibenahi, namun di tahun 2014 temuan itu sudah down grade karena pemerintah telah berupaya memperbaiki tata kelola dan ketentuan baru melalui penerbitan PMK No. 252/PMK.05/2014 yang menggabungkan dan menyempurnakan beberapa peraturan yaitu PMK No. 57/PMK.05/2007, PMK No. 58/PMK.05/2007, PMK No. 67/PMK.05/2007 dan PMK No. 05/PMK.05/2010 dan aplikasi rekening yang teritegrasi
160
Kini, saat menulis kisah ini, saya tak lagi disibukkan urusan clerical dan hardcopy sebab semua data sudah ada dalam aplikasi web based yang menyajikan data lengkap dan real time. Namun, di saat saya menulis kisah ini, saya tidak lagi bersama Kasi dan Kasubdit yang hadir saat rapat kecil itu dilakukan. Mereka telah mutasi ke tempat baru. Namun, momen itu masih melekat seolah kami masih bersama mendengar kalimat mimpi Direktur PKN saat itu. Sebentar lagi, mimpi itu akan terwujud seutuhnya. InsyaAlloh. Untuk kita, untuk Indonesia. (@rie)
161
30
Meniti Jalan Setapak Menuju Kesempurnaan Eko Purbono Kepala Bagian Manajemen Informasi SDM, Biro SDM Sekretariat Jenderal
Masih teringat dalam ingatan ketika dilantik menjadi pajabat di Biro Sumber Daya Manusia (SDM), perasaan Penulis bercampur aduk. Ada rasa senang, khawatir, sedih karena meninggalkan tempat kerja serta kawan lama dan sebagainya. Ternyata perasaan khawatir yang mendominasi adalah pekerjaan Penulis sehari-hari. Gimana tidak khawatir kalau Penulis diberikan tanggung
jawab
untuk
melakukan 162
Pemutakhiran
(Updating)
Data
Kepegawaian sebanyak kurang lebih 69.000 Pegawai dengan variasi elemen data yang beragam, seperti data pokok, pendidikan & pelatihan, grading, jabatan, jabatan tambahan, karya tulis, data keluarga, keahlian khusus dan sebagainya. Pelan tapi pasti penulis mencoba untuk ‘metani’ (cari kutu dalam bahasa Jawa) permasalahan dalam mengelola Data Kepegawaian tersebut. Penulis menyadari jika masalah data pegawai yang tidak update maka akan banyak proses pengambilan keputusan di bidang kepegawaian yang tidak pas nantinya, belum lagi adanya komplain dari Pegawai jika datanya tidak Update. Untuk itu mari kita simak hasil ‘metani’ plus kiat-kiat dalam permasalahan data kepegawaian tersebut. Pada bulan Maret tahun 2009 terdapat Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang sedang diimplementasikan oleh Biro SDM dengan prakarsa dari Tim Reformasi Birokrasi (TRB) yang diketuai oleh Bapak DR. Marwanto, MA (sekarang Direktur Jenderal Perbendaharaan). SIMPEG yang dibuat saat itu masih terbatas untuk dipakai oleh para pengelola kepegawaian untuk
mengupdate
data
pegawai di masing-masing unit nya,
sedangkan
pegawai
Kemenkeu pada saat itu belum mempunyai
.
media
untuk
berinteraksi
langsung
dengan
Biro
Setelah
SDM.
bulan, media
penulis yang
beberapa
memanfaatkan dinamakan
Website/situs Biro SDM dengan alamat www.sdm.depkeu.go.id dengan memakai satu basis data (database) yaitu basis data SIMPEG. Di dalam Website atau situs tersebut penulis menggagas Modul yang disebut sebagai ‘Modul Update Data’ dimana fungsi 163
dari modul tersebut adalah untuk memberikan kesempatan bagi pegawai melakukan updating data sesuai dengan data riil yang dimiliki oleh pegawai. Update data dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja (mirip seperti tagline merk minuman ringan yang terkenal itu) dan data akan diverifikasi oleh pengelola kepegawaian yang telah ditunjuk oleh Biro SDM guna menjaga integritas dan validitas data.Total elemen data pegawai yang sudah diupdate adalah sebanyak 20.844 di tahun 2013 dan 36.342 elemen data pegawai di tahun 2014 dengan kriteria seorang bisa mengupdate lebih dari satu elemen data. Kalau diasumsikan bahwa satu elemen data membutuhkan 4 lembar copy, maka pada tahun 2013 Kemenkeu bisa menghemat 83.376 lembar kertas dan pada Tahun 2014 bisa menghemat 145.368 lembar kertas, bayangkan berapa jumlah pohon yang bisa diselamatkan. Tetapi dampak yang lebih signifikan adalah pegawai bisa langsung mengupdate data kepegawaiannya sesuai dengan kenyataan serta para pengelola SDM dapat dengan tepat dan cepat memutuskan hal-hal yang berkenaan dengan proses bisnis ke-SDM-an seperti untuk promosi, mutasi, pemberian tunjangan keluarga, dan sebagainya. Masalah lain adalah terkait proses Kenaikan Pangkat (KP). Proses ini adalah satu proses administrasi yang dibutuhkan oleh seluruh PNS Kemenkeu. Masalah muncul ketika proses KP ini harus melalui proses entry melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). SAPK adalah sistem pelayanan kepegawaian yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dimana Badan tersebut adalah Badan yang ditunjuk untuk melakukan proses administrasi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. Sebelum penulis masuk ke biro SDM, seluruh PNS Kemenkeu hanya bisa ‘pasrah’ dengan nasib status kenaikan pangkatnya. Jika mereka beruntung dan punya teman di bagian kepegawaian atau di Biro SDM, barulah mereka dapat mengetahui dengan cepat tentang status serta keberlangsungan proses kenaikan pangkatnya. 164
Penulis mulai memikirkan benefit apa yang bisa diperoleh antara pemakaian SAPK BKN sebagai aplikasi terpusat dalam proses KP dengan kebutuhan
Keterbukaan
Informasi
untuk
pegawai.
Penulis
mulai
memanfaatkan ‘sharing folder’ yang ada di Portal BKN dengan membuat fitur kecil di situs Biro SDM yang dinamakan “Pemantauan Proses Kenaikan Pangkat Pegawai.” Di dalam fitur tersebut setiap proses KP bisa dilihat secara langsung oleh masing-masing pegawai (jika pegawai tersebut naik pangkat) setelah pegawai login
ke situs Biro SDM. Bahkan secara otomatis status KP nya
langsung dikirim ke email Kemenkeu yang memang dimiliki oleh setiap pegawai Kemenkeu. Manfaat adanya fitur pemantauan kenaikan pangkat ini adalah untuk mengurangi ‘ketergantungan’ pegawai dengan unit pengelola kepegawaian untuk menanyakan proses kenaikan pangkatnya serta dalam rangka Keterbukaan Informasi bagi pegawai Kemenkeu. Manfaat lain dari fitur tersebut adalah untuk memantau kurang/tidaknya dokumen yang harus disertakan dalam proses KP. Sampai dengan tulisan ini dibuat (Tanggal 08/05/15 Pukul 17.00), diperoleh data 169 pegawai yang merasa puas (85,35%) 165
dengan fitur Pemantauan KP dan 29 orang yang tidak puas (14,65%). Jumlah pegawai yang berpartisipasi adalah 198 pegawai (Hasil survei bisa dilihat di situs Biro SDM).
Alhamdulillah masih lebih banyak yang puas, begitu pikir
Penulis. Selain bersifat
data-data softcopy,
bertanggung menyimpan
yang Penulis
jawab
untuk
hardcopy
berupa
dokumen-dokumen kepegawaian. Jenis-jenis dokumen yang disimpan pun bermacam-macam, mulai dari Surat
Keputusan
Pegawai dengan yang
Negeri
(SK) Sipil
Calon
dokumen-dokumen lainnya
seiring
.
sampai SK
dengan
perkembangan karir dan perjalanan hidup seorang pegawai. Pada saat Penulis datang pertama kali, proses pemberkasan masih dilakukan secara manual. Ruang penyimpanan dokumen pegawai masih lembab, gelap dan konon ada hantu ’noni Belanda’ di ruangan tersebut karena letaknya di bangunan peninggalan jaman Belanda. Penulis pun melakukan penataan dan hasilnya dapat terlihat perbedaaan sebagai berikut :
166
Sebelum
Sesudah
Selain dari pengerjaan fisik dalam rangka penataan dokumen/dossier kepegawaian tersebut Penulis juga menggagas sistem pencarian dossier pegawai atau disebut dengan SIMPEDOS (Sistem Pencarian Dossier Pegawai). Tujuan dari dibuatnya SIMPEDOS ini adalah untuk memigrasikan dossier secara fisik ke dalam bentuk digital dan dimasukkan ke dalam satu database. Sebagaimana kita ketahui bahwa jika dokumen dalam bentuk kertas rawan akan kerusakan baik secara alami seperti rapuh, dimakan rayap, lembab, dan lain-lain maupun secara kecelakaan/kelalaian seperti hilang, terbakar, banjir, gempa bumi dan sebagainya. Untuk itu maka perlu langkah preventif terhadap hal-hal tersebut di atas dan SIMPEDOS adalah jawabannya. Salah satu tugas dan fungsi yang Penulis miliki adalah proses peminjaman dossier oleh pihak-pihak yang memerlukan dan biasanya dalam pencarian dossier memakan waktu lebih-kurang 1 Hari, namun setelah SIMPEDOS diterapkan, maka peminjaman dossier bisa dilakukan kurang dari 1 Menit. Memang SIMPEDOS masih dipakai secara terbatas oleh Bagian tempat Penulis bekerja, akan tetapi ke depan Penulis akan mengintegrasikannya dengan SIMPEG dan Website Biro SDM guna dossier yang sudah terdigitalisasi dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai Kemenkeu atau stakeholder lainnya jika membutuhkan.
167
Demikian hal-hal yang dapat Penulis sampaikan untuk kiat-kiat meniti jalan setapak ke arah kesempurnaan terutama didalam pekerjaan Penulis sehari-hari. Insya Allah paparan dari Penulis ini dapat menginspirasi dan memotivasi kepada seluruh pegawai Kemenkeu untuk lebih membuat torobosan-terobosan yang lebih baik lagi guna kemajuan Kementerian Keuangan. Yakinlah bahwa kita bisa mewujudkannya. Aaamiin.
168
31
Kisah Sebuah Kantor Kecil di Kota Besar Yetty Yulianty Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Ini adalah kisah saya di sebuah kantor yang sudah saya tinggalkan. Setiap kejadian di sana menyisakan senyum bagi saya. Barangkali sepanjang perjalanan karir saya, di tempat inilah saya benar-benar mendedikasikan seluruh energi yang saya punya untuk membangun kantor ini. Memelihara semangat itulah inti dari semuanya. Jangan dikira hanya pegawai yang ditempatkan di daerah terpencil dan jauh saja yang memiliki 169
semangat dan motivasi yang turun naik, menurut saya tidak demikian. Bahkan mereka yang berkantor di ibukota pun mengalami hal yang sama, jika tidak mendapatkan perhatian dan bimbingan sesuai kebutuhannya. Ketika pada awalnya bulan oktober tahun 2012 saya diberi kesempatan untuk memimpin KPPBC tipe pratama Kantor Pos Pasar Baru, tidak terbayang satu kesulitan pun di benak saya, dengan pengalaman kerja selama kurang lebih 17 tahun bekerja dan saya sudah memiliki pengalaman di berbagai penugasan
(di
perbendaharaan)
bidang
teknis
kepabeanan,
yang
membuat
saya
cukup
audit,
kepegawaian,
percaya
diri
ketika
diperintahkan untuk menjadi Kepala Kantor setingkat eselon IV yang memiliki pegawai tidak lebih dari 20 orang. Ternyata medan yang dihadapi tidak semudah yang saya semula bayangkan, ketika saya datang pertama kali, masuk melewati ruang tunggu yang kumuh ditambah spanduk anti korupsi yang dipasang seadanya dengan huruf-huruf besar berwarna merah. Wow, kesan pertama saya inilah kantor terburuk sepanjang perjalanan mutasi saya di DJBC. “Harap maklum, Bu,” kata Kaur Umum seperti bisa membaca fikiran saya ketika itu. “Bea Cukai disini kan cuma numpang sama kantor pos, jadi mau dibikin bagus juga percuma,” lanjutnya. Di hari-hari berikutnya, sangat terasa bahwa hanya sedikit pegawai yang punya rasa memiliki terhadap kantor, ketika pekerjaan sudah selesai, mereka pergi entah kemana, sibuk dengan urusan di luar tugas, dan kembali sore harinya pada saat absen. Kedisiplinan berpakaian dinas pun luntur karena lokasi kantor yang berada di kantor orang, bayangkan semua orang berseragam oranye, dan hanya kami yang memakai seragam biru seperti satpam kantor pos, mungkin ini juga salah satu alasan mengapa para pegawai saat itu enggan memakai pakaian dinas. Sedikit demi sedikit saya berusaha mengembalikan kami semua pada khitah-nya bahwa semua 170
pegawai DJBC dituntut untuk bersikap profesional dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa, memiliki aturan jam kerja, dan berpakaian dinas yang harus ditaati. Selalu saya tekankan bahwa kantor kita adalah kantor kecil, tapi merupakan satu display pelayanan yang diberikan oleh DJBC kepada masyarakat. Saat itu, jika kita menyempatkan diri mengunjungi ruang pemeriksaan paket, kita akan melihat bahwa ruang pemeriksaan paket berada di ruangan seperti
aula,
proses
pemeriksaan
terhadap paket-paket dari luar negeri yang
masih
terhutang
bea-nya
menyatu dengan paket-paket lain. Hal ini
sangat
berisiko
kemungkinan ada sebelum
karena
besar
paket yang hilang
dilakukan
pemeriksaan,
mengingat terlalu banyak orang yang tidak berkepentingan masuk. Untuk meminimalisir hal tersebut, saya bersama teman-teman melakukan koordinasi intensif dengan pihak PT Pos Indonesia untuk menyediakan ruang pemeriksaan Bea Cukai yang steril, dan dipisahkan dari paket-paket yang merupakan tanggung jawab PT Pos. Alhamdulillah, dengan komunikasi yang baik dan itikad untuk sama-sama memberikan pelayanan baik dan cepat untuk masyarakat, pihak PT. Pos Indonesia merespon dengan membuatkan ruangan pemeriksaan yang steril. Itu adalah salah satu bentuk sinergi kami, DJBC dan PT. Pos Indonesia. Dari segi pengawasan, ketika ditunjuk menjadi Kepala KPPBC Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru bulan Oktober 2012, dan pada raker di bulan Desember 2012 disampaikan oleh Direktorat Pencegahan Penyelundupan (P2) bahwa dalam 2 tahun terakhir, penyelundupan narkotika, yang berhasil 171
.
digagalkan melalui Barang Kiriman lewat Kantor Pos hanya 3 kali, seharusnya bisa lebih banyak lagi. Ketika itu, saya yang awam terhadap pengawasan, mencoba belajar bersama-sama dengan teman-teman di KPPBC Pasar Baru untuk menemukan formula yang mungkin bisa meningkatkan pengawasan penyelundupan narkotika melalui kiriman pos. Formula tersebut dimulai dari meminta penambahan sarana dan prasarana, berkordinasi dengan kantor pusat dan kantor wilayah untuk selalu memperoleh info yang up to date dan modus yang berkembang berkaitan dengan maraknya peredaran narkotika. Dan info tersebut selalu dibagikan kepada
seluruh
pegawai
baik
yang
berinteraksi
langsung
dengan
pemeriksaan maupun yang ada di unit pendukung seperti urusan umum, Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi. Tujuannya adalah apabila ada pergantian pemeriksa karena satu dan lain hal, siapa pun yang menggantikan sudah memiliki informasi yang terbaru. Beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan contoh bagi kantor-kantor kecil lainnya yang memiliki SDM terbatas, yang kami lakukan adalah mensinergikan
semua
unit terutama P2 dan
Pemeriksa Fisik, bahwa tanggungjawab untuk mengawasi paket-paket tersebut ada di 2 lini yaitu P2 dan pemeriksa fisik. Apabila
ada
paket
mencurigakan yang mungkin lolos dari pemeriksaan
P2,
pemeriksa
tidak
hanya melakukan penilaian terhadap jumlah dan jenis barang tetapi juga tetap
waspada
terhadap
kemungkinan ada tempat tersembunyi di paket-paket tersebut. Kami juga
.
mengubah cara pemeriksaan lebih mendalam, yaitu menjadi dua kali pemeriksaan jika paket-paket tersebut 172
berasal dari negara-negara suspect, seperti: India, Iran, Belanda, dan sebagainya.
Seraya
mengucap
syukur
Alhamdulillah,
usaha
kami
membuahkan hasil dengan keberhasilan KPPBC Pasar Baru menegah penyelundupan narkotika melalui barang kiriman pos sebanyak 18 kali dalam periode 2 tahun (2012-2014). Lain pengawasan, lain pula dari segi pelayanan. Untuk kantor kecil dengan anggaran minim seperti KPPBC Pasar Baru biaya untuk membuat website sangatlah mahal, sedangkan kami memerlukan sarana untuk menampung keluhan para pengguna jasa barang kiriman terutama mereka yang berkecimpung di dunia belanja online yang tidak asing dengan media sosial. Jika tidak puas tapi tidak tau cara menyalurkannya mereka bisa curhat
di
mana
saja,
di
surat
pembaca, di media sosial, di blog, dan sebagainya. Untuk mengatasi hal
tersebut,
untuk
saya
membuat
menggagas akun
twitter
@BC_PasarBaru, sehingga apa pun bentuk keluhan dari mereka dapat kita jawab dan kita berikan solusi secara cepat, yang Alhamdulillah
.
sampai hari ini telah memiliki hampir 500 followers.
Untuk mengedukasi masyarakat, terutama para pengguna jasa barang kiriman melalui kantor pos, kami telah melakukan pemetaan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang minim pengetahuan tentang peraturan dan tata cara mengimpor barang melalui barang kiriman kantor pos. Mereka jarang mencari tahu bagaimanakah aturan
dan tata caranya, langsung
memesan barang via online, dan ketika barang kiriman sampai di Indonesia 173
mereka diminta membayar bea masuk dan pungutan pajaknya mereka baru complain. Sehingga cara efektif yang kami pilih salah satunya adalah dengan menyelipkan leaflet tentang barang kiriman pada paket-paket pos secara random. Dengan harapan masyarakat yang menerima dapat membaca dan akhirnya mengerti prosedur pengiriman barang impor melalui pos dan bisa berbagi ilmu dengan komunitasnya Satu pengalaman besar yang saya peroleh dari sebuah kantor kecil yang bernama KPPBC tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru itu adalah bahwa semangat kerja, jika tidak dipupuk akan hilang, tiap atasan harus menchallenge agar pegawai senantiasa bekerja dengan penuh semangat, prestasi sekecil apapun harus dihargai. Ketika sebagian orang mencibir bahwa prestasi yang diperoleh kantor kami bukanlah hal yang luar biasa, selalu saya tanamkan, bahawa ini mungkin prestasi kecil untuk kantor besar seperti KPU Tanjung Priok atau KPPBC Soetta, tapi untuk kantor kecil seperti KPPBC Pasar Baru, ini adalah prestasi yang sungguh-sungguh luar biasa, dan kita semua sebagai bagian dari kantor ini patut bangga.
174
32
Inovasi Proses Bisnis Melalui Desain Flowchart dan Infografis dalam Rangka Transformasi Kementerian Keuangan Syena Idfilandu Pelaksana pada Biro Umum Sekretariat Jenderal
Transformasi tidak hanya berupa gagasan dari pimpinan. Transformasi tidak dapat terwujud hanya dari pembahasan rapat oleh para pejabat eselon. Transformasi bukan sekedar kajian dari staf ahli maupun konsultan. Transformasi tidak hanya dituangkan dalam lembaran peraturan yang ditulis dengan bahasa hukum. Transformasi juga dapat dituangkan dalam sebuah karya desain, karena sejatinya perubahan dimulai dari hal-hal yang kecil. 175
Itulah semangat yang saya bawa untuk mengubah proses bisnis yang sebelumnya dipandang terlalu rumit, bertele-tele, dan membosankan, menjadi lebih ringkas, mudah dimengerti, dan lebih menarik dipandang. Menurut saya, alangkah baiknya jika proses bisnis yang ada dikemas dalam bentuk dan desain yang menarik. Dengan pengalaman bekerja di instansi pemerintahan yang relatif masih baru dan awam, saya tetap memberanikan diri untuk membawa perubahan di Bagian Rumah Tangga, Biro Umum, Sekretariat Jenderal. Meski baru menjalani On The Job Training (OJT) CPNS selama kurang lebih 5 bulan, saya tidak mau diam saja. Di usia produktif ini, saya ingin berbuat sesuatu demi perubahan, walaupun dari hal terkecil sekalipun. Saya memiliki passion dalam bidang desain grafis, terutama desain berbasis vektor. Itulah yang saya manfaatkan untuk membuat perubahan. Dengan berbekal imajinasi dan aplikasi desain berbasis vektor (Corel Draw X7), saya membuat Flowchart berbagai macam Proses Bisnis yang ada di Bagian
Rumah
beberapa Inovasi
Tangga.
bulan
Proses
saya
Bisnis
Selama
melakukan
yang
dimulai
dengan mengumpulkan Analisis Beban Kerja Bagian Rumah Tangga, Biro Umum (data diambil dari berbagai sumber,
.
yaitu
dari
website
http://bebankerja.depkeu.go.id/, softcopy, maupun langsung bertanya
ke Pegawai yang bersangkutan menangani layanan/PIC). Selanjutnya, dari data ABK yang masih mentah masih perlu diringkas tanpa mengubah esensi dari proses bisnis itu sendiri, sehingga menjadi lebih ramping dan mudah divisualisasikan dalam desain gambar. Setelah data dianggap sudah cukup 176
memadai, tahap selanjutnya adalah membuat desain melalui Corel Draw X7. Tahap ini merupakan tahap yang paling lama dan sulit, semakin detail desain maka semakin lama pula waktu pembuatannya. Tahap selanjutnya adalah verifikasi keabsahan desain, yang melibatkan Pegawai bersangkutan / PIC. Setelah proses bisnis terkonfirmasi, tahap selanjutnya adalah mengedarkan desain tersebut ke berbagai sudut ruangan kantor yang strategis, sehingga dapat dibaca oleh para stakeholder. Dengan demikian, keberadaan Flowchart tersebut dapat memudahkan stakeholder dalam mendapatkan informasi yang diinginkan. Dampaknya, para stakeholder lebih mudah memahami tata cara untuk mendapatkan pelayanan di Bagian Rumah Tangga, Biro Umum. Saat ini, sudah ada total 7 Proses Bisnis yang dikemas dalam bentuk Flowchart. Salah satunya adalah Flowchart Proses Perbaikan Alat Pengolah Data, yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
177
178
Selain Flowchart, beberapa waktu yang lalu saya juga sempat membuat Infografis yang outputnya tidak hanya digunakan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, tetapi juga digunakan oleh Eselon I lainnya, contohnya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan sesuai gambar di bawah ini:
Perubahan yang saya buat berupa Flowchart Proses Bisnis dan Inofografis memang masih sangat kecil pengaruhnya bagi Transformasi Kementerian Keuangan. Tetapi saya yakin, dengan semangat perubahan tinggi menuju Kementerian Keuangan yang lebih baik, tidak ada kata tidak mungkin bagi saya untuk terus berkembang dan berinovasi sehingga cepat atau lambat, inovasi tersebut berdampak pada kemajuan Kementerian Keuangan pada umumnya, dan Sekretariat Jenderal pada khususnya.
179
33
Inspirasi Transformasi melalui e-Auction DJKN Kementerian Keuangan Tim e-Auction Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Lelang sebagai penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun
untuk
mencapai
harga
tertinggi,
yang
didahului
dengan
Pengumuman Lelang. Lelang memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi publik, fungsi privat, dan fungsi budgeter. Fungsi publik, lelang dilaksanakan untuk 180
menjalankan hak-hak publik dan penegakan hukum (law enforcement), diantaranya pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan dan amar putusan lembaga peradilan. Fungsi privat, lelang sebagai sarana jual beli. Fungsi budgeter, adanya pungutan negara dalam pelaksanaan lelang, berupa bea lelang dan pajak-pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Pasal 54 Peraturan Menteri Keuangan
(PMK)
Nomor
106/PMK.06/2013 Perubahan
tentang
Atas
93/PMK.06/2010 Pelaksanaan
PMK
Nomor
tentang
Petunjuk
Lelang,
penawaran
lelang
dapat
dilakukan
secara
tertulis
tanpa
kehadiran
peserta
lelang melalui email dan internet, keduanya dikenal dengan istilah eauction.
.
Sebelum diimplementasikannya e-
auction, fungsi publik lelang sebagai bagian penegakan hukum dan pemenuhan hak-hak publik terlihat lebih kuat dan menonjol, sedangkan fungsi privat dan fungsi budgeter belum sepenuhnya terlaksana. Harga jual yang terbentuk dari lelang dengan kehadiran (konvensional) belum optimal, karena berkumpulnya
para
peserta
lelang justru
dimanfaatkan
untuk
saling
berkooperasi atau bahkan saling intimidasi. Pengembangan Aplikasi e-auction Aplikasi e-auction terdiri dari Aplikasi Lelang Email (ALE) dan Aplikasi Lelang Internet (ALI). Dalam rangka pengembangan e-auction, melalui Kepdirjen Nomor Kep-76/KN/2014 dibentuk Tim. ALE dibangun oleh Tim e181
Auction DJKN Evaluasi pada tahun 2013, sudah diimplementasikan secara nasional sejak Januari 2014. Dalam mengembangkan aplikasi e-auction, Tim telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Penyesuaian bisnis proses Langkah pertama pengembangan e-auction melakukan penyesuaian bisnis proses lelang. Pertama, dari lelang dengan kehadiran peserta lelang menjadi peserta lelang tidak hadir. Kedua, bisnis proses manajemen uang jaminan lelang, khususnya penyetoran Uang Jaminan melalui virtual account, yang sebelumnya pengembalian Uang Jaminan melalui media cek, menjadi pengembalian melalui mekanisme pemindahbukuan antar rekening bank dengan menggunakan aplikasi cash management perbankan. Bagi petugas pada KPKNL, penyetoran uang jaminan melalui virtual account selain memudahkan pemeriksaan dan validasi, juga dalam pengawasan.
2.
Pembangunan e-auction Pembangunan e-auction dikerjakan secara mandiri oleh para pegawai
DJKN, dengan basis utama penyesuaian bisnis proses lelang yang mendukung 182
terciptanya optimalisasi harga jual barang dari proses lelang. e-auction dibangun berbasis internet dan terdiri dari dua sub sistem, yaitu aplikasi untuk peserta lelang (front end) dan aplikasi untuk petugas KPKNL (back-end). Pemisahan ini ditujukan untuk meningkatkan keamanan sistem. Untuk memenuhi standar layanan publik berbasis internet, e-auction telah memperoleh sertifikat kelayakan uji Quality Assurance oleh Pusintek Kementerian Keuangan dan dilakukan pendaftaran (hosting) alamat domain e-auction berbasis secure (“https”) serta sertifikasi keamanan oleh lembaga “Comodo CA”. 3.
Kemitraan strategis dengan perbankan dan keterlibatan pihak lain Pelaksanaan e-auction pada KPKNL membutuhkan Kemitraan strategis
dengan perbankan melalui layanan internet banking dan nomor virtual account tanpa biaya, yang dilakukan dengan PT Bank BNI (Pesero), PT Bank Mandiri (Persero) dan PT Bank BRI (Persero). Kedua fitur layanan perbankan, internet banking dan virtual account memudahkan Bendahara Penerimaan KPKNL dalam melakukan pengecekan setoran uang jaminan lelang secara real time dan pengembalian uang jaminan lelang gratis. Nomor virtual account bermanfaat untuk menertibkan dan memudahkan penyetoran uang jaminan lelang, karena nomor virtual account mencerminkan identitas peserta lelang. 4. Berbagai pihak yang terlibat dalam e-auction Berbagai pihak yang terlibat dalam e-auction (KPKNL, Pemohon Lelang, Peserta Lelang/masyarakat). Pemohon lelang dalam lelang eksekusi, sebagai pengguna jasa lelang terdiri dari lembaga peradilan, kreditor pemegang hak tanggungan, kreditor pemegang hak jaminan fidusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Balai Harta Peninggalan, Panitia Urusan Piutang Negara, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kurator, dan lainlain.
Lelang
non
eksekusi
wajib, 183
pemohon/penjual
adalah
seluruh
kementerian/lembaga, Bank Indonesia, dan BUMN/BUMD yang berbentuk selain Persero. BUMN/BUMD yang berbentuk persero, badan hukum, badan usaha, dan perorangan, dapat bertindak selaku pemohon/penjual dalam lelang non eksekusi sukarela. KPKNL sebagai unit terdepan dalam pelayanan lelang e-auction, utamanya Kepala Seksi Lelang , Pejabat Lelang dan Bendahara Penerimaan menjadi salah satu kunci utama penerapan e-auction. Demikian juga masyarakat umum sebagai peserta lelang juga menjadi pihak yang mengajukan penawaran melalui e-auction. Dengan demikian banyak pihak harus mengikuti perubahan sebagai akibat dari inovasi pelayanan e-auction.
Output Tujuan utama pelaksanaan e-auction adalah peningkatan kualitas pelayanan lelang melalui terwujudnya lelang yang mudah, cepat, efisien, optimal sekaligus adil. Tujuan ini sekaligus menjadi manfaat dari e-auction. E-auction terbukti mudah dan efisien, karena peserta dapat mengikuti e-auction darimana saja dan kapan saja (sepanjang masih masa penawaran), tanpa hadir diruang lelang. Efisien, karena dengan e-auction peserta lelang dapat mengikuti lelang di seluruh KPKNL pada saat yang bersamaan tanpa harus hadir di lokasi lelang. Waktu, biaya transportasi dan akomodasi dapat dihemat dari penyelenggaraan e-auction ini, Peserta dalam lelang e-auction dapat menggunakan mobile gadget seperti laptop dan smartphone. Data
184
tahun 2015 sudah diikuti sebanyak 1.489 peserta lelang dengan 2.539 penawaran. Cepat, karena penawaran lelang dengan cepat dalam hitungan detik diterima oleh petugas KPKNL penyelenggara e-auction dan uang jaminan secara cepat segera dikembalikan kepada peserta yang kalah lelang melalui pemindahbukuan. E-auction membuat harga optimal, didukung oleh fakta tahun 2014, pelaksanaan e-auction atas aset kelolaan eks PT PPA pada KPKNL Sidoarjo (29/09/2014) dibuka pada harga limit Rp24 miliar, terjual Rp35 miliar, bongkaran gedung rektorat Universitas Indonesia dari
.
limit Rp365 juta terjual menjadi
Rp1,266 miliar, sebidang tanah di Karawang dari limit Rp37,5 miliar terjual Rp45 miliar. KPKNL Bontang satu paket alat berat dengan dari limit Rp 573 juta terjual Rp1,17 miliar. Pada tahun 2015, e-auction telah dilaksanakan oleh 69 KPKNL di seluruh Indonesia. Dari total 1.852 lot barang yang dilelang, 638 lot laku (34%) E-auction adil, karena setiap orang mempunyai
kesempatan yang
sama untuk menawar dan membeli barang yang dijual lelang. Para peserta lelang bebas menawar dan terhindar dari pengaruh/intimidasi atau tekanan dari peserta lelang lainya. Adil juga bagi penjual/pemohon lelang, karena memperoleh harga barangnya yang optimal.
185
Pengakuan dan Penghargaan Atas inovasi layanan publik ini sebagai bagian dari program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, telah masuk sebagai kelompok 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015 oleh Kementerian PAN dan RB. Kiat-kiat dalam melakukan perubahan E-auction merupakan inovasi layanan publik ini bagian dari trasnformasi Kementerian Keuangan, yang esensinya suatu perubahan. Keberhasilan dari suatu perubahan, diperlukan peran internal dan eksternal. Terkait eksternal diperlukan sosialisasi kepada para pengguna jasa yaitu para pemohon lelang/penjual maupun sosialisasi kepada para masyarakat peserta lelang. Untuk itu telah dan akan dilakukan terus menerus sosialisasi kepada masyarakat untuk memahami dan menerima
perubahan dari lelang
konvensional (dengan kehadiran peserta lelang) menjadi e-auction (tanpa kehadiran peserta lelang). Terkait internal, diperlukan peran aktif dari pemimpin (Direktur Jenderal), middle manager (para Kepala Kantor pelayanan/KPKNL), serta front liner yaitu para Pejabat Lelang dan Bendaharawan Penerima diseluruh kantor pelayanan. Peran pimpinan terlihat dengan adanya penetapan IKU 20% frekuensi lelang harus melalui e-auction. Peran middle manager terlihat sebagai pimpinan kantor di dalam melakukan e-auction, terhadapnya juga dilakukan dengan adanya upaya-upaya pemahaman mengenai e-auction sekaligus sebagai ujung tombak DJKN didalam melakukan sosialisasi e-auction kepada para pengguna jasa. Terhadap para Pejabat Lelang dan Bendaharawan Penerima dilakukan melalui pendidikan dan latihan yang terus menerus serta pendampingan kepada para Pejabat Lelang dan Bendaharawan Penerima untuk familier menggunakan e-auction, sekaligus sebagi ujung tombak pelaksana e-auction.
186
34
Satgas Penanganan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya Nur Fathoni Direktorat Intelijen dan Penyidikan, Direktorat Jenderal Pajak
Jika Anda pergi ke Glodok, Mangga Dua, Pasar Kenari atau beberapa tempat lain di Jakarta dan Anda menginginkan untuk mencari atau membeli faktur pajak bukanlah hal yang sulit. Faktur pajak ibarat komoditas yang bisa diperjualbelikan sesuka hati tanpa mengharuskan adanya transaksi yang mendasari atau underlying transaction. Para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli faktur pajak
secara terbuka seolah-olah hal tersebut
merupakan hal yang legal, padahal tindakan penerbitan dan/atau 187
penggunaan faktur fiktif merupakan tindak pidana di bidang perpajakan dalam Undang-Undang KUP. Begitulah salah satu potret penyalahgunaan faktur pajak yang terjadi di Jakarta. Berawal dari keprihatinan atas masih maraknya kasus penerbitan dan penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau lebih dikenal dengan sebutan “faktur fiktif” yang dalam banyak kasus telah di perjualbelikan oleh pihak-pihak yang ingin menghindari pembayaran pajak, Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan, Abdul Azis, menggagas pembentukan Satgas Penanganan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (selanjutnya disebut Satgas) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak pada akhir 2013. Pembentukan Satgas ini diharapkan menjadi terobosan baru yang efektif untuk memberantas peredaran faktur fiktif. Beberapa fakta terkait faktur fiktif dan penanganannya di Direktorat Jenderal Pajak. Pertama, selama ini penegakan hukum berupa pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan lebih banyak dilakukan terhadap penerbit faktur fiktif. Sementara penerbit faktur fiktif biasanya berupa jaringan dan mensetting usia perusahaan antara 2-3 tahun sehingga ketika dilakukan pemeriksaan bukti permulaan Wajib Pajak penerbit sudah tidak aktif lapor SPT dan keberadaannya tidak diketahui. Kedua, kasus-kasus penerbitan faktur fiktif yang berhasil diungkap melalui kegiatan penyidikan dan masuk pengadilan banyak yang divonis percobaan atau hukuman beberapa bulan saja, dan kerugian negara pun masih bisa diganti dengan kurungan. Ketiga, jaringan penerbit faktur fiktif banyak menggunakan alamat dan identitas palsu atau menggunakan “boneka-boneka” yang tidak tahu menahu terkait penerbitan faktur fiktif. Keempat, terhadap para pengguna faktur fiktif hanya dilakukan himbauan untuk pembetulan SPT. Kelima, hasil kegiatan himbauan terkait penggunaan faktur fiktif berdasarkan laporan bulanan Kanwil DJP seluruh
188
Indonesia per akhir 2013 menunjukkan, recovery rate kerugian negara hanya sekitar 21%. Belum tegasnya penindakan terhadap para pengguna faktur fiktif bisa jadi menjadi salah satu penyebab masih suburnya penerbitan dan penggunaan faktur fiktif sehingga diperlukan tindakan yang lebih keras terhadap mereka. Di sisi lain, tenaga PPNS yang ada di Direktorat Jenderal Pajak masih terbatas. Berdasarkan hal-hal tersebut Satgas menawarkan konsep pananganan faktur fiktif secara efektif, yaitu terhadap jaringan penerbit faktur fiktif dilakukan kegiatan penanganan tindak pidana yang diketahui seketika (lebih dikenal dengan istilah operasi tangkap tangan). Sedangkan terhadap Wajib Pajak pengguna faktur fiktif dilakukan klarifikasi oleh
Account Representative
dan
Kepala Seksi
Waskonnya dengan
didampingi oleh Penyidik PNS Kanwil DJP atau Direktorat Intelijen dan Penyidikan dan dilakukan di Kantor Pusat DJP. Kedua hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk recovery kerugian negara dan menciptakan deterrent effect bagi Wajib Pajak yang lain. Bukanlah perkara mudah untuk melaksanakan
ide
pembentukan
Satgas. Sebelum Satgas dibentuk, dilakukan rapat koordinasi dengan seluruh Kepala KPP se-DKI Jakarta dan selanjutnya dilakukan sosialisasi ke seluruh Kanwil DJP yang ada di DKI Jakarta karena DKI Jakarta akan dijadikan pilot project. Dalam setiap kegiatan sosialisasi selalu berlangsung
.
seru
karena
KPP
penanggulangan
menganggap penerbitan/
penggunaan faktur fiktif adalah tugas 189
Direktorat Intelijen dan Penyidikan dan tidak perlu melibatkan KPP. Belum lagi terkait apakah kegiatan klarifikasi tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan atau tidak karena merupakan hal baru. Dalam diskusi yang cukup hangat dan kadang panas tersebut, tim dari Kantor Pusat DJP selalu menegaskan bahwa urusan faktur fiktif tidak hanya monopoli Direktorat Intelijen dan Penyidikan, perlu peran serta KPP dan Kanwil DJP terutama dalam hal pengawasan Wajib Pajak untuk mencegah menjamurnya peredaran faktur fiktif. Satgas menawarkan data yang cukup valid untuk dilakukan klarifikasi sehingga pilihan bagi Wajib Pajak hanya dua, membayar pajak terutang dan pembetulan SPT Masa PPN atau dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Hasil kegiatan ini tentu sangat membantu penerimaan KPP sebagai extra effort. Selain itu, kegiatan klarifikasi dalam rangka Satgas, meskipun tidak diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan perpajakan, kegiatan ini juga tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada, khususnya Undang-Undang KUP, sehingga boleh dilakukan. Satgas merupakan kegiatan tim yang melibatkan beberapa direktorat di KPDJP, Kanwil DJP, dan KPP dengan Direktorat Inteldik sebagai fasilitatornya. Sejak Keputusan Dirjen Pajak nomor KEP-30/PJ/2014 tentang Pembentukan Satgas Penanganan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya ditandatangani tanggal 27 Februari 2014, Satgas melakukan kegiatan klarifikasi di Lantai 23 Gedung Utama KPDJP mulai tanggal 3 Juni sampai dengan 16 Desember 2014. Selama periode tersebut, Satgas telah berhasil memanggil 653 Wajib Pajak dengan tingkat kehadiran 76,42%, Wajib Pajak yang tidak hadir sebagian besar adalah Wajib Pajak layer dan tidak ditemukan keberadaannya. Dari Wajib Pajak yang hadir, 81% diantaranya mengaku bahwa transaksinya tidak benar dan bersedia melakukan pembayaran PPN terutang dan pembetulan SPT Masa PPN terkait. Sedangkan dari sisi nilai, jumlah PPN yang diklarifikasi adalah Rp 934,2 miliar, jumlah PPN 190
yang disetujui untuk dibayar adalah Rp 715,36 miliar, dan jumlah PPN yang telah disetor adalah Rp 291,86 miliar. Selain itu, selama 2014 telah dilakukan operasi tangkap tangan sebanyak 5 kali dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 274,9 miliar dan melibatkan 16 tersangka. Mengingat hasil kegiatan Satgas pada tahun 2014 cukup baik, Direktur Intelijen dan Penyidikan menyetujui untuk memperpanjang masa tugas Satgas pada tahun 2015 dan memperluas cakupan wilayah kerja menjadi seluruh Kanwil DJP di Pulau Jawa. Sistem pengawasannya pun juga diubah dari manual menjadi melalui suatu aplikasi yang ditambahkan dalam Approweb DJP. Keberadaan Satgas 2014 setidaknya menunjukkan kepada internal DJP dan stakeholder bahwa penyelewengan terkait faktur pajak masih terjadi dan menimbulkan kerugian negara yang tidak kecil. Untuk memberantas praktik penerbitan/penggunaan faktur fiktif memerlukan peran serta dan kerja sama semua pihak terkait di DJP terutama Seksi Pelayanan dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi di KPP, Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan di Kanwil DJP, dan Direktorat TIP, TPB, TTKI, P2Humas, dan Inteldik di KPDJP. Usulan terkait pencegahan dan pemberantasan faktur fiktif dituangkan dalam Laporan Akhir Satgas 2014 dan telah ditindaklanjuti dengan pembahasan dengan subdirektorat dan direktorat terkait.
191
Suksesnya kegiatan Satgas tidak lepas dari satu kata, yaitu SINERGI. Kata ini mudah untuk diucapkan tetapi tidak gampang
.
untuk
diaplikasikan.
Perlu
kesadaran bersama baik di level staf maupun eselon. Ketika semua pihak terkait memandang bahwa Satgas adalah tujuan bersama dan
memerlukan
kontribusi
bersama maka kegiatan Satgas dapat berjalan dengan baik dan
.
lancar. Sebagai penyemangat bagi
kami
para
pelaksana,
Kasubdit saya sering memberikan nasihat “Jika bekerja hanya melaksanakan tugas rutin, itu biasa dan standar saja. Biasakan membuat ide-ide baru dan melakukan tugas atau kegiatan tambahan maka kepuasan yang Anda peroleh akan berbeda dan Anda berada di atas rata-rata”.
192
35
Penerapan Sistem Informasi dalam Program Perencanaan Peraturan Perundangundangan dengan Aplikasi SIMFONI Bakhtiar Amaludin, dikisahkan oleh Yunis Kripsiawan Watuaji Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal
Pada Tahun 2012, terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.01/2012
tentang
Pedoman
Penyusunan
Peraturan
Menteri
Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, Dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam peraturan tersebut mengatur, salah satunya, 193
terkait
program
perencanaan
peraturan.
Program
perencanaan
ini
merupakan suatu upaya dalam rangka meningkatkan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan yang merupakan lingkup tugas Kementerian Keuangan secara terencana, terpadu dan sistematis dalam jangka waktu satu tahun. Pada mulanya, program perencanaan tersebut dilakukan secara manual. Prosesnya dimulai dari inventarisasi rencana, kompilasi, monitoring, hingga pelaporan. Setelah proses tersebut berjalan, ditemukan beberapa hambatan
dalam
pelaksanaannya.
Hambatan
tersebut
antara
lain,
banyaknya jumlah produk hukum, banyaknya stakeholder, serta ragam produk hukum. Terlebih dengan proses manual, hambatan-hambatan tersebut menyebabkan pelaksanaannya kadang menjadi kurang efisien. Selain itu, human
error
juga
beberapa
kali
terjadi,
sehingga
menyebabkan
ketidakakuratan data. Berawal
dari
beberapa
masalah tersebut, Bakhtiar Amaludin, Pelaksana di Biro Hukum, berinisiatif untuk
memanfaatkan
Teknologi
Informasi dan Komunikasi sehingga lahirlah
.
aplikasi
Informasi
Simfoni
Program
(Sistem
Perencanaan
Penyusunan Peraturan PerundangUndangan Kementerian Keuangan
.
RI). Aplikasi
Simfoni
digunakan
sebagai salah satu terobosan dalam mendukung pelaksanaan Program Perencanaan Peraturan PerundangUndangan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Program Perencanaan). Hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip pelaksanaan proses legislasi
194
(legislative process) yang baik yang menekankan pada asas efisiensi dan transparansi. Pada awalnya, yakni pada tahun 2012, aplikasi Simfoni dikembangkan dalam bentuk aplikasi Desktop (Simfoni Versi 1.0). Kemudian, perbaikan dan penyempurnaan dilakukan pada tahun 2013 menjadi Simfoni Versi 2.0. Selanjutnya, pada tahun 2014, Aplikasi sSimfoni dikembangkan berbasis web (Simfoni
Web
Versi
1.0/
www.simfoni.kemenkeu.go.id)
dan
terakhir
disempurnakan lagi menjadi Simfoni Web Versi 2.0. Pengguna Aplikasi Simfoni Secara umum pengguna Aplikasi Simfoni dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: 1.
Unit organisasi pengusul rancangan peraturan (Unit Pengusul). Unit Pengusul merupakan unit organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan yang memprakarsasi penyusunan rancangan peraturan Perundangundangan. Kelompok ini terdiri dari dua level koordinator yakni Koordinator Eselon I dan Koordinator Eselon II.
2.
Biro Hukum. Biro Hukum sebagai pusat koordinasi perencanaan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki tugas melakukan koordinasi dan monitoring rancangan peraturan dari masing-masing unit pengusul terkait yang kemudian hasilnya dikompilasi dan dilaporkan kepada pimpinan secara periodik.
Manfaat dan Kemudahan Beberapa manfaat dan kemudahan dalam aplikasi Simfoni adalah sebagai berikut: 1.
Mempercepat dan menyeragamkan data inventarisasi rancangan peraturan.
2.
Mempermudah
proses
monitoring
status
penyelesaian
rancangan
peraturan secara kronologis dalam satu sistem yang terintegrasi.
195
3.
Penyusunan laporan program perencanaan penyusunan peraturan yang lebih variatif karena dapat diseleksi sesuai dengan beberapa parameter yang diinginkan.
4.
Menyediakan Early Warning System terkait kontrol waktu penyelesaian proses penyusunan rancangan peraturan.
5.
Sarana pertukaran dan manajemen file terkait penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
Implementasi Program Perencanaan menggunakan Aplikasi Simfoni meliputi empat tahap, yakni: 1. Inventarisasi. Pada akhir tahun guna mempersiapkan Program Perencanaan tahun berikutnya, Biro Hukum melalui Surat Sekretaris Jenderal meminta kepada unit organisasi Eselon I pengusul untuk mengirimkan usulan rancangan peraturan kepada Sekretariat Jenderal. 2. Mapping dan Cleansing. Hingga tahap ini, aplikasi Simfoni memasukkan semua item peraturan ke dalam kelompok Daftar Tunggu (Pending List). Selanjutnya Biro Hukum melakukan penelaahan terhadap tiap usulan rancangan peraturan untuk kemudian menyetujui atau menolak usulan dari Unit Pengusul. Usulan yang disetujui diklasifikasikan ke dalam kelompok Daftar Prioritas sebagai kelompok peraturan yang diprioritaskan untuk diselesaikan dalam tahun berjalan. Sistem secara otomatis memberikan kode perencanaan berupa ID unik atas usulan yang disetujui. Usulan peraturan yang ditolak akan tetap berada di Pending List. Selain masuk ke dalam Daftar Prioritas, suatu usulan peraturan dapat pula masuk ke dalam kelompok Kumulatif Terbuka ataupun Diluar Perencanaan. 3.
Monitoring. Masing-masing PIC, baik Unit Pengusul maupun Biro Hukum, dituntut untuk secara konsisten, tertib, dan tepat waktu melakukan input data dan update status selama tahapan proses penyusunan peraturan.
196
4.
Pelaporan. Setiap akhir tahun atau ketika dibutuhkan sewaktu-waktu, Kepala Biro Hukum menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal dan Menteri Keuangan tentang perkembangan program perencanaan penyusunan
peraturan
perundangan
di
lingkungan
Kementerian
Keuangan. Melalui aplikasi Simfoni, masing-masing unit Eselon I/II pengusul dapat mencetak daftar ataupun rekap rencana penyusunan peraturan yang diusulkannya.
Harapan Pengembang Aplikasi Simfoni telah berjalan selama dua tahun, namun, bakhtiar sebagai pengembang berharap agar aplikasi Simfoni tidak hanya sekedar untuk inventarisasi dan monitoring, tapi juga dapat dilengkapi dengan beberapa hal seperti: 1.
Media Komunikasi antara perancang peraturan perundang-undangan dan stakeholder.
197
2.
Knowledge Center/Pusat referensi ilmu hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan bagi para perancang peraturan perundangundangan.
3.
Integrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Keuangan.
4.
Integrasi dengan Sistem Perencanaan dan Penganggaran (Implementasi atas konsep integrasi kerangka regulasi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional)
198
RALAT BUKU CITRA CATATAN INSPIRASI TRANSFORMASI Inovasi dan Terobosan untuk Inspirasi Perubahan halaman 58 kalimat "Awalnya Bakhtiar, sebagai pegawai Subbagian Jasa Keuangan III diminta oleh atasannya, Ambarwati Retno Dewi, Kasubbag Jasa Keuangan III, untuk mengadakan sistem informasi guna memonitor daftar pekerjaan apa saja yang harus diselesaikan dalam unit kerjanya." seharusnya: "Awalnya Bakhtiar, sebagai pegawai Subbagian Hukum Jasa Keuangan III diminta oleh atasannya, Eva Theresia Bangun, Kepala Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian, untuk mengadakan sistem informasi guna memonitor daftar pekerjaan apa saja yang harus diselesaikan dalam unit kerjanya."
