Cipta Karya? Quo Vadis. Mengedepankan Sanitasi di Hari Air Dunia 12. Kunker Komisi V DPR : Hutang Lima PDAM Akan Dihapus 18

Mengedepankan Sanitasi di Hari Air Dunia

12

Kunker Komisi V DPR : Hutang Lima PDAM Akan Dihapus

18

Saatnya Memberikan Reward and Punishment

28

Edisi 02/Tahun XI/Februari 2013

kementerian pekerjaan umum

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Quo Vadis

Cipta Karya?

RESENSI • Kota Berkelanjutan (Sustainable City) lensa ck • Suksesi Dharma Wanita Persatuan (DWP)

daftar isi

Edisi 024Tahun XI4Februari 2013

Berita Utama

10

Vadis 4 Quo Cipta Karya?

liputan khusus Perda 8 Mendorong Air Minum Sesuai NSPK

info baru

4

4 15

Sanitasi 12 Mengedepankan di Hari Air Dunia Otonomi Daerah 15 13danTahun Paradigma Pembangunan Cipta Karya

Komisi V DPR : 18 Kunker Hutang Lima PDAM Akan Dihapus

Cost 20 Sunk SPAM Umbulan

12 18

inovasi SIKIPAS 21 Modul Inovasi Baru dalam Teknologi Pengolahan Sampah

Sampah 25 Pahlawan dari Wiyung Memberikan 28 Saatnya Reward and Punishment

21

PLUS! Galeri • Kota Berkelanjutan (Sustainable City) lensa ck • Suksesi Dharma Wanita Persatuan (DWP)

2

25

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Imam S. Ernawi Penanggung Jawab Penanggung Jawab Antonius Budiono Antonius Budiono Dewan Redaksi Dewan Redaksi Susmono, Danny Sutjiono, Dadan Krisnandar, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, Djoko Mursito, Amwazi Idrus, Guratno Hartono Guratno Hartono, Tamin MZ. Tamin MZ. Amin, Nugroho TriAmin, Utomo Nugroho Tri Utomo Pemimpin Redaksi Pemimpin Redaksi Sri Murni Edi K, Sudarwanto Dian Irawati, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan, Bukhori T.M. Hasan, Bukhori Bagian Produksi BagianA.Produksi Erwin Setyadhi, Yuke Ratnawulan, Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Bernardi Heryawan, Prasetyo, Diana Kusumastuti, Bernardi Chandra RP Situmorang, FajarHeryawan, Santoso H M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, Desrah, Wardhiana Suryaningrum Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Bhima Dhanajaya, Djati Waluyo Widodo Indah Raftiarty, Danang Pidekso Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bagian Administrasi & Distribusi Bhima Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo, Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah Indah Raftiarty, Danang Pidekso Kontributor Bagian Administrasi & Distribusi Dwityo A. Soeranto, M. Sundoro, Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah Hadi Sucahyono, R. Mulana MP. Sibuea, Adjar Prajudi, Dian Irawati, Didiet A. Akhdiat, Kontributor Wahyu DwityoK. A.Susanto, Soeranto,Dedy HadiPermadi, Sucahyono, Nieke Nindyaputri, R. Joerni Makmoerniati, Nieke Nindyaputri, Mulana MP. Sibuea, Hendarko Rudi S, Chris Robert Adjar Prajudi, Rina Farida, DidietMarbun, A. Akhdiat, Rina Farida, Rina Agustin I, Handy B. Legowo, RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Dodi Krispatmadi, Rudi A. Arifin, Respati, Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi, Emah Sudjimah, Oloan M.Simatupang, Hendarko Rudi S, IwanM, Dharma Rina Agustin, Mieke Kencanawulan SombaS,Tambing, HandyAchyar, B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Agus Hilwan, Dwi Hidayat Jati, Rudi A. Sumantri, Arifin, Endang Setyaningrum, Deddy Retno T. Handayani, Alex A.Kusumastuti, Chalik, DjokoM. Mursito, Sardjiono, Diana AulawiN. Dzin Nun, Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, DeddyAnggraini Sumantri,S,Halasan Sitompul, Ratria Dian Suci Hastuti, Sitti Bellafolijani, M. Aulawi Dzin Nun,Fuadi, Susi MDS Simanjuntak, Didik Saukat Kusumawardhani, Airyn Saputri, Sihombing, Budi Prastowo, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Aswin G. Sukahar, Intan Suri, Agus Achyar, RatriaPutri Anggraini, Dian Suci Hastuti, Siti Aliyah Junaedi Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Alamat Redaksi Budi Prastowo, G. Sukahar, Jl. Patimura No.Aswin 20, Kebayoran Baru 12110 Wahyu K.021-72796578 Susanto, Putri Intan Suri, Telp/Fax. Siti Aliyah Junaedi Email [email protected] Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 website Telp/Fax. 021-72796578 http://ciptakarya.pu.go.id Email [email protected] twitter @ditjenck

Saatnya RTRW Menjadi Panglima Pembangunan Baru-baru ini kota-kota besar di Indonesia, dipicu oleh Jakarta, menuai tuntutan dari masyarakatnya sendiri untuk menjadi kota yang pro kesehatan jiwa. Penyebabnya tidak lain oleh maraknya aksi-aksi tidak manusiawi dan tidak beradab oleh individu-individu yang “sakit” melalui aksi mutilasi, tawuran, dan seterusnya. Berangkat dari itu, Gubernur Jokowi menggenjot pembangunan Ruang Terbuka Hijau sebanyak-banyaknya untuk menyehatkan jiwa masyarakat dengan cara interaksi sosial yang positif. Pembangunan RTH bisa saja menjadi irisan dari dilema pembangunan infrastruktur yang lupa mengindahkan kesehatan jiwa masyarakatnya. Tapi pilihan Jokowi mungkin saja berbeda dengan prioritas kepala daerah lain. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Jika meniliki definisi tersebut, semestinya ruang sosial dan ruang fisik pembangunan berjalan beriringan di tengah permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Dalam pola ruang nasional Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, disebutkan salah satunya adalah Kawasan Strategis Nasional (KSN). KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Jika dianalogikan sebuah rumah besar bernama Indonesia, atau rumah bernama Jakarta, Surabaya, Sibolga, dan seterusnya, maka tidak tepat jika menginstall air, listrik, telekomunikasi, dan lainnya tanpa tahu bentuk bangunannya seperti apa, di mana letak rumah tersebut. Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum termasuk di dalamnya permukiman, harus mengacu pada struktur dan pola ruang yang ditentukan. Sudah saatnya Rencana Tata Ruang Wilayah masing-masing menjadi panglima bagi pemerintah di semua level untuk membangun infrastruktur di tingkat apapun, baik nasional, regional, kabupaten/kota, kawasan, hingga yang paling kecil, lingkungan. Sudah saatnya pembangunan infrastruktur permukiman kembali menengok pendekatan berbasis kawasan dan entitas. (Teks : Buchori) Selamat membaca dan berkarya!

Cover : Dirjen Cipta Karya, Imam Santoso Ernawi (Foto : Buchori)

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

Edisi 02 4Tahun XI4Februari 2013

3

berita utama

Foto : Buchori

Quo Vadis Cipta Karya?

Ruang Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (4/2), penuh sesak dengan para pejabat Direktortat Jenderal Cipta Karya beserta jajaran stafnya. Mereka menunggu orang nomor satu Ditjen Cipta Karya, Ir. Imam Santoso Ernawi, MSc, MCM yang baru saja dilantik menggantikan Ir. Budi Yuwono, Dipl. SE. Bagi sebagian pejabat bisa saja sudah sedikit mendapatkan sepoi-sepoi angin perubahan yang bakal terjadi. Tapi bagi jajaran staf, arah anginnya saja masih mereka tunggu.

D

Dirjen Cipta Karya Imam S. Ernawai

imulai dengan paparan masing-masing unit kerja eselon 2, plus Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), Rapat Teknis dadakan ini berjalan cukup serius. Imam Ernawi menyimak setiap program dan kebijakan setiap unit kerja di bawah komandonya. Setelah tiba saatnya, ia menanggapi paparan para direktur dan Kepala BPPSPAM. Secara umum ia mengharapkan pembangunan bidang Cipta Karya dapat mengisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota dalam pola ruang dan struktur ruang. Pola ruang ini dapat diisi oleh sektor Pengembangan Permukiman (Bangkim) dan Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL)/BG). Sementara struktur ruang diisi dengan air minum dan sanitasi. Muara yang dituju adalah terwujudnya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dan dipandang sebagai entitas, bukan hanya sebagai kawasan permukiman yang digambarkan dengan simbol “warna kuning” dalam RTRW kabupaten/kota. Dalam sejarah, pemimpin biasanya membawa perubahan positif terhadap arus perjuangannya. Imam Ernawi adalah sosok lama yang menggawangi RTRW di Kementerian PU karena sebelum ini sebagai Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian PU. Kendati pembangunan Cipta Karya berbasis entitas atau kawasan ini bukan hal yang baru karena di masa lalu pernah juga diwacanakan dan diimplementasikan, namun bagi Imam Ernawi, inilah saatnya ia membawa RTRW sebagai panglima dalam pembangunan bidang Cipta Karya di Indonesia. Tim Redaksi menyajikan hasil wawancara bersama Dirjen Cipta Karya, Imam Ernawi, yang kami rangkum berikut ini:

berita utama Apa yang mendasari Bapak menghidupkan lagi pendekatan pembangunan bidang Cipta Karya Bicara Cipta Karya, mestinya dalam kerangka permukiman atau tepatnya human settlements. Pengertian permukiman harus dalam pengertian luas, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Jika bicara human settlement di perkotaan dan perdesaan, maka mestinya sebagai wujud kewilayahan sehingga memungkinkan masyarakat berkehidupan yang lebih baik dalam permukiman layak huni, produktif, bahkan memiliki kearifan lokal yang baik untuk menuju lingkungan permukiman berkelanjutan. Jika melihat itu, seharusnya program pokok Cipta Karya harus mulai dari kewilayahan, jangan langsung membicarakan kontribusi sekotralnya (air minum, sanitasi, persampahan, bangunan gedung, red), tapi pentingkan dulu tujuan-tujuan kewilayahan, berjati diri, produktif, dan berkelanjutan. Dengan kepentingan itu, maka seharusnya pendekatan pokoknya adalah kewilayahan atau kawasan. Stop di situ dulu, kita pahami, baru bicara kontribusi sub bidang atau sektor yang ada.

pertahanan, keamanan, dan yustisi. Selebihnya dikerjakan bersama (konkuren). UU tersebut didukung dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian kewenangan, terutama kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam PP tersebut, bidang Pekerjaan Umum dijabarkan lagi, salah satunya bidang Cipta Karya yang harus dikerjakan bersama. Tiga tingkatan pemerintahan tersebut harus mewujudkan permukiman layak huni. Pada praktiknya harus dibedakan mana tugas masing-masing. Maka Pemerintah Pusat juga harus mengkonkritkan kewenangan-kewenangannya. Kata kuncinya, dalam PP tersebut urusan-urusan dalam lingkup kepentingan strategis nasional adalah tugas pusat, di luar itu adalah tugas Pemda. Pemda juga harus memiliki dan memenuhi Standar Pelayanan Minum (SPM), pemerintah pusat tugasnya mewujudkan bidang Cipta Karya dalam lingkup strategis nasional. Kita bekerja dalam rambu-rambu itu. Otomatis nanti sektor-sektor di Cipta Karya juga begitu, harus prioritaskan bidang Cipta Karya untuk kepentingan strategis nasional.

Dengan era otonomi daerah, sebagian tugas bidang Cipta Karya menjadi kewajiban pemerintah daerah, bagaimana peran masing-masing dalam pendekatan kawasan ini? Di era otonomi daerah, kewenangan pemerintah pusat yang diatur dalam UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah adalah 6 bidang, yaitu politik luar negeri, agama, moneter dan fiscal nasional,

Apakah tugas Pusat (DJCK) hanya di lingkup kepentingan nasional itu? Tidak. Tugas kita juga melakukan pembinaan kepada daerah agar mereka semakin berdaya memenuhi SPMnya. Pengembangan bidang Cipta Karya di tingkat strategis nasional, dan pembinaan kepada Pemda untuk memenuhi SPMnya. Kita harus konsisten,

Foto : Moch. Indra

Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan di Gorontalo


5

Foto : dok. PPLP

berita utama

Perumahan di Banjarsari Solo yang asri dan dilengkapi dengan tempat sampah.

dengan dua pendekatan besar ini efektif mendesain program pengembangan dan pembinaan agar lebih cepat mewujudkan permukiman layak huni, baik tugas pusat maupun daerah. Apakah dengan demikian pembangunan Cipta Karya harus semua diprioritaskan untuk kepentingan strategis nasional dan berbasis kawasan? Pembangunan itu memang seharusnya melihat keduanya. Antara sektoral dan kewilayahn dilakukan simultan. Karena ada kegiatan-kegiatan yang lebih dominan sektoralnya, tanpa menunggu bagaimana arahan kewilayahannya yang detail, program sektoral itu bisa dijalankan. Tapi ada juga yang harus menunggu dulu arahan kewilayahanya. Dalam arahnya nanti, ada empat aras dalam pendekatan kewilayahan. Pertama, berbasis entitas regional (metropolitan/KSN dan mengacu pada RTR Pulau), aras kabupaten/kota, aras kawasan (mengacu kepada KSK yang ditetapkan RTRW Kab/Kota dan atau RPKPP), dan lingkungan/ komunitas/pemberdayaan masyarakat; Bisa dijelaskan maksud Bapak? Kita lihat dari nasionalnya dulu. Kita bicara NKRI sudah memiliki arahan spasial nasional dengan adanya PP Nomor 26/2008 tentang RTRW yang sudah ditetapkan struktur ruang nasionalnya. Ketika masuk skala regional, bidang Cipta Karya masih bisa masuk

6

langsung ke sektoral. Contohnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional. Ini karena arahannya sudah ada. Kita bisa melakukan prioritas sektoral karena sudah diarahkan, misalnya TPA dan SPAM di Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar). Tak perlu menunggu RDTR (Rencana Detail Tata Ruang, red) kabupaten/kota karena sudah ada dalam RTRW nasional. Semakin luas spasialnya, Cipta Karya makin mudah melakukan kegiatan sektoralnya karena sudah tertuang dan dipandu dalam RTRW. Kita tidak perlu capek-capek berfikir bagaimana sektoral di sana, karena sudah dipersiapkan. Tapi ketika sudah masuk kabupaten/kota dimana merupakan interface Cipta Karya, harus lebih hati-hati karena di sana sudah seimbang antara sektoral dan kewilayahan. Kita harus pandai melihat prioritas. Akan lebih sulit lagi menempatkan program sektoral dalam skala kawasan maupun lingkungan. Saya analogikan sebuah rumah. Tidak mungkin bicara rumah langsung bicara airnya. Harus didesain dulu rumahnya mau kemana. Jadi, semakin kecil entitas, semakin susah sektoralnya. Kalo di entitas tidak ada desain, kita tidak usah mengada-ada. Bagaimana implementasinya? Di tingkat kabupaten/kota, pendekatan sektoral dan kawasan harus dilakukan sama-sama. Bagaimana kita sikapi ini? Kita harus

berita utama pandai mengalokasikan anggaran, dimana melakukan kegiatan entitas, dimana lakukan kegiatan sektoral city wide. Caranya? Kalau sudah bicara sudah ada perintah strategis nasional harus dijabarkan. Maunya Pusat mewujudkan prioritas nasional untuk wilayah itu apa? Dimana? Ini harus digarap beramairamai. Jangan setengah hati, misalnya air minumnya saja, atau sanitasinya saja. Cipta Karya harus bersama, integrated. Tapi kalau bicara pemenuhan SPM, harus dilihat apa yang harus dibina. Harus ada interaksi. Kalau daerah tidak punya komitmen, harus didorong dulu, jangan langsung dikasih program. Lihat dulu, kabupaten/ kota sendiri program pemenuhan SPMnya bagaimana? Jangan Pusat ingin percepat penuhi SPM, tapi kabupaten/kotanya sendiri tidak mengarah ke sana. Itu tidak mendidik.

Foto : dok. PPLP

Apa tools pemrograman yang diperlukan? Peraturan Menteri yang sedang disusun saat ini mengamanatkan Pemda harus menyusun Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah bidang pekerjaan umum dan permukiman (RPI2JM). Itu menjabarkan RTR dan RPJMD, khusus pengembangan infrastrukturnya. Direktorat Jenderal Cipta Karya sudah jauh lebih maju karena sudah membuat RPIJM (Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah (RPIJM, red). Tapi sayang baru sebatas long list, belum menurunkan rencana tata ruang yang memerintahkan kabupaten/kota sudah menetapkan kawasan a,b, dan c sebagai kawasan strategis kabupaten/kotanya. Harusnya, tugas Pemda memprioritaskan untuk mewujudkan itu. Biasanya terbagi lima, yaitu: pertumbuhan ekonomi, perlindungan sumber daya alam dan pengembangan teknologi, pertahanan keamanan, pelestarian lingkungan, dan sosial budaya. Selain dalam RTRW menetapkan kawasan, juga harusnya sudah dilakukan penyusunan indikasi program utama jangka menengah yang harusnya menjadi payung (bersama kawasan

Penggunaan alat berat di TPA

strategis) menjabarkan RPI2JM. Dengan RPI2JM, bisa ketahuan siapa menangani apa, dimana, dan kapan, sehingga tidak ada tumpang tindih. Seharusnya ke depan harus ada dua desain progam besar. Pertama, program itegrated mendukung pengembangan kabupaten/kota yang masuk dalam staragis nasional dimana Cipta Karya mendukung. Kedua, pemenuhan SPM kabupaten/kota yang responsif. Jadi nanti program akan kelihatan. Ada kabupaten/kota yang digarap ramai-ramai, ada juga yang hanya dibantu untuk pemenuhan SPMnya. Setelah dua desain di atas, layer berikutnya adalah pemberdayaan masyarakat. Layer ini disebut layer khusus karena untuk pemenuhan kebutuhan pada tingkat paling mikro dengan bantuan langsung. Mereka tetap punya kontribusi terhadap SPM kabupaten/kota. Apakah dengan pendanaan TA 2014 bisa tertampung semua pemenuhan SPM? Meskipun dengan anggaran terbatas, prioritaskan dulu untuk kabupaten/kota yang ada di Kawasan Strategis Nasional (KSN) tadi. Setelah itu baru menyasar kabupaten/kota yang memiliki Standar Pelayanan Minimum (SPM). Jika kabupaten/kota yang dimaksud belum memiliki SPM, maka Cipta Karya perlu melakukan pembinaan. Untuk daerah yang tidak responsif, maka Cipta Karya tidak perlu masuk ke daerah tersebut. Kalau responnya bagus,kita bisa memberikan insentif berupa penambahan program. Jika kabupaten/kota hanya memberi janji-janji saja maka usulan programnya perlu dipertimbangkan untuk tahun berikutnya. Percuma bertepuk sebelah tangan, kemanfaatannya juga tidak bisa dinikmati. Jika suatu kabupaten/kota masuk dalam KSN tapi daerahnya tidak respon, maka kita dekati dulu. Jika tidak respon juga, maka kita kurangi jatahnya, yang mestinya kita kasih 10 maka cukup kita kasih 6 saja. Bagaimana meningkatkan kualitas output dengan sektorsektor yang ada sekarang? Ketika kita masuk sektor-sektor yang ada di Ditjen Cipta Karya, empat sub bidang itu harus memenuhi indikator-indikator yang sifatnya lebih jauh dari output. Misalnya Bangkim, dalam rangka mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan mau apa? Harus ada thresholdnya. Misalnya, pekerjaan rumah utamanya mengurangi permukiman kumuh. Cukup itu saja atau ikut mengembangkan permukiman strategis, perbatasan, pulau terpencil, dan terluar. Peningkatan permukiman kumuh harus dirumuskan dulu. Bagaimana dengan air minum? Harus cari rumusannya apa. Oke, SPAM perkotaan dengan perpipaan, tapi targetnya bagaimana? Atau non perpipaan yang aman apa targetnya? Sanitasi juga demikian. Misalnya kita harusnya ikut pikirkan mengurangi genangan karena SPM milik kabupaten/kota yang masuk dalam KSN mentargetkan untuk mengurangi genangan. Harus ada kuantitatfinya untuk pengurangan genangan. PBL juga sama, harus punya threshold. Selain threshold, harus juga mengacu pada payung masing-masing. Misalnya Bangkim mengacu pada UU Perumahan dan Kawasan Permukiman, air minum mengacu UU tentang Sumber Daya Air dan PP Nomor 16 tentang SPAM, dan sanitasi dengan UU 18/2008 tentang pengelolaan sampah. PBL dengan UU Bangunan Gedung. Jika tidak menjadi acuan, siapa yang bakal mengawal UU tersebut. (Teks : Buchori)


7

liputan khusus

Mendorong Perda Air Minum Sesuai NSPK

Budiman Arif *), S. Bellafolijani Adimihardja **) & Salman Budiman ***)

Kota Banjarmasin sejak Januari 2013 telah memiliki Raperda tentang pengembangan SPAM yang merupakan realisasi dari amanah peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air maupun Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM.

Foto : Buchori

IPA Pramuka PDAM Banjarmasin

8

A

spek pengaturan menjadi salah satu isu strategis nasional dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Isu strategis lainnya meliputi aspek-aspek teknis seperti kelembagaan, pendanaan, peran serta masyarakat atau swasta, dan

air baku. Dalam lingkup nasional, pengaturan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) telah cukup lengkap dan memadai. Namun dalam lingkup daerah masih sangat kurang (baca: terbatas), baik Perda maupun peraturan atau keputusan bupati atau walikota. Untuk kota Banjarmasin, seperti halnya kota/kabupaten lainnya, pengaturan yang terkait dengan pengembangan SPAM

Foto : Istimewa

liputan khusus

Suasana Workshop Penyusunan Raperda SPAM Kota Banjarmasin

lebih kuat guna melaksanakan pada umumnya hanya terbatas pengembangan SPAM yang pada pembentukan PDAM. sesuai dengan tujuan dan Sedangkan pengaturan yang mengacu pada kepentingan bersifat teknis pelayanan Secara fisik (teknis), Kota Banjarmasin telah standar yang berlaku air minum oleh PDAM melayani air minum untuk masyarakatnya serta untuk kepentingan dan pengaturan yang masyarakatnya. menyangkut SPAM bukan dengan baik. Namun untuk melaksanakan Karena itu, pada tahun jaringan perpipaan, peran pengembangan SPAM di masa mendatang 2012 Pemerintah Kota serta masyarakat/swasta, Banjarmasin bersama DPRD dan melindungi masyarakatnya diperlukan penyelenggara air minum nonKota Banjarmasin telah PDAM, keterpaduan dengan pengaturan yang lebih lengkap untuk memprioritaskan penyusunan sanitasi serta pemisahan fungsi memberikan pelayanan air minum yang sesuai Perda tentang pengembangan regulator belum ada (jelas) SPAM. Hal ini dimulai dengan dalam peraturan daerah. dengan NSPK yang berlaku. adanya hak inisiatif DPRD Secara fisik (teknis), Kota untuk menyusun Raperda Banjarmasin telah melayani air SPAM. Naskah akademis telah minum untuk masyarakatnya disusun bersama Universitas dengan baik. Namun untuk Lambung Mangkurat yang melaksanakan pengembangan SPAM di masa mendatang dan melindungi masyarakatnya diperlukan pengaturan yang lebih kemudian dilakukan uji publik di hadapan berbagai LSM, tokoh lengkap untuk memberikan pelayanan air minum yang sesuai masyarakat dan budayawan. dengan NSPK yang berlaku. Disamping itu, kesulitan PDAM Pihak sekretariat DPRD kota Banjarmasin, Monty, menjelaskan dalam mengembangkan air baku air minum merupakan hal yang DPRD telah mendapat masukan-masukan dari uji publik. Selanjutnya mendesak bagi Kota Banjarmasin untuk menyusun satu Perda konsep dibahas pada sidang paripurna pada tingkat propinsi untuk kembali mendapatan tanggapan dari pemerintah daerah. terkait pengembangan SPAM. Pengaturan yang lengkap dan jelas terkait pengembangan Hasil itulah yang kemudian dijadikan sebagai bahan studi banding SPAM juga akan memberikan landasan kebijakan dan program yang ke Kota Bogor dan diajukan kepada BPPSPAM untuk mendapat


9

liputan khusus unit distribusi, dan unit fasilitasi penyempurnaan. pelayanan. Pengaturan juga Pada saat bersamaan, salah standar teknis yang satu kegiatan BPPSPAM pada BPPSPAM yang juga didampingi beberapa tenaga memuat diperlukan agar pelayanan tahun 2012 adalah melakukan PDAM Bandarmasih kepada kegiatan ‘Pendampingan ahli serta narasumber terkait bidang air minum semakin Penyusunan Peraturan telah melakukan diskusi dan workshop bersama masyarakat meningkat. Hal ini terutama Daerah Air Minum’ untuk Pansus DPRD Kota Banjarmasin, PDAM serta bahwa PDAM Bandarmasih Pemkot/kabupaten dan DPRD yang berminat melengkapi SKPD-SKPD yang terkait dengan pengembangan sudah melayani lebih dari 95% penduduk Kota peraturan di daerahnya yang SPAM dimana telah menghasilkan Rancangan Banjarmasin sehingga terkait dengan pengembangan sudah saatnya bagi PDAM SPAM. Bersama beberapa Peraturan Daerah pengembangan SPAM. meningkatkan pelayanan kabupaten dan kota lainnya, melalui peningkatan kualitas Kota Banjarmasin mendapat pelayanan air minum. pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan rancangan peraturan daerah Daerah ini juga mengatur terkait pengembangan SPAM. BPPSPAM yang juga didampingi beberapa tenaga ahli serta tugas dan tanggung jawab dari Pemerintah pusat, provinsi, kota/ narasumber terkait bidang air minum telah melakukan diskusi dan kabupaten untuk menjamin ketersediaan air baku sesuai dengan workshop bersama Pansus DPRD Kota Banjarmasin, PDAM serta kewenangannya. Adapun standar penyelenggaraan yang diatur SKPD-SKPD yang terkait dengan pengembangan SPAM dimana dalam Raperda ini tentunya menggunakan Peraturan Menteri telah menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah pengembangan Pekerjaan Umum No. 18 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM sebagai referensi, dan peraturan menteri SPAM. Adapun muatan dari Raperda Pengembangan SPAM lainnya. tersebut meliputi isu Pengaturan yang menyangkut SPAM Selain hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Banjarmasin jaringan perpipaan mulai dari unit air baku, unit unit produksi, menghadapi kesulitan dalam mengatur atau mengendalikan

Foto : Buchori

Sungai Barito dan masyarakatnya

10

Foto : Istimewa

liputan khusus

Penulis bersama aparatur pemerintah Kota Banjarmasin

kualitas air dari depot-depot air minum. Depot-depot tersebut sampai saat ini masih belum dilengkapi dengan peraturan yang memadai. Dalam kasus ini, Raperda Air Minum Kota Banjarmasin memuat klausul, baik penyelenggaraan maupun pembinaan dan pengawasannya. Dengan diaturnya hal ini diharapkan Pemerintah Kota Banjarmasin dapat mengalokasikan dana kepada SKPD terkait yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan kualitas air terutama yang diselenggarakan oleh penyedia jasa depot air minum. Dengan demikian semakin jelas, bahwa selain masyarakat dijamin mendapatkan akses air minum yang aman, salah satu tujuan lainnya dari Raperda ini nantinya diharapkan baik penyelenggara maupun SKPD-SKPD yang terkait lainnya di kota Banjarmasin mengetahui tugas, tanggung jawab, peran dan kewenanangannya masing-masing. Dengan demikian Pemerintah Kota Banjarmasin mengetahui anggaran yang harus disiapkan sehubungan dengan tugas-tugas dari penyelenggara dan SKPDSKPD terkait. Raperda ini juga bisa melindungi masyarakat akan kebutuhan air minum dalam jangka pendek, menengah, dan panjang melalui jaminan keteserdiaan air baku, kualitas, serta pengawasan air minum. Hal ini dapat dipastikan sejalan dengan dengan salah satu tujuan pengembangan SPAM itu sendiri, yaitu tercapainya kepentingan yang seimbang antara penyelenggara dan pelanggan.

Informasi sekretariat DPRD Kota Banjarmasin disampaikan bahwa telah dilakukan sidang paripurna untuk mengesahkan Raperda pengembangan SPAM Kota Banjarmasin pada 8 Januari 2013 dan akan mulai diberlakukan pada bulan Maret 2014. Selamat! Diharapkan dalam masa mendatang program pendampingan penyusunan Perda pengembangan SPAM dari BPPSPAM akan menambah lebih banyak lagi kota/kabupaten yang memiliki Peraturan Daerah Pengembangan SPAM yang lebih lengkap sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang pengembangan SPAM. Mengingat air minum dan sanitasi merupakan satu tarikan nafas, maka kami mendorong Pemerintah Kota untuk segera melengkapi peraturan daerahnya melalui penyiapan Raperda tentang sanitasi. Kelihatannya, DPRD Kota Banjarmasin maupun Pemerintah Kota Banjarmasin memiliki perhatian yang cukup tinggi terhadap infrastruktur bidang Cipta Karya. Ini terbukti dengan akan dimulainya pembahasan Raperda tentang penyelenggaraan sanitasi pada tahun 2013 ini. Semoga hal ini segera terwujud dengan pendampingan yang akan dilakukan oleh BPPSPAM dan tentunya dengan berkoordinasi dengan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Ditjen Cipta Karya. Amien. *) Tim Pendampingan Penyusuna Raperda SPAM


11

Foto : Arif Nugroho

info baru

Mengedepankan Sanitasi

di Hari Air Dunia

Foto : Herka Yanis Pangaribowo

Ade Syaiful Rachman*)

Peringatan Hari Air Dunia (HAD) kembali mengingatkan pentingnya air sebagai sumber kehidupan. Sejak tahun 1993, HAD yang telah kita peringati ke-18 kalinya setiap tanggal 22 Maret, mengajak semua pihak peduli terhadap penanganan masalah pencemaran dan pelestarian sumber daya air. 12

P

uluhan kali HAD ini kita peringati. Namun demikian, potret kondisi air kita bukan semakin membaik, sebaliknya semakin hari semakin suram saja. Hal ini seiring dengan masih buruknya kondisi sanitasi kita. Air yang semestinya diperlakukan dan dimanfaatkan secara bijak dan dijaga supaya tidak tercemar, pada kenyataannya, masih dihamburkan, dicemari, dan disia-siakan. Padahal, ketersediaan air bersih ini cenderung berkurang dari hari ke hari. Semakin meningkatnya populasi manusia, semakin besar pula kebutuhan akan air minum. Sehingga secara relatif, ketersediaan air bersih tersebut berkurang. Tak dapat dielakkan kelak terjadi perebutan untuk mendapatkan air bersih ini. Air dan sanitasi merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling bergantung satu dengan lainnya. Secara umum, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan, sanitasi adalah tersedianya fasilitas yang baik dan aman bagi kotoran manusia, urine dan feses. Di Indonesia, ketersediaan fasilitas dan pelayanan sanitasi masih merupakan sebuah masalah besar. Kurangnya fasilitas ini berimplikasi besar terhadap kesehatan masyarakat. Fasilitas yang buruk dan kurangnya pengetahuan akan sanitasi yang baik menjadikan penyakit seperti diare berdampak serius, bahkan kematian. Hasil survei morbiditas yang dilakukan Subdit Diare, Kementerian Kesehatan selama 2000-2010 terlihat kecenderungan insidens naik. Pada 2000, rasio insiden penyakit diare hanya 301

info baru

Foto : Andi Terisau

Garda Terdepan Sanitasi Air dan sanitasi merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling bergantung satu dengan lainnya. Masyarakat perkotaan umumnya sudah terbiasa melihat, bahkan menikmati berbagai fasilitas penunjang sanitasi, mulai dari sarana cuci tangan hingga buang air besar. Sanitasi sangat terkait erat dengan kesehatan. Kebiasaan mencuci tangan sebelum makan, misalnya, sangat berperan penting dalam upaya menjaga kesehatan. Namun, banyak orang sering tidak peka terhadap kondisi sarana sanitasi seperti aspek ventilasi dan pencahayaan toilet, tempat cuci tangan, bak air pada toilet dan kamar mandi, peralatan pengambil air serta fasilitas kebersihan toilet. Toilet dan kamar mandi merupakan sarana dan prasarana yang wajib keberadaannya dalam rumah begitupun juga di ruang publik. Setiap bangunan baik itu rumah tinggal, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, pasar maupun jenis bangunan lainnya tentu dilengkapi dengan fasilitas umum seperti toilet. Namun secara umum keberadaanya terpencil di “belakang”, dan sering diabaikan. Tak seperti area lobi, ruang kerja ataupun ruang tamu, toilet kerap masih sering diabaikan kebersihannya. Kadang orang sering merasa tidak sadar jika toilet dan kamar mandi yang berfungsi untuk membersihkan badan, justru tidak bersih tempatnya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya Toilet dan kamar mandi yang sering ditemui dalam keadaan kotor, bau, gelap, dan pengap. Lebih menyedihkan, kamar mandi dan toilet dalam keadaan seperti itu banyak dijumpai pada Toilet dan kamar mandi umum terutama di terminal, pasar, pom bensin, pabrik dan lain sebagainya. Tahukah anda? Air di dalam toilet dan kamar mandi yang kotor dapat menimbulkan penyakit E-coli. Bakteri itu masuk ke dalam pembuluh, kemudian menjadi penyakit berat yang bisa menyebabkan infeksi secara menyeluruh ke seluruh tubuh. Maka dari itu toilet dan kamar mandi haruslah terawat dan terjaga. Dari kondisi tersebut, jelas tergambar bahwa ternyata toilet dan kamar mandi merupakan garda terdepan sanitasi. Dari toilet dan kamar mandi, semua awal dari kebersihan diri kita. Mulai dari mencuci

muka, tangan, hingga mandi kita lakukan di tempat tersebut. Jika kondisi toilet dan kamar mandi kita tidak sehat maka akan berpengaruh pula pada tingkat kesehatan penggunanya. Di Indonesia, kesadaran untuk menjaga kebersihan toilet dan kamar mandi masih sangat rendah. Apalagi toilet umum. Mungkin karena dianggap kebersihan toilet umum menjadi tanggung jawab pengelola, plus masih ada penarikan iuran kebersihan di pintu masuk toilet. Ketika toilet tak lagi bersih dan nyaman digunakan, pastilah orang akan malas menggunakannya. Kondisi toilet kita ini ternyata sedikit banyak menggambarkan kondisi sanitasi di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa jumlah rumah tangga di Indonesia baik di perkotaan maupun perdesaan pada tahun 2010 baru mencapai angka 55,53 persen yang telah memiliki fasilitas sanitasi yang layak. Artinya masih ada sekitar 45 persen penduduk yang belum memiliki akses sanitasi yang baik. Di perkotaan besar di Indonesia, masih banyak kita jumpai kelompok masyarakat yang sanitasinya sangat buruk. Di Jakarta misalnya, dan banyak juga di perkotaan besar lainnya, kualitas sanitasi masih minim khususnya untuk masyarakat miskin. Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai misalnya, banyak di antara mereka yang menjadikan sungai sekaligus sebagai toilet sekaligus tempat buangan sampah mereka. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah juga bukannya tidak peduli. Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, beserta kementerian terkait

Foto : Jurnasyanto . S

per 1.000 penduduk, kemudian meningkat menjadi 374 per 1.000 penduduk pada 2003 dan menjadi 411 per 1.000 penduduk pada 2010. Kejadian Luar Biasa (KLB) diare juga masih sering terjadi. Pada 2008 terjadi KLB di 69 Kecamatan dengan jumlah kasus 8.133 orang, kematian 239 orang, sedangkan 2010 terjadi KLB diare di 33 kecamatan dengan jumlah penderita 4204 dan kematian 73 orang. Sanitasi buruk pun bisa berdampak pada sektor ekonomi. World Bank, Water and Sanitation Program melaporkan setiap tahun India mengalami kerugian sekitar 53,8 miliar dollar AS. Begitu pula Kenya yang rugi 324 juta dollar AS. Jumlah yang mengejutkan itu terjadi karena meningkatnya biaya berobat dan perawatan air minum, baik untuk rumah maupun keperluan pertanian. World Toilet Organization (WTO) menemukan bahwa 1 dollar AS investasi untuk pengembangan sanitasi akan meningkatkan pendapatan ekonomi menjadi 3–4 dollar. Secara otomatis hal itu akan meningkatkan pendapatan negara dan rakyat. Terkait dengan itu, WTO mendorong semua negara memperhatikan sanitasi di negaranya masing-masing. Terutama negara berkembang yang masih membutuhkan perhatian khusus untuk mengembangkan sanitasi yang baik. Tak hanya pemerintah, masalah sanitasi dan toilet juga merupakan tanggung jawab masyarakat, LSM, media massa, swasta, dan lembaga lainnya.


13

info baru lainnya dan pemerintah daerah sebenarnya telah gencar mengkampanyekan pola-pola hidup bersih dan sehat ke pelosok negeri ini. Upaya besar dan gencar sudah dilakukan dengan membangun prasarana sarana air minum dan sanitasi di seluruh pelosok negeri. Program-program seperti penyediaan air baku, penyediaan air minum, sanitasi berbasis masyarakat, pengolahan sampah 3R (reduce, reuse dan recycle), dan drainase berwawasan lingkungan telah lama dilakukan. Namun apa daya, kemampuan pendanaan pemerintah yang terbatas tanpa dukungan dari seluruh lapisan masyarakat akan mustahil tercapai. Padahal, sampah dan limbah yang dibuang adalah hasil produksi kita sendiri.

Foto : Ade Bayu Indra

Saatnya Mengedepankan Sanitasi Sebuah upaya mendorong kesadaran kolektif perlu dilakukan bersama. Karena pada akhirnya dampak buruk dari minimnya fasilitas sanitasi yang berkualitas dan lemahnya kesadaran kita akan menghadirkan dampak yang buruk bagi kualitas kehidupan kita. Minimnya akses sanitasi yang layak dan rendahnya kualitas air bersih akan semakin menyebabkan tingginya penyakit infeksi, terutama yang menyerang anak-anak, termasuk di dalamnya diare dan disentri. Perbaikan kualitas sanitasi dipercaya dapat mencegah semakin meningkatkan kematian anak terutama pada usia 1-3 tahun.

14

Perbaikan kualitas sanitasi dan akses terhadap air bersih merupakan salah kunci memperbaiki kualitas hidup manusia. Hal ini dapat kita mulai dari kebersihan toilet dan kamar mandi kita. Mari kita bercermin, seberapa bersih dan sehatkah kondisi toilet dan kamar mandi kita? Jika kondisinya baik, bersih dan sehat maka akan sehatlah kita sebagai penggunanya. Jika kualitas kehidupan keseharian kita rendah lantas akan bermuara pada rendahnya produktifitas. Seiring itu semakin rendahlah daya saing bangsa kita. Padahal jika kondisi sanitasi kita baik, maka akan aman pula sumber air kita. Jika sumber air kita aman, tingkat kesehatan masyarakat juga akan meningkat. Jika sumber air kita aman, maka akan tersedia pula air yang cukup bagi semua orang, saat ini dan untuk masa depan anak dan cucu kita. Isu sanitasi di negeri kita bisa disebut sebagai isu minor. Momentum Hari Air Dunia 2013 kali ini, semestinya dapat dijadikan titik tolak untuk mengingatkan kita sekaligus membangun kesadaran publik akan arti pentingnya sanitasi yang berkualitas dan bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat. Bertepatan dengan Hari Air Dunia 2013, mari jadikan peringatan ini momentum terbaik untuk mengedepankan sanitasi. *) Kepala Seksi Perencanaan, Subdit Perencanaan Teknis, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum

Foto : Sentot Harsono

info baru

13 Tahun Otonomi Daerah

dan Paradigma Pembangunan Cipta Karya Reformasi membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia, salah satunya adalah bergantinya sistem sentralisasi pemerintahan menjadi desentralisasi melalui otonomi daerah.

U

ndang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang menjadi tonggak otonomi daerah kemudian digantikan oleh Undang-undang nomor 32 tahun 2004. 13 tahun otonomi daerah dan 8 tahun revisi UU Pemerintahan Daerah menjadi penting karena kebetulan mendekati akhir periode 5 tahunan Renstra. Waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi keselarasan paradigma pembangunan Cipta Karya dengan amanat desentraliasasi dalam UU Pemerintahan Daerah. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pada pasal 10 (3) menyebutkan bahwa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat hanya ada di 6 sektor, yaitu: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Sementara pada pasal 14 (1), disebutkan bahwa terdapat 16 urusan wajib pemerintah kabupaten/kota, di mana salah satunya

Foto : Afriadi Hikmal

Nurdien Aji*)

adalah: ‘penyediaan sarana dan prasarana umum’ (butir d). Termasuk di dalamnya adalah prasarana dan sarana permukiman (keciptakaryaan). Hal ini menegaskan bahwa pembangunan prasarana dan sarana keciptakaryaan adalah tugas dan kewajiban pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian paradigma pembangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) harus bergeser dari masa sebelumnya. Dalam renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2010-


15

info baru untuk melaksanakan pembangunan fisik secara langsung oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Hal ini ditegaskan dalam poin kedua dan ketiga, yang mengamanatkan DJCK untuk meningkatkan kemandirian daerah dan melaksanakan pembinaan dalam pembangunan infrastruktur keciptakaryaan. Poin ke-4 dan ke-5 menunjukkan perkecualian, pembangunan fisik yang masih perlu dilaksanakan secara langsung oleh DJCK, yaitu: kawasan kumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau terkecil terluar dan daerah tertinggal, serta air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air serta kondisi darurat. Dari misi-misi tersebut dapat disimpulkan, bahwa fokus utama dari DJCK adalah mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur cipta karya, dan melaksanakan pembinaan agar infrastruktur yang terbangun tersebut memenuhi norma-norma yang diwajibkan, dengan perkecualian untuk kondisi-kondisi khusus (poin 4 dan 5) DJCK dapat turun secara langsung melaksanakna pembangunan fisik. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas, maka item-item perkecualian ini perlu didefinisikan dengan lebih jelas, sehingga ruang lingkup pembangunan DJCK lebih tegas batasnya, dan DJCK dapat lebih fokus kepada tanggung jawab utamanya. Untuk periode renstra berikutnya, juga perlu dipikirkan untuk lebih menyempitkan kriteria perkecualian tersebut, mengingat bagaimanapun peran pembangunan prasarana bidang cipta karya - berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini dapat dilaksanakan, salah satunya dengan berfokus kepada pemerintah kabupaten/kota dengan beban yang paling

Foto : Ferbian Pradolo

2014 disebutkan misi pembangunan bidang cipta karya - yang sebenarnya sudah sejalan dengan UU Pemerintahan Daerah, sebagai berikut: • Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur) permukiman di perkotaan dan perdesaan dalam rangka mengembangkan permukiman yang layak huni, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, aman, tentram, dan berkelanjutan untuk memperkuat pengembangan wilayah. • Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman, termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasinya. • Melaksanakan pembinaan penataan kawasan perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan bangunan. • Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh/ nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau kecil terluar dan daerah tertinggal, serta air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air. • Memperbaiki kerusakan infrastruktur permukiman dan penanggulangan darurat akibat bencana alam dan kerusuhan sosial. • Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional, serta pengembangan NSPM, dengan menerapkan prinsip good governance. Pada poin pertama: ‘meningkatkan pembangunan prasarana dana sarana permukiman’ tidak harus ditafsirkan sebagai kewajiban

16

berat dan dengan sumber daya paling terbatas. Kabupaten/ Kota dengan karakter seperti inilah yang menjadi target utama turunnya DJCK secara langsung. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur beban pemerintah kabupaten/kota adalah Kapasitas Fiskal yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Penggunaan Kapasitas Fiskal dalam perencanaan pembangunan bidang Cipta Karya sebenarnya sudah dilakukan dalam lingkungan DJCK. Namun untuk memberikan penguatan dan sekaligus landasan hukum, perlu untuk diformalkan dalam bentuk kebijakan yang pasti. Selain itu, perlu dipikirkan pembangunan infrastrukturinfrastruktur skala besar untuk disebutkan secara formal sebagai perkecualian di dalam misi DJCK tersebut. Apalagi infrastruktur yang bersifat lintas regional, yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masing-masing kabupaten/kota. Di sini, peran pemerintah pusat juga tidak harus menjadi pelaksana, namun bisa saja ‘hanya’ sebagai koordinator yang menjaga keseimbangan di antara pemerintah daerah yang terlibat. Fungsi koordinasi pemerintah pusat ini semakin dibutuhkan, mengingat berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mencari dana pembangunan dari pinjaman, sehingga sumber pendanaan Kabupaten/Kota semakin beragam dan tidak terbatas dari pemerintah pusat saja. Pada prakteknya selama ini, DJCK memang sudah membangun infrastruktur skala besar. Namun perlu penguatan secara legal dan pendefinisian target yang lebih jelas, terutama berkaitan dengan target outcome yang diharapkan dari kegiatan tersebut, dan karenanya pengukuran indikator sebelum pembangunan (baseline) dan pasca pembangunan menjadi mutlak diperlukan untuk mengukur tingkat kinerja infrastruktur tersebut. Di samping itu, pemerintah kabupaten/kota harus disiapkan untuk pengoperasian dan perawatan paska konstruksi, baik berupa sumber daya manusia, kelembagaan, maupun sumbersumber dana, sehingga infrastruktur yang terbangun dapat beroperasi dengan baik secara berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang. Hambatan dari konsep ini adalah adanya anggapan umum bahwa pemerintah kabupaten/kota belum siap untuk melaksanakan otonomi daerah secara penuh dan melakukan pembangunan sendiri. Namun perlu disadari, bahwa cara tercepat untuk belajar adalah dengan mempraktikkannya secara langsung. Maka, pemerintah pusat harus percaya bahwa pemerintah kota/kabupaten mampu melaksanakan pembangunan prasarana keciptakaryaan sendiri. Yang diperlukan adalah desain pentahapan pola hubungan pusat-daerah, yang secara bertahap meningkatkan kemandirian pemerintah kabupaten/kota dalam membangun infrastruktur permukiman. Untuk memastikan pemerintah kabupaten/kota melaksanakan kewajibannya untuk pembangunan infrastruktur permukiman. Salah satu cara misalnya dengan membuat peraturan yang mewajibkan sejumlah prosentase dari APBD merupakan alokasi untuk pembangunan infrastruktur permukiman. Dengan konsep pembangunan fisik infrastruktur cipta karya yang mengutamakan peran pemerintah kabupaten/kota, maka DJCK juga harus menguatkan peran-peran utamanya sesuai amanat otonomi daerah, yaitu: pengaturan, pembinaan dan pengawasan.

Foto : Ade Bayu Indra

info baru

Dalam perannya sebagai regulator, DJCK perlu melengkapi regulasi tentang infrastruktur cipta karya, sehingga memberikan pegangan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, perlu dibuat skema yang efektif untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota menyusun dan mengesahkan regulasi-regulasi turunan yang menjadi kewajiban pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan untuk aspek pembinaan, fokus harus diarahkan kepada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di pemerintah kabupaten/kota, sehingga institusi keciptakaryaan pemerintah kabupaten/kota dapat mengejar dan mengikuti ritme DJCK. Hal ini makin penting untuk kabupaten/kota yang masih memperoleh bantuan pembangunan fisik secara langsung oleh DJCK, sebagai bagian dari rencana keberlanjutan infrastruktur yang dibangun DJCK. Terakhir, aspek pengawasan. Sudah tersedia alat untuk mengukur tingkat pembangunan infrastruktur pemerintah kabupaten/kota, yaitu: Standar Pelayanan Minimum (SPM). Dengan mengacu kepada SPM, maka tugas DJCK adalah mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memenuhi SPM bidang Cipta Karya. Untuk dapat mengukur SPM dan kinerja pemerintah daerah dalam usaha memenuhi SPM, maka diperlukan sistem data base infrastruktur bidang Cipta Karya yang berisi data infrastruktur cipta karya sesuai struktur data SPM yang sudah terbangun di seluruh kabupaten/kota di Indonesia sebagai baseline pengukuran. Dengan berdasarkan pada baseline itulah – dan parameter lain seperti kapasitas fiskal, PAD dan lain-lain, maka DJCK dapat melakukan perencanaan pembangunan dengan merumuskan pendekatan-pendekatan yang spesifik sesuai dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota dan kemudian mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah kabupaten/kota tersebut dalam pembangunan infrastruktur bidang cipta karya. Dengan mengoptimalkan peran DJCK pada tiga aspek tersebut, maka dapat mendorong terciptanya kemandirian pemerintah kabupaten/kota dalam membangun infrastruktur keciptakaryaan dengan mekanisme yang terdesentralisasi, sehingga diharapkan lebih sesuai dengan konteks lokal dan lebih menjamin keberlanjutan infrastruktur yang terbangun, dan pada akhirnya lebih menjawab kebutuhan infrastruktur masyarakat. *) Staf Subdit Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum


17

info baru

Kunker Komisi V DPR :

Hutang Lima PDAM Akan Dihapus

“B

Kabar gembira bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), khususnya PDAM Palembang, Makassar, Semarang, Tangerang dan Banten. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung penghapusan utang kelima PDAM ini. Komponen yang akan dihapus adalah tunggakan bunga dan denda, sedangkan hutang pokoknya tetap. Hal ini dikemukakan para anggota Komisi V DPR dalam kunjungan kerjanya ke berbagai PDAM tersebut beberapa waktu lalu.

Foto : Buchori

Kantor PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin

18

agi PDAM seperti Tirta Musi Palembang sulit rasanya jika Komisi V tidak mendukung penghapusan hutangnya. Syarat sudah terpenuhi. Ditambah lagi dengan kinerja dan masterplan yang dipaparkan untuk dijalankan ke depan sangat bagus,” ujar Yoseph Umar Hadi (F-PDIP) di sela-sela kunker-nya di Palembang. Hal senada juga diungkapkan Nusyirwan (F-Demokrat), menurutnya, melalui penghapusan bunga dan denda pinjaman maka beban PDAM bisa sedikit berkurang dalam rangka perbaikan manajemnya ke depan. “Dari paparan tadi kami melihat kinerja Tirta Musi sangat bagus sehingga layak hutangnya dihapus. Saya kira kerja kerasnya bisa dicontoh PDAM lainnya,” tegas Nusyirwan usai kunjungan ke PDAM Palembang. Komisi V DPR RI saat ini tengah berupaya agar 5 PDAM yang jelas-jelas telah memenuhi syarat untuk dihapuskan hutangnya bisa terelalisasi. Penghapusan sangat erat kaitannya dengan semangat memajukan PDAM termasuk dalam hal pemberian layanan kepada pelanggan.

Foto : Danang Pidekso

info baru

Kunjungan kerja komisi V DPR ini merupakan tindak lanjut terhadap Surat Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai penghapusan hutang lima PDAM yang memiliki hutang senilai diatas Rp100 miliar. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 120 tahun 2008 penghapusan hutang PDAM diatas Rp100 miliar dilakukan Presiden dengan persetujuan DPR. Ketua Rombongan Kunker Komisi V DPR-RI ke Makassar Roem Kono mengatakan, hasil Kunker ini, sebut Roem Kono nantinya akan dibahas oleh Komisi V DPR untuk kemudian dibawa ke Rapat Paripurna DPR-RI. “Ada tiga tempat yang kita kunjungi, PDAM Makassar, PDAM Kota Semarang dan PDAM Palembang,” ujar Roem Kono. Menanggapi hal tersebut, Dirut PDAM Tirta Musi Syaiful menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.120/ PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara, pihaknya berhak mengajukan pemutihan hutang karena dinilai sudah memenuhi persyaratan. Dan penghapusan tunggakan non pokok dilakukan secara bersyarat melalui kegiatan investasi. Kegiatan yang dimaksud yakni menjalankan proyek investasi dengan biaya sendiri atau mendapat bantuan APBD. PDAM Tirta Musi Palembang merupakan salah satu dari lima PDAM (Tangerang, Bandung, Makassar, Semarang) yang mendapatkan “lampu hijau” dari Kementerian Keuangan untuk dihapuskan hutangnya. PDAM ini mengusulkan hutang bunga dan denda senilai Rp159 miliar kepada Pemerintah Pusat dapat segera dihapus. Usulan diajukan sejak 2008 lalu menyusul kinerja perusahaan ini yang kian membaik. Saiful sangat berharap hutangnya segera dihapus. Pasalnya besaran dana hutang (159 M) dapat dipakai untuk menambah modal investasi ke depan. Dan arah menuju kesana sudah dituangkan dalam Business Plan 2013 - 2017 dimana Tirta Musi membutuhkan dana sebesar Rp 905 Miliar untuk memastikan cakupan layanan 100 persen kepada pelanggannya. Ia memohon dukungan agar tunggakan berupa bunga dan denda pinjaman kami dapat diputihkan. Selain membantu dalam hal pembiayaan investasi juga berguna untuk mengurangi beban keuangan PDAM sekaligus memperbaiki manajemen perusahaan.

Pengapusan berlaku bagi seluruh tunggakan Non Pokok “Sasaran kami pada 2017 kapasitas produksi mencapai 3.854 liter/detik. Dan menekan tingkat kebocoran dari kondisi sekarang 28 persen menjadi 20 persen,” harap Saiful yang juga menjabat Ketua Umum Perpamsi. Hal senada juga diungkapkan oleh Dirut PDAM Makassar Hamzah Ahmad, menurutnya, dengan keterbatasan pembiayaan PDAM Makassar saat ini, PDAM baru mampu menurunkan kebocoran 0,5 persen setiap bulannya dari tingkat kebocoran air yang mencapai 48,6 persen. Selain tuanya pipa, penyebab kebocoran lainnya ialah sudah tuanya meteran air dan tidak seragamnya ukuran dan jenis pipa yang mereka gunakan. Hamzah mengharapkan, hutang PDAM yang jatuh tempo segera dihapuskan, sehingga beban mereka berkurang dan dana yang mereka miliki dapat dipergunakan untuk pengembangan pelayanan dan perbaikan perusahaan. Hamzah menuturkan, pihaknya pada 2012 mendapatkan keuntungan Rp 30 miliar, namun kewajiban pembayaran hutang pada tahun tersebut sebesar Rp 32 miliar. Selain meminta penghapusan hutang jatuh tempo senilai Rp121,3 miliar, PDAM Makassar juga mengajukan penjadwalan ulang pembayaran hutang lainnya senilai Rp 110 miliar selama 10 tahun kepada Menteri Keuangan. Bila penghapusan dan penjadwalan hutang dapat segera dilakukan, Hamzah optimis kemampuan PDAM Makassar dapat meningkat untuk mengejar target cakupan layanan 80 persen pada 2015. “PDAM Makassar saat ini sedang berupaya menaikkan kapasitas produksi air sebesar 500 liter per detik. Kapasitas produksi air kita saat ini ialah 2.340 liter per detik. Penambahan produksi air ini sangat mendesak karena tingginya daftar tunggu calon pelanggan air PDAM Makassar yang sebanyak 62 ribu sambungan. Kita targetkan 80 persen pelanggan sesuai ketetapan target MDGs,” kata Hamzah. Kondisi PDAM Semarang juga hampir sama. Pejabat Sementara Direktur Utama PDAM Semarang Agus Sutiyoso menjelaskan, pemerintah Kota Semarang memang kesulitan untuk membayar hutang karena tingginya bunga. Pinjaman PDAM sebesar Rp.143.698.861.196 dengan jatuh tempo pinjaman dari 15 Maret 2000 sampai 15 September 2014, oleh karena itu pada 2008 diadakan restrukturisasi utang. Utang ini dibayar melalui dua tahap. Tahap pertama total yang harus dibayarkan pada 2008 dengan utang pokok Rp.79.116.249.400. Apabila angka tersebut ditambah dengan utang non pokok termasuk didalamnya bunga, jasa bank, denda pokok dan denda bunga dan utang pokok jumlah yang harus dibayarkan adalah 317.255.817.152, jumlah ini dirasa sangat berat dan jumlah utang pokok yang belum jatuh tempo sebesar Rp.64.582.611.895. Untuk mengejar ketertinggalan ini dalam business plan tahun 2008 – 2012 ada delapan kriteria yang dinilai, yaitu : proyeksi kenaikan tarif yang terdiri dari tarif rata-rata dan biaya dasar, mengurangi tingkat kehilangan air, peningkatan pelayanan, rasio pegawai per 1000 pelanggan, jangka waktu penagihan piuang, laba/rugi, investasi, dan saldo kas. “Dari pemantauan kinerja dari 2008 sampai 2012 terdapat kenaikan yang signifikan sehingga hutang PDAM Tirta Moelya optimis bisa dilunasi, akan tetapi keadaan keuangan akan sulit ketika dibebankan bunga. Oleh karena itu penghapusan bunga dan hutang ini sangat kami harapkan,” ujar Agus.(Teks: Danang/ berbagai sumber).


19

Foto : http://old.indonesiafinancetoday.com

info baru

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengungkapkan kemungkinan penyertaan dana investasi hangus (sunk cost) dalam pembangunan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, Jawa Timur. Usulan penyertaan sunk cost diajukan sebagai solusi atas belum adanya titik temu antara besaran dana dukungan kelayakan proyek (Viability Gap Fund/VGF) dengan nilai tarif air.

“K

ita bisa kasih jalan keluar, kalau VGF tidak mau naik, dan tarif juga tidak mau naik ya gap yang ada tersebut dimasukan saja ke DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran-red) kita, kalau boleh ya kita kerjakan,” ucap Djoko Kirmanto kepada para wartawan di Jakarta, Jumat (8/2). Djoko Kirmanto menuturkan, hingga saat ini Kementerian Keuangan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) belum menentukan persentase VGF yang diberikan untuk SPAM Umbulan. Mereka keberatan jika harus memberikan persentase dalam jumlah besar. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) juga tidak berkenan memberlakukan tarif tinggi karena akan memberatkan masyarakat. Menteri PU mengakui, sunk cost tersebut belum teralokasi pada anggaran Kementerian PU tahun ini. Namun jika diijinkan, dana tersebut dapat berasal dari sisa tender anggaran. Pengunaan sisa tender itu juga nantinya memerlukan revisi DIPA Kementerian PU. Lebih lanjut Dia melihat sebenarnya ada keinginan dari PT SMI dan Pemprov Jatim masing-masing untuk menaikkan persentase VGF dan nilai tarif. Menteri PU mengaku dirinya terus melobi kedua pihak untuk merealisasikan hal tersebut. Bahkan, Djoko Kirmato

20

Sunk Cost SPAM Umbulan mengutus Wakil Menteri PU Hermanto Dardak ke Surabaya untuk menindaklanjuti negosiasi tersebut. “Saya sudah lobi ke PT SMI dan mereka bilang bisa menaikkan dana VGF jika terpaksa. Pemprov Jawa Timur juga dilobi. Mereka juga bilang hal yang sama untuk menaikkan tarif. Jadi kedua-duanya sudah memberikan green light, tapi mereka masih malu-malu,” ungkapnya. Dalam kesempatan tersebut, Djoko Kirmanto juga meminta kepada Pemprov Jatim lebih bersemangat untuk mendorong realisasi SPAM Umbulan. Hal tersebut mengingat pentingnya keberadaan SPAM untuk melayani kebutuhan masyarakat akan air bersih. Sebelumnya diberitakan, Pemprov Jatim mengusulkan besaran VGF SPAM Umbulan sebesar Rp700-800 miliar atau sekitar 31,8-35,4 persen dari total investasi senilai Rp2,2 triliun. Usulan dana VGF tersebut lebih besar dari alokasi VGF dalam APBN 2013 yang ditetapkan sebesar Rp341,3 miliar. Terkait proyek ini, saat ini sudah ada lima investor yang telah lulus pra kualifikasi yakni Konsorsium Medco dan PT Bangun Cipta Kontraktor; Konsorsium Marubeni Corporatiion, dan Nipponkoei; Konsorsium China Harbour dan PT Manggala Purnama Sakti; Konsorsium Amerka Bumi Capital, PT Bakrieland Development, dan Beijing Enterprise Water Group; Kukdong Engineering Construction dan PT Brantas Abipraya. Namun, nama kedua tersebut telah mengundurkan diri karena proyek SPAM Umbulan tidak sesuai dengan ekspertasi perusahaan dan dinilai terlalu kecil. Dia menyampaikan pembangunan SPAM Umbulan ini sangat dibutuhkan mengingat kebutuhan air bersih nasional baru mencapai 49%.

inovasi

Modul SIKIPAS

Inovasi Baru dalam Teknologi Pengolahan Sampah

Sandhi Eko Bramono*)

Instalasi Pengolahan Sampah (IPS) merupakan infrastruktur pengolahan sampah yang berperan dalam mereduksi volume dan daya cemar sampah. Pada skala komunal, infrastruktur berbasis masyarakat ini umumnya mengoperasikan proses pemilahan (untuk memilah sampah organik dan sampah anorganik), sebelum kemudian diolah secara terpisah.

pengepul. Dalam aplikasi di lapangan, banyak ditemukan kesulitan dalam memasarkan kompos padat yang dihasilkan dari proses aerobik di IPS. Peran serta Pemerintah Kabupaten/Kota belum optimal dalam mengambil atau membeli atau mencarikan calon pembeli dari kompos padat yang telah dihasilkan. Hal ini berimbas pada menumpuknya kompos padat di gudang IPS dan memberikan kesan IPS yang kumuh. Untuk menyikapi hal ini, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, saat ini sedang mengembangkan inovasi baru untuk mengolah sampah organik secara anaerobik. Inovasi ini diberi nama modul SIKIPAS (SIstem Komunal Instalasi Pengolahan Anaerobik Sampah).

Foto : Sandi EB

TPS 3R Cijantung saat serah terima pengelolaan

S

ampah organik akan diolah melalui proses aerobik, yaitu mengkonversi sampah organik menjadi kompos padat, dengan menggunakan proses aerasi alami (windrow composting). Sampah anorganik terpilah kemudian dikelompokkan dan dijual kepada


21

inovasi Unit Pembangkit Listrik GAS BIO 3 Minggu dalam proses anaerobik, dilanjutkan dengan 2 minggu proses aerobik

Unit Penghasil Gas Bio

Unit Penampung Sampah

KOMPOS PADAT

Unit Pengumpul Air Lindi

Unit Kompor

pH disesuaikan menjadi 6,5-7,5

Unit Resirkulasi Air Lindi

Unit Pengukur Gas Bio KOMPOS CAIR

Skema Proses Kerja SIKIPAS

Melalui proses anaerobik ini akan dihasilkan produk selain kompos padat, yaitu kompos cair, serta gas bio yang memiliki nilai kalor sebagai salah satu sumber energi alternatif. Dengan menghasilkan produk bernilai energi ini, diharapkan IPS dapat menjadi lebih berdaya guna, dengan potensi keberlanjutan dan replikasi yang semakin tinggi. Sejarah lahirnya prototipe modul SIKIPAS Modul SIKIPAS yang saat ini masih berupa prototipe, dilahirkan melalui kegiatan swakelola non kontraktual, sebagai buah pikir tim putra-putri Indonesia, di bawah binaan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Diawali pada September 2011, dimana dilakukan sejumlah diskusi terkait masalah rekayasa teknis-teknologis dalam pengembangan proses pengolahan sampah organik secara anaerobik. Inisiatif tersebut disambut baik Direktur Jenderal Cipta Karya pada waktu itu (Ir. Budi Yuwono P., Dipl. SE) dan Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman pada waktu itu (Bapak Ir. Muhamad Sjukrul Amien, MM). Mereka berdua menantang tim sekiranya desain modul SIKIPAS untuk berani dapat ditampilkan dalam ajang pameran Millenium Development

22

Goals (MDGs) di Balai Kartini Jakarta, pada bulan Januari 2012. Dengan berbekal semangat kecintaan akan ilmu pengetahuan dan komitmen yang tinggi terhadap suatu inovasi, tim ini menyanggupinya dan berhasil menarik perhatian pengunjung dalam pameran tersebut. Februari 2012, prototipe paling sederhana dari modul SIKIPAS dibuat untuk melengkapi infrastruktur pengolahan sampah di IPS Kompleks Perumahan Perusahaan Listrik Negara/PLN Durentiga, Jakarta Selatan, yang sebelumnya mengoperasikan proses aerobik. Gas bio dalam kuantitas terbatas telah dihasilkan pada sistem ini, namun masih dilakukan penyempurnaan dengan memodifikasi proses yang sebelumnya sistem tunggal (dimana proses hidrolisis, asidogenesis, dan metanogenesis dilakukan pada satu tangki), menjadi sistem ganda. Dengan sistem ganda, proses hidrolisis dan asidogenesis dilakukan pada satu tangki, sementara proses metanogenesis dilakukan pada tangki terpisah. Sistem ini terus dioptimasi untuk dapat menghasilkan gas bio dengan kuantitas dan kualitas yang semakin baik. Pada Mei 2012, prototipe modul SIKIPAS juga telah dipamerkan dalam pameran Hari Air Sedunia yang dilaksanakan di kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, serta dipamerkan pula dalam seminar internasional the 7th Asian Pacific Landfill

Symposium (APLAS) Bali 2012 pada Oktober 2012 di Denpasar. Dalam pameran-pameran ini pula, modul SIKIPAS memperoleh perhatian yang tinggi dari para pengunjung pameran. Pada skala yang lebih besar, prototipe modul SIKIPAS dengan kapasitas operasi 0,6 ton sampah organik tercacah/hari atau setara dengan pelayanan 400 KK/hari atau 2.000 jiwa/hari, telah selesai dibangun di Kompleks Perumahan KOPASSUS Cijantung, Jakarta, pada September 2012. Saat ini konstruksi prototipe modul SIKIPAS tersebut sedang disempurnakan, sehingga dapat dihasilkan kualitas konstruksi yang prima, untuk mendorong suksesnya replikasi modul SIKIPAS di seluruh Indonesia. Proses aklimatisasi dari mikroorganisme juga sedang dilaksanakan, untuk mempercepat laju pembentukan gas bio yang berpotensi untuk dihasilkan dari sampah organik.

Foto : Sandi EB

inovasi

TPS 3R Cijantung saat serah terima pengelolaan

Satuan proses dan satuan operasi pada modul SIKIPAS Satuan proses dan satuan operasi pada modul SIKIPAS dirancang untuk dapat dioperasikan secara sederhana oleh operator dengan kualifikasi pendidikan yang terbatas. Meskipun begitu, kaidahkaidah keteknikan tetap dikedepankan dan tidak dikorbankan, sehingga kinerja modul ini tetap tinggi. Proses diawali dengan pemilahan antara sampah organik dan sampah anorganik secara manual. Proses ini sangat menyita waktu di IPS, karena hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa hampir 35 % waktu kerja operator di IPS, hanya digunakan untuk memilah sampah. Evaluasi ini menunjukkan bahwa pemilahan sampah di sumber sampah, akan meningkatkan kinerja modul SIKIPAS secara signifikan. Hal ini terkait dengan upaya minimalisasi waktu untuk pemilahan, sehingga jam kerja operator dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan lain yang mendukung kinerja menyeluruh dari IPS. Sampah organik yang meliputi sampah makanan, sampah halaman, dan sampah kertas yang telah terpilah, kemudian dicacah hingga berukuran 2,5-7,5 cm dengan mesin pencacah sampah organik. Sampah anorganik seperti sampah logam, sampah plastik, dan sampah kaca, dikumpulkan untuk kemudian dijual ke pengepul. Sedangkan sampah karet, sampah tekstil, dan sampah lainnya, umumnya dikumpulkan untuk diolah secara lanjut di IPS yang mengoperasikan proses lahan urug (landfilling). Sampah organik tercacah yang berasal dari 400 KK ini kemudian diangkut ke dalam unit penampung sampah berukuran 1 m3. Unit ini kemudian ditutup untuk mengkondisikan proses anaerobik, dimana terjadi proses pencairan sampah dari fase padat menjadi fase semi cair (proses hidrolisis) dan proses pengasaman sampah sehingga membentuk asam lemak volatil yang akan menjadi substrat bagi mikroorganisme penghasil gas bio (proses asidogenesis). Begitu pula sampah organik pada hari kedua, untuk kemudian dicacah dan dimasukkan dalam tangki kedua, dan seterusnya hingga sampah organik pada hari kedua puluh dimasukkan ke dalam tangki keduapuluh. Sampah hari keduapuluh satu dimasukkan ke dalam tangki sampah kesatu, dengan terlebih dahulu mengeluarkan sampah hari pertama yang telah mengalami perlakuan proses anaerobik selama 20 hari. Begitu pula sampah hari keduapuluhdua masuk ke dalam tangki kedua, dan seterusnya hingga sampah hari keempatpuluh masuk ke dalam tangki keduapuluh. Sampah yang telah dikeluarkan ini kemudian diolah lanjut dengan proses aerobik di luar tangki sampah dengan proses aerasi

alami. Hal ini bertujuan untuk mereduksi nilai Chemical Oxygen Demand (COD) sampah yang sebagian sudah berkurang pada proses anaerobik. Selama berada dalam unit penampung sampah, air lindi yang terbentuk dialirkan pada unit penampung air lindi, untuk mengalami proses penyesuaian nilai derajat keasaman/pH. pH air lindi yang asam (< 6,0) disesuaikan dengan penambahan senyawa natrium hidroksida (NaOH), sehingga nilai pH dapat kembali pada kisaran netral, yaitu 6,5-7,5. Air lindi tersebut kemudian diresirkulasikan kembali dengan sistem perpompaan ke dalam unit penampung sampah, sehingga terjadi proses pengurasan serta pemindahan nilai COD dari sampah ke air lindi. Nilai COD air lindi yang semakin tinggi ini akan menyentuh nilai COD minimal (5.000 mg/l), dimana gas bio mulai dapat dihasilkan pada unit penghasil gas bio (proses metanogenesis). Untuk meningkatkan dan mempertahankan jumlah mikroorganisme pada unit penghasil gas bio, maka disiapkan media pertumbuhan melekat, berupa batu kerakal dan ijuk. Air lindi diresirkulasikan pada kisaran 5-6 jam/hari, sehingga kinerja pengurasan nilai COD sampah dapat semakin baik. Hal ini akan berdampak kepada semakin matang dan stabilnya kompos padat yang akan dihasilkan dari proses tersebut. Melalui serangkaian proses ini, maka akan diperoleh kompos padat, kompos cair (dari air lindi), dan gas bio yang dapat dikonversi menjadi energi listrik atau dijadikan sumber energi untuk proses pembakaran (misalnya dimanfaatkan sebagai bahan bakar gas pada kompor). Kinerja modul SIKIPAS Dengan waktu detensi proses selama 20 hari (proses anaerobik) dan 20 hari (proses aerobik), maka prototipe modul SIKIPAS yang dibangun dengan kapasitas pelayanan 0,6 ton sampah organik tercacah/hari atau setara dengan pelayanan untuk 400 KK/hari atau 2.000 jiwa/hari, dapat menghasilkan 300 kilogram kompos padat/hari, 150 liter kompos cair/hari, dan 97,5 m3 gas bio/hari. Gas bio yang dihasilkan akan memiliki kandungan gas metana (CH4) dalam kisaran 50-60 % (persen volume). Dengan jumlah tersebut, maka potensi gas bio yang dapat dikonversi menjadi energi listrik adalah sebesar 121,8 kWh (netto) atau setara untuk


23

inovasi

Spesifikasi Proses kapasitas operasi jenis sampah proses

1 m3/hari; 0,6 ton/hari; 400 KK/hari, 2.000 jiwa/hari sampah organik tercacah kombinasi anaerobik dan aerobik

durasi/waktu detensi

20 hari (anaerobik) + 20 hari (aerobik)

produk

kompos padat (300 kg), kompos cair (150 liter), dan gas bio (97,5 m3)

konversi energi

121,8 kWh (netto)~ kebutuhan energi rata-rata (di Indonesia) untuk 1 rumah dalam 10 hari

luas lahan

1.350 m2 (termasuk area untuk daur ulang dan perkantoran)

biaya pengolahan

Rp 20.000,-/KK/bulan

kebutuhan energi listrik rumah rata-rata di Indonesia selama 10 hari. Luas lahan yang dibutuhkan untuk kapasitas tersebut adalah 1.350 m2, sudah termasuk sarana penunjang (bangunan kantor, area pemilahan, dan area pencacahan). Modul yang dioperasikan secara berbasis masyarakat ini membutuhkan biaya investasi sebesar Rp 1,15 milyar/ton sampah (tercampur) dan biaya pengoperasian-pemeliharaan-perawatan sebesar Rp 220 ribu/ton sampah (tercampur). Pengembangan dari protipe menjadi modul SIKIPAS Prototipe modul SIKIPAS saat ini masih terus dipantau kinerjanya, dioptimasi, dan disempurnakan, baik dari segi konstruksi maupun kemudahan dalam pengoperasian-pemeliharaanperawatannya. Dari segi proses, proses pada SIKIPAS merupakan penyempurnaan dari desain proses tunggal (proses hidrolisisasidogenesis-metanogensis dalam satu tangki) yang telah banyak dikembangkan di dunia. Modul SIKIPAS dengan berani menyempurnakannya dengan proses ganda (proses hidrolisisasidogenesis pada satu tangki dan proses metanogenesis pada

24

tangki terpisah), dimana proses dapat lebih terkontrol dan kinerja prosesnya dalam menghasilkan gas bio-kompos padat-kompos cair yang berkualitas baik secara lebih optimal. Kesiapan dari prototipe ini akan menjadi salah satu capaian untuk mengembangkan modul SIKIPAS dalam skala lapangan yang lebih besar. Selain itu, inovasi yang dihasilkan bukan hanya terkait perencanaan dan pelaksanaan konstruksi, namun juga hingga pemodelan matematika untuk mengestimasi kinerja proses, yang kesemuanya dikembangkan serta disempurnakan oleh putra-putri Indonesia di Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Melalui modul SIKIPAS ini pula, diharapkan kinerja IPS berbasis masyarakat yang selama ini telah dikembangkan, juga akan menjadi semakin baik. Selamat datang ke dunia persampahan Indonesia, jabang bayi SIKIPAS ! *) Staf Sub Direktorat Persampahan, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Indonesia. Kontak penulis : [email protected]

Foto-foto : Widya Aprilia Kurnia

inovasi

Pahlawan Sampah dari Wiyung Widya Aprilia Kurnia*)

Belum banyak orang tahu tentang Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS). Pun dengan jasa para petugasnya. Dalam sebuah sistem mata rantai pengelolaan sampah, keberadaan TPSS sering luput dari perhatian masyarakat. Padahal, alur sampah dari rumah tangga biasanya singgah dulu ke TPSS sebelum TPA yang selama ini banyak masyarakat kenal. Apa dan bagaimana TPSS, serta para pekerja di dalamnya bisa dipahami dari kisah salah satu TPSS dari Kota Surabaya. Petugas Mengumpulkan Sampah Hasil Menjaring di Saluran

A

dalah sebuah TPSS di Kecamatan Wiyung. TPSS ini berada di pinggir Jalan Raya Menganti, Kota Surabaya. Tak jauh dari tempat ini berada Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah II dan Pasar Wiyung. TPSS ini melayani 11 kelurahan di seluruh Kecamatan Wiyung. Tidak bisa dibayangkan bagaimana bila seluruh gerobak dari semua kelurahan tersebut datang dan terkumpul di TPSS itu. Belum lagi sampah yang datang dari per seorangan. Betapa banyaknya sampah yang terkumpul.


25

inovasi Dalam TPSS Kecamatan Wiyung, terdapat pengolahan sampah sistem setempat. Ada seorang penjaga TPSS yang menjaga siang dan malam, dan juga 3 pekerja outsourcing dari Pemerintah Kota Surabaya. Para pekerja Outsourcing tersebut bekerja mulai pukul 7 pagi hingga pukul 12 siang. Sebagian pekerja bertugas menjaring sampah dan kotoran di saluran mulai dari jembatan di Kelurahan Keramat hingga depan Pasar Wiyung yang panjangnya bisa mencapai 1 km. Semua sampah dan kotoran yang terjaring dari saluran, serta sampah-sampah yang terkumpul dari seluruh warga Kecamatan Wiyung, kemudian akan dipilah oleh petugas yang ada. Seluruh sampah yang terkumpul kemudian dipilah dalam dua kelompok besar, yaitu sampah basah dan sampah kering. Sampah basah dan yang tidak mungkin untuk dimanfaatkan kembali akan dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo dengan dibawa oleh petugas khusus yang membawa Dump Truck. Setiap harinya ada dua Dump Truck yang siap membawa semua sampah tersebut yang datang ke TPSS Wiyung hanya pada hari Senin hingga Jum’at. Sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu terkadang ada satu dump truck yang mengangkut.

: Gate Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Surabaya, Center of Excellent. Lokasinya hanya 100 meter dari TPSS Kecamatan Wiyung Foto Bawah : Santai Sejenak di Sela-sela Pilah – Pilih Sampah Foto Atas

26

inovasi

Foto Atas

: Kondisi di Depan Pasar Wiyung, meskipun dekat dengan TPSS sebagian warga masih membuang sampah seenaknya. Foto Bawah : Kondisi Saluran dekat TPSS Kecamatan Wiyung

Sementara itu, sampah kering dikumpulkan oleh Petugas Jaga Siang – Malam untuk kemudian dijual ke penadah barang rongsokan. Itu sebagai tambahan karena honor yang dia dapat tiap bulannya sangat kecil sekali. Sedangkan honor untuk pekerja outsourcing bisa dianggap cukup karena mengikuti standar Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya tahun 2012. Para Petugas sampah ini tidak mengenal kata libur, sebagaimana sampah yang tidak pernah berhenti tiap harinya yang selalu saja ada. Bahkan saat Lebaran Idul Fitri, dimana setiap orang muslim merayakannya dengan berkumpul bersama keluarga dan sanak saudara, tetapi mereka tetap harus mempertaruhkan hidup mereka berkubang dengan timpukan sampah yang memang tidak mengenal kata libur. Sehingga patut bagi mereka untuk mendapatkan julukan sebagai “Pahlawan Sampah”. Perlu adanya kesadaran dari tiap warga dalam pengelolaan sampah pribadi maupun kelompok. Sosialisai mengenai 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) tidak pernah berhenti digaungkan di media massa baik dari pemerintah dan semua LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau NGO (Non Government Organization) yang peduli terhadap lingkungan. Begitupun keberadaan Balai

Teknik Air Minum & Sanitasi Wilayah II Surabaya yang diharapkan sebagai Center of Excellent, dapat membantu dan mensukseskan program ini. Kita selalu berharap yang terbaik untuk masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Jangan sampai bumi ini dipenuhi dengan sampah, dan tidak ada ruang lagi untuk tinggal bagi mereka. *) Staf Balai Teknik Air Minum & Sanitasi Wilayah II Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum


27

inovasi

Saatnya Memberikan

Reward and Punishment

Foto-foto : Buchori

Ratih Fitriani *)

Di dalam undang-undang otonomi daerah terdapat 31 urusan yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten kota), salah satu diantaranya adalah urusan pekerjaan umum. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mencoba memperjelas pembagian urusan pemerintahan dan tetap dalam koridor otonomi luas (general competence) yang ada di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Foto Atas : Penataan Kawasan Benteng Fort Rotterdam Kota Makassar Foto Bawah : SPAM IKK Mare Kabupaten Bone

28

inovasi

Foto : Indah Raftiarty

P

eraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2007 sebagai turunan dari UU 32/2004 mencoba melakukan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Perubahan sistem pemerintahan menjadi desentralisasi ini ternyata tidak mudah, terutama dalam menjaring kebutuhan pembangunan infrastruktur keciptakaryaan di daerah. Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) lahir dalam rangka memadukan rencana strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) dengan rencana pembangunan infrastruktur daerah. RPIJM merupakan usaha DJCK dalam menjaring usulan dari daerah untuk pembangunan di bidang keciptakaryaan (bottom up). Karena usulan tersebut merupakan usulan yang akan didanai oleh APBN, maka tidak semua usulan dapat langsung disetujui melainkan harus disesuaikan dengan pagu dan target Renstra serta memenuhi readiness criteria. RPIJM merupakan salah satu alat DJCK dalam menyusun dan mengusulkan kegiatan serta alokasi anggarannya.

Foto : Wicak HP

Foto Kiri : TPA Kota Manado Foto Kanan : Semarang Urban Drainage

Di dalam dokumen RPIJM telah tegas dinyatakan bahwa terdapat readiness criteria dan perlunya matching fund yang harus dipenuhi oleh Pemda (kab/kota) ketika akan mendapat dana APBN. Namun yang tertulis di dalam dokumen RPIJM ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Meskipun dana APBN telah diberikan, kegiatan Cipta Karya telah masuk, namun di lapangan matching fund yang telah dijanjikan tidak terealisasi. Sehingga dana APBN tidak mendapatkan dana pendamping (matching fund) seperti yang tertulis di dokumen RPIJM. Begitu pula dengan readiness criteria, karena Pemerintah telah mengalokasikan dananya sesuai dengan usulan RPIJM, tetapi kenyataan di lapangan readiness criteria tidak terpenuhi, tetapi DJCK tetap saja memberikan dana APBN di kabupaten/kota tersebut dengan alasan untuk mencapai target pembangunan di Renstra. Ada sedikit kerancuan di dalam memisahkan tugas dan kewajiban Pemerintah (DJCK) dengan Pemda (kabupaten/ kota). Di satu sisi DJCK mewajibkan Pemda (kabupaten/kota) memenuhi readiness criteria dan dana pendamping (matching fund) bagi Pemda (kabupaten/kota) yang membutuhkan APBN

keciptakaryaan, di sisi lain ketika readiness criteria tidak terpenuhi, Pemda (kabupaten/kota) tetap mendapatkan dana APBN keciptakaryaan dengan dalih pemenuhan terhadap target Renstra DJCK. Hal tersebut semakin kacau ketika Pemda (kabupaten/ kota) tidak memberikan sharing matching fund-nya dan di tahun berikutnya Pemda (kabupaten/kota) tersebut masih tetap bisa mendapatkan dana APBN. Sehingga akhirnya kondisi tersebut saat ini disalahartikan dengan munculnya anggapan bahwa kegiatan stimulan merupakan kebutuhan Pemerintah (DJCK) dalam mengejar target Renstra. Sebuah mindset yang harus segera diluruskan. Karena buah dari semua itu adalah : realisasi matching fund yang rendah, unit rusunawa yang tidak terhuni, unit SPAM yang tidak berfungsi optimal, serta unit sarana dan prasarana keciptakaryaan yang dibangun oleh Pemerintah tidak bermanfaat secara maksimal. Semuanya itu merupakan indikasi bahwa pemahaman terhadap PP No. 38/2007, khususnya tentang keciptakaryaan, kurang dimaknai baik oleh Pemerintah (DJCK) maupun pemerintah daerah. Pertanyaan-pertanyaan berikut kemudian patut diajukan: Untuk apa menetapkan readiness criteria jika tidak dijadikan alat ukur kesiapan pemda (kab/kota)? Untuk apa memberikan persyaratan matching fund pemda (kab/kota) jika tidak dijadikan syarat pencairan dana APBN? Pemerintah (DJCK) harus bersikap tegas dengan menerapkan punishment terhadap Pemda (kabupaten/kota)yang mbalelo. Punishment harus diberikan kepada Pemda (kabupaten/kota) yang melihat kegiatan stimulan dari Pemerintah sebagai “proyek” dan akhirnya tidak berkelanjutan, tidak dimanfaatkan alias mangkrak karena memang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, Pemerintah (DJCK) juga harus menghargai, dengan memberikan reward, kepada Pemda (kabupaten/kota)yang memiliki komitmen kuat terhadap pemenuhan infrastruktur keciptakaryaan bagi warganya (sesuai SPM, dll).


29

inovasi Dalam prakteknya nanti, reward and punishment tersebut bisa berupa white list dan black list, dimana kabupaten/kota yang berada didalamnya akan mendapat konsekuensi tertentu. Tentu saja kab/kota yang masuk ke dalam white list akan mendapatkan kemudahan atau bahkan mendapatkan program khusus sebagai reward atas komitmennya terhadap pemenuhan infrastruktur keciptakaryaan bagi warganya. Dan sebaliknya, bagi kabupaten/ kota yang masuk ke dalam black list, akan mendapatkan konsekuensi atas komitmennya yang rendah terhadap pemenuhan infrastruktur keciptakaryaan bagi warganya. Konsekuensi itu bisa berupa moratorium dana stimulan ke kabupaten/kota tersebut hingga satu periode RENSTRA. Sekarang Saat yang Tepat Tahun ini adalah tahun keempat Renstra periode 2010-2014, dimana DJCK akan dilihat hasil kerjanya dengan melihat faktor kebermanfaatan dari pembangunan yang telah dilakukan. Jika kita mau sedikit menengok kebelakang, dimana masih banyak permasalahan dengan pemda yang menyebabkan kegiatan DJCK tidak berfungsi di beberapa lokasi, maka kita tidak akan bisa berharap banyak untuk dapat menjawab kebermanfaatan dari pembangunan yang telah dilakukan. Satu hal lagi yang memperkuat adalah bahwa banyak output

DJCK yang telah melebihi target Renstra, diantaranya adalah SPAM MBR, SPAM Pedesaan, IPAL Off Site-On Site, pembinaan PDAM, revitalisasi kawasan, Infrastruktur pedesaan/kumuh/nelayan. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan untuk membangun dalam rangka pemenuhan target Renstra untuk beberapa output tersebut. Penerapan reward and punishment secara tegas akan berdampak pada meningkatnya kinerja Pemda dalam memperkuat komitmennya terhadap pemenuhan infrastruktur keciptakaryaan di kabupaten/kota masing-masing. Dan dalam satu periode Renstra, kita akan bisa melihat secara manfaat dana stimulan keciptakaryaan yang diberikan oleh Pemerintah (DJCK) kepada Pemda. Meskipun demikian, tentunya penerapan reward and punishment tersebut akan membawa konsekuensi juga kepada Pemerintah (DJCK). Konsekuensinya adalah, penerapan punishment akan berdampak pada pemenuhan target Renstra. Untuk menyiasatinya, DJCK perlu memperkuat perencanaan dan evaluasi dengan sistem database yang handal sehingga didapat pemrograman yang akurat. *) Staf Subdit Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Bantaran sungai yang tertata di Semarang

30

resensi

KOTA BERKELANJUTAN (Sustainable City)

Istilah pembangunan berkelanjutan atau sustainable development dalam abad ke-21 sudah menjadi semacam mantra yang tidak boleh diabaikan dalam setiap kiprah pembangunan. Terutama sekali di kawasan perkotaan yang memperoleh tekanan pembangunan (development pressure) semakin besar dari waktu ke waktu. Bagian yang cukup besar dari para pelaku pembangunan bidang perkotaan ini beberapa dekade yang silam tercermin dalam perkembangan organisasi pengusaha Real Estate Indonesia (REI) yang menanjak jumlah anggotanya dari 33 anggota pada tahun 1972 dan semula mencakup DKI Jakarta saja, menjadi lebih dari 2.400 anggota di tahun 1998 meliputi 27 provinsi di seluruh Indonesia. Sekitar 75 % dari anggota REI ini tergolong dalam kelompok pengusaha menengah ke bawah dan lahir pada tahun delapanpuluhan memanfaatkan “boom ekonomi” yang dimungkinkan berkat deregulasi ekonomi yang dicanangkan sejak tahun delapan puluhan. Indonesia memerlukan penekanan penanganan masalah ekonomi mikro dalam konteks kerangka pokok ekonomi makro yang lebih mantap. Perubahan yang dihasilkan melalui pembangunan perkotaan selama ini sedikit banyak telah memberi manfaat yang patut disyukuri. Namun, pada kesempatan kali ini ada baiknya kita pusatkan diri pada permasalahan strategis yang perlu ditangani di masa depan dalam rangka ikhtiar memberi isi pada cita-cita bangsa: membangun masyarakat yang adil dan makmur, termasuk membangun kota yang berklanjutan demi kepentingan generasi mendatang. Proses pembangunan kota telah menghasilkan perubahan yang bersifat multi dimensional dan mencakup perubahan struktur ekonomi, struktur sosial, sistem nilai dan generasi dalam ruang lingkup perubahan global. Perubahan struktur ekonomi kota diharapkan akan memperluas basis ekonomi dengan para pelaku pembangunan ekonomi yang semakin beraneka ragam. Kepentingan ekonomi pun mesti tumbuh dengan berbagai aspirasi. Apabila ekonomi tumbuh cukup tinggi maka pelaku

Judul Buku : Kota Berkelanjutan (Sustainable city) Penulis : Eko Budihardjo, Djoko Susilo Penerbit : PT. Alumni Tebal : 242 halaman

pembangunan memperoleh kesempatan untuk berkembang. Namun, apabila laju ekonomi agak lamban maka perubahan resources, baik modal, kredit, failitas, teknologi maupun skill akan berjalan kencang. Dalam keadaan saat ini maka peranan Pemerintah tidak bisa lagi pasif menyerahkan perkembangan pembangunan sematamata pada mekanisme pasar, tetapi adalah aktif turut terjun menyamakan medan kerja para pelaku pembangunan dan mendongkrak pengusaha kelas ringan agar proses persaingan yang terjadi dalam pasar berlangsung wajar dan adil. Dalam buku ini dicoba untuk diungkap tentang kaidah pembangunan kota berkelanjutan, teori-teori perancangan kota, arti penting ruang terbuka sebagai salah satu komponen kota berkelanjutan, perkembangan kota baru yang harus lebih mandiri, dan upaya-upaya menuju terejawantahkan konsep kota berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. (teks: danang)


31

lensa ck

Suksesi Dharma Wanita Persatuan (DWP) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum 32

lensa ck

Konsultasi Regional 2013 Kementerian Pekerjaan Umum

Foto : Danang


33

seputar kita

Direktorat Bina Program Sosialisasikan Dua PMK 2012 Direktorat Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya mengadakan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.05/2012 dan PMK Nomor 37/PMK.02/2012 untuk para Pejabat Inti Satuan Kerja. Mereka harus memahami perubahan yang tertuang dalam dua PMK tersebut agar penggunan uang negara (APBN) dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Sosialisasi dibuka oleh Kasubdit Data dan Informasi Direktorat Bina Program, Sri Murni Edi K, yang mewakili Direktur Bina Program di Jakarta (11/2). Para pembahas antara lain Kabid Pembinaan Perbendaharaan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Afrizal, dan salah satu Kasubidnya, Izma Nur Choirani. “Perlu kami ingatkan, dalam pemeriksaan BPK tidak terpaku pada aspek pelaporan saja, namun auditor melakukan pemeriksaan terhadap aspek operasional pekerjaan dari mulai pelelangan, kontrak, fisik konstruksi, asset, hingga administrasi,” kata Sri Murni.

TOT Konsultan Individual Kuatkan Amunisi Satker Randal Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian (Randal) memulai pelatihan Training of Trainer (ToT) untuk para konsultan individual perencanaan, database, pemantauan, dan evaluasi. Pelatihan diawali di Batam (5/2) untuk para konsultan Satker Randal provinsi di wilayah barat. Sebelum memulai tugasnya, mereka dibekali dengan pemahaman dan penyamaan persepsi tentang perencanaan dan pengendalian program pembangunan bidang Cipta Karya. Acara dibuka oleh Direktur Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya, Antonius Budiono. Para konsultan akan membantu Randal provinsi dalam penyusunan program bidang Cipta Karya TA 2013, aplikasi sistem database kegiatan, monitoring, Sistem Akuntansi Indonesia (SAI), Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), hingga evaluasi pelaksanaan. “Konsultan individual bertugas mendukung Randal Provinsi dalam pendampingan pelaksanaan kegiatan bidang Cipta Karya TA 2013 di daerah. Dalam workshop TOT, para konsultan juga dibekali aplikasi sistem e-monitoring reguler, e-monitoring DAK, Sistem Spasialisasi dan visualisasi berbasis Web GIS, dan lainnya agar terwujud persamaan persepsi,” jelas Antonius.

Kemen PU Jaring 48 Kabupaten/Kota Ikuti Program Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya saat ini tengah melakukan penjaringan minat kepada 48 kabupaten/kota untuk mengikuti program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS). Total anggaran yang disalurkan dalam program ini sebesar USD 100 juta yang berasal dari pinjaman Islamic Development Bank (IDB). Terdapat beberapa persyaratan bagi kabupaten/kota untuk mengikuti program ini. Diantarnya; telah memiliki Strategi Sanitasi Kota (SSK), lokasi kelurahan yang dipilih telah melakukan tiga kali program PNPM Mandiri Perkotaan dan terdapat sharing dana APBD sebesar 5% untuk biaya operasional. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Kemen PU Dadan Krinandar mengatakan, program ini rencananya akan dilaksanakan di 1800 lokasi yang berada di 13 provinsi. Program ini sebagai upaya untuk mendukung pencapaian target MDGs 2015 yaitu menurunkan 50% jumlah penduduk yang belum memiliki akses sanitasi.

34

“SANIMAS ini merupakan program dengan konsep pemberdayaan masyarakat dimana tiap lokasi akan mendapatkan dana bantuan langsung masyarakat sebesar maksimal Rp 425 juta,” kata Dadan saat membuka Sosialisasi SANIMAS Wilayah II di Medan, Selasa (19/2).

Citizen Journalism Cipta K arya Cerita adalah semangat. Mak a perlu sebuah rumah untuk menampungnya. Tulislah kisah perjalanan yang sudah membuka mata Anda, berbagilah dengan yang lain untuk memperkaya makna. Jurnalisme Warga Cipta Karya siap menampung kisah Anda lewat katakata dan karya foto. http://ciptakarya.pu.go.id/jurnalisme

Cipta Karya? Quo Vadis. Mengedepankan Sanitasi di Hari Air Dunia 12. Kunker Komisi V DPR : Hutang Lima PDAM Akan Dihapus 18

Recommend Documents