cerita dari indonesia

cerita dari indonesia

1

| UNICEF INDONESIA

UNICEF Indonesia:

Membuat Setiap Anak Dihargai

“Setiap anak - di manapun ia tinggal - memiliki hak yang sama atas awal kehidupan yang sehat dan aman” – Anthony Lake – UNICEF Executive Director

Saat ini, UNICEF bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk melahirkan pemahaman dan bukti-bukti untuk mengidentifikasi anakanak yang terasing dari seluruh kemajuan negara; melakukan advokasi untuk kebijakan dan program yang lebih baik bagi anak-anak; memberikan bantuan teknis tingkat tinggi kepada pemerintah dan mitra lainnya; menguji model dan inovasi yang dapat menawarkan solusi terhadap tantangan yang sudah berlangsung lama yang mempengaruhi anak-anak; serta membangun kemitraan dan jaringan demi memajukan hakhak anak.

Menjamin hak-hak setiap anak atas kehidupan, pendidikan, pembangunan dan perlindungan merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kesuksesan suatu bangsa. Sudah menjadi tugas setiap orang, termasuk orang tua dan masyarakat, masyarakat sipil dan sektor swasta, media dan akademisi, dan terutama setiap pemerintah, untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak anak. UNICEF bekerja di lebih dari 190 negara untuk memastikan bahwa hak-hak semua anak, termasuk mereka yang paling terpinggirkan dan tidak beruntung, terwujud. Di Indonesia, UNICEF mengingat kembali pada sejarah selama lebih dari 50 tahun bermitra dengan pemerintah dan lembagalembaga lainnya, yang menjangkau jutaan anak-anak melalui pembangunan dan bantuan kemanusiaan. Menanggapi peningkatan kapasitas dan pertumbuhan ekonomi di negara ini, bidang kerja sama UNIECEF secara bertahap telah bergeser dari pemberian layanan di tingkat masyarakat menuju kerja sama dalam kebijakan yang lebih strategis dengan mitra pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah.

© UNICEF Indonesia/2011/Josh Estey

THE INDONESIAN STORY |

1

Ketika UNICEF mulai bekerja di Indonesia pada tahun 1948, fokusnya adalah memberikan bantuan darurat seperti yang dilakukannya di banyak negara setelah perang dunia kedua. Pada waktu itu, Pulau Lombok dilanda kekeringan dan UNICEF memberikan dukungan untuk mencegah kelaparan. Pada tahun 1949, perjanjian kerja sama resmi pertama ditandatangani dengan Pemerintah Republik Indonesia untuk membangun dapur susu di Yogyakarta, yang menjadi pusat pemerintahan baru pada saat itu. Pada tahun 1969, Pemerintah Indonesia meluncurkan Rencana Pembangunan Lima Tahun yang pertama. UNICEF dan badan-badan PBB lainnya, seperti WHO, memberikan bantuan teknis. Selama dekade berikutnya, UNICEF terlibat dalam bidang program yang lebih luas untuk membantu memperbaiki situasi perempuan dan anak-anak. Pada tahun 1990an, misalnya, UNICEF mulai bekerja sama dengan pemerintah dalam mengembangkan proyek-proyek guna meningkatkan angka melek huruf di kalangan perempuan dan partisipasi angkatan kerja perempuan. Pada tahun 2000, kerja sama antara Indonesia dan UNICEF telah diperluas lagi, yang secara geografis mencapai 65 persen dari penduduk Indonesia.

bantuan darurat, memimpin pemulihan fasilitas air bersih dan sanitasi, memberikan dukungan psikologis dan emosional kepada anak-anak, membantu membuka kembali sekolah, mendaftarkan dan melacak anak-anak yang terpisah dari keluaganya, serta bekerja sama dengan para mitra untuk memenuhi kebutuhan kesehatan penduduk yang terkena bencana. Tanggap tsunami sampai saat ini menjadi salah satu operasi darurat dan pemulihan terbesar dalam sejarah UNICEF. Satu dekade setelah bencana tersebut, Indonesia muncul sebagai salah satu perekonomian terkuat di wilayahnya, hingga mencapai status negara berpenghasilan menengah dengan pendapatan per kapita sekitar USD3500 (Bank Dunia 2013). Namun demikian, menurut berbagai estimasi, sekitar 190,0001 anak meninggal setiap tahun sebelum mencapai umur lima tahun, kebanyakan disebabkan oleh penyakit yang dapat dengan mudah dicegah atau diobati. Indonesia memiliki jumlah penduduk kedua terbesar di dunia yang tidak memiliki akses terhadap jamban.2 Sehingga mereka harus buang air besar di tempat terbuka yang meningkatkan risiko diare, pembunuh anak yang utama. Lebih dari satu dari tiga anak menderita hambatan pertumbuhan3, yang mengurangi kesempatan mereka untuk bertahan hidup, serta menghambat perkembangan fisik dan kognitif mereka. Stunting dikaitkan dengan perkembangan otak di bawah standar, yang pada gilirannya mempengaruhi potensi pembangunan di seluruh negeri.


Meskipun ruang lingkup program UNICEF mungkin telah berubah dari waktu ke waktu, organisasi ini memiliki mandat inti yang tetap sama, yaitu: UNICEF ada di Indonesia untuk membuat setiap anak dihargai.

Kemudian pada tahun 2004, tsunami di Samudera Hindia melanda Provinsi Aceh. Hampir 160.000 orang tewas - sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. UNICEF bergegas datang membawa pasokan 2

| UNICEF INDONESIA


3

MEMPERSEMPIT KESENJANGAN BAGI ANAK INDONESIA

bahwa sekitar 44.3 juta anak terkena dampak kemiskinan, dan hidup dengan penghasilan kurang dari dua dolar per hari. Anak-anak dalam rumah tangga termiskin tiga kali lebih mungkin untuk meninggal dalam lima tahun pertama hidup mereka jika dibandingkan dengan anak-anak dari rumah tangga sejahtera7

Di negara besar dengan penduduk yang beragam seperti Indonesia, yang melesat muncul sebagai salah satu perekonomian terkuat, anak-anak dan kaum muda memainkan peran utama dalam pembangunan di masa depan. Dari sekitar 250 juta orang penduduk Indonesia, kira-kira 84 juta di antaranya - atau sepertiganya - adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun.4 Dengan tingkat kesuburan sebesar 2,65 dan harapan hidup saat lahir, yaitu 69 tahun untuk laki-laki dan 73 tahun untuk perempuan6, Indonesia akan terus memiliki penduduk anakanak dan remaja yang bertambah dengan pesat.

Data tentang sanitasi menunjukkan bahwa sebanyak 0 persen kuintil keluarga paling sejahtera melakukan buang air besar di tempat terbuka, sedangkan dalam kalangan kuintil termiskin angka ini mencapai 61 persen.8

Meskipun berfokus pada pertumbuhan ekonomi, kebijakan nasional perlu memberikan perhatian yang sama untuk memenuhi hak-hak warga negara dan memastikan keadilan sosial. Agenda Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) yang belum selesai mengharuskan pemerintah pusat dan mitra pembangunan untuk menjembatani kesenjangan dan melakukan perbaikan besar dalam kehidupan dan kesejahteraan perempuan dan anak-anak. Menuju pasca tahun 2015, tujuan pembangunan berkelanjutan PBB memberikan penekanan lebih besar pada negaranegara untuk mengatasi pertumbuhan inklusif, hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan.

Indikator pendidikan menunjukkan bahwa pada kelompok umur 13 sampai 15 tahun, anak-anak dari rumah tangga termiskin empat kali lebih mungkin tidak bersekolah daripada anak-anak dari rumah tangga paling sejahtera.9

4

| UNICEF INDONESIA

Investasi pada anak-anak Indonesia adalah investasi masa depan Indonesia. Untuk memastikan bahwa agenda MDG yang belum selesai dapat dicapai secara adil, UNICEF memperjuangkan hak-hak anak Indonesia, serta memanfaatkan keahlian dan komitmen untuk mendukung Pemerintah Indonesia dan mitra lainnya dalam mengidentifikasi anak-anak yang terkucil dari kemajuan, sehingga mampu melindungi dan memajukan hak-hak anak di Indonesia.

PERCENTAGE OF CHILDREN

Perbedaan standar hidup antara kaum kaya dan kaum miskin di Indonesia: Pendapatan keluarga menentukan kesempatan anak-anak untuk tumbuh sehat, belajar dan terlindungi dari eksploitasi. 90

Q1 (Poorest)

80

77

Q5 (Richest)

82.5

62 48.52

47.1 41

30.3

30

59.13

56

56.55

40

32

27

20

0

Q4

63

50

10

Q3

70.14

70 60

Q2

5.15

7.48

3.12

46.14

43.1

35

26 13.9 1.92 1.41

25.48

24.1

22.7

17 10.22

58.15

23.51

16.8 10.5

10.6 5.7

6.3 8.3

5.32

1.46

5.16

5.88

0

No No Pr Ac op ce er ss Sh to el No Pr te ot Pr r Ea ec op rly te er da M To ar n ile dC ria t le ge an (be W fo at re er Ne 18 ye on a a r ta Po so lM stld) or ne ta on l i at ty al Ra M te or ta lit y U5 Ra M te or Se No ta lf R tH l i ty av ep R in or at gI te e No mm dD tH ia un av r rh iza in e gC tio a n: om M ple ea te sle Im s mu ni za tio n Un de rw eig ht St un tin No g tR ec W ei as ve tin Ex g No Ov clu er tE siv w nr e eB oll ig ed ht re No as in tE tF Sc nr e ho oll ed ol ed in No :3 g in tE -6 Sc nr Ye ho oll a r ol ed sO :7 No in ld -12 Sc tE Ye ho nr a oll ol rs :1 ed Ol 2-1 d in 5Y Sc ea ho rs ol Ol :1 d 61 No 7 Ye ar Bi W s rth Ol or ki d Ce ng rti Ch fic ild at e re n( Su se na s)

Penelitian yang dilakukan oleh BAPPENASSMERU-UNICEF tahun 2012 tentang kemiskinan anak misalnya menunjukkan

Semua anak Indonesia memiliki hak atas kesehatan, pendidikan yang berkualitas, martabat dan kesempatan untuk memenuhi potensi mereka.

Meskipun kemajuan terjadi sejak tahun 1990, tingkat kematian ibu melahirkan masih luar biasa tinggi. Hasil SDKI tahun 2012 (359/100.000) jauh lebih tinggi daripada estimasi global yang dicontohkan dan lebih tinggi daripada estimasi SDKI tahun 2007.

© UNICEF Indonesia/2012/Anne-Cécile Esteve

Agar mampu memberikan hasil-hasil MDG, pengaruhnya harus merata di seluruh populasi, dan memberikan manfaat bagi semua anak. Namun, di Indonesia, kemajuan menyeluruh di tingkat nasional sering menutupi besarnya kesenjangan. Jumlah anak yang masih belum terjangkau tetap terlalu tinggi.

Di Indonesia, sekitar 25 persen anak perempuan menikah sebelum berumur 18 tahun; salah satu yang tertinggi di wilayah Asia Timur dan Pasifik.10


5

Berbeda Peran, Satu Tujuan:


HASIL-HASIL UNTUK ANAK-ANAK

Berbeda Peran, Satu Tujuan: hasil-hasil untuk anak-anak

UNICEF melahirkan informasi dan pemahaman tentang situasi anak-anak di Indonesia

Dengan menghasilkan data yang kredibel dan mendukung, temuan dan bukti penelitian, ketidakadilan yang terus terjadi dapat disoroti. Lahirnya pemahaman telah menjadi landasan bagi dukungan UNICEF terhadap pemerintah. Hal ini memungkinkan lembaga-lembaga mengatasi tantangan yang dihadapi oleh anak-anak yang terkucilkan dari seluruh kemajuan dengan lebih baik. UNICEF memberikan bantuan teknis untuk inisiatif penelitian tentang situasi anak-anak dan perempuan guna memastikan bahwa kualitas penelitian tersebut memenuhi standar internasional. UNICEF juga membantu organisasi riset lokal untuk mendapatkan akses terhadap mitra pemerintah guna memastikan bahwa bukti –bukti yang mereka hasilkan menjangkau audiens yang tepat. Guna memfasilitasi penelitian tentang isu-isu anak, UNICEF mendukung pembentukan jaringan peneliti dan evaluator pertama yang bekerja pada isu-isu anak-anak (Jaringan Peduli Anak Indonesia/JPAI), yang menyatukan peneliti, pembuat kebijakan dan lain-lain. Studi dan penilaian difokuskan untuk menghasilkan data baru serta analisis data yang ada untuk menciptakan gambaran seluas mungkin tentang situasi perempuan dan anak-anak di Indonesia, tantangan dan ketidakadilan yang masih terus terjadi yang menghambat pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan, serta tren sosial-ekonomi yang dapat mempengaruhi masa depan anak-anak. Contoh upaya-upaya yang dilakukan oleh UNICEF untuk melahirkan pemahaman adalah: Pelaksanaan Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) di Papua: Selama beberapa tahun terakhir, UNICEF Indonesia telah bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah, seperti BPS (Badan Pusat Statistik), untuk melaksanakan survei rumah tangga, seperti Multiple Indicator Cluster Survey di enam kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat. Survei rumah tangga memerlukan investasi besar, baik dari segi keuangan maupun teknis. Data dari MICs yang dilakukan di Papua, yang diluncurkan pada Desember 2012, baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah, mengungkapkan adanya kesenjangan besar antara provinsi dan kabupaten pada indikator-indikator seperti kematian anak, akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan 8

| UNICEF INDONESIA

Data yang berkualitas dan akurat memberikan pemahaman penting kepada mitra guna memastikan perencanaan, alokasi sumber daya dan program yang lebih baik bagi anak-anak terpinggirkan.

HIV/AIDS. Data tersebut menegaskan bahwa angka kematian anak yang tinggi biasanya berkorelasi dengan kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi, gizi buruk, dan rendahnya tingkat pendidikan ibu. Data tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dalam proses perencanaan dan penganggaran tingkat kabupaten di Papua. Advokasi untuk Perlindungan Sosial yang Sensitif Anak di Indonesia: Menanggapi bukti-bukti tentang kemiskinan dan kesenjangan anak, dalam beberapa tahun terakhir UNICEF telah bekerja sama dengan mitra-mitra utama, seperti TNP2K dari kantor Wakil Presiden, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Sosial, antara lain untuk melobi peningkatan fokus dan penyertaan isu-isu anak-anak dalam kerangka perlindungan sosial yang ada di Indonesia. Pentingnya perlindungan sosial sekarang diakui sebagai salah satu langkah utama untuk mengurangi kesenjangan dan melindungi kelompok yang rentan, terutama anak perempuan dan anak laki-laki yang membutuhkan dukungan tambahan. UNICEF menyediakan bantuan teknis untuk memperkuat bantuan keluarga yang diberikan kepada penerima manfaat program bantuan tunai bersyarat terbesar (PKH) di negeri ini di bidang gizi. Di samping itu, UNICEF mendukung peninjauan efektifitas sistem perlindungan sosial yang berlaku untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan berbagai langkah perlindungan sosial sekaligus memperkuat dampak pengurangan kemiskinan terhadap anak. Studi Kemiskinan Anak Indonesia: untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pemerintah dan mitra lainnya tentang bagaimana kemiskinan berdampak terhadap kehidupan anak-anak, UNICEF bekerja sama dengan SMERU (sebuah pusat penelitian

berskala nasional) dalam hal penyediaan informasi mendalam tentang sifat dan tingkat kemiskinan anak di Indonesia. Susenas tahun 2012 menunjukkan bahwa dengan menggunakan garis kemiskinan nasional, jumlah anak miskin adalah sebesar 15 persen dibandingkan dengan penduduk secara umum sebesar 12 persen, dan anak-anak di daerah perdesaan lebih terkena dampaknya dibandingkan anak-anak di daerah perkotaan (18 persen berbanding 11 persen). Di seluruh provinsi di Indonesia, tingkat kemiskinan anak sangat bervariasi, dari 35 persen di Papua sampai hanya 6 persen di Bali. Garis kemiskinan nasional, yaitu sekitar USD 1 per hari yang disesuaikan dengan perbedaan biaya hidup, sangat rendah untuk ukuran negara berpenghasilan menengah seperti Indonesia. Menggunakan garis kemiskinan di atas USD 2 per hari menunjukkan tingginya tingkat kerentanan dan kemiskinan dalam keluarga yang memiliki anak, dengan 49 persen dari semua anak-anak tumbuh dalam rumah tangga berpenghasilan kurang dari USD 2 per orang per hari. Pada garis kemiskinan yang lebih tinggi ini ada sedikit perbedaan antara tingkat kemiskinan anak perkotaan (47 persen) dan tingkat kemiskinan anak perdesaan (50 persen). Di samping itu, jumlah anak miskin perkotaan tetap sama antara tahun 2009 dan 2012 (20 juta), sedangkan jumlah anak miskin perdesaan berkurang dari 26 menjadi 22 juta jiwa. Analisis kemiskinan anak juga menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan anak terkait erat dengan karakteristik rumah tangga, termasuk gender dan latar belakang pendidikan kepala rumah tangga, serta besarnya rumah tangga. Hasil penelitian ini membentuk landasan bukti bagi kerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk memperkuat strategi pengurangan kemiskinan anak, khususnya jangkauan dan efektivitas perlindungan sosial.


9


UNICEF melakukan advokasi untuk kebijakan, hukum dan program yang memperkuat terwujudnya hak-hak anak di Indonesia Tidak seperti kebanyakan kelompok kepentingan lain, anak-anak tidak memiliki suara untuk melobi anggota dewan, pembuat kebijakan dan pengambil keputusan lainnya untuk membela kepentingan mereka melalui negosiasi. Namun hampir semua keputusan pemerintah, baik yang berhubungan dengan alokasi sumber daya, perumusan kebijakan atau kesejahteraan sosial berdampak terhadap kehidupan anak-anak. Oleh sebab itu, sebagai organisasi PBB yang memiliki mandat untuk melindungi dan memajukan hak-hak anak dan perempuan, advokasi untuk kebijakan dan program yang ramah anak merupakan salah satu peran kunci UNICEF.

© UNICEF Indonesia/2012

Contoh saran kebijakan yang berhasil mencakup reformasi undang-undang peradilan anak, inisiatif nasional penanggulangan cacingan dan fortifikasi tepung terigu, serta penyertaan peningkatan kesadaran tentang HIV/ AIDS dalam kurikulum sekolah di Papua:

10 | UNICEF INDONESIA

Hukum progresif tentang Peradilan Anak-Anak: Setiap tahun di Indonesia, lebih dari 5.000 anak dihadapkan ke sistem peradilan formal sebagai terdakwa. Hampir 90 persen dari anak-anak tersebut berakhir di balik jeruji besi meskipun sebagian besar pelanggaran yang mereka lakukan tidak berarti. Sebagai satu-satunya mitra pembangunan yang memberikan dukungan teknis yang komprehensif kepada pemerintah dalam rangka reformasi sistem peradilan anak, UNICEF berhasil melakukan advokasi untuk memperbaiki kerangka hukum guna memperkuat perlindungan hak-hak anak. Hasilnya, pada awal tahun 2012, 50 anak dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan melalui instruksi Presiden; dana pemerintah dialokasikan untuk lembaga pemasyarakatan; dan 'koreksi Cetak Biru' disahkan, sehingga memberikan arah kebijakan bagi reformasi sistem pemasyarakatan. Pada Agustus 2014, setelah lebih dari tujuh tahun UNICEF dan mitra pemerintah melakukan advokasi, UndangUndang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak-Anak mulai berlaku. Meskipun memiliki keterbatasan, undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam proses reformasi peradilan dan untuk mewujudkan sistem peradilan khusus untuk anak-anak sebagaimana diamanatkan oleh hukum internasional. Undang-Undang Peradilan Anak mengandung persyaratan tuntutan kesiapan bagi lembaga penegak hukum dan

Jelas bahwa anak-anak yang paling terkena dampak positif dan negatif proses tata kelola dan pengambilan keputusan, namun kepentingan mereka sering kali tidak dibela. THE INDONESIAN STORY | 11

Standar Nasional untuk Fortifikasi Tepung Terigu: pada tahun 1998, Kementerian Kesehatan, mengeluarkan keputusan bahwa semua tepung terigu yang dibuat di Indonesia atau diimpor harus diperkaya dengan vitamin dan mineral, antara lain besi, asam folat dan seng. Kekurangan zat besi dan seng dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan anak. Sementara asam folat mencegah cacat pada tabung saraf. Menanggapi keputusan ini, Kementerian Perindustrian, pada tahun 2001, mewajibkan fortifikasi tepung terigu. Namun demikian pada Januari 2008, menyusul lobi yang dilakukan oleh para importir tepung terigu, kewajiban mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI) ini dicabut. Dengan memanfaatkan pengetahuan para ahli tentang gizi anak dan mengacu pada biaya fortifikasi yang rendah, UNICEF meyakinkan pemerintah akan keuntungan besar yang dperoleh dari investasi fortifikasi tepung terigu, sehingga pada Juli 2008, standar ini diberlakukan kembali. Saat ini semua tepung terigu yang dikonsumsi manusia di Indonesia difortifikasi. Baru-baru ini UNICEF telah mengadvokasi pemerintah untuk lebih memperkuat peraturan tersebut berdasarkan revisi rekomendasi WHO tahun 2009 dengan mengubah jenis zat besi dari besi elektrolitik menjadi sulfat besi atau fumarat besi yang lebih baik diserap oleh tubuh. Kesepakatan juga telah dibuat bahwa semua pabrik akan mulai menggunakan jenis zat besi yang sesuai pada kuartal ketiga tahun 2013.


Peraturan tentang Pendidikan HIV/AIDS di Sekolah: Di Indonesia, satu dari setiap lima orang yang baru terinfeksi HIV berusia di bawah 25 tahun. Dengan jumlah penduduk hanya 1,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia, tanah Papua menyumbang lebih dari 15 persen dari semua kasus HIV baru pada tahun 2011. Survei Pengetahuan, Sikap dan Praktik yang dilakukan pada tahun 2011 menunjukkan bahwa sangat sedikit kaum muda yang bersekolah (12,6 persen di Papua dan 1,67 persen di Papua Barat) dan yang tidak bersekolah (4,5 persen di Papua dan 0,0 persen di Papua Barat) memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang HIV/AIDS. Kaum muda yang tidak bersekolah lebih berisiko terinfeksi HIV, dengan 51 persen dari mereka yang berada Papua dan 44 persen lainnya yang berada di Papua Barat melaporkan bahwa mereka melakukan hubungan seksual lebih dari satu kali, namun hanya 18 persen di antara mereka yang merasa bahwa mereka berisiko terjangkit HIV. Mencegah penyebaran virus ini lebih lanjut dalam kelompok usia ini melalui peningkatan kesadaran dan pelatihan keterampilan hidup telah menjadi prioritas UNICEF. Sehingga UNICEF mengadvokasi Gubernur Papua dan Papua Barat untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah dilibatkan untuk memainkan peran utama guna melahirkan kesadaran di kalangan anak muda. Hasilnya, pada tahun 2011 pemerintah mewajibkan pendidikan HIV/AIDS di seluruh sekolah mulai dari tingkat dasar sampai menengah atas. Tujuh rencana operasional pendidikan di tingkat kabupaten dan provinsi saat ini memasukkan anggaran untuk pelatihan keterampilan hidup HIV/AIDS (lebih dari USD 120.000 pada tahun 2012 berasal dari sumber daya pemerintah). Kajian yang baru-baru ini dilakukan menunjukkan bahwa lebih dari 75 persen sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang disurvei di lokasi sasaran memiliki pendidikan pencegahan HIV/AIDS dalam kurikulum mereka.


instansi terkait, dan yang terpenting adalah undang-undang ini menaikkan usia minimum anak terhadap pertanggungjawaban pidana dari 8 tahun menjadi 12 tahun. Secara khusus, undang-undang ini sudah berdampak pada kehidupan anak-anak. Ketika undang-undang ini diberlakukan, ratusan anak-anak dibebaskan dari tahanan, dan pada akhir September 2014 di seluruh negeri ini hanya ada 6 orang yang tetap berada di penjara karena kejahatan sipil.

THE INDONESIAN STORY | 13


Memperkenalkan inovasi dan inisiatif baru untuk mengatasi tantangan yang sedang dihadapi yang berdampak terhadap kehidupan anak-anak Pentingnya menguji model-model baru yang dapat dikembangkan, dan kebutuhan untuk menyediakan solusi inovatif guna memperkuat kualitas layanan sosial bagi anak-anak merupakan prioritas UNICEF yang jelas di seluruh dunia. Berdasarkan pengalaman dari sejumlah negara, UNICEF Indonesia bekerja sama dengan kaum muda untuk mengembangkan pendekatan baru bagi tantangan yang sedang dihadapi dan tantangan yang terus ada yang mempengaruhi kehidupan anak-anak. Memulai sebuah Laboratorium Inovasi: Agar perkembangan teknologi yang pesat dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya pada awal abad ke-21, UNICEF telah mulai memperkenalkan inovasi sebagai salah satu strategi program lintas sektoral yang utama. Dalam hal ini, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, karena setengah dari jumlah penduduknya berusia di bawah 25 tahun. Media sosial benar-benar telah meraih kepopuleran di Indonesia, yang hampir tidak pernah terjadi di negara lain, dengan jejaring sosial, twitter, dan blog yang lebih digemari sebagai modus komunikasi di kalangan remaja dan kaum muda. Indonesia merupakan salah satu dari 5 peringkat teratas pasar Facebook. Twitter juga sangat populer di negeri ini, dengan jumlah pengguna sebanyak 29 juta jiwa. Hal ini menjadikan twitter sebagai wadah yang ideal untuk menjangkau populasi remaja dan kaum muda secara luas melalui platform media sosial. Sehingga untuk memperkuat keterlibatan dengan remaja dan kaum muda, UNICEF mendirikan laboratorium inovasi pada akhir tahun 2013. Laboratorium ini berkonsentrasi untuk membangun hubungan dengan kaum muda, mendorong mereka untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam membentuk masa kini dan masa depan lingkungan, masyarakat dan negara mereka. Satu inisiatif awal utama laboratorium ini adalah u-report Indonesia (ureport_id). Melalui u-report UNICEF bekerja sama secara sistematis dengan kaum muda (usia di bawah 25 tahun) melalui jajak pendapat mingguan dengan menggunakan platform berbasis twitter. Responden muda mengekspresikan pendapat mereka dan menanggapi berbagai pertanyaan yang diajukan oleh UNICEF dan mitra yang mencakup

Program contoh, seperti penanggulangan kasus diare, pneumonia dan malaria, berkontribusi

berbagai topik yang berdampak pada kehidupan remaja dan kaum muda, di antaranya kekerasan terhadap anak, pernikahan dini (dengan sekitar satu dari setiap empat perempuan menikah sebelum mereka berusia 18 tahun), kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, dan mata pencaharian. Partisipasi ini tidak memerlukan biaya sepeserpun, dan sebagai imbalannya remaja dan kaum muda menerima informasi dan pengetahuan yang membantu menciptakan kesadaran tentang topik ini; suara mereka dimasukkan dalam perdebatan tentang pembangunan; dan juga, tanggapan serta solusi yang mereka berikan disampaikan oleh UNICEF kepada mitra pemerintah yang relevan dan masyarakat sipil sebagai pesan advokasi agar mengambil tindakan lebih lanjut. Meningkatkan Pengendalian dan Penghapusan Malaria: Intensitas penularan malaria di Indonesia sangat bervariasi, sehingga membutuhkan pendekatan inovatif untuk mengendalikan dan menghilangkannya. Di wilayah timur Indonesia, tempat terjadinya 70 persen kasus malaria, namun hanya 9 persen penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah ini, UNICEF bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk mengintegrasikan program pengendalian malaria Indonesia, yang secara tradisional

telah dijalankan secara terpisah dari program kesehatan yang ada untuk menjangkau penduduk yang terpencil dan yang paling terkena dampaknya. Bekerja sama dengan perawatan pasca melahirkan dan layanan imunisasi, diagnosis, pengobatan, dan pencegahan malaria disampaikan sedemikian rupa sehingga secara sinergis memperbaiki ketiga program tersebut. Berkat dukungan besar dari dana global untuk memerangi AIDS, tuberkulosis dan malaria, program inovatif ini sedang dikembangkan di seluruh wilayah nusantara yang paling endemis malaria, sehingga memperbaiki kehidupan ibu dan anak pada masyarakat perdesaan yang miskin. Pendekatan inovatif serupa digunakan di wilayah Indonesia bagian barat, khususnya di Aceh, yang menjadi wilayah kerja sama UNICEF dengan Kementerian Kesehatan untuk membasmi ancaman wabah malaria dengan memberantas parasit itu sendiri. Dalam hal ini, UNICEF memfasilitasi kerja sama dengan masyarakat, sektor swasta (terutama pariwisata), dan fasilitas kesehatan masyarakat untuk membangun sistem pengawasan yang cepat dan efektif agar dapat membasmi parasit malaria dari 12 kabupaten focus, dan bertujuan untuk memberantas malaria dari seluruh provinsi pada akhir tahun 2015.

terhadap penyediaan layanan kepada penduduk yang sebelumnya kurang terlayani, serta mendorong mitra pemerintah untuk menyusun peraturan yang dapat diterapkan secara lebih luas di daerah terpencil.




Adelia, penduduk lokal terakhir yang terkena malaria dites untuk mengetahui keberadaan parasit malaria nomor dua yang paling sering dijumpai, yaitu malaria vivax, pada tahun 2011. Berkat penanganan yang cepat dan efektif, Adelia yang kini berusia 9 tahun berhasil sembuh secara total.


Ketika demam Adelia tak kunjung reda, ia dites untuk mengetahui keberadaan parasit malaria nomor dua yang paling sering dijumpai – malaria vivax. Hal ini terjadi pada tahun 2011. Berkat penanganan yang cepat dan efektif, Adelia, yang kini berusia 9 tahun, berhasil sembuh. Namun banyak penderita lain sebelumnya yang tidak terlalu beruntung.

oleh Dinas Kesehatan setempat sangat penting. Dinas Kesehatan setempat memasukkan setiap kasus malaria dalam suatu pangkalan data, yang memberikan informasi tentang semua aspek potensial yang mungkin telah mempengaruhi risiko seseorang untuk terjangkit, di antaranya di mana penderita tinggal, dan apakah ada habitat larva nyamuk Anopheles di dekatnya.

"Di pulau Sabang, pada dasarnya semua orang memiliki malaria pada satu masa dalam kehidupan mereka. Kami sudah sangat terbiasa dengan penyakit ini," ibu Adelia, Rahmawati, menjelaskan. "Namun ketika hal itu menimpa salah satu dari anak-anak Anda sendiri, saya harus mengatakan, saya sangat khawatir." Pada suatu saat, Batee shok, yaitu desa kampung halaman Adelia dan ibunya di Provinsi Aceh, memecahkan rekor dengan jumlah kasus malaria tertinggi yang tecatat di satu desa di Sabang.

Upaya-upaya ini melahirkan kesuksesan yang sangat besar. Sejak tahun 2011 Sabang telah bebas malaria, setelah Adelia menjadi penderita malaria lokal terakhir di kalangan penduduk Sabang yang berjumlah 30.000 jiwa.

Adelia belum lahir ketika tsunami Samudera Hindia melanda Pprovinsi Aceh pada tahun 2004, dan memicu tanggapan pasca-bencana yang sangat besar di kawasan tersebut, namun landasan pelaksanaan intervensi malaria yang suatu hari nanti menyelamatkan hidupnya akan segera dimulai. "Setelah tsunami, terjadi peningkatan kasus malaria di Sabang," kenang dr. Titik Yuniarti, kepala pengendalian penyakit menular di Dinas Kesehatan Kabupaten. "Pada tahun 2008, kami mulai bekerja dengan UNICEF untuk membasmi malaria." Bantuan keuangan dan teknis dari UNICEF mendorong investasi pemerintah yang lebih besar dalam mengendalikan malaria dan memperbaiki sistem kesehatan – serta alokasi anggaran dari pemerintah daerah terus meningkat. Pelaporan kasus malaria meningkat di kalangan rumah sakit dan praktik dokter swasta, seperti halnya penyelidikan yang lebih cepat terhadap kasus yang dilaporkan. Selain komitmen politik dan keterlibatan masyarakat, pengawasan ketat terhadap malaria

Sejak saat itu, setiap kasus malaria yang masuk telah terdeteksi sejak dini, seperti yang terjadi pada pertengahan tahun 2014 ketika satu kasus tunggal malaria yang berasal dari luar pulau terdeteksi oleh sistem pengawasan. Hal ini menunjukkan ketangguhan sistem pengawasan di Sabang. Di Sabang, relawan dari kalangan masyarakat yang dilatih oleh UNICEF memainkan peran penting dalam mencegah penyebaran penyakit. Para relawan tersebut mendatangi rumah satu per satu untuk memeriksa kesehatan warga dan bertanya apakah mereka menggunakan kelambu anti nyamuk dengan benar. Sebagai garis pertahanan terhadap malaria yang terdepan, kelambu ini didistribusikan oleh pemerintah daerah dengan dukungan dari dana global untuk memerangi AIDS, tuberkulosis dan malaria. Para relawan juga mengumpulkan sampel darah, meskipun tugas ini membuat mereka dijuluki "drakula," namun pengujian untuk malaria sangat penting untuk mengidentifikasi kasus aktif malaria, melakukan pengobatan yang tepat waktu dan mencegah penyebaran lebih lanjut. "Saya ingin malaria lenyap dari pulau saya," kata Srikayanti, relawan dari Sabang. "Ini hal yang aneh; tidak ada yang harus mati karena gigitan nyamuk, terutama anak-anak."



KESEMBUHAN SEORANG ANAK PEREMPUAN, KEMENANGAN SATU PULAU TERHADAP MAlARIA

250 JUTA

perkiraan jumlah penduduk tahun

KABUPATEN

14

2014

12

84 JUTA

adalah anak-anak

Fakta dan Angka Nasional Hampir 2 dari 10 kelahiran tidak dibantu oleh petugas kesehatan yang terampil27

34

PROVINSI15

1 dari 25 anak meninggal sebelum berumur 5 tahun 29

Setiap 3 mENIT di suatu tempat di Indonesia, seorang anak meninggal sebelum mencapai umur 5 tahun (sekitar 190,000 kematian setiap tahun)16

Peringkat 2 tertinggi di dunia

54 juta ORANG buang air besar di tempat terbuka18

LEBIH DARI 33% anak-anak tidak mendapatkan imunisasi secara lengkap20

31

%

menunjukkan gejala-gejala demam, yang merupakan indikator malaria dan ANAK BALITA infeksi akut lainnya 17

SETIAP

30 menit

seorang perempuan meninggal karena alasan yang berkaitan dengan kehamilan19

KURANG DARI 67% balita didaftarkan ketika dilahirkan21

1 dari 3 anak balita stunted31

41% rumah tangga tidak menggunakan fasilitas sanitasi yang sehat33

terhadap 1 dari 3 ANAK (36% dari total balita)22

35

%

25 Sekitar

%

anak perempuan

2.3 juta

Di 8 provinsi di wilayah timur, 4 dari 10 kelahiran terjadi tanpa bantuan tenaga terampil28

1 dari 9 anak

meninggal sebelum berumur 5 tahun di 3 provinsi di wilayah timur30 Anak-anak dari rumah tangga termiskin dua kali lebih besar kemungkinannya memiliki berat badan kurang daripada anak-anak dari keluarga paling sejahtera32 Rumah tangga perkotaan dua kali lebih mungkin memiliki akses terhadap sanitasi yang sehat daripada rumah tangga perdesaan34

Hampir 98% anak usia 7-12 tahun mengikuti pendidikan di tingkat SD35

Anak-anak dari rumah tangga termiskin empat kali lebih mungkin putus sekolah daridapa anak-anak dari keluarga paling sejahtera36

Indonesia memiliki lebih dari 20,000 kasus HIV baru setiap tahun37

Tanah Papua terdiri dari 1% penduduk Indonesia, namun memiliki kasus HIV/ AIDS 15 kali lebih tinggi daripada rata-rata nasional38

7% anak usia 5-17 tahun

Anak-anak di daerah perdesaan dua kali lebih mungkin bekerja sebagai pekerja anak daripada anak-anak di daerah perkotaan40

bekerja sebagai pekerja anak39 Peringkat 5 dengan jumlah anak stunted tertinggi, berdampak

Gambaran Kesenjangan

anak usia 7-15 tahun di Indonesia tidak bersekolah23


501

SEKITAR

1 dari 20

anak Indonesia tidak memiliki akses terhadap air bersih24

orang yang baru terinfeksi HIV berusia di bawah 15 tahun25

menikah sebelum berusia 18 tahun

usia 13−15 tahun melaporkan telah diserang di sekolah26

40% anak


MENELUSURI KEMAJUAN SANITASI DI NTT


© UNICEF Indonesia/2014/Sarah Grainger

Novianti Atafan, 7 tahun, adalah salah satu anak terakhir di desanya yang mendapatkan jamban di dalam rumah. Ia tinggal di desa di pinggir pantai Fungafeng di Pulau Alor di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia dan anggota keluarganya sudah terbiasa bangun pagi dan berebut menuruni lereng di belakang rumah mereka menuju pantai di bawahnya untuk buang air besar. Semua itu berubah ketika Agnes Gale, seorang pekerja kesehatan setempat yang mengkhususkan diri di bidang sanitasi dan kebersihan mengunjungi desa tersebut. Ia menunjukkan bagaimana kotoran manusia bisa mencemari air dan makanan. Keluarga tersebut menyadari bahwa mereka memang perlu membangun dan menggunakan jamban agar kesehatan mereka terjaga. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan kabupaten, UNICEF melatih Agnes dan 9 sanitarian lainnya di Alor tentang cara menggunakan pesan singkat untuk memantau sanitasi di berbagai desa. Sekarang setiap kali Agnes mengunjungi Fungafeng, ia mencatat jenis sanitasi apa yang dipakai oleh setiap rumah tangga - buang air besar di tempat terbuka, kakus bersama, jamban semi permanen atau jamban permanen. Ia mengirimkan informasi melalui pesan singkat ke pangkalan data pusat yang kemudian diterima oleh staf kesehatan kabupaten. Mereka menggunakan data tersebut untuk membuat perencanaan awal dan mengalokasikan sumber daya ke tempat-tempat yang masih memiliki masalah sanitasi. Sesi pemicuan dan tindak lanjut pemantauan tampaknya memiliki efek terhadap kondisi kesehatan di Fungafeng. Dulu setiap tahun desa ini dilanda wabah diare, namun Agnes mengatakan bahwa wabah tersebut tidak pernah terjadi lagi.



UNICEF menyediakan bantuan teknis tingkat tinggi untuk mitra guna meningkatkan kualitas layanan sosial bagi anak-anak Meskipun terdapat perkembangan yang baik dalam mewujudkan hak-hak anak, tantangan yang berkaitan dengan kualitas layanan sosial di sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial masih tetap ada di Indonesia. Salah satu hambatannya adalah perbedaan kapasitas penyedia layanan untuk menjamin layanan yang berkualitas. Hal ini terutama terjadi di daerah yang sering kekurangan tenaga kerja sosial dan kesehatan, serta memiliki staf dengan kapasitas teknis yang terbatas dalam beberapa hal. UNICEF mendukung pemerintah dalam menyediakan pelatihan dan penguatan kebijakan nasional, serta pedoman yang berkaitan dengan pembangunan kapasitas untuk mencapai hasil-hasil yang lebih baik bagi anak-anak. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan: UNICEF telah menjadi lembaga terkemuka yang mendukung pemerintah dalam penguatan kapasitas petugas kesehatan dan nonkesehatan untuk meningkatkan gizi ibu dan praktik pemberian makan pada anak. Dukungan UNICEF dimulai dengan keberhasilan pengenalan pelatihan untuk petugas kesehatan, termasuk kursus konseling ASI dan konseling makanan pendamping ASI. Sejak tahun 2012, UNICEF telah memusatkan perhatiannya pada pembangunan kapasitas petugas kesehatan masyarakat guna meningkatkan akses pengasuh terhadap informasi dan konseling. Kursus tentang nutrisi ibu hamil dan menyusui, dan pemberian makan pada bayi dan anak dikembangkan pada tahun 2012, dan telah diperkenalkan kepada lebih dari 4500 tenaga kesehatan masyarakan di 16 kabupaten dengan dukungan UNICEF. Selain itu, UNICEF berhasil mengadvokasi pemerintah daerah, organisasi nonpemerintah, dan program pengurangan stunting, yang didukung oleh Millennium Challenge Corporation, untuk memperluas cakupan kursus ke 20 kabupaten lainnya pada akhir tahun 2014. Alat dan mekanisme pengawasan untuk melakukan pengawasan yang mendukung juga telah diperkenalkan, sehingga petugas kesehatan masyarakat yang baru dilatih dibekali dengan dukungan dan pendampingan selama melakukan pekerjaannya yang disediakan oleh tenaga kesehatan terlatih setelah mengikuti pelatihan awal. 22 | UNICEF INDONESIA

Studi, penelitian dan umpan balik dari mitra pemerintah menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengalihkan pengetahuan teknis kepada berbagai mitra, di antaranya orang tua, masyarakat, pemuka agama, pekerja sosial dan kesehatan, sehingga terjadi peningkatan kapasitas di kalangan mitra pemerintah untuk memberikan layanan berkualitas.

Memperkuat Pendekatan Berbasis Sistem Bagi Perlindungan Anak: di Indonesia, secara historis, kebijakan perlindungan anak tidak memiliki pendekatan yang komprehensif untuk mencegah pelanggaran terhadap anak-anak. Untuk mengatasi masalah ini, UNICEF mendukung pembangunan kapasitas staf nasional tingkat menengah dari mitra kementerian dengan memberikan pelatihan tentang pendekatan sistem berbasis perlindungan anak dan melaksanakan beberapa inisiatif pemetaan di tingkat provinsi yang menghasilkan peraturan dan anggaran yang ditujukan untuk perlindungan anak di tingkat lokal. Saran teknis dan advokasi kebijakan dari UNICEF telah menghasilkan reformasi yang sedang berlangsung untuk pengembangan sistem perlindungan anak di Indonesia. UndangUndang dan kebijakan baru tersedia untuk melindungi anak-anak, misalnya Keputusan Presiden tentang Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Anak, dan Undang-Undang Peradilan Anak. Indikator pemantauan dan evaluasi yang inovatif telah ditetapkan untuk melacak kemajuan bagi anakanak, dan UNICEF mendukung sejumlah program percontohan untuk mencegah dan menanggapi pelanggaran terhadap perlindungan anak. Advokasi pengasuhan berbasis keluarga merupakan prioritas khusus mengingat banyaknya anak-anak yang tinggal di lembaga-lembaga di Indonesia. UNICEF, bersama Pemerintah Indonesia, melakukan evaluasi independen terhadap pendekatan pembangunan sistem di negara ini dan dampaknya terhadap perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan pelecehan. Pembangunan Kapasitas di Bidang Olah Raga Untuk Perkembangan dalam Kurikulum Sekolah: Di Indonesia, banyak anak-anak memiliki kesempatan yang terbatas untuk berpartisipasi dalam

olah raga. Meskipun pendidikan jasmani merupakan bagian tak terpisahkan dari kurikulum sekolah, pada kenyataannya kegiatan ini sering tidak dilaksanakan. Kebanyakan guru pendidikan jasmani di Indonesia tidak memiliki pelatihan formal; hampir 40 persen dari mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan olah raga. Sekolah untuk anak berkebutuhan khusus tidak memiliki kurikulum pendidikan jasmani khusus, dan guru-guru menggunakan kurikulum reguler sebagai gantinya. Melalui inisiatif 'inspirasi internasional’, kemitraan yang unik antara British Council, UK Sports dan UNICEF dibangun dalam konteks Olimpiade London 2012; Indonesia telah menerima bantuan keuangan dan teknis untuk mendukung sekolah agar memberikan kesempatan untuk berolah raga bagi anakanak. Pada tahun 2012, UNICEF mendukung peluncuran inisiatif Olah Raga untuk Perkembangan di empat kabupaten (Bone, Pasuruan, Subang dan Jakarta). Bantuan teknis diberikan kepada guru pendidikan jasmani dan pelatih olah raga. Para praktisi olah raga ini sekarang memberikan kesempatan untuk berolah raga secara teratur, bermain dan berekreasi bagi lebih dari ratusan siswa sekolah dasar dan sekolah menengah. Dokumentasi proses inisiatif olah raga untuk perkembangan mengungkapkan perubahan positif di lingkungan sekolah, dengan meningkatnya kesempatan berolah raga, dan partisipasi anak perempuan dan anak-anak difabel di daerah proyek dilaksanakan. Penyebaran pengetahuan dan hikmah yang diperoleh dari inisiatif tersebut sekarang akan berfungsi sebagai bukti untuk melakukan replikasi pada skala yang lebih besar, serta membuat kebijakan yang lebih baik, dan alokasi sumber daya untuk menjamin hak-hak anak atas olah raga.


© UNICEF Indonesia/2012/Ibrahim

Program Olah Raga untuk Pekembangan menyarankan permainan dan olah raga yang dapat dilakukan bersama oleh siswa berkebutuhan khusus dan siswa lainnya. 24 | UNICEF INDONESIA



UNICEF bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan pemanfaatan sumber daya yang memadai untuk menjangkau anak-anak dan perempuan yang belum terjangkau

Sebagai bagian dari dukungan terhadap proses desentralisasi di Indonesia, lima kantor lapangan UNICEF (Banda aceh, Surabaya, Kupang, Makassar, Jayapura) serta kantor nasional di Jakarta menganalisis hambatan dalam konteks khusus untuk menuju perbaikan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak, membantu memperkuat penyediaan dan akses terhadap pelayanan, dan membahas norma sosial budaya yang dapat merugikan perkembangan anak perempuan dan anak laki-laki secara keseluruhan.



Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat di Sulawesi: Satu kendala di sektor pendidikan adalah rendahnya kualitas data yang digunakan untuk mengidentifikasi anakanak yang tidak memiliki akses atau yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Data pemerintah dikumpulkan di tingkat sekolah, yang memberikan informasi hanya tentang anakanak yang bersekolah, sehingga tidak mencakup anak-anak rentan yang tidak bersekolah. Untuk mengatasi kesenjangan ini, UNICEF bekerja sama dengan pusat data dan statistik pendidikan untuk mengembangkan Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat di Sulawesi guna mengidentifikasi anak-anak yang tidak bersekolah dan alasan mereka tidak berpartisipasi dalam pendidikan. Pada tahun 2012, Kabupaten Polewali Mandar di Sulawesi Barat menggunakan data Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat untuk mengidentifikasi anak-anak dari keluarga miskin yang putus sekolah. Sebanyak 2.316 anak, dari sekitar 3.600 dari anak yang tidak bersekolah di kabupaten ini diidentifikasi, dan selanjutnya dikembalikan ke sekolah atau didaftarkan pada program pendidikan nonformal melalui kampanye "Anak Putus Sekolah Kembali Bersekolah”. Program ini didanai oleh pemerintah daerah, yang menyediakan seragam, perlengkapan sekolah dan biaya transportasi. Kampanye ini meginspirasi pemerintah pusat untuk meluncurkan gerakan serupa di seluruh negeri. Inisiatif Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat telah direplikasi di kabupaten terpilih di Jawa, NTT dan Aceh.

Pendekatan Rumpun Pulau terhadap Kesehatan Ibu dan Anak di Maluku Tengah Barat: Dengan dukungan teknis UNICEF, Pemerintah Maluku dan Papua di Indonesia Timur menyiapkan pendekatan rumpun pulau untuk mengatasi hambatan dalam hal akses terhadap layanan kesehatan. Pendekatan rumpun pulau memungkinkan pihak berwenang untuk mengelola sistem kesehatan di kabupaten yang terletak di pulau terpencil. Pendekatan rumpun pulau berfokus pada pembentukan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) terpilih sebagai pusat rumpun di lokasi-lokasi utama yang dapat berfungsi sebagai pusat rujukan kasus medis, khususnya darurat kebidanan, pusat logistik serta pusat orientasi dan pelatihan staf baru.

Untuk menerjemahkan kebijakan nasional dan prioritas pro-anak ke dalam rencana pembangunan daerah, kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan provinsi diperlukan, khususnya bagi perumusan rencana strategis kabupaten (renstra), peraturan (perda), kebijakan, anggaran, dan rencana kerja tahunan sektoral/satuan dan pedoman pelayanan.

Pendekatan ini memungkinkan pengintegrasian program kesehatan ibu dan anak yang lebih luas, termasuk intervensi seperti imunisasi dan tanggap darurat, di seluruh kabupaten. Inisiatif ini telah diperluas sampai kabupaten lainnya di Maluku guna memastikan bahwa setiap kabupaten memiliki setidaknya satu pusat rumpun. Sejak saat itu, rumah tunggu persalinan bagi ibu hamil berisiko telah dimasukkan ke dalam pendekatan rumpun pulau guna memperbaiki akses perempuan hamil tehadap layanan kebidanan komprehensif dan rujukan yang cepat jika terjadi komplikasi. Pendekatan rumpun pulau juga dilaksanakan di Papua. Beberapa pondok telah didirikan di puskesmas yang berfungsi sebagai pusat rumpun. THE INDONESIAN STORY | 27

Tolaka dan Lima berjalan kaki ke sekolah selama satu jam melalui padang rumput dan hutan. 28 | UNICEF INDONESIA

Udara terasa dingin dan matahari belum lagi muncul ketika Tolaka, 8 tahun, dan adiknya Lima, 7 tahun, meninggalkan rumah menuju sekolah pukul 6 pagi. Mereka membutuhkan waktu satu jam dengan berjalan kaki menuju sekolah dari pondok jerami yang mereka tinggali bersama ibu mereka di dekat tepi sungai Baliem, di Kecamatan Kurima, Papua. Rute yang mereka tempuh melewati padang rumput yang tergenang dan jalanan di sepanjang hutan yang lengket dengan lumpur untuk mencapai SD Advent Majma. "Saya sudah terbiasa berjalan kaki, jadi saya tidak lelah sama sekali," kata Tolaka. Ibu tolaka, Dimika Satai, tahu betapa pentingnya bagi kedua putrinya untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Ia sendiri pernah bersekolah di sekolah yang sama sewaktu anak-anak, namun terpaksa putus sekolah ketika orang tuanya mengatakan bahwa sudah waktunya baginya untuk menikah. "Jika anak-anak pergi ke sekolah, mereka akan bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan di masa depan. Saya ingin mereka berdua bekerja di kantor," ujarnya. Namun demikian, kadang-kadang sulit untuk memotivasi anak-anak agar mau berjalan kaki menempuh perjalanan panjang menuju sekolah. UNICEF Indonesia bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Papua dan Papua Barat untuk memastikan bahwa anak-anak di provinsi tersebut mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas baik. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang aman, sehat dan inspiratif bagi anak-anak untuk belajar. Di SD Advent Maima, pelatihan UNICEF telah mendorong para guru untuk memperkenalkan sejumlah perubahan. Di kelas-kelas yang lebih rendah, para guru menggunakan nyanyian dan permainan sebagai metode pengajaran. Kegiatan ini lebih menyenangkan dan partisipatif untuk anak-anak. Anak-anak yang lebih tua berbaris di luar kelas mereka setiap pagi dan guru mereka memberikan kuis tentang pelajaran yang didapat kemarin sebelum mereka diizinkan masuk ke kelas. Kelas mereka juga lebih interaktif. "Pendekatan baru telah mendorong anakanak untuk datang ke sekolah," kata kepala guru Anie Joyce Nirupu. "Perbaikan nyata terjadi dalam hal kehadiran. Ketika mereka harus belajar dengan guru baru yang belum terbiasa dengan metode ini, anak-anak tidak memiliki hubungan yang sama dengan mereka."


© UNICEF Indonesia/2014/Andy Brown

Menginspirasi Anak Papua agar berjuang keras demi pendidikan


UNICEF menciptakan ruang bagi anak-anak dan remaja untuk mengekspresikan keprihatinan mereka dan berpartisipasi dalam proses pembangunan

Keikutsertaan kaum muda dalam proses penyusunan kebijakan tentang pemuda membuat kebijakan tersebut lebih selaras dengan aspirasi dan realitas kaum muda. Hal ini memperkuat proses dan hasilnya.

UNICEF percaya bahwa anak-anak dan remaja perlu memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat mereka, dan bahwa mereka dapat bertindak sebagai agen yang kuat untuk perubahan. Komponen utama upaya UNICEF di Indonesia adalah bekerja dengan anak-anak dan remaja berusia di bawah 18 tahun dan menciptakan peluang untuk partisipasi pemuda guna memastikan agar suarasuara penting dari masa depan negara ini tidak diabaikan. Melakukan Advokasi untuk Kebijakan Pemuda di Papua: Agar lebih memahami situasi kaum muda di Papua dan mendapatkan umpan balik yang komprehensif dari berbagai mitra, UNICEF melakukan tinjauan ekstensif terhadap dokumen yang tersedia, menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus dan mewawancarai para pemangku kepentingan utama di tingkat provinsi dan kabupaten sepanjang tahun 2012 dan 2013. Bukti-bukti mengungkapkan perlunya penyusunan kebijakan tentang pemuda yang membahas beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh kaum muda di provinsi ini. Anak-anak dan remaja itu sendiri memainkan peran penting dalam proses yang melahirkan pemahaman. Melalui forum yang ada, dan inisiatif partisipasi pemuda yang didukung oleh UNICEF, kaum muda di tanah Papua telah mengadvokasi hak-hak dan kebutuhan mereka, serta tertarik untuk bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sipil guna mempromosikan kemajuan dan kesuksesan Provinsi Papua. Umpan balik dan partisipasi kaum muda Papua selama lokakarya konsultasi berlangsung membantu memvalidasi data dan informasi tentang tantangan yang sedang dihadapi, dan membentuk landasan bagi pertemuan konsultasi kebijakan tingkat tinggi pertama yang diselenggarakan oleh Gubernur Papua Barat pada Juni 2013 untuk menyusun konsep kebijakan pemuda di tingkat provinsi yang pertama di Indonesia. Setelah konsultasi

ini, pemerintah daerah telah mulai melakukan konsultasi dengan para mitra, termasuk UNICEF, guna merampungkan rancangan kebijakan untuk disahkan. Desain global untuk Tantangan UNICEF: "Desain untuk tantangan UNICEF" adalah sebuah konsep yang dirintis pada tahun 2012 oleh tim inovasi UNICEF di New York dalam rangka memanfaatkan antusiasme dan kreativitas mahasiswa jurusan desain lokal di Amerika Serikat dengan keahlian kelembagaan dan sumber daya yang dimiliki oleh UNICEF - semua dalam ruang pembelajaran terbuka terhadap masalah khusus yang ditetapkan dan dipandu oleh prinsip-prinsip inovasi utama UNICEF. Pada dasarnya, tantangannya merupakan kompetisi akademik yang melibatkan para mahasiswa untuk mengembangkan solusi inovatif guna meringankan masalah pembangunan. Keberhasilan kemitraan ini membuat UNICEF mengembangkan ide


ini ke kantor perwakilannya di negara lain dan universitas di luar Amerika Serikat, yang tumbuh menjadi kompetisi akademik terbesar yang pernah didukung oleh UNICEF selama ini. Indonesia merupakan salah satu negara tempat tantangan ini diperkenalkan melalui kemitraan yang diresmikan bersama dua sekolah desain teratas di negeri ini, yaitu Institut Pertanian Bogor dan Institut Teknologi Bandung jurusan desain. Didirikan dalam kurun waktu satu semester, tujuan utamanya adalah untuk mendorong mahasiswa agar mengembangkan konsep produk atau jasa yang akan berdampak terhadap tantangan yang terus ada, seperti rendahnya tingkat pencatatan kelahiran, kebiasaan buang air besar di sembarang tempat dan keterlibatan pemuda dalam program pengurangan risiko bencana.


© UNICEF Indonesia/2012/Ibrahim





UNICEF membina kemitraan dan jaringan untuk anak-anak

Guna memanfaatkan sumber daya, meraih konsensus, dan mendorong munculnya ide-ide baru yang bermanfaat bagi anak-anak di Indonesia, UNICEF terlibat dalam berbagai kemitraan di tingkat lokal, regional dan global, termasuk dengan organisasi masyarakat sipil, sektor korporasi dan individu. Kemitraan dengan Sektor Swasta di Indonesia: UNICEF didukung oleh banyak individu dan perusahaan di Indonesia yang membantu organisasi ini menyampaikan hasil-hasil bagi anak-anak. Sumber pendapatan yang penting adalah lebih dari 40.000 donor tetap di dalam negeri yang berkontribusi dalam bentuk sejumlah uang setiap bulan kepada UNICEF. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan yang diberikan oleh berbagai perusahaan, seperti Bank BCA, Yayasan Unilever, Bank Muamalat dan jaringan ritel Indonesia, seperti Alfamaret dan Indomaret. UNICEF juga bekerja sama dengan perusahaan dalam kemitraan nonkeuangan yang membantu dunia usaha untuk mendukung hak-hak anak. UN Global Compact, Save the Children dan UNICEF bersama-sama mengembangkan 'hak-hak anak dan prinsip usaha yang menyediakan kerangka kerja komprehensif guna memahami dan mengatasi dampak usaha terhadap hak-hak dan kesejahteraan anak-anak. Di Indonesia, Indonesia Global Compact Network, Save the Children dan UNICEF bergabung dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan mitra nasional lainnya, untuk menyerukan kepada masyarakat bisnis lokal agar menempatkan hak-hak anak sebagai pusat perhatian agenda tanggung jawab sosial perusahaan. Setelah peluncuran nasional pada tahun 2013, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), yang didukung oleh KPPPA, berkomitmen untuk memainkan peran penting dalam memantau pelaksanaan prinsip usaha di dalam

Melalui penguatan kemitraan dan jaringan nasional, regional dan global, masih banyak hal yang dapat dicapai untuk anak-anak. Ini merupakan dukungan, solidaritas dan tindakan bersama yang akan memastikan hakhak setiap anak.


negeri. Untuk mendukung pengenalan lebih lanjut, Indonesia Global Compact Network, Save the Children bersama UNICEF Indonesia memusatkan perhatian terutama pada industri pariwisata dan ritel. Kemitraan dengan Donor Bilateral dan LSM: Kemitraan dengan mitra bilateral, seperti Pemerintah Australia (DFAT), Selandia baru, Norwegia dan Amerika Serikat (USAID), telah membuat UNICEF mampu melaksanakan beberapa inisiatif utama di berbagai sektor, seperti kesehatan dan gizi, pendidikan, HIV/ AIDS dan perlindungan anak. Program ini juga didukung oleh badan lain, seperti dana global untuk memerangi AIDS, tuberkulosis dan malaria, Yayasan Bill dan Melinda Gates, yang berfokus pada sanitasi total berbasis masyarakat; Bank Dunia yang bertujuan untuk memperkuat

komponen gizi dalam program pengurangan kemiskinan, atau Aliansi Global untuk memperbaiki nutrisi yang mendorong penggunaan garam beryodium secara universal di Indonesia. UNICEF juga bekerja sama dengan LSM internasional, seperti Save the Children dan Plan International di bidang pendidikan, pengurangan risiko bencana dan keadaan darurat. Pelatihan Bidan – Inisiatif Info Bidan: Pada tahun 2013 UNICEF menjalin kerja sama dengan perusahaan ponsel Nokia dan penyedia layanan PT XL Axiata dalam proyek percontohan untuk memperbaiki layanan kesehatan ibu dan anak di daerah perdesaan dengan menggunakan teknologi ponsel. Di Indonesia, bidan merupakan lini depan penyedia layanan kesehatan untuk ibu hamil dan anak. Namun, banyak bidan yang memiliki kapasitas terbatas dan kurang




© UNICEF Indonesia/2004/Rachel Donnan

memiliki informasi teknis yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka. Upaya pengembangan kapasitas konvensional, seperti pelatihan tatap muka tidak selalu efektif dari segi biaya, namun teknologi ponsel menawarkan pilihan menarik, karena ponsel dapat mengatasi tantangan akses geografis dan sebagainya. Dengan mengadaptasi aplikasi ponsel kehidupan Nokia, UNICEF mengembangkan pesan singkat yang dikirim kepada kelompok percobaan yang terdiri dari 200 bidan selama tahap uji coba. UNICEF menyatukan Nokia dan Kementerian Kesehatan sebagai mitra untuk inisiatif kerja sama ini – ini untuk pertama kalinya UNICEF menyatukan sektor pemerintah dan swasta dalam sebuah kolaborasi yang membahas tantangan bagi pemberian layanan yang berkualitas dengan menggunakan teknologi yang ada guna mengatasi hambatan dalam dalam hal akses terhadap pemahaman di sektor pemerintah. Karena temuan proyek percontohan tersebut menunjukkan hasil positif, UNICEF mengembangkan inisiatif ini untuk menjangkau lebih dari 20.000 bidan di Jawa Tengah melalui kerja sama dengan asosiasi bidan setempat (IBI) dan pihak-pihak lainnya. Untuk mengatasi keterbatasan teknologi SMS, saat ini UNICEF juga akan menggunakan berbagai platform, termasuk aplikasi bergerak dan media sosial (facebook dan twitter).



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 IDHS 2012 2 Progress on Drinking Water and Sanitation 2014 Update, JMP, p12 and p52 3 State of the World’s Children 2014, p38 4 Population projection for 2014, Census 2010 5 IDHS 2012, p49 6 IDHS 2012, p2 7 IDHS 2012, p105 8 Riskedas 2013 9 SUSENAS 2011, Inequalities in Education May 2013 10 CENSUS-SUSENAS 2010 data extrapolation 11 UN Department of Economic and Social Affairs, World Population Prospects: The 2012 Revision 12 Census 2010 13 Child Poverty and Disparities in Indonesia, SMERU, p21 14 http://www.thejakartaglobe.com/archive/house-agrees on-creation-of-indonesias-34th-province-north-kalimantan/ 15 http://www.thejakartaglobe.com/archive/house-agrees on-creation-of-indonesias-34th-province-north-kalimantan/ 16 IDHS 2012 17 IDHS 2012, p142 18 Progress on Drinking Water and Sanitation 2014 Update, JMP, p12 19 IDHS 2012, p209 20 IDHS 2012, p137 21 IDHS 2012, p20 22 State of the World’s Children 2014, p38 23 SUSENAS 2011, Inequalities in Education May 2013 24 Child Poverty and Disparities in Indonesia, SMERU, p57 25 Mathematic Modelling of the HIV epidemic in Indonesia 2012-2016, p34-36 26 26UNICEF global databases 2014, sourced from the most recent Global School-based Student Health Surveys (GSHS). Found in: United Nations Children’s Fund, Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children, UNICEF, New York, 2014. 27 IDHS 2012, p121 28 IDHS 2012, p269 29 IDHS 2012, p105 30 IDHS 2012, p262 31 State of the World’s Children 2014, p38 32 State of the World’s Children 2014, p104 33 Progress on Drinking Water and Sanitation 2014 Update, JMP, p52 34 Progress on Drinking Water and Sanitation 2014 Update, JMP, p52 35 SUSENAS 2011, Inequalities in Education May 2013 36 SUSENAS 2011, Inequalities in Education May 2013 37 Indonesia Country Report on the follow up to the declaration of commitment on HIV AIDS 2010-11, p33 38 Indonesia Country Report on the follow up to the declaration of commitment on HIV AIDS 2010-11, p16 39 Working Children in Indonesia 2009, ILO and Statistics Indonesia p37 40 Understanding Children’s Work in Indonesia 2012, Inter-Agency Study, p37


UNICEF World Trade Center 6, 10-11th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 31 Jakarta 12920, Indonesia Tel. (021) 2996 8000 Fax. (021) 571 1326 Email [email protected] Website www.unicef.or.id unicefindonesia

@unicefindonesia

cerita dari indonesia

Recommend Documents