PENGARUH PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN BERDASARKAN PERSEPSI PEMERIKSA PAJAK DAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS) Catur Martian Fajar Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas BSI Jl. Sekolah Internasional No. 1-6,Antapani, Bandung
ABSTRACT Taxes arethe mainsource ofstate revenuein addition to revenues from oilandnonoilsources. Thus, the taxis a source of revenue that must bestrategically managed. In thecurrenttaxationliteratureare twotermsin minimizingtaxpayerthe amount of taxpayable, thetax evasion (taxavoidance) and tax evasion (taxevasion). Therefore, the tax auditis one oflaw enforcementeffortsin order to improvetax compliance. This study aims to determine the effect of Tax Audit Execution Against Taxpayer Compliance In KPP Pratama Bandung Cicadas. The method used in this study is a quantitative method that is associative causal (cause and effect). Results of analysis based on the perception of Audit and Tax Officers. Results of the analysis based on the perception of tax inspectors produce a correlation coefficient ( ) of 0.781, the coefficient
of
determination of 0.610, and the comparison
with
and
is
, which means that the implementation of significant tax audits on tax compliance body. Results of the analysis based on the perception of the taxpayer produces a correlation coefficient (
) of 0.840, the coefficient of determination equal to 0.705, and the
results
from
obtained
the
comparison
with
and
is , which means that the implementation of tax audits significantly influence Taxpayer compliance. Results of the analysis based on the perception of tax inspectors and taxpayers generate correlation coefficient ( determination
of
0.575,
) of 0.758, the coefficient of
And
comparative results with and is , which means a significant effect on tax audit tax compliance. Based on the analysis results, it can be concluded that the implementation of the tax audit has a significant effect on the Taxpayer compliance in KPP Pratama Bandung Cicadas. Therefore, the implementation of optimal inspection needs to be done optimally to improve tax compliance. keywords: implementation of tax audit, taxpayer compliance, tax inspectors, corporate taxpayers
I.
PENDAHULUAN
Perkembangan perekonomian pada era globalisasi ini, kebutuhan dana untuk program pembangunan semakin meningkat. Hal tersebut mendorong Pemerintah untuk menggali sumber-sumber pendapatannya. Salah satu sumber pendapatan Pemerintah yang strategis adalah melalui pajak, Pajak merupakan sumber penerimaan yang harus dikelola dengan baik.
Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Rekapitulasi Penerimaan Pajak Negara pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel I. Berikut ini:
Tabel I Rekapitulasi Penerimaan Pajak Negara (Dalam Miliar Rupiah) URAIAN PPh MIGAS PPh NON MIGAS PPN DAN PPnBM PBB
2010
2011
2012
58,872.70
65,230.70
58,665.80
298,172.80
366,746.30
454,168.70
230,604.90
298,441.40
350,342.20
28,580.60
29,057.80
35,646.90
BPHTB
8,026.40
CUKAI
66,165.90
68,075.30
72,443.10
3,968.80
4,193.80
5,632.00
694,392.10
831,745.30
976,898.70
PAJAK LAINNYA TOTAL
Sumber: www.pajak.go.id
Berdasarkan Tabel I. total penerimaan pajak pada umumnya selalu mengalami kenaikan. Pajak Penghasilan merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak Negara. DirJen Pajak selalu meningkatkan target penerimaan pajak pada setiap tahunnya, untuk mencapai target penerimaan pajak perlu ditumbuhkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting diseluruh dunia baik pada Negara maju maupun pada Negara berkembang, karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka Wajib Pajak akan melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak disuatu Negara berkurang. Kurnia Rahayu dan Devano (2006) Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan Wajib Pajak untuk aktif dalam menyelenggarakan kegiatan perpajakan membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak,
sehingga kepatuhan diperlukan dalam self assessment system dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal.Kurnia Rahayu dan Devano (2006) Fungsi Direktorat Jendral Pajak adalah memfasilitasi agar sistem self assessment berjalan dengan baik. Konkritnya, DirJen Pajak memainkan perannya dengan memberikan penyuluhan perpajakan (tax dissessmination), pelayanan perpajakan (tax services), dan pengawasan perpajakan (tax enforcement). Apabila ketiga fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara optimal, maka kepatuhan sukarela (volountarily compliance) Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban dibidang perpajakan akan meningkat, hal ini akan berdampak pada tax coverage ratio dan sekaligus penerimaan pajak. (Hutagaol, 2007) Dalam literatur perpajakan saat ini dikenal dua istilah Wajib Pajak dalam meminimalkan jumlah pajak terutang, yaitu penggelapan pajak (tax evasion) dan penghindaran pajak (tax avoidance). Sampai saat ini belum ada penggarisan yang tegas yang dapat memberikan indikasi dan rincian perbedaan penghindaran pajak dan penyelundupan pajak. Persoalan pajak adalah persoalan perundang-undangan sehingga hanya aktivitas yang berwenang yang memutuskan sesuai dengan yang dimaksud oleh ketentuan perundangundangan perpajakan. Salah satu bentuk penegakan hukum (law enforcement) yang dilakukan dalam sistem pemungutan pajak adalah melalui pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak juga berfungsi untuk meningkatkan penerimaan jika hasil akhirnya adalah ketetapan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Pada prinsipnya, Wajib Pajak mempunyai kesempatan yang sama untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak merupakan satu hal yang paling dihindari oleh Wajib Pajak. Pada kenyataannya, Wajib Pajak seringkali harus membayar lagi sejumlah pajak yang dianggap kurang dibayar. Disisi lain, hal ini ditambah lagi dengan kualitas Wajib Pajak sendiri yang selalu mencoba mencari cara untuk menghindar dari membayar pajak Pemeriksaan pajak dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak agar
pemungutan pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Hasil yang diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan pajak adalah meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan. Temuan hasil pemeriksaan (Audit findings) dapat digunakan oleh Wajib Pajak sebagai pengalaman yang berharga dan sekaligus sebagai pembelajaran (learning curve), sehingga pada tahun pajak berikutnya Wajib Pajak dapat segera memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam melaksanakan kewajiban dibidang perpajakan. (Hutagaol, 2007)
2.
II. KAJIAN LITERATUR Pengertian Pajak Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009) pada bukunya “Perpajakan” menjelaskan bahwa, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Pengertian pajak menurut Feldmann dalam Waluyo (2008) pada bukunya “Perpajakan Indonesia” menjelaskan bahwa, “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Fungsi Pajak Menurut Mardiasmo (2009), terdapat dua fungsi pajak yaitu: 1. Fungsi Budgetair Pajak sebagai sumber dana bagi Pemerintah untuk membiayai pengeluaran Negara. 2. Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi Sistem Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2009) dalam bukunya “Perpajakan”, sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga, yaitu: 1. Official Assessment System
3.
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah: a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus b. Wajib Pajak bersifat pasif c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus. Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciricirinya adalah: a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak. b. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. With Holding Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga (bukan fiskus dan Wajib Pajak).
Hambatan Pemungutan Pajak Menurut Rahayu dan Devano (2006) dalam bukunya “Perpajakan” terdapat dua bentuk perlawanan pajak, yaitu: 1. Perlawanan Pasif Perlawanan Pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian masyarakat, kondisi sosial, perkembangan intelektual, moral warga masyarakat, dan tentunya sistem pemungutan pajak itu sendiri. 2. Perawanan Aktif a. Penghindaran Pajak Menurut Anderson dalam Moh. Zain yang diacu oleh Rahayu dan Devano (2006), “Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan
b.
c.
terutama melalui perencanaan pajak”. Pengelakan atau Penyelundupan Pajak Menurut Balter dalam Moh Zain yang diacu oleh Rahayu dan Devano (2006), “Penyelundupan pajak yaitu usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak, apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perundangundangan perpajakan” Melalaikan Pajak Menurut Santoso Brotodiharjo dalam Rahayu dan Devano (2006), “Melalaikan pajak merupakan upaya menolak untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak untuk memenuhi formalitas-formalitas yang telah dipenuhinya”.
Pengertian Pemeriksaan Pajak Pengertian pemeriksaan menurut Hidayat (2012) dalam bukunya “Pemeriksaan Pajak” adalah sebagai berikut: Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundangundangan perpajakan. Tujuan Pemeriksaan Pajak Menurut Mardiasmo (2011) dalam bukunya “Perpajakan” menjelaskan mengenai tujuan Pemeriksaan sebagai berikut: 1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak yang dapat dilakukan dalam hal: a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
c.
Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang ditetapkan. d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak. e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c tidak dipenuhi. 2. Tujuan Lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan dalam hal: a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan. b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak. c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. d. Wajib Pajak mengajukan keberatan. e. Pengumpulan bahan dalam hal penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto. f. Pencocokan data atau alat keterangan g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi didaerah terpencil Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai. Sasaran Pemeriksaan Pajak Mardiasmo (2011) dalam bukunya “Perpajakan”, mengemukakan sasaran pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut: 1. Interpretasi undang-undang yang tidak benar. 2. Kesalahan hitung. 3. Penggelapan secara khusus dari penghasilan. 4. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya Ruang Lingkup Pemeriksaan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor: 1. Pemeriksaan Lapangan Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak Ditempat Wajib Pajak yang dapat mencakup kantor Wajib Pajak, pabrik, tempat usaha, tempat tinggal,
2.
dan tempat yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha, juga pekerjaan bebas Wajib Pajak serta tempat lain sesuai pertimbangan DirJen Pajak. Pemeriksaan lapangan dapat meliputi satu jenis pajak, seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan Kantor Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Pemeriksa Pajak, Pemeriksaan dapat meliputi satu jenis pajak tertentu baik untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.
Standar Pemeriksaan Pajak Pemeriksaan pajak memiliki tujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, berdasarkan kriteria pemeriksaan haruslah dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Menurut Waluyo (2008) dalam bukunya “Perpajakan”, Standar Pemeriksaan meliputi: 1. Standar Umum Pemeriksaan Pajak Standar Umum Pemeriksaan Pajak merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak dan mutu pekerjaannya, Yaitu: a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak. b. Jujur dan bersih dari tindakantindakan tercela serta mengutamakan kepentingan Negara. c. Taat terhadap ketentuan perundangundangan. 2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu sebagai berikut: a. Pelaksanaan Pemeriksaan harus dilakukan dengan persiapan yang baik. b. Luas Pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang perlu dikembangkan melalui pencocokan data, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan. c. Temuan Pemeriksaan harus didasari bukti kompeten yang cukup.
d.
Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak. e. Tim Pemeriksa Pajak dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan Pemeriksa Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang. f. Apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan perpajakan dapat dilakukan bersama-sama dengan tim pemeriksa dari Instansi lain. g. Pemeriksaan dapat dilakukan pada Kantor DirJen Pajak, tempat usaha Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, dan tempat lain yang dianggap perlu. h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja, apabila diperlukan dapat dilakukan diluar jam kerja. i. Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak. 3. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan Pajak Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai dengan Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan, yaitu: a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksa pajak baik ada atau tidaknya penyimpangan. b. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai : 1) Penugasan pemeriksaan 2) Identitas Wajib Pajak 3) Pembukuan dan pencatatan Wajib Pajak 4) Pemenuhan kewajiban perpajakan 5) Data dan informasi yang tersedia 6) Buku dan dokumen yang dipinjam 7) Materi yang diperiksa 8) Ikhtisar pemeriksaan 9) Penghitungan pajak terutang 10) Simpulan dan usul pemeriksa Metode dan Teknik Pemeriksaan 1. Metode Pemeriksaan
2.
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-04/PJ/2012 Tentang Pedoman Penggunaan Metode Dan Teknik Pemeriksaan, “Metode pemeriksaan adalah teknik dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku, catatan dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain yang terdiri atas metode langsung dan metode tidak langsung”. Metode pemeriksaan dibagi menjadi 2, yaitu: a. Metode langsung adalah metode yang dilakukan dengan cara menguji kebenaran angka-angka dalam Surat Pemberitahuan (SPT), laporan keuangan, buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen pendukung yang sesuai dengan proses pemeriksaan. (Suandy,2002) b. Metode tidak langsung adalah metode yang dilakukan dengan cara pengujian atas kebenaran angkaangka dalam Surat Pemberitahuan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya (Suandy,2002). Metode Tidak Langsung dapat digunakan juga untuk mendukung penggunaan Metode Langsung atau untuk melakukan identifikasi masalah. Metode tidak langsung meliputi: 1) Transaksi Tunai dan Bank 2) Sumber dan Penggunaan Dana 3) Penghitungan Rasio 4) Satuan dan/atau Volume 5) Pertambahan Kekayaan Bersih (Net Worth) 6) Penghitungan Biaya Hidup Teknik Pemeriksaan Menurut Tuannakota dalam Suandy (2002:237), Teknik Pemeriksaan adalah cara mendapatkan pembuktian yang dikenal dengan istilah memeriksa, menganalisis, mengecek, membandingkan, konfirmasi, fotting, menginspeksi, merekonsiliasi, testing atau sampling, menelusuri, dan memeriksa dokumen dasar. Teknik pemeriksaan pajak meliputi: a. pemanfaatan informasi internal dan/atau eksternal Direktorat Jenderal Pajak b. pengujian keabsahan dokumen c. evaluasi d. analisis angka-angka e. penelusuran angka-angka (tracing) f. penelusuran bukti
g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q.
pengujian keterkaitan ekualisasi atau rekonsiliasi permintaan keterangan atau bukti konfirmasi inspeksi pengujian kebenaran fisik pengujian kebenaran penghitungan matematis wawancara uji petik (sampling); Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK); dan/atau Teknik-teknik Pemeriksaan lainnya.
Faktor Pemeriksaan Menurut Rahayu dan Devano (2006) dalam bukunya “Perpajakan” faktor-faktor yang mempengaruhi Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut: 1. Teknologi Informasi 2. Jumlah Sumber Daya Manusia 3. Kualitas Sumber Daya 4. Sarana dan Prasarana Pemeriksaan Pengertian Badan Pengertian Badan menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 angka 3 adalah sebagai berikut: Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial poltik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap. Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh peredaran usaha telah dicatat dan dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Badan. Prosedur Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan adalah sebagai berikut: 1. Pelajari pengisian SPT yang telah diisi dengan lengkap dan berkas induknya lengkap 2. Hitung kembali Surat Pemberitahuan Wajib Pajak
3.
4. 5. 6.
Bandingkan dengan peredaran usaha, harga pokok, biaya, PPh, dan kredit pajak yang dilaporkan Pastikan bahwa laporan keuangan Wajib Pajak telah dilakukan koreksi fiskal Hitung kembali dari SPT Wajib Pajak, beserta tarif PPh yang benar Memastikan jumlah kredit pajak.
Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan Wajib Pajak menurut Norman D. Nowak (Moh.Zain:2004) dalam Rahayu dan Devano (2006) adalah Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: 1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. 2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. 3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. 4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Safri Nurmantu dalam Rahayu dan Devano (2006) menjelaskan bahwa, “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan”. Menurut Chaizi Nasucha dalam Rahayu dan Devano (2006), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari: 1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri 2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) 3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak tertang 4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Jenis Kepatuhan Jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Kurnia Rahayu dan Devano (2006) adalah sebagai berikut: 1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. 2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang
pajak, kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Kerangka Pemikiran Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari sistem official assessment menjadi sistem self assessment. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan sistem self assessment perlu diikuti dengan tindakan pengawasan guna tercapainya sasaran kebijakan perpajakan. Sehubung dengan hal itu maka pemeriksa pajak dalam melaksanakan tugasnya perlu didukung oleh beberapa faktor penunjang, salah satunya dengan menetapkan strategi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Karena tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan (Tax Compliance), melalui upaya-upaya penegakan hukum (Law Enforcement) sehingga akan berdampak pada meningkatknya penerimaan pajak Negara. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak diperlukan penegakan hukum (law enforcement) sesuai ketentuan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pilar-pilar penegakan hukum terdiri dari pemeriksaan pajak (tax audit), penyidikan pajak (tax investigation) dan penagihan pajak (tax collection). Sanksi perpajakan juga diterapkan atas pelanggaran perpajakan juga memberikan pelajaran kepada Wajib Pajak sehingga mereka dapat melaksanakan pemenuhan kewajiban dan haknya dibidang kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku. (Hutagaol,2007) Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran tentang pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem Self Assessment merupakan manifestasi dari adanya upaya pemberdayaan dari Wajib Pajak dalam kaitannya dengan kepatuhan, secara sederhana dapat divisualisasi pada gambar berikut ini: Self Assessment
Tindakan Pengawasan
Pemberdayaan Wajib Pajak Pemeriksaan Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak
Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran Sumber: Erly Suandy (2011)
Hipotesis Penelitian Hipotesis dalam penelitian ini adalah hipotesis yang bersifat asosiatif yang bersifat kausal (sebab akibat). Menurut Sugiyono (2013), “Hipotesis asosiatif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih”. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 1. Terdapat pengaruh yang signifikan pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan persepsi pemeriksa pajak 2. Terdapat pengaruh yang signifikan pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan persepsi Wajib Pajak 3. Terdapat pengaruh yang signifikan pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan persepsi pemeriksa pajak dan Wajib Pajak.
III. METODE PENELITIAN Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode studi kasus dengan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2013) dalam bukunya “Statistika untuk Penelitian” mengemukakan bahwa, “Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih”. Penelitian asosiatif meliputi: 1. Hubungan Simetris Hubungan simetris adalah hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetualan muncul bersama. 2. Hubungan Kausal Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (dipengaruhi). 3. Hubungan Interaktif Hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi, tidak diketahui mana variabel independen dan dependen. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Gambar 2. Paradigma Penelitian Sumber: Data Diolah Peneliti
Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa dalam penelitiasn ini adalah penelitian asosiatif yang bersifat kausal (sebab akibat), dimana variabel independen (pelaksanaan pemeriksaan pajak) berpengaruh terhadap variabel dependen (kepatuhan Wajib Pajak Badan). Teknik Pengukuran Sampel Teknik sampling yang digunakan untuk menentukan sampel pada Pemeriksa Pajak adalah metode sensus atau sampel jenuh. Dalam penelitian ini sampel yang diambil yaitu petugas diseksi pemeriksaan dan kelompok pemeriksa fungsional pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas yang berjumlah 17 orang. Teknik penarikan sampel ini digunakan karena jumlah petugas pemeriksa pajak relatif kecil yaitu kurang dari 30 orang. Teknik sampel yang digunakan untuk menentukan sampel terhadap Wajib Pajak adalah dengan menggunakan teknik sampling insidental. Dalam penelitian ini sampel yang diambil yaitu Wajib Pajak Badan yang kebetulan bertemu dengan penulis dan telah dilakukan pemeriksaan pajak oleh petugas pemeriksa pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas. Teknik Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research) dan studi kepustakaan (Library Research). Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan cara: 1. Penelitian Lapangan (Field Research) a. Wawancara (Interview),“Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap melalui tatap muka”. b. Metode Pengamatan (Observasi), Menurut Taniredja dan Mustafidah (2012), “Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian”. c. Kuesioner, Kuesioner adalah suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden.
2.
Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelah literatur berupa bukubuku (text book), peraturan perundangundangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.
Pengujian Data 1. Uji Validitas Menurut Sugiyono (2012) dalam bukunya “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D” mengemukakan bahwa, “Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur”. validitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat tes (kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk diukur. Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar (kontrak) pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Untuk menguji kuesioner dalam penelitian ini digunakan teknik perhitungan korelasi (r)Pearson Product Moment. Rumus koefisien korelasi Pearson Product Moment adalah sebagai berikut:
Sumber: Husein Umar (2003)
2.
Uji Reliabilitas Uji reliabilitas diperlukan untuk mengetahui ketetapan atau tingkat presisi suatu ukuran atau alat ukur. Suatu alat ukur mempunyai tingkat reliabilitas yang tinggi bila alat ukur tersebut berkali-kali akan memberikan hasil yang serupa. Uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach’sAlpha, Rumus Cronbach’sAlpha adalah sebagai berikut:
Sumber: Hussein Umar (2006)
Transformasi Data Proses transformasi data dari skala ordinal menjadi skala interval sering dijumpai ketika menganalisis terutama pada
penelitian sosial. Proses transformasi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode Successive Interval. Metode Successive Interval dapat menghasilkan dua hal yang berbeda yakni batas penskalaan atau skala baru bagi setiap kategori. Batas penskalaan berguna untuk melihat posisi relatif variabel terhadap kategori. Uji Normalitas Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Deteksi normalitas dengan melihat penyebaran titiktitik pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti garis arah diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Analisis Data Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis statistika parametrik. Tes Statistika yang digunakan adalah sebagai berikut: 4. Analisis Regresi Linier sederhana Menurut Arikunto (1995), “Regresi merupakan alat yang berkenaan dengan tugas meramalksan suatu variabel dari variabel-variabel lain, yang dilakukan dengan persamaan regresi”.bentuk hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut: Dimana:
Sumber: Sugiyono (2013)
5.
Analisis Korelasi Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi menggunakan Pearson Product Moment, maka dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:
Sumber: Sugiyono (2013)
6.
Koefisiensi Determinasi Analisis Koefisiensi Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase. Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Sumber: Sugiyono (2013)
Pengujian Hipotesis Pengujian hipotesis bertujuan untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh yang positif dari kedua variabel. 1. Hipotesis statistik berdasarkan persepsi petugas pemeriksa pajak: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dengan adanya pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Terdapat pengaruh yang signifikan dengan adanya pelaksaanaan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. 2. Hipotesis statistik berdasarkan persepsi Wajib Pajak: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dengan adanya pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Terdapat pengaruh yang signifikan dengan adanya pelaksaanaan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. 3. Hipotesis statistik berdasarkan persepsi Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dengan adanya pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Terdapat pengaruh yang signifikan dengan adanya pelaksaanaan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk mengukur variabel independen yang dapat menerangkan secara
lebih baik mengenai perubahan yang terjadi dalam variabel dependen digunakan rumus sebagai berikut:
Sumber: Sugiyono (2013) Kriteria yang digunakan untuk penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: Ho diterima = jika Ha diterima = jika
IV. PEMBAHASAN Pemeriksaan pajak sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak, selain mempunyai tujuan untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, juga mempunyai tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan (Hidayat,2012). Pemeriksaan pajak dilakukan bukan untuk mencari-cari kesalahan Wajib Pajak, tetapi untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan (Padriat,2007) Hasil yang diharapkan dari pemeriksaan pajak adalah meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan hasil pemeriksaan (audit findings) dapat digunakan oleh Wajib Pajak sebagai pengalaman yang berharga dan sekalugus pembelajaran, sehingga pada tahun-tahun pajak berikutnya Wajib Pajak dapat segera memperbaiki kesalahannya (Hutagaol,2007) Sejalan dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung Cicadas. Berdasarkan hasil uji statistika yang dilakukan menghasilkan 3 hasil analisis mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hasil analisis data didasari pada persepsi pemeriksa pajak, persepsi Wajib Pajak, dan persepsi pemeriksa pajak dan Wajib Pajak. Hasil dari analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Berdasarkan Persepsi Pemeriksa Pajak a. Analisis Regresi Sederhana
b.
Berdasarkan analisis yang dilakukan menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut: Y=3,205+0,365X Penjelasan selanjutnya adalah sebagai berikut: 1) Konstanta sebesar 3,205 menyatakan bahwa jika pemeriksaan pajak (variabel X) dianggap 0 (nol) satuan, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebesar 3,205. 2) Koefisien regresi pemeriksaan pajak sebesar 0,365 menyatakan bahwa setiap kenaikan pemeriksaan pajak sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,365 satuan. 3) Tanda positif menandakan arah hubungan yang searah antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y), maka dapat dikatakan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Analisis Korelasi Berdasarkan hasil analisis diperoleh korelasi Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak ( ) sebesar 0,781 dengan arah positif. Korelasi Pemeriksaan Pajak dan Kepetuhan Wajib Pajak masuk
c.
d.
dalam ketegori kuat. Nilai ( ) yang diperoleh positif menunjukkan arah hubungan antara Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak berbanding lurus dan berarti jika semakin besar Pemeriksaan Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak diprediksi akan semakin tinggi. Analisis Koefisien Determinasi Berdasarkan analisis yang dilakukan menghasilkan nilai koefisien determinasi atau R Square yaitu sebesar 0,610 atau 61%, artinya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas sebesar 61%. Uji Signifikansi Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai variabel pemeriksaan pajak sebesar 4,847. Sedangkan, nilai sebesar 2,13145. Hasil
dari perbandingan ( sehingga pada tingkat kekeliruan 5%, Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan persepsi petugas pemeriksa pajak. 2.
Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak a. Analisis Regresi Sederhana Berdasarkan analisis yang dilakukan menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut: Y=2.568+0.335X Penjelasan selanjutnya adalah sebagai berikut: 1) Konstanta sebesar 2.568 menyatakan bahwa jika pemeriksaan pajak (variabel X) dianggap 0 (nol) satuan, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebesar 2.568. 2) Koefisien regresi pemeriksaan pajak sebesar 0.335 menyatakan bahwa setiap kenaikan pemeriksaan pajak sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.335 satuan. 3) Tanda positif menandakan arah hubungan yang searah antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y), maka dapat dikatakan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. b. Analisis Korelasi Berdasarkan hasil analisis diperoleh korelasi Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak ( ) sebesar 0,840 dengan arah positif. Korelasi Pemeriksaan Pajak dan Kepetuhan Wajib Pajak masuk dalam ketegori sangat kuat. Nilai ( ) yang diperoleh positif menunjukkan arah hubungan antara Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak berbanding lurus dan berarti jika semakin besar Pemeriksaan Pajak, maka
c.
Kepatuhan Wajib Pajak diprediksi akan semakin tinggi. Analisis Koefisien Determinasi Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menghasilkan nilai
koefisien determinasi atau R Square yaitu sebesar 0,705 atau 70,5%, artinya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas sebesar 70,5%. d.
arah positif. Korelasi Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak masuk dalam ketegori kuat. Nilai (
Uji Signifikansi Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai variabel pemeriksaan pajak sebesar 8,321. Sedangkan,
c.
nilai (df=n-2) sebesar 2,04523. Hasil yang diperoleh dari perbandingan adalah
3.
dengan
, sehingga pada tingkat kekeliruan 5%, Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan persepsi Wajib Pajak. Berdasarkan Persepsi Pemeriksa Pajak a. Analisis Regresi Sederhana Berdasarkan analisis yang dilakukan menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut: Y=1.287+0.314X Penjelasan selanjutnya adalah sebagai berikut: 1) Konstanta sebesar 1.287 menyatakan bahwa jika pemeriksaan pajak (variabel X) dianggap 0 (nol) satuan, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1.287. 2) Koefisien regresi pemeriksaan pajak sebesar 0.314 menyatakan bahwa setiap kenaikan pemeriksaan pajak sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.314 satuan. 3) Tanda positif menandakan arah hubungan yang searah antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y), maka dapat dikatakan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. b. Analisis Korelasi Berdasarkan hasil diperoleh korelasi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan ( ) sebesar 0,758 dengan
d.
) yang diperoleh positif menunjukkan arah hubungan antara Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak berbanding lurus dan berarti jika semakin besar Pemeriksaan Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajakdiprediksi akan semakin tinggi. Analisis Koefisien Determinasi Berdasarkan analisis yang dilakukan menghasilkan nilai koefisien determinasi atau R Square yaitu sebesar 0,575 atau 57,5%, artinya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas sebesar 57,5%. Uji Signifikansi Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai variabel pemeriksaan pajak sebesar 7,886. Sedangkan, nilai (df=n-2) sebesar 2,012896. Hasil yang diperoleh dari perbandingan dengan adalah
( ), sehingga pada tingkat kekeliruan 5%, Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hasil penelitian yang dilihat dari berbagai persepsi yaitu persepsi petugas pemeriksa pajak, persepsi Wajib Pajak, dan persepsi gabungan antara petugas pemeriksa dan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan kajian literatur yang menjadi dasar penelitian ini, bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan berimplikasi pada penerimaan pajak yang optimal.
V. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1.
2.
3.
Berdasarkan Persepsi Pemeriksa Pajak Pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas dapat dikatakan sudah sangat baik. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dilakukan dengan memenuhi standar pemeriksaan dan norma pemeriksaan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Pada hasil penelitian yang didasari persepsi petugas pemeriksa dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan telah masuk dalam kategori baik.masih banyak Wajib Pajak yang sulit dalam memberikan informasi dan memenuhi panggilan dalam rangka dilakukannya pemeriksaan sehingga menghambat proses pelaksanaan pemeriksaan itu sendiri Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas dapat dikatakan sudah sangat baik. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dilakukan dengan memenuhi standar pemeriksaan, norma pemeriksaan, dan prosedur yang berlaku sesuai dengan undang-undang perpajakan. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat yang didasari persepsi petugas pemeriksa. Dalam hal standar pemeriksaan masih banyak Wajib Pajak yang berpendapat bahwa masih ada segelintir petugas pemeriksa yang menyalahgunakan jabatannya sehingga menimbulkan dampak dan pandangan negatif mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak.Pada hasilpenelitian yang didasari persepsi Wajib Pajak dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak badan telah masuk dalam kategori baik.Pada hal ini, masih banyak Wajib Pajak yang masih belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan semestinya. Berdasarkan Persepsi Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak Berdasarkan hasil penelitian yang didasari gabungan persepsi Petugas Pemeriksa dan Wajib Pajak dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas dapat dikatakan sudah baik. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dilakukan dengan memenuhi standar pemeriksaan dan norma pemeriksaan yang berlaku sesuai dengan undangundang perpajakan. Pada hasil penelitian yang didasari persepsi Wajib Pajak dapat disimpulkan bahwa
kepatuhan Wajib Pajak Badan telah masuk dalam kategori baik.Pada hal ini, masih banyak Wajib Pajak yang masih belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan semestinya seperti terlambat dalam penyampaian SPT dan memberikan keterangan yang tidak benar mengenai pajak terutang yang seharusnya dibayar. Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukkan kepada KPP Pratama Bandung Cicadas sebagai berikut: 1. Pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas harus mempertahankan kualitas dan pelayanan dalam melaksanakan tahapan–tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan, seperti mempelajari company profile, perusahaan sejenis dan laporan keuangan perusahaan yang akan diperiksa. Hal ini perlu dilakukan agar pemeriksaan berjalan lancar, fokus dan terarah sehingga tujuan utama pemeriksaan tercapai. Penerapan sanksi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas harus lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh, sehingga Wajib Pajak jera untuk melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sebaiknya dilakukan pemeriksaan pajak secara rutin agar dapat memonitor Wajib Pajak yang tidak patuh. 2. Petugas pemeriksa harus memiliki moral yang baik sebagai aparat penegak hukum, karena pada realitanya masih banyak petugas pajak yang terlibat dalam penggelapan pajak, tentu dalam hal ini akan merugikan Negara dan jumlahnya akan sangat material. Petugas pemeriksa pajak harus memenuhi standar pemeriksaan sebagai mestiya dan proses penyeleksian yang sangat ketat sehingga memenuhi standar pemeriksaan yang harus dimiliki oleh petugas pemeriksa pajak. Selain itu, pemberian sanksi yang tegas perlu dilakukan terhadap petugas pemeriksa pajak yang menyalahgunakan jabatannya agar menimbulkan rasa jera
3.
untuk melakukan tindakan yang tidak semestinya. Pelaksanaan pemeriksaan pajak merupakan suatu bentuk pembinaan yang seharusnya dilakukan dengan secara objektif, oleh karena itu, pengawasan perlu dilakukan terhadap petugas pemeriksa dan Wajib Pajak. Selain itu, pemberian sanksi yang tegas harus dilakukan dengan tidak pandang bulu demi kelancaran proses pemeriksaan dan tercapainya tujuan pemeriksaan itu sendiri.
DAFTAR PUSTAKA Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan; Konsep, Teori, Dan Isu. Jakarta: Kencana Prenada Media Hutagaol, John. 2007. Perpajakan: Isu-Isu Kontemporer. Jakarta: Graha Ilmu Hidayat, Nur. 2012. Pemeriksaan Pajak. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo; Kompas Gramedia Mardiasmo. 2009. Perpajakan; Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: ANDI Padriat. 2007. Pemeriksaan Pajak. JaFwidodokarta: Mitra Wacana Media.
Penulis : Dosen Universitas BSI Email:
[email protected]
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-04/PJ/2012 Tentang Pedoman Penggunaan Metode Dan Teknik Pemeriksaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan. Suandy, Erly. 2002.Hukum Pajak.Jakarta: Salemba Empat Suandy,Erly. 2011. Perencanaan Pajak.Jakarta: Salemba Empat Sugiyono. 2012. Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta Sugiyono. 2013. Statistika Penelitian.Bandung: Alfabeta
untuk
Taniredja, Tukiran dan Hidayati Mustafidah.2012.Penelitian Kuantitatif (sebuah pengantar).Bandung:Alfabeta UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Umar, Husein.2003.Metode riset akuntansi terapan.Jakarta: Ghalia Indonesia Waluyo.2008.Perpajakan Indonesia.Jakarta:Salemba Empat.
