CATATAN DAN USULAN DALAM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN
Oleh: R. RIZKY A. ADIWILAGA Dosen Hak Kekayaan Intelektual Fakultas Seni Rupa & Desain, Institut Teknologi Bandung (ITB) ©Rizky A. Adiwilaga-28 September 2010
SEMANGAT DAN FILOSOFI PERUBAHAN z
z
z
z
HARUS DIDASARKAN PERTIMBANGAN KEPENTINGAN NASIONAL HARUS MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN INSENTIF BAGI PEMOHON/INVENTOR NASIONAL HARUS ADA KEPASTIAN JANGKA WAKTU PROSES PERMOHONAN PATEN HARUS MEMBERIKAN DUKUNGAN TERHADAP KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL BERBASIS “R & D”
2
SEMANGAT DAN FILOSOFI PERUBAHAN z
HARUS MEMBERIKAN DUKUNGAN KEPADA KEBIJAKAN EKONOMI KREATIF
z
MENJADIKAN SISTEM HKI PADA UMUMNYA DAN SISTEM PATEN SEBAGAI “TOOLS OF ECONOMIC” BAGI INDONESIA, BUKAN SEBAGAI “TOOLS OF RETRIBUTION” 3
CATATAN TENTANG PERUBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Permohonan Paten Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Minimum Penarikan Kembali & Perbaikan Permohonan Invensi yang tidak dapat diberi Paten Subyek Paten & Pemakai Terdahulu Kewajiban Membuat Produk di Indonesia Sertifikat Paten Administrasi Paten 4
I. PERMOHONAN PATEN z
DENGAN PENGAJUAN SECARA ELEKTRONIK Æ BAGAIMANA DENGAN “LOGGING DATE”
z
DENGAN PENGAJUAN MELALUI POS Æ BAGAIMANA DENGAN “LOGGING DATE” KAITANNYA DENGAN PRINSIP “FIRST TO FILE”
5
II. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN z
MERUPAKAN TEROBOSAN Æ DIBUKA KESEMPATAN SELAMA 3 BULAN UNTUK MELENGKAPI DAN ADA KEMUNGKINAN PERPANJANGAN SELAMA 1 BULAN
z
KESEMPATAN MELENGKAPI BAGI PEMOHON INDIVIDUAL (TANPA BANTUAN KONSULTAN HKI) 6
III. PERSYARATAN MINIMUM z
MEMBERIKAN KESEMPATAN MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL SECARA MINIMUM DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PATEN
7
V. INVENSI YANG TIDAK DAPAT DIBERI PATEN z
KREASI ESTETIKA? Æ MAKSUDNYA DESAIN INDUSTRI?
z
SEBAIKNYA JELAS DAN TEGAS Æ DESAIN INDUSTRI
z
ESTETIKA = ILMU ESTETIK Æ KREASI ESTETIK 8
VI. PEMAKAI TERDAHULU z
PERLU DIPERTIMBANGKAN UNTUK MENGATUR KEMUNGKINAN “MASYARAKAT SEBAGAI PEMAKAI TERDAHULU”
z
TIDAK TERTUTUP KEMUNGKINAN MASYARAKAT ADAT/MASYARAKAT LOKAL SEBAGAI PEMAKAI TERDAHULU Æ PENGETAHUAN TRADISIONAL “DICURI”
z
BAGAIMANA DENGAN JAMINAN HUKUMNYA? 9
VII. KEWAJIBAN MEMBUAT PRODUK DI INDONESIA z
PERLU ADANYA PENGECUALIAN, APABILA TIDAK ADA INDUSTRI DALAM NEGERI YANG BERMINAT MEMPRODUKSI PATEN Æ DAPAT DIPRODUKSI DILUAR ATAU LISENSI
z
BAIK REGIONAL ATAU INTERNASIONAL
10
VIII. SERTIFIKAT PATEN z
KETENTUAN DALAM WAKTU 3 BULAN SEJAK TANGGAL PEMBERITAHUAN PEMBERIAN PATEN Æ KEPASTIAN HUKUM
z
KETENTUAN LAMA TIDAK MENGATUR AKIBAT Æ BERLARUT-LARUT
11
IX. ADMINISTRASI PATEN z
KETENTUAN PEMBERIAN INFORMASI PATEN YANG LUAS BERSIFAT NASIONAL (PASAL 124) >< (PASAL 57) YANG MENERAPKAN BIAYA
z
HARUS MEMPERHATIKAN UU No. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
z
DIGITALISASI DOKUMEN PATEN Æ URGEN
z
KONDISI OBJEKTIF Æ DOKUMEN PATEN LENGKAP TIDAK DAPAT DIAKSES MELALUI INTERNET
z
DOKUMEN PATEN USPTO/EPO/JPO Æ LEBIH MUDAH DIAKSES 12
IX. ADMINISTRASI PATEN z
z z
INFORMASI PATEN TIDAK DISEDIAKAKAN KARENA ALASAN: PERTAHANAN DAN KEAMANAN, KETERTIBAN UMUM DAN MORALITAS CONTOH SEPERTI APA? PATEN SENJATA DAPAT DIAKSES KE USPTO Æ BAGAIMANA?
13
CATATAN UNTUK MASUKAN
14
I. PENGUMUMAN z
PERLU DIATUR ADANYA PEMBERITAHUAN TERTULIS KEPADA PEMOHON/INVENTOR TENTANG MULAINYA PENGUMUMAN ATAS PERMOHONAN PATEN YANG DIAJUKANNYA
15
II. INVENSI YANG TIDAK DAPAT DIBERI PATEN z
PERLU DIPERTIMBANGKAN UNTUK MENGATUR INVENSI YANG BERBASIS SUMBER DAYA GENETIK (SDG) ATAU PENGETAHUAN TRADISIONAL (PT) TERKAIT SDG YANG TIDAK MENGUNGKAPKAN ASAL-USULNYA TIDAK DAPAT DIBERI PATEN
16
III. PEMERIKSAAN SUBSTANTIF z
PERLU MENGEFEKTIFKAN BANTUAN AHLI DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF Æ MEMPERCEPAT PEMERIKSAAN, MENGHINDARKAN BACKLOG, MEMPERSINGKAT WAKTU
z
PAKAR/AHLI DAPAT MEMBERIKAN BANYAK MASUKAN TENTANG PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN YANG DINAMIS DALAM PROSES PEMERIKSAAN SUBSTANTIF 17
III. PEMERIKSAAN SUBSTANTIF z
DIPERTIMBANGKAN ADANYA PROGRESS REPORT DARI PEMERIKSA KEPADA PEMOHON/INVENTOR Æ MISAL: PER-6 BULAN
18
IV. PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN z
HARUS DIATUR PEMBATASAN WAKTU Æ MISAL: LEBIH DARI 5/6 TAHUN PERMOHONAN DIANGGAP DITERIMA
z
ALASAN: 1. UNTUK KEPASTIAN HUKUM 2. MENGHINDARKAN TERJADINYA KERUGIAN WAKTU BAGI INVENTOR INDIVIDU/UNIVERSITAS YANG AKAN MENGKOMERSIALISASIKAN INVENSINYA TERHAMBAT 19
V. SALINAN DOKUMEN PATEN z
z z
HARUS ADA KEBIJAKAN UNTUK MENDIGITALISASI SELURUH DOKUMEN PATEN YANG ADA Æ UNTUK KEPENTINGAN AKSES PUBLIK ATAU CALON INVENTOR UNTUK MEMBACA DOKUMEN PATEN DOKUMEN PATEN BUKAN RAHASIA DIGITALISASI DIBANTU DENGAN PENGGUNAAN HIGH SPEED SCANNER 20
VI. KOMISI BANDING z
HARUS ADA KEJELASAN ISTILAH Æ KOMISI BANDING ATAU MAJELIS BANDING?
21
VII. PEMBATALAN PATEN PERLU DIPERTIMBANGKAN UNTUK MENGADOPSI KONSEP PEMBATALAN YANG DILAKUKAN OLEH DITJEN HKI DALAM RANCANGAN UU DESAIN INDUSTRI SEBELUM KE PENGADILAN PERLU DIBUAT “INVALIDITY COURT” DI DALAM DITJEN HKI Æ MISAL: JPO ALASAN:
z
z
z 1.
COST EFFECTIVE 22
VI. KETERKAITAN DENGAN HUKUM INTERNASIONAL ATAU UNDANG-UNDANG LAIN z
z
PERLU DIKAJI SECARA KOMPREHENSIF KEMUNGKINAN MENGADOPSI “PENGUNGKAPAN ASAL-USUL SDG” SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH PATEN ALASAN MENGADOPSI: 1. INDONESIA SEBAGAI “THE SECOND LARGEST MEGADIVERSE COUNTRY” Æ KHUSUS LAND, KALAU DIGABUNG DENGAN MARINE Æ INDONESIA “THE FIRST, GREATEST LARGEST MEGADIVERSE COUNTRY”
23
VI. KETERKAITAN DENGAN HUKUM INTERNASIONAL ATAU UNDANG-UNDANG LAIN 2.
3.
4.
SDG SALAH SATU SUMBER ECONOMI DAN KEKAYAAN INDONESIA DIMASA SEKARANG DAN AKAN DATANG SDG AKAN MENJADI KEKAYAAN UTAMA INDONESIA DIBANDING SUMBER DAYA ALAM (SDA) PERPUTARAN UANG ANTARA U$ 500 – U$ 800 BILLION DOLLARS Æ DATA TAHUN 2004 24
VI. KETERKAITAN DENGAN HUKUM INTERNASIONAL ATAU UNDANG-UNDANG LAIN 5.
6.
7.
INDONESIA SAAT INI SEBAGAI “NET PROVIDER COUNTRY FOR GR” Æ BANYAK DIAKSES INDONESIA BERKEPENTINGAN ATAS “BENEFIT SHARING” DARI SDG YANG DIAKSES YANG NILAINYA SANGAT BESAR BIOPIRACY TERJADI SETIAP HARI BAIK LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG 25
VI. KETERKAITAN DENGAN HUKUM INTERNASIONAL ATAU UNDANG-UNDANG LAIN 8.
9.
10.
11.
PADA PRAKTEKNYA SETIAP HASIL PENELITIAN BERBASIS SDG AKAN DIAJUKAN PATEN FILTER MELALUI SISTEM PATEN BERFUNGSI UNTUK MENGETAHUI APAKAN PIC DAN MATNYA JALAN ATAU TIDAK COP 10 DI NAGOYA PADA BULAN OKTOBER 2010 Æ MENENTUKAN PROTOCOL ON ABS DIATUR DALAM ARTICLE 13 DAN 13BIS PROTOCOL ON ABSÆ PENGUNGKAPAN ASAL USUL SDG 26
TERIMA KASIH Email:
[email protected] Telp: 0818 623 584
27
