CACAT KODE ETIK JURNALISTIK PADA TV ONE

CACAT KODE ETIK JURNALISTIK PADA TV ONE

Oleh : Yanistin Pujiningsih Utoyo 201311005

Televisi dan Film Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Denpasar Jl. Nusa Indah, Denpasar, Bali. Kode Pos, 80235. Indonesia

Abstrak

Media massa merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui media massa yang semakin banyak berkembang memungkinkan informasi menyebar dengan mudah di masyarakat. Informasi dalam bentuk apapun dapat disebarluaskan dengan mudah dan cepat sehingga mempengaruhi cara pandang, gaya hidup, serta budaya suatu bangsa. Arus informasi yang cepat menyebabkan kita tidak mampu untuk menyaring pesan yang datang. Akibatnya tanpa sadar informasi tersebut sedikit demi sedikit telah mempengaruhi pola tingkah laku dan budaya dalam masyarakat. Kebudayaan yang sudah lama ada dan menjadi tolak ukur masyarakat dalam berperilaku kini hampir hilang dan lepas dari perhatian masyarakat. Akibatnya, semakin lama perubahanperubahan sosial di masyarakat mulai terangkat ke permukaan.

Disability Code of Journalistic Ethics on TV One

Abstract

The mass media is one form of information and communication technology advances. Through the mass media that enable information growing more and more easily spread in the community. Information can be disseminated in any form easily and quickly so that influence the worldview, lifestyle, and culture of a nation. The flow of information that quickly led to us not being able to filter the messages coming. As a result involuntarily such information little by little have affected patterns of behavior and culture in society. Culture that has long existed and as a benchmark in the society behaves almost gone now and escape the attention of the public. As a result, the longer the social changes in the community began to rise to the surface.

Keywords : Mass Media, Code of Junalistic Ethics, Disability

DAFTAR ISI

Hal. ABSTRAK........................................................................................................ ii DAFTAR ISI .................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG ................................................................................ 1 1.2 RUMUSAN MASALAH ........................................................................... 2 1.3 TUJUAN PEMBUATAN LAPORAN ....................................................... 2 1.4 METODE PENGUMPULAN DATA ........................................................ 2 BAB II PEMBAHASAN 2.1 PENGERTIAN PERS................................................................................. 3 2.2 KODE ETIK JURNALISTIK .................................................................... 5 2.3 PENYIMPANGAN/PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH REPORTER TV ONE YANG MENYALAHI KODE ETIK JURNALISTIK (KEJ)........... 6 BAB III PENUTUP 3.1 KESIMPULAN .......................................................................................... 8 3.2 SARAN ....................................................................................................... 8 LAMPPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jurnalistik adalah suatu pekerjaan yang mengemban tanggung jawab dan mensyaratkan adanya kebebasan. Karena, tanpa adanya kebebasan seorang wartawan sulit untuk melakukan pekerjaanya. Akan tetapi, kebebasan tanpa disertai tanggung jawab mudah menjerumuskan wartawan kedalam praktek jurnalistik yang kotor, merendahkan harkat dan martabat wartawan tersebut. Karena itulah baik di negaranegara maju maupun negara berkembang persyaratan untuk menjadi wartawan dirasa sangat berat sekali. Wartawan harus benar-benar bisa menjaga perilaku dalam kegiatan jurnalistiknya sesuai dengan aturan yang ada, yaitu sesuai dengan kode etik jurnalistik, pasal 1, ayat 1 Undang-Undang (UU) Pers Nomor 40 tahun 1999, dan Undang-Undang (UU) Penyiaran Nomor 22 Tahun 2002. Wartawan adalah sebuah profesi, dengan kata lain, wartawan adalah seorang profesional. Dalam menjalankan profesinya, seorang wartawan harus dengan sadar menjalankan tugas, hak, kewajiban dan fungsinya yakni mengemukakan apa yang sebenarnya terjadi. Bukan hanya itu, seorang wartawan harus turun ke lapangan untuk meliput suatu peristiwa yang bisa terjadi kapan saja. Bahkan, wartawan kadang kala harus bekerja menghadapi bahaya untuk mendapatkan berita terbaru dan original.Selain itu wartawan harus mematuhi kode etik jurnalistik, misalnya wartawan tidak menyebarkan berita yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila. Wartawan menghargai dan menghormati hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, wartawan tidak dibenarkan menjiplak, wartawan tidak diperkenankan menerima sogokan, dsb. Dalam melaksanakan kode etik junalistik tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak hambatan yang harus dilalui untuk menjadi wartawan yang profesional. Kode etik harus menjadi landasan moral atau etika profesi yang bisa menjadi operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan. Penetapan kode etik guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat. Wartawan memiliki kebebasan pers yakni kebebasan mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Meskipun demikian, kebebasan disini dibatasi dengan kewajiban menghormati norma norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat. Akan tetapi, dalam realitas saat ini banyak wartawan yang menyimpang dari aturanaturan yang sudah di tentukan dalam UU Pers, UU Penyiaran serta kode etik jurnalistik. Banyak wartawan dalam memberikan informasi tidak sesuai dengan fakta, memihak satu pihak, tidak menjaga privasi narasumber, mengeluarkan opini pribadi, dll. Bisa dibilang kebebasan menjadi“kebablasan” dan menjadi perilaku yang sudah dianggap biasa dalam kegiatan jurnalistiknya. Disinilah kita perlu tahu apa aturan yang ada di dalam kode etik jurnalistik, kebebasan yang bagaimanakah yang dimaksud dalam aturan tersebut dan bagaimana cara kita mencegah hal tersebut.

1.2 Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan Pers? 2. Apa yang dimaksud dengan Kode Etik Jurnalistik? 3. Apa saja pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan wartawan TV One dalam penyampaian beritanya?

1.3 Tujuan Pembuatan Laporan 1. Bisa memahami apa yang dimaksud dengan Pers sebenarnya. 2. Mengetahui dan mengerti apa yang dimaksud dengan Kode Etik Jurnalistik, apa yang terkandung di dalamnya dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan jurnalistik nantinya. 3. Mengetahui pelanggaran/penyimpangan apa saja yang dilakukan oleh wartawan TV One terhadap pemberitaannya di media massa.

1.4 Metode Pengumpulan Data Dalam penilitian ini penulis menggunakan metode penilitian deskriptif, yaitu menilai secara lengkap atas kasus kinerja Jokowi – Ahok yang masih ditunggu bukti nyatanya oleh warga Jakarta yang belum mendapatkan dampak positifnya yang disiarkan oleh stasiun televisi TV One. Dalam kasus ini wartawan, secara sepihak memberi dan membangun opini yang tidak berdasarkan fakta dan melanggar kode etik jurnalistik yang menjadi acuan pers di Indonesia.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Pers Istilah “pers” berasal dari bahasa Belanda, yang dalam bahasa Inggris berarti press. Pers artinya “cetak”, berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak (printed publication). Dalam perkembangannya pers mempunyai dua pengertian, yakni pers dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Dalam pengertian luas, pers mencakup semua media komunikasi massa, seperti radio, televisi, dan film yang berfungsi menyebarkan informasi, berita, gagasan, pikiran, atau perasaan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Maka dikenal istilah jurnalistik radio, jurnalistik televisi, jurnalistik pers. Dalam pengertian sempit, pers hanya digolongkan produk-produk penerbitan yang melewati proses percetakan, seperti surat kabar harian, majalah mingguan, majalah tengah bulanan dan sebagainya yang dikenal sebagai media cetak. Pers adalah kegiatan yang berhubungan dengan media dan masyarkat luas. Kegiatan tersebut mengacu pada kegiatan jurnalistik yang sifatnya mencari, menggali, mengumpulkan, mengolah materi, dan menerbitkannya berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya dan valid. Pers Indonesia diatur dalam UU pers No. 40 Tahn 1999. Ini merupakan UU pers yang baru, memuat berbagai perubahan sistem pers yang mendasar atau sistem pers sebelumnya. hal ini dimaksudkan agar pers berfungsi secara maksimal seperti diamanatkan oleh pasal 28 UUD 1945. Fungsi yang maksimal tersebut diperlukan karena kemerdekaan pers adalah suatu perwujudan kedaulata rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyaralkat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Pencabutan undang undang yang lama dan digantikannya dengan yang baru hakikatnya merupakan pencerminan adanya perbedaan nilai-nilai dasar politis ideologis antara orde baru dengan orde reformasi. Hal ini tampak jelas pada konsideransi undang-undang pers yang baru. Dalam konsideransi itu antara lain

dinyatakan bahwa undang-undang tentang ketentuan pers yang lama dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembanngan zaman. Lahirnya UU pers yang baru No. 40 tahun 1999 didasarkan atas pertimbangan bahwa UU No.11 Tahun 1966 tentang ketentuan pokok pers sebagaimana telah diubah lagi dengan UU No. 04 Tahun 1967 dan diubah lagi dengan UU No. 21 Tahun 1982. Dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Falsafah di bidang moral pers, yaitu mengenai kewajiban-kewajiban pers, baik dan buruknya pers, pers yang benar, dan pers yang mengatur perilaku pers dinamakan etika pers. Dengan kata lain, etika pers berbicara tentang apa yang seharusnya dilakukan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pers. Sumber etika pers adalah kesadaran moral, yaitu pengetahuan baik dan buruk, benar dan salah, tepat maupun tidak tepat bagi orang yang terlibat dalam kegiatan pers.

2.2 Pengertian Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Kode etik jurnalistik (KEJ) merupakan aturan mengenai perilaku dan pertimbangan moral yang harus dianut dan ditaati oleh media pers dalam siarannya. Kode Etik Jurnalistik pertama kali dikeluarkan oleh PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Pada mulanya kode etik menuntut tanggung jawab moral dari mereka yang bekerja pada suatu profesi, dalam hal ini adalah jurnalis. Kode etik dikeluarkan oleh asosiasi atau persatuan profesi dan berlaku terbatas hanya pada anggota asosiasi profesi tersebut. Sanksi dan hukuman bagi pelanggaran kode etik diatur oleh organisasi. Sanksi terberat biasanya dipecat dari keanggotaanya. Pada prinsipnya menurut Undang-undang No. 40 Tahun 1999 menganggap bahwa kegiatan jurnalistik/kewartawanan merupakan kegiatan/usaha yang sah yang berhubungan dengan pengumpulan, pengadaan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat atau ulasan, gambar-gambar dan sebagainya, untuk perusahaan pers, radio, televisi dan film. Untuk mewujudkan hal tersebut dan kaitannya dengan kinerja dari pers, keberadaan insan-insan pers yang profesional tentu sangat dibutuhkan, sebab walau bagaimanapun semua tidak terlepas dari insan-insan pers itu sendiri. Olehnya, seorang wartawan yang baik dan profesional sedapat mungkin memiliki syarat-syarat, yaitu : bersemangat dan agresif, prakarsa, berkepribadian, mempunyai rasa ingin tahu, jujur, bertanggung jawab, akurat dan tepat, pendidikan yang baik, dan mempunyai kemampuan menulis dan berbicara yang baik Pada bab pembukaan kode etik jurnalistik dinyatakan bahwasanya kebebasan pers adalah perwujudan kemerdekaan menyatakan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945, yang sekaligus pula merupakan salah satu ciri negara hukum, termasuk Indonesia. Namun kemerdekaan/kebebasan tersebut adalah kebebasan yang bertanggung jawab, yang semestinya sejalan dengan kesejahteraan sosial yang dijiwai oleh landasan moral. Karena itu PWI menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang salah satu landasannya adalah untuk melestarikan kemerdekaan/kebebasan pers yang bertanggung jawab, disamping merupakan landasan etika para jurnalis.

2.3 Penyimpangan/pelanggaran yang di lakukan oleh wartawan TV One yang menyalahi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Akar masalah kinerja pemerintahan Jokowi – Ahok di media massa adalah berita yang tidak berimbang, karena dalam penyajian beritanya wartawan dengan sengaja memberikan opininya tersendiri terhadap kinerja pemerintahan Jokowi – Ahok. Dalam kasus ini disebutkan bahwa timbulnya banyak kerugian pada warga Jakarta yang kemudian menuntut janji kepada Jokowi – Ahok. Masalah sosial, misalnya kasus kebakaran 1000 rumah warga Jakarta yang disebabkan oleh arus pendek listrik yang mengalir ke rumah-rumah warga yang tidak memiliki IMB melaui PLN. Pasal yang dilanggar oleh stasiun berita TV One dalam menyiarkan pemberitaan Jokowi – Ahok adalah : 1. Pasal 1 :

“Kode Etik Jurnalis Televisi adalah pedoman perilaku jurnalis televisi dalam melaksanakan profesinya”. Dalam kasus pemberitaan Jokowi – Ahok wartawan tidak mencerminkan perilaku seorang jurnalis televisi yang sesuai dengan kode etik jurnalistik. Wartawan dengan sengaja memberi pertanyaan yang membuat pihak narasumber merasa dirugikan.

2. Pasal 3 :

“Jurnalis Televisi Indonesia menyajikan berita secara akurat, jujur dan berimbang, dengan mempertimbangkan hati nurani”. Dalam penyajian berita kasus Jokowi – Ahok ini, wartawan mengeluarkan opini pribadi terhadap kasus kebakaran 1000 rumah warga Jakarta selama masa pemerintahan Jokowi – Ahok. Wartawan mencampur adukkan antara realita dan kepalsuan. Memunculkan headline dan judul berita yang berbeda dengan isi berita sehingga tidak sesuai dengan kenyataan. Melakukan dramatisasi fakta, dengan tujuan menumbuhkan rasa benci dan permusuhan didalam masyarakat dan tidak objektif dalam pemberitaan.

3. Pasal 6 :

“Jurnalis Televisi Indonesia menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah”. Wartawan membuat opini pribadi dan memvonis Ahok bersalah dan melanggar HAM karena melakukan penggusuran atas rumah-rumah warga kecil yang tidak memiliki IMB. Dalam kasus ini, wartawan hanya menggunakan narasumber dari kalangan warga yang belum mendapatkan dampak positifnya, dan tidak menggunakan semua kalangan.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan Penerapan kode etik jurnalistik yang merupakan gambaran serta arah, apa dan bagaimana seharusnya wartawan sebagai pers atau media massa belum merealisasikan sebagaimana yang diharapkan. Terlebih lagi jika sampai membuat opini tersendiri terhadap suatu pemberitaan, kemudian disajikan kepada khayalak ramai, itu sangat melanggar aturan-aturan yang ada pada kode etik jurnalistik Kebebasan pers yang banyak didengungkan, sebenarnya tidak hanya dibatasi oleh kode etik jurnalistik, tetapi terdapat aturan lain yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan apa yang seharusnya. Untuk itulah masih diperlukan langkah-langkah konkrit dalam rangka mewujudkan peran dan fungsi pers, paling tidak menutup kemungkinan untuk dikurangi dari penyimpangan tersebut.

3.2 Saran Pemerintah dan dewan pers diharapkan lebih optimal lagi dalam melaksanakan peran dan fungsinya, mengawal dan mengawasi kebebasan pers. Perusahaan media massa perlu lebih serius dalam memperhatikan aspek hak asasi manusia dalam proses pemberian informasi dan tidak hanya mementingkan dari segi keuntungannya saja. Hal sederhana yang bisa dilakukan misalnya tidak lagi menggunakan opini pribadi kedalam pemberitaan, ini dilakukan sebagai penghormatan kepada hak-hak setiap narasumber.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1. Reaksi kesal Ahok atas tudingan Reporter TV One.

DAFTAR PUSTAKA

http://umrikebo.blogspot.com/2008/05/penerapan-kode-etik-jurnalistik-dalam_21.html http://pengaruhmediamassa.blogspot.com/ http://edukasi.kompasiana.com/2012/09/26/kebebasan-pers-cacat-kode-etik-jurnalistik496767.html