c NIP

LAKIP INSPEKTORAT KABUPATEN SLEMAN 2015

KATA PENGANTAR

D

alam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih

memantapkan

pelaksanaan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi

pemerintah

perlu

dikembangkan

media

pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginstruksikan seluruh instansi berkewajiban menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan penyusunannya sesuai dengan Keputusan Kepala lembaga Administrasi Negara

Nomor:

239/IX/6/8/2003

tentang

Perbaikan

Pedoman

Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu, akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategi dan berakhir pada pengukuran atas kegiatan, program dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Mendasarkan

pada

mempertanggungjawabkan Kabupaten

Sleman

kewajiban

pelaksanaan

menyusun

LAKIP

untuk

melaporkan

dan

program

dan

kegiatan,

Inspektorat

Tahun

2015

dengan

menyajikan

pengungkapan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan yang dijumpai untuk perbaikan di masa yang akan datang. Sleman, Inspektur Kabupaten Sleman

SUYONO, SH, M.Hum Pembina Utama Muda, IV/c NIP 19600822 198801 1 001

i


IKHTISAR EKSEKUTIF Inspektorat Kabupaten Sleman menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan mendasarkan pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten. Sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah, Inspektorat mempunyai peranan penting dalam mengawal tercapainya akunatabilitas sebagai perwujudan implementasi manajemen pemerintahan Kabupaten Sleman dalam menuju good governance dan clean governance. Untuk memaksimalkan fungsi pengawasan serta memenuhi tuntunan dan harapan masyarakat, Inspektorat Kabupaten Sleman secara terus menerus berupaya melakukan perbaikan kinerja yang disusun dalam tahapan yang terencana, konsistensi, terpadu dan berkelanjutan melalui penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran yang terukur dirangkum dalam sebuah perencanaan strategis, dengan menetapkan kegiatan yang dapat diandalkan. Akuntabilitas kinerja yang dicapai Inspektorat menggambarkan suatu hasil yang dicapai dengan membandingkan antara target (hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode) dengan realitas capaian kinerja, capaian kinerja ini disajikan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai sarana evaluasi dan monitoring setiap pelaksanaan kegiatan untuk melakukan perbaikan serta peningkatan kinerja ke depan. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sleman tahun 2011-2015 menetapkan visi yang ingin dicapai “ Terwujudnya Kepemerintahan yang Baik melalui Pengawasan yang Profesional “, dan dijabarkan dalam misi yang akan menjadi tanggungjawab seluruh personil Inspektorat : 1.

Melaksanakan tugas-tugas pengawasan secara obyektif, independen, dan professional serta pendampingan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Organisasi Perangkat Daerah.

2.

Mendorong instansi (Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa) meningkatkan pengendalian internalnya.

Visi dan misi Inspektorat mengacu pada : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015.

ii


2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 90 Tahun 2009 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sleman. 3. Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2015. Sesuai Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kategori keberhasilan capaian indikator kinerja dibagi dalam skala ordinal yaitu capaian

95% kategori Sangat Berhasil, 80<95% kategori Berhasil, 50

s/d <80% kategori Cukup Berhasil dan capaian <50% kategori Kurang Berhasil. Dengan mendasarkan pada seluruh dokumen perencanaan Inspektorat dan melalui reviu Renstra pada tahun 2015 ditetapkan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) . Sedang apabila dilihat dari penetapan kinerja maka ditetapkan 6 (enam) sasaran kinerja strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja. Hasil pengukuran indikator kinerja dari masing-masing sasaran terinci sebagai berikut : 1.

2. 3. 4. 5. 6.

Sasaran 1 sebanyak 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja belum dapat ditampilkan karena menunggu LHP BPK atas LKD Tahun 2015 yang baru dilaksanakan pemeriksaan pada bulan April 2016. Sasaran 2 sebanyak 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja 90 % kategori berhasil. Sasaran 3 sebanyak 2 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja 110,39% kategori sangat berhasil. Sasaran 4 sebanyak 1 indikator kinerja, rata-rata capaian kinerja 100% kategori sangat berhasil. Sasaran 5 sebanyak 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja 111,465% kategori sangat berhasil. Sasaran 6 sebanyak 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja 100% kategori sangat berhasil.

iii


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

i

IKHTISAR EKSEKUTIF

ii

DAFTAR ISI

iii

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang

1

B. Struktur Organisasi dan Kelembagaan

2

C. Aspek Strategis Pengawasan

5

D. Permasalahan Utama dan Isu Strategis Pengawasan

6

E. Strategi dan Kebijakan Pengawasan

7

F. Sistematika Laporan Kinerja Tahun 2015

10

PERENCANAAN KINERJA

11

A. Perjanjian Kinerja

11

B. Indikator Kinerja Utama

12

AKUNTABILITAS KINERJA

13

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

13

B. Capaian Indikator Kinerja Tujuan

13

C. Capaian Indikator Kinerja Utama

14

D. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

15

E. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

16

F. Akuntabilitas Keuangan

29

PENUTUP

31

LAMPIRAN

iv

L AK IP

2 015

INS P E KTOR A T KA B UP A TE N S LE M A N

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, telah terdapat perubahan dalam sitem kinerja instansi pemerintah. Perubahan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan kinerja dan pertanggungjawaban kepada pimpinan dan masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disebut SAKIP, adalah rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran , pengumpulan data, pengklasifikasian,

pengiktisaran,

dan

pelaporan

kinerja

pada

instansi

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD. Penyelenggaraan

SAKIP

meliputi:

rencana

strategis;

perjanjian

kinerja;

pengukuran kinerja; pengelolaan data kinerja; pelaporan kinerja; dan reviu dan evaluasi kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sleman Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

halaman 1 dari 31

L AK IP

2 015


B. Struktur Organisasi dan Kelembagaan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor. 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor. 41 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis pengawasan; 2. perencanaan program pengawasan; 3. penyelenggaraan pemeriksaan dan evaluasi hasil pengawasan; 4. penyelenggaraan pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan; 5. fasilitasi pengawasan; dan 6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten, susunan organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari : 1. Inspektur. 2. Sekretariat terdiri dari: 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan



Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

a. Tugas : Sekretariat

mempunyai

kepegawaian,

keuangan,

tugas

menyelenggarakan

perencanaan,

evaluasi,

urusan

umum,

pelaporan,

dan

mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. b. Fungsi : 1) Penyusunan rencana kerja sekretariat; 2) Penyusunan program kerja pengawasan tahunan;

halaman 2 dari 31

L AK IP


2 015

3) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; 4) Penyelenggaraan urusan umum; 5) Penyelenggaraan urusan kepegawaian; 6) Penyelenggaraan urusan keuangan dan perencanaan; 7) Penyelenggaraan urusan evaluasi; 8) Penyelenggaraan urusan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan; 9) Pengoordinasian penatausahaan tindak lanjut hasil pengawasan; 10) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan 11) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat. 3. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan a. Tugas : Menyelenggarakan pengawasan bidang keuangan. b. Fungsi : 1.

Penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Keuangan;

2.

Perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang keuangan;

3.

Pembinaan

dan

pengoordinasian

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di bidang keuangan; 4.

Pembinaan dan pengoordinasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan bidang keuangan;

5.

Pembinaan dan pengoordinasian pengusustan terhadap indikasi tindak penyimpangan di bidang keuangan; dan

6.

Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Keuangan.

4. Inspektur Pembantu Bidang Kekayaan a. Tugas : Menyelenggarakan pengawasan bidang kekayaan. b. Fungsi : 1. Penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Kekayaan; 2. Perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang kekayaan; 3. Pembinaan

dan

pengoordinasian

pengawasan

terhadap

penyelnggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di bidang kekayaan;

halaman 3 dari 31

L AK IP


2 015

4. Pembinaan dan pengoordinasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan bidang kekayaan; 5. Pembinaan dan pengoordinasian pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan di bidang kekayaan; dan 6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Inspektur pembantu Bidang Kekayaan. 5. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur a. Tugas : Menyelenggarakan pengawasan bidang aparatur. b. Fungsi : 1.

Penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Aparatur;

2.

Perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang aparatur;

3.

Pembinaan

dan

pengoordinasian

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di bidang aparatur; 4.

Pembinaan dan pengoordinasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan bidang aparatur;

5.

Pembinaan dan pengoordinasian pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan di bidang aparatur; dan

6.

Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Aparatur.

6. Inspektur Pembantu Bidang Kinerja a. Tugas : Menyelenggarakan pengawasan bidang kinerja. b. Fungsi : 1.

Penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Kinerja;

2.

Perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang kinerja;

3.

Pembinaan

dan

pengoordinasian

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di bidang kinerja; 4.

Pembinaan dan pengoordinasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan bidang kinerja;

5.

Pembinaan dan pengoordinasian pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan di bidang kinerja; dan

halaman 4 dari 31

L AK IP

6.


2 015

Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Kinerja.

7. Kelompok Jabatan Fungsional Jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Kabupaten sesuai dengan keahlian. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 telah terdapat Kelompok Jabatan Fungsional dan telah mendapat persetujuan Bupati serta BPKP Pusat sejumlah 26 orang yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2005. Pada perkembangannya per 31 Desember 2015 telah terdapat sejumlah 27 orang Pejabat Fungsional Auditor dan 1 Pejabat Fungsional P2UPD. Adapun

Bagan

Struktur

Organisasi

Inspektorat Kabupaten Sleman

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 adalah sebagai berikut : Inspektur

Kel. Jabatan Fungsional

Sekretariat

Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian

Irban Bid. Keuangan

Irban Bid. Kekayaan

Sub. Bag. Keuangan Perencanaan

Irban Bid. Aparatur

Sub. Bag. Evaluasi dan Pelaporan

Irban Bid. Kinerja

C. Aspek Strategis Pengawasan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sleman sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten, Inspektorat merupakan unsur pengawas pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang

diberikan

yaitu

melaksanakan

pengawasan

terhadap

jalannya

pemerintahan daerah dan desa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good govermance).

halaman 5 dari 31

L AK IP


2 015

Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen modern termasuk manajemen pemerintahan yang mutlak tidak dapat dieliminir, karena ia melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menekankan pentingnya pengawasan. Inspektorat Kabupaten mempunyai kompetensi pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Sleman, kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya. Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dan desa untuk mewujudkan pemerintahan yang good governenance. Terkait dengan hal tersebut pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten harus dapat menjawab peluang dan tantangan yang muncul: 1. Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN. 2. Adanya Lembaga Pembina Aparat Pengawas Fungsional 3. Telah terjalinnya kemitraan yang harmonis dengan instansi teknis 4. Komitmen

politis

untuk

pemberdayaan

lembaga

pengawasan

dalam

melaksanakan fungsinya 5. Harapan masyarakat yang tinggi terhadap transparansi kinerja Pemerintah D. Permasalahan Utama dan Isu Strategis Pengawasan Permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam bidang pengawasan di Kabupaten Sleman dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 1. Pengendalian internal pada organisasi pemerintah daerah belum optimal. 2. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu ditingkatkan. 3. Perlunya peningkatan

kedisiplinan dan motivasi aparat dan perangkat

desa. 4. Pengelolaan aset Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa belum tertib

halaman 6 dari 31

L AK IP


5. Pengelola keuangan pada unit organisasi sebagian belum

2 015

memenuhi

kompetensinya. 6. Implementasi Standart Operating Prosedur (SOP) kegiatan pada unit organisasi belum optimal. 7. Inkonsistensi kebijakan makro pemerintah pusat. 8. Respon pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pimpinan satuan unit kerja belum optimal. 9. Kualitas

pelayanan

publik

oleh

instansi

pemerintah

masih

perlu

ditingkatkan. Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, dapat dirumuskan isu strategis yang terkait dalam bidang pengawasan yaitu “Lemahnya pengendalian internal di masing-masing organisasi pemerintah daerah”. Pengendalian internal pada setiap unit organisasi merupakan faktor yang mendasar sehingga tugas pokok dan fungsi tiap-tiap organisasi pemerintah daerah dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Efektifnya pengendalian internal sangat tergantung pada komitmen seluruh aparat pemerintah. Terlaksananya pengendalian internal yang baik pada setiap unit organisasi pemerintah daerah maupun pemerintahan desa sangat besar pengaruhnya terhadap terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari KKN.

E. Strategi dan Kebijakan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman untuk tahun 2011–2015 menetapkan visi yaitu “Terwujudnya Kepemerintahan yang baik melalui pengawasan yang profesional”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Inspektorat Kabupaten Sleman menetapkan misi dan tujuan sebagai berikut: MISI Melaksanakan tugas-tugas

TUJUAN 1. Meningkatnya akuntabilitas

pengawasan secara obyektif,

keuangan Pemerintah

independen dan professional serta pendampingan

Daerah

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada OPD.

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

INDIKATOR KINERJA Opini BPK

Predikat SAKIP Kabupaten

halaman 7 dari 31

L AK IP

Mendorong Organisasi Perangkat


1. Meningkatnya pengendalian

Daerah dan Pemerintah Desa meningkatkan pengendalian internalnya.

internal pada unit kerja dan Pemerintah Desa. 2. Penanganan kasus/pengaduan

2 015

Implementasi SPIP Pemkab pada Level Berkembang Prosentase penyelesaian kasus

Tujuan Organisasi dicapai melalui Sasaran Strategis sebagai berikut: TUJUAN

SASARAN

Meningkatnya akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah

Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

Meningkatnya kinerja unit kerja

Meningkatnya pengendalian internal pada unit kerja dan Pemerintah Desa.

Terselenggaranya SPIP pada Unit Kerja dan Pemerintah Desa

Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi

Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi Hasil pemeriksaan oleh unit kerja Penanganan kasus/pengaduan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan, pengawasan pembangunan dan kebijakan daerah

Dalam rangka mewujudkan visi, tujuan dan sasaran organisasi, Inspektorat Kabupaten Sleman menetapkan strategi pengawasan melalui: 1. Pengawasan implementasi SAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Meningkatkan intensitas pendampingan ke OPD 3. Pengawasan Implementasi SPIP 4. Mengintensifkan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan 5. Penyelesaian kasus /pengaduan Berdasarkan strategi pengawasan tersebut diatas, Inspektorat kabupaten Sleman telah ditetapkan 3 bagian kegiatan pengawasan yaitu: 1. Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas, antara lain meliputi kegiatan: -

Pemeriksaan Reguler

-

Pemeriksaan Khusus

-

Pemeriksaan Kasus/Investigasi

-

Reviu Laporan Keuangan

halaman 8 dari 31

L AK IP


-

Evaluasi AKIP

-

Pemeriksaan Hibah/Bansos

-

Joint Audit

-

Klinik Konsultasi/Pendampingan

2 015

2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju Good Govermance dan Clean Goverment, anatara lain meliputi: -

Monev percepatan pemberantasan Korupsi.

-

Penguatan Sistem Pengendalian Intern.

-

Pelaksanaan PMPRB

-

Pembangunan ZI-WBK/WBBM

-

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

-

Gelar Pengawasan Daerah

3. Kegiatan penunjang pengawasan, antara lain: -

Peningkatan SDM Inspektorat Kabupaten Sleman melalui PKS dan Bimtek

-

Rapat koordinasi pengawasan; dan

-

Tugas Bupati sesuai perintah Bupati

Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

Rapat Koordinasi Pengawasan

Bimtek SPIP

halaman 9 dari 31

L AK IP


2 015

F. Sistematika Laporan Kinerja Tahun 2015 Kata pengantar Daftar Isi Bab I Pendahuluan Bab II Perencanaan Kinerja Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi B. Realisasi Anggaran Bab IV Penutup Lampiran

halaman 10 dari 31

L AK IP


2 015

BAB II PERENCANAAN KINERJA Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan kinerja yang diinformasikan dalam Bab II adalah Perjanjian Kinerja. A. Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Sleman tahun 2015 seperti dibawah ini: No

Sasaran Startegis

1 1.

2 Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Meningkatnya kinerja unit kerja

2. 3.

Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi

4.

Terselenggaranya SPIP pada unit kerja dan Pemerintah Desa

Indikator Kinerja

Target

3

4 WTP

Opini BPK

Prosentase unit kerja yang mencapai target kinerja yang ditetapkan Predikat SAKIP Prosentase tingkat capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Prosentase unit kerja yang telah melaksanakan SOP

100% B 100% 100%

halaman 11 dari 31

L AK IP

5.

6.


Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh unit kerja Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaa, pengawasan pembangunan, dan kebijakan daerah

Prosentase tindak lanjut atas rekomendasi BPK Prosentase tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP Prosentase kasus/pengaduan tertangani

2 015

100% 100% 100%

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran tersebut seluruhnya sebesar Rp.4.126.673.900,Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut melalui program-program sebagai berikut : 1. Program Utama : -

Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.

2. Program Penunjang : -

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

-

Peningkatan Professional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

-

Penataan

dan

Penyempurnaan

Kebijakan

Sistem

dan

Prosedur

Pengawasan. -

Program peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan.

-

Perencanaan Pembangunan

-

Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

B. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Sleman telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2015 sebagai berikut: 1. Opini BPK 2. Prosentase Unit Kerja yang mencapai target kinerja yang ditetapkan 3. Predikat SAKIP Kabupaten 4. Prosentase kasus tertangani 5. Prosentase tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK 6. Prosentase tingkat capaian indikator kinerja utama daerah

halaman 12 dari 31

L AK IP

2 015


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja

sasaran

strategis,

cara

penyimpulan

hasil

pengukuran

kinerja

pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut : 95 s/d 100

: Sangat Berhasil

80 s/d <95

: Berhasil

50 s/d <80

: Cukup Berhasil

0 s/d <50

: Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerjaa terhadap hasil prosentase capain indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN Hasil pengukuran indikator kinerja tujuan sebagai berikut : No

Indikator Kinerja

Satuan

Tahun 2015

1

Opini BPK

Opini

Target WTP

*)

Capaian(%) *)

2

Prosentase unit kerja yang mencapai target kinerja yang ditetapkan Predikat SAKIP Prosentase tingkat capaian indikator kinerja utama daerah Prosentase unit kerja yang telah melaksanakan SOP

%

100

100

90

Level %

Berkembang 100

Berkembang 110,39

100 110,39

%

100

100

100

3 4 5

Realisasi

halaman 13 dari 31

L AK IP


2 015

6

Prosentase tindak lanjut atas rekomendasi BPK

%

80

92,9

116,125

7

Prosentase tindak lanjut pemeriksaan APIP

%

80

85,44

106,8

8

Prosentase kasus/pengaduan tertangani

%

100

100

100

Indikator kinerja tujuan organisasi dalam mewujudkan Visi organisasi yaitu “Terwujudnya Kepemerintahan yang baik melalui pengawasan yang profesional” ditunjukan melalui akuntabilitas keuangan dan kinerja serta penerapan sistem pengendalian internal. Capaian indikator tersebut pada tahun terakhir Renstra tahun 2011 - 20115, menunjukkan Pemerintah Kabupaten Sleman telah dapat meraih Opini BPK sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut selama 4 tahun terakhir, dalam evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2014 telah meraih predikat BB, dalam penilaian Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Sleman telah berada pada level 3 yaitu Berkembang, terhadap kasus/pengaduan yang masuk telah ditangani baik melalui web maupun manual (koordinasi, klarifikasi dan pemeriksaan). Dengan demikian dapat disimpulkan tujuan organisasi

pada tahun 2015 dapat

diwujudkan.

C. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Hasil pengukuran indikator kinerja utama sebagai berikut : No

Indikator Kinerja

1

Opini BPK

2

Prosentase unit kerja dengan capaian indikator

Satuan

Tahun 2015

Opini

Target WTP

Realisasi *)

Capaian(%) *)

%

100

90

90

kinerja utama sesuai target 3

Predikat SAKIP Kabupaten

Predikat

B

*)

*)

4

Prosentase kasus tertangani

%

100

100

100

5

Prosentase tindak lanjut rekomendasi

%

80

92,9

116,125

%

100

110,39

110,39

pemeriksaan BPK 6

Prosentase tingkat capaian indikator kinerja utama daerah

halaman 14 dari 31

L AK IP


2 015

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebagai berikut: No

Indikator Kinerja

Tahun 2011 WTP

Tahun 2012 WTP

Realisasi Tahun 2013 WTP

Tahun 2014 WTP

Tahun 2015 *)

1

Opini BPK

2

100

100

100

100

90

3

Prosentase unit kerja dengan capaian indikator kinerja utama sesuai target Predikat SAKIP Kabupaten

B

B

B

BB

*)

4

Prosentase kasus tertangani

100

100

100

100

100

5

Prosentase tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK Prosentase tingkat capaian indikator kinerja utama daerah

82.62

96,58

88,89

93,75

92,9

106.70

131,02

114,28

105,90

110,39

6

Keterangan *) : data belum dapat ditampilkan

Dilihat dari capaian indikator kinerja utama tersebut dapat disimpulkan kinerja Inspektorat Kabupaten Sleman dalam mewujudkan Visi organisasi yaitu “Terwujudnya Kepemerintahan yang baik melalui pengawasan yang profesional” dapat tercapai. Indikator kinerja pengawasan dalam mewujudkan Kepemerintahan yang baik dapat ditunjukan melalui pengelolaan keuangan dan capaian kinerja, dan penyelesaian tindak lanjut hasil-hasil pengawasan, dari capaian indikator tersebut terlihat selama 5 tahun terakhir realisasi kinerja dapat dicapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan Sasaran Strategis pada tahun sampai dengan tahun 2015 dapat diwujudkan. D. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS Dari 6 sasaran strategis dengan indikator kinerja sebanyak 8 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Inspektorat kabupaten Sleman adalah sebagai berikut : No 1 2 3 4 5

Predikat Sangat Berhasil Berhasil Cukup Berhasil Kurang Berhasil Data belum tersedia Jumlah

Jumlah Indikator Kinerja 5 1 2 8

halaman 15 dari 31

L AK IP


2 015

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam table, sebagai berikut : No

Sasaran

1

Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Meningkatnya kinerja unit kerja Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi Terselenggaranya SPIP pada unit kerja dan Pemerintah Desa Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh unit kerja Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaa, pengawasan pembangunan, dan kebijakan daerah

2 3 4

5.

6.

Jumlah Indikator 1

Rata-rata Capaian

0 s/d <50

50 s/d <80

80 s/d <95

95 s/d 100

1

90%

2

110,39%

Sangat Berhasil

1

100%

Sangat Berhasil

2

111,465%

Sangat Berhasil

1

100%

Sangat Berhasil

Data belum dapat ditampilkan

Behasil

E. EVALUASI KINERJA SASARAN STRATEGIS Sasaran 1 : “Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah “ Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Opini BPK belum dapat dilakukan pengukuran sehingga capaian kinerja belum dapat ditampilkan. Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut : No 1

Indikator Kinerja Opini BPK

Satuan opini

Target (%) WTP

Tahun 2015 Realisasi (%) Data belum dapat ditampilkan

Capaian (%) -

halaman 16 dari 31

L AK IP


2 015

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebagai berikut: No 1

Indikator Kinerja Opini BPK

Tahun 2011 WTP

Tahun 2012 WTP

Realisasi Tahun 2013 WTP

Tahun 2014 WTP

Tahun 2015 Data belum dapat ditampilkan

Opini BPK, target WTP, realisasi belum dapat ditampilkan. Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun berjalan. Hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2014, BPK Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP yang diraih merupakan yang

ke empat kalinya, sebelumnya opini WTP diperoleh untuk

Laporan Keuangan Daerah Tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013. Sedangkan hasil LHP BPK atas LKD Kabupaten Sleman Tahun 2015 belum dapat ditampilkan karena pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta baru akan dilaksanakan bulan April 2016. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: Adanya komitmen Bupati dan

pimpinan SKPD yang mengelola keuangan

daerah yang bersih, transparan dan akuntabel. Hambatan/masalah : Petugas pengelola keuangan belum seluruhnya memahami pencatatan dengan akrual basis. Strategi/upaya pemecahan masalah : Instansi terkait memberikan pelatihan dan bimbingan kepada pengelola keuangan dan barang. Sasaran 2 : “Meningkatnya kinerja unit kerja“ Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya kinerja unit kerja dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil

halaman 17 dari 31

L AK IP

2 015


Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut : No

Indikator Kinerja

Satuan

1

Prosentase unit kerja yang mencapai target kinerja yang ditetapkan

%

Target (%) 100

Tahun 2015 Realisasi Capaian (%) (%) 90 90

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebagai berikut: Realisasi No 1

Indikator Kinerja Prosentase unit kerja yang mencapai target kinerja yang ditetapkan

Tahun 2011 100

Tahun 2012 100

Tahun 2013 100

Tahun 2014 100

Tahun 2015 90

Grafik tingkat unit kerja yang mencapai target kinerja yang ditetapkan

Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut : Prosentase unit kerja dengan tingkat capaian indikator kinerja utama >95% dengan target 100%, realisasi 100% Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu capaian rata-rata indikator kinerja utama unit kerja yang mencapai predikat Sangat Berhasil (>95%) . Hasil evaluasi pengukuran indikator kinerja utama SKPD pada tahun 2015, bahwa seluruh SKPD dapat mencapai target kinerja IKU dengan rata-rata prosentase >95% sebanyak 47 SKPD. Pencapaian IKU tersebut tidak terlepas dari capaian kinerja output kegiatan, hasil pengukuran kinerja Tahun 2015 terhadap program dan kegiatan pada 48 SKPD rata-rata sebesar 99,14% untuk fisik dan kinerja keuangan sebesar 82,49% meskipun apabila dilihat dari perkembangan capaian kinerja fisik dan

halaman 18 dari 31

L AK IP


2 015

capaian kinerja keuangan sebagian besar SKPD mengalami peningkatan sangat tajam pada triwulan IV. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: Adanya evaluasi capaian kinerja fisik dan penyerapan anggaran oleh pimpinan secara intensif. Hambatan/masalah : Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) terlambat diterima oleh SKPD dan kurang tertibnya SKPD dalam mentaati jadwal kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Strategi/upaya pemecahan masalah : Evaluasi penyerapan anggaran dan capaian kinerja oleh Sekretaris Daerah secara berkala.

Sasaran 3 : “Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi” Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan capaian kinerja sebesar 110,39% dengan predikat sangat berhasil. Hasil Pengukuran indikator kinerja sebagai berikut : No 1 2

Indikator Kinerja

Satuan

Predikat SAKIP Prosentase tingkat capaian Indikator Kinerja Utama Daerah

B %

Target (%) B 100

Tahun 2015 Realisasi Capaian (%) (%) BB 110,39 110,39

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebagai berikut: Realisasi No

Indikator Kinerja

1

Predikat SAKIP

2

Prosentase tingkat capaian Indikator Kinerja Utama Daerah

Tahun 2011 B

Tahun 2012 B

Tahun 2013 B

Tahun 2014 BB

106,70

131,02

114,28

105,90

Tahun 2015 Data belum dapat ditampilkan

110,39

halaman 19 dari 31

L AK IP


2 015

Analisa pengukuran kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut : 1.

Tingkat akuntabilitas kinerja Pemkab, target Predikat A, realisasi belum dapat ditampilkan. Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu hasil evaluasi Sistem AKIP

Tingkat

Kabupaten

Tahun

berjalan

yang

dilaksanakan

oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Capaian kinerja Tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2015

belum

dapat

ditampilkan

karena

evaluasi

oleh

Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dijadwalkan pada bulan Agustus 2016. Pemerintah Kabupaten Sleman selama 4 (empat) tahun terakhir atas evaluasi Sistem AKIP Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, telah mendapatkan predikat B (Baik) pada tahun 2011, 2012, 2013 dan pada tahun 2014 meraih predikat BB. Apabila dilihat dari nilai yang diraih setiap tahun selalu mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2011 mendapat predikat B dengan nilai 65,29, pada tahun 2012 meningkat mencapai nilai 66,35 dan pada tahun 2013

mendapat

nilai

70,64

dengan

predikat

B

(LHE

:

B/4741/D.I.PANRB/12/2014 tanggal 1 Desember 2014). Untuk tahun 2014 atas evaluasi sistem AKIP tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Pemerintah Kabupaten Sleman mendapatkan predikat BB dengan nilai 76,90. 2.

Tingkat capaian kinerja daerah, target 100%, realisasi 110,39%, sehingga capaian kinerja sebesar 110,39%

Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu capaian rata-rata indikator kinerja utama pemerintah daerah . Hasil evaluasi pengukuran indikator kinerja utama Pemerintah Daerah sebanyak 34 indikator dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 105,90% dengan rincian sebagai berikut:

halaman 20 dari 31

L AK IP

No


Indikator Kinerja Utama

1

Indeks Kepuasan Masyarakat

2 3 4 5

Opini BPK Predikat SAKIP Kabupaten Persentase Penyelenggaraan K3 Persentase menurun nya jumlah konflik di masyarakat Persentase tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah bencana Angka melek huruf

6 7 8

2 015

Satuan

Target Kinerja

Capaian Kinerja

Angka indeks RP.

79

78,54

Tingkat Capaian Kinerja 99,41

% %

WTP B 90 7,14

WTP* BB* 100 0,13

111,00 18,20

%

95

87,09

91,67

%

98,50

98,60

100,10

% % % %

75,95 114,81 108,97 79,04

116,81 111,70 88,69

101,74 102,50 112,20

% % % Tahun

76,5 81,26 55,18 76,14

85,38 83,96 58,95 76,13

111,60 103,32 106,83 99,98

10

Rata-rata APK PAUD SD SMP SMA/K Rata-rata APM SD SMP SMA/K Usia harapan hidup

11

Angka kematian bayi

Per 1000 KH

5,22

3,45

133,90

12

Angka kematian balita

Per 1000 KH

2

0,20

190,00

13

Angka kematian ibu

Per 100.000 KH

≤69,31

27,67

160,07

14

Persentase Balita dengan Gizi Buruk

%

0,50

0,40

120,00

15 16

Persentase laju pertumbuhan penduduk Persentase Pelestarian Nilai-Nilai Tradisi

% %

1,32 57,50

1,19 58,23

109,84 101,27

17 18

Persentase Pelestarian Warisan Budaya Persentase Pelestarian Cagar Budaya

% %

17,60 4,90

17,62 5,65

100,11 115,31

19

Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif

%

11,50

13,60

118,26

20

21

Pertumbuhan ekonomi sektor : - Primer - Sekunder - Tersier Jumlah Wisatawan

% % % Orang

2,26 5,27 7,09 3.940.293

8,26 5,88 4,34 4.728.165

365,48 111,57 61,21 119,99%

22

Persentase Pertumbuhan Nilai Penanaman Modal

%

18,40

25,61

139,18

23 24

Nilai Investasi Persentase KK Miskin

Rp. %

9.902.144.341 13,40

10.251.517.109 11,85

103,52 111,56

25

Angka Gini Ratio

26

Pendapatan Per Kapita (ADHB)

27 28 29

9

%

0,44

0,40

109,09

Rp. 000

19.688

18.333

93,12

Persentase Ketersediaan Energi Per Kapita

%

140

157

112,14

Persentase Ketersediaan Protein per Kapita

%

141

153

108,51

Produksi Padi

Ton

270.540

317.935

117,5

30

Luas Lahan Kritis

Ha

420

372,10

111,40

31

Persentase Alih Fungsi Lahan Pertanian

Ha

0,20

0,20

100

32

Persentase RTH Perkotaan

%

>30

>30

100

33

Persentase Penyelesaian Kasus Perempuan dan Anak Indeks Pembangunan Gender

%

100

100

100

Angka Indeks

75,79

96,09

100

34

Kekerasan

halaman 21 dari 31

L AK IP


2 015

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: Adanya evaluasi capaian kinerja fisik dan penyerapan anggaran oleh pimpinan secara intensif. Hambatan/masalah : Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) terlambat diterima oleh SKPD dan kurang tertibnya SKPD dalam mentaati jadwal kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Strategi/upaya pemecahan masalah : Evaluasi penyerapan anggaran dan capaian kinerja oleh Sekretaris Daerah secara berkala. Sasaran 4 : “ Terselenggaranya SPIP pada unit kerja dan pemerintah desa “ Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terselenggaranya SPIP pada unit kerja dan pemerintah desa dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Prosentase unit kerja dan Pemerintah Desa yang telah melaksanakan SOP, memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat kurang berhasil. Adapun target dari indikator kinerja tersebut pada tahun 2015 sebagai berikut : No 1

Indikator Kinerja Prosentase unit melaksanakan SOP

kerja

Satuan yang

telah

%

Target (%) 100


Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebagai berikut: No

Indikator Kinerja

1

Prosentase unit kerja yang telah melaksanakan SOP

Tahun 2011 100

Tahun 2012 100

Realisasi Tahun 2013 100

Tahun 2014 100

Tahun 2015 100

Analisa pengukuran kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut : Dari hasil monitoring dan evaluasi SPIP yang telah dilaksanakan oleh Satgas SPIP Kabupaten Sleman, bahwa seluruh SKPD telah melaksanakan mapping kegiatan berdasarkan analisis resiko minimal untuk kegiatan pokok yang dinilai paling beresiko, berhubungan langsung dengan pelayanan, dan sangat penting dalam tugas pokok dan fungsinya. Hasil dari mapping tersebut telah disusun infrastruktur berupa SOP kegiatan.

halaman 22 dari 31

L AK IP


2 015

Dari hasil evaluasi implementasi SPIP pada SKPD oleh Inspektorat Kabupaten Sleman yang dilaksanakan pada tahun 2015, bahwa seluruh SKPD telah memilki SOP kegiatan yang dalam penyusunannya telah mempertimbangkan resiko-resiko yang telah atau pernah terjadi, dan sebagian telah melaksanakan reviu/revisi terhadap SOP lainnya yang dipandang kurang membuahkan hasil yang optimal. Sedangkan

untuk

Pemerintahan

Desa,

hasil

pengawasan/pemeriksaan

Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap jalannya pemerintahan desa bahwa seluruhnya telah menyusun melaksanakan

tugas

Siklus Tahunan Desa. Pemerintah Desa dalam

pemerintahan,

pembangunan,

dan

pembinaan

kemasyarakatan telah dilengkapi pencatatan/administrasi yang cukup memadai. Permasalahan yang dijumpai pada Pemerintah Desa antara lain penyimpanan dokumen yang belum tertata dengan tertib, dan pelaksanaan kegiatan belum didukung RAB. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: Adanya evaluasi capaian kinerja kegiatan oleh pimpinan secara intensif. Hambatan/masalah : Belum seluruh petugas baik perangkat desa maupun petugas dari unsur instansi pembina memahami sepenuhnya implementasi aturan yang terbaru terkait pengelolaan keuangan desa. Strategi/upaya pemecahan masalah : Pelatihan, sosialisasi terkait pengelolaan keuangan desa kepada perangkat dan staf dari instansi terkait.

Sasaran 5 : “Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh unit kerja“ Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh unit kerja dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu Prosentase tindak lanjut atas rekomendasi BPK dan prosentase tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan memperlihatkan capaian kinerja sebesar 111,465% dengan predikat sangat berhasil.

halaman 23 dari 31

L AK IP


2 015

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut : No 1 2

Indikator Kinerja

Satuan

Prosentase tindak lanjut atas rekomendasi BPK Prosentase tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP

% %

Target (%) 80 80

Tahun 2015 Realisasi Capaian (%) (%) 92,90 116,2 85,44 106,8

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, sebagai berikut: No 1 2

Indikator Kinerja Prosentase tindak lanjut atas rekomendasi BPK Prosentase tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP

Tahun 2011 82,62

Tahun 2012 96,58

95,53

100

Realisasi Tahun Tahun 2013 2014 88,89 93,75 95,08

81,25

Tahun 2015 92,90 85,44

Analisa pengukuran kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut: 1.

Prosentase rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) selesai ditindaklanjuti, target 80%, realisasi 92,9 % sehingga capaian kinerjanya 116,125 %. Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu

tindak lanjut dengan

status Sesuai Rekomendasi pada periode pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan Semester II pada tahun berjalan. BPK setiap 6 bulan (Semester) melaksanakan pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan atas seluruh jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK selama periode 10 tahun terakhir (pemeriksaan tahun 2004 sampai dengan tahun 2014). Status penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan ada 3 tingkatan yaitu: Sesuai Rekomendasi, Belum Sesuai Rekomendasi, dan Belum Ditindaklanjuti. Inspektorat Kabupaten Sleman sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada saat proses pemeriksaan mengkoordinasikan dan mendampingi SKPD, selanjutnya pada saat proses tindaklanjut hasil pemeriksaan mengkoordinasikan

dan

memfasilitasi

SKPD

dalam

penyelesaian

rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

halaman 24 dari 31

L AK IP


2 015

Hasil pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan periode Semester II Tahun 2015, bahwa BPK telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas 29 (dua puluh sembilan) obyek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Laporan Hasil Pemeriksaan atas 29 obyek pemeriksaan mengungkapkan 340 temuan pemeriksaan dan 627 rekomendasi. Pemerintah Kabupaten Sleman

telah

menindaklanjuti

rekomendasi

dengan

status

Sesuai

Rekomendasi sebanyak 579 atau 92,35%, Belum Sesuai Rekomendasi sebanyak 35 atau 5,58% dan Belum Ditindaklanjuti 2,07%. Rekomendasi sebanyak Rp87.396.339.929,70

627 tersebut terkait dengan keuangan senilai

telah

ditindaklanjuti

Ditindaklanjuti sebesar Rp74.350.725.152,30

dengan

status

Selesai

atau 92,35% dan sisanya

sebesar Rp6.317.809.281,45 atau 7,23% masuk dalam status Belum Sesuai Rekomendasi. Perkembangan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI per Semester II Tahun 2012, Tahun 2013, Tahun 2014, dan Tahun 2015. No

Uraian

2012 216

Sampai dengan Tahun 2013 2014 2015 287 296 340

1

Jumlah Temuan

2011 132

2

Jumlah Rekomendasi

236

381

516

532

627

3

TL Sesuai Rekomendasi

195

368

447

509

579

4

TL Belum Sesuai Rekomendasi

23

13

38

23

35

5

TL Belum Ditindaklanjuti

18

0

1

0

13

Dalam penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK telah dilaksanakan pemantauan oleh Inspektorat secara berkala (bulanan) dan pemantauan oleh pimpinan melalui Forum Akselerasi Kinerja Pemerintah Daerah setiap Mingguan. Dari temuan hasil pemeriksaan BPK tersebut, terdapat temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang masuk dalam kategori sulit untuk ditindaklanjuti antara lain karena melibatkan kewenangan dari Pemerintah Pusat (temuan dengan sumber dana dari APBN), person wajib setor ke Kas Negara/Daerah telah meninggal dunia. Terhadap temuan yang sulit untuk

halaman 25 dari 31

L AK IP

2 015


penyelesaiannya, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengirimkan surat kepada

BPK

RI

untuk

meninjau

kembali

kebijakan

penyelesaian

tindaklanjutnya. 2.

Prosentase rekomendasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) selesai ditindaklanjuti, target 80%, realisasi 85,44%, sehingga capaian kinerjanya 106,8%. Metode pengukuran indikator

kinerja tersebut yaitu

penyelesaian

rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman atas Pemeriksaan Reguler (Komprehensip) dan Pemeriksaan Kusus dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Pada

tahun

2015,

Inspektorat

Kabupaten

Sleman

melaksanakan

pemeriksaan regular pada 60 obyek pemeriksaan dan pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu sebanyak 88 Obyek pemeriksaan, sehingga seluruhnya sebanyak 148 obyek pemeriksaan dan diterbitkan Laporan Hasil pemeriksaan sebanyak 148 LHP. Laporan

Hasil

Pemeriksaan

sebanyak

148

obyek

pemeriksaan

mengungkapkan temuan hasil pemeriksaan sebanyak 103 buah, telah ditindaklanjuti sebanyak 88 buah atau sebesar 85,44.%. Sesuai

dengan

Inspektorat

kebijakan

Kabupaten

pengawasan

berkewajiban

intern

pemerintah

memberikan

daerah,

pembinaan

dan

pendampingan kepada SKPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam proses pemeriksaan berkewajiban membantu obyek pemeriksaan untuk segera menindaklanjuti kelemahan – kelemahan yang diperoleh dalam masa pemeriksaan, terutama kelemahan dalam kegiatan fisik pembangunan dan pencatatan/administrasi. Disamping itu untuk kelemahan yang bersifat perbaikan manajemen dituangkan dalam point Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian. Perkembangan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sleman Tahun 2011, Tahun 2012, Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015 per Desember 2015.

halaman 26 dari 31

L AK IP

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uraian Jumlah Obyek Pemeriksaan Jumlah Temuan Jumlah Tindaklanjut % Tindaklanjut temuan Jumlah Kerugian Negara/Daerah Jumlah Pengembalian Kerugian Negara/Daerah Sisa Kerugian Negara/Daerah Jumlah Kewajiban Setor Jumlah Pengembalian Kewajiban Setor Sisa Kewajiban Setor


2011 152

2012 128

Sampai dengan Tahun 2013 2014 120 144

2 015

2015 148

179 171 95,53 466.102.516

150 150 100 34.952.842

183 174 95 104.529.238

64 52 81,25 150.000

103 88 85,44 213.539.060,16

466.102.516

34.952.842

99.807.449

150.000

-

-

-

4.721.789

-

213.539.060,16

152.609.313 152.609.313

170.866.518 170.866.518

930.903.765 930.903.765

226.372.200 -

1.131.443.650 33.295.000

-

-

276.827.415

226.372.200

1.098.148.650

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: Komitmen

pimpinan

yang

tinggi

untuk

segera

menyelesaikan

seluruh

temuan/kelemahan hasil pemeriksaan internal dan eksternal. Hambatan/masalah : Tindaklanjut yang melibatkan pihak ketiga, khususnya berkaitan dengan kerugian dan kewajiban setor sangat lambat perkembangan nya. Strategi/upaya pemecahan masalah : Penagihan secara berkala melalui surat dan pendekatan personal.

Sasaran 6 : “ Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan, pengawasan pembangunan, dan kebijakan daerah “ Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran

Meningkatnya partisipasi masyarakat

dan swasta dalam penyusunan perencanaan, pengawasan pembangunan, dan kebijakan daerah dengan 1 (satu) indikator sasaran, memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100 % dengan predikat sangat berhasil. Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut : No 1

Indikator Kinerja Prosentase kasus/pengaduan tertangani

Satuan %

Target (%) 100


Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, sebagai berikut:

halaman 27 dari 31

L AK IP

No 1

2 015


Indikator Kinerja Prosentase kasus/pengaduan tertangani

Tahun 2011

Tahun 2012

100

100

Realisasi Tahun Tahun 2013 2014 100

Tahun 2015

100

100

Adapun indikator kinerja yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut : Penyelesaian kasus/pengaduan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Sleman menangani

kasus/pengaduan

dari

masyarakat,

perintah

Bupati,

dan

pengembangan temuan hasil pemeriksaan. Pada tahun 2015 Inspektorat Kabupaten Sleman menerima pengaduan sebanyak 15 kasus diantaranya kasus terkait dengan indisipliner PNS dengan ancaman hukuman disiplin PNS kategori hukuman sedang dan berat sebanyak 9 kasus dan seluruh kasus telah dilaksanakan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan kasus selanjutnya dipergunakan sebagai bahan oleh Tim Penanganan Kasus PNS Pemerintah Kabupaten Sleman yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman, untuk pembinaan kepada PNS yang terlibat. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: Tingginya harapan stake holder termasuk komponen masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Hambatan/masalah : Belum seluruh staf/personil memahami dengan baik PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Strategi/upaya pemecahan masalah : Pemantauan penerapan PP 53/2010 oleh kepala instansi.

halaman 28 dari 31

L AK IP

2 015


F. AKUNTABILITAS KEUANGAN Untuk mencapai sasaran strategis di Tahun 2015 melalui 8 progam dengan target dan realisasi anggaran, serta capaian kinerja out put kegiatan sebagai berikut: Uraian 1 Urusan Perencanaan Pembangunan. Program Perencanaan Pembangunan. 1) Penyusunan Laporan Kinerja Pemkab, Penetapan Kinerja Pemkab dan Evaluasi Lakip Instansi. 2) Penyusunan Rencana Strategis SKPD Urusan Otonomi Daerah, Pemeritahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4) Penyediaan makanan dan minuman rapat 5) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 6) Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran 7) Penyediaan jasa langganan 8) Penyediaan jasa keamanan kebersihan kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9) Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas /Operasioanal 10) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas 11) Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12) Bimbingan Teknis,Workshop, Seminar dan Lokakarya 13) Penyusunan Dokumen Kepegawaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 14) Penyusunan Perencanaan SKPD 15) Penyusunan Profil Data SKPD 16) Penyusunan laporan realisasi keuangan dan kinerja SKPD

Anggaran (Rp) 2

Realisasi (Rp) 3

Realisasi Keuangan (%) 4

294.143.700

291.892.650

99,23

36.234.025 19.200.000

24.296.025 19.200.000

67,05

76.224.000 250.656.500 208.042.475

43.857.500 165.242.304 192.977.195

57,54 65,92 92,76

52.800.000 156.651.900

45.549.228 153.882.822

86,27 98,23

402.3Capai20.000

387.066.402

96,21

137.500.000

124.500.000

90,55

5.000.000

5.000.000

100

91.200.000

45.435.000

49,82

91.435.750

87.677.750

95,89

80.660.500

67.887.500

84,16

20.092.500 115.745.000

19.644.000 113.707.900

97,77 98,24

100

halaman 29 dari 31

L AK IP


Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 17) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 18) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 19) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan daerah 20) Penanganan kasus pada wilayah pemerintah dibawahnya 21) Tindaklanjut hasil temuan pengawasan dan audit hasil pemeriksaan BPK 22) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 23) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inpres no. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan korupsi 24) Gelar Pengawasan Daerah 25) Pemeriksaan khusus dan pengawasan jalannya pemerintahan desa 26) Reviu Laporan Keuangan Daerah 27) Implementasi SPIP Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 28) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 29) Penyusunan PKPT, UPKPT 30) Pengelolaan Dokumen Jumlah / Rata-rata

2 015

232.332.500

211.478.000

91,02

187.713.500

129.152.500

68,80

267.030.500

234.546.500

87,84

60.208.800

24.289.500

40,34

187.744.500

174.933.700

93,18

100.875.000

97.851.000

97,00

147.704.500

130.418.000

88,30

52.284.000 291.459.500

44.377.500 265.936.450

84,88 91,24

220.239.750 159.552.500 72.492.000

195.238.950 150.893.500 52.268.000

88,65 94,57 72,10

67.069.000

60.329.400

89,95

42.061.500

34.558.000

82,16

4.126.673.900

3.594.087.276

87,09

halaman 30 dari 31

L AK IP


2 015

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Sleman Tahun 2015 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Sleman tahun 2015 dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam tahun 2015 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada BAB III maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Inspektorat kabupaten Sleman tahun 2015 dengan 8 sasaran secara keseluruhan sangat berhasil. Harapan kami agar dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

halaman 31 dari 31

c NIP

Recommend Documents