C. KONTEKS, LANDASAN DAN KERANGKA PENGEMBANGAN KURIKULUM PSPPKN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MANADO
1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Pada dasarnya kurikulum Program Studi PPKn memiliki dua unsur utama yaitu kurikulum pendidikan akademis dan pendidikan profesi. Mengacu kepada Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa (SK Mendiknas No. 232/U/2000), unsur pendidikan akademis dinamakan komponen matakuliah keilmuan dan keterampilan, (MKK), sedangkan pendidikan profesi terdiri dari komponen matakuliah keahlian berkarya (MKB), dan matakuliah perilaku berkarya (MPB). Di samping kelompok-kelompok matakuliah tersebut, terdapat pula kelompok matakuliah pengembangan kepribadian (MPK), dan kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB). Kelompok matakuliah keilmuan dan keterampilan berkenaan dengan pengembangan wawasan, pemahaman, dan penguasaan susbtansi dan Deskripsi materi: bidang studi. Kelompok MPB berkenaan dengan dasar-dasar profesi keguruan, demikian juga halnya dengan kelompok MKB yang berkenan dengan pengembangan wawasan dan pengetahuan, sikap, serta keterampilan profesi dalam bidang studi PPKn. Kelompok MBB, berkenaan dengan pengembangan wawasan, sikap, dan perilaku dalam suatu komunitas baik profesi maupun masyarakat luas. Kekhususan misi yang dibawa melalui SK 232/U/2000 terletak pada pendekatan kompetensi (competence approach) dari pada content approach. Kekhususan tersebut membawa implikasi penting yaitu memerlukan perubahan dalam kurikulum yang ada selama ini, dan memerlukan tenaga kependidikan yang memiliki visi, misi, wawasan, sikap, dan keterampilan dalam melaksanakan, mengembangkan, dan membina proses pendidikan PPKN.
Perubahan
atas
kurikulum
1994/1995
merupakan
tuntutan
imperative
sehubungan dengan perubahan yang terjadi di lingkungan strategis pendidikan tinggi. Perubahan-perubahan tersebut ditandai oleh (1) globalisasi, dan revolusi teknologi informasi, (2) menguatnya tuntutan demokratisasi, (3) hak asasi manusia, (4) konflik horizontal, dan (5) pergeseran nilai. Perubahan-perubahan di lingkungan strategis tersebut,
berimplikasi pada
tuntutan agar PPKN mampu mendidik dan menyiapkan siswa sebagai warganegara yang memiliki kapasitas-kapasitas sebagai berikut: (1) civic intelligence, (2) civic responsibility, (3) civic participation, and (4) civic democratic. Civic intelligence adalah warga negara yang cerdas, kritis, dan obyektif dalam menghadapi berbagai masalah. Diperlukan
kecerdasan,
inovasi,
dan
kreativitas
dalam
menemukan
dan
mengembangkan gagasan-idea, dan pemikiran-pemikiran inovatif. Civic responsibility adalah profil warganegara yang bertanggungjawab, dan ditandai dengan keikutsertaan dalam menyelesaikan berbagai masalah. Kapasitas-kapasitas tersebut
memerlukan
sikap demokratis yang perlu ditumbuhkan sehingga dapat dibangun kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Visi, Misi, dan Tujuan Kurikulum PS-PPKn. 1.1.1. Visi Kurikulum PS-PPKn. Program Studi PPKn adalah lembaga pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Oleh sebab itu, PS-PPKn diarahkan untuk menghasilkan guru yang professional, dalam arti guru sebagai jabatan profesional. Setiap jabatan profesional mensyaratkan sejumlah kompetensi baik wawasan, penguasaan bidang ilmu yang melandasi bidang studi, etika, sikap, dan perilaku professional. Persyaratan tersebut harus menjadi ciri profesionalitas guru PPKn. Artinya setiap guru PPKn harus memiliki kompetensi keilmuan bidang studi dan kompetensi profesi mengajar, mendidik, membimbing, dan melatih. Dengan kompetensi tersebut, guru PPKn akan dapat berinteraksi dengan komunitas profesi ataupun komunitas masyarakat belajar yang lebih luas.
Kompetensi keilmuan bidang studi dan kompetensi profesi yang harus dimiliki oleh seorang guru PPKN, hanya dapat diperoleh melalui suatu proses pendidikan relevan, akuntabel, efisien dan efektif. Proses pendidikan yang demikian seyogianya memberikan kesempatan dan pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi intelektif dan kapasitas psikologis yang dimilikinya. Proses belajar tersebut seyogianya dapat pula meningkatkan hubungan fungsional dengan kehidupan nyata sehari-hari, dalam arti memiliki relevansi yang kuat dan akuntabel. Mahasiswa sebagai calon guru PPKN diharapkan tidak saja memiliki kompetensi keilmuan dalam bidang studi maupun prfoesi tetapi ia juga diharapkan akan mampu memecahkan
dan
menyelesaikan
masalah,
dan
bahkan
proaktif
dalam
mengembangkan profesi guru PPKN. Kurikulum PPKN yang hendak dikembangkan ini dipahami, dan disikapi sebagai suatu medan pengalaman belajar bagi mahasiswa calon guru PPKN. Pengalaman belajar tersebut harus menjamin terbentuknya kompetensi baik kompetensi utama, kompetensi pendukung,
maupun
kompetensi
lainnya
yang
diperlukan
dalam
mendukung
kompetensi utama sebagai guru PPKN. 1.1.2. Misi Kurikulum PS-PPKn Kurikulum ini mengemban misi yaitu Pertama, kewenangan mengajar di SLTP, SMU, dan SMK. Lulusan PS-PPKn mempunyai kewenangan mengajar bidang studi PPKn sesuai dengan kewenangan dan keahliannya di SLTP, SMU, dan SMK. Kedua, kewenangan di bidang lain di lembaga-lembaga
pemerintahan, legisltaif, yudikatif,
ataupun di sektor swasta. 1.1.3. Tujuan Tujuan umum kurikulum PS-PPKN adalah menghasilkan lulusan atau tenaga guru yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dalam: a. Mengajar PPKN di sekolah-sekolah (SLTP, SMU dan SMK). b. Mengembangkan bahan ajar berbasis kompetensi dan berwawasan lingkungan c. Mengembangkan pendekatan pembelajaran yang inovatif d. Mengembangkan sistem evaluasi yang komprehensif.
e. Mengembangkan dan membangun komunikasi dan interaksi dengan komunitas guru-guru PPKN dan komunitas ilmiah lainnya. 1.2. Asumsi Dasar Pendidikan baik pendidikan akademik maupun pendidikan profesi adalah suatu proses yang memiliki sifat mengembangkan potensi dan kemampuan professional. Pendidikan yang demikian tidak dimulai dari suatu proses yang kosong. Diyakini bahwa setiap orang memiliki pengetahuan lingkungannya atau tentang suatu peristiwa. Pendidikan dimulai dari apa yang diketahui oleh seseorang atau oleh mahasiswa. Kemampuan akademik dan profesi yang tercermin dalam wawasan, sikap, dan keterampilan professional guru PPKn dapat dikembangkan dalam suatu pengalaman belajar yang terintegrasi dan utuh. Pengalaman yang dikembangkan secara semasa (concurrent) antara Deskripsi materi: bidang studi dengan kemampuan pengembangan bidang studi akan memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi mahasiswa PS-PPKn. Artinya melalui pengalaman belajar tersebut akan terjadi proses penguatan antara pengembangan deskripsi materi: bidang studi dengan pengembangan proses pembelajaran, sehingga deskripsi materi: yang dikembangkan dapat dipelajari secara efektif. Dosen-dosen PS-PPKn dengan pengalaman dan perolehan akademik, wawasan, dan sikap yang dimilikinya berfungsi sebagai mediator yang memfasilitasi mahasiswa dalam proses dan pengalaman belajarnya. Dosen bertindak sebagai peñata pengalaman belajar yang berfungsi membimbing dan mendampingi mahasiswa. 1.3. Analisis Situasi. Kurikulum program studi PPKn FIS UNIMA berlaku sejak tahun 1995 (lampiran II. tabel 2.1) Disusun dengan mengacu kepada surat keputusan Mentreri Pendidikan dan Kebudayaan No 056/U/1994, dan No 0217/U/1995. Struktur kurikulum terdiri dari mata kuliah umum (MKU), mata kuliah dasar keguruan ((MKDK), mata kuliah keahlian I dan II, serta mata kuliah yang dikelompokkan sebagai mata kuliah Post Secondary Subject Matter (PSSM). Kurikulum disusun melalui seminar dan lokakarya dengan
melibatkan Kanwil Diknas Propinsi Sulawesi Utara, Kanwil Departemen Tenaga Kerja, Sekolah-sekolah, guru-guru, dan instansi terkait lainnya. Upaya yang dilakukan untuk dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan masa depan adalah dengan melakukan pengkajian mata kuliah baik kelompok matakuliah PBM maupun kelompok mata kuliah keahlian I. Pengkajian matakuliah PBM dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan mata kuliah PBM oleh PGSM ditjen dikti. Sedangkan pengkajian kelompok matakuliah keahlian I dilakukan melalui tim dosen kelompok ilmu di program studi. Kekuatan kurikulum ini terletak pada isi kurikulum inti karena dapat menjamin standar secara nasional. Sekalipun demikian kelemahan-kelemahan kurikulum ini
ialah (1)
beban sks keseluruhan besar yaitu: 160 sks (maksimal), (2) mata kuliah kurikulum inti terlalu banyak tetapi dengan bobot sks yang relatif kecil yaitu 2 sks, (3) mata kuliah PSSM yang memberi kewenangan kedua memiliki bobot sks yang besar yaitu 3 sks permata kuliah, (4) Lebih berorientasi teoretik dari pada pembentukan keterampilan, (4) Perkembangan-perkembangan di lingkungan strategis kurang dan belum dapat diakomodir di dalam kurikulum ini. 1.4. Karakteristik Kurikulum PS-PPKn Kurikulum PS-PPKn mempunyai karakteristik sebagai berikut: 1) Flexible 2) Keterkaitan kuat antara MKK-MKB-MPB, MBB-MKB-MPK. 3) Berorientasi pada pembentukan kompetensi sehingga ada keterkaitan kuat antara teori dan pengalaman lapangan. 4) Keterkaitan kuat dengan lapangan
Flexibel Fleksibilitas kurikulum PS-PPKN yaitu: Pertama, dipahami sebagai kemampuan lulusan PS-PPKN dalam wawasan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam lapangan pekerjaan. Disamping kompetensi utama yaitu dapat mengajar pada jenjang baik SLTP maupun SMU/SMK, dapat juga bekerja di luar bidang pendidikan seperti dalam bidang pemerintahan, peradilan, dan di sector-sektor lainnya. Kedua, diberikan
matakuliah pilihan, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Ketiga, fleksibilitas dalam pengembangan, keluasan, kedalaman deskripsii materi:, dalam rangka peningkatan relevansi kurikulum. Keempat, pengalaman belajar dikembangkan secara luas dan berorientasi pada pengalaman lapangan terutama dalam rangka pembentukan kompetensi melalui matakuliah MKB dan MPB. Keterkaitan kuat antara MKK-MKB-MPB, MBB-MKB-MPK Keterkaitan kuat antara berbagai kelompok matakuliah adalah upaya untuk meningkatkan komprehensitas dan keutuhan, sehingga wawasan, sikap, dan keterampilan lulusan PS-PPKn tidak parsial, tetapi terkait dan saling mendukung dan melengkapi, dan dengan demikian akan memperkuat baik relevansi maupun proses pembentukan kompetensi. MKK memberikan landasan penguasaan bahan ajar, sedangkan MBB dan MPB memberikan landasan baik proses pembelajaran maupun landasan keguruan untuk pembentukan kompetensi baik dalam hal penguasaan deskripsi materi maupun keterampilan profesi. Demikian juga dengan kelompok MBB diarahkan untuk memperkuat kemampuan dalam kehidupan komunitas baik profesi maupun masyarakat luas. Berorientasi pada pembentukan kompetensi sehingga ada keterkaitan kuat antara teori dan pengalaman lapangan Berbeda dengan kurikulum 1994/1995 yang berorientasi pada content, tetapi kurikulum ini berorientasi pada kompetensi. Dalam hubungan ini, keseluruhan pengalaman belajar mahasiswa diarahkan pada pembentukan kompetensi. Sehingga teori yang diberikan sebagai deskripsi materi: atau bahan ajar harus menjamin tercapainya pembentukan kompetensi. Proses penjaminan itu dikembangkan dengan memberi pengalaman lapangan atau kegiatan yang lebih banyak kepada mahasiswa. Artinya mahasiswa harus mengalami langsung kegiatan pembelajaran itu. Keterkaitan kuat dengan lapangan Keterkaitan yang kuat dengan lapangan adalah konsekuensi logis dari pendekatan kompetensi yang menjadi salah satu ciri kurikulum ini. Pembentukan kompetensi adalah untuk memperkuat relevansi kurikulum dengan kebutuhan
stakeholders,
terutama
sekolah-sekolah
dan
kebutuhan
dinas
pendidikan.
Pembentukan kompetensi hanya akan dimungkinkan apabila kurikulum memberi pengalaman belajar yang berorientasi pada kebutuhan lapangan. Ciri keterkaitan kuat dengan lapangan disamping dikembangkan melalui matakuliah tertentu, juga dikembangkan melalui pengembangan bahan ajar dan proses pembelajaran yang berorientasi kebutuhan lapangan dan melalui kegiatan-kegiatan lapangan. 1.5. Pendekatan Kurikulum PPKN Pendekatan utama kurikulum ini adalah pendekatan kompetensi (competence approach) yaitu pergeseran dari pendekatan kurikulum 1994/1995 yang menekankan pada content (content approach). Aspek-aspek penting dari pergeseran atau perubahan tersebut mencakup: (1) pergeseran dari aspek kognitif instrumental ke arah pembentukan kemampuan, (2) afektif pragmatis ke pembentukan afeksi komprehensif, dan (3) psikomotor adaptif ke keterampilan professional. Deskripsi materi: perkuliahan dikembangkan berdasarkan sintesis antara kebutuhan lapangan dan prinsip-prinsip pendidikan dengan menggunakan multi resource based. Pembelajaran dikemas dengan memberi pengalaman belajar yang dapat memperkuat keterampilan proses. Pendekatan
evaluasi
hasil
belajar
diarahkan
untuk
dapat
mengukur
secara
komprehensif kapasitas, proses, dan hasil belajar. Dengan demikian evaluasi yang dilakukan
bersifat
komprehensif
mengukur
seluruh
ranah
tujuan
pendidikan,
bersinambung, dimulai sejak awal, dan menggunakan berbagai isntrumen pengukuran, mengukur baik proses maupun produk. 1.6. Profil Kemampuan yang Diharapkan Profil kemampuan yang diharapkan dihasilkan melalui kurikulum PS-PPKN adalah lulusan yang mempunyai kompetensi-kompetensi sebagai berikut: Kompetensi Utama Berkemampuan optimal sebagai guru PKN, guru pendidikan sosiologi dan antropologi dan guru tata negara pada jenjang SLTP sederajat, SMU, SMK sederajat
Berkeperibadian yang tangguh sebagai warga negara Indonesia Kompetensi Pendukung Berkeahlian sebagai konsultan moral, parktisi hukum, Berkemampuan dan kewenagan guru sosiologi, dan antropologi Kompetensi Lain Menjadi pegawai pemerintah, swasta advokasi HAM dan aktivis LSM dan wartawan 1.7. Deskripsi Materi Isi Kebutuhan pembentukkan kompetensi dan relevansi, maka cakupan isi kurikulum ini mencakup baik Deskripsi materi: kependidikan untuk pendidikan profesi, dan komponen bidang studi yang terdiri dari (1) kajian aspek-aspek hukum, (2) kajian aspek-aspek moral dan kewarganegaraan, (3) politik dan pemerintahan, dan (4) public issues
yang
terkait
dengan
kebijakan-kebijakan
publik
ataupun
administrasi
pemerintahan. 1.9. Landasan pengembangan kurikulum PS PPKN Pengembangan kurikulum PS-PPKN didasarkan pada kerangka yuridis sebagai berikut: 1) UU No. 20 tahun 2003 2) Surat Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000
tentang Pedoman Penyusunan
Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 3) Surat Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti perguruan tinggi. 2. Struktur Kurikulum Struktur kurikulum mengacu pada SK Mendiknas No 232/U/2000 dengan struktur sebagai berikut : 1). Kurikulum Inti 2). Kurikulum Institusional. Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara
nasional Kurikulum inti terdiri atas kelompok matakuliah pengembangan kepribadian, kelompok matakuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan dan keterampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya, dan cara berkehidupan bermasyarakat sebagai suatu persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan. Struktur kurikulum inti maupun institusional terdiri dari a. Kelompok matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Pengembangan kepribadian b. Kelompok matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) Landasan penguasaan keilmuan dan keterampilan (pasal 1:8), Kompetensi keilmuan (pasal 9b) c. Kelompok matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) Tenaga ahli dengan kekaryaan (pasal 1:9) Kompetensi keahlian (pasal 9c) d. Kelompok matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) Sikap dan perilaku yang diperlukan dalam berkarya (pasal 1: 10) Penguataan pengetahuan dan wawasan perilaku berkarya (pasal 9d). e. Kelompok matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat. (MBB) Kaidah berkehidupan masyarakat sesuai pilihan keahlian (pasal 1: 11) Perilaku bermasyarakat sesuai kompetensi keahlian (pasal 9e).
Proporsi besaran persentase kurikulum inti dan kurikulum institusional yang diusulkan Kelompo k MK
Kur. Inti Komp.utama
Kur. Institusional Komp.penduku
Komp.
ng
lainnya
Total
sks
%
Sks
%
sks
%
Sks
%
MPK
6
4,05
8
5,40
-
-
14
9.46
MKK
49
33.10
28
18.92
4
2.70
81
54.73
MKB
12
8.10
5
3.37
-
-
17
11.49
MPB
18
12,16
12
8.11
2
1.35
32
21.62
MBB
2
1,35
2
1,35
-
-
4
2,70
Jlh
87
58,78
55
37.15
6
4.05
148
100
2. Jabaran dan Pengelompokkan Matakuliah SK No
Klp. Mk
Kode
MATA KULIAH
Matakuliah
S
Semt
A
MPK
MK. PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN
1
MPK
11201 Pend. Agama
2
I
2
MPK
11202 Pend. Pancasila
2
I
3
MPK
12203 Pend. Kewarganegaraan
2
II
4
MPK.Inst
12204 Filsafat Ilmu
2
II
5
MPK.Inst
12205 Bah. Indonesia
2
II
6
MPK.Inst
14206 PKLH
2
IV
7
MPK.Inst
11207 Bahasa Inggris
2
I
Jumlah SKS
Prasyarat
14
B
MKK
MK KEILMUAN & KETERAMPILAN
8
MKK
31301 Pengantar Ilmu Hukum
3
I
9
MKK
31302 Pengantar Hukum Ind
3
I
10
MKK
31303 Ilmu Politik
3
I
11
MKK
31304 Ilmu Negara
3
I
12
MKK
37205 Filsafat Pancasila
2
VII
13
MKK
33306 Dasar & Kons Pend. Moral
3
III
14
MKK
35207 Teori dan Hkm Konstitusi
2
V
15
MKK
33308 Hukum Pidana
3
III
16
MKK
33309 Hukum Adm. Negara
3
III
17
MKK
33310 Hukum Perdata
3
18
MKK
33311 Hukum Tata Negara
19
MKK
20
MKK
23102
III
MKK
23101
3
III
MKK
23102
35312 Hukum Acara
3
V
MKK
23108
MKK
33213 Hukum Internasional
2
III
21
MKK
32214 Sistem Politik Indonesia
2
II
22
MKK
34315 Ilmu Kewarganegaraan
3
IV
23
MKK
33316 Pendidikan Civic
3
III
24
MKK
32317 Demokrasi dan HAM
3
II
35219 Hukum Dagang
2
V
MKK
23102
32220 Hukum Islam
2
II
MKK
23101
32321 Hukum Adat
3
II
MKK
23101
33222 Hukum Agraria
2
III
MKK
23101
33323 Teori dan sistem nilai
2
VI
35224 Perubahan social
2
V
34225 Hubungan Internas
2
IV
31226 Sejarah Nasional Indo**.
2
I
35327 Teori dan isyu Pemb
3
V
36328 Kebijakan Publik
3
VI
35329 Perpajakan
3
V
34230 Perbandingan Pemt
2
IV
34301 Pemerintahan Daerah
3
IV
48242 Seminar Masalah PPKN*
2
VIII
MKK. 25
Inst MKK.
26
Inst MKK.
27
Inst MKK.
28
Inst MKK.
29
Inst MKK.
30
Inst MKK.
31
Inst MKK.
32
Inst MKK.
33
Inst MKK.
34
Inst MKK.
35
Inst MKK.
36
Inst MKK.
37
Inst Pilihan: MKK.
38
Inst
MKK. 39
Inst
48243 Kapita Selekta PPKN*
2
VIII
40
MKK.Inst
36229 Bahasa Inggeris Khusus**
2
IV
Jumlah SKS
84
C
MK. KEAHLIAN BERKARYA
41
MKB
22301 Peng. Pendidikan
3
II
42
MKB
26302 Perk. Peserta Didik
3
VI
43
MKB
27303 Belajar Pembelajaran
3
IV
44
MKB
26304 Profesi Kependidikan
3
II
45
MKB.Inst
26305 Pendidikan IPS
3
VI
46
MKB.Inst
22206 Dasar dan Konsep IS
2
II
Jumlah SKS
17
D
MK. PERILAKU BERKARYA
47
MPB
46232 Perec. Pengaj PPKn
3
VI
48
MPB
44433 Strat. Bel Meng PPKn
4
IV
49
MPB
45434 Evaluasi Pengj PPKn
4
V
50
MPB
45335 Metode Penelitian PPKn
3
V
51
MPB
47236 Statistika Pendidikan
2
VII
46337 Pengemb.Kurikulum PPKn
3
VI
44238 Komputer**
2
IV
48439 KKN
4
VIII
48205 PPL
4
VIII
48441 Skripsi
4
VIII
MPB. 52
Inst MPB.
53
Inst MPB.
54
Inst MPB.
55
Inst MPB.
56
Inst
Jumlah SKS
33
E
MK. BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT
57
MBB Inst
57242 Etika Kewarganegaraan
2
VII
57243 Pendidikan Multikultural
2
VII
MBB. 58
Inst
Jumlah SKS
4
TOTAL SKS
148
KETERANGAN:
*
Mata kuliah penganti skripsi
**
Mata kuliah Inst. komp.lainnya.
4.
Sebaran Matakuliah per Semester
No
Klpk mk
Kode
Mata Kuliah
SKS
Semester I 1
MPK
11201 Pendidikan Agama
2
2
MPK
11202 Pendidikan Pancasila
2
3
MPK.Inst
11207 Bahasa Inggris
2
4
MKK
31301 Pengantar Ilmu Hukum
3
5
MKK
31302 Pengantar Hukum Indonesia
3
6
MKK
31303 Ilmu Politik
3
7
MKK
31304 Ilmu Negara
3
8
MKK.Inst
31226 Sejarah Nasional Indonesia
2
Jumlah SKS
20
Semester II 1
MPK
12203 Pendidikan Kewarganegaraan
2
2
MPK.Inst
12204 Filsafat Ilmu
2
3
MPK.Inst
12205 Bahasa Indonesia
2
4
MKK
32220 Hukum Islam
2
5
MKB
22301 Peng. Pendidikan
3
6
MKK Inst
32321 Hukum Adat
3
7
MKK.Inst
22206 Dasar dan Konsep Ilmu Sosial
2
8
MKK
32214 Sistem Politik Indonesia
2
9
MKK
32317 Demokrasi dan HAM
3 Jumlah SKS
21
Semester III 1
MKK
33316 Pendidikan Civics
3
2
MKK
33306 Dasar & Konsep Pendidikan Moral
3
3
MKK
33308 Hukum Pidana
3
4
MKK
33310 Hukum Perdata
3
5
MKK
33309 Hukum Administrasi Negara
3
6
MKK.Inst
33222 Hukum Agraria
2
7
MKK
33311 Hukum Tata Negara
3
8
MKK
33213 Hukum Internasional
2 Jumlah SKS
22
Semester IV 1
MKK Inst
34301 Pemerintahan Daerah
3
2
MKK Inst
36229 Bahasa Inggris Khusus
2
3
MKK Inst
14206 PKLH
3
4
MPB Inst
44238 Komputer
2
5
MKK.Inst
34225 Hubungan Internasional
2
6
MKK.Inst
34230 Perbandingan Pemerintahan
2
7
MKK Inst
34315 Ilmu Kewarganegaraan
3
7
MPB
44433 Strat. Bel Meng PPKn
4 Jumlah SKS
20
Semester V 1
MPB
45335 Metode Penelitian PPKn
3
2
MKK Inst
35312 Hukum Acara
3
3
MKK Inst
35224 Perubahan Sosial
2
4
MKK.Inst
35207 Teori dan Hukum Konstitusi
2
5
MKK.Inst
35327 Teori dan Isyu Pembangunan
3
6
MKK.Inst
35329 Perpajakan
3
7
MPB
45434 Evaluasi Pengajaran PPKn
4
8
MKK.Inst
35219 Hukum Dagang
2 Jumlah SKS
22
Semester VI 1
MPB Inst
26305 Pendidikan IPS
3
2
MKK.Inst
36328 Kebijakan Publik
3
3
MKB
26302 Perkembangan Peserta Didik
3
4
MKK
26304 Profesi Pendidikan
3
5
MPB
46232 Perencanaan Pengajaran PPKN
2
6
MPB.Inst
46337 Pengembangan Kurikulum PPKn
3
7
MKK .Inst
33323 Teori dan Sistem Nilai
3 Jumlah SKS
20
Semester VII 1
MKK
37205 Filsafat Pancasila
2
2
MPB Inst
47236 Statistika Pendidikan
2
3
MKB
27303 Belajar dan Pembelajaran
3
4
MPB
47240 PPL I
2
5
MBB
57242 Etika Kewarganegaraan
2
6
MBB.Inst
57243 Pendidikan Multikultural
2 Jumlah SKS
13
Semester VIII 1
MPB.Inst
48439 KKN
4
2
MPB
48205 PPL II
2
3
MPB.Inst
48441 Skripsi
4 Jumlah SKS
Total SKS
10 148
