EVALUASI PENCATATAN PENDAPATAN ATAS PENERIMAAN PREMI, PEMBAYARAN TABUNGAN HARI TUA (THT) DAN PENSIUN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA KAS NEGARA Studi Kasus Pada PT Taspen (Persero) Cabang Bogor. (The Evaluation of Income Recording on premium Revenues, Pension Savings Payment, and the accountability to the State Treasury) Oleh/By:
Siti Ita Rosita. Dosen STIE Kesatuan
ABSTRACT PT Taspen (Persero) is a state company managing savings and insurance funds of government employees. The participants of those programs are the retired civil public servants (PNS). Considering how important the pension fundsfor supporting their old days life, PT Taspen (Persero) has made old age savings (THT, including mortality insurance), pension (including donation for mourners), welfare program for civil public servants(PNS), and other social security programs. The revenue gotten by PT Taspen (Persero) is the premium income of old savings and pensions. Premium income is PT Taspens’ revenue obtained fromsalaries witholding of PNS or states officials as high as 4,75% of their main salary and wife-dependant’s allowance. Whereas, premium revenue of THT is salaries witholding of PNS as high as 3,75% of their main salary and wifi-dependant’s allowance. PT Taspen will bring about payment of pension and THT funds to the participants who have the right to receive their money. PT Taspen reimburses pension in cash and by transferring via bank. PT Taspen will submit pension fund to the given office of the bank determined, after that it will be submitted to the participants. PT Taspen will make letter of pension reimbursement accountability (SPJP) after receiving accountability report from the treasurer of payment office. The SPJP must be legalized first by KPPN, then it’s submitted to PT Taspen’s center office. Keywords : Receiving premium THT, Accountability to the State Treasury
PENDAHULUAN Peraturan perundangan yang tidak memperbolehkan pemerintah mendanai dana pensiun PT Taspen, berdampak buruk pada kondisi fiskal PT Taspen. Sejalan dengan hal tersebut maka pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyelenggarakan asuransi sosial pegawai negeri. Badan usaha tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan para penerima pensiun pegawai negeri sipil dan keluarganya dengan memberikan jaminan keuangan pada waktu mencapai usia pensiun.
Dana pensiun merupakan suatu lembaga yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah Pensiun. Program pensiun merupakan jaminan hari tua berupa pemberian uang pensiun setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mencapai usia pensiun atau meninggal pada masa aktif, yang diberikan kepada ahli waris janda/duda atau anaknya sebelum mencapai usia 25 tahun. Pendapatan premi dan THT didapat dari gaji Pegawai Negeri Pusat (PNSP) dan pegawai negeri daerah yaitu 10 %, yang dibagi dalam beberapa program pensiun diantaranya 2% untuk Asuransi Kesehatan (ASKES), 3,25% untuk program THT, dan 4,75% untuk program pensiun. Agar pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pencatatan pendapatan atas penerimaan premi, pembayaran tabungan hari tua (THT) dan pensiun sebagai pertanggungjawaban kepada kas negara.
METODE PENELITIAN Jenis dan sumber data, yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data diperoleh dari : studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dan observasi. Adapun metode analisis yang digunakan berupa metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau keadaan objek yang diteliti untuk mengungkapkan permasalahan yang terjadi.
HASIL DAN PEMBAHASAN Pendapatan yang diterima PT Taspen (Persero) adalah pendapatan premi THT dan Pensiun, yang berasal dari potongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pejabat negara sebagai peserta program pensiun PT Taspen (Persero). Semasa kerja aktif, peserta wajib membayar iuran pensiun sebesar 4,75% dari gaji pokok, tunjangan istri dan tunjangan anak setiap bulannya. Sedangkan pendapatan premi THT merupakan potongan gaji pegawai negeri sipil (PNS) yaitu sebesar 3,75% yang dipotong dari gaji pokok, tunjangan istri dan tunjangan anak. PT Taspen (Persero) menerima premi pensiun dan
ROSITA. Evaluasi Pencatatan Pendapatan Atas Penerimaan Premi, Pembayaran THT dan Pensiun Serta Pertanggungjawaban Kepada Kas Negara THT dari KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), karena KPPN yang melakukan potongan premi dari penghasilan pegawai negeri sipil (PNS) perbulan. Sebelum PT Taspen (Persero) menerima setoran premi pensiun dan THT dari KPPN, PT Taspen terlebih dahulu akan membuat surat tagihan yang akan dikirimkan ke KPPN. Dalam surat tagihan terdapat jumlah tagihan premi Tabungan Hari Tua (THT) dan Pensiun yang akan dibayarkan PT Taspen (Persero) kepada peserta. Setelah PT Taspen mengirimkan tagihan ke KPPN, PT Taspen akan menerima Surat Bukti Penyetoran Piutang Premi. Selanjutnya KPPN akan menyetorkan premi ke PT Taspen (Persero) sebesar jumlah yang ada di surat tagihan. PT Taspen (Persero) mencatat dan mengakui pendapatan premi Pensiun dan THT ketika PT Taspen mengirimkan tagihan ke KPPN. Jumlah pendapatan yang diakui PT Taspen (Persero) adalah sebesar jumlah yang akan ditagih dari iuran peserta. Adapun pencatatan yang dibuat oleh PT Taspen (Persero) sebagai berikut : Tgl Keterangan Ref Debit Kredit Piutang premi THT dan xxx Pensiun xxx Pendapatan premi THT dan pensiun Penagihan dan pengendalian pendapatan premi pensiun dan THT oleh PT Taspen (Persero) sebagai berikut : 1. Iuran Peserta Pegawai negeri sipil pusat maupun daerah diakui dan ditagihkan atas dasar rekap iuran THT dan Pensiun yang diterbitkan oleh divisi pelayanan 2. Iuran Peserta Pegawai negeri Sipil Pusat maupun daerah diterima tersentral di kantor pusat 3. Untuk Premi BUMN/BUMD, piutang tersebut diakui atas dasar Daftar Penerimaan Premi BUMN Bulanan (DPPB), ditagihkan dan diterima di kantor cabang yang bersangkutan 4. Penagihan piutang premi dan iuran dilakukan selambat-lambatnya akhir minggu pertama setiap bulannya sebesar jumlah piutang yang diakui PT Taspen 5. Pengendalian atas piutang premi dilakukan dengan menerapkan toleransi batas umur dan saldo piutang premi yang ditetapkan. PT Taspen melakukan evaluasi atas penerimaan pendapatan premi pensiun dan THT, apakah setoran premi dari KPPN telah sesuai jumlahnya dengan tagihan yang dibuat PT Taspen (Persero). Apabila telah sesuai maka dokumen tagihan premi disimpan ke bagian arsip keuangan, kemudian melakukan penataan arsip aktif di unit pengolah, tetapi jika tidak sesuai maka melakukan rekonsiliasi penerimaan premi THT dan Pensiun. 1. Apabila jumlah setoran sama dengan jumlah tagihan Tgl Keterangan Ref Debit Kredit Kas / Bank xxx Piutang xxx premi Pensiun dan THT
22
2. Apabila jumlah setoran lebih besar dari jumlah tagihan Tgl Keterangan Ref Debit Kredit Kas / Bank xxx Piutang premi xxx Pensiun dan THT xxx Pendapatan premi pensiun dan THT 3. Apabila jumlah setoran lebih kecil dari jumlah tagihan Tgl Keterangan Ref Debit Kredit Kas / Bank xxx Pendapatan premi xxx Pensiun dan THT Piutang xxx premi Pensiun dan THT Berikut tabel Potongan Premi Program Tabungan Hari Tua dan Program Pensiun dari buku 40 Tahun PT Taspen (1963 – 2003), Mensejahterakan Pegawai Negeri Tabel Potongan / Premi Program Tabungan Hari Tua (THT) 1963- 2003 Periode Besarnya Premi PP Kepres Juli 1963 – Dec 7 % x Gaji Pokok PP 9 / 1963 1967 3,5 % x Gaji Pokok Keprpes 122 / Jan 1968 - Dec 3 % x Gaji Pokok 1968 1968 1,25 % x Keppres 36 / Jan 1969 – Mar Penghasilan 1970 1970 3,25 % x Keppres 22 / Apr 1970 – Dec Penghasilan 1970 1974 3,25 % x Keppres 56 / Jan 1975 – Mar Penghasilan 1975 1977 Keppres 8 / Apr 1977 – 2003 1977 Tabel Potongan premi program pensiun Tahun 1975 2003 Periode Jan 1975 – Mar 1977 April 1977 – 2003
Besarnya Premi 4% x Penghasilan 4,75 % x Penghasilan
PP /keppres Keppres 56 / 1975 Keppres 8 / 1977
Pembayaran Tabungan Hari Tua (THT) dan Pensiun Salah satu aktivitas perusahaan yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) Cabang Bogor adalah melakukan pembayaran dana pensiun khususnya pensiun pertama dan THT (Tabungan Hari Tua). Dalam penyelenggaraan pembayaran pensiun penerbitan Dapem (Daftar Pembayaran) dikelompokan menjadi beberapa kelompok yang menerima pensiun dan sesuai dengan jenis pensiunnya yaitu Pensiun PNS Pusat, Pensiun Pejabat Negara, Pensiun TNI/POLRI, Tunjangan Veteran, Tunjangan PKRI/KNIP, Pensiun PNS Daerah, dan Pensiun Hakim. Dalam pembayaran pensiun terdapat beberapa dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penyerahan dana pensiun yang digolongkan berdasarkan hak kepengurusan yang terbagi atas :
Jurnal Ilmiah Kesatuan Nomor 2 Volume 12, Oktober 2010
ROSITA. Evaluasi Pencatatan Pendapatan Atas Penerimaan Premi, Pembayaran THT dan Pensiun Serta Pertanggungjawaban Kepada Kas Negara 1. 2.
Berhenti karena meninggal dunia Berhenti karena sebab-sebab lain Pembayaran pensiun dapat dilaksanakan atas dasar rekening dan atas dasar tunai. Pembayaran pensiun atas dasar dapem rekening diaksanakan mulai awal bulan. Sedangkan pembayaran atas dasar tunai dilaksanakan setiap bulan mulai tanggal 4 sampai tanggal 20 dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Tanggal 4-7 sebagai masa pembayaran pensiun pertama 2. Tanggal 8-9 sebagai masa pembayaran pensiun cadangan. 3. Tanggal 10-20 sebagai masa pembayaran pensiun yang tidak diambil uang pensiunnya pada masa pembayaran pensiun utama dan cadangan. Untuk mengetahui ketetapan pembayaran pensiun atas dasar rekening/bank, ada beberapa hal instruksi kerja yaitu : 1. Dalam menerima Voucher Bank harus disertai dengan tanda tangan dari para pejabat yang berwenang 2. Menyiapkan bukti pembayaran berupa bilyet giro, cek atau transfer 3. Bubuhkan jumlah yang akan dibayarkan kepada peserta sesuai dengan jumlah bersih yang tertera dalam voucher peserta 4. Dalam melakukan pembayaran melalui bank, maka harus dilakukan verifikasi atas kebenaran pembuatan bukti pembayaran tersebut seperti bilyet giro, cek atau transfer yang telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang 5 Peserta harus menyerahkan ke bank bukti pembayaran dari PT Taspen apakah sudah sesuai dengan jadwal pembayaran yaitu tanggal 5, 15 dan 25 setiap bulan 6. Kemudian bank memberikan cap/stempel lunas pada voucher beserta bukti pendukungnya. Jadi setelah pihak bank melakukan pembayaran kepada peserta kemudian voucher tersebut diberikan cap untuk menandakan bahwa peserta telah menerima pembayaran dari pihak bank. 7. Mengirim voucher beserta pendukungnya ke bagian anggaran dan akuntansi, sedangkan dalam pembayaran pensiun atas dasar tunai, maka ada beberapa hal Instruksi kerja yaitu : a. Memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa voucher telah siap untuk dibayarkan, artinya bahwa PT Taspen harus memberitahukan kepada para peserta pensiun untuk mengambil voucher, dan mengambil uang yang tertera pada Voucher kemudian memberikan cap/stempel lunas pada voucher beserta bukti laporannya b. Menghitung dan meyiapkan uang untuk dibayarkan kepada yang bersangkutan. c. Penerima menandatangani voucher pada kolom yang telah disediakan d. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada peserta pensiun e. Kemudian voucher tersebut diserahkan kepada sekretaris masing-masing Divisi sesuai dengan buktinya. Apabila penerima tidak dapat mengambil haknya, maka bisa dikuasakan kepada orang yang ditunjuk dengan menggunakan surat kuasa yang bermaterai yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan melampirkan photo copy KTP penerima (Blanko standar)
Jurnal Ilmiah Kesatuan Nomor 2 Volume 12, Oktober 2010
Dalam pembayaran pensiun apabila penerima pensiun tidak mengambil uang pensiun sampai berakhirnya masa pembayaran pensiun yaitu tanggal 20 setiap bulan, peserta dapat mengambil uang pensiun tersebut pada bulan pembayaran berikutnya bersamaan dengan uang pensiun bulan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran pensiun oleh PT Taspen (Persero) terbagi atas 2 yaitu : 1. Pembayaran Pensiun Melalui Dapem Pembayaran pensiun melalui dapem dapat dilakukan secara rekening dan tunai. Pembayaran secara rekening dilakukan dengan cara mentransfer/ memindahbukukan uang pensiun ke rekening atas nama penerima pensiun sendiri oleh Bank/Giro Pos sesuai dengan perintah pemindahbukuan dari PT Taspen (Persero) Kantor Cabang selaku dapem rekening. Jika penerima pensiun belum mengambil uang pensiun selama enam bulan berturut-turut, maka Bank/Giro harus membuat surat keterangan mengenai penerima pensiun yang tidak mengambil uang pensiun pada bulan Januari s/d Juli untuk periode enam bulan sebelumnya atau lebih kepada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang, dan Bank/Giro Pos tempat penerima pensiun membuka rekening harus berada dalam wilayah kerja PT Taspen (Persero) Kantor Cabang. Sedangkan pembayaran secara tunai dilakukan oleh KPRK (Kantor Pos pemeriksaan) selaku bendaharawan Pensiun kantor bayar dan PT Taspen (Persero) Kantor Cabang. Bukti pembayaran pensiun yang dilakukan oleh PT Taspen (Persero) Cabang Bogor adalah Daftar Pembayaran Pensiun sebagai surat tanda terima pembayaran yang harus ditandatangani oleh yang berhak. Dalam pembayaran pensiun, PT Taspen (Persero) Cabang Bogor harus membuktikan keberadaan penerima pensiun, dan bukti keberadaan pensiun dapat dilakukan dengan SPTB (Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri). Dengan SPTB (Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri), PT Taspen (Persero) dapat mendapatkan kepastian bahwa penerima pensiun masih hidup dan uang pensiun sampai kepada yang berhak dan SPTB tersebut harus di isi oleh penerima pensiun dan disahkan serendah-rendahnya oleh Lurah/ Kepala desa/ Pejabat yang setingkat. Jika penerima pensiun tidak mengambil uang pensiun selama enam bulan berturut-turut pada rekening dari Bank/Giro Pos, maka PT Taspen (persero) cabang Bogor harus membuat SPTB didasarkan pemberitahuan dari PT Taspen (Persero) kepada penerima pensiun. Pada bulan kedelapan sejak uang pensiun tidak diambil oleh penerima pensiun, maka PT Taspen (Persero) Cabang Bogor meminta kepada kantor bayar/Bank/Giro Pos untuk menyetorkan kembali uang pensiun tersebut ke rekening Kantor Cabang PT Taspen (Persero). 2. Pembayaran Pensiun Non Dapem Pembayaran pensiun Non Dapem dapat dilakukan secara langsung di Kantor Cabang PT Taspen (Persero) atau melalui transfer Bank/Giro Pos. Rekening tersebut berdasarkan nama penerima pensiun sendiri dan yang bersangkutan wajib mengisi surat pernyataan pembayaran pensiun melalui rekening (SP3R) pada saat mengajukan permintaan pembayaran. Pembayaran pensiun Non Dapem dapat dilakukan setiap hari kerja tidak
23
ROSITA. Evaluasi Pencatatan Pendapatan Atas Penerimaan Premi, Pembayaran THT dan Pensiun Serta Pertanggungjawaban Kepada Kas Negara terikat pada masa pembayaran pensiun bulanan atas dasar dapem. Pembayaran pensiun Non Dapem terdiri dari : a. Pembayaran pensiun pertama, UKP (Uang Kekurangan Pensiun), UDW (Uang Duka Wafat), dan SP3L (Pembayaran Pensiun Lanjutan) b. Pembayaran kembali uang pensiun yang telah disetor ke rekening PT Taspen (Persero) karena tidak diambil tiga bulan berturut-turut c. Pembayaran kembali uang pensiun yang telah disetor ke rekening kas negara karena tidak diambil selama tiga bulan berturut-turut atau lebih. d. Pembayaran pengembalian potongan yang terlanjur dipotong dari Dapem yang bersangkutan dan telah disetorkan ke rekening Kas Negara atau Kas Daerah. Di kantor PT Taspen (Persero) Cabang Bogor, hanya melayani pembayaran kepada peserta atau pemohon yang mengajukan permohonan Pembayaran Pensiun Pertama dan Tabungan Hari Tua (THT). Sedangkan untuk pembayaran melalui Kantor Pos dan Bank adalah untuk pembayaran pensiun lanjutan (Pensiun Bulanan), tetapi juga dapat untuk pembayaran Pensiun Pertama dan THT (Tabungan Hari Tua). Untuk pembayaran melalui Bank, PT Taspen (Persero) menunjuk Bank BRI, Bank BTPN dan Bank Jabar. Pencatatan yang dibuat oleh PT Taspen (Persero) terkait dengan pembayaran dana pensiun adalah : Tgl Keterangan Ref Debit Kredit BRI / Kantor Pos xxx Potongan Pajak xxx Potongan Askes xxx Potongan KPPN xxx Potongan KASDA xxx Pokok Pensiun xxx Tunjangan Istri xxx Tunjangan xxx Anak xxx Tunjangan xxx Pengh. Pensiun Tunjangan Cacat Pertanggungjawaban Pembayaran Pensiun Kepada Kas Negara Setelah masing-masing bendaharawan kantor bayar melakukan pembayaran pensiun, selanjutnya bendaharawan kantor bayar melaporkannya dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada PT Taspen (Persero). Setelah bendaharawan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang, kemudian Bendaharawan PT Taspen (persero) Kantor Cabang merangkum semua Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari kantor bayar. Setelah merangkum LPJ tersebut kemudian PT Taspen Cabang Bogor membuat SPJP (Surat Pertanggungjawaban Pembayaran pensiun) berdasarkan LPJ masing-masing dari kantor bayar. Kemudian SPJP tersebut diotorisasi oleh kepala bidang keuangan KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) untuk diminta pengesahannya dan setelah disahkan oleh KPPN maka Bendaharawan PT Taspen (Persero) Kantor Cabang mengirimkannya ke Kantor Pusat wilayah Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan untuk disahkan.
24
Dalam SPJP terdapat tahap-tahap pemeriksaan yang dibuat oleh PT Taspen Kantor Cabang yaitu : a. Memeriksa kelengkapan dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang diterima b. Memeriksa kolom jumlah bersih Dapem (Daftar pembayaran), apakah telah sesuai dengan jumlah uang pensiun yang disalurkan c. Memeriksa Dapem Tunai yang telah dibayar, telah ditanda tangani oleh yang berhak, untuk Dapem rekening apakah halaman pertama dan terakhir telah dicap ”telah dipindah bukukan” oleh bank d. Memeriksa surat kuasa meliputi keabsahan dan masa berlaku surat kuasa e. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan atas hasil pemeriksanaan pada hurup a sampai d agar segera dikonfirmasikan kepada bendaharawan pensiun kantor bayar untuk dilakukan koreksi. Apabila data koreksi belum disampaikan oleh bendaharawan pensiun kantor bayar sampai dengan batas waktu penyusunan SPJP. PT Taspen (persero) Kantor Cabang yaitu tanggal 10 setelah bulan pembayaran, maka Dapem yang meragukan tersebut ditambahkan pada saldo akhir yang belum dibayarkan pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kantor bayar sebagai koreksi Pembayaran pensiun oleh PT Taspen (Persero) melalui rekening Bank BRI dan uang pensiunan tersebut tidak diambil oleh peserta pensiun selama 6 bulan berturut-turut maka uang pensiun yang belum dibayarkan tersebut masuk dalam Damu II/III. Sedangkan jika pembayaran pensiun dilakukan secara tunai dan tidak diambil oleh peserta pensiun selama 4 bulan berturut-turut, maka bendaharawan kantor pos menyetor damu I untuk bulan ke 2, damu II untuk bulan ke 3 dan Damu III untuk bulan ke 4. Damu yang dimaksud adalah Daftar Mutasi. Damu I/II/III diterima dari Bendaharawan Kantor Pos dan Bank. Damu tersebut dibuat oleh PT Taspen (Persero) setiap bulan apabila uang pensiun yang tidak diambil dalam 1 s/d 2 bulan berturut-turut maka harus dimuat dalam damu I. (Contoh damu I dapat dilihat pada lampiran 6 ). Di dalam Damu II terdapat nama-nama penerima pensiun yang tidak mengambil uang pensiunnya selama 3 bulan berturut-turut maka uang pensiun pada bulan 1 s/d bulan 3 dimuat dalam Damu II, berdasarkan Damu II nama penerima pensiun pada bulan ke 4 tidak dicetak dalam Dapem (Daftar Pembayaran). Damu I, Damu II dan Damu III tersebut diotorisasi oleh bendaharawan pensiun kantor bayar.
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan Dari hasil pembahasan yang dilakukan, dapat ditarik beberapa simpulan yaitu : 1. Pendapatan premi yang diperoleh PT Taspen berasal dari gaji pokok yang dipotong oleh KPPN yaitu sebesar 3,25% untuk program Tabungan hari Tua (THT) dan 4,75% untuk program Pensiun 2. PT Taspen (Persero) akan mengakui dan mencatat pendapatan premi pensiun dan THT ketika PT Taspen (Persero) mengirimkan tagihan ke KPPN 3. Pembayaran pensiun dapat dilakukan atas dasar rekening dan dasar tunai. Pembayaran pensiun atas dasar dapem rekening dilakukan mulai awal bulan.
Jurnal Ilmiah Kesatuan Nomor 2 Volume 12, Oktober 2010
ROSITA. Evaluasi Pencatatan Pendapatan Atas Penerimaan Premi, Pembayaran THT dan Pensiun Serta Pertanggungjawaban Kepada Kas Negara
4.
5. 6.
Sedangkan pembayaran atas dasar tunai dilaksanakan setiap bulan mulai tanggal 4 sampai tanggal 20 Dalam pembayaran pensiun, apabila penerima pensiun tidak mengambil uang pensiun sampai berakhirnya masa pembayaran pensiun yaitu tanggal 20 setiap bulan, peserta dapat mengambil uang pensiun tersebut pada bulan pembayaran berikutnya bersamaan dengan uang pensiun bulan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peserta yang tidak mengambil uang pensiun dari tanggal yang telah ditentukan, maka PT Taspen (Persero) akan menerbitkan DAMU I, II dan III. Bendaharawan PT Taspen (Persero) akan melakukan pertanggungjawaban pembayaran pensiun berupa SPJP berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari masing-masing kantor bayar. SPJP tersebut harus diotorisasi oleh KPPN dan selanjutnya bendaharawan PT Taspen mengirimkannya ke kantor pusat wilayah Dirjen Perbendaharawan Departemen Keuangan.
Kieso, Ronald E., Jefry J. Weygandt, Tery D. Warfield. 2002. Akuntansi Intermediate. Jilid I. Edisi ke 10. Erlangga. Jakarta Penman, Stephen H. 2007. Financial Statement Analysis And Security Valuation. Third Edition. Mc Graw-Hill. New York Stice, Skousen. 2005. Akuntansi Intermediate. Buku Dua. Edisi 15. Salemba Empat. Jakarta Surat Edaran Bersama Direkotarat Jenderal Anggaran dengan PT. Taspen (Persero). No : SE99/A/2003 dan No : SE-09/DIR/2003. Tanggal 2 Juni 2003. Perihal Tata Cara Penyelenggaraan Pembayaran Pensiun Melalui PT Taspen (Persero). Warren Reeve Fess. 2006. Pengantar Akuntansi. Buku 1. Edisi 21. Salemba Empat. Jakarta Warren Reeve Fees. 2005. Accounting. Edition 21. South-Western. Singapore www.Taspen.com (diakses pada tanggal 18 Juni 2009) www.bapepam.go.id/dana_pensiun (diakses pada tanggal 2 Agustus 2009)
Saran Berdasarkan simpulan di atas, dapat disarankan sebagai berikut : 1. Pencatatan penerimaan, pembayaran dan pertanggungjawaban premi pensiun dan THT yang dilakukan PT Taspen (Persero) sudah berjalan dengan baik. Untuk seterusnya, PT Taspen (Persero) agar dapat mempertahankan kondisi tersebut. 2. Pengendalian yang dilakukan oleh bagian arsip keuangan dalam peminjaman voucher harus diperbaiki kembali agar voucher yang dipinjam tidak hilang yaitu dengan cara membuat suatu bukti peminjaman voucher, karena dengan adanya surat bukti peminjaman tersebut, dapat diketahui keluar masuknya voucher yang dipinjam.
DAFTAR PUSTAKA Ade Arthesa, Ir. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. PT Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta Achmad Subianto. 2004. Setelah Pensiun. RBI Research. Jakarta Horngren, Charles T., Gary L. Sundem, John A. Elliott. 2006. Introduction to Financial Accounting. Pearson, Inc. New Jersey. Kieso, Donald E., Jery J. Weygandt. 2008. Accounting Principles. Salemba Empat. Jakarta Dahlan Siamat. 2004. Manajemen Lembaga Keuangan. Edisi ke 4. Lembaga Penerbit FE UI. Jakarta Harnanto., Akt. 2002. Akuntansi Keuangan Menengah. Buku 1. Edisi 21. FE UGM. Yogyakarta O’brien, James A. 2003. Introduction to Information System. Eleventh Edition. McGraw-Hill Companies. USA Hall, James A.. 2001. Sistem Informasi Akuntansi. Buku 1. Salemba empat. Jakarta Kasmir, SE. MM. 2002. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnnya. Edisi ke 6. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta Romney, Marshall B., Paul John Steinbart. 2006. Sistem Informasi Akuntansi. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.
Jurnal Ilmiah Kesatuan Nomor 2 Volume 12, Oktober 2010
25
ROSITA. Evaluasi Pencatatan Pendapatan Atas Penerimaan Premi, Pembayaran THT dan Pensiun Serta Pertanggungjawaban Kepada Kas Negara
26
Jurnal Ilmiah Kesatuan Nomor 2 Volume 12, Oktober 2010
