1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masyarakat industri memiliki peran yang penting dalam kelangsungan proses peradaban suatu bangsa bahkan dunia. Tenaga kerja/buruh merupakan elemen terpenting dalam masyarakat industri karena perkembangan suatu industri sangat tergantung pada kualitas dan kwantitas tenaga kerja/buruh. Sejarah peradaban manusia dimulai dari entitas manusia pekerja yang selalu mengalami tranformasi dalam pekejaannya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman. Dalam perjalanannya, pekerja/buruh juga tidak terlepas dari permasalahanpermasalahan sosial yang menimpa mereka sehingga menempatkan mereka sebagai kaum yang termarjinalkan dan hanya sebagai pelengkap industri semata sehingga tidak jarang terjadi pelanggaran-pelanggaran hak mereka sebagai pekerja/buruh bahkan sebagai manusia. Pekerjaan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap warga negara sebagai salah satu upaya konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat negara tersebut. Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi setiap hak warga negaranya juga menyadari hal tersebut sehingga dalam sejarah pembentukan negara Indonesia juga menyertakan hak warga negara dalam memperoleh pekerjaan sebagaimana tertulis dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
2
D. Katz membedakan empat jenis kepuasan yang didapatkan seseorang dari pekerjaannya, yaitu: 1 a) Kepuasan yang langsung diberikan oleh suatu pekerjaan sebagai cara untuk mengungkapkan diri, menjelmakan cita-citanya, pandangan, kecakapan, atau mewujudkan sesuatu yang khas dari pribadi b) Kebanggaan karena termasuk kedalam suatu kelompok kerja atau suatu golongan kerja tertentu, sebagai ungkapan dari hasrat individu untuk selalu menghubungkan diri dengan sesuatu kolektivita c) Kepuasan yang diberikan oleh gaji, upah, jaminan sosial dan fasilitas lain, yang diberikan karena sangkut pautnya dengan nilainilai dan norma-norma kebudayaan seseorang dan masyarakat disekelilingnya d) Kepuasan yang diperoleh dari identifikasi diri dengan perusahaan, yang ada hubungan dengan cita-cita pribadi dan sifat-sifat kepribadiannya yang khas (karakteristik). Oleh karena itu negara juga memiliki peran dan kewajiban yang penting dalam mengupayakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negaranya. Ketiga pilar negara yaitu lembaga eksekutif melalui kebijakankebijakannya, lembaga yudikatif melalui wewenang legislasi dan lembaga yudikatif melalui wewenang yudikasinya harus menempatkan permasalahan ketenagakerjaan sebagai salah satu point konsentrasi yang diutamakan. 1
Drs. J.B.A.F. Mayor Polak, Sosiologi Industri, Malang: 1966, hal. 38
3
Dalam sejarah perjalanan hukum di Indonesia erat kaitannya dengan pemasalahan-permasalahan ketenagakerjaan, hal ini dapat kita lihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang diatur bersama-sama lembaga legislatif dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah (legislative and bureaucracy policy) seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan
Perburuhan,
Undang-undang
No.13
Tahun
2003
tentang
Ketenagakerjaan, Undang-undang No.3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-undang N0,21 Tahun 2003 Tentang Pengesahan ILO Convention No.81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No.81 Pengawasan ketenagakerjaan dalam Industry dan perdagangan), Peraturan Presiden No.21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, dan lainnya. Peraturan-peraturan tersebut merupakan sebagai upaya nyata pemerintah sebagai lembaga pengambil kebijakan untuk memberikan legitimasi atas perlindungan hak pekerja/buruh. Namun peran pemerintah tidak boleh terhenti disitu karena perkembangan ketenagakerjaan yang selalu dinamis dan kompleksnya
permasalahan
ketenagakerjaan
harus
tetap
menjadi
fokus
pemerintah sehingga peraturan-peraturan yang sudah ada harus terus diawasi pelaksanaannya. Dalam pengawasan tersebut maka pemerintah pusat harus terus bersinergi dan membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah sehingga tugas pengawasan tersebut dapat berjalan secara maksimal. Imam soepomo membagi Hukum Perburuhan menjadi lima bidang, yaitu: 2 a) Bidang pengerahan dan penempatan tenaga kerja 2
11
Imam soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003, hal.
4
b) Bidang hubungan kerja c) Bidang kesehatan kerja d) Bidang keamanan kerja e) Bidang jaminan sosial. Menurut International Labour Organisation (ILO), jaminan sosial adalah jaminan yang diberikan kepada masyarakat melalui suatu lembaga tertentu yang dapat membantu anggota masyarakat dalam menghadapi resiko yang mungkin dialaminya, misalnya jaminan pemeliharaan kesehatan atau bantuan untuk mendapatkan pekerjaan yang bermanfaat. Lebih lanjut ILO menyebutkan ada 3 kriteria yang dipenuhi agar suatu kegiatan dapat dikatakan program jaminan sosial, sebagai berikut: a) Tujuan berupa perawatan medis yang bersifat penyembuhan atau pencegahan penyakit, memberikan bantuan pendapatan apabila terjadi kehilangan sebagian atau keseluruhan pendapatan, atau menjamin pendapatan tambahan bagi orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga. b) Terdapat undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban lembaga yang melaksanakan kegiatan ini. c) Kegiatan dilakukan oleh suatu lembaga tertentu. Sesuai dengan amanat konstitusi, di Indonesia penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Hal ini dipertegas dengan amandemen UUD 1945, dimana perubahan Pasal 34 ayat 2, yang berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh
5
rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara, Indonesia seperti halnya barbagai negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja disektor formal. Pada tanggal 19 Oktober tahun 2004 sebagai realisasi pasal 34 ayat 2 UUD 1945 telah disahkan Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional yang bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dan diselenggarakan berdasarkan pada prinsip: a) Kegoton-royongan; b) Nirlaba; c) Keterbukaan; d) Kehati-hatian; e) Akuntabilitas; f) Portabilitas; g) Kepesertaan bersifat wajib; h) Dana amanat; i) Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Program jaminan sosial yang bertujuan untuk kesejahteraan buruh sudah diatur secara sistematis dalam peraturan-peraturan hukum positif di Indonesia
6
sehingga terciptanya perlindungan hak-hak para pekerja/buruh. Oleh karena itu pemerintah juga harus dapat memberikan garansi agar peraturan perundangundangan yang mengatur masalah ketenagakerjaan tersebut dapat dilaksanakan oleh seluruh pelaku industri. Pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pengusaha masih saja terjadi terutama dalam hal pelaksanaan jamsostek, hal ini dapat kita lihat dari berita-berita di media elektronik maupun media cetak. Salah satunya kasus dugaan pelanggaran jamsostek yang dilakukan oleh Direktur PT Multi Jaya Mandiri dan mantan Manajer PLN Sumbagut Pembangkitan Sicanang Ernawan AB. 3 Kalau dieksplorasi lebih jauh masih banyak pelanggaranpelanggaran lainnya yang melibatkan pengusaha dan oleh karena itu peran Pemerintah sangat dibutuhkan untuk mencegah dan menindak pelanggaranpelanggaran ketenagakerjaan. Salah satu upaya pemerintah dalam menegakkan peraturan perundangundangan yang mengatur dan melindungi hak buruh khususnya dalam pelaksanaan
program
jamsostek
adalah
melelui
fungsi
pengawasan
ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan
pelaksanaan
peraturan
peerundang-undangan
di
bidang
ketenagakerjaan. Dalam kegiatan pengawasan ketenagakerjaan ini terdapat beberapa subsitem yaitu pola pendidikan, operasional, ketatalaksanaan serta mekanisme operasional pengawas ketenagakerjaan. Pola pendidikan menyediakan pengawas ketenagakerjaan baik umum maupun spesialis. Sedangkan pola operasional 3
Kompas, kamis, 11 November 2010
7
merupakan
pengaturan
interaksi
antar
pegawai
pengawas.
Kemudian ketatalaksanaan merupakan pendukung administrasi pelaksanaan pengawasan.
.
Keseluruhan pola tersebut antara pola yang satu dengan pola yang lainnya saling mempengaruhi dan saling ketergantungan. Katakanlah pola operasional tidak dapat berjalan apabila pola pendidikan sebagai sarana pengadaan pegawai pengawas tidak diselenggarakan karena tidak ada pegawai pengawas yang mengoperasikan sistem. Begitu seterusnya. Dengan demikian tidak berjalan dengan baik salah satu sub sistem akan berakibat tidak berjalan sistem itu sendiri. Kaitannya dengan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana diketahui adalah perusahaan dan tenaga kerja. Untuk dapat dilaksanakan 2 obyek tersebut secara tuntas maka pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagai pegangan adalah sistem pengawasan kaitan dengan mekanisme operasional pengawasan ketenagakerjaan. Bila ini dipenuhi maka pegawai pengawas sebagai ujung tombak, mata hukum (law of eyes) serta sumber data akan terwujud. Semoga pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia mengalami peningkatan. Tugas pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pegawai pengawas ketenagakerjaan ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk. Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan diatur dengan Keputusan Presiden.
Pengawasan
ketenagakerjaan
dilaksanakan
oleh
unit
kerja
tersendiripada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang
8
ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Unit kerja pelaksana pengawasan ketenagakerjaan mempunyai dua kewajiban. a) Wajib
menyampaikan
laporan
pelaksanaan
pengawasan
ketenagakerjaan kepada Menteri Tenaga Kerja, khusus bagi unit kerja pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. b) Wajib merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan dan tidak menyalahgunakan kewenangannya. Secara luas, pengawas ketenagakerjaan memiliki kewajiban agar peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh para pelaku industry sehingga fungsi pengawasan harus terus dioptimalkan dan dimaksimalkan pelaksanaannya demi tercapainya amanat konstitusi dan demi kesejahteraan buruh dan keberlangsungan industri. Hal-hal tersebut diatas yang menjadi latarbelakang penulis untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul skripsi : “ Peran Pengawas Ketenagakerjaan dalam Mengawasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja “.
B. Perumusan Masalah Menyadari akan pentingnya program jaminan sosial bagi perlindungan dan kesejahteraan buruh dan demi berlangsungnya proses industri maka pemerintah membuat suatu regulasi yang sistematis melalui peraturan perundang-undangan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perundang-undangan tersebut.
9
Pengawasan ketenagakerjaan merupakan suatu sistem yang sangat penting dalam penegakan atau penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Penegakan atau penerapan peraturan perundang-undangan merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja/buruh. Keseimbangan tersebut diperlukan untuk menjaga kelangsungan usaha dan ketenangan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja. Agar peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan pengawasan ketenagakerjaan yang independen
dan
kebijakan
yang
sentralistik.
Selama
ini
pengawasan
ketenagakerjaan diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kedua Undang-undang tersebut secara eksplisit belum mengatur mengenai kemandirian profesi Pengawas Ketenagakerjaan serta supervisi tingkat pusat sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Konvensi ILO Nomor 81. Dengan meratifikasi Konvensi ILO No. 81 memperkuat pengaturan pengawasan ketenagakerjaan yang diamanatkan
oleh
Undang-undang
Nomor
13
Tahun
2003
tentang
Ketenagakerjaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dan sebagai anggota ILO mempunyai kewajiban moral untuk melaksanakan ketentuan
yang
internasional.
bersifat
internasional termasuk standar ketenagakerjaan
10
Dengan memperhatikan latar belakang ini dan dengan memperhatikan judul penelitian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa butir permasalahan yang bertujuan sebagai pedoman penelitian dan pembahasan skripsi ini agar mencapai sasaran. Adapun permasalahan-permasalahan yang menjadi titiktolak dan dasar penelitian dan pembahasan adalah : 1) Bagaimana peran dan fungsi Pengawas Ketenagakerjaan dalam hal pelaksanaan Jamsostek? 2) Bagaimana
hubungan
antara
Pengawas
Ketenagakerjaan
dengan
pelaksanaan Jamsostek terutama untuk melindungi hak pekerja/buruh? 3) Faktor-faktor apa yang menjadi kendala Pengawas Ketenagakerjaan khususnya dalam pengawasan pelaksanaan Jamsostek?
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan Penulisan Secara umum yang menjadi tujuan penulis membahas skripsi ini adalah guna melengkapi dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, disamping untuk membiasakan penulis dalam menyusun suatu karya ilmiah. Disamping itu tulisan ini ditujukan untuk mengetahui kesenjangan (gap) antara das sollen dan das sein sesungguhnya
atau perbedaan antara yang seharusnya dengan kenyataan terjadi
dilapangan
khususnya
ketenagakerjaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.
dalam
pengawasan
11
Beberapa tujuan khusus yang ingin penulis sampaikan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut : a) Untuk mengetahui peran dan fungsi Pengawas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Jamsostek b) Untuk mengetahui hubungan antara Pengawas Ketenagakerjaan dengan
pelaksanaan
Jamsostek
terutama
tentang
peningkatan
kesejahteraan buruh c) Untuk
mengetahui
kendala-kendala
yang
dihadapi
Pengawas
Ketenagakerjaan dan bagaimana mengatasi kendala-kendala tersebut dalam pengawasan pelaksanaan Jamsostek. 2. Manfaat Penulisan Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penulisan skripsi ini antara lain: a. Secara teoritis, yakni memberikan dasar untuk mengadakan penelitian lebih lanjut serta untuk kepentingan ilmu pengetahuan dalam rangka pembinaan dan pembangunan nasional pada umumnya
dan
hukum
perburuhan
pada
khususnya
serta
memberikan penjelasan tentang masalah-masalah yang ada kaitannya dengan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha dalam melaksanakan perundang-undangan ketenagakerjaan. b. Secara praktis, secara praktis tulisan ini diharapkan bermanfaat bagi mereka yang terlibat langsung dalam hubungan industrial. Pertama, pekerja/buruh diharapkan mampu memberikan penjelasan perihal hak-hak mereka, sehingga para pekerja/buruh tidak akan menuntut lebih maupun dirugikan dari apa yang telah ditetapkan
12
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No.3 tahun 1992 tentang Jamsostek. Kedua, pengusaha yang maksudnya agar pengusaha paham akan kewajiban yang harus mereka penuhi terhadap para pekerja/buruh dan dapat menjadi pedoman praktis bagi pekerja/buruh dan pengusaha. Ketiga, pemerintah yang maksudnya
agar
dari
fakta-fakta
yangterungkap
nantinya
pemerintah diharapkan mampu menciptakan suatu peraturan yang berpihak kepada kedua belah pihak (pekerja/buruh dan pengusaha), dengan demikian perselisihan hak dan kewajiban yang terjadi dapat dihindari atau paling tidak dikurangi. Keempat, Pengawas Ketenagakerjaan
sebagai
pengaawas
perundang-undangan
ketenagakerjaan yang maksudnya agar dari fakta-fakta yang didapat dari hasil penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi guna meningkatkan efisiensi, pelayanan dan peningkatan mutu pengawasan yang dijalankan. Disamping itu, tulisan ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan mahasiswa yang telah mengetahui secara jelas hak-hak pekerja sehingga dapat menerapkannya secara langsung dalam dunia nyata di kemudian hari dan bagi masyarakat luas kiranya tulisan ini mampu memberikan penjelasan atas setiap persoalan yang selama ini ada. Skripsi ini juga penulis ajukan kepada Almamater Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, serta untuk menembah bahan masukan bagi rekan mahasiswa yang berminat mendalami hukum perburuhan.
13
D. Keaslian Penulisan Fakta-fakta yang akurat dan sumber yang terpercaya menjadi landasan penulis dalam penulisan dan penyajian skripsi ini sehingga apa yang tersaji dalam skripsi ini tidak jauh dari kebenarannya. Penulisan skripsi ini sendiri adalah berdasarkan hasil pemikiran penulis sendiri, yang mana setelah penulis membaca dan melihat bahwa pada saat sekarang ini pengawasan ketenagakerjaan terutama yang berkaitan dengan program Jamsostek masih banyak terdapat kelemahan sehingga fungsi pengawasan masih kurang maksimal dan optimal. Tidak jarang hal tersebut membuka peluang bagi para pengusaha untuk mengabaikan hak-hak buruh terutama dalam pemberian layanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Masalah lainnya yang menambah ketertarikan penulis untuk meneliti masalah pengawasan ketenagakerjaan dalam pelaksanaan jamsostek ini dan membahasnya lebih lanjut menjadi sebuah skripsi yaitu kurangnya sosialisasi program Jamsostek kepada buruh dan kurang maksimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan program Jamsostek tersebut. Kemudian setelah penulis memeriksa judul-judul skripsi yang ada di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, maka judul mengenai “Peran Pengawas Ketenagakerjaan dalam Mengawasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)” ternyata belum ada yang mengangkatnya. Atas dasar itu penulis dapat mempertanggungjawabkan keaslian skripsi ini secara ilmiah. Bila dikemudian hari terdapat permasalahan dan pembahasan yang sama sebelum skripsi ini dibuat, saya dapat mempertanggungjawabkannya.
14
E. Tinjauan Kepustakaan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata peran mengandung makna sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan dalam terjadinya peristiwa atau hal dan pekerjaan yang dibebankan, atau sesuatu yang ditentukan untuk dilakukan. 4 Pengawasan menegakkan
Ketenagakerjaan
pelaksanaan
adalah
peraturan
kegiatan
mengawasi
perundang-undangan
dan
dibidang
ketenagakerjaan. 5 Pengawas Ketenagakerjaan atau disebut juga sebagai pegawai pengawas adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja yang melakukan fungsi pengawasan ketenagakerjaan (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja). 6 Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti dari sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. 7 Setiap tenaga kerja berhak atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja, maka setiap perseorangan atau pengusaha wajib menyelenggarakannya dan pemerintah memiliki kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan Jamsostek.
4
Suharso & Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang: Widya Karya, 2005, hal.371 5 Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hal.23 6 Sendjun H Manullang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001, hal.125 7 C.S.T.Kansil, Pokok-pokok Hukum Jamsostek, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997, hal. 27
15
Menurut
Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
2003
tentang
Ketenagakerjaan, pengertian tenaga kerja sebagaimana yang tertulis dalam pasal 1 butir 2 (dua) adalah “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Pengusaha adalah : 8 a. Orang persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja meliputi : 9 1. Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan
Kecelakaan
Kerja
(JKK)
memberikan
kompensasi
dan
rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. 2. Jaminan kematian Jaminan kematian diperuntukan bagi ahli waris tenaga kerja yang menjadi peserta Jamsostek yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. 8 9
Ibid. hal 27 Ibid. hal 19
16
Jaminan kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. 3. Jaminan Hari Tua Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu. 4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pemeliharaan Kesehatan adalah hak tenaga kerja. JPK adalah salah satu program Jamsostek yang membantu tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah kesehatan. Mulai dari pencegahan, pelayanan di klinik kesehatan, rumah sakit, kebutuhan alat bantu peningkatan fungsi organ tubuh, dan pengobatan secara efektif dan efisien. Kebijaksanaan pengawasan ketenagakerjaan secara operasional ditetapkan sebagai berikut : 10 1) Pengawasan ketenagakerjaan diarahkan kepada usaha preventif dan edukatif, namun demikian tindakan represif baik yang yustisial maupun non yustisial akan dilaksanakan secara tegas terhadap perusahaanperusahaan yang secara sengaja melanggar ataupun telah berkali-kali diperingatkan akan tetapi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. 10
Sendjun H Manullang, Op. Cit. hal. 124
17
2) Unit dan aparat pengawasan diharapkan lebih peka dan cepat bertindak terhadap masalah-masalah yang timbul dan mungkin timbul di lapangan, sehingga masalahnya tidak meluas atau dapat diselesaikan dengan tuntas (tidak berlarut-larut). 3) Aparat pengawasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan diharuskan turun langsung kelapangan untuk melihat permasalahannya secara langsung, sehingga dapat dijamin obyektifitasnya. 4) Pemanfaatan aparat pengawas secara optimal sehingga dapat menjangkau obyek pengawasan seluas mungkin khususnya pada sektor-sektor yang dianggap rawan dan strategis.
F. Metode Penelitian Suatu karya tulis ilmiah haruslah disusun berdasarkan data-data yang benar dan bersifat objektif sehingga dapat diuji kebenarannya. Data adalah kumpulan keterangan-keterangan baik tulisan maupun lisan untuk membantu dan menunjang penelitian. Penelitian itu sendiri berasal dari bahasa Inggris “research” yang berasal dari kata re yang artinya kembali dan to search yang artinya mencari. Dengan demikian secara harafiah kata research berarti mencari kembali. Menurut Hillway, research (penelitian) tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah-masalah tersebut. 11 11
Fahroni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, hal. 28
18
Dalam melakukan penelitian yang bertujuan menjawab permasalahanpermasalahan yang diangkat penulis, maka penulis mempergunakan dua jenis penelitian yakni metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian empiris. Metode penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian ini seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. 12 Dengan mempergunakan penelitian normative, penulis mencoba untuk mengkaji dan mempelajari sejumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum bagi terselenggaranya program jaminan sosial tenaga kerja. Dimulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Menteri Tenaga Kerja sebagai peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan program Jamsostek. Melalui penelitian empiris, penulis mencoba menggali dan mengkaji bagaimana aspek penerapan kaedah-kaedah dan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di lapangan. Dalam hal ini penulis secara langsung terjun melakukan penelitian dan pengumpulan data-data di Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, Agar memperoleh data yang akurat, penulis mencoba melakukan 2 (dua) bentuk atau model penelitian, yaitu: 1)
Penelitian kepustakaan (library research)
12
hal. 34
Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode penelitian Hukum, Raja Grafindo,
19
Dengan metode ini, penulis memperoleh data dengan mencari dan menelusuri bahan-bahan di perpustakaan sebagai literatur dan referensi dalam penyusunan materi yang antara lain berupa sejumlah buku, himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek pembahasan skripsi ini. Disamping itu, penulis juga memanfaatkan artikel, Koran dan majalah serta media elektronik untuk mendukung keakuratan data yang disampaikan. Semuanya itu dimaksudkan untuk memperoleh data atau bahan yang bersifat teoritis yang berfunsi sebagai bahan dasar untuk melengkapi data-data dan bahan-bahan yang diperoleh melalui penelitian lapangan. 2)
Penelitian Lapangan (field research) Dalam hal ini langkah-langkah penelitian yang penulis gunakan meliputi : a) Tempat Penelitian Sesuai dengan judul tulisan yang penulis kemukakan maka penelitian akan berlokasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Medan b) Narasumber Narasumber adalah seorang dari populasi yang berkompeten dibidangnya yang darinya dihimpun informasi yang berkaitan dengan penulisan skripsi. Dalam penentuan narasumber ini penulis memilih seorang petugas pengawas ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Medan yaitu Dra. Akrida c) Jalannya Penelitian Umumnya penelitian dimulai dengan pengidentifikasian, pemilihan, perumusan masalah serta menelaah kepustakaan. Seperti kita ketahui bahwa permasalahan akan timbul apabila terjadi ketidakpahaman akan
20
hak dan kewajiban pengusaha atau pekerja dan pemerintah dalam hubungannya masing-masing. Dengan diadakannya penelitian perihal peran pengawas ketenagakerjaan dalam mengawasi pelaksanaan jamsostek diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan perundangundangan ketengakerjaan terutama masalah jamsostek. d) Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis melakukan beberapa cara, antara lain : a. Wawancara (interview) Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dengan terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara (guide interview). b. Studi dokumentasi Dalam studi ini penulis akan membaca dan mempelajari berbagai dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan proses pengawasan ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Medan. e) Analisis data Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research), peraturan perundang-undangan dan artikel akan dianalisis secara deskriptif dimana penulis semaksimal mungkin berusaha memaparkan data-data yang sesungguhnya dengan menggunakan metode deduktif yakni berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
21
tentang pengawasan ketenagakerjaan dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian. Selain itu penulis juga menggunakan metode induktif, artinya data-data yang khusus mengenai pengawasan ketenagakerjaan akan ditarik kesimpulan umum yang akan digunakan dalam pembahasan selanjutnya.
G. Sistematika Penulisan Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sistematika yang secara garis besar terdiri dari 5 (lima) bab dan sejumlah sub bab. Penulis menguraikan secara ringkas pembahasan dalam skripsi ini dengan harapan agar mudah dalam penyusunan dan pemahaman isi serta pesan yang ingin disampaikan. Secara sistematis penulis membagi skripsi ini kedalam beberapa bab, dimana setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu: BAB I
: PENDAHULUAN, dalam bab ini diuraikan tentang latar perumusan masalah, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui penulisan skripsi ini, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan,
metode
penelitian
yang
dipakai
belakang
pemikiran penulis sehingga mengangkat permasalahan tersebut, serta sistematika penulisan. BAB II
: PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN
JAMSOSTEK
OLEH
PENGAWAS
KRTRNAGAKERJAAN, pada bab ini penulis akan membahas tentang gambaran umum seputar pengawas ketenagakerjaan, tata
22
cara pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) dan pengaturan kewenangan pengawasan pelaksanaan jamsostek oleh pengawas ketenagakerjaan.
BAB III
:
HUBUNGAN
ANTARA
KETENAGAKERJAAN
PENGAWASAN
DENGAN
PELAKSANAAN
JAMSOSTEK DEMI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BURUH, dalam bab ini membahas tentang jamsostek sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan perlindungan hak-hak buruh, pengawas ketenagakerjaan sebagai instrument terpenting
dalam
kesejahteraan
mengawasi
buruh
dan
pelaksanaan
hubungan
jamsostek
pengawasan
demi dengan
pelaksanaan jamsostek menurut UU yang berlaku. BAB IV
:
KENDALA
YANG
KETENAGAKERJAAN
DIHADAPI DALAM
PENGAWAS PENGAWASAN
PELAKSANAAN JAMSOSTEK, bab ini membahas tentang kendala teknis, kendala non teknis dan upaya mengatasi kendala yang ada. BAB V
: KESIMPULAN DAN SARAN, bab ini merupakan bagian akhir yang memuat kesimpulan dan saran atas setiap permasalahan yang telah dikemukakan.
