Burhanudin AY ISSN : PERENCANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MENUJU PERUBAHAN DALAM MASYARAKAT. Abstrak

Burhanudin AY

ISSN : 1693 - 0827

PERENCANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MENUJU PERUBAHAN DALAM MASYARAKAT Burhanudin AY (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta) Abstrak Setiap upaya pembangunan harus menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang tersedia di masyarakat. Melalui cara seperti ini, proses pembangunan akan memberikan dampak ganda bagi tumbuhnya upaya-upaya pembangunan lanjutan di masa-masa mendatang. Sebab dengan tergarapnya sumberdaya alam, manusia, dan kelembagaan yang ada, akan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan masyarakat untuk berswakarsa dan berswadaya melaksanakan pembangunan di masa mendatang pada cakupan bidang garapan yang semakin luas pula. Sebaliknya, jika potensi sumberdaya lokal tidak tergarap dan menggantungkan dari luar, pada suatu saat pasti akan kehabisan kemampuan untuk mendatangkan sumberdaya tersebut, dan karena sumberdaya lokal tidak pernah tergarap, tidak akan tumbuh inisiatif dan kemampuan baru untuk melaksanakan pembangunan lanjutan, sehingga berhentilah pembangunan di wilayah tersebut. Program mencakup perubahan sikap, kebiasaan, dan pola pikir, yang artinya perumusan program harus mencakup banyak dimensi perilaku manusia. Sehubungan ini harus selalu diingat bahwa setiap pembangunan pada dasarnya harus mampu membangun perilaku manusianya. Pembangunan fisik yang tanpa membangun perilaku manusia, seringkali mengakibatkan tidak termanfaatkannya hasil-hasil pembangunan secara maksimal. Sebaliknya, melalui pembangunan yang berakibat pada perubahan perilaku manusianya, akan menghasilkan manusia-manusia yang berjiwa selalu ingin membangun, serta memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan yang diinginkan. Kata unci: Perencanaan Pemberdayaan, Perubahan, Masyarakat Perencanaan program sebagai suatu prosedur kerja bersama-sama masyarakat dalam upaya untuk merumuskan masalah dan upaya pemecahan yang mungkin dapat dilakukan demi tercapainya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam kaitan perencanaan program ini Martinez (Mardikanto, 1993) mengungkapkan bahwa perencanaan program merupakan upaya perumusan, pengem-bangan, dan pelaksanaan program-program. Perencanaan program merupakan suatu proses yang berke-lanjutan, melalui semua warga masyarakat,

penyuluh dan para ilmuwan memusatkan pengetahuan dan keputusan-keputusan dalam upaya mencapai pembangunan yang mantap. Dalam perencanaan program, sedikitnya terdapat tiga pertimbangan yang menyangkut: hal-hal, waktu, dan cara kegiatan-kegiatan yang direncanakan itu dilaksanakan. Sehubungan dengan pengertian perencanaan program ini, Lawrence (Mardikanto,1993) menyatakan bahwa perencanaan program pemberdayaan masyarakat menyangkut perumusan tentang: (a) proses perancangan program, (b)

Paradigma, Vol 05, No 01, Semester Ganjil 2008

47

Burhanudin AY penulisan perencanaan program, (c) rencana kegiatan, (d) rencana pelaksanaan program (kegi-atan), dan (e) rencana evaluasi hasil pelaksanaan program tersebut. Dari beberapa definisi dan pengertian tentang perencanaan program tersebut, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perencanaan program merupakan proses berkesinambungan tentang pengambilan keputusan menyangkut situasi, pentingnya masalah, atau kebutuhan, perumusan tujuan, dan upaya pemecahan yang mungkin dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Keputusan yang diambil pada perencanaan program harus mengandung pengetahuan yang tepat di masa yang akan datang. Hal inilah yang membedakan perencanaan dengan peramalan. Perencanaan harus dapat mengukur hasil-hasil yang dicapai berdasarkan pengetahuan yang tepat tentang kondisi masyarakat. Oleh karenanya beberapa pokok pikiran yang perlu diperhatikan dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat: (1) Merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Rangkaian pengambilan keputusan dalam perencanaan program tidak pernah berhenti sampai tercapainya tujuan (kebu-tuhan, keinginan, minat) yang dikehendaki. (2) Proses pengambilan keputusan tersebut berdasarkan fakta dan sumber daya yang ada. (3) Dirumuskan secara bersama oleh penyuluh dengan masyarakat sasarannya, dengan didukung oleh para spesialis, praktisi dan penentu kebijaksanaan. (4) Meliputi perumusan tentang: keadaan, masalah, tujuan, dan cara pencapaian tujuan, yang dinyatakan secara tertulis.

ISSN : 1693 - 0827 (5) Harus mencerminkan perubahan ke arah kemajuan. Manfaat Program Pemberdayaan masyarakat Dalam Pemberdayaan masyara-kat, adanya program sangat penting bagi kelangsungan pemberdayaan masyara-kat tersebut. Selain memberi acuan, dengan adanya program, masyarakat diharapkan berpartisipasi atau turut ambil bagian dalam perubahan yang direncanakan tersebut. Oleh karena itu pula Kelsey dan Hearne (Mardikanto, 1993) menekankan pentingnya "pernya-taan tertulis" yang jelas dan dapat dimengerti oleh setiap warga masyarakat yang diharapkan untuk berpartisipasi. Adanya pernyataan tertu-lis ini dapat menjamin kelangsungan program dan selalu memperoleh partisipasi masyarakat. Perlunya atau manfaat program pemberdayaan masyarakat tersebut didasarkan pada alasan berikut: (1) Memberi acuan dalam mempertimbangkan secara seksama tentang hal-hal yang harus dilakukan dan cara melaksanakannya. (2) Merupakan acuan tertulis yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menghindari terjadinya salah pengertian. (3) Sebagai pedoman pengambilan keputusan terhadap adanya usul/saran penyempurnaan. (4) Menjadi pedoman untuk mengukur (mengevaluasi) pelak-sanaan program. (5) Adanya patokan yang jelas tentang masalah-masalah yang insidentil (menuntut perlunya revisi program), dan pemantapan dari perubahanperubahan semen-tara (hanya direvisi jika memang diperlukan).


48

Burhanudin AY (6) Mencegah adanya salah pengertian tentang tujuan akhir, dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan mau-pun yang tidak dirasakan. (7) Memberikan keterlibatan personil dalam setiap tahapan program yang berkesinambungan tersebut, hingga tercapainya tujuan. (8) Membantu pengembangan kepe-mimpinan, yaitu menggerakkan semua pihak yang terlibat dan menggunakan sumber daya yang tersedia. (9) Menghindarkan pemborosan sum-ber daya, dan sebaliknya merang-sang efiiiensi. (10) Menjamin kelayakan kegiatan yang dilakukan di dalam masyarakat dan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat setempat. Perubahan sebagai Asas Pengembangan Program Perubahan yang dimaksudkan dalam hal ini bukanlah perubahan yang bersifat alami, tetapi perubahan yang sengaja dilakukan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Perubahan pada hakekatnya merupakan dasar dari pembuatan program. Dengan kata lain program yang dibuat harus mengandung suatu perubahan dalam masyarakat sasaran. Lippitt dkk. (Mardikanto, 1993) mengemukakan bahwa perubahanperubahan yang tidak alami itu disebabkan dua hal pokok: (1) Adanya keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau untuk memecahkan masalah-masalah yang dirasakan, dengan memodifikasi sumber daya dan lingkungan hidupnya, melalui penerapan ilmu

ISSN : 1693 - 0827 pengetahuan atau teknologi yang dikuasainya. (2) Ditemukannya inovasi-inovasi yang memberikan peluang bagi setiap manusia untuk memenuhi kebu-tuhan atau memperbaiki kesejah-teraan hidupnya, tanpa harus mengganggu lingkungan aslinya. Sehubungan perubahan yang menjadi asas pengembangan program tersebut, maka penyuluh bersamasama masyarakat harus merancang kegiatan-kegiatan yang menunjang perubahan yang diinginkan dari situasi dan permasalahan yang ada dalam bentuk program. Perubahan semacam ini disebut dengan perubahan berencana. Tentang perubahan berencana ini Lippitt dkk (1958) mendefinisikannya sebagai suatu perubahan yang diperoleh dari keputusan yang menginginkan adanya perbaikan sistem kehidupan secara personal ataupun sistem sosial dengan bantuan profesional dari luar. Sedangkan Soemardjan (Soekanto,1982) mengungkapkan perubahan berencana merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki adanya perubahan itu dinamakan "agent of change", yakni seseorang atau seke-lompok orang yang mendapat keper-cayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga kemasyarakatan. Suatu perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan "agent of change". Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan terencana merupakan suatu proses perubahan yang diinginkan dan untuk


49

Burhanudin AY tercapainya dibutuhkan adanya bantuan dari pihak luar, yakni agenagen pembaharuan. Selanjutnya Lippitt dkk. (1958) mengungkapkan bahwa untuk menumbuhkan kebutuhan untuk berubah pada diri masyarakat dlbutuh-kan tahapantahapan sebagai berikut : (1) Menumbuhkan kebutuhan untuk berubah. Pada tahap ini masyarakat yang menjadi sasaran ditumbuhkan kebutuhannya dengan merumuskan hal-hal yang menjadi kesulitan, kebutuhan, ketidakpuasan, dan sebagainya. Hal-hal yang menjadi kesulitan, kebutuhan, ketidakpuasan tersebut kemudian dijadikan sebagai masalah yang harus dipecahkan. Sadar akan adanya masalah ini menimbulkan keinginan untuk berubah dalam diri masyarakat, yang kemudian akan mencari bantuan dari luar sistem sosialnya. (2) Membangun hubungan untuk berubah. Hubungan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah terbinanya hubungan yang baik antara penyuluh dengan masyarakat. Penyuluh dapat mela-kukannya dari pendekatan masalah yang dihadapi masyarakat. (3) Melakukan hal-hal yang berkenaan dengan perubahan. Dalam tahap ini dilakukan klarifikasi atau diagnosis atas masalahmasalah yang dihadapi masyarakat. Hal lainnya adalah mencari alternatif pemecahan masalah termasuk menetapkan tujuan dan tekad untuk berubah. Tekad ini kemudian diwujudkan dalam usaha-usaha untuk berubah yang nyata. (4) Memperluas dan memantapkan perubahan.

ISSN : 1693 - 0827 Pada tahap ini keuntungankeuntungan (ekonomis dan non ekonomis) yang diperoleh dari perubahan perlu diperluas. Perluasan ini juga sebaiknya diikuti dengan penyempurnaan dan pe-ngembangan perubahanperubahan yang terjadi. Dengan demikian, selaln dapat dirasakan oleh masya-rakat, perubahan tersebut dapat bersifat permanen. (5) Pemutusan hubungan Tahap ini merupakan tahap pemutusan hubungan antara penyuluh dengan masyarakat. Pemutusan ini penting untuk tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap keberadaan penyuluh. Berdasarkan uraian tahapan di atas, maka dalam melaksanakan tugasnya penyuluh harus memperhatikan tahapan tersebut. Penyuluh harus mampu menumbuhkan kebutuhan untuk berubah dalam diri masyarakat, membina hubungan, melakukan segala sesuatu yang berkenaan dengan perubahan yang diinginkan, memperluas dan memantapkan perubahan tersebut, dan pada akhirnya memutuskan hubungan. Model Perencanaan Program Pemberdayaan masyarakat Ada banyak model perencanaan yang dikembangkan oleh para ahli, yakni Model Leagans (1955), Model Federal Extension Service (1956), Mode KOK (1962), Model Kelsey dan Hearne (1963), Model Raudabaugh (1967) dan Model Pesson (1966). Dalam tulisan ini penulis hanya menguraikan Model Pesson. Karena model inilah yang digunakan untuk menganalisis perencanaan


50

Burhanudin AY program pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan. Ada delapan tahap proses perumusan program pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Model Pesson, yaitu: (a) pengumpulan data, (b) analisis keadaan, (c) identifikasi masalah, (d) perumusan tujuan, (e) penyusunan rencana kegiatan, (f) pelaksanaan rencana kegiatan, (g) menentukan kemajuan kegiatan, dan (h) rekonsiderasi. Secara singkat, tahap-tahap perencanaan dari Model Pesson tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan pengumpulan data-data dasar atau fakta yang diperlukan untuk menentukan masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan atau kegiatan yang akan direncanakan, Data-data tersebut meliputi: sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, teknologi yang telah digunakan, dan peraturan yang ada. (2) Analisis keadaan. Tahap ini merupakan tahap penganalisisan data yang diperoleh dari lapangan, termasuk di dalamnya menganalisis sumber daya yang potensial untuk dikembangkan, perilaku masyarakat sasaran, kea-daan yang ingin dicapai dan yang sudah dicapai, dan sebagainya. (3) Identifikasi masalah. Tahap ini m erupakan upaya merum uskan faktor-faktor yang menyebab-kan tidak tercapainya tujuan yang dikehendaki. Identifikasi ini dapat dilakukan dengan menganalisis kesenjangan antara data potensial dengan data

ISSN : 1693 - 0827 aktual, antara keadaan. yang ingin dicapai dengan yang sudah dicapai, dan sebagainya. Kesenjangan-kesenjangan ini kemu-dian diinventarisir dan disusun berdasarkan prioritas. (4) Perumusan tujuan. Dalam tahap perumusan tujuan yang harus diperhatikan adalah realis-tisnya tujuan yang hendak dicapai, ditinjau dari kemampuan sumber daya (biaya, jumlah dan kualitas tenaga) maupun waktu yang tersedia. (5) Penyusunan rencana kegiatan Tahap ini merupakan penyusunan rencana kerja yang meliputi penjadwalan, metoda yang digunakan, pihak-pihak yang terlibat, lokasi kegiatan, bahan dan peralatan yang dibutuhkan, pembiayan dan sebagainya. (6) Pelaksanaan rencana kegiatan Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan dari rencana kerja yang telah disusun. Masalah utama yang harus diperhatikan dalam tahap ini adalah partisipasi masyarakat sasaran. Oleh karenanya perlu dipilih waktu yang tepat, lokasi yang tepat, agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan. (7) Menentukan kemajuan kegiatan Tahap ini merupakan kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, untuk melihat sejauh mana tujuan telah dicapai. (8) Rekonsiderasi Rekonsiderasi dimaksudkan untuk meninjau kembali rumusan program, termasuk kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Pada tahap ini dilihat hal-hal yang menjadi kendala atau sebaliknya keberhasilan yang dicapai, dalam rangka menyusun program berikutnya.


51

Burhanudin AY Ukuran Perencanaan Program Yang Baik Untuk mengetahui seberapa jauh perencanaan program yang dirumuskan itu telah "baik", berikut ini disampaikan beberapa acuan tentang pengukurannya, yang mencakup: a. Analisis fakta dan keadaan. Perencanaan program yang baik harus mengungkapkan hasil analisis fakta dan keadaan yang "lengkap" yang menyangkut: keadaan sumber-daya-alam, sumberdaya-manusia, kelembagaan, tersedianya sarana/ prasarana, dan dukungan kebijaksanaan, keadaan sosial, keamanan, dan stabilitas politik. Untuk keperluan tersebut, pengumpulan data dapat dilakukan dengan menghubungi beberapa pihak (seperti: lembaga/aparat pemerintah, tokohtokoh masyarakat, organisasi profesi, dll) dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (wawancara, pengamatan, pencata-tan data-sekunder, pengalaman empirik, agar data yang terkumpul tidak saja cukup lengkap tetapi juga dijamin kebenarannya. b. Pemilihan masalah berlandaskan pada kebutuhan. Hasil analisis fakta dan keadaan biasanya menghasilkan berbagai masalah (baik masalah yang sudah dirasakan maupun belum dirasakan masyarakat setempat). Sehubungan dengan hal ini, perumusan masalah perlu dipusatkan pada masalah-masalah nyata (real-problems) yang telah dirasakan masyarakat (feltproblems). Artinya, perumusan masalah hendaknya dipusatkan pada masalah-masalah yang dinilai sebagai penyebab tidak terpenuhi-nya kebutuhannyata

ISSN : 1693 - 0827 (real-needs) masyarakat, yang telah dapat dirasakan (felt-needs) oleh mereka. c. Jelas dan menjamin keluwesan. Perencanaan program harus dengan jelas (dan tegas) sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan atau kesalahpengertian dalam pelaksana-annya. Akan tetapi, di dalam kenyataannya, seringkali selama proses pelaksanaan dijumpai hal-hal khusus yang menuntut modifikasi perencanaan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hat ini, setiap perencanaan harus luwes (mem-berikan peluang untuk dimodi-fikasi), sebab jika tidak, program tersebut tidak dapat dilaksanakan, dan pada gilirannya justru tidak dapat mencapai tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan masyarakatnya. Karena itu selain jelas dan tegas, harus berpandangan jauh ke depan. d. Merumuskan tujuan dan pemecahan masalah yang menjanjikan kepuasan. Tujuan yang ingin dicapai haruslah menjanjikan perbaikan kesejahtera-an atau kepuasan masyarakat sasarannya. Jika tidak, program semacam ini tidak mungkin dapat menggerakkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasl di dalamnya. Dengan demikian, masyarakat harus tahu betul tentang manfaat apa yang dapat mereka rasakan setelah tujuan program tersebut tercapai. Sering-kali, untuk keperluan ini, tujuan-tujuan dinyatakan secara sederhana, tetapi didramatlsir sehingga mampu menggerakkan partisipasi masyara-kat bagi tercapainya tujuan. e. Menjaga keseimbangan.


52

Burhanudin AY Setiap perencanaan program harus mampu mencakup kepentingan sebagian besar masyarakat, dan bukannya demi kepentingan sekelompok kecil masyarakat saja. Karena itu, setiap pengambilan keputusan harus ditekankan kepada kebutuhan yang harus dlutamakan, yang mencakup kebutuhan orang banyak. Efisiensi, harus diarahkan demi pemerataan kegiatan dan waktu pelaksanaan; dan harap dihindari kegiatan-kegiatan yang terlalu besar menumpuk pada penyuluh atau pada masyarakat sasarannya. f. Pekerjaan yang jelas Perencanaan program harus merumuskan prosedur dan tujuan serta sasaran kegiatan yang jelas, yang mencakup: (1) Masyarakat sasarannya (2) Tujuan, waktudan tempatnya (3) Metoda yang akan digunakan (4) Tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terkait (termasuk tenaga sukarela) (5) Pembagian tugas atau kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap kelompok personel (penyuluh, masyarakat, dll) (6) Ukuran-ukuran yang digunakan untuk evaluasi kegiatannya. g. Proses yang berkelanjutan Perumusan masalah, pemecahan masalah, dan tindak lanjut (kegiatan yang harus dilakukan) pada tahapan berikutnya harus dinyatakan dalam statu rangkaian kegiatan yang berkelanjutan. Termasuk di dalam hal ini adalah perubahan-perubahan yang perlu dilakukan, selaras dengan perubahan kebutuhan dan masalah yang akan dihadapi.

ISSN : 1693 - 0827 h. Merupakan proses belajar dan mengajar Semua pihak yang terlibat dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi program perlu mendapat kesempatan "belajar" dan "mengajar". Artinya masyarakat harus diberi kesempatan untuk belajar mengumpulkan fakta dan keadaan, serta merumuskan sendiri masalah dan cara pemecahan masalahnya. Sebaliknya, penyuluh dan aparat pemerintah yang lain harus mampu memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai upaya belajar dari pengalaman masyarakat setempat. i. Merupakan proses koordinasi Perumusan masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan, harus melibatkan dan mau mendengarkan kepentingan semua pihak di dalam masyarakat. Oleh sebab itu penting adanya koordinasi untuk meng-gerakkan semua pihak untuk berpartisipasi di dalamnya. Di lain pihak, koordinasi juga sangat diperlukan dalam proses pelaksa-naan kegiatan. Tanpa adanya koordinasi yang baik, tujuan kegiatan tidak akan dapat tercapai seperti yang diharapkan. j. Memberikan kesempatan evaluasi proses dan hasilnya Evaluasi sebenarnya merupakan proses yang berkelanjutan dan melekat (built-in) dalam perencanaan program. Oleh sebab itu perencanaan program itu sendiri harus memuat dan memberi kesempatan untuk dapat dilaksanakannya evaluasi, baik evaluasi terhadap proses maupun hasilnya. Filosofi Program masyarakat


Pemberdayaan

53

Burhanudin AY Dalam menyusun program perlu diperhatikan filosofi program pemberdayaan masyarakat yang oleh Dahama Bhatnagar (1980) dirumuskan sebagai berikut: a. Bekerja berdasarkan kebutuhan yang dirasakan (felt-need), artinya program yang akan dirumuskan harus bertolak dari kebutuhankebuthan yang telah dirasakan oleh masyarakat, sehingga program itu benar-benar dirasakan sebagai upaya pemecahan masalah atau pencapaian tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat sasarannya. Dalam kaitan itu jika terdapat "kebutuhan nyata" (real need) yang hendak dinyatakan dalam program yang belum dirasakan oleh masyarakat sasaran, terlebih dahulu harus diupayakan menjadi kebutuhan yang dirasakan (felt need). Sebelum kebutuhan nyata tersebut belum merupakan kebutuhan yang dirasa-kan, sebaiknya jangan dimasukkan ke dalam rumusan program karena tindakan seperti itu akan mengganggu partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dan pemanfaatan hasil yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut. Filosofi ini mengingatkan para perancang perumus program pemberdayaan masyarakat untuk tidak boleh memaksakan kehen-daknya sendiri, tetapi harus selalu benarbenar mengacu kepada kebutuhankebutuhan yang sudah atau sedang dirasakan oleh masyarakatnya. b. Bekerja dilandasi anggapan bahwa masyarakat ingin dibebaskan dari penderitaan dan kemiskinan. Artinya, setiap program yang dirancang haruslah benar-benar diupayakan untuk dapat memperbaiki mutu kehidupan masyarakat. Program yang dirancang bukan

ISSN : 1693 - 0827 merupakan program yang terlalu banyak menuntut pengorbanan masyarakat demi tercapainya tujuan-tujuan yang dikehendaki perumus program. Oleh karena itu setiap perumusan program harus mampu merumuskan kegiatankegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan masyarakat sasaran. Tanpa adanya pemahaman seperti ini, niscaya program tersebut tidak akan memperoleh partisipasi masyarakat, bahkan sebaliknya akan menghadapi berbagai hambatan dan tantangan karena program yang direncanakan itu dinilai akan lebih menyusahkan kehidupan masyarakat yang sudah lama mengalami penderitaan. Semua pihak yang terlibat dalam perumusan program pemberdayaan masyarakat harus membekali dirinya dengan pemahaman bahwa di manapun masyarakat itu berada, pada dasarnya menginginkan suatu perubahan yang menuju ke arah perbaikian mutu hidup atau kesejahteraannya. c. Harus dianggap bahwa masyarakat menginginkan "kebebasan", baik dalam menentukan garis hidupnya sendiri dan memutuskan bentukbentuk ekonomi, kepercayaan, lembaga politik dan pendidikan yang mereka inginkan demi tercapainya perbaikan mutu kehidupan mereka. Berkaitan dengan itu, setiap perumusan program harus sejauh mungkin mengajak mereka untuk mengemukakan kebutuhan-kebutuhannya, tujuantujuan yang diharapkan, serta alternatif-alternatif pemecahan masalah atau pemilihan kegiatan yang diinginkan masya-rakat. Jika terdapat perbedaan pendapat antara kehendak masya-rakat


54

Burhanudin AY dengan perumus program, harus diupayakan adanya dialog atau diskusi dengan mereka untuk meyakinkan bahwa alternatif yang dikemukakan oleh perumus program tersebut memiliki keunggulan-keunggulan yang dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat sasaran. Dialog atau forum diskusi seperti itu harus selalu disediakan untuk menghindari terjadinya pertentangan, hambatan, atau pemborosan enersi yang biasanya tersedia sangat langka. d. Nilai-nilai dalam masyarakat harus dipertimbangkan selayaknya, artinya rumusan program harus sudah mencakup dan mempertimbangkan nilai-nilai kerjasama, keputusan kelompok, tanggung jawab sosial, kepercayaan, dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan. Pertimbangan atas halhal seperti itu, di dalam perumusan program pemberdayaan masyarakat seringkali memiliki arti strategis. Sebab setiap kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat, harus selalu dilandasi oleh nilainilai adat dan kepercayaan yang mereka anut; dan di lain pihak setiap keputusan yang diambil seringkali juga merupakan keputusan kelompok yang menuntut kerjasama dan tanggung jawab bersama untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan sumberdaya yang tersedia di dalam masyarakatnya sendiri. Karena itu, pengabaian terhadap hal-hal tersebut seringkali berakibat pada tidak tercapainya tujuan seperti yang diharapkan, atau tidak memperoleh partisipasi aktif dari masyarakatnya. Bahkan, pengambilan keputusan seperti itu

ISSN : 1693 - 0827 seringkali merupakan pengalaman buruk yang akan selalu mewarnai keputusan masyarakat terhadap setiap upaya pembangunan masyarakat di masa-masa mendatang. e. Membantu dirinya sendiri. Artinya, secara nyata warga masyarakat harus diarahkan (atau setidaktidaknya dilibatkan) untuk mau dan mampu merencanakan dan melaksa-nakan sendiri setiap pekerjaan yang diupayakan untuk memecahkan masalah mereka sendiri yang akan dirumuskan dalam program. Jika masyarakat tidak terlibat atau dilibatkan dalam proses perumusan program, seringkali pelaksanaan programnya juga tidak memperoleh partisipasi aktif dari mereka, sehingga seluruh rangkaian kegiatan sejak perencanaan sampai pelaksanaannya dilakukan oleh "orang luar". Dalam keadaan seperti ini, masyarakat sasaran tidak dapat dikaitkan dalam proses membangun. Akibatnya, lambat laun mereka akan kehilangan kepekaan terhadap masalahnya sendiri, tidak memiliki inisiatif dan kreafivitas unfuk memecahkan masalahnya sendiri, dan akan kehilangan kemandiriannya. Sehingga proses pembangu-nan yang direncanakan justru menumbuhkan kondisi ketergan-tungan. f. Masyarakat adalah sumberdaya yang terbesar. Artinya dalam perumusan program pemberdayaan masyarakat, harus sebesar-besarnya memanfaat-kan potensi sumberdaya yang ter-sedia di dalam masyarakat sasaran sendiri, baik modal, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kelembagaan yang sudah ada.


55

Burhanudin AY Dalam hubungan ini, harus selalu diingat bahwa pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat. Sehingga setiap upaya pembangun-an harus menggali, mengembang-kan, dan memanfaat kan potensi sumberdaya yang tersedia di masyarakat. Melalui cara seperti ini, proses pembangunan akan memberikan dampak ganda bagi tumbuhnya upaya-upaya pem-bangunan lanjutan di masa-masa mendatang. Sebab dengan terga-rapnya sumberdaya alam, manusia, dan kelembagaan yang ada, akan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan masyarakat untuk berswakarsa dan berswadaya melaksanakan pembangunan di masa mendatang pada cakupan bidang garapan yang semakin luas pula. Sebaliknya, jika potensi sumberdaya lokal tidak tergarap dan menggantungkan dari luar, pada suatu saat pasti akan kehabisan kemampuan untuk mendatangkan sumberdaya tersebut, dan karena sumberdaya lokal (terutama sumberdaya manusia dan kelembagaan) tidak pernah tergarap, tidak akan tumbuh inisiatif dan kemampuan baru untuk melaksa-nakan pembangunan lanjutan, sehingga berhentilah pembangunan di wilayah tersebut. g. Program mencakup perubahan sikap, kebiasaan, dan pola pikir, yang artinya perumusan program harus mencakup banyak dimensi perilaku manusia. Sehubungan ini harus selalu diingat bahwa setiap pembangunan pada dasarnya harus mampu membangun perilaku manusianya. Pembangunan fisik yang tanpa membangun perilaku

ISSN : 1693 - 0827 manusia, seringkali mengakibatkan tidak termanfaatkannya hasil-hasil pembangunan secara maksimal. Sebaliknya, melalui pembangunan yang berakibat pada perubahan perilaku manusianya, akan menghasilkan manusia-manusia yang berjiwa selalu ingin membangun, serta memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan yang diinginkan. Metodologi Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Masyarakat memiliki sejarah panjang dalam praktek pekerjaan sosial (Payne, 1995; Suharto, 1997). Sebagai sebuah metode pekerjaan sosial, Pengembangan masya-rakat memungkinkan pemberi dan penerima pelayanan terlibat dalam proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi. Pengembangan masyarakat meliputi berbagai pelayanan sosial yang berbasis masyarakat mulai dari pelayanan preventif untuk anak-anak sampai pelayanan kuratif dan pengembangan untuk keluarga yang berpendapatan rendah. Meskipun Pengembangan masyarakat memiliki peran penting dalam pekerjaan sosial, Pengembangan masyarakat belum sepenuhnya menjadi ciri khas praktek pekerjaan sosial. Pengembangan masyarakat masih menjadi bagian dari kegiatan profesi lain, seperti perencana kota dan pengembang perumahan. Pengembang-an masyarakat juga masih sering dilakukan oleh para voluntir dan aktivis pembangunan yang tidak dibayar. Telah terjadi perdebatan panjang mengenai apakah


56

Burhanudin AY Pengembangan masyarakat dapat dan harus didefinisikan sebagai kegiatan profesional. Yang jelas, Pengembangan masyarakat memiliki tempat khusus dalam khazanah pendekatan pekerjaan sosial, meskipun belum dapat dikategorikan secara tegas sebagai satu-satunya metode milik pekerjaan sosial (Mayo, 1998). Konsep dan Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan masyarakat memiliki fokus terhadap upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pengembangan masyarakat seringkali diimplementasikan dalam bentuk (a) proyek-proyek pembangunan yang memungkinkan anggota masya-rakat memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhannya atau melalui (b) kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihakpihak lain yang bertanggungjawab (Payne, 1995:165). Pengembangan masyarakat (community development) terdiri dari dua konsep, yaitu “pengembangan” dan “masyarakat”. Secara singkat, pengem-bangan atau pembangunan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Bidangbidang pembangunan biasanya meliputi beberapa sektor, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial-budaya. Masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep, yaitu (Mayo, 1998:162):

ISSN : 1693 - 0827 Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan. Masyarakat sebagai “kepentingan bersama”, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh, kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu seperti halnya pada kasus para orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus (anak cacat phisik) atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental. Istilah masyarakat dalam Pengembang-an masyarakat biasanya diterapkan terhadap pelayananpelayanan sosial kemasyarakatan yang membedakannya dengan pelayananpelayanan sosial kelembagaan. Pelayanan perawatan manula yang diberikan di rumah mereka dan/atau di pusat-pusat pelayanan yang terletak di suatu masyarakat merupakan contoh pelayanan sosial kemasya-rakatan. Sedangkan perawatan manula di sebuah rumahsakit khusus manula adalah contoh pelayanan sosial kelembagaan. Istilah masyarakat juga sering dikontraskan dengan “negara”. Misalnya, “sektor masyarakat” sering diasosiasikan dengan bentuk-bentuk pemberian pelayanan sosial yang kecil, informal dan bersifat bottom-up. Sedangkan lawannya, yakni “sektor publik”, kerap diartikan sebagai bentuk-bentuk pelayanan sosial yang relatif lebih besar dan lebih birokratis. Pengembangan masyarakat yang berbasis masyarakat seringkali diartikan dengan pelayanan sosial


57

Burhanudin AY gratis dan swadaya yang biasanya muncul sebagai respon terhadap melebarnya kesen-jangan antara menurunnya jumlah pemberi pelayanan dengan mening-katnya jumlah orang yang membutuhkan pelayanan. Pengembang-an masyarakat juga umumnya diartikan sebagai pelayanan yang menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih bernuansa pemberdayaan (empowerment) yang memperhatikan keragaman pengguna dan pemberi pelayanan. Dengan demikian, Pengembangan masyarakat dapat didefinisikan sebagai metoda yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempe-ngaruhi kehidupannya (AMA, 1993). Menurut Twelvetrees (1991:1) Pengem-bangan masyarakat adalah “the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions.” Secara khusus Pengembangan masyarakat berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, jender, jenis kelamin, usia, dan kecacatan. Model-model Pengembangan masyarakat Secara teoretis, Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai sebuah pendekatan pekerjaan sosial yang dikembangkan dari dua perspektif yang berlawanan, yakni aliran kiri (sosialis-Marxis) dan kanan (kapitalis-demokratis) dalam spektrum politik. Dewasa ini, terutama dalam konteks menguatnya sistem ekonomi pasar bebas dan “swastanisasi”

ISSN : 1693 - 0827 kesejahteraan sosial, Pemberdayaan masyarakat semakin menekankan pentingnya swadaya dan keterlibatan informal dalam mendukung strategi penanganan kemiskinan dan penindasan, maupun dalam memfasilitasi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Secara garis besar, Twelvetrees (1991) membagi perspektif Pember-dayaan masyarakat ke dalam dua bingkai, yakni pendekatan “profesional” dan pendekatan “radikal”. Pendekatan profesional menunjuk pada upaya untuk meningkatkan kemandirian dan memperbaiki sistem pemberian pelayanan dalam kerangka relasirelasi sosial. Sementara itu, berpijak pada teori struktural neo-Marxis, feminisme dan analisis anti-rasis, pendekatan radikal lebih terfokus pada upaya mengubah ketidakseimbangan relasi-relasi sosial yang ada melalui pemberdayaan kelompok-kelompok lemah, mencari sebab-sebab kelemahan mereka, serta menganalisis sumber-sumber ketertindasannya. Sebagaimana diungkapkan oleh Payne (1995:166), “This is the type of approach which supports minority ethnic communities, for example, in drawing attention to inequalities in service provision and in power which lie behind severe deprivation.” Seperti digambarkan oleh Tabel 1, dua pendekatan tersebut dapat dipecah lagi kedalam beberapa perspektif sesuai dengan beragam jenis dan tingkat praktek Pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh, pendekatan profesional dapat diberi label sebagai perspektif (yang) tradisional, netral dan teknikal. Sedangkan pendekatan radikal dapat diberi label sebagai perspektif


58

Burhanudin AY transformasional (Dominelli, 1990; Mayo, 1998). Berdasarkan perspektif di atas, Pemberdayaan masyarakat dapat diklasifikasikan kedalam enam model sesuai dengan gugus profesional dan radikal (Dominelli, 1990: Mayo, 1998). Keenam model tersebut meliputi: Perawatan Masyarakat, Pengorganisa-sian Masyarakat dan Pembangunan Masyarakat pada gugus profesional; dan Aksi Masyarakat Berdasarkan Kelas Sosial, Aksi Masyarakat Berdasarkan Jender dan Aksi Masyarakat Berda-sarkan Ras (Warna Kulit) pada gugus radikal (Tabel 2). 1. Perawatan Masyarakat merupakan kegiatan volunter yang biasanya dilakukan oleh warga kelas menengah yang tidak dibayar. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kesenjangan legalitas pemberian pelayanan. 2. Pengorganisasian Masyarakat memiliki fokus pada perbaikan koordinasi antara berbagai lembaga kesejahteraan sosial. 3. Pembangunan Masyarakat memiliki perhatian pada peningkatan keterampilan dan kemandirian masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya. 4. Aksi Masyarakat Berdasarkan Kelas bertujuan untuk membangkitkan kelompokkelompok lemah untuk secara bersama-sama meningkatkan kemampuan melalui strategi konflik, tindakan langsung dan konfrontasi. 5. Aksi Masyarakat Berdasarkan Jender bertujuan untuk mengubah relasi-relasi-relasi sosial kapitalispatriakal antara laki-laki dan perempuan, perempuan dan

ISSN : 1693 - 0827 negara, serta orang dewasa dan anak-anak. 6. Aksi Masyarakat Berdasarkan Ras (Warna Kulit) merupakan usaha untuk memperjuangkan kesamaan kesempatan dan menghilangkan diskriminasi rasial. Model-model Pemberdayaan masyarakat perlu dibangun berdasarkan perspektif alternatif (baik profesional maupun radikal) yang secara kritis mampu memberikan landasan teoritis dan pragmatis bagi praktek pekerjaan sosial. Apapun perspektif dan model yang digunakan, pekerja sosial perlu meningkatkan perangkat pengetahuan, teknik dan keterampilan profesionalnya yang saling melengkapi. Secara umum, beberapa bidang yang harus dikuasai adalah:












 



Engagement (dengan beragam individu, kelompok, dan organisasi). Assessment (termasuk assessment kebutuhan dan profile wilayah). Penelitian (termasuk penelitian aksi-partisipatif dengan masya-rakat). Groupwork (termasuk bekerja dengan kelompok pemecah masalah maupun kelompokkelompok kepentingan). Negosiasi (termasuk bernegosiasi secara konstruktif dalam situasi-situasi konflik). Komunikasi (dengan berbagai pihak dan lembaga). Konseling (termasuk bimbingan dan pemberdayaan masyarakat terhadap masyarakat dengan beragam latar kebudayaan) Manajemen sumber (termasuk manajemen waktu dan aplikasi-aplikasi untuk memperoleh bantuan). 59

Burhanudin AY  

Pencatatan dan pelaporan. Monitoring dan evaluasi.

Pekerja sosial juga memerlukan pengetahuan mengenai kebijakan sosial, sistem negara kesejahteraan (welfare state), dan hak-hak sosial masyarakat, termasuk pengetahuanpengetahuan khusus dalam bidangbidang dimana praktek pekerjaan sosial beroperasi, seperti: kebijakan kesejahteraan sosial dan kesehatan, praktek perawatan masyarakat, peraturan dan perundang-undangan perlindungan anak, serta perencanaan sosial termasuk perencanaan wilayah (perkotaan dan pedesaan) dan perumahan. Sebagai tambahan, seperti diungkapkan oleh Mayo (1994:74). Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilakukan melalui penetapan sebuah program atau proyek pembangunan. Secara garis besar, perencanannya dapat dilakukan dengan mengikuti 6 langkah perencanaan. 1.

2.

ISSN : 1693 - 0827

Perumusan masalah. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan berdasar-kan masalah atau kebutuhan masyarakat setempat. Beberapa masalah yang biasanya ditangani oleh Pemberdayaan Masyarakat berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, pemberantasan buta hurup, dll. Perumusan masalah dilakukan dengan menggunakan penelitian (survey, wawancara, observasi), diskusi kelompok, rapat desa, dst. Penetapan program. Setelah masalah dapat diidentifikasi dan disepakati sebagai prioritas yang perlu segera ditangani, maka

dirumuskanlah program penanganan masalah tersebut. 3. Perumusan tujuan. Agar program dapat dilaksanakan dengan baik dan keberhasilannya dapat diukur perlu dirumuskan apa tujuan dari program yang telah ditetapkan. Tujuan yang baik memiliki karakteristik jelas dan spesifik sehingga tercermin bagaimana cara mencapai tujuan tersebut sesuai dengan dana, waktu dan tenaga yang tersedia. 4. Penentuan kelompok sasaran. Kelompok sasaran adalah sejumlah orang yang akan ditingkatkan kualitas hidupnya melalui program yang telah ditetapkan. 5. Identifikasi sumber dan tenaga pelaksana. Sumber adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menunjang program kegiatan, termasuk didalamnya adalah sarana, sumber dana, dan sumber daya manusia. 6. Penentuan strategi dan jadwal kegiatan. Strategi adalah cara atau metoda yang dapat digunakan dalam melaksanakan program kegiatan. 7.

Monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau proses dan hasil pelak-sanaan program. Apakah program dapat dilaksanakan sesuai dengan strategi dan jadwal kegiatan? Apakah program sudah mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan? suatu kegiatan indikator keberhasilan.

Penutup


60

Burhanudin AY Sejalan dengan menguatnya sistem ekonomi pasar bebas dan swastanisasi kesejahteraan sosial, Pemberdayaan masyarakat memiliki tantangan yang lebih besar daripada waktu-waktu sebelumnya. Pekerja sosial harus mampu memobilisasi masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhankebutuh-annya, dan kemudian berkerjasama untuk memenuhinya. Pekerja sosial juga perlu mampu mengurangi kesenjangan dalam pemberian pelayanan, pengha-pusan diskriminasi dan ketelantaran melalui strategi-strategi pemberdayaan masyarakat. Fragmentasi dan konflik antar masyarakat yang cederung meningkat dewasa ini semakin menuntut pekerja sosial untuk lebih meningkatkan kemampuan profesionalnya, khususnya dalam bidang

ISSN : 1693 - 0827 pendekatan-pendekatan alternatif.

kritis

dan

Tanpa perubahan-perubahan dalam konteks yang lebih luas, seperti perubahan dalam kebijakan sosial dan sistem pemberian pelayanan sosial, Pemberdayaan masyarakat akan menjadi metoda yang kurang effektif. Pemberdayaan Masyarakat hanya akan menjadi sebatas jargon, bukan sebagai pendekatan pekerjaan sosial. Model-model alternatif yang memadukan sisi-sisi positif pendekatan profesional dan radikal dapat dikembangkan sebagai strategi Pemberdayaan masyarakat yang bersifat holistik, preventif, dan antidiskriminatif yang dibingkai oleh semangat partisipatif dan pemberdayaan.


61

Burhanudin AY

ISSN : 1693 - 0827

DAFTAR PUSTAKA Dahama, D.P. and D.P. Bhatnagar. 1980. Education and Communicatjon for Development. New Delhi: Oxford & IBH Publishing CO. Dominelli, L. (1990), Women and Community Action, Birmingham: Venture Press. Lippitt, R, J. Watson and B. Wesley. 1958. The Dynamics of Planned Change. New York: Harcourt, Brace and World, Inc. Mardikanto, Totok. 1992. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Surakarta Universitas Sebelas Maret. Mayo, M. (1994), “Community Work”, dalam Hanvey and Philpot (eds), Practising Social Work, London: Routhledge. --------, (1998), “Community Work”, dalam Adams, Dominelli dan Payne (eds), Social Work: Themes, Issues and Critical Debates, London: McMillan. Slamet, Margono. 1978. Kumpulan Bacaan Penyuluhan Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor. ________1979. Psikologi Belajar Mengajar. Ciawi: IPLPP (Diktat) Soekanto, Soerjono. 1982. Pengantar Sosiologi. Rajawali Pers. . Payne, M. (1995), Social Work and Community Care, London: McMillan. Suharto, Edi (1997), Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran, Bandung.


62

Burhanudin AY ISSN : PERENCANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MENUJU PERUBAHAN DALAM MASYARAKAT. Abstrak

Recommend Documents