BUPATI SUMBAWA PROGRESS REPORT (LAPORAN KEMAJUAN) PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SUMBAWA KURUN WAKTU

Menteri Dalam Negeri. Walaupun demikian, kami merasa perlu untuk menyampaikan secara langsung proggress report ini kepada masyarakat, karena keberadaan kami berdua menjadi Bupati dan Wakil Bupati yang kini menakhodai jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Sumbawa, tidak terlepas dari kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Tana Samawa. Lebih dari itu, melalui kesempatan ini kami juga berharap dukungan dan doa dari hadirin

BUPATI SUMBAWA

sekalian serta seluruh masyarakat Sumbawa semoga kami dapat mengemban amanah ini sampai akhir masa jabatan dan semoga kami kelak dapat mempertanggungjawabkan amanah

PROGRESS REPORT (LAPORAN KEMAJUAN) PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SUMBAWA KURUN WAKTU 2005-2007

ini secara transedental kepada Sang Khalik.

Bapak, Ibu, Hadirin Yang Berbahagia Masih segar dalam ingatan, visi Samawa Mampis Rungan yang kami tawarkan Bismillahirrahmanirrahim

kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa dalam proses Pilkada Langsung pertama pada

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tahun 2005 yang lalu. Visi tersebut ternyata telah mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat Kabupaten Sumbawa. Terbukti dengan menghantarkan kami meraih kepercayaan

Saudara Ketua dan para Anggota DPRD, Rekan-Rekan Muspida dan Ketua Pengadilan

masyarakat untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa pertama yang dipilih langsung

Negeri Sumbawa Besar, Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekretariat Daerah beserta

oleh rakyat. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

staf Ahli, Saudara Kepala SKPD, Tokoh Mayarakat, Tokoh Agama, Kepala Sekolah,

Perencanaan Pembangunan Nasional, kami telah memformalisasi visi dan misi tersebut

Tokoh Pemuda singkatnya Hadirin dan Segenap Masyarakat Kabupaten Sumbawa yang

kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa

saya hormati.

Tahun 2005-2010. RPJM inilah yang menjadi acuan kami untuk merumuskan program dan kegiatan strategis guna menggapai visi Samawa Mampis Rungan. Pada kesempatan ini kami merasa perlu untuk menyegarkan kembali pemahaman

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan diantaranya berupa nikmat iman, nikmat

kita bersama tentang visi tersebut. Samawa Mampis Rungan yang kita tuju adalah samawa

kekuatan dan keafiatan. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan buat junjungan kita Nabi

yang menebarkan kabar baik, Samawa yang nyaman nyawe secara ekonomi, riam remo

Muhammad SAW, semoga kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di akhir jaman. Pada

secara sosial budaya dan selalu senap semu karena senantiasa dituntun oleh nilai-nilai

kesempatan ini kami juga menghaturkan terima kasih yang tulus kepada hadirin sekalian

religiusitas.

yang telah meluangkan waktunya guna memenuhi undangan kami yang dihajatkan untuk

utama yakni meningkatkan kemakmuran masyarakat, menciptakan rasa aman dan

menyampaikan progress report Pemerintahan Kabupaten Sumbawa selama 2 tahun terakhir

mandiri,

yakni tahun 2006-2007.

Acara ini juga akan kami rangkaikan dengan peresmian proyek

pemerintah-dunia

pembangunan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2007 sekaligus pembukaan

mengembangkan

pameran pembangunan dan pasar rakyat.

berkualitas serta menghadirkan masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani.

Hadirin sekalian yang berbahagia

2005-2010 telah ditetapkan 5 strategi pembangunan daerah yakni Pengembangan Ekonomi

Penyampaian proggress report secara horisontal sebagaimana yang diamanatkan oleh

Rakyat (Pro-Era-I), Peningkatan Pelayanan dan Aplikasi Pemerintahan Teratur (Pro-

konstitusi telah kami laksanakan setiap tahun melalui penyampaian Laporan Keterangan

Aparatur), Peningkatan Pelayanan Aspirasi, Peningkatan Partisipasi dan Inisiatif

Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD. Secara vertikal kami juga telah menyampaikan

Masyarakat (Pro-Api-Mas), Peningkatan Pendidikan Inovatif Masyarakat (Pro-Pintar) dan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat melalui

Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Samawa (Pro-Sesama).

karunia yang tidak ternilai bagi kita sekalian,

Selanjutnya dalam rangka pencapaian visi tersebut, telah disusun lima misi

meningkatkan

partisipasi

melalui

usaha-masyarakat budaya

inovatif

kebersamaan

dalam

melalui

yang

mengisi

pendidikan

dan

sinergis

antara

pembangunan

dan

pembelajaran

yang

Sebagai acuan yang lebih operasional, didalam RPJMD Kabupaten Sumbawa

Progress Report SBW 2007

-1 -


-2 -

rakyat, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan serta subsektor perikanan. Diantara kelima subsektor pertanian tersebut, ternyata subsektor peternakan dan hasil-hasilnya menunjukkan peningkatan paling signifikan yakni dari 8,58% pada tahun 2006 menjadi 18,57% di tahun 2007. Hadirin sekalian yang berbahagia Sebelum kami memaparkan secara rinci indikator kinerja pelaksanaan pembanguna

Data ini menginformasikan kepada kita bahwa secara makro dunia peternakan kita memberikan indikasi kemajuan yang cukup berarti dalam pertumbuhan ekonomi daerah kita.

yang dapat menggambarkan sejauh mana pelaksanaan misi-misi yang telah kami sebutkan di

Disamping itu pembangunan di sektor perdagangan, hotel dan restoran juga

atas, terlebih dahulu kami akan memaparkan indikator kinerja makro pembangunan daerah.

memberikan indikasi yang menggembirakan. Pada tahun 2005 sektor ini memberikan kontribusi

Para ahli bersepakat bahwa untuk menggambarkan kinerja pembangunan daerah secara

tersebesar kedua yakni 17,63% dan berkembang menjadi 17,94% pada tahun 2006 serta

keseluruhan digunakan dua indikator yakni Indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan

18,26% pada tahun 2007. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya volume transaksi

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk menghilangkan keraguan tentang obyektifitas

perdagangan besar dan eceran, dari 16,88% pada tahun 2006 menjadi 17,52% pada tahun

dan validitas data yang kami sajikan, di awal perlu kami tegaskan bahwa data-data ini

2007. Dengan demikian, subsektor perdagangan besar dan eceran menjadi penyumbang

dikumpulkan, diolah dan dipublikasikan oleh Kantor BPS Kabupaten Sumbawa, sebuah

terbesar kedua dalam roda perekonomian daerah. Berkembangnya subsektor ini tidak terlepas

lembaga yang memiliki kredibilitas dan independensi dalam menjalankan tugas dan

dari upaya kita bersama dalam melakukan pembinaan, pengaturan, percepatan perizinan dan

fungsinya.

menghilangkan faktor-faktor ekonomi biaya tinggi (high cost economy), oleh karena itu pemerintah daerah akan terus berperan sebagai regulator dan fasilitator yang memungkinkan

1) Indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah

sektor ini dapat tumbuh secara optimal.

Perekonomian Kabupaten Sumbawa dalam kurun waktu 2006-2007 terus tumbuh

Penyumbang terbesar ketiga dalam perekonomian daerah kita adalah sektor jasa

secara konsisten. Jika pada tahun 2005, nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp

termasuk didalamnya jasa pemerintahan umum dan swsata yang memiliki share rata-rata

2,078 trilyun rupiah meningkat menjadi Rp 2,342 trilyun pada tahun 2006 dan menjadi Rp 2,644

diatas 12,44% dengan pertumbuhan rata-rata 11,35% pada periode 2006-2007. Peningkatan

trilyun pada tahun 2007. Artinya volume perekonomian daerah telah berkembang dengan rata-

kontribusi sektor ini terutama didorong oleh pertumbuhan pada subsektor jasa pemerintahan

rata 13,61% dalam periode 2006-2007. Untuk menganalisis tingkat pertumbuhan ekonomi riil

umum yang bersumber dari belanja pemerintah (goverment expenditure) baik yang berasal dari

dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga dalam perhitungan PDRB yang ditunjukkan

APBD Kabupaten Sumbawa maupun APBD Provinsi dan APBN yang berhasil kita tarik untuk

nilai PDRB berdasarkan harga konstan, maka terlihat bahwa perekonomian Kabupaten

dibelanjakan di daerah kita. Peningkatan belanja pemerintah ini signfikan dalam mendorong

Sumbawa meningkat dari Rp 1,426 trilyun pada tahun 2005, berkembang menjadi Rp 1,493

dan memicu berkembangnya usaha ekonomi di tingkat rumah tangga dan dunia usaha. Oleh

trilyun di tahun 2006 dan menjadi Rp 1,564 trilyun rupiah di tahun 2007. Artinya, secara riil

karena itu Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan belanja pemerintah dari tahun ke

dalam kurun waktu 2006-2007, perekonomian Kabupaten Sumbawa tumbuh keatas secara

tahun. Jika pada tahun 2005, belanja pemerintah daerah dalam APBD Kabupaten Sumbawa

konsisten rata-rata 4,85% per tahun diatas rata-rata pertumbuhan NTB yang hanya mencapai

baru mencapai Rp 357,78 Milyar,maka pada tahun 2006 volume belanja kita telah meningkat

3,1%.

menjadi Rp. 515,63 Milyar dan Rp. 585,08 Milyar pada tahun 2007. Peningkatan belanja yang Pertumbuhan ekonomi yang konsisten tersebut tidak terlepas dari upaya kita

mencapai 29% dalam dua tahun terakhir ini, sangat penting jika dikaitkan dengan peningkatan

bersama dalam melaksanakan serangkaian program dan kegiatan pembangunan terutama

pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai diatas 4% per tahun. Hal ini mengindikasikan

yang berdampak pada penguatan basis pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana diketahui bahwa

bahwa alokasi belanja pemerintah daerah telah cukup mampu mendorong tumbuhnya sektor-

sektor pertanian masih menjadi sektor basis pertumbuhan karena merupakan penyumbang

sektor lain yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

terbesar dalam nilai tambah perekonomian daerah. Sektor pertanian memberikan kontribusi mencapai 42% dengan kenaikan rata-rata 13,28% dalam dua tahun terakhir. Perkembangan sektor pertanian tersebut antara lain disebabkan semakin meningkatnya nilai tambah seluruh subsektor pertanian yang meliputi subsektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan

Mengamati angka-angka IPM tersebut, pemerintah daerah akan berupaya untuk

2) Indikator Pembangunan Manusia Indikator pembangunan manusia yang umum kita gunakan untuk menilai kinerja

memfokuskan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mempercepat peningkatan

makro pembangunan daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan

Indeks Pembangunan Manusia agar peningkatannya menjadi lebih cepat dibandingkan daerah-

indeks komposit yang dikembangkan United Nation Development Programme (UNDP) untuk

daerah lain.

mengukur tingkat pencapaian upaya pembangunan manusia yang terdiri dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks pendapatan.

Demikianlah tinjauan secara makro kinerja pembangunan Kabupaten Sumbawa periode

Berdasarkan hasil perhitungan BPS, IPM Kabupaten Sumbawa terus mengalami

2005-2007. Secara umum baik dari segi indikator ekonomi daerah maupun indikator

peningkatan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2005, IPM kita berada pada angka 64,00

Indeks Pembangunan Manusia telah menunjukkan adanya kemajuan yang berarti.

meningkat menjadi 64,8 di tahun 2006 dan 65,3 pada tahun 2007. Peningkatan IPM tersebut

Walaupun demikian tugas berat kedepan adalah mempertajam sasaran program dan

antara lain ditandai oleh meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) dari 59,0 tahun pada 2004

kegiatan yang terkait dengan peningkatan indikator Indeks Pembangunan Manusia.

menjadi 60,80 tahun pada tahun 2007. Peningkatan angka harapan hidup ini memberikan inidkasi bahwa telah terjadi peningkatan taraf kesehatan dan kesadaran hidup sehat dalam

Hadirin yang berbahagia,

masyarakat kita. Sementara indeks pendidikan yang terdiri dari angka melek huruf dan rata-

Selanjutnya kami akan mengemukakan kinerja perekonomian daerah sebagai

rata lama sekolah juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2004 angka melek huruf

implementasi misi meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui strategi Program

Kabupaten Sumbawa 87,90%. Ini berarti terdapat 22,10% penduduk usia 15 tahun keatas yang

Pengembangan Ekonomi Rakyat-Investasi (Pro-Era-I). Misi dan strategi ini dalam RPJMD

masih buta huruf. Sedangkan pada tahun 2007 angka melek huruf kita meningkat menjadi

kita dijabarkan lebih lanjut program dan kegiatan pembangunan pada masig-masing bidang

89,69% yang berarti hingga tahun 2007 penduduk buta huruf di daerah kita tinggal tersisa

urusan pemerintahan daerah yang dikelompokkan dalam fungsi ekonomi, perumahan dan

10,31%. rata-rata lama sekolah sedikit mengalami peningkatan dari 7,10 tahun pada 2004

fasilitas umum.

menjadi 7,20 tahun pada tahun 2007, namun ini berarti bahwa rata-rata lama sekolah

Hal pertama dan utama untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat adalah menjamin

penduduk kita masih belum banyak berubah yakni 7 tahun atau berada pada jenjang kelas 1

ketersediaan dan kecukupan pangan. Dalam kaitan ini, pemerintah daerah telah

SMP. Sedangkan dari segi indeks pendapatan, terjadi peningkatan kemampuan daya beli dari

memastikannya melalui serangkaian program revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan.

Rp. 613.000 per kapita setahun menjadi Rp. 621.330 per kapita setahun pada tahun 2007.

Upaya petani kita dengan fasilitasi pemerintah daerah telah berhasil mempertahankan bahkan

Dengan demikian secara keseluruhan dalam kurun waktu 2005-2007 telah terjadi

meningkatkan produksi komoditas pertanian. Pada tahun 2005, produksi Gabah Kering Giling

peningkatan IPM Kabupaten Sumbawa 1,3 poin. Peningkatan ini masih lebih tinggi dari

242.633 ton meningkat 18% menjadi 287.192 ton pada tahun 2006 dan di tahun 2007

peningkatan IPM Kota Mataram yang menduduki IPM tetinggi se-NTB yang naik 1,2 poin dari

mencapai 292.821 ton. Peningkatan produksi gabah yang cukup signifikan ini antara lain

69,4 tahun 2005 menjadi 70,6 tahun 2007. Namun peningkatan IPM kita masih lebih rendah

disebabkan keberhasilan kita dalam menjaga ketersediaan benih unggul bermutu,

dibandingkan peningkatan IPM Kota Bima yang naik 2,8 poin yakni dari 64,2 di tahun 2005

penggunaan pupuk secara tepat, pengendalian serangan OPT, pengendalian dampak banjir

menjadi 67,0 tahun 2007. Demikian pula peningkatan yang cukup tinggi terjadi pada IPM

dan kekeringan, optimalisasi dan pendayagunaan alat dan mesin pertanian, serta perluasan

Kabupaten Sumbawa Barat yang naik 2,2 poin dari 63,4 di tahun 2005 menjadi 65,6 pada

areal intensifikasi tanaman pangan. Disamping itu adopsi cara tanam SRI (System Rice

tahun 2007. Dengan demikian, jika pada tahun 2005 IPM kita masih berada pada posisi ke-3

Intesification) yang dapat meningkatkan produktivitas lahan sawah dari sekitar 4,4 ton per

dibawah Kota Mataram dan Bima, maka pada tahun 2006 dan 2007 turun menjadi posisi ke-4

hektar menjadi 8 ton per hektar telah semakin memasyarakat. Peningkatan produksi juga

dibawah Kota Mataram, Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat. Perlu dicatat disini bahwa

terjadi pada komoditas utama lainnya seperti jagung, kedele dan kacang hijau dengan

untuk meningkatkan 1 poin angka IPM di Kabupaten Sumbawa tidak semudah meningkatkan 1

peningkatan berkisar antara 5 hingga 12 persen. Peningkatan produksi pertanian tersebut

poin angka IPM di Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat. Hal ini disebabkan tantangan

juga seiring dengan meningkatnya kemampuan petani dan kelembagaannya yang ditopang

pembangunan yang kita hadapi terutama karena aspek geografis dan demografis yang jauh

oleh semakin membaiknya kinerja petugas penyuluh pertanian kita di lapangan.

lebih luas dan kompleks.


Keberhasilan tersebut telah berdampak pada meningkatnya kesejahteraan petani dan

-5 -


-6 -

menjadikan daerah kita mencapai surplus pangan rata-rata sebesar 110.000 ton setara beras.

perairan air payau 12.744,5 ton. Produksi perikanan dan kelautan kita dari tahun ketahun

Disamping peningkatan itu, dunia pertanian kita juga tidak sepi dari prestasi. Pada Tahun

terus menunjukkan peningkatan. Tahun 2006 tercatat total produksi mencapai 31.313,7 ton

2007 dalam Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan (PEDA KTNA) ke-XII Tingkat

ikan atau 12% dari potensinya, perairan umum mencapai 1.640,4 atau 81% dari potensi

Provinsi NTB, kontingen petani dan nelayan andalan kita berhasil menjadi juara I umum

tersedia, perairan air tawar 301,9 ton atau 16% dari potensinya, dan perairan air payau

dengan menyabet 4 juara seperti Peserta Terbaik I Unjuk Ketangkasan dan Asah Terampil,

7.146,4 ton atau 56% dari potensinya. Sedangkan Tahun 2007 tercatat produksi perikanan

Peserta Terbaik I Temu Karya, Peserta terbaik II Temu Sukses Petani dan Peserta Terbaik I

laut mencapai 33.970,266 ton ikan atau meningkat 8,48% dari 2006, budidaya laut mencapai

Temu Sukses Penyuluh. Keberhasilan dunia pertanian kita semakin dikukuhkan dengan

produksi 10.546,8 ton atau meningkat 29,58% dari tahun 2006. Di sisi lain, pada tahun 2007

penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Wirakarya Pembangunan yang diberikan

produksi perikanan darat yang terdiri dari budidaya darat mencapai 14.689,76 ton atau

Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 Juni 2007 kepada Bupati Sumbawa.

meningkat 97,22 dari produksi tahun 2006 serta produksi penangkapan perairan umum

Dalam

mewujudkan

kemakmuran

dibidang

peternakan,

kita

terus

berupaya

mencapai 1.646,20 ton atau meningkat 0,35% dari tahun 2006. Adapun prestasi dunia

meningkatkan populasi ternak, baik untuk memenuhi kecukupan daging bagi masyarakat

perikanan kita adalah predikat Adi Bakti Mina Bahari Juara Harapan II Tingkat Nasional Tahun

dalam daerah kita maupun untuk kebutuhan ekspor keluar daerah. Pada tahun 2006 kita telah

2006 Bidang Intensifikasi Budidaya Rumput Laut oleh Kelompok Pantai Indah Labuhan Terata

berhasil menggalang kesepakatan secara nasional melalui “Deklarasi Samawa” untuk

Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape. Disamping itu, Pemerintah Daerah melalui Program

menjadikan daerah kita sebagai salah satu pusat pembibitan dan pengembangan ternak

MCRM telah berhasil memperoleh Penghargaan Adi Bakti Mina Bahari Juara I Tingkat

khususnya ternak kerbau di Indonesia. Sustansi pesan dari Deklarasi Samawa adalah upaya

Nasional Bidang Pengelola Wilayah Pesisir Terpadu. Prestasi-prestasi tersebut menjadi

mempertahankan Kabupaten Sumbawa sebagai wilayah produksi sekaligus sebagai sumber

indikasi bahwa Sumberdaya Manusia di Kabupaten Sumbawa memiliki kemampuan yang

pengembangbiakan bibit unggul ternak besar meliputi sapi, kerbau dan kuda. Kondisi ini

dapat dibanggakan dalam mengelola potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang

semakin nyata dapat kita wujudkan dengan merujuk pada hasil registrasi ternak tahun 2007,

demikian melimpah.

populasi ternak besar berjumlah 194.787 ekor meningkat sebesar 7,62 % dibanding dengan

Sebagai upaya untuk terus meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, pemerintah

populasi tahun 2006 yang berjumlah 180.993 ekor. Begitu pula dari sisi kesehatan hewan

daerah sejak tahun 2006 telah menjalankan program perbaikan iklim investasi dan

Kabupaten Sumbawa telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai Kabupaten bebas

mendorong terjadinya realisasi investasi di daerah kita. Pada tahun 2006 tercatat nilai

penyakit Brucellosis atau penyakit keguguran pada ternak. Walaupun demikian juga terjadi

rencana Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp 320 Milyar meningkat menjadi Rp 365

kecenderungan penurunan populasi ternak terutama pada ternak kerbau, kambing, domba,

Milyar pada tahun 2007. Sedangkan nilai realisasi PMDN di tahun 2006 mencapai Rp 300,108

itik, ayam buras dan ayam ras rata-rata 19% per tahun. Disamping itu kita masih terus

Milyar dan meningkat di tahun 2007 menjadi Rp 362,565 Milyar. Adapun untuk nilai

berupaya untuk membebaskan wilayah kita dari penyakit SE (Spetichemia Epizooticea) dan

Penanaman Modal Asing (PMA) di daerah kita pada tahun 2006 dan 2007 nilai rencana

Antrhrax (AT), menertibkan lalu lintas ternak, meningkatkan pengawasan pemotongan ternak

tercatat US$ 2,5 juta dengan tingkat realisasi mencapai US$ 2,352 juta. Adapun lapangan

serta memperbaiki pengelolaan ternak pemerintah. Untuk itu, pemerintah daerah melalui

usaha utama penanaman modal yang diminati investor adalah dibidang pertambangan umum,

Dinas Peternakan terus mengintensifkan program pencegahan dan penanggulangan penyakit

agrobisnis dan pariwisata.

ternak, peningkatan produksi hasil peternakan, dan peningkatan pemasaran hasil produksi

Upaya mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat juga kita lakukan melalui

peternakan. Ditengah upaya tersebut, pada tahun 2006 kita juga telah mendapat

pemberdayaan usaha ekonomi rakyat skala mikro, kecil, menengah dan koperasi. Pada

penghargaan dari Menteri Pertanian RI atas Kinerja Kita dalam mencapai Swasembada

Tahun 2005 jumlah usaha ekonomi rakyat berupa sentra industri sebanyak 138 sentra

Daging 2010.

dengan 2.776 unit usaha rakyat dan nilai produksi mencapai Rp. 8,597 Milyar. Sedangkan

Upaya meningkatkan kemakmuran melalui bidang perikanan dan kelautan ditujukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui kontribusi subsektor perikanan rata-rata

pada akhir 2006-2007 telah bertambah menjadi 143 sentra usaha dan 2.903 unit usaha dengan nilai produksi mencapai Rp. 37,612 Milyar.

6% per tahun. Optimisme tersebut sangat beralasan melihat potensi produksi perikanan laut

Dalam rangka meningkatkan keberdayaan usaha ekonomi rakyat tersebut, pemerintah

mencapai 253.042,7 ton, perairan umum 2.024 ton, perairan air tawar 1.875,1 ton dan

daerah terus melanjutkan upaya pemberdayaan usaha melalui penataan sistem perizinan


-7 -


-8 -

dan menghilangkan faktor ekonomi biaya tinggi. Dibidang perkoperasian, hingga akhir tahun

Disamping itu juga dilakukan fasilitasi promosi dan Informasi Industri Kecil dan Menengah

2006, pemerintah telah melakukan pembinaan terhadap 101 Koperasi, bimbingan teknis

(IKM). Dalam rangka pembinaan usaha perdagangan dalam negeri, tahun 2006-2007 telah

terhadap 141 unit koperasi, pelatihan akuntansi untuk 80 tenaga akuntasi koperasi, fasilitasi pengembangan jaringan usaha dan kemitraan 15 koperasi serta fasilitasi penerbitan badan

dilaksanakan

hukum sebanyak 8 koperasi. Pada tahun 2006-2007, pemerintah daerah memfasilitasi

melaksanakan kegiatan antra lain pembinaan 37 unit usaha, penerbitan Izin Usaha Industri

pengawasan

dan

pengendalian

perusahaan

perdagangan

dengan

terbentuknya 10 Kelompok Usaha Perdagangan, pembinaan terhadap 74 Pengusaha Kecil

(IUI), WDP, SIUP dan TDG baru 21 unit usaha, dan perpanjangan 16 unit usaha.

dan Menengah, dan bimbingan teknis untuk 115 unit Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Disamping itu, pemerintah daerah juga memberikan perhatian dalam perlindungan

Upaya tersebut dapat dicapai antara lain melalui Program Pengembangan Kualitas

kepentingan konsumen melalui Program Pengembangan Kemetrologian dan Perlindungan

Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pemerintah daerah melalui

Konsumen. Sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, telah dilaksanakan kegiatan

program ini terus melakukan pembinaan terhadap 68 Koperasi yang bergerak dibidang

Tera dan Tera Ulang UTTP yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan alat ukur, takar,

pengadaan pangan, palawija, dan penyaluran pupuk, 10 Koperasi bidang usaha kehutanan

timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang memenuhi syarat perundang-undangan.

dan perkebunan, 11 Koperasi dibidang Perikanan dan Peternakan, 21 Koperasi dibidang

Disamping kegiatan tersebut, juga telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi UU No. 8 Tahun

industri, perdagangan dan jasa. Disamping itu pemerintah daerah telah menyelenggarakan

1999 terhadap pelaku usaha dan konsumen yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,

bimbingan teknis dan pengembangan kelembagaan untuk 141 unit Koperasi, pelatihan

kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dan untuk menumbuhkan

akuntasi perkoperasian 80 Koperasi, fasilitasi pengembangan jaringan usaha dan kemitraan

kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen.

15 koperasi, dan fasilitasi penerbitan badan hukum sebanyak 8 koperasi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan tenaga kerja, pemerintah daerah

Upaya peningkatan SDM usahawan kecil dan menengah juga dilakukan melalui

telah menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga

Pengembangan Kewirausahaan dan sumberdaya manusia UKM. Melalui program ini

kerja. Tahun 2006-2007 telah dilaksanakan pelatihan bengkel mobil bensin, sepeda motor,

pemerintah daerah telah memfasilitasi terbentuknya 10 kelompok usa perdagangan,

instalasi tenaga, mufid farming, las listrik, tukang batu dan pertanian untuk 128 orang melalui

melakukan pembinaan 36 PKM sector industri pertanian, 38 PKM sector industri non

dana dekonsentrasi dan 60 orang melalui APBD Provinsi dan 80 orang APBD Kabupaten.

pertanian, bimbingan teknis penataan administrasi pembukuan usaha 115 unit KSP/USP

Disamping itu telah dilaksanakan pula Pelatihan Uji Kompetens terhadap 12 Lembaga Latihan

Koperasi/LKM, dan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi/LKM sebanyak 40 unit.

yang

Swasta (LLS). Perlindungan tenaga kerja juga dilakukan melalui upaya Perlindungan dan

berbasis pengetahuan dan teknologi. Mengingat jenis usaha koperasi yang cenderung statis,

Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. Dalam rangka harmonisasi hubungan kerja,

administrasi usaha koperasi dan PKM yang kurang baik, merupakan hal yang menghambat

perlindungan dan keselamatan kerja, telah dilaksanakan pembinaan hubungan industrial dan

berkembangnya usaha koperasi dan PKM secara profesional. Dalam upaya meningkatkan

perselisihan kerja. Untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, pemerintah daerah telah

manajemen usaha dan difersifikasi usaha koperasi dan PKM telah dilaksanakan bintek

dilaksanakan upaya peningkatan jaminan sosial seperti asuransi ketenagakerjaan dan

pengembangan usaha dengan melaksanakan kunjungan lapangan ke koperasi dan PKM.

pengisian

Untuk mendorong pengembangan UKM, pemerintah telah melaksanakan Program Fasilitasi

ketenagakerjaan dilakukan dengan peningkatan koordinasi pelayanan perlindungan dan

Pembiayaan bagi UKM. Melalui program ini pemerintah daerah telah melakukan pembinaan

pengawasan tenaga kerja, penyuluhan tata cara penyelesaian kasus PHI dan PHK serta

permodalan untuk 64 KSP/USP Koperasi, melakukan evaluasi pembiayaan terhadap 28

kegiatan revitalisasi Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan. Sedangkan perlindungan

KSP/USP Koperasi.

tenaga kerja, pemerintah daerah menekankan penerapan regulasi agar terpenuhinya hak-hak

waktu

senggang

dengan

kegiatan

produktif.

Pembinaan

hubungan

Pengembangan industri dan perdagangan juga dilakukan dalam rangka mendorong

dasar tenaga kerja, perlindungan sosial ekonomi, perlindungan norma umum dan norma fisik

peningkatan produksi dan perdagangan barang jadi serta memperlancar distribusinya. Dalam

tenaga kerja. Pemerintah daerah terus melakukan pembinaan dan pengawasan agar

rangka peningkatan kualiatas SDM pengusaha industri kecil, menengah dan perdagangan, di

perusahaan menerapkan UMR.

tahun 2006 telah dilaksanakan pelatihan teknis produksi kerajinan kayu, sekolah lapang, bimbingan teknis, dan pendampingan peningkatan mutu pengembangan produk IKM.


-9 -


- 10 -

Disamping itu telah dilakukan pula penyuluhan mengenai perupahan pada 10

mendapatkan data sebaran potensi dan kandungan bahan galian disamping untuk menambah

perusahaan dengan peserta sebanyak 100 orang, penyebaran informasi pasar kerja dalam

penerimaan daerah. Kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi masih bersifat penelitian

bentuk buku, bulletin, dan media massa seperti radio yang penyebarannya hingga ke tingkat

dan relatif tidak menimbulkan dampak kerusakan fisik lingkungan maupun mengganggu

desa. Pemerintah daerah juga terus menfasilitasi, membina dan melakukan pengawasan

kegiatan sektor lainnya. Untuk lokasi KP yang masuk di kawasan hutan belum ada aktivitas

penyaluran tenaga kerja terutama tenaga kerja usia muda yang dilakukan secara swadana.

karena terbentur izin dari Menteri Kehutanan, sedangkan yang berada di luar kawasan telah

Demikian pula dalam hal pembinaan dan perlindungan TKI, pemerintah daerah telah

memulai kegiatan di lapangan. Untuk kegiatan lapangan di tahap eksplorasi, baru memasuki

melakukan pembinaan dan pengawasan agar berjalan sesuai amanat Peraturan Daerah

fase pemetaan geologi dan pembuatan sumur uji yang selanjutnya akan diteruskan dengan

Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Perlindungan TKI asal Kabupaten Sumbawa.

pengeboran dangkal untuk memperoleh data yang lebih lengkap. Adapun penerimaan daerah

Pada tahun 2006 tercatat pencari kerja sebanyak 9.061 orang, terdiri dari laki-laki 764 orang

dari retribusi izin KP yang dikeluarkan, pada tahun 2007 mencapai satu milyar empat puluh

dan perempuan 8.297 orang.

Tahun 2006

satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah (Rp 1.041.750.000,-), sedangkan di tahun 2008

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2005 sebanyak 5910 orang sehingga menjadi

hingga saat ini telah mencapai satu milyar seratus enam puluh dua juta seratus ribu rupiah

8.310 orang dan tahun 2007 menjadi 6.680 orang.

(Rp. 1.162.100.000,-). Selanjutnya dalam rangka peningkatan pelayanan dan pembinaan

Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

Program Peningkatan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik Profesional (TKMTP) telah dilaksanakan guna membuka kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran dari angkatan kerja terdidik. Disamping itu pemerintah daerah telah memfasilitasi perluasan da

penggunaan izin KP, Pemerintah Daerah telah membentuk tim evaluasi KP yang keanggotaanya dari unsur instansi terkait. Pengembangan

Sumber

Energi/kelistrikan

ditujukan

untuk

meningkatkan

pengembangan kesempatan kerja melalui penerapan teknologi tepat guna, pelatihan

ketersediaan pasokan listrik perdesaan. Tahun 2005 terdapat 1.983 rumah tangga yang

pembuatan aneka kerupuk, dodol rumput laut, pembuatan tempe.

belum mendapat pasokan listrik terutama dusun-dusun yang lokasinya sangat terpencil dan

Melalui program pembinaan dan dan pelayanan ketransmigrasian, pemerintah

sulit terjangkau jaringan PLN. Untuk memenuhi pasokan listrik lokasi tersebut, pemerintah

daerah telah ikut melaksanakan program nasional transmigrasi melalui penempatan

daerah telah memfasilitasi penyediaan alat Pembangkit Listri Tenaga Surya (PLTS). Hingga

transmigran. Disamping itu juga terus melakukan pemeliharaan sarana bangunan fasilitas

tahun 2007 pemerintah daerah telah memfasilitasi penyediaan PLTS untuk 756 rumah tangga

umum di lokasi transmigrasi dan memperlancar akses transportasi yang menghubungkan

sehingga masih tersisa 1.243 rumah tangga. Pemerintah daerah juga berupaya untuk

UPT dengan ibu kota kecamatan. Pembinaan usaha ekonomi masyarakat transmigrasi juga

mengembangkan potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) melalui riset

telah dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan usaha produksi baik berbasis pertanian

bersama Pemerintah Provinsi NTB di Desa Batudulang Kecamatan Batulanteh. Pemerintah

maupun diversifikasinya melalui bimbingan dan penyuluhan dibidang kesehatan, pendidikan,

juga telah melakukan pembinaan dan pengawasan tata niaga migas secara reguler.

koperasi dan pemasaran, kelembagaan desa, karang taruna, remaja masjid juga kaur wanita.

Sasaran

pembangunan

infrastruktur

adalah

pemerataan

pembangunan,

dapat

pengentasan kemiskinan dan keserasian pengembangan wilayah serta membuka wilayah

dikembangkan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka kesempatan kerja dan

terisolir yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan

meningkatkan penerimaan daerah. Namun demikian karena sifatnya yang tak terbarukan-

kemakmuran rakyat. Pada tahun 2005 Panjang Jalan di Kabupaten Sumbawa ádalah

unrenewable

Sektor

pertambangan

merupakan

salah

satu

sektor

potensial

yang

dengan

1.957,32 Km yang meliputi jalan negara sepanjang 262,03 Km, jalan provinsi sepanjang

mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan.

362,03 Km, jalan kabupaten 936,81 Km, dan jalan desa sepanjang 396,4 Km. Khusus untuk

Untuk itu pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya konservasi dan rehabilitasi

kondisi jalan kabupaten terdiri dari jalan dengan kondisi mantap (kondisi permukaan baik dan

serta melakukan pengawasan yang ketat pada tingkatan pengelolaan sumbedaya tambang

sedang) sepanjang 361,87 Km, kondisi tidak mantap (kondisi permukaan rusak) sepanjang

tersebut.

263,79 Km dan kondisi kritis (kondisi permukaan rusak berat) sepanjang 311,15 Km.

resouces-

mengharuskan

kita

untuk

selalu

bersikap

bijak

Hingga saat ini telah diterbitkan 24 Kuasa Pertambangan (KP) yang terdiri dari 17 KP bahan galian emas, 6 KP bahan galian mangan dan 1 KP bahan galian besi yang

Sedangkan jumlah jembatan sebanyak 521 buah dengan total panjang seluruhnya 6.185,42 meter. Pembangunan jalan kabupaten dalam dua tahun terakhir sebagai berikut:

kesemuanya masih dalam tahap penyelidikan. Pemberian KP tersebut diarahkan untuk


- 11 -


- 12 -

(1)

(2)

Pemeliharaan rutin dilakukan pada pada kondisi jalan mantap telah dilakukan

pada tiga komoditas unggulan daerah kita yakni padi dari 241.241 ton tahun 2005 menjadi

sepanjang 34,7 Km tahun 2006 dan 119,76 Km pada tahun 2007. Sehingga dalam

292.821 ton tahun 2007 atau meningkat 21%, produksi jagung dari 27.334 ton tahun 2005

dua tahun terakhir telah dilakukan penanganan mencapai 42,6%.

menjadi 31.416 ton tahun 2007 atau meningkat 15% dan produksi kacang hijau dari 27.607

Pemeliharaan berkala yang dilakukan pada kondisi jalan tidak mantap telah

ton tahun 2005 menjadi 33.120 ton tahun 2007 atau meningkat 20%.

dilakukan sepanjang 28,05 Km tahun 2006 dan 42,89 Km tahun 2007. Sehingga

(3)

(4)

Pembangunan dan penyehatan lingkungan perumahan ditujukan untuk terciptanya

dalam dua tahun terakhir penanganan baru mencapai 70,94 Km atau 26,8%.

lingkungan sehat, tertatanya lingkungan permukiman untuk menurunkan kawasan kumuh.

Peningkatan atau pembangunan jalan yang dilakukan pada kondisi kritis telah

Pemerintah daerah telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain pembangunan jalan

dilakukan sepanjang 70 Km tahun 2006 dan 34,36 Km pada tahun 2007, sehingga

lingkungan, pembangunan saluran drainase, dan fasilitas pendukung stadion pragas.

dalam dua tahun terakhir telah dilakukan penanganan sepanjang 104,36 Km atau

Penyediaan dan Pengadaan air bersih/ baku. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan

baru mencapai 33,5%.

penyediaan air bersih bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan, pemerintah daerah telah

Adapun capain pemeliharaan rutin jembatan hingga tahun 2007 mencapai 65

melakukan perbaikan layanan air bersih. Perkembangan pembangunan tahun 2006-2007:

meter, pemeliharaan berkala mencapai 340 meter, pembangunan jembatan

pembangunan jalan lingkungan 12.903 Km (2006) dan 13,388 Km (2007); pembangunan

mencapai 196 meter, dan peningkatan jembatan mencapai 59 meter.

saluran drainase 2.732 Km (2006) dan 4.362 Km (2007); Penyediaan air bersih pada tahun

Berdasarkan hasil monitoring hingga akhir tahun 2007 kondisi permukaan jalan

2005 pada 6 desa di 5 kecamatan, selanjutnya tahun 2006 pada 18 dusun di 12 kecamatan

mantap mencapai 40,43% meningkat dari sebelumnya 38,6%, sedangkan kondisi permukaan

dan tahun 2007 pada 17 desa di 13 kecamatan. Penyediaan air bersih dengan penyediaan

kritis menurun dari 28,1% pada tahun 2005 menjadi 23,75% pada tahun 2007, namun pada

instalasi air bersih melalui Proyek Air Bersih (PAB) Perkotaan dengan pelayanan reservoir

kondisi permukaan sangat kritis mengalami peningkatan dari 33,2% menjadi 35,81% pada

600 m3 dan revitalisasi PDAM dengan berfungsinya jaringan air baku Semongkat untuk

tahun 2007. Data ini menggambarkan masih beratnya tantangan yang kita hadapi dalam

memenuhi kebutuhan air minum 5 kecamatan yaitu Kecamatan Sumbawa, Unter Iwis,

pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di daerah kita. Kondisi ini antara lain

Labuhan Badas, Moyo Hilir dan Moyo Utara telah selesai pada tahun 2005 hingga 2007. Ke

disebabkan oleh kemampuan anggaran kita yang masih terbatas sehingga kecepatan

depan kita akan meningkatkan jaringan air bersih sambungan rumah.

penanganan jalan masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kerusakan yang terjadi.

Sebagai upaya pemanfaatan sumberdaya ruang secara optimal bagi kemakmuran

Perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa di tahun 2008 pemerintah

rakyat, pemerintah daerah terus berupaya melakukan penataan ruang dan keindahan kota

daerah bersama dengan DPRD Sumbawa telah mendukung lancarnya pelaksanaan proyek

baik dari penyusunan regulasi dan konsistensi implementasinya. Pada tahun anggaran 2006

pembangunan jalan ruas jalan Sumbawa Besar Bypass, ruas jalan Pal IV-Km 70 dan ruas

telah dilakukan penyusunan rencana tata ruang kota kecamatan sumbawa sebagai dokumen

jalan Km 70-Batas Dompu melalui program ENRIP. Melalui program ini diharapkan pada akhir

pendukung rancangan peraturan daerah RTRW kabupaten dan RTRW pesisir Kabupaten

tahun 2009, atas dukungan semua pihak kondisi ruas jalan strategis tersebut akan dalam

Sumbawa Sumbawa yang akan diajukan pemerintah daerah ke DPRD Sumbawa.

kondisi mantap sehingga semakin memperlancar aktivitas perekonomian khususnya arus distribusi barang dan jasa di daerah kita.

Dalam

rangka

menciptakan

pelayanan

transportasi

yang

memungkinkan

masyarakat dapat melakukan mobilitas dengan lancar dan aman, pemerintah daerah telah meningkatnya

memasang dan mengoptimalkan fungsi rambu lalu lintas. Disamping itu operasi penertiban

pengelolaan dan cakupan jaringan irigasi, konservasi sungai, dan pengendalian banjir. Luas

lalu lintas bekerjasama dengan kepolisian terus dilakukan dan ditingkatkan. Pengelolaan

Pembangunan

dan

Pemeliharaan

jaringan

irigasi

ditujukan

Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten adalah 28.873 Ha, dengan jumlah

lahan parkir terus ditingkatkan agar lebih profesional dan meningkatkan PAD. Pemerintah

panjang saluran primer 58.908 meter, jaringan sekunder 484.612 meter. Untuk menunjang

daerah juga telah melakukan pemeliharaan terminal angkutan umum, antara lain peningkatan

program ketahanan pangan dan peningkatan produksi pertanian, pemerintah daerah dalam

landasan terminal sumer payung, peningkatan landasan shelter Brang Bara, portal terminal

kurun waktu 2006-2007 telah mampu mempertahan bahkan meningkan kondisi jaringan

Empang dan portal terminal dalam Kota Sumbawa. Pengawasan aspek keamaman

irigasi tersebut yang mencapai 36.179 meter jaringan primer, 156.387 meter jaringan

kendaraan terutama angkutan umum, pelayanan perizinan dan load factor sarana angkutan,

sekunder. Melalui upaya tersebut telah memberikan peningkatan produksi pertanian terutama

pengujian kendaraan tidak bermotor dan pelayanan SIM Dokar telah diupayakan secara


- 13 -


- 14 -

optimal. Dalam hal pengelolaan jasa kepelabuhanan, pemerintah daerah telah melakukan

dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Pemantapan Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Pelayanan Pengembangan

peningkatan jasa kepelabuhanan seperti peningkatan daya tampung dermaga dan Ekonomi

penyambungan instalasi listrik pelabuhan Alas.

Daerah

dilakukan

dalam

rangka

terkelolanya

kekayaan

daerah

dan

termanfaatkannya potensi ekonomi daerah. Dalam kaitan itu, pemerintah daerah telah Misi kedua dalam mewujudkan Samawa Mampis Rungan adalah menciptakan

melakukan

penataan

prosedur

dan

pelayanan

perizinan

dengan

mengefektifkan

rasa aman dan mandiri dengan strategi peningkatan pelayanan dan Aplikasi

penyelenggaraan perizinan di Unit Pelayanan Terpadu dan koordinasi pembinaan usaha.

Pemerintahan Teratur (Pro-Aparatur). Misi dan strategi tersebut telah diimplementasikan

Pemantapan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah juga dilakukan

melalui upaya peningkatan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat, peningkatan

dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel menjadi syarat

kualitas

mutlak dalam penyelenggaraan tata pemerintahan lokal yang baik (good local governance).

dan

moralitas

masyarakat

dan

aparatur,

penguatan

fungsi

kelembagaan

pemerintahan, memantapkan regulasi dan penegakan hukum serta meningkatkan kualitas

Ketersediaan

pelayanan publik yang merupakan implementasi dari bidang urusan pemerintahan yang

pembangunan, penyusunan RAPBD, APBD, RPAPBD, Perubahan APBD serta pengelolan

masuk dalam kelompok fungsi keamanan dan ketertiban, fungsi pelayanan umum

administrasi keuangan daerah berupa laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset

pemerintahan .

daerah menjadi prioritas dalam upaya pemantapan manajemen pengelolaan keuangan

Alhamdulillah, sampai saat ini secara umum situasi Kambtibmas di Kabupaten

dokumen

pengelolaan

keuangan

dimulai

dari

tahap

perencanaan

daerah dan aset daerah.

Sumbawa masih sangat kondusif. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan

Dalam rangka meningkatkan kemampuan pendapatan daerah, telah dilakukan

pemerintah daerah melalui program peningkatan Perlindungan Masyarakat dan Pemantapan

berbagai upaya seperti peningkatan realisasi sumber-sumber penerimaan daerah melalui

Stabilitas Sosial Politik. Pemerintah Daerah secara reguler telah melaksanakan pembinaan

gerakan So Mentari (Sosialisasi, Menagih, Mendata Setiap Hari) yang telah mampu

organisasi dan latsar Linmas/Hansip Desa/Kelurahan serta pelatihan Hansip/Linmas

memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja pendapatan daerah. Hingga

Kecamatan, pelatihan kesiagaan dan penyuluhan penanggulangan bencana, pembinaan

saat ini kemampuan keuangan daerah masih tergantung dari dana perimbangan yakni

kader pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan, koordinasi pemantapan ketahanan

mencapai rata-rata diatas 92%, sedangkan PAD memberikan kontribusi sekitar 6-7%.

bangsa bagi generasi muda, orkesmas dan LSM, forum dialog antar umat beragama, dan

Meskipun demikian, realisasi PAD dalam dua tahun terakhir rata-rata meningkat 10%

koordinasi pembinaan iklim demokrasi, pembangunan politik dan sosialisasi undang-undang

pertahun. Realisasi PAD tahun 2005 baru mencapai Rp 15,8 Milyar, meningkat pada tahun

bidang politik. Disamping itu, upaya pemantapan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

2006 mencapai Rp. 17,9 Milyar dan menjadi Rp. 19,7 Milyar pada tahun 2007.

dilakukan dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati

Fasilitasi Pengembangan Lembaga Keuangan Daerah dan Penyertaan Modal

serta Produk Hukum Daerah Lainnya, telah dilaksanakan kegiatan Penyidikan, pemeriksaaan

Daerah juga dilakukan dalam rangka pengembangan lembaga keuangan daerah. Untuk itu di

dan koordinasi dengan harapan agar aparatur dan masyarakat menjadi sadar dan taat kepada

Tahun 2006, telah dilaksanakan kegiatan penyertaan modal usaha pada PT Bank NTB, PD

peraturan yang berlaku. Untuk menjaga keamanan Pejabat Daerah, Pejabat Negara dan

BPR-LKP, PDAM dan Perusda dalam rangka peningkatan kegiatan dan usaha perusahaan

Fasilitasnya, kegiatan pengawalan/pengamanan dan siaga/piket telah dilaksanakan secara

daerah. Hal ini merupakan salah satu upaya peningkatan kinerja perekonomian daerah

reguler. Kegiatan Siaga dan Piket tidak hanya dilakukan untuk mengamankan Pejabat

disamping menjadi potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Daerah/Negara beserta Fasilitasnya, tetapi juga untuk menciptakan rasa aman dan tenteram kepada masyarakat pada umumnya.

Dalam upaya pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasan telah dilakukan dalam rangka menekan penyimpangan pengelolaan pembangunan daerah, telah

Dalam rangka penguatan fungsi kelembagaan pemerintahan, Kabupaten Sumbawa

dilaksanakan berbagai kegiatan berupa pemutakhiran data hasil pemeriksaan, koordinasi

juga berhasil menjadi daerah pertama di Provinsi NTB yang menerapkan Peraturan

pengawasan, pengkajian dan evaluasi hasil pemeriksaan yang berindikasi KKN, pemeriksaan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat

reguler/khusus dan pemeriksaan serempak. Melalui kegiatan pemutakhiran data hasil

Daerah. Dalam rangka pemantapan regulasi dan penegakan hukum, pada Tahun 2007 telah

pemeriksaan telah dilakukan upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan Bawasda Provinsi NTB,

disusun 29 Peraturan Daerah yang kesemuanya itu diharapkan mampu menjadi pedoman

BPKP, BPK dan Itjen 11 Departemen dan Depdagri. Untuk menghindari terjadinya tumpang


- 15 -


- 16 -

tindih Pemeriksaan dan Pengawasan di Kabupaten Sumbawa, telah dilakukan penyusunan

telah dilayani sebanyak 241.181 orang dan tahun 2007 sebanyak 7.964 orang. Demikian pula

program kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) tingkat Propinsi NTB, BPKP dan Itjen 11

halnya dengan pelayanan administrasi akte lahir yang telah dapat dilayani dengan mudah,

Departemen dan Depdagri dengan Bawasda Sumbawa. Untuk mengurangi jumlah

murah dan cepat.

penyimpangan

pemeriksaan

Dalam hal peningkatan mutu aparatur, pemerintah daerah telah melaksanakan

Reguler/Khusus. Tindakan tegas pun telah diberikan terhadap pelaku penyimpangan sesuai

yang

terjadi,

pemerintah

daerah

telah

melaksanakan

pendidikan dan pelatihan aparatur yang meliputi diklat prajabatan golongan I, golongan ll dan

dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

golongan lll sebanyak 579 orang, diklat teknis dan fungsional lainnya sebanyak 75 orang, dan adalah

diklat bagi Polisi Pamong Praja sebanyak 40 orang. Disamping itu dilakukan pula penataan

menyelenggarakan pelayanan kegiatan DPRD. Dalam rangka meningkatkan kelancaran dan

dan pengembangan jabatan fungsional (jafung) yang diarahkan pada sasaran kuantitas dan

efektifitas kegiatan DPRD Kabupaten Sumbawa, telah dilakukan upaya-upaya pemantapan

kualitas kebijakan yang diambil pemerintah daerah. Dalam rangka penataan pola karier dan

pengelolaan kesekretariatan DPRD serta pelayanan persidangan dan kegiatan DPRD.

pengisian jabatan telah dilakukan analisa kepangkatan secara normati. Sampai dengan akhir

Pengelolaan kesekretariatan DPRD ditekankan pada penataan dan pengelolaan yang bersifat

tahun 2006, telah terisi 817 jabatan struktural dari 953 jabatan struktural yang tersedia dalam

teknis dan administratif. Sedangkan pada kegiatan yang ditujukan dalam rangka peningkatan

Peraturan Daerah Nomor 4/2000 dan Nomor 1/2002 tentang Pembentukan, Kedudukan,

pelayanan persidangan dan kegiatan DPRD ditekankan pada upaya penataan administrasi

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa.

rapat/persidangan DPRD serta upaya mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan standarisasi kualifikasi aparatur telah

DPRD. Pada tahun 2006 atas persetujuan DPRD Sumbawa telah ditetapkan 26 peraturan

dilaksankan ujian dinas Tingkat I dan I. Adapaun tingkat kelulusan peserta ujian dinas

daerah dan 22 peraturan Bupati untuk pelaksaan perda dan tahun 2007 telah ditetapkan 23

sebanyak 41 orang PNS dari target 50 orang PNS. Untuk terus meningkatkan kualifikasi

peraturan daerah. Disamping itu upaya sosialisasi produk hukum baik pusat maupun daerah

pendidikan PNS, telah dilakukan pengiriman PNS Tugas Belajar sistem cost sharing antara

terus dilakukan. Dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum

APBD Kabupaten Sumbawadan APBN. Bersumber dana APBD murni, Jumlah PNS Tugas

dan pembangunan di bidang hukum telah dilaksanakan pengelolaan SJDI Hukum agar dapat

Belajar yang telah selesai tahun 2006 dan dibiayai dengan dana APBD sebanyak 13 orang,

memudahkan akses dan pelayanan informasi hukum kepada pemakai informasi hukum baik

terdiri dari 2 orang jenjang D IV, 3 orang Jenjang S1 dan 8 orang jenjang S2. Bersumber

instansi pemerintah, swasta dan perorangan secara mudah, cepat dan akurat. Pelaksanaan

Dana APBN, Jumlah PNS Tugas Belajar yang telah selesai tahun 2006 dan dibiayai dengan

Bantuan Hukum dilakukan dalam bentuk fasilitasi penyelesaian konflik atas permasalahan

dana APBN sebanyak 2 orang dengan jenjang pendidikan S2. Dan sistem Cost Sharing,

hukum di luar Pengadilan. Disamping itu pemerintah daerah juga tegas melakukan upaya

jumlah PNS Tugas Belajar yang telah selesai tahun 2006 dan dibiayai dengan sistem Chost

hukum atas berbagai bentuk pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan publik seperti

Sharing sebanyak 4 orang terdiri dari 1 orang jenjang DIII dan 3 orang jenjang pendidikan S2.

kasus penjualan pulau, penyakit sosial masyarakat dan kasus-kasus penyalahgunaan

Selanjutnya pada tahun 2006, masih terdapat 32 orang PNS yang melaksanakan Tugas

Tugas

pemerintahan

umum

lainnya

yang

telah

dilaksanakan

jabatan. Sebagai langkah antisipasi terjadinya permasalahan hukum dilaksanakan pula

Belajar, baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam jenjang yang berbeda yang

kegiatan Penyuluhan hukum terpadu di seluruh Kecamatan dan pembinaan Desa sadar

dibiayai dengan dana APBD, APBN, Cost Sharing, Biaya Sendiri dan Beasiswa Luar Negeri.

hukum.

Adapun untuk tahun 2007 tugas belajar baru dan perpanjangan direncanakan untuk 41 orang Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil telah dilaksanakan

terdiri dari 4 orangn D III, 1 orang D IV, 13 orang S-1, dan 23 orang S-2. Adapun mengenai

pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan telah

pelaksanaan seleksi penerimaan CPNSD telah terlaksana secara tertib, aman dan lancar

mempermudah jalur pelayanan administrasi kependudukan melalui pembuatan KTP massal

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2006 telah dilaksanakan

dan dilakukan secara gratis. Upaya ini telah memberikan dampak pada semakin

penerimaan pegawai baru sebanyak 579 orang yang terdiri dari Tenaga Honorer 411 orang,

meningkatnya rasio kepemilikan KTP dari 0,75 pada tahun 2005. Artinya pada tahun 2005

umum sebanyak 168 orang. Tahun 2007 direncanakan penerimaan pegawai baru sebanyak

kepemilikan KTP penduduk yang wajib memiliki KTP baru mencapai 75%. Rasio tersebut

919 orang.

meningkat menjadi 0,96 tahun 2006 dan 0,99 pada tahun 2007 yang berarti pelayanan KTP telah mencapai 99% penduduk yang wajib memiliki KTP. Tahun 2006 jumlah wajib KTP yang


- 17 -


- 18 -

Perwujudan misi meningkatkan partisipasi masyarakat melalui Peningkatan

terwadahi dalam 140 Kelompok P3A dan 17 Gabungan Kelompok P3A. 125 diantara

Pelayanan Aspirasi, Peningkatan Partisipasi dan Inisiatif Masyarakat (Pro-Api-Mas).

Kelompok P3A telah berbadan hukum, sedangkan 5 diantara

Implementasi misi dan strategi ini dilaksanakan melalui serangkain program dan kegiatan

tersebut telah berbadan hukum.

pembangunan pada bidang urusan pemerintahan yang terkelompokkan dalam fungsi pelayanan umum pemerintahan.

Disamping

itu,

untuk

meningkatkan

partisipasi

Gabungan Kelompok P3A

publik

upaya

pemantapan

Akuntabilitas kinerja aparatur dan Pengembangan Sistem Perencanaan juga telah dilakukan

Dalam rangka memperjuankan aspirasi, meningkatkan partisipasi dan inisatif

melalui kegiatan monitoring dan pengendalian pembangunan daerah, pelaksanaan evaluasi

masyarakat dalam pembangunan, pemerintah daerah mengembangkan sistem perencanaan

kinerja pembangunan daerah, dan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran seperti

yang membuka ruang bagi masyarakat secara luas mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga

RKPD,

kabupaten untuk dapat terlibat aktif. Berbagai program pembangunan terutama di sektor

penyelenggaraan pembangunan telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang

irigasi telah melembagakan peran serta petani dalam kelompok P3A. Peningkatan partisipasi

berlaku. Dalam rangka mewujudkan sistem perencanaan yang teknokratik, bootom up, top

masyarakat

KUA,

dan

PPAS.

Melalui

penyusunan

dokumen

perencanaan

tersebut,

dengan

down dan partisipatif sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

masyarakatnya. Untuk itu Satuan Kerja Kecamatan telah diberikan kewenangan yang lebih

Perencanaan Pembangunan Nasional, diperlukan upaya-upaya peningkatan koordinasi

besar dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di tingkat kecamatan. Sejalan dengan

perencanaan agar kebijakan-kebijakan yang sifatnya strategis dapat terealisasikan. Berkaitan

itu, Pemerintah Daerah atas persetujuan DPRD Sumbawa juga terus meningkatkan Alokasi

dengan itu, rumusan-rumusan mengenai program dan rencana kerja pemerintah daerah tahun

Dana Desa setiap tahunnya. Melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan

2006 telah melalui proses perencanaan yang maksimal meskipun dalam beberapa hal masih

peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan desa.

terdapat kekurangan-kekurangan yang tentunya memerlukan penyempurnaan pada masa

perlu

didorong

dengan

mendekatkan

pelayanan

pemerintah

Upaya pelembagaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin

yang akan datang. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung program

menemukan bentuk nyata. Proses pembangunan dan pengembangan Kawasan Agropolitas

pengembangan sistem perencanaan adalah koordinasi penyusunan rencana kerja dan

Alas-Utan yang didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Agronusa telah menjadi

anggaran SKPD serta Renstra SKPD, RKPD, KU dan PPAS APBD, Pelaksanaan

model percontohan di tingkat lokal, regional dan nasional dalam pengembangan kawasan

Musrenbang,

pertanian yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat. Dibidang kehutanan, daerah kita

pengkajian strategis daerah, penyusunan data spasial daerah, informasi dan statistik

telah memiliki Perda Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Kabupaten Sumbawa, koordinasi kerjasama pembangunan daerah, dan koordinasi identifikasi

(PSDHBM) dan Perda Nomor 26 Tahun 2006 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik

pengembangan kawasan. Kegiatan-kegiatan koordinasi perencanaan yang telah dilaksanakan

(IPKTM) yang menjamin kepastian hukum bagi peran serta masyarakat dalam pengelolaan

adalah Koordinasi perencanaan koperasi & Dunia Usaha, Koordinasi perencanaan dibidang

dan pemanfaatan sumberdaya kehutanan. Dibidang keuangan mikro, pemerintah daerah

pertanian, koordinasi pengembangan kawasan agropolitan Alas-Utan, koordinasi dan

dengan fasilitasi lembaga keteknikan jerman, GTZ Pro-Fi, telah memfasilitasi pembinaan 42

kerjasama GTZ profi dalam rangka pengembangan UPKD, dimana pada kegiatan ini ada 2

UPKD sebagai wahana pelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam

tenaga faslitator yang direkrut dan 42 UPKD yang dibina, Koordinasi perencanaan

pengelolaan perkreditan mikro. Dibidang kesehatan untuk mewujudkan Sumbawa Sehat

pembangunan bidang industri dan perdagangan, koordinasi pembangunan kawasan

2010, berbagai aspirasi, partisipasi dan penyaluran berbagai bentuk inisiatif masyarakat

agrobapet

terwadahi dalam Forum Sumbawa Sehat. Daerah Kita juga memiliki kelompok kerja AMPL-

perencanaan

BM yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang bertugas mengkoordinasikan

perencanaan SKPD dibidang Transnaker, Koordinasi program air minum dan penyehatan

program terkait air minum dan penyehatan masyarakat terutama untuk kelompok masyarakat

lingkungan berbasis masyarakat antar pokja AMPL-BM, Penyusunan action plan wilayah

miskin. Dibidang pendidikan, daerah kita termasuk terbaik dalam penerapan Manajemen

pengelolaan pesisir dan laut, Koordinasi penyelengaraan penataan ruang daerah, dimana

Berbasis Sekolah (MBS) dengan keterlibatan Komite Sekolah yang mewadahi aspirasi,

pada kegiatan ini telah berhasil membentuk BKPRD, menyelesaikan peta dasar pendukung

partisipasi dan inisiatif masyarakat disekitar sekolah. Dalam hal penyelenggaraan irigasi,

perencanaan pembangunan daerah. Koordinasi pembangunan bidang kimbangwil, Penunjang

aspirasi, partisipasi dan inisiatif petani pengguna air hingga pertengahan tahun 2007 telah

kegiatan MCRM, dimana pada kegiatan ini telah tersosialisasinya dokumen perencanaan


- 19 -

Penyusunan

empar

ano,

Indikator

Koordinasi

peningkatan

Makro

program

pembangunan,


Pembangunan,

pendidikan

pariwisata

Koordinasi

dan

seni

dan

kesehatan,

dan

budaya,

fasilitasi

koordinasi koordinasi

- 20 -

wilayah pesisir terpadu 1 kawasan yang diikuti oleh 50 orang peserta sosialisasi, dan

Tingkat pendidikan SMP pada tahun 2005, Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 80,69 menjadi 83,58 pada tahun 2006 serta 84,31 pada tahun 2007. Angka Partisipasi Murni

terlaksananya pengembangan sentra budidaya rumput laut. Disamping itu, pemerintah daerah telah melaksanakan upaya peningkatan

(APM) pada tahun 2005 sebesar 61,84 meningkat menjadi 66,34 pada tahun 2006 dan 63,19

pemberdayaan masyarakat desa melalui pembekalan penyusunan perencanaan partisipatif

pada tahun 2007. Selain itu indikator rasio siswa persekolah pada tingkat pendidikan SMP

bagi pengurus LPM Desa/kelurahan dan Kasi Ekonomi Pembangunan Kecamatan sebanyak

dari 257 pada tahun 2005, menjadi 265 tahun 2006 dan 237 pada tahun 2007. Peningkatan

93 orang sehingga pengurus LPM dan Kasi Ekonomi Pembangunan dapat memahami

kinerja pendidikan juga ditunjukkan dengan angka melanjutkan yang terus meningkat, dimana

cara/pola

orientasi

pada pada tingkat pendidikan SMP ini angka melanjutkan pada tahun 2005 sebesar 91,02

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengentasan kemiskinan dilakukan

meningkat menjadi 95,44 pada tahun 2006 dan terus meningkat pada tahun 2007 yang

melalui rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka penyusunan rencana program

mencapai 96,64.

penyusunan

perencanaan

secara

partisifatif.

Pembinaan

dan

penanggulangan kemiskinan tahun 2007, menyusun dokumen strategis penanggulangan

Tingkat pendidikan SMA pada tahun 2005, Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar

kemiskinan daerah dan melakukan monitoring pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka

51,78 menjadi 56,60 pada tahun 2006 serta 59,02 pada tahun 2007. Angka Partisipasi Murni

penanggulangan kemiskinan. Sebagai upaya untuk mendorong terbentuknya budaya kreatif

(APM) pada tahun 2005 sebesar 39,79 meningkat menjadi 44,01 pada tahun 2006 dan 44,60

dan inovatif serta kemandirian masyarakat dilakukakan koordinasi pengembangan dan

pada tahun 2007. Selain itu indikator rasio siswa persekolah pada tingkat pendidikan SMA

pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG), berupa penjaringan penemu Teknologi Tepat

dari 343 pada tahun 2005, menjadi 367 tahun 2006 dan 344 pada tahun 2007. Peningkatan

Guna (TTG) yang dalam pelaksanaannya menghasilkan beberapa Teknologi Tepat Guna

kinerja pendidikan juga ditunjukkan dengan angka melanjutkan yang terus meningkat, dimana

(TTG) antara lain, Listrik sistem sirkulasi, alat pengering (oven) Kemiri, alarm (alat peringatan)

pada pada tingkat pendidikan SMA ini angka melanjutkan pada tahun 2005 sebesar 90,42

untuk keselamatan bila terjadi bencana, obat-obatan dan alat penyedot pasir. Dilakukan juga

menjadi 87,86 pada tahun 2006 dan meningkat pada tahun 2007 yang mencapai 98,59.

pembinaan Posyantekdes untuk memberikan pelayanan tehnis, memberikan informasi dan

Berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Penuntasan

orientasi beberbagai jenis spesifik Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dibutuhkan oleh

Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasa Buta Aksara, mensyaratkan APM SD/MI

masyarakat sebagai Teknologi Tepat Guna (TTG) unggulan daerah, dan mengikuti Gelar

sekurang-kurangnya 95% dan APK SMP/MTs sekurang-kurangnya 95%, maka kita masih

Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Propinsi dan Nasional untuk meningkatkan pelayanan

menyisakan pekerjaan rumah untuk pemerataan wajib belajar sembilan tahun terutama

informasi dan membantu masyarakat untuk mendapatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang

dijenjang SMP/MTs. Dengan demikian secara umum derajat pendidikan penduduk baik formal

dibutuhkan dan untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat serta memperkenalkan hasil

maupun non formal kecenderungannya semakin tinggi, maka hal tersebut sudah mengarah

temuan baru dibidang Teknologi Tepat Guna.

pada indikasi adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kecenderungan meningkatnya APM pada setiap jenjang pendidikan, tidak terlepas dari kebijakan peningkatan

Pelaksanaan misi mengembangankan budaya inovatif melalui pendidikan dan

akses masyarakat terhadap pendidikan yang selama ini digulirkan oleh Pemerintah Daerah.

pembelajaran berkualitas dilakukan dengan strategi Peningkatan Pendidikan Inovatif

Dalam tahun-tahun terakhir ini, pemerintah daerah melalui berbagai sumber dana terus

Masyarakat (Pro-Pintar). Pelaksanaan misi dan strategi ini merupakan implementasi urusan

melaksanakan pembangunan baik berupa pembangunan gedung baru ataupun penambahan

pemerintahan daerah yang dikelompokkan dalam fungsi pendidikan.

kelas baru. Hasil upaya kita selama ini secara nyata berimplikasi kepada menurunnya rasio

Kinerja pendidikan dasar dan menengah terus meningkat baik pada sisi pemerataan,

siswa per ruangan, hingga tahun 2007 mendekati angka ideal satu yakni satu kelas berbanding 40 murid yang sebelumnya 41,69 tahun 2005. Dari sisi ketersediaan pendidikan,

mutu dan relevansi maupun efisiensi internal pendidikan setiap jenjang pendidikan. Tingkat pendidikan SD pada tahun 2005, Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar

sampai tahun 2007 jumlah sekolah jenjang pendidikan SD/sederajat adalah 361 sekolah dari

103,99 menjadi 104,04 pada tahun 2006 serta 105,07 pada tahun 2007. Angka Partisipasi

sebelumnya 354, SMP/sederajat 91 sekolah yang pada tahun 2005 sebanyak 78 sekolah,

Murni (APM) pada tahun 2005 sebesar 87,82 meningkat menjadi 90,12 pada tahun 2006 dan

SMA/SMK/sederajat 39 sekolah dari sebelumnya 34 sekolah. Sebaran fasilitas gedung

91,09 pada tahun 2007. Selain itu indikator rasio siswa persekolah pada tingkat pendidikan

sekolah untuk SD semakin merata sampai ke tingkat desa, terlihat dari rasio jumlah

SD dari 150 pada tahun 2005, menjadi 149 tahun 2006 dan 150 pada tahun 2007.

desa/kelurahan terhadap jumlah Sekolah Dasar (SD) sebesar 2,2 artinya secara rata-rata


- 21 -


- 22 -

setiap desa setidaknya terdapat 2 SD dari sebelumnya 1,64 sementara SMP rasio jumlah

merata. Disamping itu hingga akhir tahun 2007 terdapat 95 unit Puskesmas Pembantu, dan

sekolah terhadap jumlah kecamatan sebesar 3,8 dan SMA sebesar 1,5 dari sebelumnya 2,4

73 unit pondok persalinan di Desa ( Polindes). Kondisi ini jauh lebih baik dari tahun 2005

dan 0,8.

dimana jumlah puskesmas 15 unit, pustu 83 unit, dan polindes 66 unit. Upaya ini telah

Kendala utama dalam peningkatan pemerataan dan akses pendidikan di daerah kita

memberikan hasil dengan menurunkan rasio pelayanan puskesmas terhadap jumlah

adalah masih tingginya tingkat kerusakan ruang kelas yakni 43,58% pada tahun 2005 berhasil

penduduk. Jika pada tahun 2005 rasio tersebut mencapai 1 : 4.303 maka pada tahun 2007 ini

ditekan menjadi 21,95% pada tahun 2007, rendahnya mutu lulusan yang masih rata-rata

rasio tersebut telah turun menjadi 1 : 3.478. Fakta-fakta ini menunjukkan bukti keseriusan

79,50% dengan nilai rata-rata 6,17, masih minimnya ketersediaan sarana prasarana sekolah,

pemerintah daerah untuk melaksanakan program revitalisasi puskesmas yang sudah

serta kualifikasi pengajar yang masih perlu terus ditingkatkan. Pemerintah daerah akan

dicanangkan pada awal periode kepemimpinan kami. Untuk mensyukuri pencapaian

bekerja sekuat tenaga menyelesaikan PR berat, namun tentu tidak akan mampu dilakukan

pembangunan dibidang kesehatan ini, maka tidaklah terlalu berlebihan jika peresmian proyek

sendiri, peran serta masyarakat dan dunia usaha mutlak diperlukan.

tahun ini akan diwakili oleh peresmian bangunan Puskesmas Seketeng yang saat ini telah

Walaupun demikian, dunia pendidikan kita tidak sepi dengan prestasi. Tahun 2006

berfungsi secara baik dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar.

dan 2007 telah tercatat 21 prestasi baik tingkat provinsi maupun nasional yang dipersebahkan

Trend yang menggembirakan juga terlihat pada menurunnya kasus gizi buruk yakni

anak didik kita, seperti lomba olimpiade sains, kelompok ilmiah remaja, pidato bahasa inggris,

pada Tahun 2006 terjadi 375 kasus menurun menjadi 260 kasus pada Tahun 2007. Hal ini

olahraga dan kesenian. Disamping itu, prestasi dalam menekan jumlah buta aksara dalam

merupakan pengaruh langsung dari pelaksanaan kebijakan sistem kewaspadaan pangan dan

masyarakat kita hingga dibawah 5%, melebih angka rata-rata Provinsi NTB.

gizi yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Berkaitan dengan minat baca masyarakat yang menunjukkan peningkatan secara

Pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin melalui program Askeskin telah

signifikan dari tahun ketahun, untuk itu pembinaan dan pengelolaan perpustakaan umum

mengacu kepada Manual Pelaksanaan Program Askeskin yang diterbitkan oleh Departemen

daerah terus ditigkatkan melalui upaya peningkatkan kualitas sumber daya manusia,

Kesehatan RI. Dalam manual tersebut, untuk mendapatkan pelayanan askeskin harus

peningkatan kualitas dan kuantitas koleksi buku pustaka, peningkatan kemampuan tenaga

mendapat rujukan dari Puskesmas. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa fungsi utama

pengelola perpustakaan, dan penyempurnaan sistem pelayanan kepada masyarakat.

dari pelayanan RSUD adalah memberikan pelayanan kesehatan rujukan. Artinya penyakit

Sebagai perwujudan misi menghadirkan masyarakat yang sehat secara jasmani

yang seharusnya bisa ditangani di Puskesmas tidak harus diobati di RSUD. Pelayanan

dan rohani ditempuh melalui strategi peningkatan layanan kesehatan masyarakat

kesehatan di Puskesmas dan jaringannya terus ditingkatkan sejalan dengan kebijakan

Samawa (Pro-Sesama).

pemerintah daerah dalam melakukan revitalisasi fungsi puskesmas. Saat ini pemerintah

Pemerintah daerah telah meningkatkan keterjangkauan pelayanan kesehatan dari

daerah bersama DPRD Sumbawa tengah mempersiapkan relokasi RSUD Sumbawa, yang

tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa. Saat ini Kabupaten Sumbawa hanya memiliki 1

hingga akhir tahun 2007 telah memasuki tahap penyelesaian Detail Enginering Design.

Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah sehingga praktis hanya Rumah Sakit inilah

Rencananya, pembangunan fisik RSUD akan dimulai pada Tahun Anggaran 2009 yang

yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan. Untuk itu keberadaan Rumah Sakit

dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Umum Daerah harus didukung oleh ketersediaan puskesmas menyebar di semua kecamatan.

Dalam hal peningkatan kualitas SDM bidang kesehatan, Pemerintah Daerah telah

Puskesmas dan jaringan inilah yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan yang terus

melaksanakan kebijakan peningkatan jenjang pendidikan aparatur melalui pemberian

dipertahankan dan tingkatkan melalaui program revitalisasi puskesmas.

beasiswa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi termasuk kesempatan bagi tenaga

Hingga akhir tahun 2007 telah berdiri 22 unit Puskesmas yang telah siap memberikan

medis dan paramedis. RSUD Sumbawa saat ini telah memiliki empat tenaga spesialis dasar,

pelayanan kesehatan, yang tidak hanya pelayanan kesehatan rawat jalan bahkan 6

satu spesialis gigi anak dan tiga magister dibidang manajemen kesehatan. Disamping itu,

diantaranya telah ditetapkan sebagai puskesmas rawat inap. Tahun 2008 ini tengah dibangun

hingga saat ini terdapat sepuluh orang yang sedang menempuh pendidikan spesialis penyakit

3 puskesmas dan dalam proses peningkatan status beberapa puskesmas yang dipandang

dalam dan anastesi serta satu orang dibidang manajemen kesehatan, sebelas orang S-1

penting bagi pemerataan pelayanan kesehatan sehingga diharapkan pada akhir tahun 2008

bidang kesehatan dan enam orang D-3 bidang kesehatan.

ini semua kecamatan telah memiliki puskesmas dan distribusi puskesmas rawat inap semakin


- 23 -


- 24 -

Terhadap peningkatan SDM dan Manajemen Kesehatan, sampai dengan tahun

Upaya penyehatan lingkungan dan pelayanan air bersih juga terus kita tingkatkan. Pada

2007 jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di Dinas kesehatan Kabupaten Sumbawa terdiri

tahun 2006-2007 telah dilakukan penanganan penyehatan lingkungan dan pelayanan air

dari Dokter umum 24 orang meningkat dari kondisi 2005 sebanyak 17 0rang; Dokter Gigi 5

bersih pada 43 kawasan kumuh. Disamping itu pelayanan persampahan juga semakin

orang meningkat dari kondisi 2005 sebanyak 3 0rang; Apoteker 6 Orang meningkat dari

meningkat seiring dengan volume produksi sampah yang juga terus meningkat dari 191,549

kondisi 2005 sebanyak 5 0rang; Sarjana Kesehatan 21 orang, Paramedis 416 orang,

m3 perhari pada tahun 2005 menjadi 207,867 m3 perhari pada tahun 2007. Untuk menangani

Paramedis Perawatan 344 orang, Paramedis Non 72 orang, Non Medis 141 orang, Apoteker

masalah ini telah diupayakan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana seperti

di Gudang Farmasi 3 orang, Tenaga teknis farmasi di Gudang farmasi 4 orang meningkat dari

peningkatan jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dari

kondisi 2005 sebanyak 2 0rang;

tampung rata-rata 75 m pada tahun 2005 menjadi 46 unit dengan dengan kapasitas tampung

12 unit dengan kapasitas

3

Beberapa kasus penyakit yang menonjol telah ditangani seperti Malaria yang

3

rata-rata 146 m pada tahun 2007.

umumnya terjadi dihampir semua wilayah, Demam Berdarah (DBD) dan Anthrax. Penanganan

Kita juga patut berbangga karena memiliki dokter teladan terbaik tingkat Provinsi

Malaria dan Demam Beredarah (DBD) terus akan dilakukan melalui pemberantasan sarang

NTB, Kader Posyandu Teladan Terbaik Tingkat Nasional, tenaga kesehatan pengelola obat

nyamuk, penebaran Abate, fogging untuk wilayah terjangkit serta pelayanan penanganan

terbaik tingkat Provinsi. Kita juga mencatat prestasi dalam dua tahun berturut-turut memiliki

penderita di Rumah Sakit dan Puskesmas. Berbagai upaya tersebut dinilai cukup efektif untuk

Desa PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat) Terbaik I Tingkat Provinsi, Pengelola BKB dan

menekan jatuhnya korban. Sedangkan kasus Demam Berdarah dan Antrax, meskipun

Kelompok BKB Juara II Tingkat Provinsi, Petugas Penyuluh KB Desa dan Balita Ideal

sebarannya rendah tetapi tetap dipandang menonjol karena eksesnya hingga ke tingkat

berprestasi Tingkat Provinsi NTB.

Nasional. Khusus mengenai kasus penyakit Antrax penanganannya dilakukan dengan

Demikian progress report yang dapat saya sampaikan yang intinya berisi gambaran

mengintensifkan tindakan preventif maupun kuratif. Hingga tahun 2007 telah dilaksanakan

mengenai indikator kinerja program dan kegiatan yang telah kami laksanakan dalam rangka

program PHBS melalui penyuluhan, promosi dan Lomba PHBS tingkat Desa yang ditunjang

mencapai visi Samawa Mampis Rungan. Dari paparan yang cukup panjang tersebut, kita

oleh program WSLIC-2. Melalui program air bersih dan sanitasi bagi masyarakat

telah mencatat bahwa dalam periode 2006-2007 terlihat kemajuan yang cukup berarti pada

berpenghasilan rendah (WSLIC) yang telah dimulai sejak tahun 2001 dan berlokasi di 73

berbagai bidang pembangunan dibandingkan kondisi awal tahun 2005.

desa, secara bertahap telah mampu meningkatkan cakupan air bersih dan jamban keluarga.

Dapat disimpulkan bahwa pembangunan Kabupaten Sumbawa telah berjalan

Demikian juga dengan terlaksanakanya program kota sehat sebagai upaya untuk

dengan baik dan telah berada pada jalurnya seperti ditunjukkan oleh indikator-indikator

meningkatkan sarana sanitasi dasar (SAB dan jamban keluarga). Pada tahun 2006, melalui

makro dan mikro pembangunan daerah seperti pertumbuhan ekonomi meningkat, volume

program WSLIC-2 telah dilakukan peningkatan sarana air bersih dan sanitasi di 22 desa dan

PDRB bartambah besar, IPM Naik, Situasi Kamtibmas kondusif, Pertanian berkembang,

di tahun 2007 dilakukan pada 13 desa. Dalam kaitan ini Desa Sebasang Kecamatan Moyo

perdagangan meningkat, kemampuan belanja pemerintah daerah bertambah demikan pula

Hulu telah menjadi contoh terbaik tingkat nasional dalam program CLTS.

pada indikator lainnya seperti saya sebutkan terdahulu.

Berbagai upaya bidang kesehatan tersebut telah memberikan dampak positif pada

Terlepas dari itu semua, sebagai pihak yang mendapat tugas dan kepercayaan

meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, semakin membaiknya pelayanan kesehatan

untuk mengemban amanah kepemimpinan pemerintahan di Kabupaten Sumbawa, kami

dan meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan. Peningkatan

menyerahkan semua penilaian atas keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas

pelayanan kesehatan ibu dan anak telah dikembangkan pelayanan terintegrasi antara

ini kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa.

Posyandu, Pendidikan Anak Usia Dini dan Bina Keluarga Balita yang selanjutnya kita sebut

Tak terasa, kami sudah melalui paruh pertama dari masa jabatan kami selaku

dengan istilah POSPA-BKB. Melalui terobosan ini diharapkan meningkatkan kembali kinerja

Bupati dan Wakil Bupati. Menyadari hal ini, maka tiada pilihan lain bagi kami, selain

pelayanan Posyandu, pemerataan pelayanan PAUD dan peningkatan kaualitas layanan bina

menjalankan tugas, amanah dan kepercayaan ini dengan sesunguh-sungguhnya. Itikad serta

keluarga balita.

semangat itulah yang selama ini mendasari kami dalam bekerja dan menjalankan tugas.


- 25 -


- 26 -

Namun sebesar apa pun kesungguhan kami dalam menjalankan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati, tidak ada jaminan bahwa kami akan dapat memenuhi semua tuntutan dan harapan, jika kami tidak ditopang secara efektif oleh segenap jajaran eksekutif, jika tidak didukung secara konstruktif oleh jajaran legislatif, dan jika tidak dibantu oleh segenap elemen masyarakat. Karena itu berbagai keberhasilan yang sudah diraih adalah berkat kerja keras kita semua. Demikian pula jika masih terdapat kekurangan, perlu menjadi bahan instropeksi kita bersama agar ke depan, siapapun yang akan melanjutkan kepemimpinan Pemerintahan di Kabupaten Sumbawa, bisa belajar dari pengalaman kita saat ini, mampu berbuat lebih baik, mampu menjaga kesinambungan pembangunan dan sanggup memberikan pengabdian yang terbaik, karena dilandasi oleh pemahaman, penghargaan dan kecintaan kepada Tana Samawa. Pada kesempatan ini kami akan meresmikan secara simbolik proyek pembangunan yang telah dilaksanakan pada Tahun ajaran 2007 yang menjadi bagian dari program dan kegiatan yang telah kami paparkan dalam progress report tadi. Seperti yang telah dipaparkan oleh ketua panita, bahwa pilihan meresmikan kegiatan pembangunan Puskemas Seketeng yang secara simbolik mewakili kegiatan pembangunan lain didasarkan pada niatan untuk membuktikan keseriusan kami dalam menjalankan program revitalisasi puskesmas sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Setelah mendengarkan progress report yang telah kami sampaikan, hadirin sekalian dapat menyaksikan pameran pembangunan yang kami hajatkan untuk memvisualisasikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah kami laksanakan dalam kurun waktu tahun 2006 hingga 2007. Akhirnya semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua untuk melanjutkan pembangunan disemua bidang kehidupan. Billahitaufiq Wal Hidayah Wassalammu’alaikum Wr.Wb. Sumbawa Besar, 23 Agustus 2008

BUPATI SUMBAWA,

ttd DRS. H. JAMALUDDIN MALIK


WAKIL BUPATI SUMBAWA

ttd MUHAMMAD JABIR, SH

- 27 -

BUPATI SUMBAWA

PROGRESS REPORT (LAPORAN KEMAJUAN) PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SUMBAWA KURUN WAKTU 2005-2007

Sumbawa Besar, 24 Oktober 2008

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA 2008

BUPATI SUMBAWA PROGRESS REPORT (LAPORAN KEMAJUAN) PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SUMBAWA KURUN WAKTU

Recommend Documents