BUPATI PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A
Menimbang
Mengingat
BUPATI PACITAN : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran ,Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tetang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA BAB I KETENTUAN UBfUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati i n i yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan 2. Bupati adalah Bupati Pacitan 3. Desa adalah desa d i Kabupaten Pacitan.
4.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan u n t u k membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat; 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melEiksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara u m u m daerah 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 8. Alokasi dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa yang besarannya dihitung dengan acara 90 % (sembilan p u l u h persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan j u m l a h desa secara nasional 9. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan j u m l a h penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis d i kabupaten Pacitan. 10. Rekening Kas U m u m Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penjdmpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati u n t u k menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 11. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menamptmg seluruh penerimaan Desa dan digunakan u n t u k membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan. 12. Sisa Dana Desa adalah Dana desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir t a h u n anggeiran atau dana desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir t a h u n anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa. 13. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka ysing mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi. BABII TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA Pasal 2 (1)
Rincian Dana Desa setiap Desa dihitung dengan rumus: Dana Desa setiap desa =
(2)
alokasi dasar setiap desa + alokasi formula setiap desa
Alokasi dasar setiap desa besarannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang rincian APBN/APBN-P.
(3)
Alokasi formula setiap desa dihitung dengan mengunakan r u m u s sebagai berikut: W - AF X 1(0,25 X Z l ) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)] Keterangan: W = Alokasi formula setiap Desa. AF = Alokasi formula Kabupaten yang ditetapkan dalam Presiden tentang rincian APBN/APBN-P Z l = Rasio j u m l a h penduduk setiap Desa. Z2 = Rasio j u m l a h penduduk miskin Desa. Z3 = Rasio luas wilayah Desa. Z4 - Rasio Indeks Kesulitan Geografl (IKG) setiap Desa.
Peraturan
Pasal 3 (1)
Rasio J u m l a h penduduk Desa (Zl) dihitung dengan rumus: , _
jumlah penduduk total penduduk
(2)
desa
desa se
kabupaten
Rasio J u m l a h Penduduk Miskin Desa (Z2) dihitung dengan rumus: ^
jumlah penduduk total penduduk
miskin desa
miskin desa se
kabupaten
(3)
Rasio Luas Wilayah Desa (Z3) dihitung dengan rumus: zo = luas luilayah desa
(4)
Rasio
Total luas wilayah Desa se
kabupaten
Indeks Kesulitan Geografis Desa (Z4) dihitung dengan rumus:
mo Total IKG desa di
kabupaten
Pa8al4 (1) Data j u m l a h penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan u r u s a n pemerintahan d i bidang statistik. (2) IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah d i bidang statistik. Pasal 5 Penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB m MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA Pasal 6 (1) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas U m u m Daerah ke Rekening Kas Desa dilaksanakan oleh Bupati
(2) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap: a. tahap I sebesar 6 0 % (enam p u l u h perseratus); dan b. tahap I I sebesar 4 0 % (empat p u l u h perseratus). (3) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Bapemas dan Pemdes dan Camat. b. Permohonan penyalxiran dana desa dilampiri dengan: 1. Peraturan Desa tentang APBDesa; 2. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa; 3. Foto copy rekening desa; 4. Laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya (laporan semester II) dengan sisa realisasi kurang 30 % (tiga p u l u h per seratus); dan 5. Surat Pemyataan kebenaran Laporan realisasi Dana Desa dari Kepala Desa yang bermaterai cukup). c. Dalam hal persyaratan penyaluran terpenuhi, Kepala Bapemas dan Pemdes menyampaikan rekomendasi pencairan kepada PPKD dengan dilampiri daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing desa. d. PPKD melakuan penyaluran dana desa dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas U m u m Daerah ke Rekening Kas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Penyaluran Dana Desa tahap I I dilalcukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana desa kepada Bupati melalui Kepala Bapemas dan Pemdes dan Camat; b. Permohonan penyaluran dana desa dilampiri dengan laporan realisasi dana desa tahap I yang menunjukkan Dana Desa tahap I telah digunakan paling kurang sebesar 50% (lima p u l u h perseratus); c. Surat Pemyataan kebenaran Laporan realisasi Dana Desa dari Kepala Desa yang bermaterai cukup; d. Dalam hal persyaratan penyaluran terpenuhi, Kepala Bapemas dan Pemdes menyampaikan rekomendasi pencairan kepada PPKD. e. PPKD melakuan penyaluran dana desa dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas U m u m Daerah ke Rekening Kas Desa sesuai ketentuan Peraturan pemndang-undangan yang berlaku. (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) h u r u f a disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati i n i (6) Surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) h u r u f b angka 5 dan ayat (4) h u r u f b disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati i n i BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 7 (1) Dana Desa diprioritaskan u n t u k membiayai bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Pasal 8 (1) Dana Desa dapat digunakan u n t u k membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Camat. (2) Persetujuan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memastikan pengalokasian Dana Desa u n t u k kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Pasal 9 Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa BABV PENYUSUNAN DAN PEMYAMPAIAN LAPORAN R E A L I S A S I PENGGUNAAN DANA D E S A Pasal 10 (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati setiap semester melalui Camat (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. semester I , paling lambat minggu kedua bulan J u l i ; dan b. semester I I , paling lambat minggu kedua bulan Februari t a h u n anggaran berikutnya. * (3) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaisin laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh kepala Desa melalui Camat (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusim sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati i n i . BAB V I PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISA DANA DESA Pasal 11 Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa. Pasal 12 (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditemukan Sisa Dana Desa lebih dari 3 0 % (tiga p u l u h per seratus), Bupati: a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa tersebut; dan/atau b. meminta aparat pengawas fungsional daerah u n t u k melakukan pemeriksaan. (2) Sisa Dana Desa lebih dari 3 0 % (tiga p u l u h per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada t a h u n anggaran berkenasm ditambah t a h u n anggaran sebelumnya. (3) Sisa Dana Desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada t a h i m anggaran berikutnya.
(4) Dalam hal rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, sisa dana desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang Perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa u n t u k selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan realisasi anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa BAB VII SANKSI Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran Dana Desa Pasal 13 (1) Bupati menimda penyaluran Daina Desa tahap I , dalam hal: a. Pemerintah Desa belum menyampaikan dokumen b. terdapat Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 3 0 % (tiga p u l u h per seratus); dan/atau c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I t a h u n anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa t a h u n anggaran sebelumnya. (3) Dalam hal Sisa Dana Desa lebih besar dari j u m l a h Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I , maka penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan. (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa t a h u n anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga j u m l a h Sisa dana desa menjadi paling tinggi sebesar 3 0 % (tiga p u l u h per seratus) dari a n ^ a r a n Dana Desa t a h u n anggaran sebelumnya. (5) Dalam hal sampai bulan J u l i t a h u n anggaran berjalan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 3 0 % (tiga p u l u h per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I I . Pasal 14 Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap 11, dalam hal Pemerintah Desa belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) h u r u f a dan h u r u f b. PasallS (1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlangsung sampai dengan b u l a n November t a h u n anggaran berjalan, dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa d i RKUD. (2) Bupati melaporkan sisa dana Desa d i RKUD sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (3) Bupati memberitahxikan kepada kepala desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa t a h u n anggaran berikutnya.
Bagian Kedua Pemotongan Penyaluran Dana Desa Pasal 16 (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam h a l setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) h u r u f b, desa masih terdapat Sisa Dana Desa lebih dari 3 0 % (tiga p u l u h per seratus) pada tahun anggaran berjalan, (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyalurein Dana Desa t a h u n anggaran berikutnya. BAB V I I I KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 Ketentuan Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) h u r u f b dan pasal 14 mulai berlaku pada t a h u n anggaran 2017. BAB I X KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Pada saat Peraturan Bupati i n i berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 19 Peraturan Bupati i n i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati i n i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan Ditetapkan d i Pacitan Pada tanggal
5
-
4
BUPATI PACITAN Cap.ttd INDARTATO Diundangkan dl Pacitan Pada tanggal 5 April 2016 S E K R E T A R I S DAERAH KABUPATEN RAblTAN
Drs.SUKO WIYONCMM Pembina Utama Madya NIP. 19591017 198503 1 015 B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 7
-2016
LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR : 7 TAHUN 2016 TANGGAL; 5 - 4 - 2016
CONTOH SURAT PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA Pacitan, Nomor Sifat Lamp Perihal
20
Kepada Yth. Bupati Pacitan 1 (satu) berkas Permohonan penyaluran Dana Desa
di Pacitan
Bersama i n i disampaikan dengan hormat Permohonan penyaluran Dana Desa Tahun tahap......... Desa Kecamatan dengan lampiran persyaratan: 1. Peraturan Desa tentang APBDesa; 2. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa; 3. Foto copy rekening desa; 4. Laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya (laporan semester II) dengan sisa realisasi kurang 30 % (tiga p u l u h per seratus); dan 5. Surat Pemyataan kebenaran Laporan realisasi Dana Desa dari Kepala Desa yang bermaterai cukup). Demikian atas keijasamanya disampaikan terima kasih.
Hormat kami KEPALA DESA KECAMATAN
(Nama Terang & Stempel)
BUPATI PACITAN Cap.ttd INDARTATO
LAMPIRAN U : PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR : 7 TAHUN 2016 TANGGAL: 5 - 4 - 2016
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN LAPORAN Yang bertandatangan d i bawah i n i : Nama
:
Jabatan
:
Menyatakan bahwa: 1,
Penggunaan Dana Desa Sudah sesuai dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2.
Dokumen laporan realisasi Dana Desa kami sampaikan yang
sebenar-
benamya Demikian pemyataan i n i kami buat dengan sebenamya, u n t u k dipergunakan sebagaimana
mestinya
dan
kami
bertanggungjawab
penuh
apabila
penyimpangan dalam penggunaan Dana tersebut d i atas.
, tgl., b i n , t h n Kepala Desa Materai 6000
BUPATI PACITAN Cap.ttd INDARTATO
ada
LAMPIRAN I I I
:
PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR : 7 TAHUN TANGGAL; 5 4 -
2016 2016
FORMAT LAPORAN R E A L I S A S I PENGGUNAAN DANA DESA TAHAP
KODE
URAIAN
1
2
1 1
2
1
2
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN PEMERINTAH DESA KECAMATAN KABUPATEN
PENDAPATAN
Pendapatan Transfer 1
2 2
1
2 2 2 2
1 1 1 2 1 3 2
2
2
1
Dana Desa TAHAP PERTAMA TAHAP KEDUA BELANJA DESA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
dst Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)
JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)
JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)
SALDO
Kp.
Kp.
Kp,
3
4
5
6
KET.
7
2 2
2 2
2 3
2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 4 4 4 4
3 3 3
1 1 1 1 1 1
dst Bidang Pembinaan kemasyarakatan
1 2 3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1 2 3 3
dst Pembiayaan Penerimaan pembiayaan SiLPA Sisa dana desa t a h u n sebelumnya Jumlah
Rp.
Keterangan * SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa Disetujui oleh, Kepala Desa
Bendahara Desa
.)
( BUPATI PACITAN Cap.ttd INDARTATO
