BUPATI MUSI BAYUASIN KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 049 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN / SANTASI (POKJA AMPL / SANITASI) KABUPATEN MUSI BANYUASIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI BANYUASIN, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka berkelanjutan pelayanan dan efektivitas penggunaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi, Pemerintah telah menetapkan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan / Sanitasi (AMPL / Sanitasi);
b.
bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan nasional tersebut di daerah dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan / Sanitasi (AMPL / Sanitasi) di Kabupaten Musi Banyuasin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Musi Banyuasin.
: 1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kab.praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043);
3.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3496);
4.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4377);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
7.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851);
8.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4490);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kab. (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
13.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
14.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
15.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Air Minum;
16.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan PerKab.an;
17.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman (KSNP-SPALP);
18.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
19.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 660/4919/SJ Tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah;
20.
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 05 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 Nomor 77);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN / SANITASI (POKJA AMPL / SANITASI) KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
KESATU
: Membentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan / Sanitasi (Pokja AMPL / Sanitasi) Kabupaten Musi Banyuasin dengan susunan keaggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a dan I.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
: Uraian Tugas dan Kewajiban Pokja AMPL / Sanitasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Musi Banyuasin dan secara umum bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA
: Apabila terjadi mutasi/alih tugas diantara pejabat/pegawai dimaksud diktum KESATU (sepanjang tidak ditentukan lain oleh Bupati Musi Banyuasin) maka pejabat/pegawai penggantinya secara otomatis menggantikan tugas tersebut terhitung sejak serah terima tugas/jabatan.
KEEMPAT
: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Sumber Dana Lain yang sah.
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
Ditetapkan di Sekayu Pada Tanggal : 15 Februari 2013
Tembusan : 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta 2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Bappenas RI di Jakarta 3. Menteri Pekerjaan Umum RI di Jakarta 4. Menteri Kesehatan RI di Jakarta 5. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta 6. Inspektur Kab. Musi Banyuasn
Lampiran I.a : KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR : 049 Tahun 2013 TANGGAL : 15 Februari 2013 SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN / SANITASI (POKJA AMPL / SANITASI) KAB. MUSI BANYUASIN
I.
Ketua
:
Sekretaris Daerah Kab. Musi Banyuasin
II.
Sekretaris
:
Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Musi Banyuasin
III.
Sekretariat Ketua Sekretariat
:
Sekretaris Bappeda Kab. Muba
Wakil Ketua Sekretariat
:
Kabid. Program, Anggaran dan Data Bappeda Kab. Musi Banyuasin.
Anggota
:
1. Amrah Syarif, ST (Bappeda kab. Muba) 2. Joni Harwin, ST, MM (Bappeda Kab. Muba) 3. Satmanewati, SE (Bappeda Kab. Muba) 4. Aziza Oktavia, SE (Bappeda Kab. Muba) 5. Erica Oktariani, ST (Bappeda Kab. Muba) 6. Susmadi, ST (Bappeda Kab. Muba) 7. Febriayansyah Wijaya, SE (Bappeda Kab. Muba) 8. Fira Puspita, SE, MM (Bappeda Kab. Muba) 9. Yenni Arieshanthy, ST (Bappeda Kab. Muba) 10. Rahmad Hidayat, A.Md. (Bappeda Kab. Muba) 11. Riduan, SH (Bappeda Kab. Muba) 12. Miswa, A.Md (Bappeda Kab. Muba)
Bidang Perencanaan Ketua
:
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Musi Banyuasin
Wakil Ketua
:
Kepala Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Anggota
:
IV.
1. Kasubbid. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin. 2. Kasubbid. Infrastruktur Bappeda Kab. Musi Banyuasin 3. Kasubbag. Perencanaan Program Dinkes Kab. Musi Banyuasin 4. Muhammad Irwan, ST (DPUCKP Kab. Muba) 5. Amrah Syarif, ST (Bappeda Kab. Muba) 6. Irlan Saputra, ST (DKPPLJ Kab. Muba) 7. Fauzi Asran (Diknas Kab. Muba) 8. Susmadi, ST (Bappeda Kab. Muba) 9. Fira Puspita, SE, MM (Bappeda Kab. Muba)
V.
VI.
Bidang Pendanaan Ketua
:
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Musi Banyuasin
Wakil Ketua
:
Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Musi Banyuasin.
Anggota
:
Bidang Teknis Ketua
:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Musi Banyuasin
Wakil Ketua
:
Kepala Bidang P2PL Dinas PU. Cipta Karya dan Pengairan Kab. Musi Banyuasin.
Anggota
:
VII. Bidang Penyehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Ketua : Wakil Ketua
:
Anggota
:
1. 2. 3. 4.
Kasubbid. Anggaran I DPPKAD Kab. Muba Kasubbid. Anggaran II DPPKAD Kab. Muba Kasubbid. Anggaran III DPPKAD Kab. Muba Kasubbid. Perencanaan Program dan Anggaran Bappeda Kab. Muba. 5. Hendrianto, SE (DPPKAD Kab. Muba) 6. Satmanewati, SE (Bappeda Kab. Muba) 7. Aziza Oktavia (Bappeda Kab. Muba)
1. Kasi Air Bersih DPUCKP Kab. Muba 2. Kasi Penyehatan Lingkungan DPUCKP Kab. Muba 3. Kasi Prasarana Perumahan DPUCKP Kab. Muba 4. Aris Wijayanto, SKM (Dinkes Kab. Muba) 5. Azmy Julian, ST (PDAM Kab. Muba) 6. Nur Soleh, SP (DKPPLJ Kab. Muba) 7. Madsudi, ST, MM (DPUCKP Kab. Muba) 8. Joni Harwin, ST, MM (Bappeda Kab. Muba) 9. Erica Oktariani, ST (Bappeda Kab. Musi Banyuasin)
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Musi Banyuasin Kabid. P3PL Dinkes Kab. Muba 1. Kabid. Pemanfaatan Sumber daya dan Teknologi Tepat Guna BPMPD Kab. Muba 2. Kasi. Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Dinkes kab. Muba. 3. Kasi Pemberantasan Dinkes Kab. Muba. 4. Kasi Penyehatan Lingkungan dan Makan Minum Dinkes Kab. Muba. 5. Darmadi, S.Ag (Setda kab. Muba) 6. Yulia Farida (TP PKK Kab. Muba) 7. Aris Yuwana (BPMPD Kab. Muba) 8. Febriyansyah Wijaya, SE (Bappeda Kab. Muba) 9. Sri Fatwa, ST (DPUCKP Kab. Muba)
VIII. Bidang Monitoring dan Evaluasi Ketua
:
Kepala Badan Lingkungn Hidup, Penelitian dan Pengembangan Kab. Musi Banyuasin.
Wakil Ketua
:
Sekretaris Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Kab. Musi Banyuasin.
Anggota
:
1. Kabid Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappeda Kab. Musi Bayuasin. 2. Ricki Perdana, SE (Bappeda Kab. Muba) 3. Masayu Fitriyanti, ST (Bappeda Kab. Muba) 4. Yenny Arieshanty (Bappeda Kab. Muba) 5. Surya Pelita Vita (Dinkes Kab. Muba) 6. Rustam Effendy, ST (DPUCKP Kab. Muba) 7. Rahmad Hidayat (Bappeda Kab. Muba) 8. Verawati, ST ( BLHPP Kab. Muba ) 9. Nopiansyah, SE ( BLHPP Kab. Muba ) 10. Arlin Lukisa Putra, ST ( BLHPP Kab. Muba )
Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR : 049 Tahun 2013 TANGGAL : 15 Februari 2013
URAIAN TUGAS DAN KEWAJIBAN KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN / SANITASI (POKJA AMPL / SANITASI) KAB. MUSI BANYUASIN
1. Koordinasi yaitu : Peran untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Program pembangunan Air Minum dan Sanitasi termasuk PPSP di Wilayah Kab. Musi Banyuasin; 2. Advokasi, yaitu : Peran untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen dan kemampuan berbagai pemangku kepentingan AMPL di tingkat Kab. Musi Banyuasin untuk turut serta dalam pembangunan air minum dan sanitasi; 3. Advisor, yaitu : memberikan input strategis bagi pengembang kebijakan, program, dan kegiatan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pokja AMPL / Sanitasi Kab. Musi Banyuasin dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan sanitasi;
Ketua Pokja AMPL / Sanitasi bertugas : 1. Mengendalikan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan peran, fungsi dan tugas Pokja AMPL / Sanitasi Kab. Musi Banyuasin; 2. Mengendalikan pengelolaan kerja Pokja AMPL / Sanitasi Kab. Musi Banyuasin agar tetap sesuai dengan misi Kab. Musi Banyuasin; 3. Memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi Pokja AMPL / Sanitasi Kab. Musi Banyuasin; 4. Memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya bagi Pokja AMPL / Sanitasi Kab. Musi Banyuasin.
Sekretaris Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan bertugas : 1. Mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja Pokja AMPL / Sanitasi Kab. Musi Banyuasin; 2. Merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan Pokja AMPL / Sanitasi Kab. Musi Banyuasin dalam pelaksanaan Program PPSP dan sejenisnya; 3. Memberikan masukan strategis terkait aspek kelembagaan dalam penyusunan SSK dan penyempurnaan terkait aspek kelembagaan dalam Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) dari hasil review Pokja AMPL / Sanitasi Provinsi Sumatera Selatan; 4. Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang; 5. Menghimpun laporan bidang-bidang kerja Pokja AMPL / Sanitasi Kab. Musi Banyuasin; 6. Fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPSP oleh Pokja AMPL / Sanitasi Kab. Musi Banyuasin serta Konsultasi ke Provinsi Sumatera Selatan dan Pusat; 7. Menyiapkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kab. Musi Banyuasin; 8. Menyiapkan bahan masukan kepada Pokja AMPL / Sanitasi Provinsi Sumatera Selatan dalam penyusunan roadmap sanitasi Provinsi; 9. Fasilitasi Tim Pokja AMPL / Sanitasi Kab. Musi Banyuasin menghadiri pertemuan tahunan Kabupaten/Kab. peserta Program PPSP dan penguatan kapasitas kelembagaan PPSP; 10. Fasilitasi Tim Pokja AMPL / Sanitasi Kab. Musi Banyuasin dalam melakukan penyusunan Memorandum Program Sektor Air Minum dan Sanitasi (MPSS); 11. Melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan Program PPSP yang ditugaskan oleh Ketua Pokja AMPL / Sanitasi Kab. Musi Banyuasin; 12. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas terhadap Ketua Pokja AMPL / Sanitasi Kab. Musi Banyuasin.
Bidang-bidang : Bidang Perencanaan bertugas : 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan BPS, SSK dan draft MPSS; 2. Memastikan bahwa BPS, SSK dan MPSS menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Program PPSP yang dirumuskan kedalam dokumen RPJMD; 3. Memastikan kesesuaian prioritas program dan kegiatan PPSP yang dituangkan dalam SSK dan MPSS telah selaras dengan RPJMD; 4. Menyusun program dan kegiatan prioritas PPSP bersama-sama dengan bidang lain untuk bahan masukan penyusunan RKPD sebagai bahan penyusunan RKA-SKPD dalam rangka penganggaran dalam APBD; 5. Menyiapkan draft MPSS yang berisikan program, kegiatan prioritas sanitasi yang berskala komunal, kawasan dan Kab. untuk disampaikan kepada Pokja AMPL / Sanitasi Provinsi Sumatera Selatan; 6. Membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Pokja AMPL / Sanitasi Kab. Musi Banyuasin; 7. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang perencanaan yang ditugaskan oleh Ketua Pokja AMPL / Sanitasi Kab. Musi Banyuasin; 8. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua Pokja AMPL / Sanitasi Kab. Musi Banyuasin. Bidang Pendanaan bertugas sebagai berikut : 1. Mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan BPS, SSK dan MPSS; 2. Memberikan masukan terhadap kebijakan dan peraturan daerah dalam upaya optimalisasi pengelolaan sanitasi, terutama terkait dengan pendanaan sanitasi di Kab. Musi Banyuasin; 3. Memberikan masukan strategis terkait aspek pendanaan dalam penyusunan MPSS dan penyempurnaan terkait aspek pendanaan dalam BPS, SSK dan MPSS dari hasil review Pokja AMPL / Sanitasi Provinsi Sumatera Selatan; 4. Menyiapkan bahan masukan bidang pendanaan kepada Pokja AMPL / Sanitasi dalam pelaksanaan / implementasi Program PPSP; 5. Meneliti RKA-SKPD Kab. Musi Banyuasin untuk memastikan pendanaan pada setiap tahapan Program PPSP dialokasikan kedalam APBD; 6. Membuat laporan kerja terkait bidang pendanaan secara berkala kepada Ketua Pokja AMPL / Sanitasi Kab. Musi Banyuasin; 7. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang pendanaan yang ditugaskan oleh Ketua Pokja AMPL / Sanitasi Kab. Musi Banyuasin; 8. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja AMPL / Sanitasi Kab. Musi Banyuasin. Bidang Teknis bertugas sebagai berikut : 1. Menyampaikan bahan masukan aspek teknis dalam rangka penyusunan draft MPSS; 2. Memberikan masukan strategis terkait aspek teknis penyusunan MPSS dan penyempurnaan terkait aspek teknis BPS, SSK dan draft MPSS dari hasil review Pokja AMPL / Sanitasi Provinsi Sumatera Selatan; 3. Menyiapkan bahan masukan bidang teknis kepada Pokja AMPL / Sanitasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik Program PPSP agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan; 4. Membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Pokja AMPL / Sanitasi Kab. Musi Banyuasin; 5. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang teknis yang ditugaskan oleh Ketua Pokja AMPL / Sanitasi Kab. Musi Banyuasin; 6. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja AMPL / Sanitasi Kab. Musi Banyuasin.
Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdaayaan Masyarakat bertugas sebagai berikut: 1. Mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan draft MPSS; 2. Menyiapkan bahan sosialisasi, advokasi dalam rangka pelaksanaan Program PPSP; 3. Menyiapkan bahan untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif untuk menjadi pelaku individu dan masyarakat yang menjaga dan mengembangkan sanitasi sehat di Kab. Musi Banyuasin; 4. Membuat bahan laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Pokja AMPL / Sanitasi Kab. Musi Banyuasin; 5. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang Komunikasi, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang ditugaskan oleh Ketua Pokja AMPL / Sanitasi Kab. Musi Banyuasin; 6. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja AMPL / Sanitasi Kab. Musi Banyuasin. Bidang Pemantauan dan Evaluasi bertugas sebagai berikut : 1. Menyiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan draft MPSS; 2. Menyiapkan bahan untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Program PPSP pada setiap SKPD terkait; 3. Menyusun rekomendasi tindaklanjut hasil temuan pelaksanaan Program PPSP di Kab. Musi Banyuasin untuk dilakukan perbaikan oleh SKPD terkait; 4. Membuat laporan kerja bidang secara berkala kepada Ketua Pokja AMPL / Sanitasi Kab. Musi Banyuasin; 5. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang tugas yang ditugaskan oleh Ketua Pokja AMPL / Sanitasi Kab. Musi Banyuasin; 6. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja AMPL / Sanitasi Kab. Musi Banyuasin. Sekretariat Pokja AMPL / Sanitasi bertugas sebagai berikut : 1. Menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat internal Pokja AMPL / Sanitasi, lokakarya dan pelatihan-pelatihan; 2. Melakukan pengolahan dan menganalisa data kemajuan pelaksanaan PPSP Kab. Musi Banyuasin melalui web ppsp.nawasis.info; 3. Menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas Pokja AMPL / Sanitasi dan laporan sekretariat Pokja AMPL / Sanitasi serta menyusun laporan Program PPSP untuk dilaporkan secara berkala kepada Ketua Pokja AMPL / Sanitasi Kab. Musi Banyuasin; 4. Menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan Program PPSP kepada Bupati Musi Banyuasin.
Lampiran I.a Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor Tanggal
: :
049 Tahun 2013 15 Februari 2013
STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN / SANITASI (POKJA AMPL / SANITASI) KABUPATEN MUSI BANYUASIN KETUA Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin SEKRETARIS Asisten Bidang perekonomian dan pembangunan Setda Kab. Muba SEKRETARIAT Ketua Sekretariat : Sekretaris Bappeda Kab. Musi Banyuasin Wakil Ketua Sekretariat : Kabid. Program, Anggaran dan Data BAPPEDA Kab Muba Anggota : Amrah Syarif, ST (BAPPEDA Kab. Muba) Joni Harwin, ST, MM (BAPPEDA Kab. Muba) Satmanewati, SE (BAPPEDA Kab. Muba) Aziza Oktavia (BAPPEDA Kab. Muba) Erica Oktariani, ST (BAPPEDA Kab. Muba) Fira Puspita, SE, MM (BAPPEDA Kab. Muba) Yenny Arieshanthy, ST (BAPPEDA Kab. Muba) Rahmad Hidayat, A.Md (BAPPEDA Kab. Muba) Riduan, SH (BAPPEDA Kab. Muba) Miswa, A.Md (BAPPEDA Kab. Muba) Susmadi, ST (BAPPEDA Kab. Muba) Febriyansyah Wijaya, SE (BAPPEDA Kab. Muba)
BIDANG PERENCANAAN
BIDANG PENDANAAN
BIDANG TEKNIS
BIDANG PENYEHATAN, KOMUNIKASI DAN PEMBERDAYAAN
BIDANG MONITORING DAN EVALUASI
Ketua : Kepala BAPPEDA Kab. Muba Wakil ketua : Kabid. Fispra BAPPEDA Kab. Muba Anggota : Kasubbid. TR dan LH BAPPEDA Kab. Muba BAPPEDA Kab. Kasubbid. Infrastruktur Muba Program DINKES Kasubbag. Perencanaan Kab. Muba Muhammad Irwan, ST (DPUCKP Kab. Amrah Syarif, ST Muba) (BAPPEDA Kab. Muba) Irlan Saputra, ST (DKPPLJ Kab. Muba) Fauzi Asran (DIKNAS Kab. Muba) Susmadi, ST (BAPPEDA Kab. Muba) Fira Puspita, SE, MM (BAPPEDA Kab. Muba)
Ketua : Kepala DPPKAD Kab.Muba Wakil Ketua : Kabid. Anggaran DPPKAD Kab. Muba Angota : Kasubbid. Anggaran I DPPKAD Kab. Muba Kasubbid. Anggaran II DPPKAD Kab. Muba Kasubbid. Anggaran III DPPKAD Kab. Muba Kasubbid. Perenc. Program dan Anggaran BAPPEDA Kab. Muba Hendrianto, SE (DPPKAD Kab. Muba) Satmanewati, SE (BAPPEDA Kab. Muba) Aziza Oktavia, SE (BAPPEDA Kab. Muba)
Ketua : Kepala Dinas PU. Cipta Karya & Pengairan Kab. Muba Wakil Ketua : kabid. P2PL Dinas PU. Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba Anggota : Kasi. Air Bersih DPUCKP Kab. Muba Kasi. Penyehatan Lingkungan DPUCKP Kab. Muba Kasi. Prasarana Perumahan DPUCKP Kab. Muba Aris Wijayanto, SKM (DINKES Kab. Muba) Azmy Julian, ST (PDAM Kab. Musi Banyuasin) Nur Soleh, SP (DKPPLJ Kab. Muba) Madsudi, ST (DPUCKP Kab. Muba) Joni Harwin, ST, MM (BAPPEDA Kab. Muba) Erica Oktariani, ST (BAPPEDA Kab. Musi Banyuasin)
Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Musi Banyuasin Wakil Ketua : Kabid. P3PL DINKES Kab. Muba Anggota : kabid. Pembangunan Perdesaan/Kelurahan BPMPD Kab. Muba Kasi. Pengamatan dan Pencegahan Penyakit DINKES Kab. Muba Kasi. Pemberantasan Penyakit DINKES Kab. Muba Kasi. Penyehatan Lingkungan da Makmin DINKES Kab. Muba Darmadi, S.Ag (SETDA Kab. Muba) Yulia Farida, SP (TP PKK Kab. Muba) Aris Yuwana (BPMPD kab. Muba) Febriyansyah Wijaya, SE (BAPPEDA Kab. Muba) Sri Fatwa, ST (DPUCKP Kab. Muba)
Ketua : Kepala BLHPP Kab. Musi Banyuasin Wakil Ketua I : Sekretaris BLHPP Kab. Muba Anggota : Kabid. EPP BAPPEDA Kab. Muba Ricki Perdana, SE (BAPPEDA Kab. Muba) Masayu Fitriyanti, ST (BAPPEDA Kab. Muba) Yenny Arieshanty, ST (BAPPEDA Kab. Muba) Surya Pelita Vita (DINKES Kab. Muba) Rustam Effendi, ST (DPUCK Kab. Muba) Rahmad Hidayat, A.Md (BAPPEDA kab. Muba) Verawati, ST (BLHPP Kab. Muba) Nopiansyah, SE (BLHPP Kab. Muba) Arlin Lukisa Putra, ST (BLHPP Kab. Muba)
