BUPATI MURUNG RAYA KXPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR L88'45/132/zOtO TENTANG PENDELEGASIAN PERIZINAN YANG MENJADI KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA KANTOR PEUI,YANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MURUNG RAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MURUNG RAYA
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
Ir{enimbang
yang
optimal, perlu dilakukan pendelegasian wewenang Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Murung Raya;
Mengingat
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Murung Raya;
:1.
Undang-Undang Nomor B Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor B Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38901;
2.
Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
?
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-U 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan
S-\
o"'t11;';:1F .q
7.9
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844J; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741J; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2008
Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya; 8.
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2009
Tentang Pembentukan 0rganisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 69J; 9.
Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Tahun 2010
Nomor
;
Bupati Murung Raya Nomor 188r'.5 /30 /2070 Tanggal 17 Februari 2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Murung Raya;
10. Keputusan
MEMUTUSI(AN: Menetapkan Pendelegasian perizinan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai pihak yang berwenang; ]enis perizinan yang didelegasikan Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, meliputi :
KESATU
KEDUA
IENIS UTYANAN IZIN: Izin Penebangan Pohon pada Perkebunan Besar;
1. 2. 3. 4. 5.
lzin Usaha Perkebunan (lUP); Izin Tempat Pelelangan Ikan/TPI; Izin Usaha Perikanan/lUP;
Izin Pembudidayaan Ikan Keramba Jaring Terapung Perairan Umum;
6. . B. 9. 10
Izin Prinsip Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
11. 1?. 13. 14. 15. 16.
lzin Usaha fasa Pengusahaan Transportasi; Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat;
L7
lzin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta ILPTKS) Antar
7
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu; Persetujuan Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional/lK0T;
Izin Sementara Menyelenggarakan Rumah Sakit Swasta
;
Izin Trayek AKDP Operasi;
Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas; Izin Usaha Perusahaan Pelayanan Rakyat; Izin Serah Pakai Tanah Daerah Jalan di Luar Manfaat )alan; Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing/IMTA; Kerja Lokal;
18.
Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Keria lndonesia;
19. Izin
Usaha Perdagangan
B2 fBahan Berbahayal
Pengecer
Terdaftar;
20.
Izin Pendirian Koperasi Primer/Sekunder;
ZL.
Tanda Daftar Perusahaan;
22.
Izin Trayek/Operasi Kapal Perairan Daratan Berukuran di Ba,wah 20M3;
*:*-
23. IzinTrayekAngkutan; 24. Izin Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara; 25. Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan
lasa Pengurusan
Transportasi;
26. Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran Rakyat; 27. Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPIIJ; 28. Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia ISIKPII); 29. Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional; 30. Izin Membawa Hewan Kesayangan dan Bibit Ternak Antar Provinsi;
31. Izin Serah Pakai Tanah Pemerintah Kabupaten (Bantaran SungaiJ; 32, Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan [SIPPA); 33. Izin Pengusahaan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi; 34. Izin Usaha Pertambangan; 35. Izin Usaha Perdagangan:ISIUPJ; 36. Izin SITU; 37. Izin Reklame; 38. Izin HO; 39. Izin Mendirikan Bangunan (lMB); 40. Izin Mendirikan Yayasan; 4'L.
Izin Mendirikan Basecamp;
42.
Izin Kayu Tambat Sungai (logpondJ;
43. 44.
Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus;
45.
Izin Penggunaan Alat Berat;
46.
Izin Usaha Rumah Makan, Katering dan fasa Boga;
47.
Izin Usaha Penginapan, Losmen, dan Hotel;
Izin Pembangunan Tower Telekomunikasi;
48. Izin Usaha Bahan Bakar, APMS, dan SPBU; 49. Izin Usaha Produksi Makanan dan Minuman; 50. Izin Penggunaan Gergaji Mesin (ChainSawJ; 51. Izin Usaha Jasa Konstruksi; 52. Izin Usaha Industri; 53. Tanda Daftar Industri; 54. Izin Bengkel;
,l!6 !,,*:-"; '.,ti-)
"\'\,
J"y.w"I!},.,c
KETIGA
KEEMPAT
Pendelegasian wewenang perizinan dari Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu seperti tercanrum dalam DIKTUM KEDUA, sepenuhnya menjadi tanggung-iawab dan wewenang dari Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; Pendelegasian wewenang perizinan ini terkandung maksud dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara benar, cepat dan
tepal
KELIMA
Penyelenggaraan kewenangan perizinan yang didelegasikan Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
KEENAM
Pertanggung-jawaban sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya; Hal-hal yang belum diatur dalam Kepurusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati Murung
KETUJUH KEDELAPAN
Raya;
KESEMBILAN
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan
l
I
di : Puruk Cahu 20t0
