BUPATI LIMA PULUH KOTA PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR
IS
TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH YANG SUDAH KADALUWARSA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka terwujudnya tertib administrasi terhadap pengelolaan Pajak Daerah terutama terhadap subjek dan objek pajak yang tidak jelas, maka salah satu upaya adalah melakukan
penghapusan
piutang pajak daerah yang
sudah
kadaluwarsa (berumur 5 tahun);
b.
c.
bahwa agar pelaksanaan penghapusan piutang pajak daerah yang sudah kadaluwarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu adanya Tata Cara Penghapusan Pitang Pajak Daerah Yang Sudah Kadaluwarsa; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Daerah Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dimana Tata Cara
Penghapusan Piutang Pajak Daerah Yang Sudah d.
Mengingat
:
1.
Kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati. Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1981
tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
2.
3.
Keuangan 4.
Tahun
1981
Nomor
76,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang hit
Pemeriksaan Pengelolaan dan Keuangan Negara (Lembaran Indonesia
6.
Tahun
2004
Tanggung Jawab Negara Republik
Nomor
66,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan
7.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor
126,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 5049);
9.
Undang-Undang Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.
Peraturan
Menteri
Keuangan
Republik
Indoneia
Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor
1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
14.
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun
2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 39); (\U
15.
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 8);
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TATA
CARA
PENGHAPUSAN
PIUTANG
TENTANG PAJAK
DAERAH YANG SUDAH KADALUWARSA BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. 3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota. 4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan penghapusan Pajak Daerah yang sudah kadaluwarsa.
5. Piutang Pajak Daerah adalah pajak daerah yang masih harus ditagih termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 6. Penghapusan Piutang Pajak Daerah Yang Sudah Kadaluwarsa adalah proses atau tata cara meniadakan piutang pajak yang hak penagihannya sudah kadaluwarsa.
7.
8.
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuann peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selantnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terhutang. 9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut
SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 10. Surat Ketetetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar setelah memperoleh kekuatan hukum tetap. 11. Surat Ketetapan Pajak Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak terhutang atau seharusnya tidak terhutang. 13. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
14. Penelitian adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. Pemeriksaan Ulang adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak untuk jenis pajak dan masa/tahun pajak yang telah diperiksa pada pemeriksaan sebelumnya. 16. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. 17. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 18. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. 19. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi pada suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
22. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. 23. Pengusaha adalah perorangan dan badan yang menyelenggarakan usaha untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
24. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
25. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender. f\ i|
26. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
(1) Maksud dari penghapusan piutang pajak daerah yang sudah kadaluwarsa adalah proses meniadakan tagihan pajak yang seharusnya dilunasi oleh wajib pajak karena hak untuk melakukan penagihan sudah melampaui waktu penagihan.
(2) Tujuan dari penghapusan piutang pajak daerah yang sudah kadaluwarsa adalah menghilangkan data tagihan pajak dari data yang seharusnya dilakukan penagihan kepada Wajib Pajak karena sudah melampaui waktu penagihan
BAB III
RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN Pasal 3
Ruang lingkup Penghapusan Piutang Pajak Daerah Yang Sudah Kadaluwarsa adalah :
a.
Penatausahan;
b.
Kadaluwarsa;
c.
Kewenangan; dan
d.
Tata Cara Penghapusan.
BAB IV PIUTANG PAJAK DAERAH
Pasal 4
(1) Ruang lingkup penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah semua jenis pajak yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi kewajiban pokok
pajak, bunga dan /atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam SPPDT, SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD,
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan
Banding dan Surat Putusan Peninjauan KembaliA |
(2) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bunga dan/atau denda dapat dihapuskan apabila Pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
Pasal 5
(1) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berupa bunga dan/atau denda, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kadaluwarsa, juga dapat dihapuskan apabila piutang pajak daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
(2) Piutang Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
b. Wajib Pajak/ Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisann dan tidak mempunyai ahli waris; c. Wajib Pajak/ Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; d. Wajib Pajak/ Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
e. Wajib Pajak menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum dari instansi yang berwenang; f. Wajib Pajak terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
g. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa; h. Dokumen sebagai dasar penagihan dikarenakan force majeure;
pajak
tidak
ditemukan
i. Hak Negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan j.
Wajib Pajak/ Penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena :
a.
Wajib Pajak/ Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan
b.
Wajib Pajak/
Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia
untuk selama-lamanya.
(3) Piutang Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
%
a. Wajib Pajak Bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
b.
Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa;
c.
Dokumen sebagai dasar penagihan dikarenakan force majeure; dan
pajak
tidak
ditemukan
d. Hak Negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
BABV
PENATAUSAHAAN
Pasal6
(1) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai Piutang Pajak Daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.
BAB VI
KADALUWARSA
Pasal 7
(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak Daerah menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila : a.
diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; dan
b.
ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
(4) Pengakuan hutang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuranA I
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
BAB VII KEWENANGAN
Pasal 8
(1) Bupati dapat menghapus Piutang Pajak Daerah dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kadaluwarsa.
(2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.
BAB VIII
TATA CARA PENGHAPUSAN Pasal9
(1) Kepala Bidang Penagihan dan Evaluasi menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Kepala Dinas. (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
a. Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak; b. Alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak; c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
d. Jenis Pajak Daerah; e. Tahun Pajak;
f. Jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan; g. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan h. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
Pasal 10
(1) Kepala Dinas membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang ada dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah. (2) Tim
sebagaimana
dimaksud
Keputusan Kepala Dinas.
H
pada
ayat
(1)
ditetapkan
dengan
(3) Kepala Dinas dalam hal tertentu dapat memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan Juru Sita untuk mendampingi Tim dalam melaksanakan tugas.
(4) Tim wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan oleh Dinas dalam melaksanakan tugasnya.
Pasal 11
(1) Hasil penelitian tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dalam bentuk laporan penelitian.
(2) Laporan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat :
a. Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak; b. Alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak; c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
d. Nomor dan tanggal STPD/ SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ Surat Keputusan Pembetulan/ Surat Keputusan Keberatan/ Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
e. Jenis Pajak Daerah;
f. Tahun Pajak; g. Besarnya Piutang Pajak Daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan; h. Tindakan Penagihan yang pernah dilakukan;
i. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; j.
Gambaran Wajib Pajak dan Piutang Pajak Daerah yang bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagihh lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan
k. Keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.
Pasal 12
Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah dilakukan penelitian oleh tim dan melaporkan penelitiannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.
Pasal 13
(1) Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan Piutang Pajak
Daerah kepada Bupati berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan PiutangQ f|
Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan disertai pertimbangan Kepala Dinas. (2) Kepala Dinas menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah diteliti kepada Bupati.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Ditetapkan di Pada tanggal Dl : SAfclLAI^AK triG PADA TANC BAL i...\Q....?m..J°}$, SEKRETARIS
Sarilamak 10 \UV\
(klfeUPATI LIMA PULUH KOTA, N
DAERAH
KABUPATEN-WMA P/JLUH KOTA
VEND NIP 196
AS, SE, MM 8503 1 017
BERITA DAERAH KABI
EN LIMA PULUH KOTA
TAHUN;
OWIOR:
9-.QSA
2014
3£
TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUMi
