BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 222 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI BUPATI BANTUL, Menimbang:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah perlu melaksanakan Manajemen Perubahan; b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi diwujudkan dalam bentuk perubahan yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan dan sumberdaya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan yaitu menuju kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bantul;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
1
4. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Perubahan; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17); 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 84); MEMUTUSKAN : Menetapkan :
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI.
KESATU
: Membentuk Tim dengan Susunan Lampiran yang Keputusan Bupati
KEDUA
:
Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi dan Personalia sebagaimana tersebut dalam merupakan bagian tidak terpisahkan dari ini.
Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah; a. Langkah Pertama : 1. melakukan pemetaan (mapping) terhadap para pemangku kepentingan dan melakukan asesmen atas pengaruh perubahan terhadap masing – masing pemangku kepentingan; 2. melakukan asesmen kesiapan perubahan, termasuk di dalamnya identifikasi penolakan terhadap perubahan; 3. melakukan asesmen terhadap tingkat partisipasi/dukungan para pemangku kepentingan dan kebutuhan akan komunikasi untuk manajemen perubahan, termasuk mengindentifikasikan penolakan terhadap perubahan; 4. melakukan asesmen terhadap organisasi, termasuk struktur, peran(roles) dan tanggungjawabnya (responsibilities); 5. melakukan asesmen terhadap kemampuan / kapabilitas dan skills organisasi untuk melaksanakan perubahan; 6. mengembangkan strategi manajemen perubahan, rencana dan aktivitas manajemen perubahan; 7. mengembangkan strategi dan rencana komunikasi; 8. mengembangkan strategi dan recana pelatihan, termasuk penetapan standard dan Indikator Kinerja Utama (IKU). 9. merumuskan manfaat (benefit) yang diperoleh dari hasil perubahan yang akan dilaksanakan; 10. memperkuat tim reformasi birokrasi untuk lebih memahami manajemen perubahan; 2
11. merumuskan mekanisme internal pelaksanaan reformasi birokrasi pada SKPD serta pelaporan dan instrumeninstrumen yang diperlukan. b. Langkah Kedua : 1. mengimplementasikan strategi, rencana dan aktivitas manajemen perubahan, termasuk tetap melakukan asesmen secara berkelanjutan terhadap pengarah perubahan pada masing – masing kelompok pemangku kepentingan; 2. mengimplementasikan strategi, rencana dan aktivitas komunikasi agar para pemangku kepentingan secara aktif terlibat (engaged), merasa memiliki proses perubahan dan mendorong perilaku dan polapikir baru yang diharapkan dari proses perubahan serta mengurangi penolakan terhadap perubahan; 3. mengimplementasikan struktur organisasi yang baru, termasuk peran dan tanggungjawabnya yang baru untuk mendukung perubahan; 4. mengimplementasikan strategi, rencana dan aktivitas pelatihan untuk membekali para staf menjalani periodetransisi dengan baik dan mengurangi penolakan. 5. mengintegrasikan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi dengan program dan kegiatan reformasi birokrasi sesuai roadmap reformasi birokrasi; 6. memberikan pengetahuan dan ketrampilan melalui asistensi dan fasilitasi yang diperlukan untuk membentuk ketrampilan, nilai-nilai, perilaku dan polapikir baru, termasuk budaya kerja atau budaya organisasi yang baru yang diharapkan dalam proses perubahan; 7. mengimplementasikan manfaat yang telah dirumuskan agar perubahan dapatdirasakan secara positif oleh pemangku kepentingan;dan 8. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan pengelolaan perubahan. c. Langkah Ketiga : 1. mengambil hikmah/pelajaran (lesson learnt) dari pelaksanaan keseluruhan strategi, rencana dan aktivitas manajemen perubahan, termasuk merumuskan dan melakukan koreksiatas perbaikan yang diperlukan, yang diperoleh dari: a. pelaksanaan survey kepada para pemangku kepentingan yang terkena perubahan dan pengukuran tingkat keberhasilan; b. kunjungan dan pengamatan ke unit-unit kerja yang melaksanakan proses perubahan; dan c. Umpan balik (feedback) secara langsung maupun tidak langsung yang diperoleh dari para pemangku kepentingan. 2. melakukan evaluasiter hadap efektivitas pelaksanaan strategi dan rencana komunikasi; 3. melakukan evaluasi terhadap strategi dan rencana pelatihan untuk mendukung perubahan; 4. melakukan pemutakhiran atas Strategi dan Rencana Manajemen Perubahan berdasarkan hasil evaluasi dan hikmah/pelajaran (lesson learnt) yang didapat;
3
5. mengidentifikasi dan menyampaikan setiap keberhasilan kepada seluruh pejabat dan pegawai, melalui website/situs intranet; email blast; surat edaran; pidato dalam rapat; bulletin, dsb;dan 6. memberikan penghargaan-penghargaan khusus kepada pegawai atau kelompok pegawai yang telah berhasil mengimplementasikan perubahan. KETIGA
:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015.
KEEMPAT
:
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 19 MARET 2015 BUPATI BANTUL, ttd. SRI SURYA WIDATI
Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth ; 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY; 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul; 4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul; 5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul; 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul; 7. Yang bersangkutan. Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
4
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 222 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI Susunan dan Personalia No JABATAN DALAM . TIM 1 2 A. Tim Pembina/Pengarah
JABATAN DALAM DINAS 3
1
Pembina (Program Sponsorship)
Bupati Bantul
2
Wakil Pembina (Program Sponsorship)
Wakil Bupati Bantul
3
Pengarah/Penasehat
Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
4
Ketua (Advisors)
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul
5
Sekretaris
Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Bantul
6
Anggota
1. Kepala Inspektorat Kab. Bantul 2. Kepala DPPKAD Kab. Bantul 3. Kepala Bappeda Kab. Bantul 4. Kepala BKD Kab. Bantul 5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan SetdaKab. Bantul
B. 7
Tim Pelaksana Teknis Ketua
8
Sekretaris
9
Anggota
Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul Kasubag. Ketatalaksanaan dan Standarisasi Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul 1. Staf Ahli Bupati bidang pembangunan 2. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik 3. Sekretaris Inspektorat Kab. Bantul
5
NAMA
1
2
3
4
4. Sekretaris Bappeda Kab. Bantul 5. Sekretaris BKD Kab. Bantul 6. Sekretaris DPPKAD Kab. Bantul 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Bantul 8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul 9. Kabid. Pengendalian Program pada Bappeda Kab. Bantul 10. Kasi. Mutasi pada BKD Kab. Bantul 11. Kasubbag. Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul 12. Kasubbag. Anjab dan Aparatur pada Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul 10
Staf Sekretariat
Unsur Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul
Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul u.b. Asisten Pemerintahan Kepala Bagian Hukum
1. Kusnanto, S.Si 2. Subardi, SE 3. Gondang Waluyo jati 4. Agung Nugroho, S.Sos 5. Sugeng Fambudi BUPATI BANTUL, ttd. SRI SURYA WIDATI
GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H NIP. 19691231 199603 10 17
6
7
