BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 163 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 570 TAHUN 2014 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015 BUPATI BANTUL, Menimbang :
bahwa dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 570 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5657); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 1
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2); 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2013 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 73); 10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 570 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015; MEMUTUSKAN : Menetapkan
KESATU
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 570 TAHUN 2014 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015.
: Mengubah Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 570 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015, pada lampirannya sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
2
KEDUA
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bantul pada tanggal 02 MARET 2015 BUPATI BANTUL, ttd. SRI SURYA WIDATI
Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. : 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY; 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul; 4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul; 5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul; 6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul; 7. Direktur Bank bersangkutan. Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul u.b. Asisten Pemerintahan Kepala Bagian Hukum GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H NIP. 19691231 199603 10 17
3
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 163 TAHUN 2015 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2015 SUSUNAN DAN PERSONALIA PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH No. 1 1.
NAMA NIP JABATAN 2 Suyono, SE NIP.196611201994031008 Kepala Bidang Anggaran DPPKAD Kab. Bantul
TUGAS 3 1. Menyiapkan Anggaran Kas; 2. Menyiapkan SPD; dan
2.
Dian Mutiara Sri Rahmawati, SH MM NIP. 196911121996032003 Kepala Bidang Perbendaharaan DPPKAD Kab. Bantul
1. Menerbitkan SP2D; 2. Menandatangani daftar penguji SP2D; 3. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; 4. Menyiapkan uang daerah; 5. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah 6. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; 7. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah yang berkaitan dengan TPTGR 8. Laporan Pajak rekening BUD 9. Laporan Daftar Transaksi Harian dan rekapitulasi Transaksi Harian 10. Menyimpan bukti kepemilikan sertifikat saham PT Bank BPD DIY.
3.
Yosephine Apriani Marwindarti, SE, MM NIP.196904061996032005 Kepala Seksi Belanja Langsung Bidang Perbendaharaan DPPKAD Kab. Bantul
1. Menerbitkan SP2D Belanja Langsung 2. Menandatangani daftar penguji SP2D Belanja Langsung
4
CONTOH TANDA TANGAN 4
CONTOH PARAF 5
1 4.
2 Yunis Marlina Nasution, SE .M.Ec.Dev NIP.197403141999032005 Kepala Seksi Belanja Tidak Langsung Bidang Perbendaharaan DPPKAD Kab. Bantul
3 1. Menerbitkan SP2D Belanja Tidak Langsung 2. Menandatangani daftar penguji SP2D Belanja Tidak Langsung 3. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; 4. Menyiapkan uang daerah; 5. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah 6. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; 7. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah yang berkaitan dengan TPTGR 8. Menyimpan bukti kepemilikan sertifikat saham PT Bank BPD DIY.
5.
M. Anas Jauhari, SE NIP. 197202121998031011 Kepala Bidang Akuntasi DPPKAD Kab. Bantul
1. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk 2. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah daerah
6.
Sri Supriatini, SH, M.Hum NIP. 197207261998032007 Kepala Bidang Aset DPPKAD Kab. Bantul
Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah
Drs. Trisna Manurung Msi NIP.197112301996031002 Kepala Bidang Penagihan DPPKAD Kab. Bantul
Melakukan penagihan piutang daerah yang berupa pajak daerah
7.
4
BUPATI BANTUL, ttd. SRI SURYA WIDATI
5
5
