BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 263 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 BUPATI BANTUL, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa angka kredit merupakan salah satu pertimbangan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, sehingga untuk kelancaran pelaksanaan penilaiannya perlu dibentuk Tim;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2015;
1.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
1
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8.
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/8/M.PAN/31/2006 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/02/M.PAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Lapangan dan Angka Kreditnya; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/07/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
2
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya; 15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 07/KEP/M.PAN/12/1999 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya; 17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 06/KEP/M.PAN/2/2000 tentang Jabatan Fungsioanal Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya; 18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 19/KEP/M/PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya; 19
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 22/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya;
20. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya; 21. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 94/KEP/M.PAN/II/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya; 22. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 15/KEP/M.PAN/3/2002 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya; 23. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 40/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya; 24. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya; 25. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 135/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya; 26. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 35/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya; 27. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 36/KEP/M.PAN/2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya;
3
28. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya; 29. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 141/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya; 30. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 04/KEP/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya; 31. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 58/KEP/M.PAN/6/2004 tentangJabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Angka Kreditnya; 32. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 120/KEP/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya; 33. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17); 34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 84); MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015.
KESATU
:
Membentuk Tim Verifikasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2015, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA
:
Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah : a. menerima dan mengadministrasi usul penetapan penilaian angka kredit; b. mengoreksi/memeriksa kebenaran bukti-bukti prestasi yang ada sesuai dengan dasar-dasar ketentuan yang berlaku; c. mendokumentasikan data hasil penilaian dan penetapan angka kredit (PAK);dan d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul.
KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
4
KEEMPAT
:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015.
KELIMA
:
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015. Ditetapkan di Bantul pada tanggal 06 APRIL 2015 BUPATI BANTUL, ttd. SRI SURYA WIDATI
Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. : 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY; 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul; 4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul; 5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul; 6. Kepala BKD Kabupaten Bantul; 7. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul; 8. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul; 9. Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul; 10. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul; 11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul; 12. Kepala BKK, PP dan KB Kab. Bantul; 13. Kepala Dinas KPP Kab. Bantul; 14. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul; 15. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul 16. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab. Bantul; 17. Kepala Kantor Arsip Kab. Bantul; 18. Kepala Kantor Perpustakaan Kab. Bantul; 19. Yang bersangkutan. Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
5
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 263 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015. SUSUNAN DAN PERSONALIA No 1 1.
Jabatan Dalam Tim 2 Pembina
Jabatan Dalam Dinas 3 Bupati Bantul
2.
Wakil Pembina
Sekretaris Daerah Kab. Bantul
3.
Pengarah
Kepala BKD Kab. Bantul
4.
Ketua
Sekretaris Bantul
5.
Sekretaris
Kabid. Pengadaan dan Pengembangan pada BKD Kab. Bantul
6.
Anggota
1. Kabid. Mutasi dan Kepangkatan pada BKD Kab. Bantul 2. Kasubbid. Penilaian dan Pengembangan pada BKD Kab.Bantul 3. Kasubbid. Pengadaan Pegawai pada BKD Kab. Bantul 4. Kasubid Kepangkatan dan Pensiun pada BKD Kab. Bantul 5. Analis Kepegawaian 1. Danang Wijayanto, A.Md 2. Subagiyo
7.
Staf Sekretariat a. Bidang Fungsional Unsur BKD Kab. Bantul Guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar b. Bidang fungsional 1. Kasubid. Mutasi pada dokter, dokter gigi, BKD Kab. Bantul apoteker, asisten 2. Unsur BKD Kab. apoteker, perawat, Bantul perawat gigi, bidan, sanitarian, nutrisionis, perekam medis, pranata laboratorium kesehatan, fisioterapis
BKD
6
Nama 4
Kab.
1. Murharyanti 2. Sri Suharyati 3. Ratna Kusumadewi, A.Md
1. Veni Dwi C, S.Kom 2. Harni Sri Sutarta 3. Suratijan
1
2 3 c. Bidang fungsional 1. Kasubag. Keuangan arsiparis, pustakawan, dan Aset pada BKD penyuluh keluarga Kab. Bantul berencana, penyuluh 2. Unsur BKD Kab. pertanian, penyuluh Bantul kehutanan, medik veteriner, paramedik veteriner dan auditor d. Bidang Fungsional 1. Kasubag. Analisis instruktur penggerak Diklat pada BKD Kab. swadaya masyarakat, Bantul pengawas 2. Unsur BKD Kab. ketenagakerjaan, Bantul perantara hubungan industrial dan pengantar kerja
Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul u.b. Asisten Pemerintahan Kepala Bagian Hukum
4
1. Muh. Jauhari 2. Bhakti Kurnianto A.Md
1. Jarah Sapta Nugraha 2. Asri Purnamasari, S.Psi 3. Muh. Fauzan Ismail
BUPATI BANTUL, ttd. SRI SURYA WIDATI
GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H NIP. 19691231 199603 10 17
7
NP,
