BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 157 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SEKBER SPM) BUPATI BANTUL, Menimbang :
Mengingat:
a.
bahwa dalam rangka melaksanakan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bantul, perlu dukungan dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM);
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Standar Pelayanan Minimal (Sekber SPM);
1. Undang-UndangNomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44) ; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 1
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17); 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 84); MEMUTUSKAN: Menetapkan:
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SEKBER SPM).
KESATU
:
Membentuk Sekretariat Bersama Standar Pelayanan Minimal (Sekber SPM) dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA
:
Sekretariat Bersama Standar Pelayanan Minimal (Sekber SPM) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai kedudukan sebagai: a. Wadah penggerak percepatan, penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;dan b. Wadah koordinasi teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
KETIGA
:
Sekretariat Bersama Standar Pelayanan Minimal (Sekber SPM) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai fungsi pelaksanaan percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pengembangan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
KEEMPAT
:
Sekretariat Bersama Standar Pelayanan Minimal (Sekber SPM) dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas: 1. Tugas Tim Pembina, yaitu : a. melakukan pembinaan terhadap keseluruhan kegiatan pelaksanaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bantul;dan b. melakukan sosialisasi kepada SKPD pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM)terkait kebijakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bantul.
2
2. Tugas Tim Teknis, yaitu : a. mendalami jenis pelayanan, indikator, target dan batas waktu pencapaian yang telah ditetapkan secara nasional; b menyusun target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan sekaligus merumuskan program dan kegiatannya; c. mensinergikan program dan kegiatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam APBD; d. melakukan proyeksi kemampuan pembiayaan program kegiatan yang akan dialokasikan untuk mendukung pencapaian indicator dan target Standar Pelayanan Minimal (SPM); e. menyusun kebutuhan pembiayaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); f. merumuskan kesenjangan kemampuan keuangan daerah dalam pencapaian indicator dan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibandingkan dengan target nasional sesuai batas waktu perencanaan yang telah ditetapkan; g. menyusun rencana monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM); h. melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM); i. merumuskan hasil monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM); j. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM); k. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); l. menyiapkan data base profil pelayanan dasar berdasarkan masing-masing jenis pelayanan dan indikator yang telah ditetapkan;dan m. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). KELIMA
:
Sekretariat Bersama Standar Pelayanan Minimal (Sekber SPM) berkedudukan sebagai lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
KEENAM
:
Pada saat berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 151 Tahun 2014 tentang Pembentukan Seketariat Bersama Standar Pelayanan Minimal (Sekber SPM) Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KETUJUH
:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015.
3
KEDELAPAN :
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 28 FEBRUARI 2015 BUPATI BANTUL, ttd. SRI SURYA WIDATI Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth ; 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY; 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul; 4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul; 5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul; 6. Kepala Bagian Organisasi Setda Ka. Bantul; 7. Yang bersangkutan. Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul u.b. Asisten Pemerintahan Kepala Bagian Hukum GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H NIP. 19691231 199603 10 17
4
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 157 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SEKBER SPM) SUSUNAN DAN PERSONALIA No 1 A. 1.
JABATAN DALAM SEKBER 2 TIM PEMBINA : Pembina
Bupati Bantul
2.
Wakil Pembina
Wakil Bupati Bantul
3.
Pengarah
Sekretaris Daerah Kab. Bantul
4.
Ketua
Kepala Bappeda Kab. Bantul
5.
Sekretaris
Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Bantul
6.
Anggota
1. Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul 3. Kepala DPPKAD Kab. Bantul 4. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Pemerintahan Kab. Bantul 5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul
B. 7.
TIM PELAKSANA TEKNIS : Ketua Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul Sekretaris Sekretaris Bappeda Kab. Bantul Anggota 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan SetdaKab. Bantul 2. Kabid. Pengendalian Program pada Bappeda Kab. Bantul 3. Kasubag. Program pada Bappeda Kab. Bantul 4. Kasubag. Tatalaksana dan Standarisasi Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul 5. Kasubag. Anjab dan Aparatur Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul 6. Kasubag. Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul 7. Unsur Bagian Organisasi Setda Kusnanto,S.Si Kab. Bantul
8. 9.
JABATAN DALAM DINAS
NAMA
3
4
5
1
2
10.
Staf Sekretariat
3 4 8. Unsur Dinas Kesehatan Kab. 1. BetriCahyanti Bantul 2. Puswanto 9. Unsur DPU Kab. Bantul Gunawan 10. Unsur Satpol PP Kab. Bantul Margaretha Murtini, SE Unsur Bagian Organisasi Setda 1. Subardi, SE Kab. Bantul 2. Gondang Waluyo Jati 3. Sugeng Fambudi 4. Sri Suryoko 5. Agung Nugroho, S.Sos
BUPATI BANTUL, ttd. SRI SURYA WIDATI
6
