BUPATI BANDUNQ
PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR
14
TAHUN 2OL3
TENTANG PEDOMAN PEMEERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DEI{/KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANDUNG, Meninrbang
Mengingat
.
: a.
bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelinggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bandung secara berdayaguna dan berhasilguna serta dengan berlakunya peraturran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun.2Ol2 tentang Pembentukan Sattran Polisi Pamong praja Kabupaten Bandung, perlu diprnclang unt'rk membuat Pedoman Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan Di Wilayah. Kabupreten Bandung;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 'Bupati pedoman Peraturan Bandung tentang Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung;
1.
Undang-Uhdang Nomor L4 Tahun 1950 tentang Pernbentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Urrdang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah UndangUndang 14 Tahun 1950 tentang Pemberrtukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor Bl, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OA2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (I-errrbaran Negara Republik InConesia Tahun 2OO2 Nomor. 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Undang-Undang Nomor g Tahun 2OO2 tellung Pertahanan _Negara (Lembaran Negara Republii In.donesia Tahun 2OO2 Nornor g, Tam^bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norrro, +lOgt; Undang-Undang Nomor g2 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negarer Republit Indonesia Tahun 2OO4 Nomor I25, Tamtahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44gTl sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OOg tentang Perubahan Kedua Atas Undang_Lrnclang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang pemJrintatrai (Lembaran "Negara nepuUtit Inrlonesia !1erah Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan-Lembaran Negar.a Republik Indonesia Nornor 4g441; Peraturan Pemerintah Nomor Sg Tahun 2OOs tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemt,aran Republik Indonesia Tahun 20OS nbtnor f +0, I"eT" Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor T2 Tahun llOOs leltang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nonror 1S8, Ta,:nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a1g7l Peraturan Pemerintah Nomor TA Tahun 2OOs tentang Kelurahan (Lembaran Negara Rellublik Indonesia Tahun 2005 Nomor t59, Tam'btrharn I-embaran Negara Republik Indonesia Norpor aSgg); Peraturan Pemerintah Nomor Tg Tahun 20Os tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan Atas P_enyelenggaraan pemerintarran Daerah (Lembaran' Negara Republik Indonesia Tahr*n 2OOSNomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesra Nomor 4593);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 2I Tahun 2OOg t-entang Penyelenggaran penanggulangan Bencana (Lernbaran Negara Republik IndonesifTahun 20Og Nomor 42, Tantbahan l,embaran Negara Republik InConesia Nomor a8281; 1 0 . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sattran Polisi pamong praja (l.embaran ttegari Republik Indonesia Tahun bOtO Nornor" 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 509a);
1 1 . Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomo: 56 penyerahan Tahun L972 tentang pembinaan Organisasi Pertahanan Sipii dari Departemen Pertahanan Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri;
1 2 , Peraturan Presiden Republik Indonesia llornor g
Tahun 2008 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;
1 3 . Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor B Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggul*g.tt penanganan Bencana dan Pengungsi;
1 4 . I(eputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahu penanggulangan Bencana ?003_ tentang Pedoman dan Penanganan pengungsi; 1 5 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah; 1 6 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l0 Tahun ?908 tentang Penugasan Satuan perlinclungan penanganan Masyarakat Dalam KetentrarnL, Ketertiban penyelerrgg;"r."" dan Keamanan Pemilihan Umum; 1 7 . Peraturan Menterj Dalam Negeri Nomor 40 Terhun 2011 tentang Pedoman Organisasi Satuan Folisi Pamong Praja; 1 8 . Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun pedoman pembinaan Satuan ?OO7 tentang Perlindungan Masyarakat; 1 9 . Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2OO4 tentang Transparansi dari partisipasi Dalam Penyelenggaraan pem-erintahan di, faUupaten Bandung (kmbaran Daerah Kabupaten nandung Tahun 2OO4Nomor 29 Seri D); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor, 24 Tahun 2OI2 tentang pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah l/.abupaterr Bandung Tahun 2OI; Nomor 24);
2 1 , Peraturan Bupati Bandung Nomor 29 Tahun 2OI2 lentang T\.rgas dan Fungsi Satuan polisi pamong Kabupaten Bandung (Berita Daeraff l_rlja Kabupaten Bandung Tahun 2OI2 Nomor 29). MEMUTUSKAN: Vrenetapkan
PERATURAN BUPATI TNNTANG PEDOMAN PEMBERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal L Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : t, Daerah adalah Krrbupaten Bandung, 2.
3.
4. 5.
Pemerintah Daerah adalah penyelenggaran unlsan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonorni dan pembaltuan clengan prinsip 'otonomi seluas-luasnyl dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indoncsia sebagaimana dimaksud dalam Undang_Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 194-5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelinggara pemerintah Daerah. Kabupaten adalah Ikbupaten Bandung. Kepala Daerah adalah tsupati.
6.
Bupati adalah Bupati Bandung. 7 ' satuan Polisi Pamong praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Kerji eerangkat Daerah Iang selanjutnya disebut SKPD adalafi unit kerja Pemerintah Daerah yang menangani l(ewenaug&rr Bidang Perlindungan Masyarakat. 8. Masyarakat adalah orang perseorangaD, "kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan Cengan kegiatan. 9. Desa atau yanq di sebut dengan sebutan nama lain,' selanjutnya disebut Des.l, adalah Kesarua.n Masyarakat hukum yang me miliki batas_batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Kelurahan adalah wilayah Keda t urah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah k".J" Kecamatan. 11. Penrerintah Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintah oleh pemerintal.. Desa dan Badan Permusyawaratan Desa datam mengatur darr mengurus kepentingan masyarakat setempar berdasarkan asal-us'l dan adat iltiadat yang dipakari dan di hormati dalam sistem pemerintahai nlg"ra kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama Iain adalah kepala Desa dan perangkat Deia sebagai unsur Penyelenggarapemerintah desa. 13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang tlisebut -Badin dengan nama lain BpD adalah yang menrpunyai fungsi mengayomi adat rstiaclat. membuat Pedoman Desa, dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Penyelanggara Pemerintahan Desa. 14. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. 15. Camat adalah Kepala Kecamatan cli Wilayah kabupaten.. 16. Perlir:dungan Masyarakat yang selanjutnya diseout LINMAS adalah satu kekuatan masyarakat cialam penanggulangan bencana, penanganan pengungsi, membantu aparat Pemerintah dalam peneliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masvarakat dan turut serta dalam upaya pertahanarr Kea.manan Negara. 17. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut SATLINMAS adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan di suiun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di hida;rg Perlindungan Masyarakat yang di Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah. 18. Anggota Satuan Perlindungan Masyaraka; adalah Warga Negara Republik Indonesia yang rr,,ernerruhi persyaratan dan secara sukarela untuk meniadi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat. 19. Satuan Pelaksanaan adalah yang berL,gas melaksanakan tugas pokok dan fungsi perlincl-lnga' masyarakat sesuai dengan Bidang per.anganan masing-masing. 20. Bencana (disaster) adalah gangguan serius terhadap fungsi-fungsi kemasyarakatan, yang menyebabkan terjadinya kemgian pada manusia, harta benda atau lingkungan, yang disebabkan oleh alam atau karr:na ulah manusia. 2l, Pengungsi adalah orang/sekelompok orang atas dasar'kemauan sendiri atau terpaksa, baik secara swadaya maupun di koorlinasi pemerintah telah meninggalkan tempat kehidup an semula, karena terancam keselamatan dan keamanannya atau rersa ketakutan sebagai akibat terjadinya bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah/perbuatan manusia dan bencana lainnva.
2 2 . Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan
kegiatan yang dilakukan meliputi langkah-langkah pencegahan peringatan dini,mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat sebeh.m terl'adi bencana, pencarian,pertolongan, penyelamatan dan pemberian bantuan pada'saat terjadi bencana serta rehabilir.,asi mental, rehabilitasi dan atau rekonstruksi saralla dan prasarana umum/sosial pada saat setelah teriadi bencana.
2 3 , Penanganan pengungsi adalah suatu upaya clan
kegr.atanyang ditunjukan kepada pengungsi sebagai akibat bencana perang, bencana alam, berca"na akibat ulah manusia, maupun akibat konflik sosial, yang'meliputi langkah-langkah penyelamatanl perlindungan evakuasi, pemberian bantuan clarurat, rehabilitasi mental, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi sarana dan prasarana fisik, rekorrsiliasr, pengembalian/pemulangan, pemberdayaarr dan pemindahan/relokasi.
BI\B II MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2 Maksu_d dan tujuan pedoman pemberdayaan Satuan Perlindun gan M asyarakat Desa / Kelurahan adalah : a.
sebagai acuan agar pelaksanaan tugas darr fungsr SATLINMAS di Kabupaten Bandung dapat berjalan efektif:
b.
sebagai Pedoman bagi pemerintah Kabupaten. Kecamatan serta Desa dan Kelurahan dalarri pelaksanaan Perlindungan Masyarakat. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3
pembinaan Lingkup pengawasan Satuan lr?trg Perlindungan Masyarakat, meliputi : a. penyelenggaraan koordinasi antar SKPD terkait, b. pemberian pedoman SATLINMAS di tingl
BAB IV KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 4 SATLINMAS berkeduduka"n sebagai unsur aparatur pemerintah dalam penanganan memelihara keamanan, ketentraman dan masyarakat, pengamanan" penyelenggaraan Llmum, Pemilihan Kepala Daerah dan Kepala kegiatan sosial kemasyarakatan.
pembantu bencana, ketertiban Pemilihan Desa serta
Bagian Kedua T\rgas dan frungsi SATLINMAS
'
Pasal 5 (1) SATLINMAS mempunyai tugas pokok meiaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, membantu aparat pemerintait dalam memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, me:nbantu kegiatan sosial kemasyarakatan serta membantu pengamanax penyelenggaraan Pemilihan Umum, pemilihan Kepala Daerah dan Penrilihan Keoala Desh. (21 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SATLINMAS mempun5.ai fungsi : a. pencegahan bencana;
dan
penanggulangan
akibat
b. pembantuan kepada aparat pemerintah ciatarn perneliharaan keam€.nan, ketertiban umunr dan ketentraman masyarakat; c. pembantuan peltgamanan penyelenggaraall Pemilihan Un:.um, pemilihan Kepala Daerah dar, Pemilihan Kepala Desa. d. pembantuan kegiatan sosial kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.
Bagian ketiga Keanggotaan P a s a l6 (1) SATLINMASdibentuk di tingkat Desa/Kelurahan.
8
(2) Susunan Keanggotaan SATLINMAS sebagai dimaksud pada ayat (1) meliputi Tingliat Desa/Kelurahan terdiri dari : a. Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan; b. Warga Masyarakat di Desa/Kelurahan. ( 3 ) Di tingkat Desa/Kelurahar. .libentuk Hansio / Linmas Periode Siap yang dapat diperbantutan apabila dibutuhkan oleh Satuan polisi pamong Praja. (4) Keanggotaan Linmas Desa/Kelurahan periode siap sebanyak 20 (dua puluh) orang. Bagian Keempat Pengorganisasian
'
Pasal 7 Pengorganisasian SATLINMAS terdiri dari : ^, Pengendali satuan perlindungan Masyarakat ciijabat oleh Kepala Desa/ Kelurahan. b. Kepala Satuan perlindungan Masyarakat diiabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Keteriiban Desa/Kelurahan yang pengangkatannya cian pemberhentiannya oieh Kepala Desa/ Kelurah an. c. Kepala Satuan Tlrgas dijabat dari unsur potensi masya.rakat Desa/Kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung-jawab kepada Kepala Desa/Kelurahan melalui fisattinm* y"rrg bersangkutan. d.
Anggota di masyarakat.
setiap
Desa/Kelurahan
dari
unsur
Pasal 8 tsagan struktur Organisasi Satuan perlinclungan Masyarakat Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Bagian Kelima Pengangkatan dan pemberhentian Pasal 9 (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota SA,I.LINIUAIi harrs memenuhi persyaratan sebagai berikut :
9
a. Warga Negara Indonesia; b. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa; c. Setia kepada pancasila dan Undang_Undang Dasar Negara Republik Irrdonesia Tahun 1945; d. Bemmur minimal 18 (delapan belas) tahun dan Maksimal 55 (lima puluh lima) tahun; e. Sehat Jasmani dan rohani; f.
Bertempat tinggal di wilayah Desa/Kelurahan dan mempunyai Kartu Tanda penduduk; g. Bersedia membuat pernyataan menjadi anggota SATLINMAS sccarri sukarela dan [esanggilp"" untuk aktif dalam kegiatan perlnJingan masyarakat.
(21fglSangkatan
pemberhentian dan anggota SATLINMAS Desa/Kelurahan dilakukan oleh Kfrala Desa/Kelurahan dehgan memperhatikan pertimbangan / saran Camat yang bersangicutan.
(3)
'anggota SATLINMAS Desa/Kelurahan l:d"g diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA), Calam menjalankan tugas dan fungsinia.
(4) Kqt, Tanda Anggota (KTA) sebagaimana dimaksud p.9". ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Satrran Polisi Pamong Prqia untuk Hansip/Lirrm", perio.fe Siap sedangkan diluar periode Siip aitagaatantani oleh Carnat.
Pasal 10 Anggota SATLINMAS diberhentikan karena : a. meninggal dunia; b.
mengundurkan
c.
pindirh domisili;
d.
tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan; melakukan perbuatan tercela; atau
e. f.
diri atas permintaan sendiri;
melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal I 1 anggota satlinmas sebagairrrana flasa- pengabdian dimaksud dalam pasal 9 adalah selama s ltimilL-tarrun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lrrna;tahun.
10
Bagrarr Keenam Pembinaan, Pengendalian dan pelaporan Pasal 12 ( 1 ) Pembinaan pengendalian dan SATL,IIVMAS Desa/Kelurahan berada pada Kepala Desa/Kelurahan, sedangkan teknis operasiinal
pada Satuan Polisi pamong praja *abupatei Bandung.
(21 Kepgfa
Desa/Kelurahan melaporkan hasil pelaksanaan tugas icepada Kepala -SATLINMAS Satuan Polisi Pamong'praja melalui Camat. BAB V PEMBIAYANN Pasa-l13
Pembiayaan atss penyelenggaraan pembinaan, gg$ialtan/pelatihan dan plngerahananggota SATLIIIMAS dibebankan kepada-Anggaran pendaiitan Belanja Desa, APBD dan bantuan tain yang da., tidak mengikat. "ah BAB VI KETENTUANPERALIHAN Pasal 14 organisasi SATLINMAS yang telah terbentuk sebelum peraturan ini ditetapkan harus segera menyesuaikan dalam_waktu palin_glambat 1 (satu) tahun terhitung dari mulai berlakurrya Peraturan Bupati ini. BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasal 15 Pada saat mulai berlakunya peraturan ini. maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2O0g tentang Pedoman pembinaan satuan perrindungan Masyarakat Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 16 P.eraturan Bupati diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
ll
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peraturan pengundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.
Ditetapkan di Soreang padatanggal 24 Aprit
2013
M. NASER Diundangkan di Soreang pada tanggal ARIS DAERAH
BANDUNG,
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG 'IAHUN 2013 NOMOR
Z E
-l
o>
z<
2z ;if;
EF
F <
F)
N,
6S
Fro
4,= D<
3 $ z3
3q
i3
A
fi?
aZ
ri
g
{h1
Irv F
Fa
g
a
a;
f;fiHgA
- _ E " eE 3
3 n 5 f ; rFEE
a
CA
agsxHggg E s Fl
o z
z
o zfrl
a
hl
fD ; : x H S $2 9 8 ""' 6R z f-; = d 9*i'Z
E E g s iS HHfl8 Z g,
o.
,E J
f a
o.
< tr F z u t-
cn
o
h a
z { z C) z H
trl frl
v a
o
fa
