BUPATI BANDUNG PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BANDUNG PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANDUNG Menimbang

:

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu Ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017.

Mengingat

:

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara

-2-

Republik Indonesia Nomor 5948); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478); 8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037) 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20); 14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 58);

-3-

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 8); 16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 8); 17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 10); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor ...); 19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 111 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor ...); 20. Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89) 21. Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155)

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN

BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2017. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.

Daerah adalah Kabupaten Bandung.

3.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5.

Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi

-4-

tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. 6.

Bupati adalah Bupati Bandung.

7. 8.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

10. 11.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

12. 13.

Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. TPKD adalah Tim Pelaksana Kegiatan Desa sebagai pelaksana kegiatan Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpangan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar

14.

15.

16.

17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24.

25.

-5-

seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan. 26.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

27.

Aset Desa barang milik Desa yang berasal dari kekayan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

28.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

29.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

30.

Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa

31.

Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten/Kota yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten/Kota kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.

32.

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II TUJUAN DANA DESA Pasal 2 Tujuan Dana Desa adalah : a. meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan masyarakat Desa; b. meningkatkan kapasitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa serta pemberdayaan masyarakat Desa; c. meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa yang menjadi kewenangan Desa; d. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat Desa; e. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat Desa; f. meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa; g. meningkatkan kemandirian Desa; h. meningkatkan daya saing Desa.

-6-

BAB III PENETAPAN RINCIAN DANA DESA Pasal 3 Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: a. alokasi dasar; dan b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Desa setiap kabupaten. Pasal 4 Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah Desa. Pasal 5 Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Pasal 6 Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut : W = {(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)} * (DDkab/kota – ADkab/kota)

Keterangan: W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG Kabupaten/ kota yang memiliki Desa DDkab/kota = pagu Dana Desa kabupaten/kota ADkab/kota = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota Pasal 7 Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

-7-

Pasal 8 Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bandung.

BAB IV PENGELOLAAN DANA DESA Pasal 9 Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa. (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Fasilitasi Kabupaten didampingi oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, di Tingkat Kecamatan didampingi oleh Pendamping Desa Sedangkan pelaksanaan di Desa didampingi oleh Pendamping Lokal Desa. (1)

Pasal 10 (1)

Susunan Tim Fasilitasi Program Dana Desa Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut : I.

Pengarah

II. Anggota

III. Tim Fasilitasi Ketua Wakil Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris

Anggota

: 1. 2. 3. : 1. 2. 3.

Bupati Bandung Wakil Bupati Bandung Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Asisten Pemerintahan dan Pemberdayaan Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Inspektur Kabupaten Bandung

: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : Kepala Bidang PUEMD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : Kepala Seksi Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa Bidang PUEMD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. : 1. Unsur Dinas Pendidikan; 2. Unsur Dinas Kesehatan; 3. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4. Unsur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan; 5. Unsur Dinas Sosial; 6. Unsur Dinas Tenaga Kerja; 7. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 8. Dinas Lingkungan Hidup; 9. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 10. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

-8-

IV. Kesekretariatan (2)

11. Dinas Pertanian; 12. Dinas Pangan dan Perikanan; 13. Unsur Badan Keuangan Daerah; 14. Unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 15. Unsur Bagian Hukum Setda; 16. Unsur Bagian Pemberdayaan Setda; 17. Unsur Bagian Pemerintahan Setda; 18. Unsur Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda; 19. Unsur Organisasi Perangkat Daerah lainnya : Unsur bidang PUEMD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas Pokok Tim Fasilitasi Program Dana Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. merumuskan kebijakan pengelolaan Dana Desa; b. memberikan pedoman dan sosialisasi pelaksanaan Dana Desa; c. memfasilitasi Program Dana Desa terhadap Kecamatan dan Desa; d. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Desa. Pasal 11

(1) (2)

Susunan Tim Pendamping Program Dana Desa Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat; Susunan Tim Pendamping Program Dana Desa Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut : Penanggungjawab : Camat Ketua : Sekretaris Kecamatan Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Anggota : 1. Kepala Seksi Pemerintahan 2. Kepala Seksi Pembangunan 3. Kepala Seksi Sosial Budaya

(3)

Tugas Pokok Tim Pendamping Program Dana Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut : a. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban Dana Desa; b. melakukan verifikasi dokumen kegiatan dan kelengkapan persyaratan pencairan Dana Desa dan mengusulkannya ke tingkat kabupaten; c. melakukan koordinasi dan konsultasi teknis terkait kegiatan Dana Desa yang akan dilaksanakan oleh desa kepada SKPD yang berwenang; d. melakukan monitoring pelaksanaan Dana Desa yang selanjutnya menjadi dasar pertimbangan Camat dalam membuat dan/atau tidak dibuatnya rekomendasi pencairan per-tahap; e. melakukan pembinaan penyelenggaraan administrasi keuangan desa, evaluasi dan verfikikasi perencanaan dan penyusunan APBDesa yang akan dilembar desakan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;

-9-

f. memfasilitasi desa dalam pengadaan barang dan jasa; g. menyusun laporan per-tahap pencairan atas kemajuan kegiatan dan keuangan termasuk hasil swadaya masyarakat berdasarkan laporan dari Tim Pelaksana Kegiatan Desa; h. menginventarisir laporan-laporan Dana Desa yang wajib dibuat dan dipertanggungjawabkan oleh desa untuk disampaikan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten. i. memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan di tingkat desa dan melaporkan hasilnya kepada Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten. j. Pendamping Desa melaksanakan kegiatan pendampingan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pasal 12 (1)

(2)

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa selanjutnya disingkat TPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Susunan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa selanjutnya disingkat TPKD adalah sebagai berikut : Penanggungjawab/ Pengguna Anggaran Koordinator Bendahara Anggota Anggota/Kepala Seksi sebagaimana ditentukan

: Kepala Desa : Sekretaris Desa : Bendahara Desa : Kepala Seksi yang membidanginya dalam Permendagri 113 tahun 2014 bertindak

sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya, dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Tim Pelaksana Kegiatan Desa bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. (3)

Tugas Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa 1. Penanggungjawab/Pengguna Anggaran : a. Memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah di desa yang membahas mengenai rencana penggunaan Dana Desa yang kemudian disusun dalam suatu dokumen kegiatan. b. Menetapkan kebijakan desa dalam pengelolaan Dana Desa. c. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. d. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Desa tahun anggaran berjalan. e. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Bendahara Desa. f. Bersama dengan Bendahara Desa membuka dan menandatangani rekening atas nama Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk. g. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

- 10 -

h. Melaporkan secara tertulis kepada Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terhadap Dana Desa yang telah ditransfer per tahap pencairan pada rekening Pemerintah Desa. i. Mendorong, menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat seoptimal mungkin terutama yang menyangkut kegiatan pemberdayaan masyarakat dan belanja publik. j. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa baik dari aspek teknis, aspek keuangan, administrasi maupun aspek hukum. k. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. l. Melakukan proses pengadaan barang dan jasa dengan fasilitasi kecamatan. m. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. n. Menyetujui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan Pelaksana Kegiatan. o. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa. p. Menyampaikan laporan per tahap sesuai tahapan pencairan Dana Desa meliputi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan, laporan realisasi penggunaan dana serta laporan swadaya masyarakat kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan. q. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun berjalan kepada Bupati melalui Kepala DINAS PMD. r. Laporan Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan dan disahkan oleh Camat. s. Memberitahukan penerimaan dan pencairan atas penggunaan anggaran 2. Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun Raperdesa APBDesa, Raperdesa Perubahan APBDesa yang diundangkan pada Berita Desa. b. Menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa dalam APBDesa. c. Menyusun dan melaksanakan kebijakan desa dalam pengelolaan Dana Desa. d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan yang akan Dibiayai dari Dana Desa tahun anggaran berjalan. e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari para Pelaksana Kegiatan di desa. f. Melakukan verifikasi terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan. g. Menyusun laporan per tahap atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa, laporan pertanggungjawaban keuangan serta laporan swadaya masyarakat kepada

- 11 -

Penanggungjawab/Kepala Desa. h. Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa setiap akhir tahun yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun berjalan. 3. Bendahara Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas sebagai berikut: a. Bersama Kepala Desa membuka dan menandatangani rekening desa atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan. b. Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Dana Desa. c. Melakukan pembayaran Dana Desa kepada Pelaksana Kegiatan sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan. d. Memungut, mencatat dan menyetorkan pajak kepada Bank yang ditunjuk berdasarkan tahapan pencairan. e. Menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. 4. Anggota/ Kepala Seksi bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun Daftar Rencana Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. b.

Menggerakkan potensi swadaya masyarakat dan menyusun bukti administrasinya.

c.

melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai dengan Daftar Rencana Kegiatan dan bidang tugasnya.

d.

mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

a.

Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

b.

Membukukan penerimaan Dana Desa yang diterima dari Bendahara Desa dan pengeluaran berupa belanja barang/jasa dan belanja modal disertai dengan buktibukti pendukung.

c.

melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;

d.

menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

e.

Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. BAB V MEKANISME PENYALURAN DANA DESA Pasal 13

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dan disalurkan atau dipindah bukukan ke Rekening Kas Desa. (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi. (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap: a. tahap I pada sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan b. tahap II pada sebesar 40% (empat puluh per seratus).

- 12 -

(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan: a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati; dan b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari; dan c. Persyaratan – persyaratan lainnya yang telah ditentukan : 1) Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati; 2) Pakta Integritas, pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan/ menggunakan anggaran Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku; 3) Laporan Penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya, mencakup laporan pertangungjawaban keuangan, perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan, lengkap dengan bukti-bukti pengeluarannya; 4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa); 5) Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) pada tahun yang bersangkutan; 6) Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa); 7) Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan yang akan Dibiayai dari Dana Desa; 8) Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang Rencana Penggunaan Dana Desa, dilampiri dengan daftar hadir dan Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dari Dana Desa; 9) Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa; 10) Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa; 11) Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Desa; 12) Fotokopi buku rekening dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa yang diketahui oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan; 13) Kwitansi penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon; 14) RAB setiap kegiatan Dana Desa yang disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Seksi terkait di Kecamatan; 15) RAB kegiatan yang bersifat fisik berpedoman kepada Standar Harga Satuan 16) dan wajib dilampiri dengan foto 0%, rencana gambar teknis dan peta lokasi kegiatan dan diketahui oleh SKPD terkait; 17) Laporan hasil pendampingan dari Pendamping Lokal Desa. Pasal 14 Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada bupati paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan. BAB VI PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 15 (1) Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 diprioritaskan untuk membiayai bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan Kewenangan Desa; (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagai mana diatur pada ayat (1) antara lain : a. Produk unggulan desa b. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) c. Pembuatan embung air desa/sarana bangunan penampung air lainnya

- 13 -

d. Pembangunan sarana olah raga. (3) Setelah terpenuhinya Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana

diatur dalam ayat (1), prioritas lainnya dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran I tentang Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 16

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa. (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah. BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA Pasal 17 1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan b. Tahap II paling lambat minggu kedua Bulan desember tahun anggaran berjalan c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya. BAB VIII SANKSI Pasal 18 (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau c. Adanya rekomendasi dari aparat pengawas fungsional berdasarkan hasil audit. (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya. (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan. (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II. Pasal 19

- 14 -

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda apabila Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 telah diterima; dan terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional. (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD. (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 10 Februari 2017 BUPATI BANDUNG

ttd H. DADANG M NASER Diundangkan di Bandung pada tanggal 10 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 11 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DICKY ANUGRAH, SH. M.SI NIP.19740717 199803 1 003