bulletin bpksdm BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Urgensi MKUK pada Pendidikan Keahlian Teknik Bidang Pekerjaan Umum
D ar i Redaksi
Urgensi MKUK Pada Pendidikan Keahlian Teknik Bidang Pekerjaan Umum Oleh: Ero
Pendahuluan Departemen Pekerjaan Umum (Dep. PU) dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan diperlukan sumber daya manusia yang handal dan profesional sesuai dengan jenjang dan kompetensi yang dibutuhkan. Salah satu pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang mampu menjabarkan strategi dan kebijakan-kebijakan bidang ke-PU-an dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dipersiapkan melalui Pendidikan Kedinasan Keahlian Teknik (PKKT) jenjang magister. Hal ini sejalan dengan rencana strategis Dep. PU tahun 20052009, dimana misi Dep. PU antara lain meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum (IPU) serta menerapkan organisasi yang efisien , tata laksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip good governance serta mengembangkan SDM yang profesional. Selain itu sesuai dengan rencana kerja pemerintah tahun
2007 terdapat sembilan prioritas pembangunan nasional dan salah satunya adalah percepatan pembangunan infrastruktur sehingga diperlukan SDM yang profesional dalam menangani penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, oleh sebab itu kerjasama pendidikan bidang ke-PU-an dengan perguruan tinggi di berbagai tempat diseluruh Indonesia sangat strategis. Pendidikan Kedinasan Keahlian Teknik Bidang Pekerjaan Umum kerjasama Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi, Badan Pembinaan Konstruksi dan SDM Departemen Pekerjaan Umum (Dep.PU) dengan Perguruan Tinggi Nasional (PTN) mitra kerja merupakan pendidikan yang dirancang secara khusus. PKKT bidang Pekerjaan Umum merupakan pendidikan yang menekankan pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ke-PU-an dan keahlian pendukung lainnya yang terkait. Lulusan dari PKKT akan mendapat ijazah dari PTN mitra . Program magister ini ditujukan pada kelompok sasaran para aparatur yang terkait dengan bidang pekerjaan umum pusat dan daerah. Sebagai suatu pendidikan kedinasan, maka salah satu ciri yang menunjukkan kedinasannya adalah adanya mata kuliah umum kedinasan. Mata kuliah umum kedianasan (MKUK) merupakan salah satu mata kuliah pokok pada PKKT bidang pekerjaan umum. Untuk program magister, MKUK mempunyai bobot 2 SKS dimana mata kuliah ini harus mendukung visi dan misi depar temen ser ta dirancang untuk memberikan
pemahaman kepada karyasiswa agar mampu mengapresiasikan konsep, sistem, kebijakan, strategi, program dan NSPM yang telah digariskan di lingkungan pekerjaan umum dalam kegiatan yang sesuai dengan tugas masing-masing. Mata kuliah kedinasan ini dilaksanakan secara terpusat di Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi (Pusbiktek) Bandung. Pada tahun ajaran 2006 pelaksanaan MKUK diikuti oleh 243 karyasiswa magister yang terbagi dalam 11 program studi kerjasama dengan perguruan tinggi nasional sebagai berikut :
Tujuan dan Materi Mata Kuliah Umum Kedinasan Tujuan mata kuliah umum kedinasan adalah agar karyasiswa mampu memahami system, kebijakan, strategi, program dan aplikasi NSPM bidang pekerjaan umum secara utuh menyeluruh. Adapun substansi/ materi pokok mata kuliah kedinasan program magister dikelompokan sebagai berikut: 1. Materi pokok kedinasan dari Dep. PU: a. Kebijakan Strategis Dept. PU dalam Pembangunan Infrastruktur menuju kesejahteran masyarakat b. Investasi dan Industri Kontruksi c. Pembangunan dan Otonomi Daerah d. Community Based Development e. Penerapan Good Governance dalam penyelenggaraan IPU f. Kebijakan Penataan Ruang dalam rangka penyelenggaraan IPU g. Kebijakan dan program penyelenggaraan sektor Sumber Daya Air h. Kebijakan dan program penyelenggaraan sektor Penyelenggaraan Jalan i. Kebijakan dan program penyelenggaraan sektor Cipta Karya j. Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam rangka mendukung IPU k. Kebijakan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka mendukung IPU 2. Materi yang bersifat umum: a. Peran dan strategi Pusbiktek dalam menyelenggarakan kerjasama pendidikan kedinasan b. Penjelasan umum kegiatan MKUK c. Pengantar program studi d. Character Building e. Dasar analisis kebijakan f. Sistem pengambilan keputusan g. Perkembangan metoda dan teknologi konstruksi h. Pengelolaan sampah di perkotaan Proses Pembelajaran Salah satu pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah Problem based learning dan metode pembelajaran orang dewasa. Hal ini sesuai dengan karakteristik karyasiswa / pebelajar yang dihadapi dalam PKKT-PU adalah orang dewasa, yang mempunyai karakteristik antara lain : telah memiliki pengalaman belajar, telah memiliki konsep diri, memiliki kesiapan belajar, memiliki orientasi belajar. Oleh karena itu dalam
pembelajaran orang dewasa lebih ditekankan adanya komunikasi dua arah antara pengajar dengan pebelajar Garis Besar Proses Belajar Mengajar pada dasarnya meliputi: a. Penyampaian materi Mata Kuliah Umum Kedinasan (MKUK) berupa paparan meteri-materi ajar yang disampaikan oleh para pengajar dalam waktu yang telah ditentukan, dipandu oleh seorang moderator. Bahan ajar yang akan diberikan kepada peserta didik (karyasiswa) adalah kumpulan bahan tulisan dari masing-masing pengajar/ pejabat dari Departemen Pekerajaan Umum. Penyampaian materi dilakukan langsung oleh pengajar atau team teaching. b. Diskusi Panel . Dalam panel ini para pengajar dan para karyasiswa melakukan diskusi dengan dipandu oleh seorang moderator, dan sebagai panelis adalah karyasiswa perwakilan masing- masing program studi. c. Pendalaman materi MKUK . Setelah memperoleh materi dari para pengajar , maka dilakukan pendalaman materi melalui diskusi kelompok di kelas sesuai dengan prodi masing-masing dengan sasaran untuk mendapatkan materi yang komprehensif, terintegrasi serta waktu untuk diskusi yang lebih lama. Masalah yang dikaji adalah penyusunan konsep perumusan kebijakan terkait dengan masing-masing program studi dan penyelenggaraan IPU ke depan. d. Pendalaman materi dilaksanakan dengan penjadwalan terstruktur dengan bentuk diskusi yang meliputi : pembekalan dasar penyelesaian tugas oleh Tim Pembimbing, bimbingan penyelesaian tugas oleh Tim Pembimbing, penyelesaian tugas secara mandiri. Proses diskusi diawali dengan brainstorming sampai memperoleh topik dan judul makalah. Hasil dari diskusi dan pendalaman materi ditindak lanjuti dengan tugas membuat makalah/ laporan dan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Pendalaman materi , diskusi , dan pembuatan makalah serta presentasi dibimbing oleh Tim Pembimbing dari Pusbiktek , Widyaiswara, praktisi dari dinas PU dan pengajar perguruan tinggi e. Presentasi hasil diskusi dilakukan oleh setiap kelompok, yang akan ditanggapi oleh para peserta forum diskusi.. f. Alokasi Waktu Kegiatan pembelajaran. MKUK dilaksanakan selama dua minggu atau 12 hari. Waktu kegiatan belajar mengajar (KBM) untuk setiap kelompok materi adalah sebagai berikut: pemaparan materi inti dan diskusi oleh pengajar 4 jam pelajaran (JP)/ hari, pemaparan materi umum dan diskusi oleh pengajar 3 JP/ hari, pendalaman materi , diskusi dan penyusunan tugas 4 JP/ hari (dipandu oleh pembimbing di kelas masing-masing), tugas terstruktur 4JP / minggu dan mandiri 2 jam/ hari. g. Penilaian. Penilaian pada MKUK meliputi : kehadiran minimal 80 persen kecuali sakit , penilaian tugas panelis, tugas komprehensif berupa penulisan makalah dan presentasi, tugas laporan kunjungan ke lapangan, dan tes tertulis. Selain itu dilakukan juga penilaian karyasiswa terhadap pelaksanaan MKUK terutama dalam hal peran pengajar dan pembimbing, Manfaat materi MKUK, Proses pembelajaran, serta penugasan. Penulis adalah Staf Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi, BPKSDM.
eikutsertaan Indonesia dalam liberalisasi p er dagan gan internasional membuka peluang kerjasama dengan negara lain. Kerjasama ini diharapkan mampu meningkatkan arus perdagangan barang dan jasa internasional, sehingga dapat memacu roda perekonomian baik di dalam maupun di luar negeri ser ta membawa kesejahteraan bagi Indonesia dan dunia internasional. Apabila pertumbuhan ekonomi secara terus menerus dapat diraih maka secara otomatis kesempatan dan lapangan kerja makin luas baik di tingkat nasional maupun internasional. Memasuki perdagangan internasional membuat Indonesia mau tidak mau harus melakukan persiapan dalam arti mempunyai strategi dalam menghadapinya. Apabila Indonesia tidak mempersiapkan diri maka yang terjadi adalah makin banyak tenaga kerja Indonesia kehilangan pekerjaan disebabkan pasar tenaga kerja dikuasai oleh tenaga kerja asing. Salah satu penyebabnya yaitu rendahnya kompetensi tenaga kerja Indonesia sehingga kesulitan menguasai pasar tenaga kerja di luar negeri. Apalagi mekanisme penempatan tenaga kerja dalam pasar liberal lebih ditentukan berdasarkan permintaan pasar. Pengetahuan dan penguasaan teknologi menjadi modal utama agar mampu merebut pasar tenaga kerja. Hal ini yang masih harus menjadi perhatian semua pihak agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing di dunia Internasional. Karena alasan itulah Indonesia melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi persaingan pasar internasional, salah satunya adalah dengan menjalin perjanjian di tingkat regional terutama dengan ASEAN melalui liberalisasi pasar. Dalam hal ini negara- negara ASEAN mengadakan kesepakatan melalui ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan kesepakatan perdagangan jasa melalui ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS). Perdagangan jasa di tingkat ASEAN dilakukan dengan 4 mode sebagaimana dilakukan di tingkat WTO. Dalam artikel singkat ini hanya akan dibahas mengenai mode ke-4 yaitu Movement of Natura/ Persons (kebebasan bagi profesi tenaga ahli untuk memberikan jasanya maupun untuk bekerja di perusahaan di negara lain), misalnya seorang insinyur Indonesia menyediakan jasanya di negara Singapura. Di tingkat ASEAN untuk memfasilitasi terjadinya Movement of Natura/ Persons dibuat persiapan bersama yaitu persiapan pengakuan kesetaraan diantara profesi tenaga ahli atau Mutua/ Recognitions Arrangement (MRA). MRA itu sendiri merupakan persiapan kesepakatan antara dua atau lebih pihak-pihak untuk mengakui dan menerima secara bersama-sama beberapa atau semua aspek dari hasil penilaian terhadap para tenaga profesional. MRA merupakan amanat dari Bali Concord II tahun 2003, untuk memfasilitasi Movement of Natura/ Persons. Naskah MRA ini sendiri telah ditandatangani oleh seluruh Menteri Perdagangan ASEAN.
Oleh: Dadan Krisnandar Meskipun telah ditandatangani pada akhir tahun 2005 tetapi direncanakan baru lima negara yang akan memberlakukan program ini pada kuartal pertama tahun 2007 yaitu Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand. Kerjasama MRA memberikan peluang untuk kerjasama antar profesi, peningkatan potensi kesempatan kerja nasional dengan prinsip kepercayaan, daya saing, kepuasan konsumen, timbal balik, networking teknologi dan pangsa pasar. Beberapa bidang yang akan diprioritaskan dalam MRA adalah Architectural Services, Engineering Services, Accountancy Services, Nursing Services dan Legal Services. Architectural dan Engineering Services merupakan dua klasifikasi bidang yang terkait jasa konstruksi. Dari beberapa klasifjkasi bidang pekerjaan jasa konstruksi dalam Central Product Classification (CPC), baru bidang pekerjaan Engineering Services yang terakomodasi dalam proses MRA. Akomodasi direalisasikan dalam bentuk MRA on Engineering Services dan ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 9 Desember 2005 oleh Menteri Perdagangan. Berdasarkan hal itu para Professional Engineer ASEAN agar dapat bekerja di tingkat regional dan bekerjasama dengan Registered Foreign ASEAN Chartered Professional Engineer (RF ACPE) sebagai lead fjrmnya wajib menjadi terdaftar di ACPE. Sementara itu untuk menjadi seorang ACPE harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain : 1. Menyelesaikan program engineering yang diakreditasi dan diakui, atau dinilai dan diakui dengan mengikuti program yang setara oleh lembaga yang berwenang di negaranya.
2. Dinilai telah layak untuk bekerja mandiri dalam negaranya. 3. Mempunyai pengalaman minimal 7 tahun praktek sejak lulus dan pengalaman 2 tahun yang signifikan dalam posisi engineering. 4. Memiliki registrasi dan ijin terbaru dan sah untuk berpraktek engineer di negara asal yang diterbitkan oleh Professional Regulatory Authority (PRA), untuk Indonesia PRA dilakukan oleh LPJK. 5. Mendapatkan sertifikat dari PRA negara asal tanpa ada catatan pelanggaran yang serius dalam masalah teknikal, standar profesional atau etik baik di tingkat lokal maupun internasional. 6. Sejalan dengan kebijakan Program Pemutakhiran Keprofesian (Continuing Professional Development). Profesional Engineer yang memenuhi persyaratan di atas dapat terdaftar sebagai ACPE. Seseorang yang telah menjadi ACPE dapat mendaftar ke PRA di negara lain dan terdaftar sebagai Registered Foreign Profesional Engineering dengan memenuhi syarat sebagai berikut : 1. Terikat kode etik profesional baik di tingkat nasional maupun internasional sesuai dengan negara asalnya. 2. Terikat dengan penerapan peraturan di negara tempat akan bekerja. 3. Bekerjasama dengan profesional engineer setempat yang kompetensinya diakui dan diterima PRA setempat dan mengacu pada hukum setempat. Proses MRA membuka peluang dan tantangan bagi Indonesia. Peluang yang dapat diperoleh adalah terbukanya kerjasama bagi para insinyur dalam negeri dengan pihak asing dan mendorong kemampuan insinyur dalam negeri agar dapat bersaing secara global. MRA di tingkat ASEAN
merupakan kesempatan berlatih untuk menghadapi liberalisasi di tingkat WTO tahun 2020 dan penyiapan peraturan untuk menghadapi persaingan sekaligus melindungi kepentingan dalam negeri. Di satu sisi tantangan yang dihadapi adalah pembahasan secara cermat mengenai pengorganisasian Coordinating Commit tee (CC) sesuai dengan kesanggupan Indonesia, perolehan dana yang diambil dari aplikan ACPE setiap tahun, kurangnya kepedulian dari pihak-pihak terkait karena urusan bisnis ke luar negeri masih belum menjadi opsi yang menarik, dan masih adanya tatacara bakuan kompetensi mengenai klasifikasi dan kualifikasi yang berbeda-beda. MRA sebagai salah satu proses pembelajaran liberalisasi perlu dilakukan secara bertahap. Tahapan pertama dimulai dengan adanya sosialisasi melalui penyelenggaraan Seminar dari awal Juni sampai dengan akhir November 2006, Workshop dan pembentukan Tim Perumus mengenai kelembagaan dan mekanisme penilaian pada awal Juli sampai dengan akhir Desember 2006, pengajuan secara administratif mengenai komitmen bidang jasa konstruksi dalam MRA pada bulan Januari tahun 2007, dan terakhir penandatanganan oleh Menteri Perdagangan pada Maret 2007. MRA menjadi fasilitas mempercepat perdagangan jasa internasional khususnya Movement of Natura/ Persons. Dengan adanya kerjasama antara profesional asing dengan nasional di tingkat ASEAN diharapkan dapat terjadi transfer teknologi dan pengetahuan sehingga dapat mempersiapkan SDM Indonesia menjelang liberalisasi di tingkat yang lebih luas. Selain itu diharapkan Indonesia mampu menghasilkan tenagatenaga kerja yang profesional bukan hanya tenaga terampil saja serta memiliki kemampuan bersaing dengan negara lain. Penulis adalah Sekretaris BPKSDM.
Sertifikasi Keahlian dan Persaingan Global Oleh: Doedoeng Z. Arifin
M asyarakat Jasa Konstruksi dan Tantangan Global Dalam Undang-undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, di samping masyarakat umum, dikenal juga istilah masyarakat jasa konstruksi, yaitu masyarakat yang mempunyai kepentingan dan atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi. Untuk mewadahi penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi, dilakukan melalui kegiatan Forum jasa konstruksi dan melalui Lembaga yang independen dan mandiri yaitu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Tugas LPJK secara garis besar adalah: melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi; menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi; melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja; melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi; ser ta mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi. Salah satu tantangan persaingan global bagi pelaku jasa konstruksi adalah bagaimana meningkatkan kemampuan bersaing dalam menyediakan jasa konstruksi yang berkualitas dan efisien. Dalam konteks pasar bebas, parameter lingkungan strategis yang perlu dicermati adalah perubahan sistem dan manajemen sumber daya manusia. Perubahan sistem dan manajemen sumber daya manusia memberikan dampak kepada ukuran kualitas yang menjadi
persyaratan-persyaratan yang disepakati antar negara dalam kerangka General Agreement on Trade in Services (GATS) yang dapat dijadikan dasar bagi negosiasinegosiasi antar negara dalam membuka akses pasar. Untuk memfasilitasi transaksi barang/ jasa antar negara tersebut diperlukan harmonisasi pengaturan yang harus disepakati bersama agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, memberikan hasil yang maksimal dan menghindari dampak negatif yang ditimbulkan. Harmonisasi yang dimaksud di antaranya meliputi klasifikasi, kualifikasi dan standarisasi jasa dan profesi dalam sektor konstruksi dengan memformulasikan Mutual Recognation Agreements (MRA) untuk profesi rekayasa yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk ASEAN Engineer sebagai bentuk pengakuan atas kesetaraan kualifikasi insinyur di t ingkat ASEAN. Di Indonesia saat ini baru diakomodir oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII). Standar-standar perdagangan barang dan jasa yang menjadi acuan dan komitmen dalam GATS adalah Central Product Classification (CPC) untuk kategori bidang usaha, dan International Standard Classification of Occupations-88 (ISCO-88) untuk kategori bidang pekerjaan. Standarstandar lainnya pada bidang pekerjaan adalah Internat ional Standard Industrial Classificat ion of All Economic Activities, Revision 3 (ISIC, Revision 3) dan Internat ional Classification of Status in Employment (ICSE-93). Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menjabarkan standar-standar
tersebut dalam versi Badan Pusat Stat istik, yaitu Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2000 yang mengacu pada ISIC revisi 3, dan Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia 2002 yang mengacu pada ISCO-88, namun belum seluruh kategori dalam bidang jasa konstruksi dijabarkan dalam kedua standar tersebut. Mengingat kedua standar tersebut menjadi acuan bagi banyak negara, maka khusus untuk ISCO-88 menjadi komitmen Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum untuk menyusun standar kompetensi tenaga kerja konstruksi Indonesia yang memiliki keterbandingan dan keterkaitan dengan standar-standar yang berlaku internasional. Dengan mengenali perubahan di lingkungan strategis pada tingkat internasional tersebut, maka peningkatan daya saing pelaku jasa konstruksi yang berbasis kompetensi akan memberi peluang yang cukup besar bagi tenaga kerja Indonesia untuk memasuki pasar kerja luar negeri. Sertifikasi Keahlian Sebagaimana termuat dalam UndangUndang Nomor 18/1999, jenis usaha jasa konstruksi terdiri atas usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, dan usaha pengawasan konstruksi yang masingmasing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi. Sedangkan dari sisi tanggung jawab hukum dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha. Pelaku Perorangan diwadahi oleh asosiasi Profesi sedangkan pelaku Badan Usaha diwadahi oleh asosiasi Badan Usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, disebutkan bahwa tenaga kerja konstruksi harus mengikuti sertifikasi keterampilan kerja atau sertifikasi keahlian kerja yang dilakukan oleh Lembaga, yang dinyatakan dengan ser t ifikat. Sedangkan Ser t ifikat keterampilan kerja akan diberikan kepada tenaga kerja terampil yang telah memenuhi persyaratan
berdasarkan disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu. Lebih lanjut ditegaskan pula bahwa sertifikat keahlian kerja diberikan kepada tenaga kerja ahli yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu dengan catatan bahwa sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja tersebut secara berkala akan diteliti/ dinilai kembali oleh Lembaga. Adapun pelaksanaan ser t ifikasi dapat dilakukan oleh asosiasi profesi atau institusi pendidikan dan pelatihan yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga. Untuk memperoleh ser t ifikat keterampilan kerja dapat dilakukan dengan cara: 1) pendidikan yang diakhiri dengan pengujian; atau 2) pelat ihan yang diakhiri dengan pengujian; atau 3) pembekalan yang diakhiri dengan pengujian. sedangkan untuk memperoleh sertifikat keahlian kerja dapat dilakukan dengan cara: 1) menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi atau yang setara yang terakreditasi oleh Pemerintah, dan telah melakukan pemagangan secara profesional yang diakhiri dengan pengujian oleh asosiasi terkait; atau 2) penilaian/ pengujian terhadap tenaga ahli yang telah mempunyai pengalaman oleh asosiasi terkait. Sesuai PP 28/ 2000, disebutkan pula bahwa Lembaga melaksanakan akreditasi terhadap asosiasi profesi dan institusi pendidikan dan pelatihan yang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan sertifikasi. Selanjutnya, setiap asosiasi profesi dan institusi pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi wajib melaporkan hasil sertifikasi yang telah dilaksanakannya kepada Lembaga. Agar institusi pendidikan, misalnya Fakultas Teknik suatu Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan sertifikasi, maka Fakultas Teknik tersebut dapat mengajukan usulan kepada LPJK untuk mendapatkan akreditasi. Dengan demikian, setiap lulusan dari Fakultas Teknik tersebut yang telah mengikuti program pemagangan dengan kriteria tertentu,
dapat diuji oleh asosiasi terkait untuk mendapatkan sertifikat keahlian kerja sesuai norma-norma yang ditetapkan LPJK. Terkait dengan proses sertifikasi keahlian kerja oleh asosiasi profesi, suatu asosiasi profesi hendaknya memiliki suatu badan sertifikasi yang kredibel dan independen. Namun demikian, asosiasi juga seyogyanya tidak menitikberatkan kegiatannya hanya dalam masalah ser tifikasi sehingga kurang atau bahkan tidak melakukan upaya-upaya peningkatan kompetensi anggota. Dewasa ini masih dijumpai penyelenggaraan sertifikasi oleh asosiasi yang belum sepenuhnya mengacu kepada standar penilaian kompetensi. Hal ini tentu saja akan menyebabkan terjadinya penilaian yang tidak objektif. Penilaian sertifikasi harus dilaksanakan oleh institusi yang independen, bukan oleh perangkat organisasi dari asosiasi tersebut. Oleh sebab itu, asosiasi sebaiknya cukup menetapkan kriteria dan cara penilaian kompetensi, sementara yang melakukan penilaian adalah institusi lain. Sistem tersebut akan lebih menjamin obyektifitas dan mengurangi kemungkinan terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Sertifikat Keahlian Profesi Tenaga Ahli (SKA) merupakan bukti tingkat/ kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian sehingga harus diterbitkan dengan kriteria baku dan benar-benar didasarkan atas asas nyata . Kriteria tersebut hendaknya mengatur persyaratan minimal yang harus dipenuhi berkaitan dengan administrasi, teknis, waktu maksimal yang diperlukan dan biaya pelayanan. Ketentuan tersebut t idak boleh ber tentangan dengan hak asasi masyarakat atas kebebasan berusaha. Jelaslah sudah bagi kita semua bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita siapkan dalam membangun kemampuan para pelaku jasa kontruksi untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan Nasional dan juga mampu berkiprah di tingkat Internasional. [dza 140806] Penulis adalah Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Bagian Perencanaan Sekretariat BPKSDM.
Kursus Penyegaran Eselon IV dan Staf Senior (Bidang Sumber Daya Air) dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum
Workshop Review, SKK, SLK dan MUK Jabatan Kerja Value Engineer dan Team Leader Konsultan Supervisi Kerjasama Pusat Pembinaan Kompetensi dan Keterampilan Konstruksi BPKSDM dan LPJK
Trainning of Trainer Bidang Pengadaan, BPKSDM, Departemen PU
Pelatihan Hukum Kontrak Konstruksi
Penyelenggaraan Mata Kuliah Umum Kedinasan, Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi BPKSDM, bekerjasama dengan PTN Mitra, ITB-UNPAR-UPI YAI-UNDIP-USM-ITS-UNHAS
Student Support Services, dalam rangka mempersiapkan karya siswa mengikuti dan menyelesaikan program magister.
Perencanaan/Implementasi/ Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah dilingkungan BPKSDM Dep. PU
Bantuan Teknis Administrasi dan Keuangan balai-Balai dilingkungan BPKSDM Dep. PU
Keikutsertaan BPKSDM dalam lomba gerak jalan dalam rangka memperingati HUT RI ke 61
Keikutsertaan BPKSDM dalam lomba Tumpeng, memperingati Hari Ulangtahun RI ke 61
adan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Depar temen Pekerjaan Umum menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang bertema Peluang Penyedia Jasa Konstruksi Indonesia Meraih Pasar Internasional, Kamis (27/ 07) di Hotel Borobudur Jakar ta. Kepala BPKSDM Iwan Nursyirwan mengatakan bahwa maksud diadakannya FGD adalah untuk menganalisa kemampuan Jasa Konstruksi Indonesia dan mengupayakan untuk menghilangkan kendala-kendala yang ada agar Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) Indonesia dapat masuk ke dalam pasar jasa konstruksi Internasional. Selain itu
FGD ini dimaksudkan agar BUJK Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan juga dengan adanya liberalisasi perdagangan jasa dapat memajukan industri jasa konstruksi Indonesia. Selama ini penyedia jasa konstruksi dalam negeri hanya mampu berebut proyek pemerintah yang bernilai sekitar Rp60 triliun atau 45% dari pasar konstruksi dalam negeri, padahal banyak negara yang sudah memberi peluang. Oleh karena itu menurut Iwan Nursyirwan, Departemen Pekerjaan Umum akan membantu mempersiapkan para pelaku jasa konstruksi menghadapi liberalisasi jasa konstruksi baik regional dan global. Pasar jasa konstruksi di Indonesia sudah penuh karena hanya mengharapkan proyek pemerintah,
Perlu Dukungan Pemerintah untuk Meningkatkan Kualitas Jasa Konstruksi Indonesia di Tingkat Internasional akibatnya banting-bantingan harga yang bisa saja menurunkan mutu pekerjaan. Oleh karena itu sektor ini akan didorong untuk bersaing di pasar internasional karena peluang dan nilai proyeknya cukup besar.
Inpres untuk pemberdayaan jasa konstruksi Indonesia seperti yang pernah dilakukan untuk pemberdayaan pelayaran dalam negeri. Adhi Karya yang baru-baru ini memenangi tender proyek pembangunan Hotel Shangrila di Qatar serta pembangunan rel kereta api di India dianggap menjadi contoh sukses penyedia jasa konstruksi nasional yang berhasil di pasar internasional. Menurut wakil dari Adhi Karya, pengalaman memenangkan tender di pasar internasional cukup berat bagi perusahaan apalagi tanpa bantuan pemerintah. Kendala seperti jaminan bank yang tidak laku di luar negeri, tenaga kerja yang terkena fiskal serta kesulitan permodalan dapat menurunkan daya saing penyedia jasa konstruksi nasional.
FGD ini dihadiri oleh Wakil dari Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN), LPJK-N, Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI), Tim Koordinasi Bidang Jasa (TKBJ) Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, PT Adhi Karya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Departemen Luar Negeri. Dalam diskusi tersebut BPKSDM mendapat masukan yang intinya antara lain perlunya dukungan pemerintah secara politis, maupun fasilitasi keuangan yang dapat berupa kemudahan fiskal, dukungan modal maupun jaminan Bank, ser ta legalitas mengenai pengaturan yang jelas mengenai pengaturan yang jelas mengenai liberalisasi jasa dan investasi. Ketua Koordinator Kelompok Kerja dan Satuan Tugas TKBJ menyarankan agar diupayakan Paket Kebijakan berupa
Di samping itu Dirjen Kerjasama Internasional melihat keinginan sektor konstruksi untuk berkiprah di pasar Internasional maka disarankan agar dalam perundingan-perundingan yang akan datang baik internasional, regional, maupun nasional Indonesia dapat menyampaikan request ke negara lain di bidang jasa konstruksi dan juga mempelajari offer dari negara lain. BPEN menginformasikan bahwa pada bulan Desember yang akan datang akan diadakan pameran Konstruksi di Timur Tengah, dimana diharapkan pelaku usaha konstruksi Indonesia ikut berpar tisipasi di dalamnya. Dalam pameran tersebut akan dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara Timur Tengah untuk melihat perkembangan konstruksi di negara-negara yang berminat memasuki pasar di kawasan Timur Tengah.
Sehubungan dengan masukan tersebut Kepala BPKSDM Iwan Nursyirwan memberikan tanggapan antara lain bahwa Departemen Pekerjaan Umum akan menindaklanjuti bersama LPJKN dengan melakukan pembahasanpembahasan kembali bersama Depar temen Perdagangan, Departemen Keuangan, dan Bank Indonesia maupun dengan Departemen Luar Negeri. Apabila di kemudian hari ada promosi penyedia jasa konstruksi Indonesia ke luar negeri maka BPKSDM akan bekerjasama dengan Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN). Selain itu informasi tentang pasar konstruksi akan disusun oleh BPKSDM melalui website untuk meningkatkan pengetahuan pelaku jasa konstruksi Indonesia. BPKSDM juga berupaya akan menyempurnakan peraturan yang berkaitan dengan konstruksi. Salah satu hasil diskusi yang perlu untuk segera ditindaklanjuti antara lain Pemerintah jangan hanya mempromosikan barang tetapi juga bidang jasa termasuk jasa konstruksi. Untuk menghadapi persaingan internasional terutama industri jasa konstruksi yang mempunyai peluang yang besar, Pemerintah mendorong para penyedia jasa untuk meningkatkan kualitas dan profesi tenaga ahli termasuk mengembangkan industri yang bergerak dalam bidang Building Material. Selama ini dalam setiap perundingan di tingkat Internasional Pemerintah Indonesia hanya bertahan tanpa orientasi akses market yang jelas.
Untuk itu perlu dipikirkan bagaimana memperkuat posisi tawar Indonesia di tingkat Internasional. Menurut Ketua LPJKN, Sulistijo Sidartomulyo, untuk memenangkan persaingan jasa konstruksi di pasar internasional, perlu ada kesatuan strategi secara nasional atau incoorporated baik dari promosi, modal, jaminan yang menyangkut asuransi dan pajak. Sulistijo memberi perbandingan dengan Malaysia dimana Indonesia pernah mendapat proyek pembangunan jalan tol disana, namun saat ini Malaysia telah berhasil memenangkan 720 proyek di 29 negara. Mereka bisa melakukannya karena Malaysia membentuk CDIB Holding (Perusahaan promosi yang dibentuk oleh LPJK Malaysia) untuk mengumpulkan informasi, promo, menawarkan banner proyek, mengajak menteri-nya untuk menembus hambatan politis dan begitu berhasil
pemerintahnya memberikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman internasional. Sulistijo juga menambahkan agar konstruksi Indonesia bisa dititipkan pada atase perdagangan seperti di Jepang yang memiliki atase konstruksi. Sulistijo memberi perbandingan dengan Malaysia dimana Indonesia pernah mendapat proyek pembangunan jalan tol disana, namun saat ini Malaysia telah berhasil memenangkan 720 proyek di 29 negara. Bahkan China dan India mampu memberikan kredit ekspor bagi perusahaan yang mendapat proyek di luar negeri. Iwan Nursyirwan mengatakan akan melakukan koordinasi dengan Departemen terkait dan Bank Indonesia untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi penyedia jasa konstruksi nasional. Sebagai langkah awal untuk mempercepat informasi mengenai tender-tender di dalam negeri dan luar negeri akan dibuat sebuah website pasar jasa konstruksi yang direncanakan bisa terwujud akhir tahun ini. Selain itu BPKSDM terus melakukan pelatihan-pelatihan untuk menghasilkan tenaga ahli maupun tenaga terampil yang mempunyai sertifikasi sehingga bisa diakui di pasar konstruksi internasional. (tw/ nn)
terciptanya tatanan kota yang teratur dan rapi. 1.3. Yellow Box Dibeberapa lokasi di Malaysia telah menggunakan Yellow Box yang ber tujuan untuk Oleh: Cakra Nagara Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi, BKSDM, meberikan peringantan Departemen Pekerjaan Umum secara tegas bahwa jika satu ruas lengan sedang Bagian Kedua - habis diperbolehkan untuk 1.1. Larangan Menyeberang Jalan bergerak maka lengan lainnya harus berhent i atau mengikuti aturan di Lokasi Tertentu Dibeberapa lokasi yang cukup padat pergerakan lalu lintas yang berlaku saat terdapat larangan menyeberang jalan itu. Yellow Box yang ada di Malaysia tanpa menggunakan jembatan tetap menggunakan lampu lalu lintas. penyeberangan. Tentunya hal ini Pelanggaran atas kendaraan yang dilakukan dengan melewati batas-batas Yellow Box mempertimbangkan faktor kondisi diberikan sangsi yang cukup tegas. lalu lintas dan keselamatan para Berikut ini adalah salah satu contoh pengguna jalan. gambar Yellow Box dilihat dari KL Adanya ancaman denda yang tinggi Tower. sebesar RM 500,- (dalam rupiah Rp 1.250.000,-) memberi dampak yang sangat serius terhadap para penyeberang. Sangsi berupa denda ini benar-benar dijalankan sehingga Gambar 18. Yellow Box.
Gambar 16. Larangan menyebrang jalan tanpa menggunakan jembatan penyebrangan.
memberi dampak yang tinggi dalam berdisiplin dalam menyeberang jalan. Lebih besar lagi, tatanan kota menjadi lebih indah dan lebih teratur akibat ditegakannya disiplin lalu lintas. 1.2. Larangan Parkir Sembarangan Dibeberapa lokasi diberlakukan larangan parkir. Berikut ini didapati kendaraan yang akan diderek karena tetangkap tangan melakukan parkir pada tempat larangan parkir.
1.4. Nehimiah Wall Konsep dasarnya Nehimiah Wall adalah dinding penahan tanah dengan mempergunakan angkur. Setelah melalui perhitungan-perhitungan tertentu dipasangnya angkur-angkur baja dipasangkan berdasarkan dimensinya yang diperlukan di lapangan. Hal yang menarik dari Nehimiah Wall adalah diding penahan tanah yang dipasangkan tersebut membentuk arsitektural yang baik dan indah. Berikut ini adalah pengunaan Nehimiah Wall yang sudah dilakukan di Malaysia.
1.5. Penggunaan Kartu Touch and Go di Jalan Tol Sistim ticketing Touch and Go yang menyebabkan waktu pelayanan kendaraan bisa diminimalisir sehingga tidak timubul antrian yang panjang dimana-mana. Konsep dari Touch and Go ini adalah menyediakan kartu tertentu yang apabila terkena sensor maka secara otomatis si pelanggan telah membayar karcis Tol. Cara kerja kartu ini mirip seperti kartu ATM yang mana jumlah saldonya bisa tambah (recharge). Penggunaan kar tu ini sangat menguntungkan karena dapat mengurangi waktu pelayanan dari waktu pelayanan tercepat dengan menggunakan pembayaran tiket adalah 8 detik, dengan Touch and Go ini bisa menjadi 2 detik. Tentunya bisa diperkirakan seberapa besar antrian yang bisa diminimalisir di seluruh jalan tol yang ada. Penggunaan kartu Touch and Go ini sangat cocok digunakan di jalan Tol di Jakarta dengan tingkat okupansi yang sangat tinggi. 1.6. Penyediaan Jalur Khusus Sepeda Motor di Jalan Tol Secara umum tidak semua jalan Tol menggunakan jalur khusus sepeda motor. Jalur ini didesain untuk mengalirkan arus lalu lintas sepeda motor yang memang sudah tidak ada lagi akses dari dan ke suatu tempat tertentu, sehingga dibuatlah jalur khusus sepeda motor. Jalur khusus sepeda motor di jalan tol ini cukup banyak di Malaysia. Berikut ini adalah salah satu gambar jalur khusus sepeda motor.
Gambar 20. Jalur khusus sepeda motor di jalan tol.
1.7. SMART Tunnel Konsep kerja SMART Tunnel adalah memanfaatkan dimensi koridor jalan eksist ing untuk diberikan jalan tambahan di bawahnya berupa tunnel. Tunnel ini pada saat tidak banjir berfungsi sebagai jalan raya dan pada saat permukaan air tinggi tunnel berfungsi sebagai tempat aliran air.
Gambar 17. Mobil yang diderek karena melanggar larangan parkir.
Setiap pelanggaran terhadap larangan parkir dikenakan denda RM 300,(dalam rupiah Rp 750.000,-). Dampak langsung dari denda ini adalah si pelanggar jera dan t idak akan mengulanginya lagi, sedangkan dampak t idak langsung adalah
Gambar 19. Nehimiah Wall.
Ide dasar pembuatan Smart Tunnel ini adalah bagaimana caranya mereduksi
beberapa permasalahan utama yaitu banjir dan kemacetan lalu lintas dalam suatu keterbatasan lahan, yang diselesaikan dalam satu solusi pemecahan yang komprehensif, yang diwujudkan berupa Smart Tunnel. Berikut ini diberikan ilustrasi dan beberapa gambar yang bisa menjelaskan fungsi dibangunnya Smart Tunnel di Malaysia. Gambar 22. Pembagian koridor pada lingkaran Smart Tunnel.
Gambar 21. Konsep dasar Smart Tunnel.
Gambar 23. Sistem Aerasi pada Smart Tunnel.
1.9. Site Visit: Melacca, Twins Tower, KL Tower, Genting Dalam site visit ini dikunjungi beberapa lokasi yang cukup menarik, anatara lain: Melacca, Twins Tower, KL Tower, Tanah Genting. · Melacca merupakan lokasi cagar budaya dari kebesaran bangsa Melayu di Melacca. Terdapat gereja tertua sisasisa peninggalan Portugis abad 18 dan pula terdapat akulturasi kebudayaan portugis-melayu di Melacca. · Twins Tower dan KL Tower merupakan simbol semangat baru Malaysia dalam melaksanakan pembangunan. · Genting merupakan objek wisata yang menerapkan teknologi kereta gantung yang panjangnya kurang dari 1 km. Di Genting pula merupakan tempat lokalisasi perjudian terbesar di Malaysia. Gambar 28. Gereja tertua di Melacca peninggalan Portugis.
Gambar 29. KL Tower
Gambar 24. Lay Out Smart Tunnel Malaysia
1.8. LRT dan Monorail LRT dan Monorail adalah moda transportasi yang digunakan sebagai public transport. Pada dasarnya LRT dan Monorail adalah sama-sama mengangkut penumpang dengan jumlah besar menggunakan gerbong kereta. Perbedaan LRT dan Monorail hanya pada media letak gerbong itu sendiri, Monorail bersifat elevated. Berikut ini diberikan rute penggunaan LRT dan Monorail untuk Kota Kuala Lumpur.
Gambar 30. Twins Tower (Petronas Tower)
Gambar 31. Kereta Gantung (Gandula) di Genting.
1.21. Kementerian Kerja Malaysia Berikut ini adalah kementerian/ badan di bawah Koordinator Kementerian Kerja Malaysia. Di Malaysia, Malaysia Highway
Gambar 25. Rute perjalanan menggunakan Monorail da LRT menuju Kuala Lumpur.
Gambar 26. Stasiun Feeder Monorail.
Gambar 27. Monorail yang melintasi tengah kota
Gambar 32. Bagan kementerian keja Malaysia
Authority (istilah Indonesia: Badan Pengelola Jalan Tol) dan Construction Industry Development Board (istilah Indonesia: Puslatjakons) kedudukannya sejajar dengan Public Work Departement (istilah Indonesia: Departemen Pekerjaan Umum). Tentunya hal ini sangat beralasan yang nantinya bedampak pada: Privatisasi Jalan Tol di Malaysia, secara tegas memisahkan antara pengelola dan operator jalan tol. Konsep privatisasi ini merupakan tindak lanjut dari rencana penyehatan kinerja jalan Tol, baik operator maupun regulator dilakukan terpisah. Construct ion Industr y Development Board (CIDB) di Malaysia, mengurus masalah sertifikasi keahlian para tenaga terampil dan tenaga ahli. Masalah sertifikasi ini tentunya akan menjamin perlindungan terhadap kompetensi para tenaga baik skala nasional maupun sekala Internasional. 2. PENUTUP Berikut ini diberikan kesimpulan dari kegiatan pelatihan International Course on Road Construction and Maintenance di Malaysia yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 19 Juni 2005. 1. Highlight kegiatan 40 Hari Pelatihan Road Construction and Maintenance Di Negeri Jiran ini dianggap pent ing sebagai masukan dan perbandingan untuk pembangunan Indonesia dimasa yang akan datang. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan di Malaysia mungkin saat ini tidak
Pada tabel berikut ini diberikan beberapa persamaan dan perbedaan yang terkait dengan ke-PU-an di Indonesia.
sebanyak (plural) ilmu pengetahuan di Indonesia, namun pergerakan pembangunan secara fisik diakui sangat pesat. 3. Database tentang aset jalan yang ada di Malaysia dimiliki sangat baik
sehingga dapat menentukan perencanaan dan penanganan terbaik. Dalam hal ini database merupakan kunci utamanya. Database yang tidak direkayasa merupakan input terbaik dalam
setiap pemecahan segala permasalahan yang ada. 4. Malaysia memiliki niat yang kuat untuk melakukan maintenance pada aset bidang jalan. Maintenance merupakan kegiatan terpenting dalam mepertahankan aset yang ada. 5. Malaysia dianggap berhasil mengendalikan tata ruang, khususnya tata ruang sempadan jalan. Tata ruang merupakan hal penting dalam mengendalikan wilayah. Segala hal yang dibangun tidak sesuai dengan tata ruang maka dipastikan akan menimbulkan masalah besar yang berdampak secara langsung terhadap semua sistem disekitarnya.
yang mempengaruhi kehandalan struktur dan perkembangan teknologi bahan dan konstruksi.
Bagian Kedua - Habis
5. Jembatan Sistem Kabel Penggunaan dan penguasaan teknologi material yang kuat dan ringan, berupa komponen kabel baja atau strand sangat diperlukan untuk pembangunan jembatan berbentang panjang, disamping penguasaan teknologi pembangunan baik dari aspek peralatan, material maupun perencanaannya. Penggunaan kabel sebagai elemen utama jembatan umumnya dipakai dalam bentuk konfigurasi suspension (gantung) dan cable-stayed atau kombinasi kedua sistem tersebut. Konsep jembatan gantung (Gambar 1). Umumnya konsep jembatan ini digunakan untuk bentangan yang cukup panjang hingga 2.000 m.
bentangan sedang sampai menengah (850 meter).
Gambar 2. Jembatan Cable-Stayed
Konsep gabungan antara suspension dan cable-stayed merupakan sinergi sebagai alternatif untuk mendapatkan bentangan ultra panjang dimana sistem cable-stayed yang ada mencapai batas kemampuan maksimumnya sedangkan konsep gantung tidak kompetitif untuk bentangan pendek. Teknologi jembatan yang menggabungkan konsep-konsep jembatan kabel yang sudah ada, dikenal dengan nama Sistem Hibrida (Gambar 3) yang merupakan rekayasa untuk mendapatkan jembatan dengan bentangan ultra panjang (hingga 5.000 m).
Gambar 1. Jembatan Gantung
Sedangkan jembatan dengan konfigurasi cable-stayed, dimana sistem deck jembatan didukung oleh kabel yang dihubungkan langsung dengan pilon (Gambar 2) umumnya dipakai untuk jembatan dengan
Gambar 3. Jembatan Sistem Hibrida
Perkembangan kemampuan untuk memiliki bentang yang panjang sesungguhnya dilatar- belakangi oleh perkembangan kemampuan para perencananya dalam menangani faktor
Jembatan dengan teknologi Kabel yang sudah atau sedang dibangun di Indonesia seperti ditunjukkan dalam tabel. 6. Teknologi Kabel Baja Jembatan Kabel sebagai komponen utama jembatan pertama ka1i dipakai pada jembatan gantung yang dibuat pada abad 19 masih menggunakan baja biasa. Teknologi material kabel ini semakin hari semakin baik dan saat ini sudah banyak digunakan pada jembatan gantung atau jembatan cable stayed. Kua1itas kabel baja yang digunakan pada jembatan gantung umumnya memiliki tegangan ultimate l570 MPa seperti yang digunakan pada Jembatan Barito di Kalimantan Selatan. Namun pada saat ini sudah dapat dibuat kabel dengan tegangan ultimate l770 MPa seperti yang dipakai untuk Jembatan Gantung Kar tanegara-2 di Tenggarong, Kalimantan Timur. Kabel pada jembatan ini disusun dalam bentuk spiral strand dengan diameter 57,9 mm yang disusun dari 115 wire yang berdiameter antara 3,810-4,826 mm yang umumnya dibuat di pabrik yang kemudian diangkut ke lokasi jembatan. Modulus Elastisitas dari kabel tersebut, kurang lebih l60.000 MPa. Untuk jembatan gantung bentang panjang kabel penggantung umumnya disusun di lokasi atau sering disebut
dengan Aerial Spinning baik dalam bentuk paralell wire ataupun long lay wire. Sedangkan, kabel yang dipakai pada jembatan sistem cable-stayed, lebih sering digunakan 7 wire strand (strand) dengan diameter 0,5 inch atau 0,6 inch. Kabel ini, umumnya yang memiliki modulus elastisitas berkisar 200.000 MPa, dan akhir-akhir ini sudah ada dengan tegangan ultimate 2000 MPa. Masing-masing strand umumnya dibungkus dengan High Density Polyethelen (IIDPE) untuk me1indungi terhadap bahaya korosi sedangkan untuk masing-masing wire dapat diberi per1indungan hot dip galvanized 7 . T antangan Pembangunan Jembatan Panjang Tantangan ke depan yang dihadapi untuk infrastruktur jembatan di Indonesia adalah pembangunan jembatan yang me1intasi sungai-sungai besar dan lembah yang dalam serta
j embat anjembatan yang menghubungkan p ul au- p ul au d e n g a n mempertimbangkan k em u d ah aa n t e k n i k pelaksanaan, baik ditinjau dari aspek ketersediaan bahan, material pendukung, peralatan kerja maupun teknologi yang sudah berkembang di Indonesia. Pertimbangan ini harus menjadi dasar mulai tahap pra-rencana sampai dengan tahap perencanaan mendetail (DED) dan pemeliharaan. Beberapa jembatan panjang yang telah di studi maupun telah dilaksanakan dan menjadi tantangan dimasa yang akan datang diantaranya sebagai berikut: a) Jembatan Selat Sunda, diperkirakan bentang utama 2.000m s/d 5.000m menggunakan tipe jembatan gabungan (hybrid) b) Jembatan Selat Bali direncanakan dengan menggunakan tipe jembatan gabungan (hybrid) dengan bentang utama 2.100 m c) Jembatan Teluk Balikpapan direncanakan dengan menggunakan tipe jembatan Cable stayed dengan bentang utama 370 m.
BERPIKIR NEGATIF BERPIKIR POSITIF FACT
d) Penyelesaian pembangunan Suramadu dengan panjang total 5,4 Km dengan jembatan utama Cable-Stayed dengan bentang 414 meter. e) Jembatan yang menghubungkan Mala.ka dengan daratan Sumatera di provinsi Riau. 8. Penutup Jembatan yang merupakan bagian dari jalan sangat diperlukan dalam sistem tansportasi nasional mempunyai peranan penting dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Penguasaan teknologi jembatan bentang panjang mutlak diperlukan untuk mengantisipasi pembangunan jembatan di Indonesia yang mengarah pada penggunaan bentang-tunggal ultra panjang yang dapat melintasi sungai dan menghubungkan pulaupulau di nusantara serta kondisi aliran, palung sungai dan kondisi navigasi yang menuntut jembatan dengan bentang tunggal yang besar.
Penulis : Kepala Bidang Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi, Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi, BPKSDM.
This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
