BUKU HASIL MUSYAWARAH NASIONAL KE-2 PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN INDONESIA. Bandung, Nopember 2011

BUKU HASIL MUSYAWARAH NASIONAL KE-2 PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN INDONESIA Bandung, 25-26 Nopember 2011

Bumi menyediakan kehidupan , kecendekiawanan merawat keberlanjutannya

DEWAN PENGURUS NASIONAL

PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN INDONESIA (Indonesian Society of Environmental Intellectuals)

SEKRETARIAT PERWAKU Apartemen Cityloft, Lt. 18 Room 1819, Jl. KH Mas Mansyur, Jakarta Selatan Telp.: (62-21) 7988927 / 71284448, Fax. : (62-21) 7988927 Home page: www.perwaku.org Email: [email protected]

DAFTAR ISI

BAB 1. Daftar Isi BAB 2. Pengantar BAB 3. Ketetapan Munas 1. Pimpinan Sidang 2. Agenda Acara dan Tata Tertib 3. Laporan Pertanggungjawaban DPN 4. Penetapan Garis Besar Program Kegiatan Organisasi (GBPKO) dan Kebijakan Strategis Organisasi 5. Penetapan Hasil Pemilihan Ketua Umum DPN Perwaku 2011-2015 BAB 4. AD/ART BAB 5. Garis Besar Program Kegiatan Organisasi (GBPKO) BAB 6. Kebijakan dan Strategi Organisasi BAB 7. Lampiran: 1. Panitia Pelaksana Munas 2. Panitia Pemilihan Ketua Umum 3. Daftar Peserta Munas 4. Jadwal Acara Munas 5. Susunan Pengurus DPN PERWAKu Periode 2011-2015

KATA PENGANTAR Perubahan lingkungan hidup yang semakin kompleks dan dinamis mempertegas komitmen Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia (PERWAKU) untuk senantiasa berpikir, menentukan sikap, dan bertindak sampai terwujudnya peradaban memuliakan lingkungan hidup berkelanjutan yang menjamin keharmonisan hidup bersama penghuni planet bumi. AD/ART perhimpunan mengamanatkan semua pengurusnya selalu konsisten dan profesional melaksanakan program kerja, serta taat azaz dengan melaksanakan rapatrapat untuk menggerakkan roda organisasi. Sesungguhnya banyak program kerja yang telah dilakukan kepungurusan Perwaku periode 2007-2011 yang patut diapresisasi dan layak untuk dijaga keberlanjutannya dalam melaksanakan amanah organisasi, dan tanggung jawab kamilah DPN Perwaku periode 2011-2014. Untuk itu, mandat yang telah diberikan melalui MUNAS ke-2 PERWAKU, melalui tema “Mempertegas Komitmen Mewujudkan Lingkungan Hidup Berkeadilan” wajib dijadikan landasan dan pedoman pelaksanaan kepengurusan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan secara bertahap dan yang selalu berkomitmen mewujudkan lingkungan hidup yang berkeadilan serta mampu melakukan percepatan komitmen tersebut. Dengan telah selesainya MUNAS ke-2 PERWAKU, maka perlu kiranya diterbitkan dan disebarluaskan hasil-hasil MUNAS ke-2 PERWAKU tersebut ke seluruh anggota, sehingga bisa menjadi pedoman dan pijakan dalam menjalankan aktivitas perhimpunan. Semoga segala niat dan kerja baik kita senantiasa diterima sebagai suatu ibadah oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta,

Januari 2012

Sekretaris Jenderal

BAB I PENDAHULUAN

Kompleksitas permasalahan lingkungan mutlak memerlukan suatu pengelolaan yang tepat dan terpadu. Pencapaian pembangunan berkelanjutan hanya dapat dilakukan melalui pengelolaan yang terpadu berbasis ekosistem dan masyarakat. Pendekatan pengelolaan terpadu berbasis ekosistem hendaknya didasarkan pada dinamika, fungsi dan interaksi antar komponen biofisik ekosistem, sedangkan pendekatan berbasis masyarakat lebih menitikberatkan pada inovasi dan aspirasi lokal. Berbagai permasalahan lingkungan memberikan gambaran bahwa dimasa mendatang diperlukan perencanaan dan pengelolaan yang lebih baik, baik oleh pemerintah, masyarakat maupun perusahaan. Seringkali permasalahan terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan adalah akibat dari lemahnya kesadaran, wawasan serta penataan dan penegakkan hukum. Oleh sebab itu, upaya peningkatan wawasan, peningkatan kapasitas dan peranserta aktif tidak hanya ditujukan bagi salah satu pihak, tetapi bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Secara umum sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi dan membina lingkungan hidup. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa mendatang merupakan suatu efek positif dari upaya melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan senantiasa mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Dengan melihat banyaknya permasalahan lingkungan yang terjadi, sehingga beberapa ahli ilmu lingkungan membentuk suatu wadah yang dapat dijadikan sebagai media untuk memperjuangkan pencapaian sasaran pengelolaan lingkungan tersebut, Wadah tersebut dikenal dengan nama Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia (PERWAKU) yang merupakan organisasi profesi dan ilmuwan lingkungan hidup yang mandiri dan bergerak dibidang lingkungan hidup. Lahirnya organisasi ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk menyelamatkan lingkungan hidup dari kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia itu sendiri yang kurang memahami masalah lingkungan hidup. Oleh sebab itu, upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan merupakan faktor yang harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh. Untuk menunjang peran dan keberlanjutan kepengurusan dan keberlangsungan roda organisasi, Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia (PERWAKU) perlu menyelenggarakan musyawaran nasional yang selaras dengan tujuan jangka panjang PERWAKU dalam kerangka membangun Indonesia yang adil, makmur, dan arif lingkungan.

BAB II KETETAPAN MUNAS

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL KE-2 PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN INDONESIA NOMOR : 01/MN-II/XI/2011 Tentang PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL KE-2 PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN INDONESIA Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Tuhan YME, Musyawarah Nasional Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia, setelah: MENIMBANG

: Untuk kelancaran dan ketertiban mekanisme Musyawarah Nasional Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia.

MENGINGAT

: 1. Pasal 12 Anggaran Dasar Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia 2. Pasal 4 dan Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia

MEMPERHATIKAN : Hasil Pembahasan Sidang Pleno I Musyawarah Nasional Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia pada tanggal 26 November 2011.

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN : 1. Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia yang terdiri dari : 1. Prof. Tresye K. Londa 2. Prof. Syamsul Arifin 3. Dr. Herdianto W. K 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal Waktu

: Bandung : 26 November 2011 : Jam 15.00 WIB

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL KE-2 PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN INDONESIA

ttd Dr. Herdianto W. K

ttd Yennel S. Suzia, M.Si.

ttd Dr. Rifwandi Rasyidin

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL KE-2 PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN INDONESIA NOMOR : 02/MN-II/XI/2011 Tentang AGENDA ACARA DAN TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL KE-2 PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN INDONESIA Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Tuhan YME, Musyawarah Nasional Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia, setelah : MENIMBANG

: Untuk kelancaran dan ketertiban mekanisme Musyawarah Nasional Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia, maka dipandang perlu untuk menetapkan Agenda Acara dan Tata Tertib Musyawarah Nasional Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia.

MENGINGAT


MEMPERHATIKAN : Hasil Pembahasan Sidang Pleno I Musyawarah Nasional Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia pada tanggal 26 November 2011. MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: 1. Agenda Acara dan Tata Tertib Musyawarah Nasional Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia sebagaimana terdapat pada Lampiran 1 dan 2 ketetapan ini. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal Waktu



ttd Prof. Tresye K. Londa

ttd Prof. Syamsul Arifin

ttd Dr. Herdianto W.K

Lampiran 1: Ketetapan Munas No. 02/MN-II/XI/2011 AGENDA ACARA MUSYAWARAH NASIONAL KE-2 PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN INDONESIA (PERWAKU) Bandung, 26 November 2011 Jam Urain 14.00-14.10 Registrasi Peserta 14.10-14.15 Pembukaan 14.15-14.30 Munas Ke-2 Perwaku: PLENO 1: Pemilihan Pimpinan Sidang , Pengesahan Agenda dan Tata Tertib 14.30-16.00 PLENO 2: Pertanggungjawaban DPN 2007-2011 Laporan DPN PERWAKU Laporan Dewan Pakar PERWAKU Laporan Dewan Kehormatan PERWAKU Pandangan Umum 16.00-16.30 PLENO 3: Penetapan Garis Besar Program Kegiatan Organisasi (GBPKO) dan Kebijakan Strategis Organisasi 16.30-17.00 PLENO 4: Pengenalan Calon Ketua Umum Hasil Pemilihan Ketua Umum DPN Perwaku 2011-2015, Penetapan 17.00-17.15 Serah Terima 17.15-17.45 Penutupan

Tempat

Pelaksana Panitia Perwaku Sekjen DPN Perwaku Panitia Perwaku DPN Perwaku Pimpinan Sidang

Hotel Grand

Ir. Yennel S. Suzia, M.Si Dr. Ir. M. Hasroel Thayib, APU Preanger Prof. Dr. Emil Salim Dewan Pengurus Wilayah Pimpinan Sidang

Panitia Pemilihan

Ketum Demisioner Ketum Terpilih Panitia

Lampiran 2: Ketetapan Munas No. 02/MN-II/XI/2011 TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL KE-2 PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN INDONESIA BAB I MUSYAWARAH NASIONAL DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 1 Musyawarah Nasional 1) Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi dari organisasi, diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam empat tahun dan berwenang; a. menilai pertanggungjawaban Dewan Pengurus Nasional. b. mengesahkan hasil pemilihan Ketua Umum. c. menetapkan Garis Besar Program Kegiatan Organisasi (GBPKO). d. menetapkan keputusan-keputusan perhimpunan lainnya. 2) Musyawarah Nasional dihadiri oleh: a. peserta b. peninjau 3) Peserta terdiri atas: a. Dewan Pengurus Nasional b. Dewan Pengurus Wilayah Definitif 4) Peninjau terdiri atas: a. Dewan Kehormatan di tingkat Nasional b. Dewan Pakar di tingkat Nasional c. Dewan Pengurus Wilayah Caretaker dan/atau Koordinator Wilayah d. Perorangan dari unsur undangan 5) Pimpinan Musyawarah Nasional dipilih dari dan oleh peserta. 6) Sebelum Pimpinan Musyawarah Nasional terpilih, Dewan Pengurus Nasional bertindak sebagai Pimpinan Sementara. Pasal 2 Quorum dan Pengambilan Keputusan 1) Musyawarah dan Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah peserta. 2) Setiap DPW mempunyai perwakilan dengan jumlah yang sama, yaitu ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang. 3) Musyawarah dan Rapat dapat ditunda setiap setengah jam sekali dengan waktu penundaan paling lama 1 (satu) jam, jika tidak tercapai kuorum. 4) Musyawarah dan Rapat dapat terus diselenggarakan dan segala ketetapan yang diambil adalah sah sesudah penundaan 1 (satu) jam. 5) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. 6) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan sesuai dengan ketentuan pada pasal-pasal yang terkait. 7) Dewan Pengurus Nasional memiliki 3 (tiga) suara dan Dewan Pengurus Wilayah Definitif masing-masing memiliki 1 (satu) suara 8) Pengambilan keputusan yang belum diatur sebagaimana pada ayat (6) pasal ini, dilakukan dengan ketentuan disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir.

Pasal 3 Hak Bicara Dan Hak Suara 1) Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara 2) Peninjau hanya mempunyai hak bicara.

BAB II PEMILIHAN KETUA UMUM DAN FORMATUR Pasal 4 Panitia Pemilihan Panitia Pemilihan adalah Badan Pelaksana khusus yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan tahapan sampai terpilihnya Ketua Umum sesaui dengan Anggaran Dasar. Pasal 5 Ketentuan Pemilihan 1) Pemilihan Ketua Umum dilaksanakan secara langsung, umum bebas dan rahasia. 2) Tahapan pemilihan Ketua Umum terdiri atas: a. Tahap pencalonan menghasilkan daftar anggota yang bersedia menjadi calon Ketua Umum b. Tahap seleksi menghasilkan daftar calon tetap Ketua Umum yang memenuhi ketentuan. c. Tahap sosialisasi menghasilkan profil calon tetap Ketua Umum. d. Tahap pemilihan menghasilkan 1 (satu) orang calon Ketua Umum terpilih. e. Tahap penetapan menghasilkan Ketua Umum definitif. (3) Penetapan dan pengesahan Ketua Umum definitif dilakukan di forum Musyawarah Nasional untuk tingkatan nasional.

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL KE-2 PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN INDONESIA NOMOR : 03/MN-II/XI/2011 Tentang PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PENGURUS NASIONAL PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN INDONESIA PERIODE 2007-2011 Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Tuhan YME, Musyawarah Nasional Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia, setelah: MENIMBANG

: Bahwa telah disampaikan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia maka Periode 2007-2011, sehingga dipandang perlu menetapkan hasil penilaian terhadap pertanggungjawaban dimaksud dan pernyataan Demisioner.

MENGINGAT


MEMPERHATIKAN : Hasil Pembahasan Sidang Pleno II Musyawarah Nasional Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia pada tanggal 26 November 2011.

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN : 1. Menerima laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia Periode 2007-2011. 2. Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia Periode 2007-2011 dinyatakan Demisioner 3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada Tanggal Waktu

: Bandung : 26 November 2011 : Jam 16.06WIB





KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL KE-2 PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN INDONESIA NOMOR : 04/MN-II/XI/2011 Tentang GARIS BESAR PROGRAM KEGIATAN ORGANISASI (GBPKO) DAN KEBIJAKAN STRATEGIS ORGANISASI PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN INDONESIA Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Tuhan YME, Musyawarah Nasional Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia, setelah: MENIMBANG

: Bahwa untuk melaksanakan fungsi dan peran Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia serta menjadi pedoman bagi kepengurusan dalam menjalankan amanah organisasi, maka perlu ditetapkan Garis Besar Program Kegiatan Organisasi (GBPKO) Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia

MENGINGAT

: 1. Pasal 12 Anggaran Dasar Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia 2. Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia

MEMPERHATIKAN : Hasil Pembahasan Sidang Pleno II Musyawarah Nasional Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia pada tanggal 26 November 2011.

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN : 1. Mengesahkan Garis Besar Program Kegiatan Organisasi (GBPKO) Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia sebagaimana terdapat pada Lampir 1 ketetapan ini. 2. Mengesahkan Kebijakan Strategis Organisasi sebagaimana terdapat pada Lampir 2 ketetapan ini. 3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan didalamnya

Ditetapkan di Pada Tanggal Waktu

: Jakarta : 26 November 2011 : Jam 16.30 WIB





KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL KE-2 PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN INDONESIA NOMOR : 05/MN-II/XI/2011 Tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN KETUA UMUM DEWAN PENGURUS NASIONAL PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN INDONESIA PERIODE 2011-2015 Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Tuhan YME, Musyawarah Nasional Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia, setelah: MENIMBANG

: Bahwa telah dilaksanakan tahapan pemilihan dan ditetapkan Calon Ketua Umum DPN Perwaku Periode 2011-2015 oleh Panitia Pemilihan Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia Tahun 2011, maka perlu ditetapkan Hasil Penetapan Panitia Pemilihan dimaksud.

MENGINGAT

: 1. Pasal 12 Anggaran Dasar Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia 2. Pasal 9, 19, 20, 21, 22, dan 23 Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia 3. SK Nomor: 148/KPTS/A/DPN-PERWAKU/VII/2011 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Umum Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia Periode 2011-2015

MEMPERHATIKAN : Penetapan dan Pengesahan Calon Ketua Umum DPN Perwaku oleh Panitia Pemilihan Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia Tahun 2011 Nomor: 08/A/PP-PERWAKU/XI/2011. MENETAPKAN

MEMUTUSKAN : 1. Mengesahkan Saudara Ir. Donny Yoesgiantoro, MM., MPA. sebagai Ketua Umum DPN Perwaku Periode 2011– 2015, sekaligus dinyatakan sebagai Formatul Tunggal. 2. Penyusunan Dewan Pengurus Nasional Perwaku Periode 2011–2015 selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ketetapan ini ditetapkan. 3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di Pada Tanggal Waktu


PANITIA PEMILIHAN KETUA UMUM DEWAN PENGURUS NASIONAL PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN INDONESIA ttd Ir. Hasbi Azis, M.Si

ttd Suwardi, ST, M.Si

ttd Ir. Citra Wardhani, M.Si

BAB III ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

ANGGARAN DASAR (AD) PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN INDONESIA

Mukadimah Bahwa sesungguhnya lingkungan hidup di Indonesia adalah rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang mengandung amanat kepada bangsa dan rakyat Indonesia yang wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar senantiasa menjadi penunjang kehidupan bagi bangsa dan rakyat Indonesia khususnya, dan makhluk hidup lain umumnya, demi kelangsungan dan kesejahteraan umat manusia; Bahwa dalam lingkungan hidupnya, manusia berinteraksi terus-menerus dengan berbagai komponen di dalamnya, baik yang hidup (jasad hidup/biotik) maupun yang tak hidup (abiotik), dan manusia dalam proses interaksi ini seyogyanya menggunakan akal, kearifan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya guna mengadakan perubahanperubahan yang mampu mendukung peri kehidupan serta meningkatkan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkesinambungan; Bahwa manfaat lingkungan hidup bagi kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya dimaksimalkan, sementara risikonya diminimalkan atau dihindarkan, dan untuk itu perlu diupayakan dalam suatu kegiatan usaha bersama untuk menyadarkan seluruh rakyat; Bahwa para pecinta lingkungan hidup serta para ilmuwan lingkungan hidup dengan kepakaran, keterampilan dan pengetahuannya memprakarsai upaya bersama untuk menyelamatkan lingkungan hidup dari kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia itu sendiri yang kurang memahami masalah lingkungan hidup; Bahwa organisasi profesi dan ilmuwan lingkungan hidup menjadi wadah kegiatan tersebut di atas. Oleh karena itu, dengan ini, didirikan wadah tersebut dengan Anggaran Dasar sebagai berikut;

BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia dan disingkat dengan PERWAKU. Pasal 2 Waktu dan Kedudukan Organisasi ini didirikan pada tanggal 5 Juni 2004 untuk masa yang tidak ditentukan di Jakarta yang juga menjadi tempat kedudukan Kantor Pusat Perhimpunan.

BAB II ASAS, SIFAT DAN TUJUAN Pasal 3 Asas dan Sifat Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia berasaskan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 dan bersifat terbuka bagi siapa saja yang memenuhi persyaratan.

Pasal 4 Tujuan Organisasi bertujuan: (1) menghimpun cendekiawan dan ilmuwan yang menaruh minat besar pada masalahmasalah lingkungan hidup; (2) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama yang terkait dengan lingkungan Indonesia; (3) mengabdi pada upaya penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia tanpa mengorbankan usaha pembangunan nasional; (4) membangun budaya arif lingkungan

BAB III KEANGGOTAAN Pasal 5 Keanggotaan (1)

(2)

Keanggotaan terdiri atas: a. Anggota, yaitu para cendekiawan, ilmuwan, pengamat, dan peminat yang memiliki keahlian ilmiah dalam bidang lingkungan atau bidang yang erat hubungannya dengan lingkungan. b. Anggota Kehormatan, yaitu mereka yang dianggap dapat membantu perkembangan bidang dan ilmu lingkungan hidup. Keanggotaan berakhir karena: a. mengundurkan diri b. meninggal dunia c. diberhentikan Pasal 6 Hak dan Kewajiban Anggota

(1)

(2)

Anggota berhak: a. mendapatkan perlakuan yang sama dari organisasi b. menghadiri pertemuan yang diselenggarakan organisasi c. mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul serta saran d. memilih dan dipilih e. mendapatkan dukungan dan atau pembelaan serta pembinaan dari organisasi. Anggota berkewajiban: a. membayar iuran tahunan b. mentaati semua keputusan Musyawarah Nasional c. melaksanakan dan mentaati semua keputusan organisasi. d. menentang usaha dan tindakan yang merugikan organisasi

BAB IV ORGANISASI Pasal 7 Struktur kepengurusan organisasi Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia terdiri atas Dewan Pengurus Nasional dan Dewan Pengurus Wilayah. Pasal 8

Dewan Pengurus Nasional Dewan Pengurus Nasional atau disebut DPN adalah Badan Pelaksana tertinggi organisasi di tingkat nasional/pusat. Pasal 9 Dewan Pengurus Wilayah Dewan Pengurus Wilayah atau disebut DPW adalah Badan Pelaksana organisasi di tingkat Propinsi. Pasal 10 Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia dapat memiliki Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar pada setiap tingkatan kepengurusan. Pasal 11 Badan-Badan Lain Badan-badan lain PERWAKU dapat dibentuk oleh DPN atau DPW atas Rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional atau Rapat Koordinasi Wilayah dan atau ditetapkan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Wilayah.

BAB V MUSYAWARAH DAN RAPAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 12 Berdasarkankan tingkat kekuasaannya, Musyawarah dan Rapat Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia terdiri atas: a. Musyawarah Nasional atau disebut MUNAS b. Musyawarah Nasional Luar Biasa atau disebut MUNASLUB c. Rapat Koordinasi Nasional atau disebut RAKORNAS d. Rapat DPN e. Musyawarah Wilayah atau disebut MUSWIL f. Musyawarah Wilayah Luar Biasa atau disebut MUSWILUB g. Rapat Koordinasi Wilayah atau disebut RAKORWIL h. Rapat DPW (2). Musyawarah dan atau Rapat perhimpunan pada tingkatan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan Musyawarah dan atau Rapat di tingkatan lebih atasnya. (3) Jika dalam hal ayat (2) pasal ini terjadi, maka hasil keputusan pada Musyawarah dan atau Rapat di tingkatan lebih bawah dinyatakan gugur atau tidak berlaku. (1)

BAB VI ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 13 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan dan disahkan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.

BAB VII HARTA KEKAYAAN Pasal 14 (1) PERWAKU memperoleh harta kekayaan organisasi dari: a. uang Pendaftaran anggota b. iuran tahunan anggota c. sumbangan yang tak mengikat d. usaha yang sah e. sumber lainnya yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan disetujui oleh pengurus. (2) Pengelolaan harta kekayaan organisasi menjadi wewenang serta tanggung jawab DPN dan atau DPW. (3) Prosedur dan tata cara pengelolaan harta kekayaan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah tangga.

BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

(1)

(2)

(3)

Pasal 15 Ketentuan-ketentuan dalam Anggaran dasar ini hanya dapat diubah, ditambahkan atau dihapuskan oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan secara khusus untuk itu. Usulan perubahan tersebut harus diusulkan kepada DPW dan atau DPN selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya oleh: a. DPN, atau b. RAKORNAS, atau c. Sekurang-kurangnya 5 (lima) DPW yang mewakili sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) jumlah seluruh anggota perhimpunan. Keputusan perubahan AD harus disetujui sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang sah pada waktu pemungutan suara yang dilakukan khusus untuk itu.

BAB IX PEMBUBARAN

(1)

(2) (3)

Pasal 16 Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan dengan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus diselenggarakan untuk itu dengan ketentuan: a. diusulkan oleh DPN b. diusulkan oleh RAKORNAS c. diusulkan oleh 2/3 DPW d. disetujui oleh ¾ peserta yang sah Undangan harus telah disampaikan sekurang-kurangnya 30 hari kalender MUNASLUB pembubaran organisasi harus menetapkan likuidasi harta kekayaan organisasi.

BAB X ATURAN PERALIHAN

(1) (2) (3)

Pasal 17 Peraturan-peraturan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar. Anggaran Dasar ini untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Rapat Dewan Pendiri dan dicatatkan melalui Notaris di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2004. Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional atas perintah Musyawarah Nasional I di Jakarta tanggal 24 Nopember 2007 .

Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 28 Maret 2008

DEWAN PENGURUS NASIONAL PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN INDONESIA

ttd YENNEL S. SUZIA KETUA UMUM

ttd HERDIANTO W. KUSTIADI SEKRETARIS JENDERAL

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN INDONESIA

BAB I ORGANISASI

(1)

(2)

Pasal 1 Sifat dan Bentuk Organisasi Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia adalah wadah yang menghimpun para cendekiawan, ilmuwan, pengamat dan peminat yang memiliki keahlian ilmiah dalam bidang lingkungan atau bidang yang erat hubungannya dengan lingkungan serta mereka yang membantu perkembangan bidang lingkungan. Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia adalah organisasi profesi dan ilmuwan yang mandiri, bergerak di bidang lingkungan hidup.

BAB II KEANGGOTAAN

(1) (2) (3)

(3)

Pasal 2 Penerimaan Anggota Calon anggota mengisi formulir pendaftaran permohonan keanggotaan Perhimpunan dan mendapat persetujuan Dewan Pengurus serta membayar uang pendaftaran. Prosedur formal dan legalitas keanggotaan secara rinci diatur dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh Rapat DPN. Setiap anggota berhak: a. mewakili organisasi untuk mengikuti kegiatan di luar organisasi sesuai dengan petunjuk dan keputusan organisasi. b. menghadiri Musyawarah, Rapat dan seluruh kegiatan organisasi. c. dan lain-lain yang ditentukan dalam peraturan organisasi. Setiap anggota berkewajiban: a. mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. membantu Dewan Pengurus dalam menjalankan roda organisasi. c. membayar iuran tahunan

Pasal 3 Pemberhentian Anggota Tata cara pemberhentian dan hak membela diri anggota diatur dalam peraturan organisasi yang ditetapkan oleh RAKORNAS.

BAB III DEWAN PENGURUS Pasal 4 Dewan Pengurus Nasional (1) Dewan Pengurus Nasional adalah Badan Pelaksana tertinggi organisasi yang melaksanakan kebijakan organisasi, program kerja dan keuangan tingkat nasional yang ditetapkan melalui Musyawarah Nasional. (2) Dewan Pengurus Nasional terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Pleno.

(3) Pengurus Harian paling sedikit terdiri atas seorang Ketua Umum, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara. (4) Pengurus Pleno adalah keseluruhan anggota Dewan Pengurus. (5) Dewan Pengurus Nasional berwenang: a. menentukan kebijakan tingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional dan Rapat Tingkat Nasional. b. mewakili Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia dalam advokasi tingkat nasional dan internasional. c. melakukan penggalangan dana untuk melaksanakan program kerja organisasi. d. mengesahkan hasil-hasil Musyawarah Wilayah. e. mengangkat perangkat organisasi lainnya dalam komposisi kepengurusan yang disesuaikan dengan kebutuhan. (6) Dewan Pengurus Nasional berkewajiban: a. melaksanakan Keputusan Musyawarah Nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Rapat Tingkat Nasional serta peraturan organisasi lainnya. b. memberikan bantuan kepengurusan Perhimpunan Tingkat Wilayah. c. memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Nasional. (7) Masa jabatan Dewan Pengurus Nasional adalah empat tahun dan berakhir pada saat Musyawarah Nasional berikutnya. Pasal 5 Dewan Pengurus Wilayah (1) Dewan Pengurus Wilayah adalah Badan Pelaksana organisasi di tingkat Propinsi yang melaksanakan kebijakan organisasi, program kerja dan keuangan di daerah tingkat Propinsi yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Wilayah (2) Dewan Pengurus Wilayah paling sedikit terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara. (3) Dewan Pengurus Wilayah berwenang: a. menentukan kebijakan tingkat propinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Wilayah dan Rapat Tingkat Wilayah. b. mewakili Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia dalam advokasi tingkat regional dan nasional. c. melakukan penggalangan dana untuk melaksanakan program kerja organisasi. d. mengangkat perangkat organisasi lainnya dalam komposisi kepengurusan yang disesuaikan dengan kebutuhan. (4) Dewan Pengurus Wilayah berkewajiban: a. melaksanakan Keputusan Musyawarah Wilayah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Rapat Tingkat Wilayah serta peraturan organisasi lainnya. b. melakukan koordinasi dengan Dewan Pengurus Nasional dan atau Dewan Pengurus wilayah lainnya. c. memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Wilayah (5) Masa jabatan Dewan Pengurus Wilayah adalah empat tahun dan berakhir pada Musyawarah Wilayah berikutnya. Pasal 6 (1) Pergantian antar waktu anggota Dewan Pengurus terjadi karena: a. mengundurkan diri b. meninggal dunia c. diberhentikan

(2) Kewenangan penggantian antar waktu anggota Dewan Pengurus Nasional dilakukan oleh RAKORNAS dan Dewan Pengurus Wilayah dilakukan oleh RAKORWIL.

BAB IV DEWAN KEHORMATAN DAN DEWAN PAKAR

(1) (2)

(3) (4)

(5) (6)

(1) (2) (3)

Pasal 7 Dewan Kehormatan Susunan dan anggota Dewan Kehormatan diatur dan ditetapkan oleh pimpinan Dewan Pengurus sesuai tingkatannya. Dewan Kehormatan adalah badan yang bersifat kolektif yang bertugas memberikan saran dan nasehat, baik diminta maupun tidak diminta kepada Pimpinan Dewan Pengurus sesuai tingkatannya dalam menjalankan dan mengendalikan segala kegiatan dan usaha organisasi. Jumlah anggota Dewan Kehormatan di setiap tingkatan disesuaikan kebutuhan, dengan ketentuan tidak boleh melebihi dari keseluruhan anggota Dewan Pengurus. Dewan Kehormatan terdiri atas tokoh masyarakat yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup serta bersedia memberikan pertimbangan, nasehat dan saran kepada Perhimpunan. Susunan Dewan Kehormatan terdiri atas Koordinator merangkap anggota dan anggota. Dewan Kehormatan dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus di setiap tingkatan kepengurusan. Pasal 8 Dewan Pakar Dewan Pakar terdiri atas para pakar di bidangnya dan bersedia memberikan dedikasi sesuai kepakarannya kepada Perhimpunan. Susunan Dewan Pakar terdiri atas Koordinator merangkap anggota dan anggota. Dewan Pakar dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus di setiap tingkatan kepengurusan.

BAB V MUSYAWARAH DAN RAPAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN

(1)

(2)

(3)

Pasal 9 Musyawarah Nasional Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi dari organisasi, diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam empat tahun dan berwenang; a. menilai pertanggungjawaban Dewan Pengurus Nasional. b. mengesahkan hasil pemilihan Ketua Umum. c. menetapkan Garis Besar Program Kegiatan Organisasi (GBPKO). d. menetapkan keputusan-keputusan perhimpunan lainnya. Musyawarah Nasional dihadiri oleh: a. peserta b. peninjau Peserta terdiri atas: a. Dewan Pengurus Nasional b. Dewan Pengurus Wilayah

(4)

(5) (6)

(7) (8)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(1) (2)

Peninjau terdiri atas: a. Dewan Kehormatan di tingkat Nasional b. Dewan Pakar di tingkat Nasional c. Dewan Pengurus Wilayah d. perorangan dari unsur undangan Jumlah peserta dan peninjau diatur dalam peraturan sendiri oleh Dewan Pengurus Nasional. Dewan Pengurus Nasional telah mengirimkan undangan kepada peserta yang telah ditetapkan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender sebelum dimulainya Musyawarah Nasional. Pimpinan Musyawarah Nasional dipilih dari dan oleh peserta. Sebelum Pimpinan Musyawarah Nasional terpilih, Dewan Pengurus Nasional bertindak sebagai Pimpinan Sementara. Pasal 10 Musyawarah Nasional Luar Biasa Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan Musyawarah Nasional. Musyawaran Nasional Luar Biasa mempunyai wewenang khusus, yaitu: a. merubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga b. melakukan pergantian antar waktu Ketua Umum c. menyusun dan mengesahkan kode etik organisasi d. pembubaran organisasi Pergantian antar waktu Ketua Umum dapat dilakukan jika berhalangan tetap, karena: a. meninggal dunia atau mengundurkan diri atau melanggar Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan Organisasi. b. Tata cara pembuktian dan pembelaan pelanggaran diatur tersendiri dalam peraturan organisasi. c. Diusulkan DPN, atau RAKORNAS, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) DPW. d. Untuk Ketua Wilayah diusulkan oleh DPN atau RAKORNAS atau sekurangkurangnya setengah dari jumlah anggota pada propinsi yang dimaksud plus 1 (satu). Ketentuan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah: a. Diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Nasional selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah usul yang memenuhi ketentuan pada pasal 14 dan pasal 15 Anggaran Dasar dan ayat (3) pasal ini. b. Bilamana setelah 90 (sembilan puluh) hari kalender Dewan Pengurus Nasional tidak bisa menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa, maka DPWDPW yang mengusulkan penyelenggaran tersebut dapat membentuk Panitia yang diperlukan untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut. Dewan Pengurus Nasional harus telah mengirimkan undangan kepada peserta yang telah ditetapkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum dimulainya Musyawarah Nasional Luar Biasa. Pasal 11 Rapat Koordinasi Nasional Rapat Koordinasi Nasional diadakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam periode kepengurusan. Wewenang Rapat Koordinasi Nasional adalah: a. menjabarkan program kerja nasional dan kebijakan pelaksanaannya dari GBPKO b. menyusun anggaran pendapatan dan belanja organisasi

(3)

(1) (2)

(3)

(1) (2)

(1) (2)

(3)

(4) (5)

(6) (7)

c. merumuskan langkah-langkah strategis untuk pencapaian tujuan organisasi. d. mengusulkan perubahan AD/ART, pembubaran organisasi dan atau pergantian antar waktu Ketua Umum e. mengusulkan pelaksaaan MUNASLUB f. melakukan penggantian antar waktu DPN g. memberikan rekomendasi dan masukan-masukan kepada DPN h. memecahkan masalah-masalah organisasi. Rapat Koordinasi Nasional dihadiri oleh Dewan Pengurus Nasional dan Dewan Pengurus Wilayah. Pasal 12 Rapat Pleno Pengurus Rapat Pleno Pengurus dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. Wewenang Rapat Pleno Pengurus adalah: a. mengevaluasi kinerja kepengurusan. b. mengambil keputusan atas masalah yang strategis. c. menjabarkan program kerja Dewan Pengurus dan kebijakan pelaksanaannya. d. menyusun anggaran pendapatan dan belanja Dewan Pengurus. Rapat Pleno Pengurus dihadiri oleh keseluruhan anggota Dewan Pengurus Nasional.

Pasal 13 Rapat Pengurus Harian Rapat Pengurus Harian dihadiri oleh anggota Pengurus Harian di tingkatannya. Wewenang Rapat Pengurus Harian adalah: a. mengidentifikasi masalah-masalah strategis b. menyusun rencana-rencana kebijakan organisasi c. mengambil langkah-langkah taktis penyelenggaran organisasi

Pasal 14 Musyawarah Wilayah Musyawarah Wilayah adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat propinsi, diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam empat tahun. Wewenang Musyawarah Wilayah adalah: a. menilai pertanggungjawaban Dewan Pengurus Wilayah. b. mengesahkan hasil pemilihan Ketua Dewan Pengurus Wilayah Wilayah c. menetapkan keputusan-keputusan perhimpunan lainnya. Musyawarah Wilayah dihadiri oleh: a. peserta b. peninjau Peserta adalah anggota perhimpunan di tingkat propinsi yang bersangkutan. Peninjau terdiri atas: a. Dewan Kehormatan di tingkat propinsi b. Dewan Pakar di tingkat propinsi c. Dewan Pengurus Wilayah d. Dewan Pengurus Nasional e. perorangan dari unsur undangan Jumlah peserta dan peninjau diatur dalam peraturan sendiri oleh Dewan Pengurus Nasional. Pimpinan Musyawarah Wilayah dipilih dari dan oleh peserta.

(8)

(1) (2)

(1) (2)

(3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) (2)

Sebelum Pimpinan Musyawarah Wilayah terpilih, Dewan Pengurus Wilayah bertindak sebagai Pimpinan Sementara. Pasal 15 Musyawarah Wilayah Luar Biasa Musyawarah Wilayah Luar Biasa mempunyai wewenang khusus, yaitu melakukan penggantian antar waktu Ketua DPW. Ketentuan pelaksanaan Musyawarah Wilayah Luar Biasa adalah: a. Diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Wilayah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah usul yang memenuhi ketentuan pada ayat (3) pasal ini. b. Bilamana setelah 60 (enam puluh) hari kalender Dewan Pengurus Wilayah tidak bisa menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa, maka Dewan Pengurus Nasional dapat membentuk Panitia yang diperlukan untuk menyelenggarakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa tersebut. Pasal 16 Rapat Koordinasi Wilayah Rapat Koordinasi Wilayah diadakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam periode kepengurusan. Wewenang Rapat Koordinasi Wilayah adalah: a. menjabarkan program kerja wilayah dan kebijakan pelaksanaannya b. menyusun anggaran pendapatan dan belanja organisasi c. merumuskan langkah-langkah strategis untuk pencapaian tujuan organisasi. f. melakukan penggantian antar waktu DPW g. memberikan rekomendasi dan masukan-masukan kepada DPW h. memecahkan masalah-masalah organisasi. Rapat Koordinasi Wilayah dihadiri oleh anggota perhimpuan di wilayah yang bersangkutan dan Dewan Pengurus Wilayah. Pasal 17 Kuorum dan Pengambilan Keputusan Musyawarah dan Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah peserta. Setiap DPW mempunyai perwakilan dengan jumlah yang sama, yaitu ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang. Musyawarah dan Rapat dapat ditunda setiap setengah jam sekali dengan waktu penundaan paling lama 1 (satu) jam, jika tidak tercapai kuorum. Musyawarah dan Rapat dapat terus diselenggarakan dan segala ketetapan yang diambil adalah sah sesudah penundaan 1 (satu) jam. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan sesuai dengan ketentuan pada pasal-pasal yang terkait. Pengambilan keputusan yang belum diatur sebagaimana pada ayat (6) pasal ini, dilakukan dengan ketentuan disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir. Pasal 18 Hak Bicara Dan Hak Suara Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara Peninjau hanya mempunyai hak bicara.

BAB VI PEMILIHAN KETUA UMUM/KETUA WILAYAH DAN FORMATUR

(1) (2) (3) (4) (5)

(6)

(1) (2)

(3)

(4) (5)

(1)

(2)

Pasal 19 Panitia Pemilihan Panitia Pemilihan adalah Badan Pelaksana khusus yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan tahapan sampai terpilihnya Ketua Umum. Panitia Pemilihan berasal dari anggota yang tidak kehilangan haknya sebagai anggota. Panitia Pemilihan dibentuk dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus di tingkatannya. Panitia Pemilihan terdiri atas Ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota, dan berjumlah ganjil. Panitia Pemilihan sudah harus terbentuk dan mulai bekerja selambat-lambatnya (90) hari kalender sebelum pelaksanaan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Wilayah. Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus di tingkatannya. Pasal 20 Ketentuan Pemilihan Pemilihan Ketua Umum dilaksanakan secara langsung, umum bebas dan rahasia. Tahapan pemilihan Ketua Umum terdiri atas: a. Tahap pencalonan menghasilkan daftar anggota yang bersedia menjadi calon Ketua Umum b. Tahap seleksi menghasilkan daftar calon tetap Ketua Umum yang memenuhi ketentuan. c. Tahap sosialisasi menghasilkan profil calon tetap Ketua Umum. d. Tahap pemilihan menghasilkan 1 (satu) orang calon Ketua Umum terpilih. e. Tahap penetapan menghasilkan Ketua Umum definitif. Penetapan dan pengesahan Ketua Umum definitif dilakukan di forum Musyawarah Nasional untuk tingkatan nasional dan di forum Musyawarah Wilayah untuk tingkatan Propinsi. Penetapan dan pengesahan Ketua Umum definitif dipimpin oleh Panitia Pemilihan. Tata cara pemilihan diatur dalam peraturan sendiri oleh Panitia Pemilihan yang harus menjamin: a. tingkat kerahasian surat suara pemilih. b. dapat dikontrol dan dibuktikan bahwa setiap anggota yang tidak kehilangan haknya dapat melaksanakan haknya. c. dapat dihindarinya penggunaan hak suara oleh yang tidak berhak. d. tersedia waktu yang cukup bagi anggota untuk menggunakan haknya. Pasal 21 Ketentuan Calon dan Pencalonan Setiap anggota perhimpunan yang tidak kehilangan haknya berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pemilihan Ketua Umum sesuai tata cara dan dan jadwal pencalonan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. Kriteria calon Ketua Umum atau Ketua Wilayah adalah: a. anggota yang tidak kehilangan haknya. b. memiliki kecendekiawanan lingkungan c. mampu bekerja sama secara kolektif

d. mampu meluangkan waktu dan sanggup aktif dalam organisasi e. menyatakan kesediaan secara tertulis f. telah menjadi anggota perhimpunan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan telah aktif dalam kegiatan perhimpunan. Pasal 22 Pemilih Pemilih adalah anggota perhimpunan yang tidak kehilangan haknya saat pemilihan dilaksanakan.

(1) (2) (3) (4) (5)

(1)

(2)

Pasal 23 Formatur Formatur terdiri atas Ketua Formatur dan Anggota Formatur Ketua Umum terpilih adalah Ketua Formatur Anggota Formatur adalah sebanyak-banyaknya 4 (empat) calon Ketua Umum dengan suara terbanyak berikutnya. Anggota Formatur memiliki kapasitas sebagai narasumber. Ketua Formatur mempunyai hak perogratif dalam menyusun anggota Dewan Pengurus. Pasal 24 Serah Terima Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Dewan Pengurus baru ditetapkan, Dewan Pengurus lama sudah harus menyerahkan kepengurusan kepada Dewan Pengurus baru. Serah terima di atas antara lain menyangkut pemindahan tanggung jawab yang jelas dari sekurang-kurangnya: a. keuangan organisasi b. investaris organisasi c. kegiatan organisai yang sedang berjalan

BAB VII HARTA KEKAYAAN

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 25 Uang pangkal, iuran dan usaha-usaha lainnya Kriteria dan besarnya uang pangkal maupun iuran bulanan untuk anggota termasuk proporsi penggunaan serta tatacara pertanggungjawabannya ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional atas rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional. Usaha-usaha lain untuk memperoleh dan mengembangkan dana yang ditentukan dalam pasal pada Anggaran Dasar dapat dilakukan oleh Badan-badan lain yang ditetapkan perhimpunan. Bantuan-bantuan dan hasil usaha lain yang didapat oleh Dewan Pengurus menjadi hak Dewan Pengurus untuk penyelenggaraan kegiatan. Pasal 26 Pembukuan Tahun buku perhimpunan dimulai tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember.

(2) (3) (4)

(1) (2)

Seluruh pemasukan dan pengeluaran harus dibukukan sesuai dengan norma akuntansi yang berlaku. Dewan Pengurus Nasional/Wilayah menetapkan akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan (audit) pembukuan perhimpunan. Audit pembukuan Dewan Pengurus Nasional dilakukan pada setiap akhir tahun pembukuan dan audit pembukuan Dewan Pengurus Wilayah dilakukan sekurangkurangnya pada akhir masa bakti kepengurusan. Pasal 27 Pengurusan Kekayaan Dewan Pengurus Nasional dan Dewan Pengurus Wilayah wajib mengelola harta kekayaan perhimpunan selama masa baktinya. Keputusan untuk memindahkan hak milik, menggadaikan atau menjaminkan baik benda bergerak ataupun tidak bergerak milkik perhimpunan, haru diputuskan dalam Rapat Pleno Dewan Pengurus.

BAB VIII ATRIBUT ORGANISASI Pasal 28 Atribut organisasi terdiri atas: a. lambang b. bendera dan Panji-panji c. hymne dan mars d. lain-lain yang mencerminkan Perhimpunan (2) Atribut organisasi akan ditetapkan tersendiri dalam keputusan DPN, atas rekomendasi RAKORNAS. (1)

BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

(1) (2)

Pasal 29 Anggaran Rumah Tangga ini dapat diubah dan atau disempurnakan oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus dilaksanakan untuk itu. Ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk merubah Anggaran Rumah Tangga berlaku sama dengan yang diatur dalam pasal 15 Anggaran Dasar. BAB X ATURAN PERALIHAN

(1)

(2)

(3)

Pasal 30 Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini akan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional dengan peraturan tersendiri selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga. Setiap anggota Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia wajib mentaati AD/ART ini, dan barang siapa melanggarnya akan dikenai organisasi yang diatur dalam ketentuan tersendiri. Anggaran Rumah Tangga ini untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Rapat Dewan Pendiri dan dicatatkan melalui Notaris di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2004.

(4)

Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional atas perintah Musyawarah Nasional I di Jakarta tanggal 24 Nopember 2007 .

Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 28 Maret 2008 DEWAN PENGURUS NASIONAL PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN INDONESIA ttd YENNEL S. SUZIA KETUA UMUM


BAB V GARIS BESAR PROGRAM KERJA ORGANISASI (GBPKO) PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN INDONESIA (Sesuai Lampiran 1: Ketetapan Munas No. 04/MN-II/XI/2011)

1. PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

Kompleksitas permasalahan lingkungan mutlak memerlukan suatu pengelolaan yang tepat dan terpadu. Pencapaian pembangunan berkelanjutan hanya dapat dilakukan melalui pengelolaan yang terpadu berbasis ekosistem dan masyarakat. Pendekatan pengelolaan terpadu berbasis ekosistem hendaknya didasarkan pada dinamika, fungsi dan interaksi antar komponen biofisik ekosistem, sedangkan pendekatan berbasis masyarakat lebih menitikberatkan pada modal sosial dan inovasi. Masifnya berbagai permasalahan lingkungan memberikan gambaran bahwa dimasa mendatang diperlukan perencanaan dan pengelolaan yang lebih baik oleh pemerintah, masyarakat maupun perusahaan. Seringkali dampak negatif lingkungan terjadi akibat lemahnya kesadaran, wawasan serta penataan dan penegakkan hukum. Oleh sebab itu, upaya peningkatan wawasan, peningkatan kapasitas dan peranserta aktif tidak hanya ditujukan bagi salah satu pihak, tetapi bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Secara umum sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi dan membina lingkungan hidup. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa mendatang merupakan suatu efek positif dari upaya melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan senantiasa mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Menyadari pentingnya upaya mendasar mengatasi permasalahan lingkungan, maka masyarakat lingkungan Indonesia membentuk suatu wadah yang dapat dijadikan sebagai media untuk memperjuangkan pencapaian sasaran pengelolaan lingkungan tersebut. Wadah tersebut dikenal dengan nama Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia (PERWAKU) adalah wadah berhimpun masyarakat lingkungan hidup Indonesia, yang terdiri antara lain kelompok profesi dan ilmuwan lingkungan hidup yang mandiri dan bergerak dibidang lingkungan hidup. Lahirnya organisasi ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk menyelamatkan lingkungan hidup dari kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia itu sendiri yang kurang memahami masalah lingkungan hidup. Oleh sebab itu, upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan merupakan faktor yang harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh. Untuk menunjang peran Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia (PERWAKU) tersebut, maka perlu disusun Garis Besar Program Kerja Organisasi (GBPKO) yang selaras dengan tujuan jangka panjang PERWAKU dalam kerangka membangun Indonesia yang adil, makmur, dan arif lingkungan.

1.2

Visi

Terwujudnya peradaban masyarakat yang memuliakan lingkungan bagi keberlanjutan kehidupan. 1.3

Misi

a. Menjadikan wadah cendekiawan, ilmuwan dan masyarakat bagi upaya penyelamatan lingkungan hidup. b. Pada Tahun 2014 telah terwujud peletakan dasar-dasar dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan arif lingkungan. c. Menggalakan green committment dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 1.4

Tujuan Organisasi

a. Mengabdi pada upaya penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia tanpa mengorbankan usaha pembangunan nasional. b. Menjadi wadah untuk mempersatukan para cendekiawan, ilmuwan, dan masyarakat yang menaruh minat besar pada masalah-masalah lingkungan hidup. c. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi lingkungan, terutama yang terkait dengan lingkungan Indonesia. d. Memasyarakatkan kesadaran, wawasan, dan pengetahuan, mengenai lingkungan hidup yang berkelanjutan di Indonesia. 1.5

Strategi Pencapaian Visi Dan Misi

a. Meningkatkan akses informasi seluruh anggota dan pemangku kepentingan dalam berbagai permasalahan lingkungan dan pembangunan. b. Membangun kemitraan yang efektif melalui kerjasama dengan pemerintah, masyarakat dan sektor swasta guna memaksimalkan sumberdaya yang tersedia, serta meningkatkan koordinasi dalam perencanaan dan kegiatan. c. Mendorong keterlibatan masyarakat setempat dalam setiap upaya penyelamatan lingkungan, pelestarian sumberdaya alam, dan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan. 1.6

Sasaran

a. Perwaku menjadi wadah yang andal bagi kiprah para cendekiawan lingkungan di Indonesia dalam upaya penyelamatan lingkungan. b. Tercapai sinergi dan kemitraan dalam setiap upaya yang dilakukan. c. Meningkatnya implementasi green committen dan terciptanya good governance dalam setiap kegiatan pengelolaan lingkungan. II. PRINSIP DASAR PELAKSANAAN PROGRAM KERJA. Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia didirikan untuk mengabdi pada kesejahteraan rakyat, keutuhan bangsa dan keberlanjutan lingkungan. Atas dasar semangat tersebut, maka prinsip dasar pelaksanaan program kerja adalah independensi dan profesionalisme.

1. Independesi Independensi Perwaku diwujudkan sebagai sikap tidak berpihak secara afilitatif secara politis pada paham, aliran dan kekuatan tertentu, tetapi hanya berpihak pada terwujudnya kebebasan berpikir, bersikap dan bertindak secara profesional dalam mewujudkan tujuan organisasi. 2. Profesionalisme Profesionalisme Perwaku diwujudkan dalam kebebasan berpikir, bersikap dan bertindak secara ilmiah berdasarkan etika dan prinsip-prinsip dasar organisasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui upaya-upaya yang didasari sikap: Inisiator, mengembangkan keilmuan lingkungan dalam semua aspek kehidupan bagi upaya penyelamatan lingkungan hidup. Pelopor, menjadi centre issue dan penggerakan awal bagi upaya membangun masyarakat Indonesia yang arif lingkungan. Mediator, membangun kemitraan yang efektif dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mediasi permasalahan lingkungan hidup secara holistik Advokator, membangun konsistensi dalam hal mengadvokasi setiap isu-isu utama lingkungan hidup

III. POKOK-POKOK PROGRAM KERJA Menyadari Perwaku sebagai organisasi yang sedang merintis eksistensinya, maka program kerja organisasi diprioritaskan untuk mencapai: 1. Penguatan Organisasi Diwujudkan dalam bentuk melaksanakan agenda konstitusional organisasi, yaitu membentuk kepengurusan nasional dan wilayah serta melaksanakan kegiatan Musyawarah, Rapat Kerja, Rapat Koordinasi. 2. Pengembangan Jaringan Kerja Diwujudkan dalam bentuk memperluas kerjasama dengan berbagai pihak dalam mencapai tujuan organisasi. 3. Penguatan Citra Organisasi Diwujudkan dalam bentuk memperkuat kepercayaan publik pada organisasi, yaitu dilibatkannya organisasi dalam pembentukan opini publik, pengambilan kebijakan publik dan meningkatnya peran serta profesi ilmuwan lingkungan. 4. Penguatan Masyarakat Sipil (civil society) dan Profesi Diwujudkan dalam bentuk menumbuh kembangkan inisiasi dalam menyusun dan mengembangkan prakarsa masyarakat dan kepranataan bagi praktek profesi keilmuawanan lingkungan sebagai upaya kegiatan nyata dalam rangka memperjuangkan kepentingan anggota. 5. Pengabdian Masyarakat Diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata sebagai upaya mencapai tujuan organisasi.

IV. PENUTUP Perwaku menyadari bahwa upaya membangun secara berkelanjutan membutuhkan komitmen dan konsistensi yang sering kali berbenturan dengan kebutuhan pragmatis kelangsungan hidup. Namun, upaya untuk melaksanakannya tetap menjadi keniscayaan agar hidup dan kehidupan terus berkelanjutan. Atas rakmat Allah SWT kita berharap niat luhur ini senantiasa mendapatkan rahmat-Nya dan menjadi kerja kita untuk kehidupan yang lebih sejahtera, adil, makmur. Amin

BAB VI KEBIJAKAN DAN STRATEGI ORGANISASI PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN INDONESIA (Sesuai Lampiran 2: Ketetapan Munas No. 04/MN-II/XI/2011) 1.

Pendahuluan

a. Menjadi suatu keniscayaan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur dibutuhkan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi menjadi kebutuhan bersama pula agar pembangunan yang dilakukan tanpa melakuan pengerusakan lingkungan; b. Faktanya, pembangunan sampai saat ini masih bersifat ekstraktif sehingga kerusakan lingkungan telah mengancam hasil pembangunan yang telah dicapai. c. Untuk itu dibutuhkan upaya penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia tanpa mengorbankan usaha pembangunan nasional; d. Sebagai upaya mengalang potensi nasional ilmuwan lingkungan, maka Perwaku didedikasikan menjadi wadah untuk mempersatukan para ilmuwan lingkungan dan ilmuwan yang menaruh minat besar pada masalah-masalah lingkungan hidup; e. Diharapkan perhimpunan dapat mendorong masyarakat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi lingkungan,

peduli

lingkungan

f. Membangun kesadaran, wawasan, dan pengetahuan masyarakat, mengenai lingkungan hidup yang berkelanjutan di Indonesia.

2.

Tantangan Ekologis Dalam Mencapai Kesejahteraan Rakyat

a. Penduduk dunia dan Indonesia meningkat drastis dalam 50 tahun terakhir dan diprediksi dalam 50 tahun ke depan mencapai dua kali lipat dari jumlah saat ini. b. Jumlah penduduk membutuhkan pangan, air bersih, energi, permukiman dan layanan fasilitas sosial yang menguras secara fundamental cadangan sumber daya alam. c. Alam semesta tidak sanggup terus menerus memenuhi kebutuhan tersebut dengan tingkat pengelolaan dan teknologi yang ada pada saat ini. d. Belum adanya upaya-upaya substansial yang optimal dalam mencapai masyarakat adil dan makmur sehingga dapat terwujud kearifan lingkungan.

3.

Peran Strategis Indonesia Dalam Mendorong Kemajuan Peradaban

a. Posisi Indonesia berpotensi berperan strategis dalam mendorong tumbuhnya penghargaan dan standar baru dalam membangun dan menilai kemajuan peradaban. Tingginya jumlah penduduk di kawasan Asia Tenggara bersama dengan China dan India, Indonesia berpotensi menjadi pendorong dan stabilisator dari kemajuan kawasan.

b. Kekayaan alam Indonesia merupakan kekuatan dan menjadi modal awal bagi upayaupaya mencapai meningkatkan kesejahteraan rakyatnya secara adil makmur. Namun kondisi alami Indonesia yang khas jika tidak dikelola secara arif justru menjadi bencana dan mengerus fondasi keberhasilan yang telah dicapai. c. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi Indonesia karena bisa menjadi sumber daya penggerak pembangunan dan menjadi pasar dari hasil-hasil pembangunan. d. Peran strategis Indonesia hanya akan dapat terwujud jika tingkat kapasitas dan pengelolaannya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan perkembangan zaman.

4.

Peran Perwaku Dan Civil Society Dalam Mencapai Masyarakat Indonesia Adil Dan Makmur, Arif Lingkungan

a. Menjadi wadah inovatif dan kreatif dalam pengelolaan lingkungan hidup. b. Menyuarakan kepentingan-kepentingan lingkungan dan memberikan landasan ilmiah bagi penyelesaian masalah c. Menjadi kelompok penekan dalam pengelolaan lingkungan hidup d. Menjembatani berbagai kepentingan untuk menyelamatkan lingkungan 5.

Pengelolaan Pembangunan

Agar masa depan Indonesia lebih sejahtera, maka Perwaku merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: a. Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan dengan Pendekatan Nilai Tambah Optimum b. Tata Kelola Pemerintahan Yang berpihak pada Rakyat c. APBN/APBD yang berpihak pada lingkungan d. Penguasan Ilmu dan Teknologi yang ramah lingkungan e. Budaya Arif Lingkungan

6.

Keorganisasian

Untuk mencapai tujuan organisasi, maka kebijakan strategis Perwaku tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: a. Ditetapkannya tatalaksana keorgansiasian dan kepengurusan mencerminkan etika dan perilaku kecedekiawanan lingkungan.

Perwaku

yang

b. Menugasakan kepada DPN Perwaku Periode 2011-2015 untuk melakukan penataan konstitusi organisassi agar sesuai dengan kebutuhan melalui mekanisme yang telah diatur dalam AD/ART Perwaku.

c. Berkembangnya Citra Perwaku sebagai wadah masyarakat lingkungan yang memperjuangkan terwujudnya peradaban masyarakat yang memuliakan lingkungan bagi keberlanjutan kehidupan melalui aksinya dan publikasi yang berkelanjutan. d. Berkembangnya jaringan kerja dengan seluruh stakeholder melalui inisiasi program bersama. e. Lebih memperkuat lagi sosialisasi tentang keberadaan Perwaku ke stakeholder. f. Menguatkan jaringan kerja nasional dan internasional. g. Membentuk DPW seluruh propinsi. h. Melanutkan program yang belum tercapai pada periode sebelumnya, terutama masalah pendidikan lingkungan. i.

Lebih tajam dan fokus dalam melihat persoalan dan permasalahan serta mencari solusi bersama mengenai kerusakan/degradasi lingkungan akibat dari pertambangan, illegal logging, pembunuhan satwa, dan permasalahan lingkungan lainnya, khususnya di wilayah Kalimantan dan Papua.

j.

Penjabaran action plan dari pokok-pokok program kerja pada setiap tahun oleh DPN juga kepada DPW untuk meningkatkan green commitment secara bersama-sama.

k. Menginventarisasi permasalahn lingkungan di setiap wilayah oleh DPW maupun DPN untuk dicarikan solusi bersama.

BAB VII LAMPIRAN 1. Panitia Pelaksana Munas Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia Nomor: 150/KPTS/A/DPN-PERWAKU/IX/2011 Tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Nasional (MUNAS) Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia (PERWAKU) Tahun 2011 PENASEHAT: 1. Prof. Emil Salim (Ketua Dewan Kehormatan) 2. Dr. M. Hasroel Thayib, APU (Ketua Dewan Pakar) 3. Prof. Abimanyu T. Alamsjah (Dewan Pakar) PENANGGUNGJAWAB: 1. Ir. Yennel S. Suzia, M.Si. (Ketua Umum DPN) PENGARAH: 1. Dr. Herdianto W Kustiadi (Sekjen DPN) 2. Ir. Rifwandi Rasyidin, M.Si. (Bendahara Umum DPN) PELAKSANA: 1. Ketua 2. Wakil Ketua 1 3. Wakil Ketua 2 4. Wakil Ketua 3 5. Sekretaris 6. Wakil Sekretaris 1 7. Wakil Sekretaris 2 8. Wakil Sekretaris 3 9. Bendahara 10. Wakil Bendahara 1 11. Wakil Bendahara 2

: Dr. Nonon Saribanon (Wakil Ketua 2 DPN) : Dr. Adhisa Putra (Kabid Organisasi DPN) : Ir. Uyat Suyatna A, CES (Koord. Wil. Jabar) : Ir. Satrya Solihin J., M.Si. (Koord. Wil. Banten) : Selamet Daroyni, S.Ag. (Ketua DPW Jakarta) : La Ode Hermansyah, ST, M.Si. (DPN) : Ronald Sihombing, M.Si. (DPW DKI) : Riko Wahyudi S.Hut, M.Si (DPW DKI) : Ir.Sumingkrat, M.Si (DPN) : Ir Abdul Hafid Faronda,MT (DPN) : Ir.Sumihar Simamora,Ces (DPN)

GENERAL AFFAIR: 1. Risman Pasaribu, SE, M.Si. 2. Ir. Donny Yoesgiantoro, MM, MPA 3. Yazied Husein 4. M. Dadang Basuki, M.Si.

5. 6. 7. 8.

Ir. Arief Budi Purwanto, MT. Petuah Sirait, SH. Ir. Restu Juniah, MT. Maria S.A Wardhani,SH,M.Si. Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : September 2011

DEWAN PENGURUS NASIONAL PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN INDONESIA ttd YENNEL S. SUZIA KETUA UMUM


2.

Panitia Pemilihan Ketua Umum

Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia Nomor: 148/KPTS/A/DPN-PERWAKU/VII/2011 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Umum Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia (PERWAKU) Periode 2011-2015 Panitia Pemilihan Ketua Umum DPN PERWAKU Periode 2011-2015: 1. M. Hasbi Azis, M.Si., sebagai Ketua merangkap Anggota 2. Suwardi, M.Si., sebagai Sekretaris merangkap Anggota 3. Citra Wardhani,M.Si., sebagai Anggota

Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : Juli 2011 DEWAN PENGURUS NASIONAL PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN INDONESIA ttd YENNEL S. SUZIA KETUA UMUM


3.

Daftar Peserta Munas a. Peserta 1. Dewan Pengurus Nasional PERWAKU 2. Dewan Pengurus Wilayah PERWAKU 1) DPW PERWAKU Sumatera Barat 2) DPW PERWAKU Sumatera Utara 3) DPW PERWAKU Jambi 4) DPW PERWAKU Jawa Barat 5) DPW PERWAKU DKI Jakarta 6) DPW PERWAKU Kalimantan Timur 7) DPW PERWAKU Sulawesi Utara 8) DPW PERWAKU Sulawesi Tengah 9) DPW PERWAKU Maluku

b. Peninjau 1. Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan DPN PERWAKU 2. Ketua dan Anggota Dewan Pakar DPN PERWAKU 3. Careteker DPW PERWAKU: 1) Careteker DPW PERWAKU Riau Kepulauan 2) Careteker DPW PERWAKU Jawa Tengah 3) Careteker DPW PERWAKU Jawa Timur 4) Careteker DPW PERWAKU D.I. Yogyakarta 5) Careteker DPW PERWAKU Kalimantan Selatan 6) Careteker DPW PERWAKU Gorontalo 7) Careteker DPW PERWAKU Sulawesi Tenggara 8) Careteker DPW PERWAKU Nusa Tenggara Barat 9) Careteker DPW PERWAKU Maluku Utara 4. Koordinator Wilayah PERWAKU: 1) Koordinator Wilayah PERWAKU Nangroe Aceh Darrusalam 2) Koordinator Wilayah PERWAKU Riau 3) Koordinator Wilayah PERWAKU Sumatera Selatan 4) Koordinator Wilayah PERWAKU Bengkulu 5) Koordinator Wilayah PERWAKU Bangka Belitung 6) Koordinator Wilayah PERWAKU Banten 7) Koordinator Wilayah PERWAKU Bali 8) Koordinator Wilayah PERWAKU Nusa Tenggara Timur 9) Koordinator Wilayah PERWAKU Kalimantan Barat 10) Koordinator Wilayah PERWAKU Kalimantan Tengah 11) Koordinator Wilayah PERWAKU Sulawesi Selatan 12) Koordinator Wilayah PERWAKU Sulawesi Barat 13) Koordinator Wilayah PERWAKU Papua Barat 14) Koordinator Wilayah PERWAKU Papua 5. Tamu Undangan

4.

Jadwal Rangkaian Acara Munas Acara Pameran, Seminar Lingkungan, Munas II Perwaku, dan Pagelaran Seni Bandung, 25 – 26 November 2011

Jam Waktu Hari 1: Jumat, 25 November 2011 12.00-17.00 Registrasi / Check In 17.00-19.00 Istirahat, Makan Malam 19.00-19.45 Registrasi Peserta Pameran Lingkungan 19.45-19.50 Pembukaan 19.50-19.55 Laporan Ketua Panitia 19.55-20.05 Sambutan Koordinator Alumni ITB „75 20.05-20.15 Sambutan Ketua Umum Perwaku 20.15-20.30 Sambutan Walikota Bandung 20.30-22.00 Pembukaan Pameran yang diawali dg Fashion Show

Hari 2: Sabtu, 26 November 2011 07.00-08.00 Makan Pagi 08.00-08.45 09.00-09.15 09.15-09.30 09.30-09.45 09.45-12.00

Registrasi Seminar LHI Laporan Ketua Panitia Sambutan Koordinator Alumni ITB „75 Sambutan Ketua Umum PERWAKU Sesi Seminar dengan Tema ”Green Commitment for Indonesia Sustainable Development" Pembicara I Ketua Umum INTAKINDO Pembicara II Kepala BAPPEDA Jawa Barat Pembicara III Kepala PSLH ITB Pembicara IV Anggota Dewan Pakar DPN Perwaku

Tempat Hotel Grand Preanger

Ball Room Hotel Grand Preanger

Hotel Grand Preanger

14.00-14.10 14.10-14.15 14.15-14.20 14.20-14.30 14.30-14.40 14.30-18.00

Panitia Panitia Panitia MC Dewo Broto/Sri Wulandari Ir. Teguh P. Slamet Ir. Yennel S. Suzia, M.Si H. Dada Rosada, S.H., M.Si Dr. M. Hasroel Thayib, APU; H. Dada Rosada, S.H., M.Si

Panitia Panitia Dr. Ir. Nonon Saribanon, M.Si Ir. Teguh P. Slamet Ir. Yennel S. Suzia, M.Si

Ball Room Hotel Grand Preanger

Tanya Jawab, Tanggapan, Diskusi Pembacaan Rumusan Hasil Seminar LHI 12.00-13.00 Istirahat, Makan Siang

Pelaksana

Hotel Grand Preanger

Registrasi Peserta Munas Ke-2 Perwaku Pembukaan Munas Ke-2 Laporan Ketua Panitia Munas Ke-2 Sambutan Ketua Umum PERWAKU Sambutan Ketua Dewan Pakar PERWAKU Munas Ke-2 Perwaku: PLENO 1: Pengesahan, Tata Tertib, Agenda, dan Pemilihan Pimpinan Sidang Ruang Sidang Hotel Grand PLENO 2: Penilaian Pertanggungjawaban DPN Preanger 2007-2011 PLENO 3: Penetapan Garis Besar Program Kegiatan Organisasi (GBPKO) dan Rekomendasi Strategis PLENO 4: Pengesahan Hasil Pemilihan Ketua Umum Perwaku 2011-2015 Pengarahan Ketua Dewan Kehormatan Perwaku Penutupan Munas

Ir. Erie Heryadie Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Prof. Tjandra Setiadi Prof. Dr. Surna T. Djajadiningrat, M.Sc, PhD Moderator: Dr. Herdianto WK, MSi; Ninit, S.Kom Pengarah Panitia Panitia MC Dr. Ir. Nonon Saribanon, M.Si Ir. Yennel S. Suzia, M.Si Dr. Ir. M. Hasroel Thayib, APU Panitia DPN Perwaku Pimpinan Sidang Pimpinan Sidang Panitia Pemilihan Prof. Dr. Emil Salim Panitia

Jam

Waktu

18.00-19.00 Istirahat, Makan Malam

19.00-19.15 Registrasi Peserta Pagelaran Seni 19.15-19.20 Sambutan Koordinator Alumni ITB „75 19.20-19.30 Sambutan Wamen PU 19.40-19.45 Penyerahan Estafet dari Ketua Umum Perwaku Demisioner kepada Ketua Umum Terpilih 19.50-22.00 Pagelaran Seni: Opera ”Diah Pitaloka” 22.00-22.30 Penutupan Acara

Tempat Hotel Grand Preanger

Pelaksana Panitia

Panitia Ir. Teguh P. Slamet Dr. Ir. A. Hermanto Dardak, MSc Ir. Yennel S. Suzia, MSi kepada Ir. Donny Yoesgiantoro, MM, MPA Panitia Panitia

5.

Susunan DPN PERWAKU Periode 2011-2015 KEPUTUSAN FORMATUR DEWAN PENGURUS NASIONAL PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN INDONESIA Nomor : Istimewa/KPTS/F-DPN-PERWAKU/XI/2011 Tentang DEWAN PENGURUS NASIONAL PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN INDONESIA (PERWAKU) PERIODE TAHUN 2011 – 2015

Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridho Tuhan Yang Maha Esa, Formatur Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia Periode Tahun 2011-2015, setelah; MENIMBANG

:

MENGINGAT

: 1. Pasal 7, 8, 10 dan 12 Anggaran Dasar Perwaku. 2. Pasal 4, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Anggaran Rumah Tangga Perwaku.

MEMPERHATIKAN:

MENETAPKAN

Bahwa untuk melaksanakan amanat organisasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kepengurusan Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia Periode Tahun 2011 – 2015.

Hasil Sidang Pleno IV Musyawarah Nasional ke-2 Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia tanggal 26 Nopember 2011.

MEMUTUSKAN : 1. Mengesahkan Susunan Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia Periode 2011 – 2015, dengan susunan kepengurusan selengkapnya sebagaimana terlampir. 3. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 30 Nopember 2011

DEWAN PENGURUS NASIONAL PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN INDONESIA PERIODE 2011 – 2015 ttd DONNY YOESGIANTORO KETUA UMUM/ FORMATUR

Lampiran: Keputusan Formatur Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia Nomor: Istimewa/KPTS/ F-DPN-PERWAKU/XI/2011, Tentang Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia (Perwaku) Periode 2011 – 2015. DEWAN PENGURUS NASIONAL PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN INDONESIA (PERWAKU) PERIODE TAHUN 2011 – 2015 A. Pengurus Harian 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10. 11. 12. 13.

Ketua Umum Wakil Ketua I Bidang Pengembangan Masyarakat Wakil Ketua II Bidang Pengembangan Jaringan Kerjasama Kelembagaan Wakil Ketua III Bidang Pembinaan Daerah Wakil Ketua IV Bidang Pengembangan IPTEK dan Profesi Sekertaris Jenderal Wakil Sekjen I Wakil Sekjen II Wakil Sekjen III Wakil Sekjen IV Bendahara Wakil Bendahara I Wakil Bendahara II

: : :

Ir. Donny Yusgiantoro, MM, MPA Slamet Daroyni, S.E. Ir. M. Hasbi Azis, M.Si

: : : : : : : : : :

Ir. J. Satrya Solichin, M.Si Dr. Iwan Kustiwan Dr. Herdianto Wahyu Kustiadi Suwardi, ST, M.Si Ir. Arief Budi Purwanto, M.T Agdelina, SP, M.Si Riko Wahyudi, S.Hut., M.Si Timotheus Lesmana, SH, MM Dra. Tri Murtiati, M.Si Ir. Alpano Priyandes, M.Si.

:

Drs. Agny Aryapratama

:

Ir. Djoko T. Hariyanto, M.Si

: : :

Maria SA Wardhani, SH, M.Si Pramudianto, SH, M.Si Drs. Djoko Puguh Wibowo, M.Si

:

Citra Wardhani, SP, M.Si

: : : : :

Petuah Sirait, SH Ir. Hafid Paronda, M.Si Drs. Ahmad Mardjuki, M.Si Restu Juniah, ST, M.T Dr. Fauziah Heranawati

:

Ir. Sumingkrat, M.Si

B. Pengurus Pleno 1.

Ketua Bagian Pengembangan Budaya & Kearifan Lingkungan 2. Ketua Bagian Pengembangan Ekonomi Lingkungan dan Kerakyatan 3. Ketua Bagian Pendampingan dan Advokasi Masyarakat 4. Ketua Bagian Pengembangan Hukum Lingkungan 5. Ketua Bagian Pengembangan Hubungan Kelembagaan Dalam Negeri 6. Ketua Bagian Pengembangan Hubungan Kelembagaan Luar Negeri 7. Koordinator Daerah I: Sumatera dan Jawa 8. Koordinator Daerah II: Kalimantan, Bali, NTB dan NTT 9. Koordinator Daerah III: Sulawesi, Maluku dan Papua 10. Ketua Bagian Pengembangan Kepranataan dan Etika Profesi 11. Ketua Bagian Pengembangan Iptek, Pelatihan dan Pengembangan Standar Kompetensi 12. Ketua Bagian Pengembangan Praktek Profesi Ahli Lingkungan

Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 30 Nopember 2011 DEWAN PENGURUS NASIONAL PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN INDONESIA PERIODE 2011 – 2015 ttd DONNY YOESGIANTORO KETUA UMUM/ FORMATUR

BUKU HASIL MUSYAWARAH NASIONAL KE-2 PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN INDONESIA. Bandung, Nopember 2011

Recommend Documents