T I Majalah C All about ICT in Indonesia
Edisi No. 34-Thn III • Mei 2015
Jamalul Izza Pimpin APJII
TKDN Ponsel dan Perangkat Segera Berlaku
Selamat Datang
BRTI Baru E-Magazine|Free
www.majalahict.com
DARI REDAKSI Pembaca sekalian, Majalah ICT kembali hadir dan tiada henti untuk terus menyampaikan informasi perkembangan terkini teknologi informasi dan komunikasi Indonesia. Di edisi No. 34-2015 ini, kami menyambut terpilihnya Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang baru, periode 2015-2018. Walaupun tiga Anggota BRTI yang mewakili pemerintah bukanlah muka baru, namun enam orang Anggota BRTI terpilih yang mewakili unsur masyarakat benar-benar ‘fresh from the oven’’, tidak ada Anggota BRTI lama yang terpilih kembali seperti sejarah BRTI di beberapa periode sebelumnya. Di bulan ini, penataan frekuensi 1.800 MHz telah pula menampakkan hasil. Meskipun baru di wilayah kosong, upaya menata frekuensi agar tiap penyelenggara telekomunikasi ‘memiliki’ frekuensi berdampingan yang lebih besar telah dimulai. Diakui atau tidak, tantangan sesungguhnya penataan frekuensi adalah di wilayah-wilayah dimana empat operator telekomunikasi sudah beroperasi dengan pengguna yang cukup banyak, seperti di Jakarta. Dari sektor internet, organisasi Asosiasi Pengelola Jasa Internet Indonesia (APJII) baru saja menyelesaikan Musyarawah Nasional di Yogyakarta. Hasilnya, APJII memiliki nahkoda baru dari kalangan muda, Jamalul Izza. Jamalul terpilih sebagai Ketua Umum APJII 2015-2018, sementara itu Priyono dipilih sebagai Ketua Dewan Pengawas. Pembaca, sebagai bentuk kepedulian kami terhadap perkembangan ICT di Indonesia, saat ini kami juga aktif mendatangi kampus-kampus dan sekolah-sekolah untuk memberikan informasi terbaru perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, regulasi dan apa yang perlu menjadi perhatian masyarakat sebagai pengguna. Selain itu juga kami memberikan keseimbangan dan ajakan agar masyarakat juga dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara positif, berpikir dua kali sebelum mengklik status di media sosial misalnya, juga penyadaran bahwa TIK adalah alat bukan tujuan apalagi menjadi candu yang harus diakses dan digunakan sepanjang waktu. Bagi pihak-pihak yang ingin mendukung gerakan kami, silakan kirimkan email ke
[email protected] atau mention kami di Twitter @indoict. Selamat membaca, maju terus ICT Indonesia.
• Redaksi
DESAIN COVER: ISA
TARIF IKLAN Cover
184 x 50 mm = Rp2 juta/edisi 50 x 50 mm = Rp1 juta/edisi
Halaman Belakang Full page = Rp750,000 /edisi Half page = Rp500.000/edisi 184 x 50 mm = Rp250.000/edisi 50 x 50 mm = Rp100.000/edisi Halaman Dalam Full page = Rp750.000/edisi Half page =Rp500.000/edisi 184 x 50 mm = Rp250.000/edisi 50 x 50 mm = Rp100.000/edisi
REDAKSI
Alamat Redaksi: Villa Cemara No. 22 Jl. Sawangan Raya-Depok Email:
[email protected] IKLAN & PROMOSI Email:
[email protected] Telepon: (021) 7750301, Fax. 021- 7756782
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
2
DAFTAR ISI Selamat Datang BRTI Baru.. 4 BRTI Keluarkan ‘Aturan’ Baru Registrasi Prabayar........... 10 Mayor Jenderal Wisnu Bawa Tenaya (Koorsahli Panglima TNI), Prajurit Harus lebih Profesional, dan menang dengan Teknologi Informasi............................ 16
Frekuensi 1.800 MHz Mulai Ditata, Konsumen Miskin Informasi............................ 28
Jamalul Izza Pimpin APJII 2015-2018.......................... 17
Bank Mandiri Gandeng Operator Perkuat Keuangan Inklusif…............................ 32
KPI Siapkan Rapor Pelanggaran Lembaga Penyiaran........................... 20
The NextDev Telkomsel Pacu Anak Muda................ 34
Aturan TDKN Ponsel & Jaringan Segera Diberlakukan...................... 22 Ketika Izin Frekuensi pun Adopsi Teknologi M2M....... 24 Tidak Optimal, Program USO Didesain Ulang................... 26
3
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
Indosat Kembali Gelar Batikology Mengangkat ‘The Beauty of Indonesia Batik’.. 36 ASUS ZenPower, Inilah Powerbank Seukuran Kartu Kredit Pertama di Dunia.............................. 38
LAPORAN UTAMA
Selamat Datang BRTI Baru M enteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara akhirnya melantik jajaran Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) secara lengkap. Yang dilantik Menkominfo, enam merupakan wakil dari unsur masyarakat dan tiga merupakan wakil pemerintah. Dalam pelantikan, Rudiantara mengingatkan agar BRTI kerjanya jangan hanya membuat analisis saja, namun juga
yang terpenting adalah regulasi dan memberikan layanan pada masyarakat. “Jangan sampai Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menjadi Badan Analisis Telekomunikasi Indonesia (BATI) karena kerjanya analisis saja, analisis yang tidak kunjung selesai dan tidak melahirkan regulasi,” ujar Rudiantara usai melantik Anggota BRTI baru periode 2015-2018, di Ruang Serbaguna, Gedung Kementerian
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
34
LAPORAN UTAMA Kominfo, Jakarta. Rudiantara mengharapkan, sebagai pengatur, pengawas dan pengendali industri telekomunikasi, dapat mengeluarkan regulasi yang sesuai dengan program Kominfo. Apalagi, katanya, ada tiga besar pekerjaan rumah yang harus diselesaikan BRTI, yaitu mengenai interkoneksi, implementasi Rencana Pita Lebar Indonesia (RPLI) dan Konsolidasi. “Interkoneksi kalau bisa tahun ini tapi jangan terburu-buru, tujuannya untuk lebih fair dan berimbang. Operator diharapkan dapat melakukan konsolidasi industri dengan pertimbangan high capital investment,
Sejarah Baru BRTI
5
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
high technology dan high quality,” jelas Rudiantara. Adapun enam Anggota BRTI yang mewakili unsur masyarakat yang dilantik adalah Agung Harsoyo, I Ketut Prihadi Kresna, Muhammad Imam Nashiruddin, Rolly Rochmad Purnomo, Rony Mamur Bishry dan Taufik Hasan. Sedang tiga orang Wakil Pemerintah adalah Dirjen PPI Kalamullah Ramli, Dirjen SDPPI Muhammad Budi Setiawan dan Staf khusus MenKominfo Danrivanto Budhijanto. Danrivanto sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Anggota BRTI Periode 2009-2012. Ketua BRTI akan dipimpin Kalamullah Ramli sebagai tugas ex officio Dirjen PPI.
M
enteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menetapkan enam nama Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi - Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (KRT-BRTI) baru periode 2015-2018 dari unsur masyarakat. Dari enam nama yang diumumkan, tidak nampak adanya Anggota BRTI petahana yang dipertahankan dan melanjut ke periode kedua. Ini merupakan sejarah baru BRTI. Sebagaimana diketahui, keenam nama anggota KRT-BRTI baru periode 2015-2018 itu adalah Dr. Agung Harsoyo, Dosen ITB bidang teknologi, I Ketut Pribadi Kresna SH, LLM, praktisi hukum dan regulasi Telekomunikasi (bidang Hukum), Dr. Muhammad Imam Nashiruddin ST.MT, PT Indosat (Bidang Ekonomo Mikro/Bisnis), Rolly Rochmad Purnomo ST, MM, MSIS, PhD, dari KPPU dan Bappenas (Bidang Kebijakan Publik), Dr. Rony Mamur Bishry MA,
LAPORAN UTAMA dari BPPT (Bidang ekonomi makro) dan Dr. Ir. Taufik Hasan DEA, dosen universitas Telkom dan praktisi (bidang kebijakan Publik). Dalam seleksi BRTI kali, tiga Anggota BRTI petahana mengikuti proses seleksi, yaitu Riant Nugroho, Didik Akhmadi serta Sigit Puspito Wiganti. Namun nama ketiganya tidak nampak dalam line up Anggota Badan Regulasi yang memiliki tugas mengatur, mengawasi dan mengendalikan industri telekomunikasi. Padahal, sejak awal keberadaan BRTI, ada Anggota BRTI ‘lama’ yang terpilih di BRTI ‘baru’, sebagai penyambung ‘tongkat estafet’. Seperti BRTI Periode 2004-2006 menyisakan
Koesmarihati dan Hery Nugroho sebagai Anggota BRTI 2006-2009. Kemudian Heru Sutadi, Anggota BRTI 2006-2009, lanjut menjadi Anggota BRTI 2009-2012. Di BRTI periode terakhir, ada nama Nonot Harsono dan M. Ridwan Effendi yang terpilih dua periode, 2009-2012 dan 2012-2015. Menurut Ketua Panitia Seleksi, Basuki Yusuf Iskandar, terpilihnya nama-nama BRTI baru berdasar juga konsultasi dengan Psikolog Prof. Dr. Sarlito Wirawan. “Setelah berkonsultasi dengan ahli Psikologi Prof, Dr. Sarlito Wirawan Sarwono dan Tim, Menkominfo menetapkan 6 calon anggota KRT-BRTI Periode 2015-2018,” ujar Basuki, yang pernah memimpin BRTI dari 2005-2010.
Pansel akan Terus Pantau Kinerja Anggota BRTI
M
erasa bertangung jawab terhadap hasil kerjanya, panitia seleksi (pansel) anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) akan terus memantau kinerja anggota BRTI periode 2015-2018 hingga masa jabatan berakhir. Hal ini dimaksudnya agar anggota BRTI yang terpilih tidak kemudian melupakan janji, visi, misi dan independensinya di depan pansel setelah terpilih menjadi regulator yang
mengatur, mengawasi dan mengendalikan industri telekomunikasi. Demikian disampaikan Anggota Panitia Seleksi Doni Ismanto Darwin. Doni menjadi panitia seleksi mewakili masyarakat sipil. “Tugas mereka baru mulai, kami tetap akan mengawasi dan menagih janji-janji yang dilontarkan kala proses seleksi,” tegas Founder IndoTelko Forum. Untuk itu, Doni berharap, Anggota BRTI yang terpilih mewakili unsur
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
36
LAPORAN UTAMA masyarakat ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memegang amanah untuk memajukan industri telekomunikasi nasional selama masa tugasnya sesuai dengan visi dan misi yang dipaparkan kala proses seleksi. Walaupun mendapat gugatan dari sejumlah peserta seleksi karena proses seleksi yang dinilai tidak transparan, Doni menandaskan
bahwa proses seleksi sudah berjalan secara transparan dan anggota yang terpilih telah mewakili masing-masing bidang dan dengan pengalaman ratarata di atas 10 tahun. Sebagai Anggota Pansel, Doni menilai bahwa pansel menyelesaikan tugasnya dengan baik dalam menyaring calon wakil masyarakat di BRTI.
Sempat Diprotes Peserta Seleksi, Paguyuban BRTI Dukung Anggota Baru
P
aguyuban BRTI yang dibentuk oleh peserta seleksi Badan Regylasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) periode 2015-2018 sempat protes keras akan tidak transparannya proses seleksi memilih Anggota BRTI. Namun begitu, dengan terpilihnya Anggota BRTI baru, Paguyuban BRTI menyatakan dukungannya pada Anggota BRTI terpilih agar dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui teknologi telekomunikasi yang memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. “Dengan paguyuban ini, kita bisa menjadikan BRTI memiliki fungsi yang optimal dalam mengawasi, mengatur, dan mengendalikan jasa dan pelayanan telekomunikasi bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar
7
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
Anggota Paguyuban BRTI Kamilov Sagala. Kamilov yang juga mantan Anggota KRT BRTI mengatakan, peran serta Paguyuban BRTI dapat dioptimalkan dalam mengawal berbagai kebijakan strategis di bidang telekomunikasi. Khususnya untuk memberikan berbagai pandangan dan perspektif komprehensif dari luar lembaga BRTI. Sehingga, kata dia, anggota KRT BRTI memiliki tambahan panduan yang saling melengkapi terhadap isu-isu telekomunikasi yang tengah dibahas dan memerlukan regulasi tepat guna dan efektif. “Saya juga usul, ada pertemuan rutin untuk menilik suatu kebijakan terkait isu-isu penting seputar
LAPORAN UTAMA telekomunikasi, karena banyak halhal yang bisa dilihat dari luar BRTI. Itu bisa jadi suatu panduan bagi kawan-kawan KRT untuk melengkapi isu-isu yang tengah dibahas dari perspektif yang berbeda,” ungkap dia.
Tingkatkan SDM
Senada dengan itu, Anggota Paguyuban BRTI lainnya, Bernaridho Hutabarat menyatakan siap mendukung KRT BRTI periode 2015-2018 untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia (SDM). Utamanya, dalam menghadapi berbagai persaingan global yang harus dilalui menuju kemandirian sektor telekomunikasi Indonesia. Menurut Bernaridho, upaya meningkatkan SDM di Indonesia harus didasarkan pada perencanaan yang matang untuk meningkatkan nilai tambah bagi bangsa. Sehingga kedepan, ucap dia, Indonesia memiliki ketersediaan SDM handal dalam sektor telekomunikasi. “Masyarakat kita harus menguasai hal-hal yang seharusnya dikuasai. Dan kini saya menguasai sekali cara-cara dan strategi untuk meningkatkan SDM di negeri ini, utamanya di BRTI ini. Saya siap untuk ikut membangun negeri ini,” papar dia. Sementara itu, Anggota KRT BRTI periode 2015-2018 Taufik Hasan menyambut baik dukungan Paguyuban BRTI untuk bersama meningkatkan pelayanan sektor telekomunikasi bagi masyarakat.
“Atas nama kita semua, saya mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan Paguyuban. Kami menerima masukan-masukan penting dari rekan-rekan Paguyuban yang mewakili unsur masyarakat,” jelas dia. Taufik menuturkan, selama seminggu menjalankan tugas KRT BRTI, pihaknya telah melakukan identifikasi terhadap beberapa permasalahan mendesak yang memerlukan perhatian serius. Diantaranya adalah pertama, peluang besar yang dimiliki oleh industri telekomunikasi khususnya lembaga penyiaran agar menjadi industri yang lebih efisien. Melalui perubahan yang cepat dan drastis, ucapya, lembaga penyiaran dituntut untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, lanjutnya, masalah netralitas terkait pelayanan over the top (OTT), yang saat ini merupakan ancaman bagi industri telekomunikasi nasional. Pasalnya, layanan OTT seperti yang diberikan oleh Skype, Line, WhatsApp dan yang lainnya, sebenarnya tidak banyak memberikan nilai kepada industri telekomunikasi. “Memang masyarakat diuntungkan karena banyak diantara OTT itu yang memberikan layanan gratis. Namun sebenarnya OTT itu perlu diatur secara ketat karena dampaknya bisa negatif bagi industri telekomunikasi nasional,” jelas Taufik. Anggota KRT BRTI lainnya, Muhammad Imam Nashiruddin menilai, industri telekomunikasi nasional sangat diandalkan untuk
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
38
LAPORAN UTAMA mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Apalagi, katanya, realita yang terjadi mencatat bahwa dalam 10 tahun terakhir, tingkat pertumbuhan terus menurun. “Jadi BRTI harus mampu menjadi wakil dari masyarakat untuk menggerakkan industri supaya sehat dan bermanfaat bagi bangsa ini. Semoga Paguyuban BRTI ini bisa memberikan manfaat bagi bangsa kita,” tegas Imam.
Sempat Diprotes
Sebelumnya, Paguyuban BRTI menilai bahwa proses seleksi pemilihan regulator telekomunikasi tidak transparan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya karena terlalu lama mengumumkan Anggota BRTI terpilih. Mahayoni, peserta tes wawancara BRTI pada hari Rabu (22 April 2015) menegaskan bahwa proses seleksi mesti menjunjung prinsip profesional, transparan dan kredibel. Pasalnya, lembaga BRTI memiliki peran yang sangat besar dalam mengatur, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan sektor telekomunikasi di Indonesia. Bahkan, bukan hanya calon anggota yang akan dipilih saja yang harus profesional, transparan dan kredibel, tetapi panitia seleksinya juga harus demikian. Itu artinya, lanjut dia, ketegasan jadwal, agenda, kriteria kelolosannya dan perlakuan yang diterapkan kepada peserta, seharusnya juga diterapkan kepada panitianya.
9
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
Lebih jauh, Raja Napitupulu, peserta tes wawancara pada Jumat (24 April 2015) menilai, panitia BRTI sangat lamban merespon kecanggihan teknologi khususnya dalam memberikan informasi komprehensif dan menjunjung tinggi fairness kepada publik. Pasalnya, sebagai lembaga yang fokus pada sektor telekomunikasi, Kominfo dan panitia BRTI justru menampilkan dagelan yang sangat tidak professional. “Bagaimana kita bisa maju kalau lembaga yang akan membawahi regulator pembuat kebijakan sektor telekomunikasi, justru sangat lamban merespon pemberian informasi kepada publik,” kata Raja yang juga Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia. Bahkan, tambahnya, peran BRTI ke depan juga dinilai sulit bekerja secara efektif dengan sikap lamban tersebut. Apalagi, Kominfo sebagai lembaga negara yang khusus menangani masalah komunikasi dan informasi di Indonesia, justru melakukan “pembiaran” terhadap website-nya. “Dalam era digital saat ini, sangatlah mudah untuk memberikan dan melakukan up date informasi kepada publik melalui website. Apalagi sejak awal proses seleksi, panitia BRTI telah mengumumkannya secara transparan kepada masyarakat. Kecuali kalau memang dalam proses akhir ini, ada “dealdeal” politik yang dilakukan panitia,” tandas dia.
REGULASI
BRTI Keluarkan ‘Aturan’ Baru Registrasi Prabayar
D
i masa injury time, 20 Mei lalu, ternyata Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menerbitkan Surat Edaran Nomor: 159/BRTI/V/2015. Surat Edaran ini merupakan tugas pamungkas BRTI sebelum pergantian Anggota BRTI pada 22 Mei. Surat Edaran ini merupakan upaya BRTI menegakkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.23 Tahun 2005 dan sebagai upaya penertiban registrasi kartu perdana serta pencegahan penyalahgunaan nomor prabayar untuk tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Surat Edaran tersebut, menurut Kepala Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Ismail Cawidu, berisi keputusan yang memerintahkan
penyelenggara jaringan untuk memodifikasi aplikasi 4444 di server sehingga hanya bisa diregistrasi oleh petugas gerai, selambat-lambatnya dua bulan sejak diterbitkannya surat edaran ini. “Penyelenggara jaringan wajib memegang kendali penuh atas setiap kartu perdana yang beredar, untuk menjamin ketertelusuran (traceability) setiap pemilik kartu SIM (Subscriber Identity Module Card). Penyelenggara jaringan wajib menyampaikan laporan
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
3 10
REGULASI kemajuan kepada BRTI setiap bulan,” terang Ismail. Selain itu, kata Ismail, BRTI akan melakukan uji petik secara berkala, dan pelanggaran terhadap surat edaran ini akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Upayaupaya sebagaimana dimaksud adalah dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, pelaksanaan perbaikan mekanisme registrasi yang dilakukan dengan segera dan sebaik-baiknya oleh para penyelenggara telekomunikasi menunjukkan komitmen pelayanan yang diberikan para penyelenggara telekomunikasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atau pengguna,” pungkas Ismail. Sebelum mengeluarkan Surat Edaran, Februari lalu, BRTI bersama Kementerian Kominfo telah memberikan peringatan keras kepada penyelenggara telekomunikasi seluler. Hal ini karena baik BRTI maupu Kementerian Kominfo menemukan adanya ketidakpatuhan penyelenggara telekomunikasi seluler terhadap Permen Kominfo Nomor 23 Tahun 2005 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Pasal 4 ayat (1), (2), (5) berupa terjadinya aktivasi kartu perdana tanpa registrasi pelanggan secara benar. “Akibat
11
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
ketidakpatuhan tersebut, telah terjadi ketidaktertiban di tengah masyarakat yang menimbulkan ekses negatif diantaranya penipuan, penyebaran fitnah, hasutan, adu domba, terror dan manipulasi jasa telekomunikasi lainnya,” tandas Ismail said itu, Padahal, kata Ismail, BRTI sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 161/BRTI/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 perihal perintah tindak lanjut penertiban registrasi pelanggan. Selain itu juga, sudah ada kesepakatan antara BRTI dengan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Indonesia (ATSI) tentang tahapan pelaksanaan penertiban registrasi prabayar di Yogyakarta pada tanggal 16 April 2014. Aturan mengenai kewajiban registrasi pengguna prabayar sendiri ada dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 23 Tahun 2005 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. “Menimbang beberapa hal tersebut, BRTI bersama Kementerian Kominfo memberikan teguran keras kepada penyelenggara telekomunikasi seluler, yang akan diikuti oleh tindak lanjut sanksi lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku jika operator telekomunikasi tidak menunjukkan itikad baik untuk mematuhi ketentuan registrasi kartu prabayar,” kata Ismail.
REGULASI
Lagu Lama
Persoalan registrasi prabayar ini merupakan persoalan lama yang tidak selesai-selesai. Padahal beberapa waktu lalu, BRTI baru saja menegaskan kembali agar operator melakukan re-registrasi pengguna prabayarnya. Sebab, tidak tuntasnya registrasi prabayar merupakan ladang subur tidak kejahatan. Banyak pihak meyakini bahwa salah satu penyubur bagi praktek kejahatan melalui sms dan telepon ini adalah karena sulitnya melacak siapa yang mengirim sms dan menelepon itu. Bila ditelusuri, ini terjadi karena amat mudahnya para pelaku kejahatan mendapatkan kartu-perdana (SIM-card) tanpa harus menunjukkan identitas diri seperti KTP, SIM atau Passport. “SIM-card bisa dibeli di gerai-gerai umum di pinggir jalan yang banyak menjamur dimana-mana. Dengan mudahnya memperoleh nomor baru dari SIM-card baru, peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindak kejahatan penipuan dan kejahatan lainnya semakin besar karena validitas identitas yang digunakan tidak bisa dilakukan verifikasi. Kementerian Kominfo telah beberapa kali berupaya mempersempit peluang terjadinya
penyalahgunaan sarana telekomunikasi tersebut. Salah satu langkah yang pernah dilakukan adalah meminta operator melakukan penyaringan SMS di jaringan operator maupun upaya teknis lainnya. Namun upaya teknis itu tidak membuahkan hasil yang memuaskan,” papar Ismail. Karena itu, ungkap Ismail, pada pertemuan di Jakarta tahun 2014 lalu, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Ditjen PPI Kemkominfo) mengundang para Direksi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler dan FWA (Fixed Wireless Access) untuk menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) untuk menjalin kerjasama pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kependudukan, dan KTP Elektronik, sebagai salah satu langkah teknis terkait pelaksanaan verifikasi registrasi pelanggan kartu prabayar. Kerjasama tersebut dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama (PKS). “PKS ini merupakan tindak lanjut dari MoU antara Kemendagri dengan Kemenkominfo Nomor: 471.12/300/ SJ dan Nomor: 32/M.KOMINFO/ HK.03.02/01/2013 tentang Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik Dalam Layanan Bidang Komunikasi dan Informatika, yang dilaksanakan tahun 2013 yang lalu. Secara garis besar PKS ini mengatur hak dan kewajiban pengelola (Ditjen Dukcapil) dengan instansi pengguna (dalam hal ini para penyelenggara seluler/FWA) terkait pemanfaatan
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
3 12
REGULASI NIK, data kependudukan, dan KTP elektronik,” jelasnya. Ditandaskan Ismail, Kominfo meminta agar operator segera setelah pertemuan ini, dapat memperbaiki pencatatan/ registrasi identitas calon pelanggan dengan prioritas untuk pelanggan baru. NIK yang sudah dijamin ketunggalannya diharapkan dapat memperbaiki proses registrasi pelanggan seluler/ FWA di Indonesia. Rencana untuk memperketat aturan dan proses registrasi kartu prabayar mulai 1 Agustus 2014 lalu, ternyata belum berjalan sesuai rencana. Dari pantauan, registrasi prabayar masih longgar dan tetap pengguna dapat menggunakan SIM card yang telah didaftarkan agen penjual. Seorang pembeli kartu SIM Card anyar, Tessa, kepada Majalah ICT mengungkapkan dirinya baru membeli kartu prabayar tepat pada 1 Agustus. “Tidak ditanya KTP atau identitas diri. Saya masih mendaftar melalui 4444,” ungkapnya. Hal yang sama diungkap juga oleh Vio. Bahkan, Vio mendapatkan SIM prepaid yang sudah siap dipakai. “Saya mendapatkan SIM Card yang tinggal
13
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
pakai karena sudah didaftarkan pada awal Juli lalu. Kelihatannya yang daftarkan agennya,” ungkapnya. Kebijakan sudah dikeluarkan, dan operator seluler sudah setuju menjalankan, namun persetujuan tersebut tidak dibuktikan dalam praktek di lapangan. Langkah memberikan peringatan sesungguhnya dimaksudkan untuk memberikan efek jera agar operator mematuhi ketentuan yang ada. Langkah lanjutan itu sudah sewajarnya adalah penutupan layanan operator yang membandel. Menanggapai hal itu, Kementerian Kominfo mengancam akan ada sanksi berikutnya jika operator tidak menunjukkan itikad baik. “Akan diikuti oleh tindak lanjut sanksi lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku jika operator telekomunikasi tidak menunjukkan itikad baik untuk mematuhi ketentuan registrasi kartu prabayar,” kata Ismail.
PROFIL Mayor Jenderal Wisnu Bawa Tenaya (Koorsahli Panglima TNI)
Prajurit Harus lebih Profesional, dan menang dengan Teknologi Informasi
B
anyak orang mungkin tidak tahu, atau lupa bahwa beberapa perangkat teknologi yang kita gunakan seharihari, baik itu lunak maupun berat, berawal penggunaannya di kalangan dunia militer. Sebagai contoh GPS (Geo Positioning System), awalnya teknologi tersebut digunakan oleh pihak militer untuk menemukan dimana posisi musuh berada, dengan bantuan satelit di luarangkasa. Jika posisi lawan sudah di ketahui berada di koordinat berapa, saat ini dengan hanya menekan tombol saja, maka meluncurlah rudal penghancur kelokasi dimana musuh berada. Kita juga ingat dengan teknologi CDMA (Code Division Multiple Access), pada awalnya yang menggunakan adalah kalangan militer. Kalangan militer dunia sendiri, penggunaan teknologi sudah berkembang pesat hingga tahap sekarang kita sudah mengenal penggunaan drone. Indonesia sendiri, para petinggi di kalangan TNI sudah menyadari pentingnya teknologi. Hanya saja, masih banyak yang menganggap teknologi hanya sebagai pendukung belaka. Bukan sebagai kebutuhan utama. Masih sedikit petinggi militer yang sangat faham akan kegunaan teknologi. Salah satunya yang sedikit itu adalah, Mayor Jenderal Wisnu Bawa Tenaya, Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Panglima TNI. Teknologi bagi
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
14
PROFIL pria kelahiran Denpasar, 24 April 1958, sangatlah penting dalam rangka menunjang penugasan dimana pun berada. “Prajurit harus lebih profesional, efektif, efisien dan menang. Pada zaman dulu kecil, efektif dan modern. Kecil itu lincah. Lalu bagaimana bisa efektif dan efisien, untuk itu diperlukan modernisasi by IT. Teknologi bisa mempercepat penugasan, baik dalam hal komunikasi dan transportasi. Makanya teknologi itu bisa penting. Oleh karena itu, saya ajarkan kepada setiap anggota untuk selalu memiliki gadget. Ini dilakukan supaya dia terbiasa dalam penggunaannya. Kita ingin dia modern dan tidak meninggalkan tradisi. Termasuk didalamnya disiplin tentara. Kekuatan-kekuatan nonfisik ini kami utamakan, dengan teknologi itulah menjadi lebih efisien, “ papar Koorsahli Panglima TNI ini. Salah satucara yang dilakukannya adalah, memerintahkan untuk setiap anggota Kopassus (Komando Pasukan Khusus) TNI AD, untuk mempunyai perangkat laptop. Itu dia lakukan saat menjadi Komandan Jenderal pasukan khusus tersebut. Bagaimana cara anggota pasukan tersebut mendapatkannya? Dia memerintahkan juga untuk lebih mengembangkan koperasi yang ada di setiap group dari Kopassus. Setiap anggota yang membutuhkan perangkat tersebut, dipermudah untuk dapat membeli dengan caramen cicil. Tahap berikutnya, dibuat kelas khusus untuk mendidik setiap anggota menggunakan perangkat lunak keras tersebut. Di kelas itu, setiap anggota diharapkan untuk terus belajar secara terus menerus. Pada 15
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
akhirnya, pimpinan bisa bertanya apakah anggotanya punya ide yang bisa bermanfaat bagi kesatuannya. Termasuk bermanfaat bagi masyarakat dan keluarganya. Selain itu, bisa menambah pengetahuan bagi dirinya sendiri. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi pegangan dari ayah dua anak ini, yaitu selalu menjunjung kearifan-kearifan lokal. Dari situlah, dia bisa mengembangkan teknologi kewilayah lokal. Seperti misalkan ketika di tugaskan sebagai Kasdam di Kalimantan, dia meminta salah satu batalyon pasukan untuk membuat radio. Dimana awalnya hanya sebagai alat kirim-kirim lagu bagi masyarakat sekitar. Namun dari situlah, para anggota mulai memahami fungsi dari teknologi. “Pada awal saya menerapkan ini, pertama kali saya mencari dulu siapasiapa yang hobi. Sesudah terpilih, baru saya buat semacam kelas khusus dan metodenya harus selalu saya ubah. Tidak bisa monoton, malah harus ada metode ‘gila’. Namun, memang pada awalnya lebih kepada pola-pola sederhana sesuai kemampuan dia. Kemudian saya kembangkan dalam penggunaan gadget-nya. Nah, jika masih ada yang belum menggunakan saya bilang kamu masih di zaman batuya? Dari situ mulai dia nyicil untuk beli. Lalu bulan depan kita lihat, siapa yang belum mampu. Memang pada akhirnya, mereka semua pada punya. Dari sana dimulailah pemanfaatan dan kegunaannya. Lalu ketika masuk keposisi perwira, semakin meningkat seperti bagaimana menginformasikan sesuatu ke pada temannya,“ ujar mantan Pangdam Udayana tersebut. Berikutnya yang dilakukan adalah
PROFIL
bagaimana meningkatkan kualitas akan pengetahuan teknologi anak buahnya. Cara yang dilakukannya adalah, memberikan pertanyaan secara mendadak kepada anggotanya apakah sudah membaca buku atau belum. Pertanyaan yang diajukan oleh komandan, mau tidak mau membuat si anggota untuk melakukan apa yang ditanyakan. Khawatir jika besok mendapat pertanyaan yang sama, namun tidak bisa menjawab. Selain itu, dia selalu memotivasi kepada orang yang dia pimpin. Biasanya melalui motivasi sederhana, dan biasanya sembari jalan akan ditemukan ide-ide baru. Menurutnya lebih lanjut, tentara harus diberi contoh. Bisa dimulai dari contoh-contoh sederhana. Bahkan untuk IT sendiri, saat ini di kesatuan Kopassus sudah lebih maju dibandingkan saat Wisnu BawaTenaya mengomandaninya. Semua itu dilakukan, dalam rangka persiapan satuan tersebut menghadapi proxy war di masa depan. Tidak lagi
sepenuhnya memakai hardskill, namun ada softskill-nya juga. Disadari olehnya, kedepan lebih ke pada war technology (perang teknologi). Dari bidang inilah, kecepatan, ketepatan dan akurasi bisa didapatkan.Bahkan ada keinginan mantan Danjen Kopassus ini, jika anak buahnya memiliki kemampuan seperti MacGyver (judul film era 1990-an), dimana si pemeran memiliki kecerdasan otak juga inovasi untuk membuat sesuatu. Namun, ada satu hal yang ditekankan oleh mantan Danpussenif (Komandan Pusat Senjata Infanteri) bahwa pengabdian kepada negara harus yang utama. Selain itu, dari bincang-bincang dengan beliau tetap saja ada inti dari semuanya, yaitu orang di belakang teknologi atau man behind the gun. Orang-orang itulah yang harus selalu diasah keterampilan dan kemampuannya.“Semua itu harus melalui proses belajar secara terusmenerus, “ ungkap suami dari Cokorda Oka Istri Darmawati mengakhiri diskusi. (ICT/NOOR YANTO)
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
3 16
INTERNET
Jamalul Izza Pimpin APJII 2015-2018
J
amalul Izza terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2015-2018. Dalam Musyawarah Nasional (Munas) APJII yang di selenggarakan di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Jamal berhasil meraih 115 suara dan mengalahkan Marcelus Ardiwinata dalam pemungutan suara. Jamal saat ini menjabat sebagai CEO PT Media Lintas Data sejak Januari 2012. Dalam proses pemilihan Ketua Umum APJII di Munas VIII ini terjadi dua putaran pemilihan dan terdapat lima nama calon nahkoda asosiasi ini. Namanama tersebut diantaranya, Marcelus Ardiwinata, Tedi Supardi, Jamalul Izza, Hendarwin Saputra, dan Zulfadly Syam. Diakhir pemilihan, ternyata Jamal yang keluar menjadi pemenang kontestasi tersebut. Setelah terpilih menjadi ketua, Jamal pun langsung memilih Henri Kasyfi sebagai sekretaris dan Agus Budi Raharto sebgai bendahara. Menurut Jamal, periode 2015/2018 ini akan banyak rintangan, terutama di bidang regulasi yang ditekankan oleh pemerintah. Untuk itu, Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini selain bercita-cita membangun internet di Indonesia agar lebih baik lagi juga berharap Anggota APJII aktif. “Ke depan, kantor APJII ini harus terbuka bagi semua anggota.
17
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
INTERNET
Tujuannya adalah untuk
merekatkan antar anggota. Jangan sampai roh APJII hilang. Kita kerjakan dengan baik amanah ini dan jawab segala tantangannya dengan prestasi,” kata Jamal. Terpilihnya Jamal mendapat sambutan positif dari mantan Sekjen APJII A. Sapto Anggoro. ”Saya yakin kapasitas dan kompetensinya bisa memajukan APJII ke depan,” kata Sapto. Kepada Jamal, Sapto berpesan agar APJII dapat meningkatkan kajian dan riset
untuk jangan sekadar melakukan survei pengguna, tetapi harus mampu menjadi center excellence internet Indonesia. Sementara itu, APJII juga berhasil memilih tujuh orang Dewan Pengawas APJII dari sebelumnya 26 calon. Dari 169 suara pemilih yang pemilihannya dilakukan dengan e-voting, terpilih tujuh nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas APJII periode 2015-2018. Mereka adalah Priyono (Telkom) mendapatkan 102 suara, Feby Sallyanto (Indosat) mendapatkan 92 suara, Adi Kusma (Biznet) mendapatkan 83 suara, Rudiansyah (Interlink) mendapatkan 68 suara, Andi Santoso (Sumber Data Indonesia) 64 suara, Harijanto Pribadi (Hawk Technology) mendapatkan 61 suara dan Rully Sumbawak (Media Antar Nusa) mendapatkan 59 suara. Priyono dengan suara terbanyak akhirnya didapuk sebagai Ketua dewan Pengawas APJII.
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
3 18
INTERNET
Akan Jadi Presden Buruk, APJII Beri Perhatian Khusus pada Kasus IM2
P
engurus Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia (APJII) yang baru saja terpilih menegaskan akan memberikan perhatian khusus kasus yang terjadi pada PT Indosat Mega Media (IM2). Kasus yang membuat mantan Dirut IM2 Indar Atmanto harus dijebloskan ke hotel prodeo ini bisa menjadi preseden buruk bagi industri internet dan telekomunikasi Indonesia. Seperti disampaikan Ketua Umum APJII terpilih, Jamalul Izza, menegaskan dukungan terhadap Indar Atmanto sekaligus memperjuangkan kepastian hukum di sektor industri telekomunikasi. Menurut Jamal, APJII berharap mantan Diretur Utama IM2 tersebut dapat dibebaskan. “Industri telekomunikasi sangat
19
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Adanya kasus IM2, menjadi preseden buruk bagi kami karena memberikan ketidakpastian hukum. Kami berharap Pak Indar dibebaskan sehingga bisa berdampak positif dan bisa menyelamatkan industri telekomunikasi,” kata Jamal. Dikatakannya, APJII sendiri sudah meminta Mahkamah Agung (MA) untuk segera membebaskan Indar yang kini berada di LP Sukamiskin, Bandung. APJII juga telah secara resmi meminta fatwa MA melalui surat nomor 142/ APJII-MA/IX/2014. Pihaknya berharap, surat tersebut mampu menjembatani kepastian hukum para penyedia jasa internet (ISP) anggota APJII. “Kami mendukung penuh upaya Pak Indar. Sebab kasus IM2 ini bisa berdampak terhadap lebih dari 200 penyelenggara jasa internet (ISP). Ratusan ISP itu juga menggunakan pola bisnis yang sama dengan Indosat dan IM2 dalam menyewa jaringan telekomunikasi. Bila Pak Indar dan IM2 disalahkan dan dianggap melanggar hukum, maka ratusan ISP juga dipastikan akan disalahkan,” tandas Jamal.
PENYIARAN
KPI Siapkan Rapor Pelanggaran Lembaga Penyiaran
K
omisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan menyiapkan rapor lembaga penyiaran terkait pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) dan kepatuhan dalam pemenuhan sepuluh persen program lokal bagi stasiun televisi yang bersiaran jaringan. Rapor ini akan menjadi dasar pertimbangan untuk perpanjangan izin penyelenggaran penyiaran (IPP) bagi 10 (sepuluh) lembaga penyiaran existing yang akan memperpanjang izin tahun 2016 mendatang. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, dan KPI Pusat di kantor KPI Pusat, awal Mei ini. Dalam pertemuan tersebut, Rudiantara
hadir bersama Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kalamullah Ramli. Sedangkan jajaran komisioner KPI Pusat yang hadir adalah Ketua KPI Pusat Judhariksawan, Wakil Ketua KPI Pusat Idy Muzayyad, Koordinator bidang pengelolaan struktur dan sistem penyiaran Azimah Subagijo, Komisioner bidang kelembagaan Fajar Arifianto, Koordinator bidang pengawasan isi siaran Agatha Lily, komisioner bidang pengelolaan struktur dan sistem penyiaran Amiruddin dan komisioner bidang pengawasan isi siaran Rahmat Arifin. Tentang rapor tersebut, Rudi mengatakan bahwa KPI dan Kominfo akan memberikan rapor yang berupa
Pertemuan Menkominfo dan KPI
KPI
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
3 20
PENYIARAN rekam jejak dari lembaga penyiaran sepanjang siarannya selama ini, khususnya tentang pelanggaran muatan isi siaran terhadap P3 & SPS. “Dari rapor itu, lembaga penyiaran dapat melakukan perbaikan performa siarannya, sebelum mengajukan perpanjangan izin di tahun 2016 mendatang,” ujar Rudi. KPI Pusat menyambut baik usulan dari Menkominfo ini, dan akan segera membentuk tim untuk melakukan evaluasi tersebut. Judhariksawan
”
KPI akan merekomendasikan Kemenkominfo untuk mencabut izin jaringan di wilayah yang tidak memenuhi kewajiban sepuluh persen siaran lokal
21
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
mengatakan, dalam melakukan evaluasi ini KPI dan Kominfo akan bersinergi agar perpanjangan izin yang dilakukan lembaga penyiaran, selaras dengan tujuan terselenggaranya penyiaran dalam Undang-Undang. Sementara itu terkait evaluasi kepatuhan lembaga penyiaran dalam pemenuhan sepuluh persen siaran lokal, menurut Azimah Subagijo, adalah amanat dari Rakornas KPI 2015. “KPI akan merekomendasikan pada Kemenkominfo untuk mencabut izin jaringan di wilayah yang tidak memenuhi kewajiban sepuluh persen siaran lokal tersebut,” ujar Azimah. Terkait sistem stasiun jaringan ini, Kalamullah Ramli juga mengakui ada laporan dari masyarakat bahwa stasiun televisi di daerah banyak yang berupa stasiun relay, bukan stasiun produksi. “Sehingga ekonomi lokal di masyarakat tidak tumbuh seperti yang diharapkan regulasi tentang sistem siaran jaringan,” ujar Kalamullah. Judha menghargai kehadiran Menkominfo ke kantor KPI. Bagaimanapun juga, KPI dan Kominfo ibarat dua sisi mata uang, ujar Judha. “Konten tidak mungkin tanpa izin, dan izin tidak mungkin ada tanpa konten,” tegasnya. Karenanya Judha yakin, penataan dunia penyiaran ke depan akan lebih baik dengan adanya sinergi yang kuat antara KPI dan Kominfo.
TEKNOLOGI INFORMASI
Aturan TDKN Ponsel & Jaringan Segera Diberlakukan
K
ementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akan segera mengeluarkan aturan mengenai kewajiban pemenuhan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk bisnis 4G Long Term Evolution (LTE). Dalam aturan ini, dasar kewajiban kandungan lokal untuk ponsel 30% dan network (jaringan) mencapai minimal 40%. Demikian disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara. Menurut Rudiantara, aturan ini merupakan hasil sinergi antar lembaga pemerintah, yakni, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian juga Kemkominfo. Karena itu, katanya, sebelum beleid ini ditandatanganinya, pihaknya masih
akan berdiskusi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan lenih dulu. Ditegaskanya, Kemkominfo akan menyelaraskan aturannya dengan aturan Kemperin No. 69 tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri Elektronika dan Informatika. “Agar perhitungan TKDN tidak tumpang tindih dan berbeda, sebelum saya teken Juni ini, saya akan duduk berbicara bersama Kemdag dan Kemperin,” kata Rudiantara. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menilai bahwa langkah pemerintah merupakan hal yang sesungguhnya telah lama diterapkan untuk jaringan.
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
3 22
TEKNOLOGI INFORMASI Dan ternyata, pemenuhan 40 atau 50 persen bukan merupakan perkara sulit bagi fabrikan untuk mendapat– kannya karena persentase itu bukan merupakan murni komponen. “Waktu 3G dan WiMax, kebijakan TKDN telah pula dikeluarkan. Dan ternyata, pemenuhan TKDN bukan merupakan hal yang sulit karena bukan hanya komponen elektronik yang dihitung sebagai TKDN, tapi juga misalnya chasing, boks pembungkus, alat-alat ukur termasuk juga investasi. Jadi angka 40 persen itu sesungguhnya sangat mudah dipenuhi, sehingga harusnya lebih tinggi daripada itu,” kata Heru yang aktif mengamati industri telekomunikasi ini.
Gelar Konsultasi Publik
Sebelum mengeluarkan keputusan, Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar konsultasi publik. Dalam Draft Kebijakan Menteri mengenai persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi Long Term Evolution (LTE) yang akan dijadikan sebagai pedoman, diatur bahwa Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang wajib dipenuhi oleh perangkat, paling rendah 30 persen untuk Base Station 23
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
dan paling rendah 20 persen untuk Subscriber Station. Menurut Kepala Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Ismail Cawidu, adapun hal-hal yang diatur dalam peraturan tersebut adalah alat dan perangkat telekomunikasi berbasis teknologi LTE yang terdiri dari Base Station berbasis LTE dan Subscriber Station bebasis LTE yang dioperasikan pada pita frekuensi radio 800 MHz, 900 MHz, 2.100 MHz, dan 2.300 MHz. Kemudian, ada juga persyaratan teknis untuk masing-masing perangkat sebagaimana dimaksud padaangka 1 tercantum dalam lampiran terpisah, persyaratan teknis tersebut mengacu pada standar ETSI TS 136 101 dan ETSI TS136 104. “Selain mengatur persyaratan teknis perangkat, dalam RPM ini juga mengatur bahwa persyaratan teknis perangkat, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang wajib dipenuhi oleh perangkat, yaitu paling rendah 30 persen untuk Base Station dan paling rendah 20 persen untuk Subscriber Station. Dalam waktu dua tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku, TKDN dimaksudkan ditingkatkan menjadi paling rendah 40 persen untuk Base Station dan paling rendah 30 persen untuk Subscriber Station,” urai Ismail.
TEKNOLOGI INFORMASI
Ketika Izin Frekuensi pun Adopsi Teknologi M2M
M
enteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara meresmikan pemanfaatan teknologi machineto-machine (M2M) untuk sistem perizinan frekuensi radio. Diadopsinya teknologi ini maka hal itu dapat mempercepat proses perizinan dan meningkatkan akurasi data perizinan, karena selain melibatkan partisipasi pengguna layanan dalam peningkatan pelayanan perizinan frekuensi radio, juga dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat, fleksibel dan transparan. “Dari segi kecepatan, transparansi,
fairness sehingga governancenya tambah bagus karena dari masing-masing kantor tidak perlu datang ke sini, mesin yang bekerja. Jadi tidak ada intervensi dari orang. Justru kita kurangi sebanyakbanyaknya intervensi dari orang,” demikian disampaikan Rudiantara usai resmikan Sistem Perizinan Frekwensi Radio Berbasis M2M, di gedung Merdeka Jakarta, sebagaimana dilansir laman resmi Kementerian Kominfo. Dijelaskan Menkominfo, Kementerian Kominfo berdasarkan Undang-undang, mempunyai kewenangan dalam pemberian izin frekuensi radio. Oleh
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
3 24
TEKNOLOGI INFORMASI karena itu, dalam kontek perizinan ini harus lebih kental konteks pelayanannya. “Inilah aspek pelayanan Kominfo dilaksanakan DItjen SDPPI. dalam kontek pelayanan manajemen frekeensi,” katanya. Diungkapkan nya, sistem pelayanan perizinan ini, bukan pertama kali karena sebelumnya ada sejumlah pelayanan perizinan yang sudah dilakukan Kominfo, yaitu pada akhir Januari 2015 Kominfo mengeluarkan 8 Peraturan Menterik yang kesemuanya terkait pelayanan. “Kominfo ingin mengurangi
25
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
jumlah hari proses perizinan. Yang tadi hanya 60 hari kerja berkurang menjadi 20 hari kerja,” tambahnya. Selain soal pengurangi waktu, pihak Kominfo juga menyederhanaan jenis perizinan, yaitu jenis perizinan kominfo ada tiga berdasarkan geografi, yaitu perizinan nasional, kabupaten dan Kotamadya. Selanjutnya Tidak semua perizinan harus ditandatangani Menteri, cukup dengan Dirjen tapi setiap semester Dirjen melapor kepada Menteri. Sementara itu, Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen PPI) M. Budi Setiawan mengatakan dengan diresmikan sistem perizinan frekuensi radio berbasis M2M ini maka permohonan perizinan frekuensi radio dapat dilakukan melalui pusat Pelayanan terpadu Dirjen SDPPI Kemkominfo secara luring (offiline), sistem daring (online) dan melalui sistem M2M.
TELEKOMUNIKASI
Tidak Optimal,
Program USO Didesain Ulang
P
eraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.32 Tahun 2008 tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi sebagai payung hukum pelaksanaan program Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (KPU/ USO) dinilai tidak sesuai lagi dengan konsep redesign program KPU/USO ke depan. Hal itu kemudian yang membuat Kementerian Kominfo berencana menggantinya dengan peraturan yang baru. Peraturan yang baru ini diharapkan dapat mengurangi resiko kesulitan teknis dan administrasi
yang selama ini dihadapi dalam implementasi program KPU/USO. Disampaikan Kepala Informasi dan Humas Ismail Cawidu, Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika diperlukan segera untuk pelaksanaan program KPU/USO tahun 2015 sesuai arahan Menteri Kominfo dalam rangka mewujudkan pita lebar sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019. “Bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan mengenai Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) Telekomunikasi dan Informatika dapat disampaikan melalui email hukumppi@ mail.kominfo.go.id dari tanggal 9-5 Mei 2015,” kata Ismail. Dijelaskan Ismail, substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri tersebut meliptui ruang lingkup penyediaan KPU Telekomunikasi dan
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
3 26
TELEKOMUNIKASI
Informatika yang mencakup penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan penyediaan Ekosistem TIK serta penyediaan Infrastruktur TIK meliputi namun tidak terbatas pada penyediaan pada jaringan serat optik, jaringan satelit, stasiun pemancar selular (base transceiver station), jaringan pemerintahan (government network), pusat data (data center), infrastruktur pasif, jasa akses layanan publik wi-fi, jasa data recovery center (DRC) dan sarana dan prasarana penyiaran. Diatur pula, tambah Ismail, penyediaan Ekosistem TIK yang meliputi penyediaan aplikasi layanan publik bagi Pemerintah Daerah, penyediaan pusat inkubator konten, penyediaan ekosistem pita lebar, penyediaan pembiayaan KPU telekomunikasi dan informatika, penyediaan dan pengembangan aplikasi e-Pemerintah, e-Pendidikan, e-Kesehatan, e-Logistik dan e-Pengadaan, penyediaan Domain Name Server Nasional, penyediaan fasilitas Public Key Infrastructure/ Root Certification Authority, engembangan 27
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
pembiayaan industri Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam negeri, pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan pemberian insentif pelaksanaan monitoring dan evaluasi program penyediaan KPU telekomunikasi dan informatika. Ismail memaparkan, untuk wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika meliputi daerah tertinggal, terpencil dan terluar, perintisan, perbatasan, yang tidak layak secara ekonomi, dan/atau daerah lainnya yang masih membutuhkan sarana dan prasaran telekomunikasi dan informatika. Sementara itu, penyediaan KPU Telekomunikasi dan Informatika dilaksanakan berdasarkan pembiayaan dari kontribusi KPU dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “BPPPTI dapat melakukan hibah aset penyediaan program KPU Telekomunikasi dan Informatika kepada pemerintah daerah dan/atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkas Ismail.
TELEKOMUNIKASI
Frekuensi 1.800 MHz Mulai Ditata, Konsumen Miskin Informasi
P
enataan frekuensi 1800 MHz mulai berlangsung dari Mei ini hingga November mendatang. Penataan sendiri akan dimulai dari awal bulan ini untuk seluruh wilayah Indonesia yang dibagi dalam 42 cluster. Dalam penataan ini, ada potensi gangguan terhadap pengguna frekuensi 1800 MHz yang
saat ini dipakai untuk teknologi 2G. Indonesia Telecommunication Users Group (IDTUG) pun bersuara keras dengan mengatakan ada informasi yang menyesatkan mengenai potensi gangguan jaringan pada pengguna telekomunikasi, yang disebutkan hanya pada cluster yang sedang ditata saja. Suara atas nama konsumen telekomunikasi tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal IDTUG Muhammad Jumadi. “Keterangan pemerintah dan regulator yang menyampaikan kepada publik bahwa gangguan jaringan telekomunikasi saat penataan frekuensi 1800 MHz hanya berdampak di wilayah yang sedang ditata adalah sesat,” tandas Jumadi. Dijelaskannya, saat penataan, yang terdampak sesungguhnya bukan hanya cluster yang sedang ditata saja. Wilayah yang sedang ditata itu,
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
3 28
TELEKOMUNIKASI
katanya, memang pasti berdampak, tapi bagi pengguna lain yang akan menghubungi wilayah yang sedang ditata juga akan terkena dampaknya. “Bagi wilayah yang sedang ditata frekuensinya, memang dipastikan pengguna akan mengalami dampak terhadap kualitas layanan yang menurun. Tapi jangan salah, karena adanya gangguan jaringan di wilayah yang sedang ditata, maka pengguna lain dari wilayah Indonesia lain yang akan menghubungi pengguna di wilayah yang sedang ditata frekuensi juga akan terdampak karena tidak bisa menghubungi pengguna yang ada di dalam wilayah tersebut,” terang Jumadi. Selain soal dampak nasional yang akan panjang, dari Mei hingga November, IDTUG juga menyoroti minimnya sosialisasi penataan frekuensi ini dan juga informasi akan adanya potensi gangguan kualitas layanan, kepada masyarakat secara luas. “Listrik saja, jika akan ada pemadaman sekarang ini, ada pemberitahuannya, baik di media cetak, elektronik maupun media sosial. Tapi ini penataan 29
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
frekuensi yang dampaknya nasional informasi potensi gangguan tidak disosialisasikan secara baik,” catat Jumadi. Satu hal lagi yang diperjuangkan IDTUG, tambah Jumadi, adalah soal kompensasi penurunan kualitas layanan. “Pengguna membayar sesuai tarif normal, bahkan untuk prabayar mereka membayar sebelum pulsa digunakan. Dengan adanya potensi gangguan jaringan ini, maka harusnya ada kompensasi bagi para pengguna, baik dari pemerintah maupun operator. Ingatlah, pengguna bukanlah hanya korban dari perkembangan industri telekomunikasi, tapi harus menjadi subyek yang hak-hak nya juga dihormati,” pungkas Jumadi.
Indosat Minta Maaf
Kebijakan pemerintah untuk menata frekuensi 1800 MHz akan berdampak pada ketidaknyamanan pengguna dalam menggunakan layanan telekomunikasi. Semua daerah, yang dibagi dalam 42 cluster akan ditata satu per satu, yang tentunya akan membuat pengguna di wilayah tersebut berpotensi terkendala
TELEKOMUNIKASI Inilah Jadwal Penataan Frekuensi 1.800 MHz di 2015 Jadwal Area 4 Mei - 11 Mei 4 Mei - 11 Mei 12 Mei - 20 Mei 12 Mei - 20 Mei 20 Mei - 27 Mei 20 Mei - 27 Mei 27 Mei - 8 Juni 27 Mei - 8 Juni 10 Juni - 17 Juni 10 Juni - 17 Juni 10 Juni - 17 Juni 22 Juni - 29 Juni 22 Juni - 29 Juni 22 Juni - 29 Juni 22 Juni - 29 Juni 3 Agustus - 10 Agustus 3 Agustus - 10 Agustus 12 Agustus - 20 Agustus 12 Agustus - 20 Agustus 24 Agustus - 31 Agustus 24 Agustus - 31 Agustus 31 Agustus - 7 September 31 Agustus - 7 September 7 September - 14 September 7 September - 14 September 14 September - 21 September 14 September - 21 September 28 September - 5 Oktober 28 September - 5 Oktober 28 September - 5 Oktober 28 September - 5 Oktober 7 Oktober - 15 Oktober 7 Oktober - 15 Oktober 19 Oktober - 26 Oktober 19 Oktober - 26 Oktober 19 Oktober - 26 Oktober 28 Oktober - 4 November 28 Oktober - 4 November 9 November - 14 November 9 November - 14 November 18 November - 23 November
Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Aceh Kepulauan Riau Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Riau Tapanuli Medan Sumatera Barat Lampung Bangka Belitung Bengkulu Jambi Sumatera Selatan Sulawesi Utara Bali Surabaya Gorontalo Sulawesi Tengah Malang Madiun Tegal Yogyakarta Semarang Cirebon Kalimantan Barat Bandung Purwakarta Sukabumi BODETABEK Jakarta
untuk melakukan komunikasi ke di dalam wilayah yang sedang ditata, komunikasi ke luar dari wilayah clusternya serta pengguna lain yang akan menghubungi pengguna di dalam cluster yang sedang ditata ulang frekuensi. Salah satu operator, Indosat, menyampaikan permohonan maaf akan dampak penataan yang akan terjadi. “Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Call Center 111,” kata pihak Indosat. Disebutkan, penataan frekuensi 1800 MHz yang dilakukannya adalah berdasar Surat Edaran Menteri Kominfo No 1 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penataan Pita Frekuensi Radio 1800 MHz dan Peraturan Menteri Kominfo No 19 Tahun 2015 tentang Penataan Frekuensi Radio 1800 MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler
Telkomsel akan Kebut 4G Penataan frekuensi 1.800 MHz baru saja dimulai. Frekuensi yang kelak akan dipakai untuk adopsi teknologi seluler generasi ke-4 dengan teknologi long term evolution (LTE) ini akan dimaksimalkan oleh operator seluler terbesar di tanah air, Telkomsel. Meski belum tuntas, Telkomsel akan segera memanfaatkan hasil penataan frekuensi 1800 MHz untuk menggelar 4G. Adapun kota yang akan
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
3 30
TELEKOMUNIKASI
menjadi sasaran Telkomsel menggelar 4G di 1.800 MHz adalah Makassar. Rencana ini disampaikan Ivan Cahya Permana, Vice President Technology and System Telkomsel. “Makasar akan menjadi kota pertama di Indonesia yang akan menikmati koneksi 4G Telkomsel di spektrum 1800 MHz. Jika sesuai jadwal konsumen di Makasar sudah bisa menikmati layanan canggih tersebut sebelum lebaran nanti,” yakinnya. Ditambahkan Iva, digelarnya teknologi 4G di 1.800 MHz mengikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk tata ulang posisi kanal frekuensi operator selular yang
31
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
meliputi Telkomsel, XL Axiata, Indosat dan Hutchison 3 Indonesia (Tri). Setelah tata ulang, pemerintah akan membolehkan operator menggunakan frekuensi ini untuk 4G. Dipilihnya Makassar, menurut Ivan, kota ini secara bisnis lebih potensial dibandikan dengan Maluku. “Kita pilih gelar 4G LTE 1.800 MHz di Makassar, karena memang secara bisnis masuk akal dan potensial ketimbang pertama kali harus gelar di Maluku,” tegas Ivan. Sesuai jadwal, penataan frekuensi yang dilakukan di Makassar dimulai pada tanggal 10 Juni dan akan selesai 17 Juni mendatang.
GALERI
Bank Mandiri Gandeng Operator Perkuat Keuangan Inklusif
B
ank Mandiri bekerjasama dengan operator telekomunikasi yaitu PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Selular Tbk., PT Indosat Tbk., dan PT XL-Axiata Tbk., memperkuat keuangan inklusif. Sinergi ini juga untuk mendukung semangat Pemerintah untuk terus meningkatkan akses keuangan dan transaksi non-tunai. Kerjasama tersebut salah satunya menggunakan konsep co-branding produk uang elektronik sehingga pemasaran dan edukasi dapat
lebih efektif dan efisien. Selain itu, masing-masing pihak juga turut mengoptimalkan jaringan dan infrastruktur yang dimiliki. Peluncuran kerjasama yang dilakukan di Plaza Mandiri, Jakarta, dihadiri juga oleh lembaga-lembaga pemerintah dan swasta terkait. Pada tahap awal, kerjasama tersebut akan dilakukan di 3 kota/kabupaten di Jawa Barat yaitu Bandung, Garut dan Tasikmalaya. Peluncuran kali ini merupakan kelanjutan dari roadshow softlaunching kerjasama yang telah
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
3 32
GALERI dilaksanakan sejak akhir bulan Maret hingga pertengahan April 2015 di ketiga kota/kabupaten tersebut. Direktur Consumer Banking Bank Mandiri, Hery Gunardi mengatakan kerjasama Bank dengan operator telekomunikasi dengan konsep seperti ini merupakan yang pertama kali di Indonesia. “Lewat kerjasama ini kami berharap cita-cita Indonesia untuk memberikan akses keuangan kepada seluruh masyarakat dapat tercapai,” kata Hery Gunardi. Meningkatnya tingkat financial inclusion di Indonesia, lanjut Hery, tentunya memiliki pengaruh positf terhadap perekonomian Indonesia”. Antusiasme masyarakat terhadap kerjasama ini sudah dapat dilihat pada saat roadshow softlaunching produk Rekening Hape di Bandung, Garut dan Tasikmalaya. Sampai dengan 24 April 2015, sekitar 1.500 pengguna telah terdaftar dan menggunakan produk tersebut untuk bertransaksi. Chief Digital Service Officer XL, Yessie D. Yosetya Mengemukakan bahwa kerjasama ini selaras dengan komitmen XL untuk terus mendukung program pemerintah dalam mensosialisasikan dan mendorong peningkatan penggunaan transaksi non tunai (cash less) di pelanggan dan masyarakat. “Dengan kerjasama ini pula, XL berharap dapat ikut mendukung peningkatan Financial Inclusion di Indonesia. Pastinya kami berharap pelanggan dan juga masyarakat akan semakin diuntungkan dan dipermudah dengan adanya kerjasama ini,” Kata Yessie.
33
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
Direktur Planning & Transformation Telkomsel Edward Ying mengatakan, sinergi perbankan dan operator merupakan upaya mendukung program pemerintah untuk mewujudkan less cash society. Langkah ini juga sesuai dengan visi Telkomsel dalam mendorong terciptanya masyarakat digital Indonesia “Kami menyambut baik kerjasama yang melibatkan Bank serta ketiga operator seluler terbesar di tanah air. Telkomsel dengan lebih dari 140 juta pelanggan dan jangkauan jaringan yang tersebar hingga ke pelosok siap untuk mendukung inisiatif ini, “ Ujar Edward. Menurut President Director & CEO Indosat Alexander Rusli, Indosat sangat antusias dengan kerjasama antara industri telekomunikasi dan perbankan dalam mendukung Program Keuangan Inklusif serta Gerakan Nasional Non-tunai. Kami sendiri telah memulai dengan layanan Dompetku serta secara konsisten mengembangkan layanan ini dalam rangka komitmen mendukung agenda mobile money di Indonesia. Melalui kerjasama ini, kami berharap pelanggan selular Indosat di seluruh pelosok tanah air dapat melakukan transaksi keuangan dengan lebih mudah dan aman," Ungkap Alex. Selain itu, kerjasama antara Bank dengan operator telekomunikasi tentunya dapat meningkatkan efisiensi dalam implementasi layanan keuangan digital. Jaringan distribusi operator telekomunikasi dapat mendukung layanan keagenan (agent banking).
GALERI
The NextDev Telkomsel Pacu Anak Muda
D
engan semangat Kebangkitan Nasional, mulai bulan Mei ini Telkomsel kembali menggelar Digital Creative Indonesia Competition (DCIC). Mengusung tema The NextDev, Karya Anak Bangsa untuk Solusi Indonesia, kompetisi ini bertujuan untuk menggali potensi anak muda Indonesia di dalam membuat mobile apps yang mempu memberikan dampak sosial yang positif, terutama dalam hal pengembangan Smart City (Kota Pintar). Direktur Utama Telkomsel, Ririek Adriansyah mengatakan, “Telkomsel bersama Telkom Group mendukung pengembangan Smart City di seluruh Indonesia melalui teknologi yang tepat guna karena hal ini akan membantu mengatasi berbagai permasalahan perkotaan seperti kesehatan, pendidikan, transportasi dan lainnya. Untuk mewujudkan Smart City dibutuhkan sejumlah mobile apps yang akan memudahkan masyarakat untuk beraktivitas di kota tersebut." Ririek lebih lanjut menambahkan bahwa Melalui The NextDev, Telkomsel selaku perwakilan industri ingin mendorong developer (pengembang aplikasi) muda untuk
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
3 34
GALERI memberikan kontribusi positif dalam memecahkan beragam permasalahan yang ada di kota dengan memanfaatkan teknologi informasi. Telkomsel sangat yakin dengan potensi dan kemampuan para developer muda dalam negeri di dalam menciptakan sebuah WOW Smart City Apps, dan oleh sebab itu mereka ditantang untuk menampilkan karya terbaiknya di ajang ini.
Tantang Anak Muda Indonesia Jadi Bagian dari Smart City
Smart City atau Kota Pintar adalah sebuah konsep penataan kota yang dipercaya dapat meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang tinggal di kota, dengan cara mengintegrasikan teknologi dalam segala aspek. Kota pintar yang sukses mampu meningkatkan performa dan kesejahteraan, mengurangi biaya hidup dan konsumsi sumber daya, serta mendorong keterlibatan warga masyarakat secara lebih efektif dan efisien.
Dalam pengembangan sebuah konsep kota pintar, diperlukan dukungan berbagai pemangku kepentingan yang saling berkolaborasi, mulai dari pemerintahan, akademisi, komunitas atau masyarakat, developer, media, dan industri. Lewat kompetisi The NextDev, diharapkan kolaborasi ini akan dapat terwujud. “Kompetisi ini kami harap juga mampu mengajak keterlibatan dari berbagai pihak sehingga penerapan Smart City di berbagai daerah di Indonesia akan dapat dipercepat karena dibutuhkan juga partisipasi aktif dari Smart Citizen atau Smart Community sebagai salah satu pilar", jelas Ririek. Terdapat enam sub tema aplikasi yang bisa dipilih oleh peserta dalam kompetisi The NextDev ini, yaitu pemerintahan, kesehatan, pendidikan, UKM, pariwisata, dan transportasi publik. Kompetisi ini bisa diikuti oleh mereka yang berusia 18 hingga 30 tahun. Peserta dapat mendaftar secara individu atau tim
(maksimal tiga orang). Periode registrasi peserta dibuka pada bulan Mei-Juni 2015 melalui website www.telkomsel.com/nextdev. Sosialisasi kompetisi ini akan dilakukan di 10 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, Jogja, Surabaya, Malang, Denpasar, Balikpapan, dan Makassar. The NextDev mengajak anak muda untuk mewujudkan imajinasi dan ide mereka tentang Smart City dan menjadi bagian dari program untuk membentuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Nantinya, sebanyak 20 tim akan terpilih menjadi finalis. Ada sisi prestisius karena karya mereka ini akan bermanfaat bagi orang banyak, di samping mendapatkan berbagai hadiah yang menarik. Mereka akan mendapatkan pelatihan, publisitas dan akses pasar. Tiga tim terbaik juga akan mendapatkan hadiah utama berupa uang tunai selain kesempatan melakukan study visit ke pelaku industri telekomunikasi besar di luar negeri. 35
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
GALERI
Indosat Kembali Gelar Batikology Mengangkat ‘The Beauty of Indonesia Batik’
S
ebagai bentuk penghargaan bagi para perempuan pelestari Batik Indonesia, Indosat bersama Komunitas Pecinta Seni dan Batik Jakarta, menyelenggarakan acara Batikology Award 2015. Acara yang diadakan di Hotel Darmawangsa, Jakarta ini, mengangkat tema “The Beauty Of Indonesia Batik”. Hal ini juga merupakan kelanjutan dukungan Indosat terhadap pengembangan dan pelestarian Batik sebagai warisan budaya bangsa yang diakui oleh dunia internasional. Batikology Award adalah salah satu kegiatan untuk memberikan penghargaan kepada para pelestari Batik,
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
3 36
GALERI di mana mereka turut berjasa melakukan promosi, pembinaan pengerajin, penulisan buku tentang batik sampai dengan kegiatan sosialisasi dengan berbagai cara untuk melestarikan batik Indonesia. “Kami sangat bangga mempersembahkan Batikology Award kepada para Pecinta Seni Batik Indonesia yang telah berkarya dan berjasa memajukan Batik tidak saja di tanah air, tetapi juga sampai ke mancanegara. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Indosat, melalui Baltikology.org juga mengajak para pecinta batik untuk berbagi informasi dan menyebarkan semangat pelestarian Batik Indonesia,” demikian disampaikan President Director & CEO Indosat, Alexander Rusli. Indosat sendiri memiliki cara untuk mengekspresikan kecintaannya terhadap batik sebagai warisan budaya bangsa. Salah satunya dengan membuat portal digital Batikology. org yang berisikan konten-konten interaktif dan menarik seputar batik dengan mengusung konsep user generated content (UGC), yang mengajak semua orang untuk berkontribusi dalam portal tersebut. Portal digital Batikology. org juga merupakan UGC portal batik pertama di Indonesia. Selain memberikan penghargaan kepada
37
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
para pelestari Batik, pada Batikology Award, ditampilkan juga peragaan kain Batik, termasuk juga Lukisan Kain Batik yang memperlihatkan betapa Indah dan kaya seni batik Indonesia dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini sekaligus merupakan ajakan kepada kaum muda sekarang untuk mencintai seni khususnya batik sebagai warisan budaya leluhur bangsa. Pada acara ini juga dilangsungkan penyerahan donasi kepada Yayasan Kanker Indonesia sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Donasi tersebut didapat dari para donatur undangan acara Batikology Award, yang akan digunakan untuk para perempuan dan anak-anak penderita kanker yang berjuang untuk melawan penyakitnya. Indosat juga memiliki program INSPERA (Inspirasi Perempuan Indonesia) yang merupakan salah satu dari pilar CSR Indosat. INSPERA berfokus pada pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan perempuan Indonesia secara keseluruhan. Salah satu program INSPERA yaitu Pelatihan Keterampilan Membatik Banyumasan dan Pemanfaatan Batik Menjadi Kerajinan bagi para perempuan dan ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok pengerajin batik Soka Ayu di Banyumas, Jawa Tengah.
BEDAH GADGET ASUS ZenPower
Inilah Powerbank Seukuran Kartu Kredit Pertama di Dunia
G
aya hidup masa kini semakin memaksa pengguna untuk tetap terhubung dengan sahabat, kerabat, sanak famili ataupun rekan sekerja dan mitra bisnis. Untuk itu mereka dituntut
untuk selalu dapat dihubungi baik via telepon ataupun internet. Satu alat yang kini tidak boleh tertinggal adalah smartphone atau gadget untuk komunikasi lain. ASUS, sebagai pemain utama di
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
3 38
BEDAH GADGET era digital, menyediakan perangkatperangkat komunikasi seperti di atas. Namun bagi pengguna yang sangat mobile, masalah yang kerap dihadapi adalah kehabisan daya untuk memasok energi gadget-gadget yang mereka bawa. “Kini ASUS menyiapkan ASUS ZenPower untuk dihadirkan ke pasaran Indonesia untuk melengkapi smartphone dan tablet yang sudah lebih dulu hadir,” sebut Juliana Cen, Country Product Group Leader, ASUS Indonesia. “Produk powerbank ini memiliki dimensi yang sangat ringkas, bobot yang ringan namun dengan cadangan energi yang cukup besar,” sebutnya.
Super Compact dengan Zen Design
Didesain dengan bentuk yang ergonomis serta dipadukan dengan casing alumunium ringan, ASUS ZenPower menjadi terlihat elegan dan kokoh. Hadir dalam berbagai pilihan warna yakni Osmium Black, Sheer Gold, Glamor Red, Azure Blue, dan Brilliant Silver, ZenPower tersedia dalam pilihan yang sesuai dengan warna favorit pengguna. Agar tampak berkilau, ASUS ZenPower dipoles dengan anodisasi di casing alumuniumnya. Ini membuat ZenPower tampak lebih indah dan premium. Bobot ASUS
39
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
ZenPower sendiri hanya 215gram, dan ukurannya tidak lebih besar dari ukuran kartu kredit. Ini membuat ZenPower cukup kecil dan ringan untuk masuk ke dalam kantong pengguna. Berisikan sel baterai Panasonic berkapasitas 10.050mAh, ASUS ZenPower akan mampu mengisi penuh daya baterai gadget Anda. Kapasitas Besar, Mengisi dengan Cepat ASUS ZenPower dapat digunakan untuk segala jenis brand gadget dan dilengkapi dengan kapasitas sebesar 10.050mAh untuk memenuhi kebutuhan daya baterai gadget Anda. Sebagai gambaran, jika digunakan untuk memasok daya ASUS Zenfone 5, ZenPower bisa mengisi ulang baterai smartphone tersebut lebih dari 3x. Baterai Zenfone 6 dan Zenfone 2 bisa diisi lebih dari 2x, sementara jika digunakan untuk mengisi penuh baterai Nexus 7, ZenPower akan masih memiliki daya yang tersisa untuk menambah energi gadget yang lain. ASUS ZenPower juga menawarkan kecepatan charge dengan efisien dan kecepatan tinggi hingga output 2.4A. Artinya, baterai gadget Anda dapat terisi penuh dengan cepat, bahkan untuk tablet dengan kapasitas baterai terbesar sekalipun! Pengguna juga tak perlu khawatir, saat diproduksi, soket USB pada ASUS ZenPower sudah dites hingga 5.000 kali. Dengan asumsi soket USB digunakan tiga kali
BEDAH GADGET dalam sehari, artinya, soket tersebut akan dapat digunakan dengan baik oleh end user selama 4,5 tahun. ASUS ZenPower juga dilengkapi
dengan 11 teknologi pengamanan. Temperature protection, short circuit protection, reset protection, input over voltage protection, output over voltage protection, input reserve direction protection, over charge/over discharge protection, output over current protection, cell PTC protection, adapter protection dan JEITA protection. Selain menjaga keamanan, semua fiturfitur tersebut diharapkan dapat membantu memperpanjang masa pakai baterai gadget Anda.
Powerbank Mungil dengan Daya Tahan Tinggi riskio kerusakan pada komponen bagian dalam. Pada akhirnya, kondisi ini dapat ungkin tak banyak yang membuat powerbank menjadi rusak. menyadari bahwa bentuk, ASUS, sebagai salah satu pemain kontur, dan material casing utama di dunia digital, memiliki solusi sebuah powerbank mengambil bagi permasalahan di atas dengan peran cukup penting dalam penggunaan menghadirkan powerbank istimewa. powerbank sehari-hari. Sama seperti Hadir dengan nama ASUS ZenPower, aksesoris lainnya, powerbank biasa powerbank mungil dengan kapasitas dibawa serta oleh penggunanya, bersama besar, 10.050mAh namun berukuran benda-benda lainnya yang dijadikan satu hanya sebesar kartu kredit tersebut dalam sebuah tas. Di sinilah masalah punya daya tahan yang tinggi. bermula. Desain Mini Daya Tahan Maxi Ketika menjadi satu dengan Untuk menghindari berbagai resiko berbagai peralatan yang kita bawa dan juga menghadirkan powerbank yang dalam tas, maka berbagai peralatan berkelas, ASUS mendesain ZenPower tersebut saling bergesekan satu sama dengan menggabungkan estetika dan lain. Akibatnya, cover pembungkus kekuatan fisik. Ukuran sengaja dibuat powerbank rentan tergores dan kompak seukuran lebar kartu kredit agar guncangan terus-menerus menghadirkan mudah dibawa dan dikantongi.
M
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
3 40
BEDAH GADGET Untuk memperkuat, material pembungkus pun didesain menggunakan alumunium ringan dengan finishing anodized. Membuat ZenPower terasa lembut, berkilap, dan tampak mewah. Dan seperti lini ASUS Zen lainnya, pada Main Spec. ABTU005 Battery Type Japanese Lithium-ion rechargeable cell Input / Ouput DC 5V 2.0A / DC 5V 2.4A Quick Charging Rated Capacity 3.6V / 10.050mAh Charging Time 5,5 Hours with standard 5V/2.4A cable 6 Hours with standard 5V/2A cable Size / Weight 90.5 x 59 x 22 mm | 215g Protection Input OVP, OCP; Output OVP, OCP short protection; cell protection including OVP, OCP; thermal protection during charge and discharge stage; adaptor protection, Jeita protection Charging Temperature 0°C ~ 40°C Colors Osmium Black, Sheer Gold, Glamor Red, Azure Blue, Brilliant Silver Accessories (Optional) ZenPower Bumper MSRP Rp269.000 Warranty 6 months
41
Majalah IC T
No. 34• Mei 2015
ZenPower juga diterapkan desain “Zen” yang khas. Selain menawan, struktur casing alumunium ASUS ZenPower tak hanya sekadar membungkus sel baterai buatan produsen Jepang berkapasitas 10.050mAh, namun juga mampu menahan beban atau tekanan hingga 60Kg. Kemampuan menahan tekanan hingga sebesar ini membuat ZenPower tangguh dibawa bepergian tanpa takut rusak akibat tertindih benda berat, misalnya. Selanjutnya ASUS juga membuat soket atau konektor dengan rangka yang kuat mengingat bagian ini seringkali mengalami lepas-pasang berkali-kali. Andatentu paham bahwa konektor USB seringkali rusak akibat pemakaian berulang. Penyebabnya tentu saja material logam yang berkualtias rendah. Pada ZenPower hal ini sangat diperhatikan, termasuk dengan melakukan uji kualitas ketat hingga 5000 kali lepas-pasang. Dengan asumsi soket USB digunakan tiga kali dalam sehari, maka penggunaan oleh pemakai akan bisa mencapai selama 4,5 tahun. Sebagai perlindungan ekstra, ASUS juga menyediakan aksesoris pelindung casing ZenPower Bumper yang penuh gaya. Pelindung berbahan karet ini tak hanya lembut, namun juga mencegah casing tergores benda tajam dan juga sebagai perisai ekstra yang tersedia dalam warna-warni cerah yakni Osmium Black, Sheer Gold, Glamor Red, Azure Blue Dan Brilliant Silver. Faktor kekuatan yang lebih baik menjadikan ASUS ZenPower yang berbobot hanya 215gram ini menjadi powerbank yang bisa diandalkan. Anda tak perlu takut meletakkannya bersama barang lainnya atau bahkan tertindih beban yang berat.
