Edisi VI, Jan-Mar 2011
BPK RI dan DPRD Se-Provinsi Jambi Sepakati Tata Cara Penyerahan LHP
Dari Koki:
Well, akhirnya TEMPOyac show off lagi. Namun kali ini bersama koki-koki baru di Dapur Kendali TEMPOyac yang berarti cita rasa ambi (27/10), Amanat yang sedikit berbeda dari biUndang-Undang Dasar 1945, asanya. Lebih yummy tentunya. Undang-Undang Nomor 15 Tak hanya Dapur Kendali TEM- Tahun 2004, dan UndangPOyac yang dimeriahkan personil Undang Nomor 15 Tahun 2006 baru, BPK RI Perwakilan menyatakan bahwa laporan hasil Provinsi Jambi pun demikian. Untuk itu, Koki TEMPOyac pemeriksaan keuangan negara mengucapkan “Selamat Datang” disampaikan kepada DPR, DPD DPRD sesuai bagi rekan-rekan yang baru ber- d a n gabung, dan “Selamat Berkarya kewenangannya. Untuk keperluan di tempat yang baru” bagi rekan- tindak lanjut, BPK menyerahkan rekan yang ditugaskan di tempat pula hasil pemeriksaan secara yang baru. t ertu lis ke pad a P res id en, Finally...It’s freshly baked, Gubernur, Bupati/Walikota yang Serah Terima MoU bertujuan untuk terciptanya darla!! kesamaan pendapat dalam menyikapi dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Atas dasar inilah maka BPK RI melakukan “Penandatanganan Dari Koki 1 Naskah Kesepakatan Bersama tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan DPRD BPK RI dan DPRD Se1 Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jambi”. Provinsi Jambi Sepakati Penandatanganan yang dilakukan pada hari Selasa, 26 Oktober 2010 ini merupakan penyempurnaan dari Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani pada Peresmian Gedung BPK 2 tahun 2006 lalu. Pada saat itu, jumlah perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi hanya tujuh perwakilan, dan baru pada akhir 2008 BPK memiliki 33 perwakilan sebagaimana amanat Galery Peresmian 2 pasal 23 G ayat (1) UUD 1945. Acara yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Sosialisasi Peningkatan 2 Provinsi Jambi ini dihadiri oleh Anggota VI BPK RI Kemampuan Penyidik Dr. H. Rizal Djalil, Jajaran Muspida Provinsi Jambi, Tindak Pidana Korupsi Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, Jajaran POLDA Provinsi Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi, dan Sekretaris Daerah se-Provinsi Jambi. Dari 12 entitas di wilayah Workshop JDIH BPK RI 3 Provinsi Jambi, hanya Kabupaten Batanghari yang dan Pemerintah Daerah belum menandatangani Naskah Kesepakatan Bersama. Se-Provinsi Jambi Anggota VI dalam sambutannya menyampaikan bahwa penandatangan kesepatan bersama merupakan Galery Berbagi Kasih 3 sebuah proses konstitusi yang harus diikuti, karena Kado Natal BPK bukan lembaga yang berada di bawah struktur pemerintah. “Jadi kalau dia ingin berurusan dengan Diklat LKPD Tahun 2011 3 Lembaga Pemerintah harus ada mekanisme yang Sosialisasi Pemberian 4 mengatur. Itulah yang kita buat dengan MoU atau Advokasi Bantuan Hukum kesepakatan yang kita tandatangani bersama hari ini”, BPK RI Perwakilan ungkapnya. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jambi, Koordinasi Pemantauan 4 Sumardi, dalam laporan pelaksanaan yang Tindak Lanjut Hasil d i s a mp a i k a n n ya me n gu n gk a p k a n b a h wa Pemeriksaan BPK RI penandatangan kesepakatan bersama ini merupakan landasan penyerahan LHP BPK RI dan pengaturan Galery HUT BPK RI Per- 5 mekanisme hubungan kerja antara BPK RI dan DPRD. wakilan Provinsi Jambi Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK dan Pertemuan Konsultasi. Berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, Suplemen 6 Hasil Pemeriksaan BPK RI yang diserahkan kepada
J
Daftar Menu:
Edisi VI 2011
DPRD adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), LHP atas laporan keuangan BUMD, LHP Kinerja, LHP dengan tujuan tertentu, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Hasil Pemantauan Atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah, serta Hasil Evaluasi Atas LHP Akuntan Publik beserta LHP Akuntan Publik yang diserahkan segera setelah laporan selesai disusun. Selanjutnya, dalam Naskah Kesepakatan Bersama disebutkan bahwa DPRD sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK, hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah, serta hasil evaluasi atas LHP akuntan publik. Untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tersebut, DPRD dapat meminta penjelasan kepada Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi dalam pertemuan konsultasi. Pimpinan DPRD dapat menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Kepala Perwakilan BPK untuk mengadakan pertemuan konsultasi dengan menyebutkan waktu dan materi yang akan dibahas. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi menyambut baik adanya kesepakatan bersama ini. “Dengan adanya kesepakatan bersama yang telah ditandatangani ini, diharapkan bisa memperjelas terhadap mekanisme pemeriksaan dan mekanisme penyerahan hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah kepada DPRD”, jelasnya. Melalui kesepakatan bersama ini diharapkan kesungguhan masing-masing Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sehingga kinerja pemerintah daerah semakin meningkat dan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik, sesuai harapan masyarakat.
Prosesi Penandatanganan MoU
Halaman 1
www.jambi.bpk.go.id
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAMBI
www.jambi.bpk.go.id
Peresmian Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi keberadaannya. yang “Pemeriksaan ber bah agi a bukanlah bagi Keluarga sesuatu yang Besar BPK RI ditakuti, namun Per wakilan mer upakan Provinsi Jambi s u a t u tiba, setelah kebutuhan sekitar dua u n t u k tahun proses pen ingkatan Pengguntingan Pita oleh Ketua BPK RI pembangunan t r a n spa r a n si , akhirnya Gedung BPK RI akuntabilitas, efisiensi, dan Perwakilan Provinsi Jambi yang efektivitas keuangan negara dan terletak di Jalan Pangeran Hidayat daerah,”ujarnya. “Pemeriksa BPK Nomor 65 Km 6,5 Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota b u k a n l a h m o n s t e r ya n g Baru diresmikan. Hadir dalam menyeramkan, tetapi partner acara tersebut Ketua BPK RI menuju perbaikan pengelolaan Hadi Purnomo, Gubernur Jambi dan tanggung jawab keuangan Hasan Basri Agus, Ketua DPRD negara. BPK bukan pula mencariProvinsi Jambi Effendi Hatta dan c a r i k e s a l a h a n , t e t a p i seluruh Bupati dan Walikota se- mengungkapkan fakta atau Provinsi Jambi. Ketua BPK RI kondisi yang sebenarnya di H a d i P u r n o m o d a l a m lapangan,”sambung beliau. sambutannya menghimbau agar BPK tidak ditakuti
S aat
Peninjauan Gedung Kantor
Silaturahmi dengan pegawai BPK Jambi
Penandatanganan prasasti gedung kantor oleh Ketua BPK RI
Pidato Ketua BPK RI, Bapak Hadi Purnomo
Foto Bersama
Sosialisasi Peningkatan Kemampuan Penyidik Tindak Pidana Korupsi Jajaran POLDA Provinsi Jambi B er t em pa t
di Gedung Ba lai Bh ayan gkara Siginjai Polda Jambi, Rabu, 23 Februari 2011 disel enggarakan Sosialisasi Peningkatan Kemampuan Penyidik Tindak Pemaparan oleh Bapak Paisol Mustofa (Kasetlan BPK RI Pidana Korupsi Perwakilan Provinsi Jambi Jajaran Polda Provinsi Jambi. Acara diikuti oleh 60 orang peserta yang berasal dari Kasubdit, Kanit dan anggota Reskrimsus, Kasatreskrim, Kanit dan anggota Tipikor jajaran Polda Jambi. Hadir sebagai pembicara, Kajati Jambi, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi yang diwakili oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Kepala Kanwil Hukum dan HAM Jambi, dan Dir Reskrim Polda Jambi. Dalam kesempatan tersebut Paisol Mustafa, Kepala Sekretariat Perwakilan BPK RI Provinsi Jambi menyampaikan uraiannya mengenai Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan BPK dalam mendukung Pemberantasan Tindakan Korupsi di Indonesia. Pada tanggal 21 November 2008 yang lalu telah dilaksanakan Kesepakatan Halaman 2
Bersama antara BPK dengan Kepolisian mengenai Tindak Lanjut Penegakan Hukum terhadap Hasil Pemeriksaan BPK yang Berindikasi Tindak Pidana. “Kesepakatan tersebut mengatur tata cara penyerahan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan Kepolisian selaku penegak hukum dapat meminta BPK untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dan atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu,”ujarnya. Sinergi tersebut tentunya akan mendorong pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Suasana sosialisasi peningkatan kemampuan penyidik tindak pidana korupsi di Gedung Balai Bhayangkara Siginjai POLDA Jambi.
Edisi VI 2011
www.jambi.bpk.go.id
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAMBI
www.jambi.bpk.go.id
Workshop JDIH BPK RI dan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jambi Jambi (8/2), Untuk memberikan P e r w a k i l a n m e n e k a n k a n layanan informasi hukum berbasis mengenai arti penting JDIH web kepada terutama terkait masyarakat secara dengan adanya ce p a t , tepat, UU Keterbukaan le n gkap, da n Informasi Publik. akurat dan Workshop ini meningkatkan dibagi dalam 4 hubungan kerja sesi, Sesi I diisi sama antara oleh materi JDIH J a r i n g a n Peserta Workshop JDIH BPK Jambi BPK RI dengan Dokumentasi dan narasumber Informasi Hukum (JDIH) BPK RI Kepala Seksi Informasi Hukum dan JDIH Pemerintah Daerah pada Subdit LIH BPK RI, Dian Provinsi/Kabupaten/Kota Se- Rosdiana, S.H.. Sesi II adalah P r ovi nsi Ja mbi, BPK RI materi tentang UJDIH BPK RI menyelenggarakan Workshop Perwakilan Provinsi Jambi yang JDIH yang disampaikan mengundang Biro/ oleh Penanggung Bagian Hukum Jawab JDIH Pemerintah B P K R I Daerah SePerwakilan Provinsi Jambi. Provinsi Jambi, Aca ra ya n g Paisol Mustofa, dilangsungkan di S.H. Sesi III Auditorium BPK Tampilan Website JDIH BPK Jambi dengan materi RI Perwakilan JDIH Provinsi Provinsi Jambi ini dibuka oleh Jambi yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Kepala Bagian Hukum Provinsi Provinsi Jambi, Sumardi, S.H.. Jambi, Nurjanah. Dan Sesi IV Dalam sambutannya, Kepala adalah sesi tanya jawab. adalah Imam Syafi’i. Imam Syafi’i mennegas- oleh BPK RI, baik WTP,WDP, Disclaimer kan tentang perlunya diklat LKPD karena ma- maupun Adverse bukanlah suatu jaminan teri dan kurikulum yang bahwa daerah/entitas yang Jambi (21/01), Dimulai pada hari Senin disusun sekarang ini Pusdiperiksa tersebut tidak 17 Januari sampai dengan Jumat 21 Januari diklat bekerja sama dengan terjadi penyimpangan atau 2011, BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi men- Direktorat Litbang BPK RI indikasi korupsi. Saat ini yelenggarakan Pendan betuntutan dan perhatian didikan dan Pelatihan berapa Permasyarakat kepada BPK (diklat) Pemeriksaan wakilan RI cukup tinggi, untuk itu Laporan Keuangan d e n ga n diperlukan kemampuan Pemerintah Daerah tujuan undan inovasi baru terkait (LKPD). Diklat dilaktuk menyerpemeriksaan yang dilakusanakan di Ruang a g a m k a n Penjelasan Materi Oleh Bapak Sopomo kan oleh BPK RI, baik Auditorium BPK RI pemahaman LKPD/LKPP, pemeriksaan Perwakilan Provinsi dalam pemeriksaan LKPD dan kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan Jambi diikuti oleh sebagai pendukung penerapan tertentu. seluruh auditor dengan Juklak dan Juknis yang terkait Peserta Diklat LKPD Tahun 2011 tingkatan anggota tim. dengan pemeriksaan khususnya Diklat dibuka secara resmi oleh Kepala Per- pemeriksaan LKPD. Materi yang disampaikan wakilan, Sumardi. Dalam sambutannya, Kepala diantaranya gambaran umum pemeriksaan Perwakilan menghimbau kepada seluruh pe- LKPD, pemeriksaan atas akun pendapatan, serta diklat untuk serius dalam belajar dan pemeriksaan atas akun belanja, pemeriksaan menggali ilmu pemeriksaan LKPD dalam atas akun aset, pemeriksaan atas akun pemrangka Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran biayaan, pemeriksaan atas akun kewajiban, 2010 dan untuk LKPD di tahun-tahun men- serta penyusunan kertas kerja pemeriksaan datang. Kepada instruktur Kepala Perwakilan (KKP). Diklat LKPD ini juga mendatangkan menghimbau agar lebih banyak berbagi ilmu pemateri Tenaga Ahli Bidang Pemeriksaan dalam bentuk diskusi-diskusi dengan para pe- Pengelolaan Keuangan Daerah BPK RI Dr. serta diklat khususnya auditor yang masih baru. Sopomo Prodjoharjono, M.SocSc. Akt. Dalam Suasana Diklat LKPD Tahun 2011 Bertindak sebagai pemateri dari BPK RI Pusat materinya menyinggung opini yang dikeluarkan
Diklat LKPD Tahun 2011
Edisi VI 2011
Halaman 3
www.jambi.bpk.go.id
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAMBI
www.jambi.bpk.go.id
Sosialisasi Pemberian Advokasi Bantuan Hukum BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi BPK terhadap akibat(4/2), Menyadari banyaknya temuan BPK yang akibat hukum yang ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dan seringnya auditor terjadi baik sebelum BPK diminta untuk memberikan keterangan ahli, maka Ditama atau setelah Binbangkum memandang perlu untuk memberikan pembekalan melaksanakan tugaskepada para auditor, khususnya pada BPK RI Perwakilan Provinsi tugas atas nama BPK”, Jambi. u n g k a p n ya . Us a i Acara yang dilangsungkan di Auditorium BPK RI Perwakilan pengar ahan ol eh Provinsi Jambi ini diawali dengan pengarahan oleh Kaditama Kaditama Binbangkum, Binbangkum, Bapak Nizam Burhanuddin. Dalam pengarahannya, auditor BPK RI Kaditama Binbangkum menekankan bahwa pemeriksaan yang Perwakilan Provinsi dilakukan oleh BPK saat ini tidak semata-mata melihat angkaJambi diajak untuk angka dan menganalisa, namun semua hal yang diperiksa tersebut berdiskusi mengenai m e m i l i k i Bapak Kukuh Priyonggo memandu diskusi penanganan perkara konsekuensi terhadap masalah hukum pemeriksaan dan koordinasi dengan aparat hukum yang tidak sedikit penegak hukum. Diskusi ini dipandu oleh Kasubdit Bantuan Hukum memberikan kerugian Ditama Binbangkum, Bapak Kukuh Prionggo. Menjawab pertanyaan maupun keuntungan pada mengenai seringnya BPK diminta menjadi saksi ahli, Kasubdit Bantuan pihak-pihak tertentu yang Hukum menjawab “Harus dipastikan dulu melalui konfirmasi ke aparat tidak s e h a r u s n y a kppenegak hukum yang mengajukan permintaan keterangan tersebut, menerima. “Oleh karena apakah posisi kita sebagai saksi atau sebagai ahli. Karena dalam itu, kegiatan pemeriksaan KUHAP yang diatur adalah saksi atau ahli, tidak ada saksi ahli”. tidak bisa lepas dari Kasubdit Bantuan Hukum juga menambahkan bahwa dalam UU Nomor persoalan hukum. BPK 15 Tahun 2006, BPK dapat memberikan keterangan ahli. Diharapkan Dari Kanan: Kukuh Priyonggo (Kasubdit Bantuan saat ini sudah membentuk Hukum DItama Binbangkum), Nizam Burhanuddin unit khusus yang bertugas dengan adanya sosialisasi ini ada kesamaan persepsi dan pemahaman mengenai suatu permasalahan, mengingat bahwa peraturan yang ada (Kaditama Binbangkum) dan Sumardi (Kepala Permelindungi pelaksana dipahami secara beragam oleh beberapa pihak. wakilan BPK RI Provinsi Jambi)
Jambi
Koordinasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi Jambi (14/01) - Sesuai mandat UU No 15 pemantauan tindak lanjut ini. Menurutnya, hal Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan ini sejalan dengan tujuan good governance dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK dimana pemeriksaan merupakan suatu RI Perwakilan Provinsi Jambi melaksanakan kebutuhan dan bisa memberikan nilai tambah Koordinasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil pada pihak yang diperiksa.Perkembangan Pemeriksaan BPK RI. kegiatan yang tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI (dari dilangsungkan dua hari ini (13-14 Januari Tahun 2002 s/d 2010 Semester 1) yang tercatat 2011) dibuka oleh Kepala sampai dengan bulan Sub Auditorat Jambi II, November 2010 adalah Bapak Luhut Rajagukguk, sebagai berikut: Telah S.E. dan dihadiri oleh ditindaklanjuti sesuai para Inspektur di wilayah rekomendasi 64,12%,; Provinsi Jambi. Kepala Telah ditindaklanjuti Perwakilan BPK RI namun belum sesuai Provinsi Jambi dalam rekomendasi sebanyak sambutan tertulisnya yang 26,12%; dan Belum dibacakan oleh Kasubaud ditindaklanjuti sebanyak Jambi II menekankan Suasana Diskusi di Ruang Auditorium BPK Jambi 9,74% dari 148 Laporan mengenai pentingnya Hasil Pemeriksaan dengan tindak lanjut hasil pengawasan. “Tugas 1870 temuan pemeriksaan dan 4229 pengawasan tidak terletak pada jumlah temuan rekomendasi yang diberikan kepada 12 entitas pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang diperiksa. Dengan dilaksanakannya yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas kegiatan ini, diharapkan di masa yang akan penyelesaian hasil tindak lanjut hasil datang Pemerintah Daerah dapat mematuhi pemeriksaan oleh entitas yang diperiksa”, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur demikian disampaikan oleh Kasubaud Jambi II Negara Nomor SE/07/M.PAN/8/2007 tanggal 9 sebagaimana tertuang dalam sambutan tertulis Agustus 2007 tentang Penanganan Hasil Kepala Perwakilan. Pada kesempatan ini, Pemeriksaan BPK RI yang menyatakan bahwa Inspektur Provinsi Jambi, Drs. H. Erwan Malik, Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah M.M. dalam sambutannya menyampaikan diharapkan agar: bahwa pihaknya menyambut baik pelaksanaan 1. Lebih teliti dan cermat dalam memahami dan Halaman 4
Edisi VI 2011
Suasana Diskusi di Ruang Rapat BPK Jambi
dalam memberikan tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan BPK sesuai mekanisme yang ada dalam proses pemeriksaan BPK; 2. Lebih aktif memerankan aparat pengawasan intern dalam melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh masingmasing unit kerja/SKPD; 3. Melaksanakan tindak lanjut terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK sesuai saran/ rekomendasi setelah diterimanya hasil pemeriksaan dari BPK dan sebelum berakhirnya batas waktu 60 hari sesuai ketentuan; 4. Menyampaikan pelaksanaan tindak lanjut h a s i l p e me ri k s a a n b es e rt a da ta pendukungnya kepada BPK; dan 5. Mengenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pejabat yang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai ketentuan batas waktu.
www.jambi.bpk.go.id
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAMBI
Edisi VI 2011
www.jambi.bpk.go.id
Halaman 5
www.jambi.bpk.go.id
No.
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAMBI
Nama
www.jambi.bpk.go.id
Jabatan Asal
Jabatan Baru
1.
Paisol Mustafa, S.H.
Kasetlan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku
Kasetlan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi
2.
Kurniawan Oetomo, S.E., M.M.
Auditor Ahli Muda di AKN VII BPK RI Pusat
Kasubbagsetkalan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi
No.
Nama
Jabatan Asal
Jabatan Baru
1.
Drs. Suwarno
Kasetlan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi
2.
Dra. Mardiah, M.M.
Kasubbagsetkalan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi
Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pada Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, BPK RI Pusat
3.
Linda Riana Ritonga, S.E, A.k.
Staff Seksi 1IA BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
4.
Susana Riana Sari, S.E.
Staff Seksi 1IA BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi
AKN 1 BPK RI Pusat
Fastfood
Chef d’ Cuisine
Cook’s
“Joy is not in things, it is in us” -Richard Wagner-
Executive Chef
d Cook’s Private Househol
“Do we really need more time? Or Do we simply need to use our time more wisely?” -Amy JonesHalaman 6
Edisi VI 2011
Sous Chef
“If you can dream it, yo can do it” -Walt Disney-
Short-or der Coo k’s
Kasetlan BPK RI Provinsi Sulawesi Utara
Cafeteria Cook’s
