BPK DAN KPPU MENYEPAKATI KERJASAMA DALAM PENANGANAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
http://ekbis.sindonews.com/
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf, di Kantor Pusat BPK Jakarta. Hadir dalam acara tersebut Anggota II BPK, Agus Joko Pramono, Anggota VI BPK, Bahrullah Akbar dan Anggota VII BPK, Achsanul Qosasi serta para Pejabat Eselon I di lingkungan BPK. Tujuan kerjasama ini untuk meningkatkan sinergi dan keterpaduan antara BPK dan KPPU agar dapat melaksanakan tugas dan kewenangan masing-masing secara efektif. Ruang lingkup kesepahaman meliputi pertukaran informasi, penggunaan tenaga ahli, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan pengembangan sistem informasi. Dalam sambutannya Ketua KPPU menyatakan nota kesepahaman ini sangat penting bagi KPPU karena mengingat masih banyak kelemahan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha, sehingga KPPU mengharapkan adanya kerjasama dengan berbagai pihak atau instansi termasuk di dalamnya dengan BPK. KPPU mengharapkan dengan adanya kerjasama dengan BPK diharapkan proses penanganan perkara di KPPU dapat semakin baik dengan memanfaatkan hasil pemeriksaan dari BPK, dalam mengungkap perkara-perkara persaingan usaha. Syarkawi mengatakan, penandatanganan ini dalam rangka mendorong kerja sama yang lebih dekat dan konkret antara BPK dan KPPU, khususnya penanganan perkara persaingan. Apalagi, beberapa kasus yang ditangani KPPU bermula dari audit BPK. "Di dalam penanganan perkara itu berawal dari audit BPK yang memang menyebutkan adanya indikasi persekongkolan dalam pengerjaan satu proyek. Sehingga, berdasarkan hasil audit itu kemudian KPPU melakukan penyelidikan lebih lanjut," kata Syarkawi Rauf di Gedung BPK, Jakarta.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
Menurut Syarkawi Rauf, kerja sama ini akan difokuskan dalam tukar menukar informasi dan data. Hasil audit BPK sangat diperlukan sebagai indikasi awal dalam proses penyelidikan. Pihaknya juga akan berbagi hasil penyelidikan yang telah dilakukan dan hasil putusan KPPU terkait suatu perkara. Syarkawi Rauf menambahkan, kerja sama ini juga dalam rangka mewujudkan cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 5% sampai 7% dalam lima tahun ke depan. Pasalnya, persaingan usaha yang sehat akan mendorong efisiensi ekonomi nasional, khususnya dalam hal pengeluaran anggaran. "Untuk mendorong efisiensi dan produktivitas, saya kira cuma ada satu cara, melalui proses persaingan usaha sehat melalui proses efisien. Saya kira ini yang ke depan akan kita tindaklanjuti bersama dengan BPK. Ini akan jauh lebih konkret," kata Syarkawi Rauf. Sementara itu Ketua BPK menyatakan, dalam era globalisasi ini persaingan usaha yang sehat merupakan hal yang penting, yang harus dibangun oleh sebuah negara memberikan iklim usaha yang positif yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan kepada rakyat. BPK sebagai lembaga negara ingin menciptakan peran dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberikan dukungan kepada usaha pemerintah, menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan persaingan usaha yang sehat antar pelaku usaha. Harry Azhar Azis mengatakan, kesepakatan bersama ini bertujuan meningkatkan sinergi dan keterpaduan antara BPK dan KPPU agar dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya masing-masing secara efektif. Diharapkan, pemeriksaan BPK terutama terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara lebih efektif dan komprehensif. "KPPU sesuai UU mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999," tandas Syarkawi Rauf. Dalam menjalankan tugas pemeriksaannya BPK sering menemukan adanya indikasi kolusi antar sesama peserta lelang barang dan jasa pemerintah. Indikasi kolusi tersebut adalah sebuah bentuk persaingan usaha yang tidak sehat, persaingan usaha tersebut seringkali di luar lingkup kewenangan pemeriksaan BPK. Rekomendasi BPK hanya dapat menyentuh pengelola keuangan negara namun tidak dapat menyentuh pelaku usaha yang sebenarnya memiliki pengaruh yang sangat dominan dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berdampak pada inefisiensi dan inefektifitas keuangan negara. Dengan adanya kerjasama dengan KPPU nantinya dapat menyentuh pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
Sumber berita: 1. http://www.bpk.go.id/news/bpk- dan - kppu - menyepakati - kerjasama - dalam – penanganan – persaingan – usaha – tidak - sehat, Selasa, 24 Mei 2016, 2. http://ekbis.sindonews.com/read/1111001/34/kppu - bpk - kerja – sama – tangani – perkara persaingan-usaha-tak-sehat-1464066873, Selasa, 24 Mei 2016
Catatan: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan: 1. 2.
3. 4.
5.
6.
7.
Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk: a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
8.
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersamasama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 9. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 10. Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi. Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. Komisi bertanggung jawab kepada Presiden. 11. Tugas Komisi meliputi: a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi; e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini; g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. 12. Wewenang Komisi meliputi: a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
d. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini; e. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan; f. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat; g. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; h. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
