Bola Century. Kini Di Tangan KPK

Pantau (foto-foto: istimewa)

Abraham Samad

Bambang Widjajanto

Bola Century

Kini Di Tangan KPK KPK diminta Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR agar menyelidiki kasus ini berdasarkan hasil pemeriksaan investigasi tahap I dan II yang dilakukan oleh BPK.

S

etelah begitu lama, berliku, dan tak kunjung selesai, akhirnya mega kasus Bank Century diserahkan kepada KPK. Ini hasil dari rapat dengar pendapat antara DPR, BPK, dan KPK pada 15 Februari 2012 di Gedung DPR/MPR, Jakarta. Rapat dengar pendapat itu memberikan lima kesimpulan. Pertama, Tim Pengawas Century DPR mendorong KPK untuk segera menindaklanjuti temuan LHP tahap I dan 13 temuan serta dua informasi lainnya pada LHP II sebagai kesimpulan BPK atas kasus Bank Cetury. Sesuai Pasal 8 ayat 4 UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK menyatakan bahwa laporan BPK dijadikan dasar oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai peraturan Warta BPK

23 - 30 pantau.indd 23

perundang-undangan. Kedua, Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR mendorong Pimpinan KPK untuk memperkuat kapasitas dan melakukan evaluasi terhadap tim penyelidik yang menangani kasus Bank Century untuk menghindari conflict of interest sebagaimana yang diatur dalam Panduan KPK. Ketiga, untuk menjaga netralitas dan mendapatkan informasi atau penjelasan yang akurat mengenai kasus Bank Century, Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR menyepakati usulan KPK untuk menyampaikan nama-nama ahli dimaksud sesegara mungkin. Keempat, Tim Pengawas menyetujui penjelasan KPK mengenai proses dan progress hasil penyelidikan akan disampaikan di

kantor KPK. Kelima, KPK berjanji menyelesaikan kasus Bank Century selambat-lambatnya akhir tahun 2012, sesuai dengan koridor hukum. Ketua KPK Abraham Samad berjanji akhir tahun ini, kasus Bank Century bisa diselesaikan. Menanggapi janji Ketua KPK itu, anggota DPR Fraksi Golkar yang juga anggota Tim Pengawas Kasus Bank Century, Bambang Soesatyo, mengatakan pernyataan KPK itu sejalan dengan masa kerja Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR yang berakhir 2012. Pernyataan Abraham Samad yang menjanjikan kasus ini selesai tahun ini ditanggapi secara positif oleh koleganya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto. “Untuk deadline kita kan bagus. Namun, FEBRUARI 2012

23

3/30/2012 1:09:26 PM

Pantau

Suasana rapat dengar pendapat

kalau tidak selesai, nanti kita jelaskan, kalau kita tidak sanggup, bisa seperti itu,” ucapnya.

Hasil Audit BPK

itu, sudah sangat jelas closing-nya bahwa kesimpulan patut diduga menyebabkan kerugian negara adalah hal yang sangat penting untuk kita tindaklanjuti,” ucap Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang memimpin jalannya rapat dengar pendapat. Dia mengharapkan akan mengundang para penegak hukum.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat antara DPR dan BPK di Gedung DPR ditutup dengan satu kesimpulan. DPR bersepakat bahwa Timwas Kasus Bank Century DPR mengapresiasi hasil audit investigasi lanjutan yang dilakukan BPK, yang memperkuat hasil audit investigasi sebelumnya, yang mengungkapkan adanya dugaan kerugian negara. Dengan kesimpulan ini, BPK telah menyelesaikan tugasnya melakukan dua audit terhadap kasus bailout dana untuk Bank Century, audit investigasi dan audit investigasi lanjutan. Pada akhirnya, penuntasan kasus ini ada di tangan aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan Tinggi, Kepolisian, dan KPK. “BPK tugasnya bukan penyidik, dia pemeriksa sehingga berkaitan dengan hasil kajian pemeriksaan Rapat Dengar Pendapat antara DPR dan BPK di Gedung DPR

24


FEBRUARI 2012

“Tinggal kita menunggu bagaimana aparat penegak hukum itu menuntut kesimpulan dari hasil rapat hari ini bahwa ada kerugian negara yang sangat besar.” Langkah tindak lanjut ini, tambahnya, DPR akan mengundang Kejaksaan, KPK, dan BPK. “Minggu depan, kami akan mengundang Jaksa Agung, karena minggu depan

Warta BPK

3/30/2012 1:09:29 PM

Pantau BPK kan ada acara. BPK kan harus bersanding dengan KPK. Karena kalau KPK tidak bersanding dengan BPK nanti akan lari-lari lagi,” ucap Taufik. Terkait nominal kerugian negara pada kasus Bank Century ini, Taufik mengatakan bailoutnya sebesar Rp6,7 triliun. Dalam konteks ini, kerugian negara akan menjadi bahan pertanyaan pada saat pertemuan dengan BPK dan KPK nanti. “Indikatornya banyak hal. Pertama, kaitan pembelian fasilitas FPJP, itu yang semula harusnya CAR 8%, diubah menjadi positif. Kemudian ternyata pada saat dikucurkan CAR-nya FPJP itu, posisi CAR Century hanya minus 3,35%. Awalnya itu dari situ,” jelas Taufik. Ketika ditanya akankah ada lagi audit lanjutan BPK, atau DPR kembali meminta BPK untuk melakukan lagi audit terkait dengan kasus ini, Taufik menegaskan bahwa tugas BPK sudah selesai. Pihak DPR tidak berencana untuk menggunakan jasa auditor luar.

Presiden dan Wakil Presiden. Pada 21 November 2008, putusan Bank Century dinyatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik setelah melalui proses perdebatan yang luar biasa. “Dalam perdebatan tersebut,

November 2008, ketika PMS (Penyertaan Modal Sementara) mulai cair, Budi Sampoerna menunjuk LCW untuk mencairkan dana yang ada di Bank Century. LCW ini salah satu singkatan, ini salah satu tim sukses calon Presiden dan Wakil Presiden.

tercatat, baik Pak Darmin Nasution, Anggito Abimanyu, dan beberapa teman kita di sana mengatakan bahwa bank ini tidak akan berdampak sistemik,” katanya. Pada 23 November, dua hari setelah putusan bahwa bank ini gagal berdampak sistemik, biaya penanganan Bank Century dinaikkan dari Rp632 miliar menjadi Rp2,77 triliun. “Satu hari berikutnya 24

Pada 15 Mei 2009, Pak SBY dan Bodioeno meresmikan diri sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pada Juli 2009 Pilpres,” ungkap Hendrawan. Sementara itu, Ketua BPK Hadi Poernomo kembali menegaskan bahwa BPK selama pemeriksaan, baik tahap pertama maupun tahap kedua, tidak pernah ada tekanan dari pihak manapun. Dia kembali menerangkan bagaimana kedudukan BPK dalam

Aparat Penegak Hukum Dalam rapat dengar pendapat antara DPR dan BPK, anggota Timwas Bank Century DPR dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno, menyatakan bahwa indikasi adanya pelanggaran hukum sebenarnya sudah terang-benderang. Dia mengatakan hipotesis di DPR bahwa Bank Century diselamatkan bukan karena dinyatakan bank gagal berdampak sistemik, tetapi karena bank ini punya deposan yang memiliki koneksi politik yang kuat. Hal ini mengacu pada proses dari dirapatkannya kucuran dana untuk Bank Century sampai dengan pilpres dimana SBY dan Boediono meresmikan sebagai pasangan calon

Warta BPK


FEBRUARI 2012

25

3/30/2012 1:09:30 PM

Pantau kasus Bank Century ini. “Mohon diketahui bahwa kami ini pemeriksa bukan penyidik. Bukan membuat masalah sampai terang-benderang itu penyidik yang dasarnya KUHP. Kami dasarnya pemeriksa. Pemeriksa kewenangannya hanya sampai menyegel. BPK tidak memiliki kewenangan menyita dan menggeledah. Hal ini berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004. Kami hanya memotret, motivasi daripada hasil potret ini tugasnya aparat penegak hukum,” tegasnya. Dia menjelaskan walau BPK dikenal sebagai supreme audit, akan

yang memiliki kewenangan adalah penyidik. Jadi, pihak BPK sendiri menyerahkannya kepada aparat penegak hukum. “BPK berpendapat, setiap orang yang menjadi nasabah bank bermasalah, apakah semua nasabahnya juga bermasalah? Kan tidak. Bagi pemilik rekening yang ada di Bank Century yang dialirkan, data itu ada di BPK, selanjutnya BPK tidak punya. Yang penting kami mendukung aparat penegak hukum dan kami akan membantu,” tegasnya. Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua BPK Hasan Bisri. Dia mengatakan bahwa hasil audit

Itu yang harus kita pegang,” paparnya. Anggota II BPK Taufiequrachman Ruki yang menjadi pimpinan dalam audit investigasi BPK terkait Bank Century juga menegaskan bahwa BPK telah dan siap memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum Selama ini, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaannya, baik pada tahap pertama dan kedua. Dia menambahkan pada saat pemeriksaan Bank Century tahap pertama, dia sendiri atas perintah Sidang Badan membawa tim untuk menjelaskan secara teknis dan

Hendrawan Supratikno

Dolfi

Taufik Kurniawan

tetapi tetap harus berada dalam koridor hukum. Berdasarkan hal ini, maka BPK tidak bisa serta-merta bisa masuk dalam kerahasiaan bank, seperti dalam kasus Bank Century ini. Dalam UU No. 15 Tahun 2004 pasal 10, BPK memang dapat mengakses data dari seluruh auditee. Namun, itu kalau tidak melanggar UU. Jika melanggar undangundang BPK tetap tak bisa punya kewenangan untuk memaksakan. “Siapapun yang masuk UU BI pasal 40, soal nasabah penyimpan dana yang dirahasiakan tidak ada boleh masuk kecuali penyidik melalui permintaan dari kejaksaan, kepolisian, depkeu ke Gubernur BI dan Gubernur BI memberikan izin, baru kita masuk. Sepanjang kena rahasia, kita tidak boleh masuk,” jelas Hadi. Oleh karena itu, untuk bisa masuk dalam kerahasiaan bank ini

investigasi BPK dan audit investigasi lanjutannya sudah cukup jelas. Persoalannya, kenapa aparat penegak hukum tidak menindaklanjutinya. “Selengkap apapun laporan BPK kalau aparat penegak hukum belum mengajak kami untuk bersama-sama memperterang ini kami tidak bisa apa-apa,” ucap Hasan Bisri. Terkait dengan kerahasiaan bank, tak bisa dipungkiri menjadi koridor BPK dalam melakukan tugasnya. Sehingga dalam laporan hasil audit ada yang ditulis tidak secara jelas di sana, karena terbentur kerahasiaan bank. “Semua ada di laporan hasil audit, tetapi mohon maaf, kami tidak bisa menulis secara jelas di situ karena ini menyangkut kerahasiaan bank. UU Perbankan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rahasia bank adalah data mengenai nasabah penyimpan dana dan simpanannya.

detail tentang temuan-temuan BPK di depan pimpinan KPK dan penyidiknya. “Saya datang ke Kuningan. Kami diskusi setelah itu kita serahkan. Terserah, beliau-beliau mau menilai apa. Kita tidak bisa memaksakan, kami menyampaikan semua,” ungkapnya. Pada pemeriksaan tahap kedua, BPK mengundang langsung Jaksa Agung bersama empat petinggi kejaksaan agung, Wakapolri dan Wakabareskrim, pimpinan KPK, dan kepala PPATK. BPK telah menjelaskannya semua. “Jadi, jika seandainya mereka ingin mendalami satu per satu kasus itu, setiap saat kita bisa melayani. Kami akan buka masalahannya. Namun, setelah data dan hasil pemeriksaan itu diserahkan sudah menjadi tanggung jawab mereka,” jelasnya. and

26


FEBRUARI 2012

Warta BPK

3/30/2012 1:09:32 PM

Pantau

(foto-foto: istimewa)

Kenaikan Harga BBM & Revisi Anggaran

Rencana kenaikan subsidi BBM tampaknya tak terhindarkan. Sejumlah elemen masyarakat menyatakan keberatan. Perlu solusi cerdas yang memiliki ketahanan terhadap rentannya harga BBM.

P

residen Susilo Bambang Yudhoyono memastikan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Alasan kenaikan itu sangat jelas. Pengaruh kenaikan harga minyak dunia, yang sudah berkali-kali naik. Kenaikan itulah yang menyebabkan asumsi harga minyak dalam APBN terpaksa harus didongkrak ke atas. Tak dipungkiri beberapa bulan belakangan harga minyak di pasar dunia memang terus melaju. Saat ini, misalnya, harga minyak mentah (ICP) sudah US$115 per barel. Padahal dalam APBN asumsi harga ICP itu cuma US$90 per barel. Selisih antara asumsi dan harga di Warta BPK


lapangan itulah yang diperkirakan bakal membebani negara. Adapun salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan harga minyak dunia itu menurut SBY adalah situasi geopolitik di Timur Tengah yang terus mendidih. Eropa, AS, dan Israel belakangan ini terus menekan pemerintah Iran. Namun, Iran tak mau tinggal diam dan mulai menggeliat. Negeri yang dipimpin Ahmadinejad itu kemudian menutup keran ekspor mereka ke Eropa. Padahal sedikitnya 20% minyak di benua biru itu diimpor dari Iran. Persediaan jadi langka. Harga minyak mentahpun setangga demi setangga

terus merangkak naik. Melajunya harga minyak mentah itu, tidak hanya memukul negara-negara di Eropa, tetapi juga negara di benua lain. Terutama negara yang dalam urusan minyak ini masih net importir, sebagaimana halnya Indonesia. Kenaikan itu karuan saja memukul APBN yang telah ditetapkan akhir tahun 2011. Lantaran naik terus-terusan, pemerintah lalu mencari asumsi yang realistis. Mengikuti harga minyak dunia itu. Perubahan asumsi itulah yang mau tidak mau harus disusul dengan kenaikan harga. “Harga BBM mau tidak mau mesti disesuaikan dengan kenaikan yang tepat,” tegas SBY. Kenaikan itu ditempuh, lanjutnya, semata-mata demi menyelamatkan anggaran negara. SBY menyadari bahwa kenaikan FEBRUARI 2012

27

3/30/2012 1:09:33 PM

Pantau itu bakal membebani masyarakat. Itu sebabnya, pemerintah sedang menyusun bantuan langsung sementara kepada rakyat miskin. Bantuan itu penting agar hidup mereka tidak terlalu terhimpit oleh efek samping kenaikan BBM yang pasti akan merambat ke kebutuhan dasar lainnya. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan bahwa Menteri Keuangan Agus Martowardojo sudah mengkaji APBN 2012. Kajian itu dimulai November 2011. Dan saat ini, lanjutnya, sedang didiskusikan dengan kementerian lain. “Masih exercise dengan postur anggaran perubahan,” kata Hatta di Jakarta, belum lama ini. Menkeu memastikan bahwa saat ini pemerintah terus mendiskusikan berbagai alternatif kenaikan itu. Menaikkan harga minyak yang bersubsidi, lanjutnya, dilakukan dengan tujuan menjaga agar subsidinya tidak membesar. Jika semua diskusi dan kajian itu selesai, skema kenaikan itu segera dibahas bersama DPR. Menkeu akan mengajukan rencana pembahasan perubahan APBN 2012 kepada DPR. “Rencananya minggu pertama akan disampaikan oleh Menkeu,” kata Hatta. Pembahasan perubahan APBN itu, akan berjalan paralel dengan pembahasan kenaikan harga BBM, yang akan dibahas antara Komisi VII dengan Menteri ESDM, Jero Wacik. Jika semuanya cepat disepakati, harga baru akan berlaku 1 April 2012. Rencana kenaikan BBM bersubsidi ini karuan saja mendapatkan reaksi yang spontan dari berbagai elemen masyarakat. Di Jakarta, pada Selasa, 28 Februari 2012, massa dari Hizbut Tahrir berunjuk rasa di Gedung DPR. Mereka menolak rencana kenaikan harga BBM itu. Begitu pula di berbagai wilayah di Indonesia seperti di Makassar. Mereka menilai kenaikan BBM tersebut hanya akan menambah beban masyarakat kecil yang selama ini terus dibayang-bayangi oleh kemiskinan. Apalagi kenaikan harga BBM ini konon kabarnya juga akan diikuti oleh kenaikan tarif dasar listrik yang sebenarnya sudah lebih dulu

28


FEBRUARI 2012

mengambil ancang-acang. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia KAMMI tampaknya juga tak tinggal diam. Melalui humasnya, Jusman Dalle, menegaskan PP KAMMI bersama Pengurus Wilayah KAMMI Megapolitan,

Jero Wacik, Menteri ESDM

KAMMI Jabodetabek serta beberapa kader KAMMI dari Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi menolak rencana kenaikan BBM. Secara tegas mereka menuding rencana pemerintah menaikkan BBM sama saja menaikkan harga kebutuhan pokok. “Pasalnya, semua kebutuhan vital dan bahkan kebutuhan pokok masyarakat bersentuhan dengan BBM,” demikian seperti dikutip dari keterangan tertulis KAMMI.

Jangan Hapus Subsidi Sementara itu sejumlah politisi PDI Perjuangan mendesak pemerintah agar jangan menghapus subsidi bagi rakyat kecil. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo berjanji bahwa partainya akan berjuang soal subsidi ini saat membahas kenaikan ini bersama pemerintah. “Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan sudah memerintahkan kepada Fraksi PDIP di DPR berjuang keras agar rakyat tetap dapat subsidi,” kata Tjahjo kepada VIVAnews. Dia juga mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan ulang rencana menaikkan harga BBM.

Alasannya, kata Tjahjo, beban hidup rakyat belakangan ini kian berat. Meski begitu, dia juga menyadari bahwa kenaikan harga minyak sudah tidak bisa dikendalikan. Itu sebabnya, kata Tjahjo, partainya menawarkan solusi berupa pengendalian dan optimalisasi produksi minyak. Salah satunya, dengan membangun kilang minyak Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) Pertamina Refinery Unit 4 Cilacap di Lapangan Sepakbola Lomanis, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.“Pertamina juga harus melakukan efisiensi di semua lini, terutama di dalam ‘trading crude’ dan BBM-nya,” katanya. Politisi lain dari PDI Perjuangan, Arif Budimanta menganjurkan agar pemerintah sebaiknya benar-benar mengkaji perlu tidaknya menaikkan harga BBM itu. Kenaikan harga BBM, lanjut anggota Komisi Keuangan DPR itu, penghasilan negara akan bertambah 10% atau sekitar Rp3 triliun. “Jika pemerintah tetap memilih opsi kenaikan harga BBM, harus diperhatikan tambahan surplus itu akan dialokasikan ke mana,” ujar Arif. Para politisi Partai Golkar menuntut pemerintah mengalokasikan dana penghematan subsidi BBM untuk rakyat miskin. Golkar juga meminta pemerintah melakukan kajian multisektor lintas kementerian sebelum menaikkan harga. Hal ini penting untuk mengantisipasi guncangan sosial, politik, dan ekonomi. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Alam DPP Partai Golkar, Aziz Syamsuddin. “Kajian multisektor penting agar kenaikan harga BBM dapat dilakukan secara bertahap dan rasional,” kata dia. Wasekjen Partai Golkar Satya W. Yudha yang duduk di Komisi Energi DPR meminta pemerintah untuk memberikan jaminan pembangunan infrastruktur energi maupun nonenergi seperti pendidikan dan kesehatan sebagai progam konkret atas penghematan anggaran dari berkurangnya subsidi BBM. “Perlu juga dipertimbangkan Warta BPK

3/30/2012 1:09:33 PM

Pantau pemberian transfer tunai kepada sepeda motor dan angkutan umum,” ujar Satya. Secara umum Aziz dan Satya mendukung kenaikan harga BBM yang rasional dan proporsional. Namun mereka menolak kenaikan harga BBM apabila diterapkan bersamaan dengan kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Politisi PKS Mustafa Kamal keberatan dengan rencana kenaikan BBM. Mengatasi kesulitan karena naiknya minyak dunia, katanya, pemerintah menyanyikan lagu lama dengan sekedar menaikkan BBM, tanpa menggali terobosan secara optimal.

menyebut rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan permintaan mayoritas masyarakat agar subsidi BBM tidak membebani anggaran negara. “Masyarakat sudah banyak menginginkan BBM bisa dinaikkan harganya. Kalau tidak kita naikkan, beban APBN besar sehingga biaya pembangunan infrastruktur berkurang,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) Jafar Hafsah di Kompleks DPR. Yang menarik adalah pernyataan Ketua DPR Marzuki Ali. Menurut dia, opsi menaikkan harga BBM tidak perlu

minyak mentah Indonesia ke luar negeri tersebut. Menurut Marzuki, selama ini pemerintah melalui Pertamina hanya meminta lembaga audit asing untuk melakukan audit finansial. Akibatnya, berbagai praktik penyimpangan yang terjadi tidak terdeteksi. Audit operasional, ujarnya, sangat diperlukan agar bisa melihat secara detail seperti apa sebenarnya produksi minyak di lapangan. Audit yang dilakukan auditor independen Ernst and Young, ujarnya, selama ini menghasilkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian.

“Dari awal kami mengkritisi pemerintah karena kelihatannya tidak membuat terobosan dalam menyelesaikan masalah BBM. Pemerintah malah mudah menyerah dengan kembali menaikkan harga BBM,” ujar Mustafa. Secara terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana yang duduk di Komisi Energi DPR menegaskan, Fraksi Demokrat di DPR mendukung penuh agenda pemerintah. Ia yakin pemerintah punya alasan kuat di balik rencana mereka menaikkan harga BBM. “Penyesuaian harga memang paling realistis,” katanya. Fraksi Partai Demokrat di DPR

dilakukan, kalau pemerintah mengambil 35% cost recovery minyak yang ada di PT Petral dan diganti dengan uang kontan. Apalagi pemerintah saat ini sangat sulit mengontrol operasional PT Petral, anak perusahaan Pertamina yang berkantor di Singapura. “Pemerintah harus mengambil 35% cost recovery di PT Petral. Biaya itu sudah sangat cukup menutupi pembengkakan anggaran subsidi,” ujarnya dalam Forum Jumatan di Press Room DPR RI. Dia juga meminta pemerintah segera melakukan audit operasional terhadap PT Petral, guna membongkar kasus dugaan korupsi di perusahaan yang menjalankan bisnis ekspor-impor

“Jangan hanya dilakukan audit finansial terhadap PT Petral, tetapi perlu audit operasional. Kalau audit finansial tidak akan ada jaminan akan terlihat ada kolusi, korupsi ,maupun nepotisme (KKN) di sana,” katanya. Menurut politisi Partai Demokrat itu, praktik kolusi di sektor perminyakan sudah terjadi sejak lama, dan terus berlangsung hingga kini, karena sulit diberantas. Jika terbukti melakukan pelanggaran hukum, meski berkantor di Singapura, kata dia, maka PT Petral harus menerima sanksi hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Tanah Air. bd

Warta BPK


FEBRUARI 2012

29

3/30/2012 1:09:33 PM

Pantau

‘Rencana yang Sangat Terlambat’ mendapatkan subsidi, tetap dengan Rp 4.500. Klasifikasi Rencana kenaikan harga BBM telah menuai pro dan siapa yang berhak ini akan kita tetapkan. Misalnya kontra. Ibarat buah simalakama, dinaikkan membebani angkutan umum, kendaraan angkutan barang dan masyarakat, tidak dinaikkan memberatkan APBN. Namun, kendaraan roda dua (motor). mereka sangat terkait dengan FPKS tampaknya sudah menyiapkan solusi yang realistis. Berikut wawancara Warta BPK dengan Wakil Ketua Fraksi PKS, masyarakat kecil. Selanjutnya bagi yang tidak berhak mendapatkan Mohamad Sohibul Iman. subsidi, yang definisi dangkalnya mereka pemilik kendaraan Bagaimana tanggapan Fraksi PKS terhadap rencana roda empat, seharusnya mereka pemerintah menaikkan harga menggunakan pertamax. Namun, BBM? ini juga terlalu berat. Oleh karena Kalau dihat dari sisi timing itu, diberi premium yang harganya rencana ini sudah sangat terlambat. Rp6.500. Dengan demikian di SPBU Pasalnya, sudah sejak 2010 dan akan tersedia ada petramax dan 2011 RAPBN telah mengamanatkan premium yang harganya Rp4.500 pemerintah untuk segera dan Rp6.500. melakukan pengaturan harga BBM. Mekanisme kontrolnya? Namun, pemerintah menanggapinya Itu sangat mudah. Kita bisa seperti kurang serius. memanfaatkan teknologi yang Jadi kalau sekarang pemerintah sudah biasa digunakan masyarakat. baru mengajukan skema kenaikan Misalnya, menggunakan smart harga BBM sebesar Rp1.500 yang card. Konsekuensinya pemerintah diberlakukan 1 April, ya sangat memang harus investasi di bidang terlambat teknologi yang menurut estimasi Lantas apa solusinya? FPKS sekitar Rp1 triliun. Namun, Kalau kenaikan ini ingin segera dengan investasi itu bisa digunakan direalisasikan,mekanisme yang selamanya dan bisa menghemat ditempuh pemerintah harus melalui banyak. APBNP. Padahal, biasanya APBNP Adapun teknis pelaksanaannya, baru bisa diajukan bulan Mei. Kalau Mohamad Sohibul Iman, Wakil Ketua Fraksi PKS kendaraan yang berhak April mau dinaikkan tentu bisa mendapatkan subsidi bisa diberi menimbulkan masalah. Pemerintah stiker khusus. Jadi kalau yang mendapat subsidi, secara harus secepatnya menyampaikan hal ini ke DPR. otomatis mesin di SPBU akan menghitung dengan harga Apa Fraksi PKS bisa menerima kenaikan ini? Rp4.500. Kalau kendaraan roda empat milik pribadi Begini, kita sepakat dan memahami kalau ada beban pemerintah seperti itu. Selanjutnya, kita mengetahui bahwa langsung dikalikan Rp6.500. Itu gampang sekali. Bila opsi itu disetujui, apa bisa direalisasikan April beban subsidi yang sangat besar itu ternyata banyak yang mendatang? tidak tepat sasaran karena sebagian besar justru dinikmati Kalau menurut kami, ya harus selesainya APBNP. Jadi oleh pihak yang tidak berhak menerima subsidi. memang sulit kalau dipaksakan April. Menurut kami, Kalau hal ini yang dijadikan pertimbangan untuk kenaikan itu bisa Juni. Memang ini bulan-bulan tidak menaikkan harga secara keseluruhan, keadaannya akan bagus untuk inflasi. Pokoknya setelah APBNP lah. Jadi kalau sama saja. Memang hal itu bisa mengurangi beban APBN, tidak bisa dinaikkan April ya keterlambatan itu penyebab tapi tidak bisa menghilangkan persoalan kedua. Kalau toh utamanya justru dari pemerintah sendiri. naik menjadi Rp6.000 beban subsidinya tetap Rp 2.500. Apa ada keuntungan lain? Akibatnya pihak yang tidak berhak mendapatkan subsidi Dengan cara seperti itu, pemerintah memang tidak tetap menikmati walaupun mengecil. Oleh karena itu solusi perlu lagi memberikan BLT karena masyarakat yang berhak yang ditetapkan pemerintah untuk naik semua menjadi mendapat subsidi sudah sejak awal tidak menerima beban Rp6.000 tidak tepat. kenaikkan BBM. Dengan demikian, subsidi BBM sekaligus Apa usulan konkret Fraksi PKS? merupakan BLT sehingga lebih simple. PKS akan mengusulkan untuk masyarakat yang berhak bd

30


FEBRUARI 2012

Warta BPK

3/30/2012 1:09:33 PM

ANTAR LEMBAGA

Menunggu Janji Ketua MA baru Begitu dilantik, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali berjanji akan mempercepat penanganan kasus, memperbaiki kinerja hakim, dan memperjuangkan kesejahteraan hakim.

Ketua Mahkamah Agung (MA), Hatta Ali

S

etelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya Hatta Ali secara resmi menjadi ketua MA periode 2012-2017. Dia menggantikan Harifin Tumpa yang pensiun. Hatta Ali resmi menjabat sebagai Ketua MA setelah pria kelahiran ParePare, Sulawesi Selatan itu diambil sumpah dan janji melalui upacara kenegaraan di Istana Negara, belum lama ini. Acara ini langsung dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hadir dalam acara pengambilan sumpah dan janji ini, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua UKP4 Koentoro Mangkusubroto, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan

Warta BPK

31 - 33 antar lembaga.indd 31

(istimewa)

Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Hatta Ali ini terpilih menjadi Ketua MA melalui proses yang digelar beberapa waktu lalu di gedung MA, Jakarta. Mantan Ketua Muda Pengawasan MA itu meraih suara terbanyak yakni 28 suara dari 54 hakim agung. Dia mengalahkan empat pesaing yakni Ahmad Kamil yang memperoleh suara 15, kemudian Abdul Kadir Mappong empat suara, Muhammad Saleh memperoleh tiga suara, dan Paulus E. Lotulung yang memperoleh hanya satu suara. Pemilihan Ketua MA ini diikuti oleh 11 orang kandidat. Selain Hatta Ali dan Ahmad Kamil, sembilan kandidat lainnya adalah Abdul Kadir (Wakil Ketua MA bidang Yudisial), Paulus Effendi Lotulung (Ketua Muda

Tata Usaha Negara), Artidjo Alkostar (Ketua Muda Pidana Umum), Andi Syamsu Alam (Ketua Muda Agama), Atja Sodjadja (Ketua Muda Perdata), Mohammad Saleh (Ketua Muda Perdata Khusus), Imron Anwari (Ketua Muda Militer), dan Widayatno Sastro Hardjono (Ketua Muda Pembinaan). Begitu dilantik menjadi ketua MA, Hatta Ali langsung mengajak seluruh Hakim untuk terus memperbaiki kinerja kerja. Khususnya untuk menangani kasuskasus hukum yang menjadi sorotan masyarakat akhir-akhir ini. Ali juga berjanji, dalam program 100 harinya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang percepatan penanganan kasus yang berjalan lambat yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat. “Saya akan berusaha memberikan rasa keadilan dalam memproses berbagai putusan perkara,” kata Hatta Ali. Selain itu Hatta Ali, juga berjanji akan memperjuangkan kesejahteraan para hakim yang dinilai masih kurang. Sebab dalam pandangan Hatta, selama ini, para hakim merasakan bahwa sejak tahun 2007 sampai 2011, tunjangan remunerasi untuk hakim masih 70%. Hatta menerangkan dengan ditingkatkannya tunjangan remunerasi hakim, diharapkan para hakim dapat bekerja dengan tenang. Dengan begitu pengawasan hakim menjadi lebih mudah. Selain itu ia juga meminta integritas hakim ditingkatkan agar tidak diintervensi pihak lain.

Mafia Hukum Menurut Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsyi, terpilihnya Hatta Ali diharapkan bisa menjaga lembaga MA tetap bermartabat. Dia mengharapkan terpilihnya Hatta Ali dapat membawa MA sebagai peradilan yang agung, bermartabat FEBRUARI 2012

31

3/30/2012 1:09:55 PM

ANTAR LEMBAGA dan terbebas dari intervensi kekuasaan manapun. Hal ini perlu dilakukan karena Mahkamah Agung, merupakan the last resort, atau sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan. Untuk itu lembaga ini harus dipimpin oleh orang yang arif dan berhati nurani. Oleh karena itu, ketua MA yang baru harus mampu dan dapat diandalkan membawa lembaga peradilan Indonesia menjalankan fungsinya menegakkan kebenaran serta keadilan Dalam pandangan Aboebakar, Indonesia memerlukan ketua MA yang bisa memberi teladan kepada para hakim. Para hakim akan menjadi in guarding the freedom of society, penjaga kemerdekaan masyarakat. Sementara persoalan kronis di tubuh MA, soal mafia hukum atau makelar kasus, haruslah diberantas. Dia menilai sampai saat ini

32

FEBRuari 2012


belum melihat adanya terobosan yang berarti dalam upaya untuk memberantas mafia hukum ataupun makelar kasus di badan peradilan. Sementara Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil mengungkapkan Hatta Ali merupakan orang yang memiliki pengalaman yang banyak di lingkungan peradilan. Dia berharap Hatta Ali mampu menjadi nakhoda MA yang lebih baik dari sebelumnya. Sebab dalam pandangan Nasir, kedepan lembaga peradilan memiliki tantangan yang cukup berat. Salah satunya yakni yang berasal dari lembaga peradilan itu sendiri. Yakni berupa mafia peradilan. Selain itu, Nasir juga menyoroti masalah MA yang belum juga mampu menerapkan hukum yang modern. Salah satunya yakni mengenai transparansi putusan dan kecepatan akses putusan. Untuk

itu ia meminta Hatta Ali agar cepat merespon masalah transparansi dan akuntabilitas di MA. Tak ketinggalan Nasir juga meminta ketua MA baru menertibkan hakim-hakim yang nakal. Banyaknya persoalan di MA menurut Nasir, membuat publik sering mengeluhkan kinerja lembaga peradilan itu. Nasir berharap, kepemimpinan MA yang baru bisa mengambil langkah-langkah yang progressif untuk menjawab keraguan publik. Sebab MA bukan hanya lembaga penegak hukum, melainkan juga lembaga penegak keadilan. Karena itu, hukum dan keadilan harus ditegakkan secara bersama. Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani berharap Ketua MA yang baru adalah sosok yang bisa melakukan komunikasi. Sebab sebagai institusi negara komunikasi merupakan hal penting supaya tidak

Warta BPK

3/30/2012 1:09:55 PM

ANTAR LEMBAGA terjadi ketegangan seperti selama ini. Agar tidak timbul ketegangan ke depannya, dibutuhkan Ketua MA yang memiliki tingkat komunikasi lebih baik. Selain itu Ahmad Yani juga berharap Hatta Ali dapat memenuhi harapan rakyat dan menjalankan fungsinya dengan benar. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma, berharap ketua MA yang baru mampu menjawab persoalan-persoalan mendasar yang ada di MA. Setidaknya ada dua persoalan mendasar yang selama ini ada di MA. Yakni menyangkut tumpukan perkara, dan penguatan fungsi kesatuan hukum. Dia mengatakan fungsi pengadilan kasasi adalah untuk menjaga kesatuan penerapan hukum. Konsekuensi kewenangan bagi MA adalah untuk memeriksa dan mengawasi apakah penerapan hukum dari putusan pengadilan bawahan (PN dan PT) sudah tepat (judex jurist) sehingga menghindarkan terjadinya inkonsistensi. Saat ini, dalam pandangan Alvon Kurnia Palma, MA lebih memilih untuk memastikan penyelesaian permasalahan hukum melalui perkara individual dibandingkan dengan menjaga kesatuan penerapan hukum secara nasional demi meningkatkan kepastian dan keadilan bagi orang banyak. Inkonsistensi MA ditengarai sangat terkait dengan banyaknya perkara yang menumpuk. Hal ini telah memberikan justifikasi bagi MA dalam menggunakan semua sumber daya Hakim Agung untuk memeriksa perkara dengan target utama penuntasan tunggakan, tanpa melihat keahlian atau latar belakang hakim. Dari kalangan praktisi, advokat Humphrey Djemat berharap, MA sebagai benteng terakhir harus menjadi motor penggerak yang sangat penting. Karena institusinya

Warta BPK


Berharap ketua MA yang baru mampu menjawab persoalan-persoalan mendasar yang ada di MA. Setidaknya ada dua persoalan mendasar yang selama ini ada di MA. Yakni menyangkut tumpukan perkara, dan penguatan fungsi kesatuan hukum.

(istimewa)

Alvon Kurnia Palma

penting, maka Ketua MA menjadi sangat penting kedudukannya dalam pembenahan hukum. Untuk itu, kalangan advokat berharap Ketua MA harus punya keberanian moral untuk mengubah aktivitas hakim yang ‘komersial’ menjadi profesional. Ketua Komisi Yudisial (KY) Eman Suparman berharap Ketua MA terpilih bisa membawa para hakim di Indonesia menjadi hakim yang baik, kembali ke khittahnya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Sebab dalam pandangan Eman, hakim merupakan unsur aparat penegak hukum yang diharapkan mengawal penegakan hukum di negeri ini menjadi adil, bermartabat, dan berpihak bagi seluruh rakyat bukan keadilan hanya untuk orang-orang kaya saja. Oleh sebab itu Eman

menegaskan agar Hatta Ali dapat menjadi sosok yang jujur, pintar dan berani dalam menjalankan kepemimpinannya. Harapan lainnya, menurut Eman, Ketua MA yang baru juga dapat meyakinkan para hakim agar tidak berpersepsi negatif kepada KY lantaran dianggap mempengaruhi independensi hakim. Menyinggung soal hubungan antara KY dan MA, Eman juga menitikberatkan akan adanya kerja sama yang lebih baik. Bagi KY, sosok ketua MA terpilih diharapkan mampu mensinergiskan visi dan misi KY dan MA dalam rangka penegakan etika dan perilaku hakim. Eman juga berharap bahwa Hatta Ali dapat bekerjasama lebih maksimal dengan KY dalam tugas pengawasan hakim. Semoga saja. bw FEBRUARI 2012

33

3/30/2012 1:09:55 PM

Forum Auditor

Optimalisasi Fungsi Kontrol DPRD Oleh : Wahyu Priyono Kepala Sub Auditorat NTB II

DPRD dibentuk baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Pada umumnya, lembaga perwakilan rakyat ini dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif. Oleh karena itu, biasa disebut dengan lembaga legislatif di daerah. Namun, sebenarnya haruslah dicatat bahwa fungsi legislatif di daerah, tidaklah sepenuhnya berada di tangan DPRD seperti fungsi DPR dalam hubungan dengan Presiden. Kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/ kota, tetap berada di tangan gubernur dan bupati/ walikota dengan persetujuan DPRD. Dengan demikian fungsi utama DPRD adalah fungsi kontrol, yaitu mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sehingga menuntut setiap anggota DPRD untuk meningkatkan perannya sebagai wakil rakyat yang secara aktif mengawasi jalannya pemerintahan di daerah masing-masing dengan sebaik-baiknya. Instrumen yang dapat digunakan untuk itu adalah segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rencana anggaran yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Berdasarkan penelitian beberapa lembaga, antara lain LIPI dan LAN, dalam era reformasi ini, pada umumnya pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten/Kota masih mempunyai kelemahan-kelemahan antara lain sebagai berikut :

Fungsi legislasi : 1. Sebagian besar inisiatif Peraturan Daerah (Perda) datang dari Eksekutif 2. Kualitas Perda masih belum optimal, karena kurang mempertimbangkan dampak ekonomis, sosial dan politis secara mendalam 3. Kurangnya pemahaman terhadap permasalahan daerah.

Fungsi anggaran : 1. 2. 3.

belum memahami sepenuhnya sistem anggaran kinerja belum cukup menggali aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif kurangnya pemahaman terhadap potensi daerah untuk pengembangan ekonomi lokal.

Fungsi pengawasan : 1.

belum jelasnya kriteria untuk mengevaluasi kinerja eksekutif karena Daerah belum sepenuhnya menerapkan anggaran kinerja dengan indikator keberhasilan yang jelas 2. hal tersebut mengakibatkan penilaian yang subjektif 3. terkadang pengawasan berlebihan dan/atau KKN dengan eksekutif.

Agar kelemahan-kelemahan tersebut dapat diatasi dan fungsi kontrol dapat dioptimalkan, perlu dilakukan

34

FEBRUARI 2012

34 - 35 forum audtor.indd 34

Warta BPK

3/30/2012 1:10:49 PM

Forum Auditor langkah-langkah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kemampuan legal drafting, Fungsi legislasi dijalankan DPRD dalam bentuk pembuatan kebijakan bersama-sama dengan kepala daerah, apakah itu dalam bentuk peraturan daerah atau rencana strategis lainnya. Sebagai unsur pemerintahan daerah, DPRD tidak hanya membuat peraturan daerah bersama-sama dengan eksekutif akan tetapi juga mengawasi pelaksanaannya. Untuk menjaga adanya kemitraan yang seimbang, maka anggota dewan perlu memahami dan menguasai kemampuan legal drafting. Hal ini penting karena pada umumnya di pihak eksekutif kemampuan seperti ini telah terorganisasi dan terbina dengan baik dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dari waktu ke waktu. 2. Menyiapkan backing staff dan penguasaan public finance, Fungsi budgeting merupakan fungsi DPRD yang berkaitan dengan penetapan dan pengawasan penggunaan keuangan daerah. Dalam pelaksanaan fungsi ini, DPRD perlu memikirkan adanya backing staff (staf ahli) dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan public finance. Backing staff ini memiliki arti penting sebagai penyuplai informasi yang akurat yang sangat dibutuhkan anggota dewan dalam merumuskan kebijakan bersama-sama kepala daerah, sedangkan pemahaman public finance perlu terus dikembangkan mengikuti penerapan sistem keuangan pemerintah yang terus berubah. Fungsi budgeting ini merupakan fungsi yang sensitif dan disinilah biasanya sumber terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan daerah yang melibatkan kedua unsur pemerintahan daerah tersebut. Kinerja DPRD sangat diharapkan disini dan bersifat strategis karena memiliki hubungan yang signifikan dengan usaha menciptakan clean governance. 3. Mengembangkan prosedur dan teknik-teknik pengawasan, Pengawasan yang dilakukan DPRD adalah

Warta BPK

34 - 35 forum audtor.indd 35

pengawasan politik bukan pengawasan teknis. Untuk itu DPRD dilengkapi dengan beberapa hak, antara lain hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Dengan hak interpelasi maka DPRD dapat meminta keterangan dari kepala daerah tentang kebijakan yang meresahkan dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Hak angket dilakukan untuk menyelidiki kebijakan tertentu dari kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Adapun, hak menyatakan pendapat fungsinya berbeda dengan mosi tidak percaya, karena tidak dapat menjatuhkan kepala daerah, tetapi hanya berupa pengusulan pemberhentian kepala daerah kepada presiden. Bisa jadi kepala daerah yang bermasalah di tingkat lokal, akan tetapi karena kemampuannya melobi pemerintah di jakarta, yang bersangkutan dapat terus bertahan. Dalam hal seperti ini maka nampak sistem sentralistis kembali berperan. Sekiranya upaya-upaya penguatan fungsi kontrol DPRD tersebut dapat dilaksanakan dengan konsisten dan terprogram, dapat diharapkan adanya peningkatan performance DPRD. Kedepan hal ini merupakan tuntutan mengingat Undang-undang No. 32 tahun 2004 menempatkan DPRD dan kepala daerah sebagai dua unsur pemerintahan daerah yang memiliki hubungan kemitraan yang menuntut adanya kesejajaran dalam kualitas kerja.

(istimewa)

FEBRUARI 2012

35

3/30/2012 1:10:49 PM

BPK DAERAH

‘Saya akan Bentuk Tim Kopassus di Jambi’

S

ebagai pejabat baru di sebuah daerah, tentu memiliki dinamika tersendiri. Namun yang pasti, dengan bekal pengalaman yang memadai bisa menyelesaikan setiap masalah yang muncul. Demikian halnya dengan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi Dadang Gunawan yang baru menjabat pada September lalu. Berikut kiat dan program yang diterapkan di Jambi untuk mengatasi tantangan yang ada di 12 entitas yang dibawahinya. Apa kebijakan Anda selaku Kepala Perwakilan BPK Jambi yang relatif baru, baik yang terkait pemeriksaan maupun nonpemeriksaan? Saya sertijab pada September tahun lalu. Setelah menempati Perwakilan Jambi, saya pelajari dulu, kebetulan ada pembanding, yaitu Perwakilan Sulawesi Tengah karena jumlah entitasnya sama yaitu 12. Saya di sana cukup lama. Dalam 3 bulan di Jambi, saya sifatnya mempelajari apa yang sudah dilaksanakan.

36

FEBRUARI 2012

36 - 39 bpk daerah.indd 36

Prinsipnya, kalau menerapkan kebijakan yang sifatnya membongkar total, nanti bisa meresahkan pegawai dan kesinambungan bisa terganggu. Jadi, lebih baik saya pelajari lebih dulu kondisi di sini selama 3 bulan. Setelah saya pelajari, baik dari sisi pemeriksaan, nonpemeriksaan, termasuk kondisi perkantoran yang memang perlu pembenahan. Hasil dari observasi itu kemudian disosialisasikan sekaligus saya ambil langkah langkah untuk membenahi. Pertama, pada saat menyusun rencana kerja, baik pemeriksanaan, kesekjenan, dan lainnya, saya sesuaikan dengan ketersediaan SDM. Ada rencana pemeriksaan yang terlalu banyak, saya kurangi. Ini sesuai dengan arahan pimpinan untuk meningkatkan kualitas laporan. Banyak yang harus dibenahi akibat programnya terlalu banyak. Setelah evaluasi, saya merencanakan, pada 2012 harus selalu ketat dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan. Pada awal 2012, saya sudah minta teman-

Warta BPK

3/30/2012 1:11:15 PM

BPK DAERAH enam orang yang di TI. teman untuk menyusun program Oleh karena itu, sejak 2012 pemeriksaan, sehingga saya saya tarik beberapa orang untuk mempunyai waktu yang cukup untuk memperkuat TI. koreksi. Rencana yang masuk seperti Bagaimana dengan bidang MoU dan diklat. hukum dan humas? Pada intinya, kebijakan saya Di bidang hukum dan humas. itu terdiri dari perencanaan, Saya menyadari pentingnya hukum pelaksanaan, dan pelaporan. humas. Dalam era keterbukaan ini Dari sisi perencanaan, banyak humas sangat dibutuhkan. Nah, yang harus dibenahi. Misalnya di sini andalan saya cuma satu, pelaksanaan tugas pemeriksaan Kasubbagnya. Saya agak was-was. dengan keterbatasan SDM. Kita juga Kasubbagnya belum punya kader. memberikan diklat dalam bidang Namun, saya beruntung memiliki pelaksanaan pemeriksaan. Kasubbag di sini karena wartawan Pada saat saya datang, tim dan LSM takut. pemeriksa belum dibekali penuh Namun, mulai sekarang saya uangnya. Hal ini disebabkan kecepatan dalam mengurus surat dinas perlu dipercepat. Saya sudah melaksanaan hal itu di Sulteng. Saya tidak mau mereka dibekali separuh uangnya karena di pusat tidak ada cerita seperti itu. Sekarang sudah dibenahi kelengkapannya dan berhasil. Ini perubahan yang mendasar. Bagaimana dengan pengelolaan kesekjenan? Dalam kesekjenan, dari mulai penempatan SDM, bahwa pemeriksa itu ada kecenderungan, begitu diklatnya PNS merasa jadi pemeriksa dan meminta ditempatkan di subauditorat. Saya sewaktu di Sulawesi Tengah, awalnya mereka seperti itu. Namun, ini Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi Dadang Gunawan saya ubah. Semau CPNS harus ke Setlan lebih dulu. Akhirnya, saya melakukan reorganisasi atau sudah mengkader orang yang bisa diperbantukan sementara. Seperti di memberikan pernyataan kepada pusat, meski kita pemeriksa belum pers yang sesuai dengan koridor tentu di auditorat. Bisa di Revbang, yang sesuai. Dalam memberikan Ditama, Binbangkum, atau Setjen. keterangan kepada wartawan saya Kita sosialisasi karena pada dasarnya serahkan ke Bu Djatu Kasubag kesekretariatan harus jalan. Hukum dan Humas. Alasannya, kalau Mengenai TI, di bawah subbag saya yang memberikan keterangan, umum, di sini hanya satu orang dan ada yang kurang etis terkait dengan itu pun D3. Tidak mungkin tangani rapor yang kurang baik. Jangan e-audit yang volumenya begitu besar saya langsung yang memberikan dan butuh penanganan jaringan. Di keterangan. Ini sudah berjalan. Sulteng ada sarjana komputer dua Masalah hukum, selama 3 tahun orang. Saya rekrut lagi akuntan yang di Sulawesi Tengah, tidak ada kasussenang dengan TI. Terakhir sudah ada

Warta BPK


kasus gugatan. Di sini, baru saja bekerja pada awal 2012 sudah ada gugatan. Ini mungkin hadiah Tahun Baru. Saya beruntung ada Bu Jatu, yang banyak membantu. Hubungan dengan Binbangkum juga bagus. Namun, kita tengah melakukan pengkaderan dengan menerima dua sarjana hukum, masih CPNS. Kita akan perkuat divisi hukum ini. Kita juga ikut melaksanakan program pengadilan semu, simulasi, pada November 2011. Ini pembelajaran bagi para pemeriksa yang bisa menjadi saksi ahli di pengadilan. Di bidang kesekretariatan juga perlu dilakukan penataan dokumen. Tidak jarang LSM datang meminta LHP. Di Sulteng, terobosan yang saya lakukan semua LHP dimasukkan ke CD. Ini menjadi rujukan perwakilan lain. Di sini juga saya lakukan, begitu LHP diterima langsung dimasukkan ke CD. Bagaimana dengan masalah pengelolaan anggaran? Di bidang pengelolaan anggaran, terkadang ini seperti dilema. Anggaran besar tapi tidak terserap. Pimpinan juga menekan. Saya sangat ketat dalam pelaksanaannya. Selama 3 bulan di sini, saya kejar terus, mengapa tidak dilaksanakan. Di Sulteng, terus saya kejar sehingga penyerapan anggaran cukup tinggi. Di sini juga saya laksanakan. Mudah-mudahan tahun ini akan lebih kecil lagi deviasinya. Dalam hal pelaksanaan pemeriksaan, karena perhatian saya yang terbesar di pemeriksaan, akan diperketat. Demikian juga dalam hal supervisi. Tim pemeriksa harus benar benar selalu disupervisi. Juga memberikan sosialisasi dan arahan di awal tahun misalnya masalah integritas. Pimpinan tidak main main lagi dengan pemeriksa yang menyimpang, hukumannya sangat berat. Kalau masalah profesional memang masih jauh, karena FEBRUARI 2012

37

3/30/2012 1:11:16 PM

BPK DAERAH masih banyak CPNS. Jika saya dapat informasi, akan saya usut terus. Sampai hari ini masih bisa dikendalikan. Bagaimana cara mengendalikan masalah integritas ? Saya kumpulkan pemeriksa ini secara berkala dan memberikan pengertian mengenai integritas. Misalnya, setelah pemeriksaan tidak bisa lebih ketat lagi dengan auditee. Pemeriksa itu kontak dengan

kondisi di perwakilan dan pusat. Saya menilai siapa yang respons dengan cepat dan hasilnya bagus. Saya akan memberikan reward seperti ikut diklat, dilibatkan dalam tugas di Jakarta, masuk dalam tim yang terkait dengan Pusat. Mereka sudah mulai terangsang dengan motivasi itu. Saya akan membentuk tim kopassus di sini. Seperti di Sulteng, saya mempunyai tim kopassus yang

auditee bisanya di lapangan. Setelah pemeriksaan hubungan dilakukan melalui jalur struktural. Secara umum untuk memanage perwakilan banyak dinamika. Apa ada motto tertentu? Saya sampaikan kepada semua pegawai. Pertama, mengenai konsep suksesnya pegawai dari Pak Ketua. Harus kerja keras. Kalau kerja biasabiasa saja, kariernya biasa-biasa saja. Juga kerja cerdas. Saya katakan selama 3 bulan saya menerima KHP seperti itu. Kita ingatkan harus zero defect seperti yang diminta oleh Anggota II BPK. Saya dorong terus dan memberikan motivasi. Apalagi dengan perkembangan seperti saat ini tentu akan bersaing ketat. Saya berikan gambaran dan ilustrasi

bekerja dengan cepat. Bayangkan, pemeriksaan setingkat SGV dikerjakan dalam 3 hari, seperti arahan Tortama. Jadi entry sehari, exit sehari, memeriksa sehari. Ternyata temuannya banyak. Hari keempat sudah ada TP di meja. Sorenya sudah masuk KHP. Saya koreksi dan besok paginya sudah net. Dan mereka sudah bisa meriksa yang lain lagi. Saya akan membentuk tim kopassus seperti itu. Sehingga mudah bagi saya untuk menugaskan. Saya tidak akan menugaskan pemeriksa yang kurang bagus. Ini juga akan memacu pemeriksa lain untuk bekerja dengan baik. Bagaimana kondisi entitas di Jambi? Jumlahnya 12 entitas. Setelah

38

FEBRUARI 2012


saya masuk dan pelajari, opini semuanya WDP. Kondisi pengelolaan keuangan hampir sebagian besar ada masalah aset. Belum ditatausahakan dengan baik. Jika dibandingkan dengan Sulteng, yang terlambat menyampaikan laporan keuangan kepada BPK sekitar tiga entitas. Itupun bulan April. Di Jambi, yang tepat pada bulan Maret, paling cuma satu. Oleh karena itu, saya mendorong dan mengingatkan kepala daerah untuk memenuhi ketentuan UU No.1/2004. Saya juga sudah mengirim surat kepada seluruh kepala daerah untuk mematuhi UU. Seperti harus tepat waktu dan diserahkan oleh kepala daerah yang menyerahkan, tidak boleh diwakilkan. Saya yakin akan ada perubahan. Pasalnya, begitu saya datang, mereka bilang nuansanya berbeda. Baru pertama kali di Perwakilan Jambi menyerahkan laporan 12 entitas. Saya berikan motivasi agar bisa mengelola keuangan dengan baik sesuai dengan aturan. Bagaimana tingkat pelanggaran hukum di Provinsi Jambi? Provinsi Jambi ini tingkat pelanggaran hukumnya termasuk nomor tiga terburuk. Dan yang masuk penjara itu banyak. Di sini, baru hari pertama duduk di kantor, sudah ada berita korupsi berjamaah. Pengadilan Tipikor baru dibuka, pasiennya sudah antre. Saya ingatkan kepada seluruh kepala daerah agar berhati-hari, termasuk kejaksaan. Hati-hati. Kejaksaan ini sudah mendapat remunerasi sejak Oktober 2011. Sebelumnya instansi ini terkenal dengan 5, 3, 1. Dengan adanya remunerasi ini sudah ada perubahan agar tindakan korupsi diproses. Apakah kasus-kasus itu banyak dari laporan BPK? Benar. Hubungan dengan kejaksaan tinggi cukup baik. Ada pegawai kita dimintai keterangan

Warta BPK

3/30/2012 1:11:18 PM

BPK DAERAH untuk proses pengajuan ke tingkat penyidikan. Dan pemeriksaannya di kantor BPK. Ini secara psikologis tentu beda jika kita diperiksa di kejaksaan. Di Sulteng juga kita terapkan seperti itu. Dengan kata lain, tantangan Anda di Jambi yaitu laporan yang belum tepat waktu dan banyak temuan yang masuk ke ranah hukum? Apakah hal itu menjadi prioritas Anda? Benar. Makanya hubungan kita dengan Binbankum dan APH tambah ‘mesra’. Saya juga makin hati-hati. Pada 2012, kebijakan saya, setiap pembahasan akan melibatkan bagian hukum. Pasalnya, temen-temen pemeriksa senang sekali menulis laporan tanpa cek and ricek lebih dulu. Misalnya, ada temuan yang mengatakan sudah memberikan sejumlah uang kepada wartawan tetapi tidak ada muat iklannya. Dan ditulis nama surat kabarnya. Saya tanyakan, apakah sudah dikonfirmasi ke pemimpin redaksinya. Belum, katanya. Langsung saya drop. Karena ini bisa menjadi pencemaran nama baik dan kita bisa dituntut yang nilainya triliunan rupiah. Jadi hubungan kami dengan Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah sudah baik dan siap bekerja sama. Sebagian besar memang hasil pemeriksaan kita. Jarang sekali mereka menemukan kasus sendirian. Kepada entitas, saya ingatkan agar memanfaatkan waktu 60 hari itu. Saya katakan pada hari 61, APH itu sudah siap menyergap. Jangan disalahkan ketika mau di berkas, baru datang ke BPK. Tidak ada intervensi seperti itu. Kita memiliki mekanisme pembahasan, tidak ada kaitannya dengan kejaksaan. Bagaimana persiapan BPK Jambi dan entitas terkait penerapan e-audit? Apakah sudah diperiksa oleh Biro TI? Dari sisi internal, mengenai perangkat server memadai. Jaringan juga sudah siap. Namun, perangkat

Warta BPK


untuk link dengan pusat, perlu diperkuat. Kedua, dari sisi personil, kita akan perkuat tahun ini. Ketiga, untuk MoU masih di-pending karena pergerakan belum bisa dimulai. Untuk eksternal, di sini sebagian besar belum mengaplikasikan sistem secara penuh seperti Simda. Jadi bisa secara sistem, setengah sistem, atau manual. Dari sisi perangkat keras, ada yang sudah menadai, ada yang belum. Dari sisi personil, lebih parah lagi. Pasalnya, perhatian atas masalah TI ini masih jauh, tidak ada sarjana komunikasi. Tidak ada perhatiannya. Namun, saya ingat pesan Ketua BPK sekarang, mengatakan ekspektasinya jangan semua sudah nge-link. Dengan flashdisk saja itu sudah e-audit. Jadi saya akan lebih mempercepat pelaksanaan e-audit setelah MoU. Untuk sosialisasi sudah

kami lakukan. Biro TI sudah datang. Kami sangat senang jika e-audit ini sudah dilaksanakan, setidaknya akan ada efisiensi dalam waktu pemeriksaan. Kita tinggal menunggu kapan ini dimulai. Kalau sudah dimulai kekurangannya akan diisi sambil jalan. Apa kesan Anda setelah bertugas di Jambi? Saya di mana saja ditempatkan tidak masalah, kerasan. Di Jambi transportasi lebih dekat, hanya 1 jam 5 menit. Suasana dan semangat kerja juga bagus. Tinggal perlu dibenahi terus dan didorong. Mereka relatif tidak segelisah di wilayah bagian timur yang sudah ingin dimutasi jika sudah 3 tahun kerja. Dari sisi biaya hidup juga tidak terlalu tinggi dan makanan mudah dicari serta tidak mahal.

Entitas Pemeriksaan Perwakilan BPK Provinsi Jambi Provinsi Jambi Kota Jambi Kabupaten Batang Hari Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Sarolangon Kabupaten Merangin Kabupaten Kerinci

Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kota Sungai Penuh

Riwayat Pekerjaan Dadang Gunawan 1. Administrasi Umum pada Biro Keuangan BPK RI Jakarta, 1980 2. Penilik pada Biro Keuangan BPK RI Jakarta, 1983 3. Pemeriksa Muda pada Pemeriksaat ODIT J, 1988 4. Pemeriksa Muda pada Pemeriksaat ODIT F, 1994 5. Pemeriksa pada Pemeriksaat Utama Keuangan Negara I, 1996 6. Pemeriksa Ahli Muda pada Biro Organisasi dan Tata Laksana BPK RI Jakarta, 1997 7. Kepala Sub Bagian Tata Laksana, 1999 8. Kepala Unit Pemeriksa pada Biro Umum BPK RI Jakarta, 2001 9. Kepala Bagian Tata Usaha BPK RI Jakarta, 2001 10. Kepala Bagian Ortala BPK RI Jakarta, 2004 11. Pemeriksa Utama pada Biro Organisasi dan Tata Laksana BPK RI Jakarta, 2006 12. Kepala Pemeriksaat II.B, 2006 13. Kepala Pemeriksaat VI.A, 2007 14. Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, tahun 2008 15. Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, 2011 FEBRUARI 2012

39

3/30/2012 1:11:18 PM

GALLERY FOTO (foto-foto: warta bpk/rianto)

Ketua BPK Hadi Poernomo berfoto bersama dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dan Panglima TNI Agus Suhartono dalam acara kunjungan kerja ke BPK Pusat belum lama ini.

Para peserta Rapat Koordinasi Teknis Kepala Perwakilan BPK Se-Indonesia berfoto bersama dalam acara yang berlangsung di Jakarta, pertengahan Februari lalu.

Ketua BPK Hadi Poernomo memberikan bingkisan kepada para karyawan purnabakti atas pengabdian dan dedikasinya kepada BPK, di Jakarta, pada 7 Februari 2012.

Itama menggelar Rapat Koordinasi Teknis bertema dengan Rakornis kita siap mempertahankan opini WTP di Jakarta, baru-baru ini.

Anggota VII Bahrullah Akbar tengah berbincang dengan para politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam sebuah panel diskusi di Jakarta.

Kepala Biro Humas dan Luar Negeri Bahtiar Arif memaparkan tentang BPK kepada para Mahasiswa Politeknik Negeri Semarang pada 14 Februari 2012 di Ruang Pola Gedung Arsip Kantor Pusat BPK.

40

FEBRUARI 2012

40 - 41 galeri foto.indd 40

Warta BPK

3/30/2012 1:11:57 PM

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri, Anggota IV BPK Ali Masykur Musa, Sekjen BPK Hendar Ristriawan tengah berdiskusi dengan anggota Forum Konstitusi di Kantor BPK Pusat, belum lama ini.

Pertemuan antara BPK, KPK, Timwas Century DPR di Gedung DPR pada 15 Februari 2012.

Ketua BPK Hadi Poernomo berbincang dengan Duta Besar RI untuk India Andi Muhammad Ghalib dalam kunjungan ke BPK pada 20 Februari 2012.

Warta BPK

40 - 41 galeri foto.indd 41

Sidang gugatan pemerintah atas LHP PT Newmont Nusa Tenggara di Mahkamah Konstitusi pada 21 Februari 2012.

Plt Kepala Biro Sekretariat Pimpinan BPK Gunarwanto menerima penghargaan Gold Winner The Best of Government Inhouse Magazine InMA 2012 untuk sampul Edisi Khusus November 2011, ASEANSAI Witnessing the Making of History. Penghargaan diberikan pada ajang Telkom Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA) 2012 di Jambi, belum lama ini.

Anggota IV Ali Masykur Musa bersama Menteri Pertanian Suswono, pada 29 februari 2012.

FEBRUARI 2012

41

3/30/2012 1:12:06 PM

Bola Century. Kini Di Tangan KPK

Recommend Documents