BMT : BERBAGAI PERSOALAN TERUS BERTINDIH DIPRESENTASIKAN OLEH : MOHAMMAD HALIMI Ketua Program Studi Manajemen Sekolah Vokasi UGM
Baitul Maal wat Tamwil
(BMT) • Lembaga keuangan mikro syariah
• Dua Fungsi BMT : • 1. Baitul Tamwil (Bait = Rumah; at-Tamwil = Pengembangan Harta) kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil. • 2. Baitul Maal (Bait=Rumah; Maal=Harta) menerima dana ZISWA dan mendistribusikan sesuai denganh syariah dan amanahnya
VISI dan MISI BMT • VISI : Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang profesional dan terpercaya. • MISI : Menciptakan sistem, institusi, dan kehidupan ekonomi rakyat yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam dengan menawarkan produk-produk ( keuangan ) syariah.
TUJUAN dan STRATEGI • TUJUAN : Dari waktu ke waktu meningkatkan jumlah (partisipasi) anggota dan mengembangkan usaha sehingga menambah manfaat dan memperbesar keuntungan yang bisa dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas dan lebih merata (Rahmatan Lil Alamin) • STRATEGI USAHA : Mengembangkan produk-produk syariah dengan pelayanan terbaik sesuai dengan kebutuhan dan keinginan anggota/nasabah dan mitra usaha.
MOTTO
• ALKHAMDULILLAH BERUSAHA…………… JADI
MUDAH
Organisasi BMT • • • • • • • • • • •
PENGAWAS ( SYARIAH DAN MANAJEMEN ) PENGURUS : ketua dan wakil ketua sekretaris dan wakil sekretaris bendahara dan wakil bendahara anggota pengurus PENGELOLA : manajer bagian penggalangan dana bagian pembiayaan dan penyaluran bagian administrasi dan pembukuan
Berkas Pengesahan Badan Hukum Koperasi BMT • • • • • • • •
1. Akta pendirian koperasi (notaris) 2. Pengesahan Anggaran Dasar 3. Berita acara pendirian / pembentukan 4. Bukti penyetoran modal (minimal 15 juta rp.) 5. Rencana awal kegiatan usaha 6. Neraca awal koperasi 7. Daftar hadir rapat pembentukan 7. Foto Copy KTP pendiri, pengurus,pengelola
Anggaran Dasar Koperasi BMT • • • • • • • • • •
1. Daftar nama pendiri 2. Nama dan tempat kedudukan 3. Maksud , tujuan dan bidang usaha 4. Ketentuan mengenai keanggotaan 5. Ketentuan mengenai rapat anggota 6. Ketentuan mengenai pengelolaan 7. Ketentuan mengenai permodalan 8. Ketentuan jangka waktu berdiri 9. Ketentuan pembagian SHU 10. Ketentuan mengenai sanksi
Berbagai Persoalan Koperasi BMT • • • • • •
Terjangkit Penyakit “KULIT” : “KUDIS” “KURAP” “KUTIL” “KUKUL” “KUSAM”
Berbagai Persoalan Koperasi BMT • Banyak pengurus koperasi telah lanjut usia, sehingga amat terbatas kapasitasnya. • Pengurus koperasi juga tokoh masyarakat, sehingga fokus perhatiannya terhadap koperasi kurang. • Administrasi operasi belum memenuhi standar tertentu, sehingga penyediaan data untuk pengambilan keputusan tidak lengkap. • Kebanyakan anggota solidaritasnya kurang, dilain pihak anggota banyak berhutang / mengambil pembiayaan / minta Qardul hasan / keikhlasan / keringanan pembayaran. • Modal kecil sehingga volume usaha terbatas. • Ketrampilannya personilnya tidak mampu mengelola usaha yang besar.
Berbagai Persoalan Koperasi BMT • Persaingan yang semakin bertambah ketat • Karena banyak koperasi ( BMT ) yang mengalami kegagalan tanpa ada pertanggung jawaban pada masyarakat, menimbulkan ketidak percayaan masyarakat. • Kesulitan membangkitkan kembali kepercayaan pada para anggota / masyarakat.
Berbagai Persoalan Koperasi BMT • Kurang memahami ekonomi dan bisnis syariah baik secara konsep maupun operasional. • Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan managerial pengurus maupun pengelola. • Lemahnya komitmen, integritas dan moralitas serta tanggung jawab pengurus dan pengelola.
Saran Penyelesaian Persoalan • Perlunya pelatihan bagi (calon) pengelola dan pengurus BMT berkenaan dengan ekonomi dan bisnis syariah serta manajemen koperasi pengurus BMT berkenaan dengan ekonomi yang diselenggarakan oleh institusi yang terpercaya apakah itu Disperindagkop., Asosiasi KJKS, Perguruan Tinggi tertentu atau MUI. • Perlu dibuat sistim dan standar operasi serta prosedure berbagai operasi / kegiatan dalam sistim managemen koperasi BMT. • Penegakan manajemen “birokrasi” yang profesional yang didasarkan atas sistim yang ada. • Penegakan komitmen dam sanksi sesuai dengan AD / ART BMT.
• Peningkatan jumlah modal sendiri dengan meningkatkan simpanan pokok, simpanan wajib , simpanan sukarela, dan penyertaan. Juga hibah dari anggota maupun dari berbagai pihak yang ada (stakeholders). • Penggalangan dana zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf (uang) serta menyalurkan kepada yang berhak (termasuk anggota koperasi BMT yang betul-betul bangkrut) • Penyaluran dana (pembiayaan/dan murabahah) dibatasi sehingga tidak menganggu likuiditas.
• Komitmen pengurus dan pengelola untuk selalu siap mengucurkan dana sewaktu-waktu agar likuiditas BMT tetap terjaga. • Perlunya peremajaan dan pembatasan masa kepengurusan, mis., maksimal dua periode. • Penegakan komitmen dan pembatasan jabatan bagi para pengurus (termasuk DPS) hanya maksimal menjabat untuk 3 BMT saja ( atau pada institusi lain). • Asosiasi KJKS atau koperasi sekunder dan seterusnya dapat mengembangkan kebijakan-kebijakan tertentu sehingga yang ada adalah persaingan yang sesuai dengan Fastabikkul Khairat.
• Perlu adanya sistem penjaminan akan keamanan dana para anggota koperasi BMT (seperti LPS dalam perbankan) • Perlunya berbagai pihak mengembangkan jaringan yang kokoh serta berkampanye bersama untuk menunjukkan secara konseptual maupun bukti-bukti empiris akan keunggulan ekonomi bisnis syariah khususnya koperasi syariah BMT.
Faktor Sukses BMT • 1. Mampu melaksanakan secara operasional prinsip2 syariah secara berkesinambungan. • 2. Mempunyai komitmen dan ghirah yg tinggi dari pendiri, pengurus, pengelola, diikuti oleh para anggota/nasabah. • 3. Mempunyai kemampuan manajemen dan ketrampilan teknis administrasi yg memadai. • 4. Mendapat dukungan yg kuat dari para aghnia, tokoh2 masyarakat, juga perusahaan dan usahawan di wilayah operasinya
• 5. Kemampuan menghimpun dan menyalurkan (pembiayaan) dana scr efektif efisien dg cara yg Islami. • 6. Mampu membangkitkan dan memelihara kepercayaan masyarakat yg tinggi. • 7. Mampu menjadi lembaga yang membangun dan memelihara ukhuwah (islamiyah) diantara pengurus, pengelola, mitra usaha, anggota dan masyarakat luas. • 8. Lokasi yang strategis, tidak jauh dari pasar atau pusat perdagangan, pertokoan, usaha kecil, industri rumah tangga dan masjid serta dengan tetap menggunakan prinsip “operasi “jemput bola”
