BI'PATI
TULI'ITGACI'ITG PROVII|SI JAWA TIUI'R
PERATT'RAIT BI'PATI TT'LT'ITGACI'NG
NOMOR
8
TAHIIIT 2OL6
TEITTAITG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI IYOUOR 45 TAIIUIV 2015 TENTANG PENJABARAIY AXGGARAT PENDAPATAN DAIT BELAN.'A DATRAII
TAIIT'il ANGGARAIV 2016 DEIVGAIV RAIIU,AT TUHAX VAITG
MAIIA EsA
BI'PATI TT'LUIVCAGI'NG, Menimbang
bahwa dalam rangka pelalcsanaa'Da'a Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 serta pelaksanaan program dan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD maka perlu diadakan Perubahan atas peraturan Bupati Tulungagung Nomor 45 Tahun 2015 tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2oL6 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat
1. undang-undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa fimur (lembaran Negara Repubrik Ind.onesia Tahun l9s0 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2T3Ol
2. Undang-Undang Nomor tT Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286)
3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik
2
Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun Pemeriksaan pengelolaan
5.
6.
o 7.
2OO4 tentang
dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1); Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintahan pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443g); Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran
8.
Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4059);
Undang-Undang Nomor
Pembentukan
p
12 Tahun 2llt
tentang
TffiT-,"rt::fT:r"":tT5i;
(Lembaran Negara Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
o
9.
Undang-Undaag Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7)
sebagaimana telah diubah beberapa kati ,".";;i; dengan Undang-Undang Nomor -g tu.t ur, 201 S (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang protokoler Kedudukan dan Keuaagan pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Ralcyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 2l Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas peraturan pemerintah Nomor 24
3
Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler
dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Ralryat Daerah (r.embara' Negara Republik Indonesia Tahun 2oor Nomor 47, Tambahan rembaran Negara Republik Indonesia Nomor aZ L2l; ll.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan layanan umum (lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambatran Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor +so2) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 74 Tahu n 2or2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2or2 Nomor IT I, Tambahan Lembaran Negara Republik
o
Indonesia Nomor 53a0); 12.
Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2oos tentang
Dana perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l3T, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSTSl; 13. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2oos tentang sistem Informasi Keuangan Daerah (rembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13g, Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4sr6l sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Iembaran Negara Republik Inclonesia Nomor 5155); 14' Peraturan pemerintah Nomor 5g Tahun 2oos tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (*mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 200s Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor asr g); 15' Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2oo5 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 20OS Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); 16' Peraturan pemerintah Nomor g Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Iembaran Republik Indonesia Nomor a6l4l;
L7' Peraturan pemerintah Nomor
Negara
s Tahun 2oog tentang Bantuan Keuangan Kepada partai potitik (Lembaran
4
Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor 1g, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor ae72l; 18.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2o1o tentang Tata cara pemberian dan pemanf,aatan lnsentif Pemungutan pajak Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor
r
19,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516 19. Peraturan pemerintah Nomor 7r rahun
1);
2010 tentang
standar Akuntansi pemerintahan (Lembaran
o
Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 20. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2or2 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S2T2l; 21' Peraturan pemerintah Nomor 43 Tatrun 2o14 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2OL4 Tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor l2Z, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
sebagaimana
telah diubah dengan
5539)
peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20rs Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sr rrl; 22 ' Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahu n 2014 tentang yang Dana Desa Bersumber Dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Negara (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sssg) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2o1s Nomor gg, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s69a);
23' Peraturan presiden Nomor
g7 Tahun 2014 tentang
Peraturan pelaksanaa' undang-undang Nomor
12 Tahun 2OLl tentang pembentukan peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 199); 24'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kari, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21
Tahun 2011; 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : ga /pV.K.O7 /2OOg tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana
telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan
lo
Nomor: 20 / pMK.OT / 2AO9; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012: 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang pedoman pr Pendapatan dan Beranja
Daerah..ffi;X?#TT,T 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang pembentukan
produk Hukum Daerah; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Ttrlungagung Nomor
Tahun 2OOZ tentang pokok_pokok
14
pengelolaan
Keuangan Daerah (Icmbaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2007 Nomor O3 Seri E): 30. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor Tahun 200g tenta panjang Daerah
l0
"tr"lTffli.:T,'ffi;T iT:i;
o
Kabupaten T\rlungagungTahun 200g Nomor 01 Seri E); 31. Peraturan Daerah
rahun
20 r o
tentanlail'JT.Hiflffiff::#
Kabupaten Tulungagung Tahun 20lO Nomor 0l Seri B) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten
Thlungagung Nomor 12 Tahun 2Ol2 (l,embaran Daerah T\rlungagung Tahun
2012 Nomor 01 seri 32. Peraturan Daerah
rahun
2o
ef,tbuntt"tt
l
12*";ffiH;:T,ffi.:XT:,L:;ffi;
(Lembaran Daerah 2012 Nomor
0l
seri aKabupaten 33. Peraturan Daerah I
rahun
20 I
T\rlungagung Tahun
2*"""f'JJ;fi*TffffH* *flfill.i
pada Unit pelaksana Teknis Dinas Kabupaten
Kesehatan T\rlungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Trrlungagung Tahun 2012 Nomor m
J;;;
6
34. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 13 Tahun 2or2 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga (Iembaran Daerah Kabupaten T\rrungagung Tahun 2Al2 Nomor 05 Seri C); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Ttrlungagung
Nomor
1
Tahun 2or4 tentang pembentukan produk Hukum Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah
Kabupaten T\rlungagung Tahun 2ot4 Nomor 12 seri E); 36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1g Tahun 2015 tentang Anggaran pendapatan dan Beranja
Daerah Tahun Anggaran 2Ot6 (Iembaran Daerah
Kabupaten T\rlungagung Tahun 2015 Nomor 3 seri A); 37' Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 45 Tahun 201s tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 45); MEMUTUSI(AN: MCNETAPKAN
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. Pasal I
o
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati rurungagung Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahu n 2or5 Nomor sebagai a5)
berikut:
diubah
1' Ketentuan pasal I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
pasal
:
1
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas 1. Pendapatan
a. pendapatan
Rp
240.492.563.975,66
b. Dana
Rp
1.835.539 .2t2.520,0o
c. Lain-lain
Rp
445.068.955.396,50
Asli Daerah
perimbangan
pendapatan Daerah yang Sah
Jumlahpendapatan... r. o r.......
r.. Rp 2.E2l.ogo.zgl.g9
:
2116
2. BelanJa a. Belanja Tidak Langsung 1) Belanja Rp 1.328.L62.526.844,L6 Pegawai 2) Belanja Rp 0,00 Bunga 3) Belanja Rp 0,00 Subsidi 4) Belanja 27.206.330.000,00
5) 6) 7)
Hibah Belanja Bantuan
Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja
Rp Rp Rp
12.801.382.000,00
Rp
246.437.476.000,00
Rp
3.500,000.000,00
Bantuan 8)
Keuangan Belanja Tidak Terduga
9.675.960.000,00
.Iurnlah Bela4fa Tldal Langrurg. . .
.
Rp t.667.7A3,674.844,t6
b. Belanja Langsung 1) Belanja Rp 64.640.442.800,0o Pegawai 2) Belanja Rp 378.920.131.760,00 Barang dan Jasa 3) Belanja Rp 428.408.166.723,0O Modal
Jumlah BelanJa Langaung . . . . .Iumlah BelanJa
Surplur/{Deltrftl . . .
3.
. Rp 87L.96a.74t289,OO .Rp 2.539.75.2,4t6.L27,16 .Rp (18.661.684.235,OO1
Pembiayaan
a. b.
Penerimaan Pengeluaran
Rp Rp
36.661.6g4.235,00 18.OOO.00O.OO0,O0
.Iumlah pemblayaan lyetto
Rp
18.661.6E4.235,OO
Sisa Lebih pembiayaan Anggaran Tahun Rp berkenaan (SILPA)
0,00
.
Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagran tidal< terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
I 3
Ketentuan La'mpiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam la'mpiran II yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. Pasal lI
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya daram Berita Daerah- rauupatet tulungagung.
Ditetapkan
di
T\rlungagung
9 Pebruari 2016 TT'LUNGAGI'TTG,
p
Diundangkan di Ttrlungagung 9 Pebruari 2O16 DAERAH
'*e/ t!
o-
Utama Madya NrP. 19590919 199003 1006 Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 8
/\
