."'l I
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMORQ€., .:.?.ASDUKCAPIL TAHUN 2OL6 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 065 - 21 DUKCAPIL TAHUN 2OL6 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang i a. bahwa dalam rangka efesiensi dan
'
efektivitas pelaksanaan Program dan Kegiatan T\rgas Pembantuan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 065-21 Dukcapil Tahun 2OL6 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantllan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Kepuhrsan Menteri Dalam Negeri Nomor 065- 176 DUKCAPIL Tahun 2OL6 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 065-21 DUKCAPIL Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan T\rgas Pembantuan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2OL6, perlu dilakukan penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu
sebagaimana menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 065-21 Dukcapil Tahun 2OL6 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Ttrgas Pembantuan Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2016;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor. L24, Tarctbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46741, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesh Nomor 54751:
/
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4,tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran ft[egara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2441 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Leribaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 3.
Undang-Undang Nomor t4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)', sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OOT tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20A6 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor lO2 Tahun 2OL2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan T\:gas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a816);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OLO tentang Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9.
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun '2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 10. Keputusan Presiden Nomor 90/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan pejabat Tinggi Madya di lingkungarl Kementerian Dalam Negeri;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekon'sentrasi dan Dana T\:gas Pembantuan sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248|PMK.O7 l2OtO; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun'2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
16),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2015; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan
Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2OL6 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035); MEMUTUSI(AN:
Menetapkan KESATU
Merubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 065 2L DUKCAPIL Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembanttran Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2OL6, diubah sebagai berikut:
a.
.
Ketentuan Diktum KEDUA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: KEDUA : Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan, Revisi Anggaran, Pertangungiawaban
Keuangan
dan Pelaporan Keuangan
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2OL6 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, disusun untuk mengatur pelaksanaan sub-sub kegiatan sebagai berilmt:
a. penJrusunan laporan b.
c.
pengelolaan
kegiatan hrgas pembantuan; pejabat pengadaan barang/jasa;
pengurus/penyimpan Barang Milik Negara;
d. e.
f.
g.
koordinasi dan konsultasi ke provinsi atau luar kota; koordinasi d+n konsultasi ke Jakarta atau daerah lainnya; pengelolaankeuangan; pengelolaan Barang Milik Negara;
/7
h. sosialisasi kebijakan
kependudukan dan pencatatan sipil (sosialisast tatap muka dan atau sosialisasi melalui media cetak dan atau melalui media elektronik); pelayanan dokumen kependudukan;
i. j. pelaksanaan penerbitan dokarmen
kependudukan (penyiapan sarana dan prasarana untuk penerbitan dokumen
kependudukan serta
k.
Pendukung pencetakan KTP-el antara lain: ribbon, film printer, cleaning kit);
pengadaan blangko
dan
formulir
dan
formulir
pendaftaran penduduk;
1. pengadaan blangko
pencatatan sipil; m. pengadaan barangljasa; dan
n. pengelolaan sistem
b.
informasi
administrasi kependudukan. Ketentuan Diktum KETIGA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: KETIGA : Pedoman Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan T\-rgas Pembantuan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2OL6 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b, disusun untuk mengatur pelaksanaan sub-sub kegiatan sebagai berilmt:
a. penyusunan laporan pengelolaan (/ b.
kegiatan tugq.s pembantuan; pejabat pengadaan barang/jasa;
c. pengurus/penyimpan Barang
I
Milik
Negara; d. koordinasi
dan konsultasi ke provinsi
atau luar kota; e. koordinasi dan konsultasi ke Jakarta atau daerah lainnya; f. pengelolaan keuangan; o pengelolaan Barang Milik Negara; b' h. sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil (sosialisasi tatap muka dan atau sosialisasi melalui media cetak dan atau sosialisasi melalui media elektonik); pelayanan dokumen kependudukan; 1. j. pelalisanaan" penerbitan dokumen kependudukan (penyiapan sarana dan prasarana untuk penerbitan dokumen kependudukan serta pendukung pencetakan KTP-el antara lain: ribbon, film printer, cleaning kit);
k. pengadaan blangko pendaftaran penduduk; t.
c. d.
KEDUA
dan
formulir
pengadaan blangko' dan formulir
pencatatan sipil; m. pengadaan barang/j asa; dan informasi n. pengelolaan sistem administrasi kependudukan. Ketentuan dalam Lampiran I angka romawi V huruf B angka 8 diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kepuhrsan Menteri ini. Ketentuan dalam Lampiran II huruf H angka 2 dan Huruf J angka 2 hunrf c) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menrpakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ot lt?ei zoleA.N. MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA, DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,
b Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH
Tembusan Keputusan Menleri Dalam Neeeri ini disampaika+ kepada Yth.: 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan); 2. Gubernur seluruh Indonesia; 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 5. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; 6. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; 7. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan; 8. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; 9. Bupati/Walikota seluruh Indonesia; 10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat; 11. Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Program dan Kegiatan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA I .. TAHUN 2AL6 NOMOR : ...... TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 065-21 DUKCAPIL TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2016. "
PENGELOLAAN KEUANGAN, RTVISI AIVGGARAN, PERTANGUNGJAUIABAN KEUANGAN DAN PELAPORAN KEUAI{GAN PELAKSAIIAAII KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG KEPENDUDUI{AI{ DAI{ PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2016
I.
PENDAIIULUAN
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 20 15 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, dinyatakan bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Kementerian di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2Ol3 beserta peraturan pelaksanaan, yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, Peraturan f Pemerintah Nomor LO2 Tahun 2OL2 tentang Penrbahan Atas Peraturan O Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kep'endudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2OO9 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk kependudukan Secara Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko KTP Berbasis NIK Secara Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2OlL tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perattrran Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 dan menjadi dasar kebijakan dan memuat pengaturan serta pembentukan sistem yang mencerrninkan adanya reformasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dalam rangka mbmenuhi tuntutan masyarakat dan membawa konselqlbnsi kepada semua pihak untuk mematuhi amanat yang terkandung didalamnya.
Dengan berjalannya otonomi daerah seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah DaerJ.h, telah menempatkan kabupaten/kota sebagai pusat pembangunan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menentukan arah pembangunannya. Namun demikian pembangunan yang dilaksanakan tetap harus mengacu pada kerangka Pembangunan Nasional,' yaitu pembangunan yang berwawasan kependudukas yang berkelanjutan' untuk itu Pemerintah telah mengimplementasikan program Penerapan KTP-eI d.an NIK secara Nasional dimulai sejak Tahun 20lt yang merupakan program nasional bidang kependudukan dan pencatatan sipil untuk mewujudkan data kependudukan yang ah:rat guna memenuhi berbagai kepentingan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hokum,
pencegahan kriminal dan memberikan pelayanan dokumen kependudukan secara efektif dan gratis kepada masyarakat.
Mulai. tahun 2Ol4 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, personalisasi KTP berbasis NIK Nasional dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota efektif dimulai sejak APBN-P Tahun 2014.
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 2OLg, salah satu agenda pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah adalah Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran sebagai perwujudan Nawa Cita Pertama Pemerintah saat ini untuk menghadirkan Negara yang bekerja, memberikan rasa aman dan a melindungi melalui pelayan pencatatan sipil. Target Nasional Indikator I Kepemilikan Akta Kelahiran di kalangan Anak (usia 0 sampai dengan kurang dari 18 tahun) pada tahun 2OL6 adalah sebesar 77,5o/o. Untuk itu Satuan Kerja Perangkat Daerah mempercepat penerbitan akta kelahiran di kalangan anak.
Dalam rangka mengimplementasikan €unanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dimaksud, maka Pemerintah Pusat melalui APBN Tahun 20L6, mengalokasikan anggaran Dekonsentrasi untuk Provinsi dan Tugas Pembantuan untuk Kabupaten/kota.
Agar penyelenggaraan administrasi kependudukan Kabupaten/kota berjalan dengan baik,
di maka pengelolaannya harus
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a.
Unit kerja yang menangani bidang kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kabupaten/kota, perlu menjalin koordinasi'yang baik dan berkesinambungan dengan instansi terkait
b.
Pemerintah kabupaten/kota perlu memahami regulasi dan kebijakan nasional khususnya yang berkaitan dengan kependudukan dan pencatatan sipil.
c'
Manqiemen pelaksanaan dan tertib Administrasi Keuangqn serta Barang Milik Negara perlu ditingkatkan dengan mendalami peraturan perundangan yang berlaku, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai rencana, tepat waktu dan tepat sasaran.
TUJUAN DAN SASARAN
Tl"tjuan dan sasaran kegiatan penyelenggaraan administrasi
kependudukan di kabupaten/kota adalah: A. Tujuan
1.
2.
Melakukan pelayanan penerbitan KTP-e1, Kartu Keluarga dan Akta Pencatatan sipil (Akta Kelahiran, Kematian, perkawinan, Perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak) Mempersiapkan rencana pelayanan pemanfaatan NIK, Database
kependudukan
dan KTp-er kepada lembaga pengguna
di kabupaten/kota, meliputi: satuan Kerja perangkat Daerah (sKpD) kabupaten/kota dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna tingkat pusat.
3.
Meningkatkan peran, fungsi, kesadaran dan tanggungjawab serta kemampuan teknis aparat pemerintah kabupaten/kota dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Meningkatkan peran pemerintah kabupate n/kota
dalam pengelolaan keuangan, aset (aset tetap dan aset lancar) yang didanai.dari ApBN.
B.
Sasaran
1. Terlaksananya pelaya,an penerbitan KTp-el, Kartu Keluarga dan Akta Pencatatan sipil (Akta Kelahiran, Kematian, perkawinan, Perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Ana$.
2. Terlaksananya perayanan pemanfaatan NIK, kependudukan
3'
Database
dan KTp-er kepada rembaga pengguna
di kabupaten/kota, meliputi satuan Kerja perangkat Daerah (sKpD) kabupaten/kota dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna tingkat pusat. Meningkatnya pera.n, fungsi, kesadaran dan tanggungiawab serta kemampuan teknis aparat pemerintah kabupaterr/tot" dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
4' Meningkatnya peran pemerintah kabupaten/kota
daram
pengelolaan keuangan, aset (aset tetap dan aset lancar) yang didanai dari ApBN.
8
uI.
RUANG LINGKUP
KEGIATAN.
,
Dalam rangka mendorong tercapainya kinerja Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercermin dalam Rencana Kerja Tahunan Kementerian Dalam Negeri, maka Peh:njuk Teknis Penyelenggaraan Program Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pembiayaannya melalui dana tugas pembantuan memuat Kegiatan, Komponen Input dengan uraian sebagai berikut :
A. Kegiatan
:
Terpadu
B. Komponen Input:
IV.
PENGGUNAAN ANGGARAN PER JENIS BELANJA
Pelaksanaan tugas pembantuan program administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan belanja barang dan belanja modal.
A. Belanja Barang Belanja Barang adalah pengeluaran yang menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan belanja perjalanan, meliputi: 1.
Belanja Bahan (Akun 521211) menampung pengeluaran yang digirnakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis pakai) seperti alat tulis kantor, toner,konsumsi, penggandaan bahan, dokumentasi, spanduk, dokumen pelelangan, biaya foto copy, perlengkapan/peralatan peserta.
2.
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (Akun 52181 1) menampung pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendularng kegiatan (yang habis pakai) seperti alat tulis kantor, toner, dan blangko dan formulir pendaftaran penduduk serta blangko dan formulir pencatatan sipil.
3.
Belanja Honor output kegiatan (Akun s2L2lgl menampung biaya untuk substansi antara lain :
a) Honor tim pelaksana kegiatan (orang/bulan); b) Honor Pejabat Pengad.aan Barang/Jasa;
c) Honor Panitia Penerima Hasil pengadaan Barang/Jasa. 4.
Belanja Barang Non operasionar Lainnya (Akun s2L2Lg), menampung Data Agregat Kependudukan per semester.
5.
Belanja Perjalanan bagi pejabat negara, PNS dan pegawai tidak tetap, menamPung biaYa antara lain: a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111), dalam rangka melaksanakan dinas jabatan yang melewati batas kota. b) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113), dalam rangka melaksanakan dinas jabatan yang berada didalam kota dan biaya koordinasi dalam kota.
6.
Besaran nilai biaya paket meeting dalam kota maupun luar kota, uang transport, uang saku dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya masukan tahun 20L6. Belanja Honor operasional satuan Kerja (Akun 521115) menampung biaya untuk honor Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan sPM (PPSPM), Bendahara Pengeluaran (BP) Staf Pengelola, Pengelola sAI dan Pengurus/ PenyimPanan BMN.
v.
PELAITSANAAN
A.
ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN
Tugas dan Kewenangan
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pengelola Dana T\rgas Pembantuan Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai T\rgas, Kewenangan dan Tanggungj awab sebagai berilmt:
1.
Kepala Dinas selaku KePala SKPD
a) MenetapkanBendaharaPengeluaran; b) Mengawasi pelaksanaan anggaran; c) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; d) Mengawasi, menyimpan dan memelihara dolnrmen; e) Menetapkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
2.
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Kuasa Pen$guna Barang (KPB)
a) Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen; b) Menetapkan Pejabat Penandatangan Surat Membayar;
Perintah
/O v
c)
Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
I
d) Panitia dan/atau Pejabat Pengadaan Barang/Jasa; e) Menetapkan Panitia dan/atau pejabat yang terlibat
dalam
pelaksanaan kegiatan dan anggaran
0
Menyusuan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
g) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas
beban anggaran negara;
h) Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
i)
Memberikan supervisi, konsultasi
dan
pengendalian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
j)
Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
k)
Men5rusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
U
Menetapkan Unit Akuntansi;
m) Bertanggungjawab secara formal dan materiil kepada Pengguna Anggaran (PA) atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya;
n)
Wqjib melaln:kan Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan dengan 'meneliti kesesuaian antara saldo buku dan saldo kas dan disertai Berita Acara Pemeriksaan Kas yang tembusannya disampaikan kepada Kementerian Dd.lam Negeri u.p. Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
o) Melal
p)
3.
MenSrusun dan menyampaikan laporan barang semesteran dan tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada pengguna barang melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
a) b)
Menetapkan PPIK sesuai kebutuhan;
Men5rusun rencana pelaksanaan kegiatan
dan
rencana
pencairan dana;
c)
Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
d) Membuat,
menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan penyedia barang/jasa;
e)
Melaksanakan kegiatan swakelola;
/l
f)
Negara Memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum I (BUN) atas perjanjian yang
dilakukannya;
g) Mengendalikan pelaksanaan perikatan; h) Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara;
i)
Membuat dan menasdatangani SPP atau duln:men lain yang dipersamakan dengan SPP;
j) k)
Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
U Menyimpan dan menjaga keutuhan selumh
dokumen
pelaksanaan kegiatan;
m) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;
n) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa; o) Bertanggungjawab atas kebenaran materiil, keabsahan dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.
4.
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
a) Menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang I a dipersamakan dengan SPP beserta dolmmen pendukung; I Z b) Menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
c)
Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
d) Menerbitkan SPM atau dokumen lain yang
dipersamakan
dengan SPM;
e)
Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
f)
Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA;
g) Melaksanakan
tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran;
h) Bertanggungjawab terhadap kebenaran
administrasi, kelengkapan administrasi dan keabsahan administrasi yang menjadi dasar penerbitan SPM, serta ketepatan jangka waktu penerbitan dan penyampaian SPM kepada KPPN;
i)
Menyampaikan laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selmrang-kr-rrangnya
:
1) Jumlah SPP Yang diterima;
I
2) Jumlah SPM Yang diterbitkan; 3) Jumlah SPM yang tidak dapat diterbitkan/ditolak'
5.
Bendahara Pengeluaran (BP)
a) b)
Menerima, menyimpa.n, menatausahakan dan membukukan uang/ surat berharga dalam pengelolaannya; Melakukan pengUjian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
c) Menolak perintah
pembayaran apabila
tidak
memenuhi
persyaratan untuk dibaYarkan;
d)
Melalnrkan pemotongan/pungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilalnrkannYa;
e) Menyetorkan
pemotongan/pungutan kewajiban kepada negara
ke kas neg€rra;
0
Mengelola rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan (UP);
g) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada KPPN selaku Kuasa BUN;
h) Membukukan, menutup dan menandatangani Buku
Kas
Umum diketahui KPA;
i)
.Bertanggungjawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya;
j)
Bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang/surat berharga yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa BUN.
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dapat menunjuk Staf Pengelola Keuangan/Administrasi untuk membantu Bendahara Pengeluaran yang mempunyai tugas :
1.
Melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen administrasi pendukung Surat Permintaan Pembayaran sebelum diterbitkan SPM;
2.
Melakukan monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
B. Mekanisme
Pelaksanaan Kegiatan
Dalam rangka penyelenggaraan. prograrn dan kegiatan yang didanai dari APBN melalui ttrgas pembantuat'r bidang kependudukan dan pencatatan sipil dengan kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependud.ukan (SAK) Terpadu dengan komponen input
/3
penyelenggaraan administrasi kependudukan di 514 kablkota dengan sub komponen : 1. Penyusunan Laporan Pengelolaan Kegiatan Pembantuan.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai rapat-rapat,
2.
koordinasi dan konsultasi ke KPPN atau Kanwil Perbend4haraan, pen]rusunan laporan, honor terkait pengelolaan keuangan DIPA dan teknis pelaksanaan anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
3.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk honor dalam rangka Pengadaan Barang dan Jasa Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara
dimaksudkan untuk membiayai honor pengurus/penyimpan barang milik negara tingkat Kuasa
Kegiatan ini
Pengguna Barang
4.
Koordinasi dan Konsultasi ke Provinsi
Kegiatan
ini dimaksudkan untuk
membiayai kegiatan aparatur
kabupaten/kota dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke provinsi, terkait kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
5.
Koord,inasi Lainnya Kegiatan
dan Konsultasi ke Provinsi DKI JakafialProvinsi
ini dimaksudkan untuk
membiayai kegiatan aparatur
kabupaten/kota dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Provinsi DKI Jakarta/Provinsi Lainnya terkait kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan. 6.
Pengelolaan Keuangan
Kegiatan ini dimaksudkan untuk pemberian honor tim pengelolaan keuangan dalam rangka menyusun laporan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Instalsi Berbasis Akrual yang
7.
dibayarkan setiap bulan sesuai dengan SK Penetapan dari Pejabat yang berwenang dan perjalanan dinas ke Provinsi DKI Jakarta/Provinsi Lainnya dalam rangka koordinasi pengelolaan keuangan.' Pengurus atau Penyimpanan Barang Milik Negara
ini
dimaksudkan untuk pemberian honor tim pengelolaan barang milik Negara dan perjalanan dinas ke Provinsi DKI Jakarta/Provinsi Lainnya dalam rangka koordinasi
Kegiatan
pengelolaan BMN.
ry
8.
I
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil kepada lintas sektor dapat dilakukan melalui tatap muka dan atau media cetak dan atau media elektronik.
9.
Pelayanan Dokumen Kependudukan
Kegiatan
ini
dimaksudkan
untuk kelancaran
pelaksanaan
pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil baik di kabupaten/kota maupun di kecamatan.
10.
Pelaksanaan Penerbitan Dokumen Kependudukan
Kegiatan ini dimaksudkan untrrk kelancaran pelaksanaan penerbitan dohrmen kependudukan dan pencatatan sipil di 1
1.
kabupaten/kota. Pengadaan Blangko dan Formulir Pendaftaran Penduduk.
Kegiatan ini dimaksudkan unhrk membiayai pelaksanaan pengadaan blangko dan formulir pendaftaran penduduk di
t2.
kabupaten/kota. Pengadaan Blangko dan Formulir Pencatatan Sipil
Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan pengadaan blangko dan formulir pencatatan sipil di kabupaten/kota. 13. Pengadaan Barang/Jasa
/s
ini dimaksudkan untuk honor pengadaan barang/jasa dalam rangka pengadaan blangko dan formulir pencatatan
Kegiatan
L4.
pendaftaran penduduk dan blangko dan formulir pencatatan sipil. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Kegiatan
ini
dimaksudkan untuk membiayai pen5rusunan data
agregat kependudukan per Semester
C. Dasar Pelaksanaau Anggaran. Dalam rangka pelaksanaan anggaran tugas pembantuan
agar
mengacu pada:
1.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
2.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK. O2/2O15 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2OL6.
3.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor'190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 13/PMK.O5/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
5.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor L62 /PMK.OS I 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan-Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di lingkr:ngan Kementerian Dalam Negeri.
D.
Pertanggungiawaban Keuangan
dan Verifikasi
Pelaksanaan
Anggaran Pertanggungjawaban Keuangan dan Verifikasi Pelaksanaan Anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. E. Pelaporan Pelaksanaan Tugas Pembantuan
1. Kuasa
Pengguna Anggaran berkewajiban membuat Laporan Keuangan dengan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual berdasarkan dokumen sumber (DIPA, SPM, SP2D, SSPB, SSBP, memo penyesuaian), aset (aset lancar dan aset tetap) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan , / I O dan Pencatatan Sipil.
2.
Pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi angg€ran sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 secara periodik {Triwirlan), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3.
Pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran dengan aplikasi eMonev Penganggaran
4. Bendahara Pengeluaran setiap bulan
men5rusun laporan pertanggungiawaban (LPJ) atas uang yang dikelolanya berdasar Buku Kas Umum, Buku-buku Pembantu, Bukr: Pengawas Anggaran yang telah diperiksa dan direkonsiliasi oleh KPA selanjutnya disampaikan kepada KPPN.
5.
Pelaporan Dana T\rgas Pembantuan untuk Penyelenggaraarl Program dan Kegiatan Administrasi Kependudukan. meliputi:
a) Laporan
Keuangan bulanan dan triwulan terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Arsip Data Komputer (ADK), Berita Acara (BA) dan rekonsiliasi dengan KPPN.
b)
Laporan Keuangan semesteran dan tahunan yang terdiri dari Neraca, Laporan realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, ADK, CaLK, CaLK BMN, Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Kondisi Barang, hasil stock opname persediaan dalam bentuk hardcopy dan softcopy dan melampirkan fotbcopy SSBP (Setoran Sisa UYHD), SSPB dan Berita Acara (BA) Rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL.
6.
Pada akhir tahun anggaran, KPA wajib menyerahkan Laporan Akhir Tahun serta hasil kegiatan (output) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7.
Pengiriman Laporan:
a)
Laporan butir 1 (satu) tersebut di atas dikirimkan paling lambat tanggal 5 setiap bulan.
b)
Laporan butir 2 (dua) tersebut di atas dikirimkan paling lambat minggu pertama setelah triwulan berakhir (triwulan I, II, III dan IV).
c)
Laporan butir 3 (tiga) tersebut di atas dikirimkan melalui aplikasi e-Monev Penganggaran secara on-line paling lambat tanggal 5 setiap bulan
d)
Laporan butir 4 (empat) tersebut di atas dikirimkan paling lambat tanggal 5 setiap bulan.
e)
.Laporan butir 5 (lima) tersebut di atas dikirimkan paling lambat tanggal 5 setiap bulan.
Laporan dimaksud disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tembusan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
VI.
REVISI DOKUMEN ANGGARAN
A.
Kewenangan Revisi Anggaran Dalam rangka .efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah serta percepatan pencapaian kinerja T\rgas Pembantuan program Penataan Administrasi Kependudukan, maka terhadap kegiatan-kegiatan yang memerlukan revisi agar diproses
dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02l2oL6 tentang Tata cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2OL6, sebagai berikut:
/t
1.
dari: I a)Perubahanrinciananggaranyangdisebabkan
Ruang lingkup Revisi Anggaran terdiri
penambahanataupenguranganpaguanggarantermasuk pergeseran rincian anggarannya;
2.
b)
Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalarn pagu anggaran tetaP; dan
c)
Ralat karena kesalahan administrasi.
Kewenangan Revisi.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor
15/PMK.02l2ol6 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2OL6, bahwa revisi anggaran diatur sebagai berikut:
a)
Revisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanj a termasuk pergeseran rincian anggarannya;
2l
Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetaP;
3)
Ralat karena kesalahan administrasi meliputi
:
(a) Ralat kode akun sesuai kaidah
akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasararl yang SAINA;
(b) Ralat kode KPPN dalam satu wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
(c) Perubahan nomenklatur'
bagian anggaran dan
atau Satker sePanjang kode tetaP;
(d) Ralat kode lokasi KPPN dalam satu wilayah kerja
Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan;
(e) Ralat kode lokasi dalam wilayah kerja Kantor
'
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda dan lokasi KPPN dalam satu wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
(0
Ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA;
(d b)
Perubahan Pejabat Perbendaharaan.
Revisi Kuasa Pengguna Anggaran
1)
Revisi yang dilaksanalian oleh Kuasa Pengguna Anggaran merupakan revisi anggaran dalam pagu anggaran, meliputi:
/B
2)
L
(a)
Pergeseran dalam 1 (satu) keluaran, kegiatan dan 1 (satu) satker;
(b)
Pergeseran antar keluaran, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) satker.
(satu)
R.evisi anggaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
(a) Revisi anggararl mengakibatkan perubahan DIPA Pengguna Anggaran petikan, Kuasa menyampaikan usulan revisi anggaran kepada Direktorat Jenderal Kantor Wilayah Perbendaharaan;
(b) Dalam hal tidak mengakibatkan
perubahan petikan, Kuasa Pengguna Anggaran mengubah ADK RI(A-Satker berkenaan melalui aplikasi RKA-KL DIPA, mencetak Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan kr:asa pengguna anggaran menetapkan perubahan POK.
B. Mekanisme Revisi
1.
Revisi DIPA Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyampaikan usulan revisi I a anggaran kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan I J dilengkapi dokumen pendukung, berupa :
a) Surat usulan revisi anggaran yang dilampiri
matriks
perubahan (semula-menj adi) ;
b)
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
c) d) e) 2.
Arsip Data Komputer (ADK) RKA-KL revisi; Copy DIPA petikan terakhir;
Dokumen pendulmng terkait.
Revisi Lampiran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK):
a)
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan permintaan revisi 'kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan melampirkan matriks pembahan semula menjadi dan dilengkapi data pendukung.
b)
Setelah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meneliti usulan dimaksud, dan tidak menyimpang dari filjuan, sasaran program kerja tahunan Sahran Kerja dan tidak mengubah isi DIPA maka KPA menetapkan Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dimaksud.
g.
Satker Daerah tidak diperkenankan mela}mkan revisi : a) Belanja barang ke belanja modal atau sebaliknya.
,
b) Jenis belanja yang ada dalam RKA-KL/POK ke Belanja peralatan dan mesin untuk diseratrkan kepada Masyarakat/Pemda (akun 526LL2l serta belanja uang lembur (akrn 5t22Lll.
VII.
JADWAL PELAKSANAAN KEG}IATAII
Kegiatan TUgas Pembantuan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2OL6 untuk kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu dimulai sejak diterima DIPA jadual APBN Tahun 2Ot6 sampai dengan Desember 2016. Sedangkan pelaksanaan kegiatan disusun oleh Satker Pengelola DIPA masingmasing kabuPaten / kota. Pelaksanaan DIPA T\rgas Pembantuan Tahun Anggaran 2OL6 agar dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalnr Komponen Pembina, dengan alamat Jl' Raya Pasar Minggu Km 19, Jakarta Selatan.
VilI. HASIL YANG DIHARAPI{AN
Hasil yang diharapkan dari
penyelenggaraan administrasi
kependudukan di kabupaten/kota adalah:
a.
b.
c. d.
Terselenggaranya pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara optimal sesuai target yang diharapkan. ' Meningkatnya pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi aparatur kecamatan dan kelurahan/desa. Tersosialisasikannya kebijakan kependudukan dan pencatatan bagi lintas sektor. Terlaksananya pengelolaan data kependudukan skala
kabupaten/kota.
e. Terlaksananya penerbitan/pencetakan KTP-el dan
dokumen
kependudukan lainnya di kabupaten/ kota.
f.
Terlaksananya
tertib pengelolaan keuangan dan barang milik
Negara.
g. Terlaksananya pen5rusunan laporan keuangan dan barang milik Negara.
IX.
PENUTUP
Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ttrgas Pembantuan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun unhrk menjadi acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016.
Jakarta,.,
t lrrQ,
2OL6
A.N. MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA, DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,
Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH
2r
LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...... TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI DAI,AM NEGERI NOMOR 065.21 DUKCAPIL TAHUN 2OL6 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN" BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2016.
: ......
PELAKSANAAN PROGRAIVI DAII KEGIATAII TUGAS PEMBANTUAN BIDANG KEPENDUDUI(AN DAN PENCATATAN SIPIL TATIUN ANGGARAN 2OL6
A.
PENYUSUNAN LAPORAN PENGELOLAAN KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
1.
T\rjuan dan Sasaran
a) T\rjuan dari kegiatan ini adalah untuk mendukung
b)
2.
B.
kelancaran operasional kegiatan T\rgas Pembantuan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya tertib administrasi kegiatan dan pertanggungiawaban keuangan T\rgas Pembantuan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Lingkup Kegiatan Penyusunan dan Pengiriman laporan pengelolaan kegiatan penyusunan penyelenggaraan administrasi kependudukan meliputi : a) Laporan Pertanggung-jawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran Bulanan. b) Berita Acara Rekonsiliasi Anggaran dengan KPPN Bulanan. c) Berita Acara Rekonsiliasi Anggaran dengan KPPNL Semesteran dan Tahunan d) Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)
PF^'ABAT PENGADAAN BARAIYG/JASA
Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa baik melalui pejabat pengadaan barang./j asa.
2.
Sasaran dari kegiatan
ini adalah terwujudnya
kegiatan barang/jasa
melalui pejabat pengadaan barang/jasa.
C.
PENGURUS PENYIMPANATI BARANG
MILIK NEGARA (BMN}
1. Tujuan dan Sasaran a) T\rjuan dari kegiatan ini adalah untuk mendukung
kelancaran penyelenggaraan penyimpanan Barang Milik Negara (BMN) pada Satker pengelola T\rgas Pembantuan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
2L
b)
2.
Sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya laporan penyimpanan Barang Milik Negara (BMN) pada Satker pengelola Tugas Fembantuan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
Lingkup Kegiatan a) Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) meliputi m.enyimpan, mencatat mutasi keluar masuknya barang, dan membuat Berita Acara Stock Opname. b) Berita Acara Stock Opname dibuat setiap semester dan disampaikan ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri paling lambat tanggal 15 Juli 2OL6 dan 15 Januari 2017.
KOORDINASI DAN KONSULTASI I(E PROVINSI
1. T\rjuan dari kegiatan ini adalah untuk mendukung kegiatan aparatur
2.
kabupaten/kota dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait kebijakan dan penyelenggaraall administrasi kependudukan dengan Biro Pemerintahan/ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi. Sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya koordinasi dan konsultasi terkait kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan Biro Pemerintahan/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi.
E.
KOORDINASI DAN KONSULTASI KE PROVINSI DKI JAI{ARTA/PROVINSI LAINNYA
1.
Tqjuan dan Sasaran
a) Tujuan dari kegiatan ini
Z3
adalah untuk mendulmng kegiatan aparatur
kabupaten/kota dalam rangka koordinagi dan konsultasi terkait kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
b) Sasaran dari kegiatan ini adatah terwujudnya koordinasi dan konsultasi terkait kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
2.
Lingkup Kegiatan
Lingkup kegiatan koordinasi dan konsultasi ke Provinsi DKI JakartalProvinsi Lainnya dipergunakan oleh pejabat dan staf untuk menghadiri rakernas, berbagai bimbingan teknis, serta kegiatan rapat yang diselenggarakan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dan konsultasi.
F.
PENGELOLA KEUANGAN
1. Tujuan dan Sasaran a) 'I\uan dari kegiatan ini adalah unttrk mendulnrng
kelancaran penyelenggaraan akuntansi pada Satker T\rgas Pembantuan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
b)
2.
Sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya penrusunan laporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) T\rgas Pembantuan bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Lingln-rp Kegiatan
r
Penyusunan laporan pengelolaan keuangan disusun dengan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual meliputi laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang dibuat secara manual khusus untuk laporan keuangan semesteran dan tahunan dan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor L77 IPMK.OS/ 2OLL tentang Pedoman Pen5rusunan Laporan Keuangan Kementerian
.
Negara/Lembaga.
Laporan Keuangan tersebut khususnya laporan semesteran dan tahunan serta bukti setor disampaikan ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri paling lambat tanggal 15 Juli 2OL6, dan 15 Januari 2017.
G. PENGELOLAAN
BARANG MILIK NEGARA (BMNI
1. Tutjuan dan Sasaran a) Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Satker
b) 2.
pengelola T\rgas Pembantuan bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya laporan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Satker pengelola T\rgas Pembantuan bidang [ependudukan dan pencatatan sipil.
zy
Lingkup Kegiatan
Penyusunan laporan persediaan
dan Sistem Informasi
Manajemen disusun dengan
Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) menggunakan aplikasi persediaan dan aplikasi SIMAK BMN meliputi laporan semesteran dan tahunan. Laporan persediaan dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) tersebut disampaikan ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri paling lambat tanggal 15 Juli 2OL6, dan 15 Januari 2Ot7.
H.
SOSIALISASI KEBIJANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1. Tujuan dan sasaran a) Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan informasi tentang kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil akan arti pentingnya dokumen kependudukan sehingga mendorong masyarakat untuk tertib
b)
melaporkan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya. Sasaran dari kegiatan ini adalah tersosialisasikannya kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil, akan arti pentingnya dokumen kependudukan sehingga mendorong masyarakat untuk tertib
melaporkan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.
2.
I.
Lingkup Kegiatan Lingkup Kegiatan ini adalah sebagai berikut: a) Sosialisasi tatap muka berupa rapat pertemuan, dan atau b) Sosialisasi melalui media cetak dan atau media elektronik dilaksanakan dengan pihak ketiga (belanja jasa lainnya)
PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
1. Tujuan dan Sasaran a) Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan cakupan kepemilikan dolmmen kependudukan bagi penduduk melalui pelayanan keliling di lokasi terpilih di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan serta pelayanan statis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tempat pelayanan lainnya yang ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
b)
ini
adalah terwujudnya pelayanan keliling di lokasi terpilih di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan serta pelayanan statis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tempat pelayanan lainnya yang ditentukan oleh Dinas Kependudukan Sasaran dari kegiatan
dan Pencatatan Sipil.
2.
Lingkup Kegiatan
Lingkup Kegiatan pelayanan dokumen kependudukan adalah
sebagai
berikut: a) Pembentukan tim pelayanan dokumen kependudukan; b) Rapat-rapat koordinasi; c) Penetapan jadwal dan tempat pelayanan dokumen kependudukan keliling; d) Penyiapan sarana dan prasarana untuk pelayanan dokumen kependudukan guna pelayanan dokumen kependudukan statis maupun keliling; e) Pelaksanaan pelayanan dohrmen kependudukan statis maupun keliling; 0 Membuat laporan hasil pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan. 3. Keluaran/Ouput
?-E
Jumlah pelayanan untuk pengurusan dokumen kependudukan
berupa KK, KTP-el, Surat Keterangan Pindah Datang dan akta-akta Pencatatan Sipil yang dituangkan dalam bentuk laporan bulanan pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan.
J. PELAKSANAAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN I 1. Tujuan dan Sasaran a) Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendukung
kelancaran operasional kegiatan penerbitan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
b) Sasaran dari kegiatan kependudukan
di
ini adalah terwujudnya penerbitan dokumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota.
2.
Lingkup Kegiatan Lingkup kegiatan penerbitan dokumen kependudukan adalah sebagai berikut: a) Pembentukan tim penerbitan doli:umen kependudukan; b) Rapat-rapat koordinasi; c) Penyiapan sarana dan prasarEula unflrk penerbitan dokumen kependudukan, serta pendukung pencetakan KTP-el (antara lain : Ribbon, Film Printer, Cleaning Kit); d) Pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan; e) Membuat laporan hasil pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan.
3.
Keluaran/Ouput Do}mmen kependudukan berupa KK, l(TP-el, Surat Keterangan Pindah Datang dan akta-akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan dan dituangkan dalam bentuk laporan bulanan pelaksanaan penerbitan dokumen kependudr+kan
K. PENGADAAN BLANGKO DAT{ FORMULIR PENDAT"TARAN 1.
PENDUDUK
L6
Tujuan dan Sasaran a) Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk di tingkat desa/kelurahan, kecamatan serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota
b) Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya blangko dan formulir pendaftaran penduduk di tingkat desa/kelurahan, kecamatan serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota.
2.
Lingkup Kegiatan
a) Persiapan b) Pengadaan Blangko dan Formulir No.
Pendaftaran Penduduk
Jenis Blangko dan Formulir Pendaftaran Penduduk
1.
Formulir Biodata Penduduk
o
Formulir Perubahan Biodata Penduduk
3.
Pengadaan Blangko KK
4.
Formulir Permohonan Pindah Datang
5.
Formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri
6.
Blangko SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggirl)
7.
Formulir Penduduk Rentan
8.
Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Pentipg
Spesifikasi Teknis a. Spesifikasi teknis Blangko Pendaftaran Penduduk mengacu pada : 1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendatian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta
3.
Catatan Sipil; dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, BuIn: Register Akta dan Kutipan Akta Catatan SiPil.
2) Peraturan
b.
Spesifikasi teknis Formulir Pendaftaran Penduduk dan mengacu pada : 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L9 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan 2l Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Pend.uduk Rentan Administrasi
4.
Kependudukan.
L+
Pengadaan barang sebagaimana tersebut pada angka 2 mengacu pad'{ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, dan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2Ot6. Pengadaan Barang yang telah tercantum dalam e-Katalog, maka proses pengadaannya mengutamakan dengan menggunakan e-Katalog. 5. Terkait pengadaan Blangko dan Formulir Pendaftaran Penduduk, disesuaikan dengan kebutuhan kabupaten/kota dengan mempedomani data dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) hasil pelayanan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk. 6. Harga satuan blangko dan formulir pendaftaran penduduk mengacu pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku (Perpres Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015).
L.
PENGADAA!{ BLANGKO DAN FORMULIR PENCATATAN SIPE
1. Tujuan dan Sasaran a) Tujuan dari kegiatan ini adalah unhrk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan melalui pelayanan pencatatan sipil di tingkat
desa/kelurahan, kecamatan serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupatenlkota.
Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya blangko dan formulir pencatatan Sipil di tingkat desa/kelurahan, kecamatan serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten/kota.
b)
2.
Lingkup Kegiatan
a. Persiapan b. Pengadaan Blangko dan Formulir Pencatatan Sipil No.
Jenis Blangko dan Formulir Pencatatan Sipil
1
Formulir Pelaporan Kelahiran
2
Buku Register Akta Kelahiran
3
Blangko Kutipan Akta Kelatrirart
4
Formulir Pelaporan Perkawinan
5
Buku Register Akta Perkawinan
6
Blangko Kutipan Akta Perkawinan
7
Formulir Pelaporan Perceraian
8
Buku Register Akta Perceraian
9
Blangko Kutipan Akta Perceraian
10
Formulir Pelaporan Kematian
11
Buku Register Akta Kematian
t2
Blangko Kutipan Akta Kematian
13
Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak
L4
Formulir Pelaporan Pengakuan anak
15
Buku Register Akta Pengalman anak
16
Blangko Kutipan Akta Pengakuan anak
L7
Formulir Pelaporan Pengesahan Anak
18
Bulnr Register Akta Pengesahan Anak
19
Blangko Kutipan Akta Pengesahan Anak
20
Formulir Pelaporan Per-ubahan Nama
2L
Formulir Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan
22
Formulir Pelaporan Peristiwa Penting Lainnya.
23
Formulir Pelaporan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil;
24
Formulir Pelaporan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil.
28
3.
Spesifikasi Teknis a. spesilikasi teknis Blangko Pencatatan sipil mengacu pada : 1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga' Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kuiipan Akta Catatan SiPil; 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Tahun Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 2003 tentang spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan KutiPan Akta Catatan SiPil; dan 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat Dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak.
b.
Spesifikasi teknis Formulir Pencatatan Sipil dan mengacu pada
:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan SiPil.
4.
pada Pengadaan barang sebagaimana tersebut pada angl
S. Terkait pengadaan Blangko dan Formulir Pencatatan Sipil, disesuaikan d.engan kebutuhan kabupaten/kota dengan mempedomani data
6.
dari Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) hasil pelayanan penerbitan akta pencatatan siPil. Harga satuan blangko dan formulir pencatatan sipil mengacu pada Harga perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku (perpres Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015).
M. PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI XPPPUOUDUI(AN Tujuan dan Sasaran
t.
T\rjuan Tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka untuk menyajikan informasi administrasi kependudukan berupa peny4iian data agregat kependudukan semester II Tahun 2015 dan semester I Tahun 2Ot6.
l
2, Sasaran
Sasaran dari kegiatan ini adalatr terwujudnya penyajian data agregat kependudukan semester II Tahun 2015 dan semester I Tahun 2OL6 tingkat kabupaten/kota. N. PENUTUP Demikian pedoman teknis ini disusun kirarrya dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Ttrgas Pembantuan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2OL6.
Jakarta,r, Oe
t
2016
MENTERI DALAM NEGERI LIK INDONESIA,
DAN PENCATATAN SIPIL,
ARIF FAKRULLOH, SH, MH
3o
