BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWATIMUR PERATT'RAN BTIPATI SITUBOITDO
noMoR
lrt TArrrrN 2oL6
TTNTAITG PERATURAIY PELI\I(SANAAN PTRATT'RAN DAERATI KABI'PATTII SITUBONDO ITO}IOR 9 TATIUil 2015 TEITTAITG KIPALI\ DESA DENGAIT RAIIMAT TUHAIY YAIYG IUTAIIA ESA
BIIPATI SITI'BONDO, Menlmbang
bahwa sebagai tindaklanjut Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
Menglngat
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daeratr Kabupaten Dalam Lingkungan Fropinsi Jawa Timur (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
.
19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4Ll sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1965 Nomor L9, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301;
2.
Undang-Undang Nomor L2 Tahun ?OLL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
3.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OlL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2OL4
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tdhun 2AL4 tentang Desa (kmbaran
6. 7.
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor L23, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor t57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 LTI; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1L2 Tahun 2OL4 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 2O921;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2AL5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor I Tahun 2Ol5 tentang Kepala Desa (L,embaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2OL6 Nomor 2, Tambahan l,embaran Daerah Nomor 2).
MIMUTUSKAN: Menetaplran
PERATURAIT
BI'PATI TENTANG
PERATTIRAIY
PTI"ANSANAAN PERATI'RAN DATRAII ITOMOR 9 TATIUI 2015 TTITTANG KEPALA DESA. BAB I I{EIEIYTUAN I'MIIM Pasal 1 Datam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adatah Kabupaten Sittrbondo. 2. Bupati adalah Bupati Situbondo. 3. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Situbondo. 4. Camat adalah Camat dalam l(abupaten Situbondo.
3
5.
Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan narna lain adalatr kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang benvenang
untuk mengatur dan mengurus
urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6.
7.
8.
9.
10.
11.
L2.
13.
14.
Peraturan Desa adalah perattrran perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelatr dibatras dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuart Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepa1a Desa adalah pejabat Pemerintatr Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan mmah tangga Desarrya dart melaksanat€n tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Badan Permusyawaratan Desa yang selartjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotarrya merupalran wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan witayah dan ditetapl€n secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan narna lain adalah musyawarah yang diselenggarakarr oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus pemilihart Kepala Desa Antarwaldu. Pemilitran Kepala Desa adalah pelalsanaan kedaulatart ratcyat di Desa dalam rang[
0
