BI'PATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAI{
PERATURAN DAERAII XABUPATEN TABAI,ONG NOMOR 20 TAHUN 2OI4 TENTANG ANGGARAIT PENDAPATAN DAN BEI"ANJA DATRAII TAIIUIY ANGGARAN 2OI5
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA
BUPATI TABALONG, Menimbang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) undang - undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2OL4 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD, serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 21 Oktober Tahun 2Ol4; dan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); /4. Undang - Undang.....
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
1 Tahun 2OO4 tentang (Lembaran Negara Negara Perbendaharaan Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,
3. Undang-Undang Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa00);
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa21l;
33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
6. Undang-Undang Nomor
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 726,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l-30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1'l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 523fl; 7.
I 9 . Undang
- und ang 23 .....
9.
undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintah Pemerintah Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 32 Undang
-
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah
(
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 246, Tarrrbahan Lembaran Negara
Repubik Indonesia Nomor 5589); 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 2OOO tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2lO,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ao28l1' 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7l2l; 72. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OI2 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 771,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 53aO); / 15. Peraturan Pemerintah....
13. Peraturan Pemerintah Nomor
55 Tahun
2OOs
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a575);
56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan l,embaran Negara 2OOS
Republik Indonesia Nomor 5155);
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Pemerintah Nomor
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pen5rusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);
79 Tahun 2005 dan Pengawasan tentang Pedoman Pembinaan
17. Peraturan Pemerintah Nomor
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a593); 18. Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6].a);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OOT tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OOT Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46e3l.; 2O. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2OlO tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIO Nomor L23, Tasrtbahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5165);
30 Tahun 2oll tentang Pinjaman Daerah (l*mbarart Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 59,
21. Peraturan Pemerintah Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52L91; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52721; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 20ll tentang Penrbahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangart Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 31O); 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 32); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37
Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2OLS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL3 Nomor 680); 126. Peraturan Daerah
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2OO9 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2OO9 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 0s);
27. Peraturart Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2OlO tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2OI3 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2Ol3 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor O 1; Dengan PersetuJuan Bersama DTWAIY PERWAI(ILAN RAI(YAT DATRAII KABUPATEN TABALONG dan BUPATI TABALONG MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: pERATURAN DAERAII TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELIINJA DAERAII TATIUN AN(X}ARAN 2015.
Pasal I Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah Tahun Anggaran 2015' sebagal
berikut:
l. 2.
Pendapatan
Rp 1. 154.58 L.217 .8O3,OO
Belanja
Rp. 1 .284.425.483. L64,OO (Rp. 129.844.265.361,00)
Surplus/(Defisit)
3.
Pembiayaan Daerah a. Penerimaan b. Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Rp. Rp. Rp. Rp.
172.344.265.361,0O 42.5OO.000.00O,OO
L29.844.265.361,OO O,OO
/. Pasal 2.........
(1)
Pasal 2 Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari: Rp. 98.009.000.000,00 a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah RP. 833.410.766.000,00 b. Dana Perimbangan sejumlah
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah RP.223.161.451.803,00
sejumlah (21 Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: Rp. 36.526.776.000,00 a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 8.030.470.000,00 b. Retribusi Daerah sejumlah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Rp. 10.660.000.000,00 dipisahkan d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp.42.791.754.000,00 sejumlah
(3)
Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: Rp. 394.859. 506.000,00 a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 43 1.954.8 10.000,00 b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 6.596.450.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan: Rp. 25.740.997.0OO,0O a. Hibah sejumlah Rp.o b. Dana Darurat sejumlah c. Dana Bagr Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 97.360.610.624,OO d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus e.J
seiumlah
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Dana Penyeimbang Ad Hot Paeal 3 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari: Rp. 645.975.344.593,00 a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 638.450.138.571,00 b. Belanja Langsung sejumlah
f'(1)
Rp. 100.059.844.179,OO Rp. 0 Rp. 0
(21 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat dari jenis belanja: a. Belanja pegawai sejumlah b. Belanja Bunga sejumlah c. Belanja Subsidi sejumlah d. Belanja Hibah sejumlah e. Belanja bantuan sosial sejumlah
(1)
huruf a terdiri
Rp. 556.395.0O7.37 4,OO
Rp.o Rp.o
Rp. L9.062.569.000,00 Rp. 7.941.672.600,00 /f. Belanja Bagi Hasil
f. Belanja
Bagi
Hasil Provinsi/KabupatenlKota, dan Desa sejumlah
kepada Pemerintah
4.455.724.600,00
RP'
Rp.
55.120.37L.4L9,OO
g. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Rp. 3.OOO.O0O.O0O,OO daerah sejumlah h. Belanja tidak terduga sejumlah (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja: Rp. 83.825.242.8OO,OO a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 24 t .7 48.246. 863,09 b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 3 12.87 6.648.908,00 c. Belanja modal sejumlah Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari: Rp. 172.344.265.361,00 a. Penerimaan sejumlah Rp. 42.50O.OO0.OOO,OO b. Pengeluaran sejumlah (21 Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiyaan: a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Rp. 171.384.265.361,00 Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.o yang c. Hasil penjualan kekayaan daerah Rp. 460.000.000,00 sejumlah dipisahkan d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.o Pinjaman Pemberian kembali Penerimaan e. 500.000.OO0,O0 sejumlah f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. o (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hururf b terdiri dari jenis pembiayaan: Rp.o a. Pembentukan dana cadangan sejumlah
Rp.
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah c. d.
daerah sejumlah Pembayaran pokok utang sejumlah Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah
Rp.42.OO0.0OO.O00,OO Rp.
Rp.
500.000.000,00
Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: Ringkasan APBD; 1. Lampiran I Ringkasan APBD menumt Umsan Pemerintahan Daerah 2. Lampiran II dan Organisasi; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 3. Lampiran III Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan 4. Lampiran IV Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; /V. Lampiran IX.
5. 6. 7. g. g. 10.
Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran
v vI VII MII IX X
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan KeterpaduanUrusanPemerintahanDaerahdanFungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar.lumlah eegawai per-golongan dan per-jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan_Modal (investasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah1'
DaJtar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Lainnya; yang Daftar (egiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya 1 1. Lampiran XI b"lu- dislelesaik*n- au' dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Paltar Dana Cadangan Daerah ; dan 12. LamPiran XII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah' 13. LamPiran XIII Pasal 6 penjabarari Anggaran pendapatan dan Belanja Ketentuan rebih lanjut mengenai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2015 diatur
BuPati'
Pasal 7 tanggal Ol Januari 2015' Agar setiap Peraturan Daerah ini berlaku terhitung sejak Daerah ini orang mengetahuinya, m€melntahkan pet gundangan Peraturan Tabalong' dengan p"rr"*p.t rriya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Ditetapkan di Tanjung ,
jo
Desember 2Ol4 ,
SYAKIIFIANI Diundangkan di Tanjung
, Jo Desember 2Ol+ ,ARI8 DAERAH KABT'PATEIT TABAIPITG' S E T D,A
MUTIIALIB SANGATLII NOMOR -- -firgARAN DAIERAH I(ABUPATEN TABAT,oNG TAHUIT 2Ot4 PROVIilSI NORDG PERATIIRAN DAERAII I{ABUPATEN TABALONG KALIMAIITAN SEI"ATAN : ( 186 I 20l4l
eo
