BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG

BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TABALONG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan Pemerintah Kabupaten Tabalong berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami penduduk Kabupaten Tabalong yang berada di dalam dan/atau di luar Wilayah Kabupaten Tabalong; b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupatan Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diubah; c. berdasarkan pertimbangan sebagai-mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); Perubahan Atas Perda Nomor 06 Tahun 2008

1

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474); 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4789); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor

Perubahan Atas Perda Nomor 06 Tahun 2008

2

36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); 15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 16. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratutan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional; 17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah; 19. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarga-negaraan Republik Indonesia; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2011 Nomor 362); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2014 Nomor 32); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 09 Tahun 1991 seri C Nomor Seri I); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04); Perubahan Atas Perda Nomor 06 Tahun 2008

3

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG dan BUPATI TABALONG MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR O6 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lem-baran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2008 Nomor 06) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan angka 2, angka 14, angka 23 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan.: 1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Tabalong. 4. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Penyelenggaraan Administrasi Kepen-dudukan. 5. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah penyelenggaraan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kepen-dudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan Sektor lain. 6. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 7. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Perubahan Atas Perda Nomor 06 Tahun 2008

4

8. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. 9. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA) dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 10. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya. 11. Database Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk. 12. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. 13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. 15. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat dengan KIA adalah kartu yang memuat nomor identitas bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah. 16. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orangorang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia. 17. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia. 18. WNI Tinggal Sementara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar Daerah untuk bertempat tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggalnya. 19. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 20. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 21. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada WNI yang tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang. 22. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu. 23. Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan, Perubahan Atas Perda Nomor 06 Tahun 2008

5

24.

25. 26. 27.

28. 29.

30. 31. 32. 33.

34. 35. 36.

37. 38. 39.

Peristiwa Penting, pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan atau nama lainnya. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kepen-dudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.


6

40. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri. 41. Pencatatan Sipil adalah Kegiatan Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. 42. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan. 43. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam. 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 ditambahkan 4 (empat) huruf yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd dan huruf ee sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan atau data agregat penduduk. (2) Data perseorangan meliputi : a Nomor KK; b. NIK; c. Nama lengkap; d. Jenis kelamin; e. Tempat lahir; f. Tanggal/bulan/tahun lahir; g. Golongan darah; h. Agama/kepercayaan; i. Status perkawinan; j. Status hubungan dalam keluarga; k. Cacat fisik dan/ atau cacat mental; l. Pendidikan terakhir; m. Jenis pekerjaan; n. NIK ibu kandung; o. Nama ibu kandung; p. NIK ayah; q. Nama ayah; r. Alamat sebelumnya; s. Alamat sekarang; t. Kepemilikan Akta Kelahiran; u. Nomor Akta Kelahiran; v. Kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah; w. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah; x. Tanggal Perkawinan; y. Kepemilikan Akta Perceraian; z. Nomor Akta Perceraian; aa. Tanggal Perceraian; bb. sidik jari; cc. iris mata; dd. tanda tangan; dan ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. (3) Untuk kebutuhan Daerah selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana dapat meminta data tambahan dengan membuat formulir. Perubahan Atas Perda Nomor 06 Tahun 2008

7

(4) Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. (5) Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah. (6) Ketentuan tentang persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin dari kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. (7) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisikan dalam KTP, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan. 3. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 25 diubah dan ayat (2) Pasal 25 dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut : Pasal 25 (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el. (2) Dihapus (3) KTP-el sabagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional. (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el. 4. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut : Pasal 26 (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk yakni NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el. (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik. (3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

dengan

(4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (lima) Tahun sejak Peraturan Daerah ini di sahkan. (5) Elemen data Penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui segai agama Perubahan Atas Perda Nomor 06 Tahun 2008

8

berdasarkan Pertauran Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. (6)

Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data seseorang

(7)

KTP-el untuk : a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap

(8)

Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.

(9)

Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Camat atau Lurah/Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi Surat Pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. 5. Ketentuan Pasal 27 dihapus Pasal 27 Dihapus 6. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut : Pasal 32 (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta : a. Kelahiran; b. Kematian; c. Perkawinan; d. Perceraian; e. Pengakuan Anak; dan f. Pengesahan Anak. (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat : a. Jenis Peristiwa penting; b. NIK dan Status Kewarganegaraan; c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting; d. Tempat dan tanggal peristiwa; e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta; f. Nama dan tanda pejabat yang berwenang; g. Pernyataan kesesuaian Kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil. 7. Diantara Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut : Pasal 33 (1) Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara


9

(2) Kepala Daerah sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada Petugas Instansi Pelaksana serta pengguna. (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. 8. Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut : Pasal 34 Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat : a. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental; b. Sidik jari; c. Iris mata; d. Tanda tangan; dan e. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. 9. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 36A dan Pasal 36B sehingga Pasal 36A dan Pasal 36B berbunyi sebagai berikut : Pasal 36A Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependuduk-an tidak dipungut biaya. Pasal 36B Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk 10. Ketentuan ayat (2) huruf g Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut : Pasal 37 (1) Penyelenggara Administrasi Pemerintah Daerah.

Kependudukan

di

Daerah

adalah

(2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dan bertanggung jawab menye-lenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan sebagai berikut : a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; b. pembentukan Instansi Pelaksana yang bertugas melaksanakan Administrasi Kependudukan; c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan; d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan; f. penugasan kepada Kelurahan/Desa untuk menyelenggarakan sebagian Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; Perubahan Atas Perda Nomor 06 Tahun 2008

10

g. penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri ; dan h. koordinasi pengawasan atas penyelenggara-an Administrasi Kependudukan. 11. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 47 diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut : Pasal 47 (1) Kewajiban Instansi Pelaksana dalam menyeleng-garakan Administrasi Kependudukan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 46, meliputi : a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan; d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan f. melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan. (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 12. Ketentuan ayat (2) Pasal 52 diubah sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut : Pasal 52 (1) Petugas Registrasi membantu kelurahan / desa dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi Persyaratan. 13. Ketentuan ayat (2) Pasal 67 diubah sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut : Pasal 67 (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dan Perubahan Atas Perda Nomor 06 Tahun 2008

11

dicatat pada register akta pengakuan anak kemudian diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak. (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara. 14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 68 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut : Pasal 68 (1) Setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak. 15. Ketentuan ayat (1) Pasal 69 diubah sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut : Pasal 69 (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya didomisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kematian dan sebagai Catatan Pinggir dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian. (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang. (4) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat Izin dari kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk. (5) Dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenasahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan. (6) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian. (7) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Instansi Pelaksana yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Instansi Pelaksana daerah asal. 16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 89 diubah, sehingga pasal 89 berbunyi sebagai berikut: Perubahan Atas Perda Nomor 06 Tahun 2008

12

Pasal 89 (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal : 1. Perubahan KK meliputi perubahan terhadap : a. pengurangan anggota keluara; b. penambahan anggota keluarga; c. perpindahan alamat; d. perubahan elemen data; e. cetak ulang karena hilang/rusak. 2. Perubahan KTP-el meliputi perubahan terhadap : a. perpindahan alamat; b. perubahan status perkawinan; c. perubahan pekerjaan; d. cetak ulang karena hilang/rusak. (2) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal : a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) atau Pasal 60 ayat (4); c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimak-sud dalam Pasal 61 ayat (1); d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau Pasal 63 ayat (3); e. pembataln perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1); f. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1); g. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1); h. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1); i. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) atau Pasal 70 ayat (1); j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1); k. perubahan status kewarganegaraan. (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terhadap penduduk WNI paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk orang asing paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). (5) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). (6) Bagi penduduk yang meninggalkan daerah ke luar daerah untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun tanpa pemberitahuan kepada Instansi Pelaksana, administrasi penduduk yang bersangkutan akan dibekukan. (7) Penduduk WNI yang lebih dari 1 (satu) tahun pindah secara fisik dan tidak menyelesaikan Surat Keterangan Pindah, haknya sebagai penduduk daerah dibekukan. 17. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 90 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga pasal 90 berbunyi sebagai berikut : Pasal 90 (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) yang bepergian tidak membawa KTP-el dikenakan denda administrasi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Perubahan Atas Perda Nomor 06 Tahun 2008

13

(2) Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) yang bepergian tidak membawa SKTT dikenakan denda administrasi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). (3) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda bagi pemohon yang terlambat dalam pendaftaran penduduk dengan besaran sebagai berikut :

No 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

JENIS PELAYANAN Pindah Datang WNI : Antar Kab/Kota Antar Provinsi Batal Pindah : Antar Kab/Kota Antar Provinsi Pisah Kartu Keluarga Perubahan KK Perubahan KTP-el Hilang/Cetak Ulang KK Hilang/Cetak Ulang KTP-el Akta Kelahiran Hilang Akta Kelahiran Akta Perkawinan Akta Kematian Perubahan Akta Lahir

TEPAT WAKTU GRATIS

TERLAMBAT DIKENAKAN SANKSI/ DENDA

BESARAN SANKSI/ DENDA

< 30 hr < 30 hr

< 30 hr < 30 hr

50.000,100.000,-

Tmt Srt Ket. Pindah Tmt Srt Ket .Pindah

0 0 < 15 hr < 15 hr < 15 hr 0 0 Usia < 60 hr < 15 hr < 30 hr < 30 hr < 15 hr

0 0 < 15 hr < 15 hr < 15 hr 0 0 Usia > 60 hr < 15 hr < 30 hr < 30 hr < 15 hr

50.000,100.000,10.000,10.000,10.000,10.000,10.000,10.000,10.000,10.000,10.000,10.000,-

Tmt SKPWNI Tmt SKPWNI Tmt Srt Nikah Tmt Data Dukung Data Dukung Srt Ket. Hilang Srt Ket. Hilang Srt Ket. Kelahiran Srt ket. Hilang Tmt Srt Pemberkatan Tmt Meninggal Tmt Terbit Akta Lahir

KET.

18. Diantara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 90A sehingga Pasal 90A berbunyi sebagai berikut : Pasal 90 Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 90 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. 19. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut : Pasal 95 Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36B dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) 20. Diantara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 95A dan Pasal 95B yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 95A Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 3 dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)


14

Pasal 95B Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, Kecamatan dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) 21. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut : Pasal 96 Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 22. Diantara Pasal 96 dan Pasal 97 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 96A yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 96A Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 23. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut : Pasal 100 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku : a. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan daerah ini ditetapkan berlaku seumur hidup. b. semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai “KTP-el” c. semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili”; dan d. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


15

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 15 Desember 2015 BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI Diundangkan di Tanjung pada tanggal 15 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2015 NOMOR 06


16

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan dikabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan secara nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap Penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-el dari satu dan/atau dipalsukan KTP-el dari satu dan/atau dipalsukan KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari penduduk. Dengan penerapan KTP-el maka masa pemberlakuan KTP-el yang diatur dalam Pasal 26 ayat (4) yakni berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data penduduk dan berubahnya domisili penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik diberbagai sektor baik oleh pemerintah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan Negara setiap 5 (lima) tahunnya. Sejalan dengan terbangunnya database kependudukan maka perlu pula diperjelas perihal pengaturan hak akses atas pemanfaatan Data Kependudukan baik bagi petugas pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana dan Pengguna. Selanjutnya sehubungan dengan penerapan sanksi administratif bagi Penduduk maka agar lebih mencerminkan tidak adanya diskriminatif sesama penduduk maka perlu penyesuaian akan besarnya denda administrative baik bagi penduduk warga Negara Indonesia maupun bagi penduduk orang asing, sehingga selain untuk mendorong tertib Administrasi Kependudukan serta menghilangkan diskriminatif dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, namun agar lebih mendorong iklim investasi ke Indonesia.


17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah diselenggarakan dengan sebaik-baiknya di bawah pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 1

: Cukup Jelas

Angka 2 Pasal 16 : Ayat (1) : Ayat (2) :

Ayat (3) : Ayat (4) :

Cukup Jelas huruf a : Cukup Jelas huruf b : Cukup Jelas huruf c : Cukup Jelas huruf d : Cukup Jelas huruf e : Cukup Jelas huruf f : Cukup Jelas huruf g : Cukup Jelas huruf h : Cukup Jelas huruf i : Cukup Jelas huruf j : Cukup Jelas huruf k : Yang dimaksud dengan “cacat fisik dan/atau mental” berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang menetap-kan tentang hal itu. huruf l : Cukup Jelas huruf m : Cukup Jelas huruf n : Cukup Jelas huruf o : Cukup Jelas huruf p : Cukup Jelas huruf q : Cukup Jelas huruf r : Cukup Jelas huruf s : Cukup Jelas huruf t : Cukup Jelas huruf u : Cukup Jelas huruf v : Cukup Jelas huruf w : Cukup Jelas huruf x : Cukup Jelas huruf y : Cukup Jelas huruf z : Cukup Jelas huruf aa : Cukup Jelas huruf bb : Cukup Jelas huruf cc : Cukup Jelas huruf dd : Cukup Jelas huruf ee : Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas


18

Ayat (5) :

Cukup Jelas

Ayat (6) : Ayat (7) :

Cukup Jelas Cukup Jelas



Ayat (3) : Ayat (4) :


Ayat (5) : Ayat (6) :

Cukup Jelas Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP-el untuk 1 (satu) penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dan sisi administrasi ataupun teknologi infor-masi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam system database kependudukan serta pemberian NIK

Angka 4 Pasal 26 : Ayat (1) : Ayat (2) : Ayat (3) : Ayat (4) : Ayat (5) : Ayat (6) :

Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Fungsi KTP-el ditingkatkan secara bertahap menjadi KTP-el multiguna. Data perseorangan yang dimuat dalam cip akan disesuaikan dengan kebutuhan.

Ayat (7) : Ayat (8) : Ayat (9) :

Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas

Ayat (10) :

Cukup Jelas

Angka 5 Pasal 27

:


19

Dihapus Angka 6 Pasal 32

:

Cukup Jelas

Angka 7 Pasal 33 : Ayat (1) : Ayat (2) : Ayat (3) :

Cukup Jelas Yang dimaksud dengan “pengguna” antara lain lembaga Negara, Kementrian/lembaga pemerintah non kementrian, dan/atau badan hukum Indonesia. Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas Angka 8 Pasal 34

:

Cukup Jelas

Angka 9 Pasal 36A

:

Pasal 36B

:

Yang dimaksud dengan “pengurusan dan penerbitan” meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahan elemen data Cukup Jelas


Cukup Jelas huruf a : Cukup Jelas huruf b : Cukup Jelas huruf c : Cukup Jelas huruf d : Cukup Jelas huruf e : Cukup Jelas huruf f : Yang dimaksud dengan “desa” adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. huruf g : Data Kependudukan skala kabupaten diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua yang diterbitkan tanggal 31 Desember.


20

Angka 11 Pasal 47 : Ayat (1) : Ayat (2) : Ayat (3) :

Cukup jelas Cukup Jelas Cukup Jelas

Angka 12 Pasal 52

: Cukup Jelas

Angka 13 Pasal 67 : Ayat (1) :

Ayat (2) : Ayat (3) :

Yang dimaksud dengan “pengakuan anak” merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut. Cukup Jelas Cukup Jelas

Angka 14 Pasal 68 : Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “pengesahan anak” merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum Negara.

Ayat (2) : Ayat (3) :


Angka 15 Pasal 69 Ayat (1) :

Ayat (2) :

Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/ desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain. Cukup Jelas

Ayat (3) : Ayat (4) : Ayat (5) :

Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas


21

Ayat (6) : Cukup Jelas Ayat (7) :

Cukup Jelas

Angka 16 Pasal 89 : Ayat (1) : Cukup Jelas Ayat (2) : Ayat (3) :


Ayat (4) : Ayat (5) : Ayat (6) : Ayat (7) :

Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas

Angka 17 Pasal 90

:

Cukup Jelas

Angka 18 Pasal 95

: Cukup Jelas

Angka 19 Pasal 95A

:

Pasal 95B

:


Angka 20 Pasal 96

:

Cukup Jelas

Angka 21 Pasal 96

:

Angka 22 Pasal 96A

:

Cukup Jelas


22

Cukup Jelas Angka 23 Pasal 100

:

Cukup Jelas Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 02


23

BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG

Recommend Documents