BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Jl. Raya Jakarta-Bogor KM. 46. Cibinong 16911 Telepon. (021) 875 2062-2063. Faksimile. (021) 875 2064 PO. Box. 46 CBI http://www.big.go.id
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 2.6
TAHUN2016
TENTANG PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PRIORI!AS PANTAUAN KANTOR STAF PRESIDEN Dl BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN 2016 SEKRETARIS UTAMA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, Menimbang
a. bahwa berdasarkan surat Kepala Staf Kepresidenan Nomor B188/KSK/11/2015 perihal Penyampaian Kegiatan Prioritas Pemantauan KSP 2016 agar kementerian/lembaga melaksanakan pelaporan dalam rangka pemantauan Kegiatan Prioritas KSP 2016; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemenuhan sasaran target kegiatan seluruh Kegiatan Prioritas Pantauan KSP pada tahun 2016 di Badan Informasi Geospasial telah ditetapkan Kegiatan Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden 2016; c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial tentang Penanggung Jawab Kegiatan Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden di Badan Informasi Geospasial Tahun 2016;
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
4.
Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;
1 dari 8 Keputusan Sekretaris Utama BIG Nomor Tahun 2016
5.
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
6.
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;
7.
Peraturan Kepala Badan Informasi Geosipasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial;
8.
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial;
9.
Peraturan Kepala Badan tnformasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Badan Informasi Geospasial;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN INFORMAS! GEOSPASIAL TENTANG PENANGGUNG JAWAB KEGtATAN PRIORiTAS PANTAUAN KANTOR STAF PRESIDEN Dl BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN 2016.
KESATU
Menetapkan Penanggung Jawab Kegiatan Prioritas Pemantauan Kantor Staf Presiden di Badan Informasi Geospasial Tahun 2016, sebagaimana tersebut dalam kolom 11, pada Ukuran Keberhasilan sebagaimana dimaksud dalam kolom 8 Lampiran Keputusan ini, yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab Kegiatan Prioritas;
KEDUA
Tugas Penanggung Jawab Kegiatan Prioritas adalah: 1. melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini; dan 2. menyusun dan melaporkan capaian target antara dan target final kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, sesuai dengan periodisasi pelaporan yang ditetapkan, dengan menyertakan seluruh data dukung yang diperlukan;
2 dari 8 K -=3=t
Keputusan Sekretaris Utama BIG Nomor Tahun 2016
KETIGA
Pemantauan dilakukan dalam B04, B06, B09, dan B12 dengan siklus sebagai berikut: a. tanggal 28 bulan bersangkutan hingga tanggal 6 bulan berikutnya : Kementerian/ Lembaga memasukkan data dukung dan capaian ke dalam sistem pemantauan; b. tanggal 7-15: Verifikasi Kementerian/ Lembaga; dan c. tanggal 28: pelaporan kepada Presiden/Wakil Presiden.
KEEMPAT
Koordinasi dan konsolidasi pelaporan seluruh kegiatan prioritas di lingkungan Badan Informasi Geospasial dilakukan oleh Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum.
KELIMA
Penanggung Jawab Kegiatan Prioritas wajib menyampaikan tembusan laporan kegiatan kepada atasan langsungnya.
KEENAM
Penanggung Jawab Kegiatan Prioritas, dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial.
KETUJUH
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 4 Januari 2016 SEKRETARIS UTAMA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,
TITIEK
3 dari 8 Keputusan Sekretaris Utama BIG Nomor Tahun 2016
Lampiran Keputusan
Sekretaris Utema Badan Informasi Geospasial Nomor : 2.6 Tahun 2016 Tanggal : 4 Januari 2016 DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS PANTAUAN KANTOR STAF PRESIDEN Dl BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN 2016 Monitor 1 Janji Presiden
Prioritas
Program
2
3 P1 Pembukaan Lahan: 1 juta Ha lahan sawah baru di luar Jawa
J1 Pangan
Renaksi 4 A2Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:25.000
K 5
K1
Kriteria Keberhasilan 6 Tersedianya Peta Rupabumi Skala 1:25.000 yang telah sesuai standar dan dapat dimanfaatkan
U 7
U1
Ukuran Keberhasilan 8 850 Nomor Lembar Peta (NLP)
Periode 9 T16-B04
T16-B06
T16-B09
T16-B12
P2Pembukaan Lahan: 1 juta ha lahan pertanian kering di luar Jawa dan Bali
A4Peta Si stem Lahan dalam Informasi Geospasial Terpadu
K1
Tersedianya Peta Sistem Lahan
U1
Tersedianya Peta Sistem Lahan di wilayah di Luar Jawa dan Bali pada lokasi potensi lahan pangan Sebanyak 30 NLP
T16-B04
T16-B06
T16-B09
T16-B12
Data Dukung 10 Selesainya pelelangan dan tahapan persiapan Selesainya tahap ekstraksi planimetris dari citra optis Selesainya tahapan ekstraksi unsur hipsografis dan survei kelengkapan lapangan Selesainya semua tahapan pembentukan unsur peta rupabumi Indonesia Skala 1:25. 000 sebanyak 850 NLP Koordinasi Teknis Dengan Kementerian/Lembaga dan Akademisi terkait Pertemuan Teknis Pertama pembahasan pekerjaan pemetaan sistem lahan Laporan Kemajuan Pelaksaan Pemetaan Sistem Lahan Tersedia Peta Sistem lahan sebanyak 30 NLP.
Penanggung Jawab 11 Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim
Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik
4 dari 8 Keputusan Sekretaris Utama BIG Nomor Tahun 2016
Monitor 1
Prioritas 2 J4Maritim
J8Reformasi Birokrasi
Program
Renaksi
3
4 A73Survei batimetri untuk mendukung pengembangan tol laut
P40Transportasi Air: Pelabuhan dan sarana pendukung pelabuhan (Pembangunan 24 pelabuhan balk perluasan maupun baru (10 pelabuhan baru) dengan memprioritaskan bantuan bagi pembangunan pelabuhan dengan lahan di atas 500 hektar) P80Penataan ruang: Pengembangan tata ruang wilayah yang terintegrasi antar level pemerintahan baik darat maupun laut
K 5
K1
Kriteria Keberhasilan 6 Tersedianya data batimetri (kedalaman laut) yang memenuhi standar
U 7
U1
Ukuran Keberhasilan
Periods
8
9 T16-B04
38400 Line Km informasi spasial batimetri di 7 lokasi rencana pembangunan toi laut
T16-B06
T16-B09
T16-B12
A165Integrasi Pola dan Struktur Ruang
K1
Terintegrasinya aspek pemetaan rencana (struktur, pola, dan kawasan strategis) tata ruang yang disinkronkan dengan kegiatan prioritas Nawacita dan RPJMN 20152019
U1
Peta/Data Integrasi Pola Ruang Nasional Wilayah Barat dan Wilayah Timur
T16-B04
T16-B06
T16-B09
T16-B12
Data Dukung 10
Dokumen proses pelelangan pekerjaan, laporan pendahuluan Laporan pelaksanaan pekerjaan bulan Ke-2 dan 3 Laporan pelaksanaan pekerjaan bulan ke-4 dan 5 Laporan akhir pekerjaan
Tersedianya KAK, Dokumen Kontrak, dan Laporan Awal Kegiatan Integrasi Rencana Tata Ruang Nasional: Inventarisasi Data Spasial Program Prioritas Nawacita dan RPJMN, seamless data RTRW Provinsi Integrasi spasial Rencana Tata Ruang Nasional dan Progra Prioritas Nawacita dan RPJMN 2015-2019 Laporan Akhir dan Soslalisasi Informasi Geospasial Rencana Tata Ruang Nasional Terintegrasi
Penanggung Jawab 11 Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai
Kepala Pusat Tata Ruang dan Atlas
5 dan 8 Keputusan Sekretaris Utama BIG Nomor Tahun 2016
Monitor
Prioritas
Program
Renaksi
1
2
3
4 A166Pembangunan dan Pembinaan Kelembagaan Simpul Jaringan
K
Kriteria Keberhasilan
5
6
K1
Terselenggarany a pembinaan IG yang efektif di 65 Simpul Jaringan (K/L, provinsi, kabupaten/kota)
U 7 U1
Ukuran Keberhasilan 8 56 Simpul Jaringan (SJ) target tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut : 1} 53 simpul Jaringan dibina 2) 3 simpul Jaringan yang dibangun
J12Desa
P100Implementasi lainnya dari UU No. 6/2014 tentang Desa: Peningkatan pembangunan dan at rakti vitas ekonomi pedesaan
A212Batas Kesepakatan Wilayah Administrasi Desa Yang Didelineasi Secara Kartometrik
K1
Tersedianya batas kesepakatan wilayah administrasi desa/kelurahan yang didelineasi secara kartometrik yang termutakhirkan
U1
Tersedianya batas wilayah administrasi 3123 Desa hasil kesepakatan yang didelineasi secara kartometrik.
Periode 9 T16-B04
T16-B06
T16-B09
T16-B12
T16-B04
T16-B06
T16-B09
Data Dukung 10
Sosialisasi Pembangunan Simpul Jaringan (5 Simpul Jaringan} Bimbingan Teknis Simpul Jaringan (10 Simpu! Jaringan) Pendampingan Pembangunan Simpul Jaringan Baru (3 Simpul Jaringan) Diseminasi Pembinaan Simpul Jaringan (56 Simpul Jaringan) -Tersusunnya Kerangka Acuan Kerja dan RAB semua paket pekerjaan - Berjalannya proses lelang untuk sebagian paket pekerjaan - Tersusunnya kontrak untuk semua paket pekerjaan - Berjalannya kegiatan kontrak tahap persiapan untuk sebagian paket pekerjaan
Penanggung Jawab 11 Kepala Pusat Standardisasi Kelembagaan IG
Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah
- Berjalannya kegiatan kontrak - Tersusunnya peta kerja - Terlaksananya koordinasi awal dengan pemerintah daerah
6 dari 8 Keputusan Sekretaris Utama BIG Nomor Tahun 2016
Monitor
Prioritas
Program
Renaksi
K
1
2
3
4
5
J19Kawasan Perbatasa n
P125Diplomasi Perbatasan: Jaminan Integritas Wilayah NKRI, Kedaulatan maritim dan keamanan/kesej ahteraan pulaupulau terdepan
A278Pilar Batas Negara RlRDTL
K1
Kriteria Keberhasilan 6
U
Segment batas RI-RDTL telah terpasangi pilar batas
U1
7
Ukuran Keberhasiian 8
Terpasang dan terukurnya 80 pilar batas RI-RDTL dalam sistem Referensi Geospasial Nasional (SRGN)
Periode
Data Dukung
9 T16-B12
10 Terselesaikannya semua pekerjaan kontrak delineasi batas desa secara kartometrik sebanyak 3123 desa dari 81.253desa/kelurahandi Indonesia - Tersusunya Kerangka Acuan Kerja dan RAB pekerjaan kontrak - Berjalannya proses lelang pekerjaan kontrak - Tersusunnya kontrak untuk semua paket pekerjaan - Berjalannya kegiatan kontrak tahap persiapan Selesainya tahapan pekerjaan lapangan pemasangan dan pengukuran pilar batas RI-RDTL Tersusunnya laporan dan terselesaikannya semua tahapan pekerjaan kontrak Terlaksananya survey pendahuluan kegiatan pemutakhiran SRGN (prosentase : 10%)
T16-B04
T16-B06
T16-B09
T16-B12
P128Pengembangan kawasa:Persiap an dana Rp.1 trilyun lebih untuk melakukan
A296Sistem Referensi Geospasial Nasional (SRGN) yang dimutakhirkan
K1
Pemutakhiran aplikasi SRG! dan pemanfaatan secara nasional
U1
Tiga (3) sistem yang terdiri dari: Uumlah Sistem Referensi Geospasial Nasional
T16-B04
Penanggung Jawab 11
Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah
Kepala Pusat jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika
7 dari 8 Keputusan Sekretaris Utama BIG Nomor Tahun2016
Monitor
Prioritas
Program
Renaksi
K
1
2
3 pembangunan seluruh kawasan perbatasan, dimulai dari Entikong, Kalimantan Barat termasuk pembangunan dry port
4
5
Kriteria Keberhasilan 6
U 7
Ukuran Keberhasilan 8 (SRGN) untuk Datum Horisontal yang Dimutakhirkan (1 sistem) 2. Sistem Referensi Geospasial Nasional (SRGN) untuk Datum Vertikal yang Dimutakhirkan (1 sistem) 3. Sistem Referensi Geospasial Nasional (SRGN) untuk Datum Pasang surut yang Dimutakhirkan (1 sistem)
Periode
Data Dukung
9 T16-B06
10 Pelaksanaan kegiatan pemutakhiran SRGN (prosentase = 50%) Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi SRGN (prosentase = 30%) Evaluasi dan pelaporan (prosentase = 10%)
T16-B09 T16-B12
Penanggung^ Jawab 11
Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 4 Januari 2016 SEKRETARIS UTAMA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,
TITIEKSUPARWATI *f
8 dari 8 Keputusan Sekretaris Utama BIG Nomor Tahun2016
