Bidang Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan. Surabaya - 11 Mei 2016



iAccounTax

Bidang Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan

Surabaya - 11 Mei 2016

Pembentukan OJK Latar Belakang Pendirian OJK Permasalahan di Sektor Keuangan

Perkembangan Sistem Keuangan Konglomerasi bisnis

Moral hazard

Hybrid products

Perlindungan konsumen

Regulatory arbitrage

Koordinasi lintas sektoral

Amanat UndangUndang UU Bank Indonesia mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan

Perlu penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di industri jasa keuangan 3

Pembentukan OJK Tujuan OJK

1

2

3

mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan & akuntabel

mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan & stabil

melindungi kepentingan konsumen & masyarakat

4

Pembentukan OJK Fungsi & Tugas OJK

Fungsi: MENYELENGGARAKAN SISTEM PENGATURAN DAN PENGAWASAN YANG TERINTEGRASI TERHADAP SELURUH KEGIATAN DI SEKTOR KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Tugas:

pengaturan dan pengawasan

Perbankan  Bank Umum,  Bank Syariah,  BPR / BPRS

Pasar Modal  Perusahaan Sekuritas  Manajer Investasi

IKNB  Perasuransian,  Dana Pensiun,  Lembaga Pembiayaan,  LJK Lainnya 5

7

Pembentukan OJK Financial Intermediaries Bank

NonBank

Surplus Units  Penabung  Investor  Pengirim Dana

Deficit Units Pasar Uang

 Peminjam  Pengusaha  Penerima Dana

Pasar Modal

Financial Markets

Untuk menuju stabilitas sistem keuangan, dilakukan pengaturan dan pengawasan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan secara simultan dilakukan perlindungan konsumen jasa keuangan dan market conduct.

STABILITAS SISTEM KEUANGAN Macro Prudential oleh BI

Micro Prudential oleh OJK

Fokus pada kesehatan & Prudential Regulation keamanan lembaga keuangan secara individual

Market Conduct & Consumer Protection

Fokus pada market conduct & melindungi kosumen dari informasi yang tidak lengkap & praktek yang tidak fair 6

Pembentukan OJK Wewenang OJK

PENGATURAN

PENGAWASAN

• • • •

menetapkan peraturan pelaksanaan UU OJK; menetapkan peraturan per-uu-an di sektor jasa keuangan; menetapkan peraturan mengenai pengawasan; menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis; • menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi.

• melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan kegiatan lain sektor Perbankan, Pasar Modal, & IKNB • memberikan perintah tertulis kpd LJK & pihak tertentu • menunjuk Pengelole Statuter. • memberikan dan/atau mencabut izin usaha; pengesahan; persetujuan atau penetapan pembubaran/penetapan lain. • menetapkan sanksi administratif atas pelanggaran peraturan.

7

Pembentukan OJK Penegakan Hukum

PENYIDIKAN • Terdiri Penyidik POLRI dan Penyidik PNS • Penyidik PNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP; • Penyidik PNS melaksanakan segala hal yg berkaitan dengan penyidikan.

TINDAK LANJUT PENYIDIKAN • Penyidik PNS menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan; • Jaksa menindaklanjuti dan memutuskan tindak lanjut hasil penyidikan dalam waktu 90 hari sejak diterimanya hasil penyidikan.

8

Pembentukan OJK

Perlindungan Konsumen Pencegahan Kerugian • Memberikan edukasi kpd masyarakat tentang produk jasa keuangan; • Meminta lembaga jasa keuangan menghentikan kegiatannya apabila berpotensi merugikan masyarakat; • tindakan lain yang dianggap perlu.

Pelayanan Pengaduan Konsumen • menyiapkan perangkat dan mekanisme pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku lembaga jasa keuangan; • memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku lembaga jasa keuangan.

Pembelaan Hukum • memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuanganuntuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan;

• mengajukan gugatan : untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan serta untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangansebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan

9

Pembentukan OJK Governance OJK Ketua Anggota (Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan)

Wakil (Ketua Komite Etik)

DK OJK Kepala Eksekutif •

•

memimpin pelaksanaan tugas pengawasan Perbankan/ Pasar Modal/IKNB (a.l pemeriksaan, penyidikan, perintah tertulis, pengelola statuter, mengenakan sanksi, memberi /mencabut izin) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisioner

Anggota (Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal)

Anggota (Kepala Eksekutif Pengawas IKNB)

• Bersifat kolektif dan kolegial • Memiliki hak suara yang sama • melaksanakan tugas pengaturan • Mengawasi pelaksanaan tugas Kepala eksekutif

Anggota (Bid. Edukasi & Perlindungan Konsumen)

Anggota (Ex Officio BI)

Anggota (Ex Officio Kemenkeu)

Anggota (Ketua Dewan Audit)

10

Pembentukan OJK Visi dan Misi OJK “Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global dan dapat memajukan kesejahteraan umum.”

“Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.” 11

Direktorat IKNB Syariah • Fungsi pengaturan, perizinan, pembinaan, dan pengawasan sektor IKNB Syariah. • Tugas Pokok : – Melakukan penelitian terkait pengembangan industri, regulasi dan pengawasan untuk IKNB berdasarkan prinsip syariah; – Melakukan perizinan dan pengesahan kelembagaan untuk IKNB berdasarkan prinsip syariah; – Melakukan pengaturan IKNB yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah; – Melakukan pengawasan IKNB yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah; dan – Melaksanakan kegiatan fit dan proper pengurus IKNB syariah; – Melaksanakan urusan administrasi direktorat.

Agenda Asuransi Syariah Dana Pensiun Syariah Pembiayaan Syariah Modal Ventura Syariah

Penjaminan Syariah Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya 13


Definisi

• “Usaha saling melindungi dan saling menolong diantara sejumlah orang atau pihak untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad ataupun perikatan yang sesuai dengan syariah Islam”

15

Dasar Hukum • Semua peraturan yang berlaku bagi usaha asuransi/reasuransi konvensional berlaku bagi usaha asuransi/usaha reasuransi syariah, kecuali secara khusus dikecualikan dalam peraturan dimaksud. • Peraturan yang secara khusus mengatur tentang asuransi/reasuransi syariah: – Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 sebagaimana telah diubah dengan 227/PMK.010/2012 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi atau Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. – Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 /PMK.010/2011 sebagaimana telah diubah dengan 228/PMK.010/2012 tentang kesehatan keuangan usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah. – Peraturan Ketua Bapepam-LK nomor 06/BL/2011 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. – Peraturan Ketua Bapepam-LK nomor 07/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana Tabarru’. – Peraturan Ketua Bapepam-LK nomor 08/BL/2011 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Perusahaan Asuransi Atau Perusahaan Reasuransi Yang Menyelenggarakan Seluruh atau Sebagian Usahanya Dengan Prinsip Syariah.

16

Fatwa DSN-MUI  Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.  Fatwa DSN-MUI No. 51/ DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah.  Fatwa DSN-MUI No. 52/ DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.  Fatwa DSN-MUI No. 53/ DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.  Fatwa DSN-MUI No. 81/ DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru’ Bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir. 17

JENIS KEGIATAN USAHA • Asuransi Jiwa Syariah • Asuransi Kerugian Syariah • Reasuransi Syariah

18

Jenis Lini Usaha

A S U R A N S I J I WA • As. Jiwa Berjangka (Term Insurance) • As. Jiwa Dwiguna (Endowment Insurance) • As. Kesehatan • As. Kecelakaan Diri • Unit Link

ASURANSI KERUGIAN • • • • • • • • • • • • •

As. Harta Benda As. Kendaraan Bermotor As. Pengangkutan As. Rangka Kapal As. Rangka Pesawat As. Satelit As. Energy Onshore As. Energy Offshore As. Rekayasa As. Tanggung Gugat As. Kecelakaan Diri As. Kesehatan As. Aneka

19

Karakteristik Asuransi Syariah Skema Umum Optional sesuai akad

Peserta

Kontribusi

Khusus untuk produk dgn manfaat investasi

Manfaat

Qardh

Penyisihan Teknis

Bagi Hasil Surplus

Surplus Underwriting

Bagi Hasil Investasi

Hasil Investasi

DANA TABARRU’

Investasi Peserta Akad Mudharabah

Ujrah

Akad Mudharabah

Iuran Tabarru’

Hasil Investasi

Manfaat / Penarikan Investasi

Biaya Operasional DANA PERUSAHAN

DANA INVESTASI PESERTA

20

Karakteristik Asuransi Syariah Akad yang Digunakan

Akad Tabarru’

• Merupakan akad untuk menghibahkan dana dari peserta ke Dana Tabarru’ untuk tujuan saling menolong dan saling melindungi • Bersifat dan bertujuan non-komersial

Akad Tijarah

• Bersifat dan bertujuan komersial • Pengelolaan dana berdasarkan akad wakalah bil ujrah, mudharabah atau mudharabah musytarakah

21

Karakteristik Asuransi Syariah Perbandingan dengan Asuransi Konvensional Karakteristik

Asuransi Syariah

Asuransi Konvensional

Sifat Bisnis

Penyebaran Risiko/ Risk Sharing

Pengalihan Risiko/ Risk Transfer

Tanggung Jawab dan Intensi Pemegang Polis/ Peserta

Peserta menghibahkan sebagian kontribusinya untuk kepentingan saling menolong dan saling melindungi dgn peserta lainnya atas musibah/risiko yang terjadi

Pemegang polis wajib membayar premi untuk memperoleh perlindungan jiwa, kesehatan dan/atau hartanya dari perusahaan

Kepemilikan Dana Kelolaan

Dana Tabarru’ dan Dana Investasi Peserta dimiliki peserta sesuai dengan akad/ perjanjian

Seluruhnya dimiliki perusahaan sesuai dengan perjanjian, kecuali investasi dari produk unit link.

Hak atas Surplus Underwriting

Hak seluruh peserta dan dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan peserta

Hak perusahaan

Praktik yang Diharamkan

Dilarang (Misalnya: Riba, Maisyir, & Gharar)

Tidak dilarang

22


Dana Pensiun Syariah

Kegiatan mengelola dan menjalankan program pensiun yang menjanjikan Manfaat Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah

The materials for sharing knowledge purposes only

24

Skema Akad PPMP – DPPK Syariah Contributory Pemberi Kerja (Wahib)

Investasi (Akad-Akad Investasi)

Pihak Investee Program Pensiun 1. Wa’d 2. akad Hibah bi syarth

Iuran Pemberi Kerja DANA PENSIUN (akad Wakalah)

Hasil

Iuran Peserta (akad wakalah)

Pembayaran MP di DP

Usia pensiun Peserta

Pensiunan/Ahli waris

The materials for sharing (Mauhub lah) knowledge purposes only

25

Skema Akad PPMP – DPPK Syariah Non Contributory Pemberi Kerja (Wahib)


Pihak Investee Program Pensiun akad Hibah bi syarth


Hasil

Pembayaran MP di DP




26

Skema Akad PPIP – DPLK Syariah Contributory Pemberi Kerja (Wahib)


Pihak Investee Program Pensiun 1. Wa’d 2. akad Hibah bi syarth


Hasil

Iuran Peserta (akad wakalah)

Pembayaran MP (pembelian anuitas termin) *

Usia pensiun Peserta The materials for sharing (Mauhub lah)


knowledge purposes only

27

Skema Akad PPIP – DPPK Syariah Non Contributory Pemberi Kerja (Wahib)


Pihak Investee Program Pensiun akad Hibah bi syarth


Hasil





28

Skema Akad PPIP – DPLK Syariah Pemberi Kerja (Wahib)


Pihak Investee

Program Pensiun 1. Wa’d 2. akad Hibah bi syarth

Iuran Pemberi Kerja DANA PENSIUN LK (akad Wakalah bil Ujroh)

Iuran Peserta (akad wakalah bil ujroh)

Hasil Investasi




The materials(Mauhub for sharing lah) knowledge purposes only

29



Peraturan Penjaminan Syariah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

UU Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Peraturan OJK Nomor 4/POJK.05/2014 tentang FPT Pihak Utama IKNB

POJK

SEOJK

Peraturan OJK Nomor 5/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan Peraturan OJK Nomor 6/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan Peraturan OJK Nomor 7/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Lembaga Penjaminan Surat Edaran OJK Nomor 11/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Penjaminan Kredit 63

Perizinan dan Kelembagaan Jenis Izin/Pelaporan

Persyaratan

Izin Full Syariah

•Modal Penjaminan: Rp.100M (Nasional), Rp.25M (Provinsi) •Modal kota/kabupaten belum diatur •Modal Penjaminan Ulang: Rp.200M •Mempunyai Min seorang DPS •Pihak Utama (Direksi, Komisaris, DPS dan PSP) wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan

Izin UUS

•Modal Kerja UUS penjaminan Rp.10M •Modal Kerja UUS penjaminan ulang Rp.20M •Mempunyai Min seorang DPS •Punya sistem akuntansi dan sistem pengelolaan data yang memenuhi •Dipimpin seorang Pimpinan UUS

Pelaporan Kelembagaan

•Perubahan Anggaran Dasar •Perubahan Pihak Utama •Perubahan Alamat •Aksi korporasi

Analisis

Output

Izin Perusahaan Penjaminan Syariah

Izin Unit Usaha Syariah

Pencatatan Perubahan

64

Kegiatan Usaha Penjaminan dan Penjaminan Ulang Perusahaan

Penjaminan Syariah

Penjaminan Ulang Syariah

Kegiatan Usaha

Penjaminan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan

Penjaminan kewajiban finansial terjamin yang telah dijamin perusahaan penjaminan

Produk Utama

Akad

•Penjaminan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah •Penjaminan pembiayaan yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam syariah •Penjaminan pembiayaan syariah program kemitraan yang dilakukan oleh BUMN melalui PKBL •Penjaminan surat utang syariah.

•Penjaminan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah •Penjaminan pembiayaan yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam syariah •Penjaminan pembiayaan syariah program kemitraan yang dilakukan oleh BUMN melalui PKBL •Penjaminan surat utang syariah.

Kafalah bil Ujrah

65

Kegiatan Usaha Penjaminan dan Penjaminan Ulang Produk Tambahan

Perusahaan

Penjaminan Syariah

• • • •

• •

Penjaminan Ulang Syariah

• •

Penjaminan Transaksi Dagang Penjaminan pengadaan barang/jasa (surety bond) Penjaminan bank garansi/kontra bank garansi Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN) Penjaminan letter of credit (L/C) Penjaminan kepadeanan (custom bond) Penjaminan lainnya dengan persetujuan OJK Jsa konsultasi manajeman terkait penjaminan

Mekanisme

LAPOR OJK

PRODUK TERCATAT PADA OJK

DIPASARKAN 66

KARAKTERISTIK PENJAMINAN SYARIAH Skema Penjaminan Secara Umum (akad kafalah bil ujroh) 4. Pengumpulan subrogasi

2. Imbal Jasa Kafalah (Ujrah)

Penjamin/Kafil (Perusahaan Penjaminan)

3. Ganti Rugi

Penerima Jaminan/ Makful Lahu (BUS atau LKS)

Perjanjian penjaminan/Sertifikat Kafalah

1. Pembiayaan

Terjamin/Makful Anhu (Nasabah/Debitor)

Perjanjian /Akad Pembiayaan

67

JENIS PENJAMINAN SYARIAH (1) Skema Penjaminan Langsung PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG 7. Pembayaran IJKU

PERUSAHAAN PENJAMINAN (Full-Sharia/UUS) 4. Permohonan Penjaminan/ Kafalah

5. Analisa Permohonan Penjaminan/ Kafalah

6. Surat Persetujuan Prinsip (SP3)

7. Transfer IJK

8. Persetu- 9. Sertifikat juan atas Penjaminan/ SP3 Kafalah

10. Pencairan Pembiayaan 7. Akad Pembiayaan

DEBITUR

3. Memorandum Analisa Pembiayaan

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

2. Evaluasi Permohonan Pembiayaan 1. Permohonan Pembiayaan

68

JENIS PENJAMINAN SYARIAH (2) Skema Penjaminan Tidak Langsung PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG

6. Pembayaran IJKU

PERUSAHAAN PENJAMINAN (Full-Sharia/UUS)

4. Permohonan 7. Persetu- 8. Sertifikat 5. Surat 6. Transfer Penjaminan/ Persetujuan juan atas Penjaminan/ IJK Kafalah Kafalah Prinsip (SP3) SP3

9. Pencairan Penjaminan 7. Akad Pembiayaan

DEBITUR

3. Memorandum Analisa Pembiayaan

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

2. Evaluasi Permohonan Pembiayaan 1. Permohonan Pembiayaan

69

Batasan Investasi 1 2 3 4

• Deposito pada Bank syariah max. 25% dari jumlah investasi. • Surat berharga syariah negara max. 50% dari jumlah investasi. • Surat berharga syariah Bank Indonesia max. 50% dari jumlah investasi. • Sukuk korporasi max. 20% dari jumlah investasi.

5

• Saham syariah yang tercatat dibursa max. 5% dari jumlah investasi untuk setiap emiten dan max. 20% dari jumlah investasi untuk total.

6

• Reksadana syariah yang tercatat dibursa max. 5% dari jumlah investasi untuk setiap emiten dan max. 20% dari jumlah investasi untuk total.

7

• EBA syariah yang tercatat dibursa max. 5% dari jumlah investasi untuk setiap emiten dan max. 20% dari jumlah investasi untuk total.

8

• Penyertaan langsung pada perusahaan jasa keuangan syariah max. 5% dari jumlah investasi untuk setiap emiten dan max. 20% dari jumlah investasi untuk total. 70

Retensi, Gearing Ratio, dan Nilai Penjaminan Usaha Produktif •

Retensi Sendiri

Gearing ratio

Nilai Penjaminan Produktif

•

Paling tinggi 5% per terjamin dari ekuitas untuk terjamin perorangan, badan usaha, PT, dan yayasan Paling tinggi 10% per terjamin dari ekuitas untuk terjamin kelompok dan koperasi

• •

GR penjaminan produktif max. 10X Total GR max. 40X

•

Max. 20% dari total nilai penjaminan

kurang

Dukungan penjaminan ulang atau perusahan perasuransian

GR adalah total nilai penjaminan yang ditanggung sendiri dengan ekuitas perusahaan

71

Sanksi Administratif OJK

1

•Peringatan Tertulis

2

•Denda Administratif

3

•Pembekuan Kegiatan Usaha

4

•Pencabutan Izin Usaha 72

Ketentuan Pidana

1

• Setiap Orang yang menjalankan Penjaminan, Penjaminan Syariah, Penjaminan Ulang, dan Penjaminan Ulang Syariah tanpa izin, dipidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp100 Miliar

2

• Direksi/pengurus Lembaga Penjamin yang dengan sengaja memberikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tidak benar dipidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp10 Miliar.

3

• Agen penjamin yang menggelapkan IJP, IJK, IJPU, dan/atau IJKU dipidana penjara paling lama tahun atau pidana denda paling banyak Rp2,5 Miliar.

73


Peraturan Modal Ventura Syariah UU

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Peraturan OJK Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura

POJK

Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura

Peraturan OJK Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura Peraturan OJK Nomor 37/POJK.05/2015 tentang Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura

SEOJK

Surat Edaran OJK Nomor 8/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura 75

Perizinan dan Kelembagaan Modal Ventura Syariah Jenis Izin/Pelaporan

Izin Full Syariah

Izin UUS

Pelaporan Perubahan DPS

Persyaratan

•Modal Rp.20M (PT), Rp.10M (Koperasi), Rp.10M (CV) •Mempunyai Min seorang DPS

•Modal Kerja UUS Rp.10M •Punya terpisah •Mempunyai Min seorang DPS •Dipimpin seorang Pimpinan UUS

•Diangkat dalam RUPS atas rekomendasi DSN MUI

Analisis

Output

Izin Perusahaan Modal Ventura Syariah


Pencatatan Perubahan Susunan DPS

76

Kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah Kegiatan Usaha

Investasi

Pelayanan Jasa

Jenis Kegiatan •Penyertaan saham (equity participation) •Pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi •Pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan perusahaan strat up •Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil

•Jasa Konsultansi dan manajemen •Pemasaran produk keuangan •Jasa lainnya

Akad Mudharabah Akad Musyarakah Akad Mudharabah Musytarakah

Untuk mendukung kegiatan usaha investasi perusahaan dapat melakukan:

Pembiayaan Kegiatan Usaha Lainnya atas persetujuan OJK

•Kegiatan usaha lain yng dikemudian hari tidak dapat diklasifikasikan dalam kegiatan investasi atau pelayanan jasa

Jual Beli Khusus untuk mendukung kegiatan usaha investasi 77

Karakteristik Modal Ventura

Pengelolaan Dana Ventura PERJANJIAN DANA VENTURA (KONTRAK INVESTASI BERSAMA) PMV

3 Pasangan Usaha

Kustodian

4 1 2

Investor

DANA VENTURA

5 Dana Ventura adalah kontrak investasi bersama antara PMV dan kustodian yang mengikat investor Dana Ventura 1. PMV dan Kustodian membentuk Dana Ventura yang mengikat Investor. 2. Investor melakukan investasi pada Dana Ventura. 3. PMV sebagai Pengelola Investasi melakukan alokasi dana yang diperoleh dari investor untuk pembelian obligasi, saham atau penyertaan langsung pada Pasangan Usaha. 4. Kustodian menerima pembayaran bagi hasil obligasi syariah dan dividen serta laba/rugi yang diperoleh dari pengalihan penyertaan saham Pasangan Usaha. 5. Investor menerima keuntungan dari perubahan nilai aktiva bersih Dana Ventura.

79

Penegakan Kepatuhan oleh OJK

1

• Pemberitahuan Pemenuhan

2

• Rencana Pemenuhan

3

• Sanksi Adminis Tratif 1. Peringatan Tertulis 2. Pembekuan Kegiatan Usaha 3. Pencabutan Izin Usaha

80


Lingkup Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya

Pegadaian Syariah

Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan Syariah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah

PT Perusahaan Nasional Madani (Persero)

82

Pegadaian Syariah

83

Peraturan Pegadaian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peratutan Saat ini

Pegadaian (Pandhuis Reglement) Stbl. tahun 1905 No.490 diubah dengan Stbl. tahun 1928 N0.81, Jo No.82 dan Stbl. tahun 1935 No.596 Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan PT Pegadaian (Persero)

Rancangan Peraturan OJK tetang Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Pergadaian Rencana Pengaturan

Rancangan SE OJK tentang pembinaan dan pengawasan gadai konvensional Rancangan SE OJK tentang pembinaan dan pengawasan gadai syariah 84

Konsep Rencana Pengaturan Perizinan dan Kelembagaan Jenis Izin/Pelaporan

Persyaratan

Analisis

Output

Izin Full Syariah

•Berlaku bagi Perusahaan gadai Swasta •Modal Rp.1M (Nasional), Rp.500jt (Provinsi) •Badan hukum PT atau Koperasi •Mempunyai Min seorang DPS* •Mempunyai juru taksir bersertifikat*

Izin UUS

•Berlaku bagi Perusahaan Gadai Pemerintah •Mempunyai Modal Kerja terpisah •Punya Pembukuan Terpisah •Mempunyai Min seorang DPS •Dipimpin seorang Pimpinan UUS •Mempunyai juru taksir bersertifikat*


Pelaporan Pemasaran Produk Gadai Syariah*

•Berlaku bagi Perusahaan Gadai Swata konvensional yang akan memasarkan produk syariah •Diawasi oleh seorang DPS •Mempunyai juru taksir bersertifikat* •Mempunyai pembukuan terpisah*

Pencatatan Produk yang dipasarkan

Izin Perusahaan Pegadaian Syariah

85

Konsep Pengaturan Kegiatan Usaha Gadai Syariah Oleh Perusahaan Gadai Swasta Kegiatan Usaha

Jenis Kegiatan Mempunyai min 1 juru taksir

Gadai Syariah

• menyalurkan Uang Pinjaman dengan menerima barang bergerak yang dibebani jaminan Gadai yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah

Mempunyai tempat penyimpanan Barang Jaminan yang memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan

Akad Rahn

Kegiatan Usaha Lainnya setelah lapor OJK*

•Pemasaran produk keuangan •dll

Kegiatan Usaha Lainnya atas persetujuan OJK

•Kegiatan pemberian pinjaman dengan pembebanan fidusia •Jasa penitipan •dll

Pencatatan Produk Baru yang Dipasarkan

Izin Kegiatan Usaha Baru 86

Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan Syariah

87

Peraturan Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peratutan Saat ini

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005

Rencana Pengaturan

Rancangan SE OJK tentang Pengawasan Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan 88

Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan Kegiatan Usaha

Penyaluran Pinjaman (Pembiayaan)

Sekuritisasi

Kegiatan Usaha Lainnya atas persetujuan OJK

Jenis Kegiatan

Bentuk Efek Beragun Aset Perusahaan sampai saat ini

• penyediaan dana kepada Lembaga Penyalur KPR, yang mewajibkan pelunasan seluruh kewajibannya setelah jangka waktu tertentu yang dilakukan berdasrkan prinsip syariah

• transformasi aset yang tidak liquid menjadi liquid dengan cara pembelian Aset Keuangan dari Kreditor Asal dan penerbitan Efek Beragun Aset yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah

Surat Partisipasi

Kontrak Investasi Kolektif

• kegiatan usaha lain yang mendukung pembangunan dan pengembangan di bidang perumahan

89

Lembaga Keuangan Mikro Syariah

90

Peraturan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

UU

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Peraturan OJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro

POJK

Peraturan OJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

PP

Peraturan Pemerintah Nomor 89/2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro 91

Perizinan dan Pengukuhan LKM Setiap orang yang akan menjalankan usaha LKM wajib memperoleh izin dari OJK

Lembaga keuangan mikro sebagaimana dimaksud Pasal 39 UU LKM yang telah berdiri dan beroperasi sebelum UU LKM berlaku (8 Januari 2015) wajib memperoleh izin usaha dari OJK melalui pengukuhan.

Min. 1 DPS

PERIZINAN LKM BARU

PENGUKUHAN (8 Januari 2015 s.d. 8 Januari 2016)

OJK Proses perizinan dapat dilakukan mulai tanggal 8 Januari 2015 9292

KEGIATAN USAHA LKM

Pinjaman/Pembiayaan dalam Usaha Skala Mikro

Jasa Pengembangan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengelolaan Simpanan

Jasa Konsultasi Pengembangan Usaha

Tidak semata-mata mencari keuntungan 93

Bentuk Badan Hukum & Kepemilikan BENTUK BADAN HUKUM LKM Perseroan Terbatas

atau

Koperasi (Jasa)

Kepemilikan Saham * Paling sedikit 60% dimiliki oleh Pemda Kab/Kota atau Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan Sisa 40% saham dapat dimiliki oleh WNI dan/atau Koperasi

Kepemilikan setiap WNI maksimal 20%

* Penyesuaian kepemilikan saham LKM hasil pengukuhan paling lama 5 tahun sejak tanggal pengukuhan. 9494

Cakupan Wilayah Usaha LKM  Luas wilayah cakupan usaha LKM berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota sesuai dengan skala usaha masing-masing LKM  Skala usaha LKM ditetapkan berdasarkan distribusi nasabah peminjam atau pembiayaan :

Desa atau Kelurahan

pembiayaan/pinjaman kepada penduduk di 1 desa/kelurahan

Kecamatan

pembiayaan/pinjaman kepada penduduk 2 desa/kelurahan atau lebih dalam 1 wilayah kecamatan yang sama

Kabupatenat au Kota

pembiayaan/pinjaman kepada penduduk di 2 kecamatan atau lebih dalam wilayah kabupaten/kota yang sama

 LKM wajib memiliki izin usaha sesuai cakupan wilayah usaha  LKM yang bermaksud mengembangkan cakupan wilayah usahanya wajib menyesuaikan izin usaha sesuai dengan cakupan wilayah usaha yang baru 9595

Permodalan  

Modal disetor LKM berdasarkan cakupan wilayah usaha Modal disetor minimum :

Desa/Kelurahan  Rp50.000.000,Kecamatan

 Rp100.000.000,-

Kabupaten/Kota  Rp500.000.000,

Sumber permodalan LKM disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU PT dan UU Perkoperasian beserta Peraturan Pelaksanaannya) 9696

Transformasi LKM LKM

LKM

Kriteria

BPR atau BPRS

Wajib Transformasi

Kriteria: • Kegiatan Usaha melebihi Wilayah Kabupaten/Kota; atau • Ekuitas paling kurang 5x modal disetor minimum BPR/BPRS; dan Simpanan paling kurang 25x disetor minimum BPR/BPRS 9797

Sanksi Administratif OJK

1

•Denda Uang

2

•Peringatan Tertulis

3

•Pembekuan Kegiatan Usaha

4

•Pemberhentian Direksi

5

•Pencabutan Izin Usaha 98

Ketentuan Pidana

1 2 3 4

• Setiap Orang yang menjalankan usaha LKM tanpa izin, dipidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 Miliar

• Direksi/pengurus LKM yang dengan sengaja tidak memberikan informasi yang diwajibkan, membuat catatan palsu, mengubah mengaburkan laporan keuangan dipidana penjara paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak Rp1 Miliar.

• Direksi/pengurus LKM dan Dewan Komisaris/pengawas yang meminta atau menerima imbalan atau tidak melaksanakan langkah-langkah yang memastikan pemenuhan terhadap ketentuan dipidana penjara paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak Rp1 Miliar.

• Pemegang saham ataupemilik LKM yang dengan sengaja menyuruh direksi/pengusur, Dewan Komisaris/pengawas, anggota, yauntuk melakukan perbuatan langkah-langkah yang dapat mengakibatkan LKM tidak memenuhi ketentuan dipidana penjara paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak Rp1 Miliar.

99

PT Perusahaan Nasional Madani (Persero)

100

KODISI SAAT INI

Kondisi Kegiatan Syariah

Regulasi, Pembinaan dan Pengawasan Pada OJK

Belum ada Regulasi kegiatan syariah Penguatan Regulasi, Pembianaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Syariah

Pembukuan Syariah belum terpisah

Belum ada perizinan UUS Perizinan UUS

Pembukuan Terpisah

Pengawasan Syariah 101

Profile Perusahaan Sejarah Perusahaan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) didirikan pada tanggal 1 Juni 1999 sebagai Lembaga Keuangan Khusus yang kegiatan usahanya meliputi jasa pembiayaan dan jasa manajemen, sebagai pelaksanaan dari Ketetapan MPR Republik Indonesia No.XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi. PP 38 TAHUN 1999, pasal 2 ayat a, b: Maksud dan tujuan pendirian PT Permodalan Nasional Madani (Persero) adalah untuk menyelenggarakan Jasa Pembiayaan termasuk Kredit Program dan Jasa Manajemen untuk pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah termasuk kegiatan usaha lainnya guna menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut

102

Profile Perusahaan Anggaran Dasar Perusahaan Nomor : AHU-89347.AH.01.02.Tahun 2008 Pasal 3 1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi termasuk tetapi tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha : a. Jasa Pembiayaan termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit program; b. Penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S) c. Jasa manajemen dan kemitraan. 103

Profile Perusahaan Visi Menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkat-kan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Misi •Menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKMK •Membantu pelaku UMKMK untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat •Meningkatkan kreatifitas dan produktivitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor UMKMK

Komposisi Kepemilikan Saham Perusahaan Saham Perusahaan dimiliki 100% oleh Negara Republik indonesia Modal Disetor Tahun 1999 sebesar Rp 300 Miliar dengan Modal Dasar Rp 1,2 Triliun

104

Profile Perusahaan Landasan Hukum 1. PP 38/1999 tentang Penempatan Modal Pemerintah dan Tujuan Pendirian PNM. 2. KMK 487/KMK.017/1999, Pasal 3: PNM sebagai Koordinator Penyaluran 12 Skim Kredit Program eksKLBI untuk Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil. 3. Surat Menkeu S-121/MK.6/2004 tanggal 21 April 2004: Penunjukan PNM sebagai BUMN Pengelola Kredit Usaha Mikro dan Kecil. 4. Surat Menkeu S-2155/MK.5/2009 tanggal 16 April 2009: Penunjukkan PNM sebagai Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) Dana Kredit Usaha Mikro dan Kecil. 5. PMK No. 219/PMK.011/2012: PNM sebagai badan usaha yang menyalurkan kredit kepada masyarakat, maka cadangan khusus penyisihan pembiayaannya boleh dikurangkan sebagai biaya.

6. PMK 251/PMK.03/2008: Sebagai BUMN yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, maka penghasilan jasa keuangan PNM tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan.

105

Profile Perusahaan Kegiatan Usaha Perusahaan

 Tahun 1999 – 2014 : Pengelolaan Kredit Program eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia .  Tahun 1999 – Sekarang : Kredit Usaha Mikro & Kecil melalui Lembaga Keuangan, (a.l. lebih dari 1.200 koperasi dan BPR).  Tahun 2008 – Sekarang : mengembangkan pembiayaan langsung kepada Usaha Mikro & Kecil (UMK) melalui Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM).

Kantor Cabang Manado

Kantor ULaMM Pasar Aceh 106

Profile Perusahaan Kegiatan Usaha : Pembiayaan Usaha Mikro Kecil (UMK)

1 Pembiayaan Kantor Unit

*

UMK (Produktif)

2 Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU)

107

Profile Perusahaan Kegiatan Usaha : Pembiayaan UMK melalui Lembaga Keuangan Mikro dan Syariah (LKM/S)

1 Pembiayaan

2

Jasa Manajemen

LKM/S

Penyertaan

BPR/S

UMK (Produktif)

3

108

Profile Perusahaan Keunikan Perusahaan 1.

Didirikan sebagai BUMN non-bank khusus untuk memberdayakan UMK * melalui Pembiayaan serta Pembinaan dan pendampingan (Capacity Building).

2.

* Menjangkau UMK yang belum terlayani oleh perbankan

3.

Berpengalaman mengelola Kredit Program secara baik dan lancar

109

AKHIR PRESENTASI

110

Bidang Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan. Surabaya - 11 Mei 2016

Recommend Documents