BB.
BIDANG KEHUTANAN
SUB BIDANG 1. Inventarisasi Hutan
SUB SUB BIDANG
PEMERINTAHAN KABUPATEN OKU Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah Kabupaten.
2. Pengukuhan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru 3. Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru
Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.
4. Penataan Batas dan Pemetaan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru 5. Penetapan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru 6. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus
Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala Kabupaten dengan pertimbangan gubernur.
186
7. Penatagunaan Kawasan Hutan
8. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
9. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) 10. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP 11. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHP 12. Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi 13. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi 14. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi 15. Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi
Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan. Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP.
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP.
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi.
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam Kabupaten.
187
16. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) 17. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL 18. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL 19. Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung 20. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung 21. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung 22. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung 23. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL.
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL.
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK.
188
24. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK 25. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK 26. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru 27. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru 28. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru
Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.
Pertimbangan teknis pengelolaan jangka (tahunan) unit KPHK.
rencana pendek
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala Kabupaten.
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala Kabupaten.
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala Kabupaten.
29. Penataan Blok (Zonasi) Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru
189
30. Pengelolaan Taman Hutan Raya
31. Rencana Kehutanan 32. Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial) 33. Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi
34. Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi
Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala Kabupaten. Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat Kabupaten. Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat Kabupaten.
Pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani. Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala Kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
35. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi
Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala Kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
36. Industri Pengolahan Hasil Hutan
Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu.
37. Penatausahaan Hasil Hutan
Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala Kabupaten.
190
38. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung
Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (Appendix) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
39. Penerimaan Negara Bukan
Pelaksanaan penerimaan negara skala Kabupaten.
Pajak Bidang Kehutan. 40. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove
1. Penetapan lahan Kabupaten.
pemungutan bukan pajak
kritis
skala
2. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS. 3. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala Kabupaten.. 4. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala Kabupaten.
41. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kabupatan.
191
42. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove
43. Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan 44. Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam
45. Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan di Sekitar Hutan 46. Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan 47. Hutan Kota
48. Perbenihan Tanaman Hutan
1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala Kabupaten. 2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala Kabupaten. Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan
Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala Kabupaten. Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan. Pembangunan, pemeliharaan, perlindungan hutan kota.
dan
pengelolaan, pemanfaatan, pengamanan
Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.
192
49. Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru
Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala Kabupaten.
50. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru 51. Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar 52. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar 53. Lembaga Konservasi
54. Perlindungan Hutan
Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (Appendix) CITES. Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala Kabupaten. 1. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala Kabupaten. 2. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala Kabupaten.
55. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat Kabupaten dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala Kabupaten.
56. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kehutanan
193
57. Penyuluhan Kehutanan 58. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan 59. Pengawasan Bidang Kehutanan
Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala Kabupaten. Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala Kabupaten. Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggara kabupaten dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan.
194
