Bertahan di Tengah Krisis Pangan & Energi: Merajut Inovasi dan Knowledge-Based Economy Prof. Dr. Bustanul Arifin Anggota Tim Ahli Bidang Ekonomi Kadin Indonesia
Kenaikan Harga Komoditas Strategis • • • •
Fenomena “supply constraints” beberapa komoditas penting; Jatuhnya Dollar AS (relatif terhadap mata uang lain di dunia) “Pergeseran aset” karena ketidakpastian pasar keuangan global. Pasar minyak mentah dunia menipis sejak pertengahan 2007, bahkan berlanjut sampai kuartal-3 dan 4. Sangat tidak biasa. • Faktor gangguan cuaca dan angina topan di Meksiko dan North Sea juga berpengaruh terhadap suplai minyak dunia, • Ekspektasi gangguan produksi minyak karena instabilitas politik di Timur Tengah & diplomasi frontal Hugo Chavez di Venezuela.
Harga Minyak dan Pangan Makin Liar Indeks Harga Komoditas Penting
Sub-Indeks Harga Pertanian
Indeks Harga Nominal US$ (1990=100)
Indeks Harga Nominal US$ (1990=100)
Sumber: Bank Dunia (2008). “Commodity Market Review”, 11 Juni 2008
Determinan Eskalasi Harga Pangan 1. Fenomena perubahan iklim yang mengacaukan ramalan produksi pangan strategis, 2. Peningkatan permintaan komoditas pangan karena konversi terhadap biofuel, dan 3. Aksi para investor (spekulan) global karena kondisi pasar keuangan yang tidak menentu.
Bio-diesel dunia: Kedelai & Kanola Biodiesel 11.75bn litres (est) (2007), % global production, by crop Callow 4%
Waste oil 4%
Palm 7% Sunflow er 8%
Soya 43%
Rapeseed 34%
Sumber: Kingsman/Frost & Sullivan / Financial Times 23 Nov 2007 p11
Bio-ethanol dunia: tebu dan jagung Bioethanol 45bn litres (2006), % global production, by crop others 5% wheat 9%
sugar 50% corn/maize 36%
Sumber: Kingsman/Frost & Sullivan / Financial Times 23 Nov 2007 p11
cereal price EraReal Pangan Murah Telahindex Lewat (All prices 100prices=100 in 1960) in 1996) Real Cereal Price Index=(All 300
W heat
Mai ze
Ri ce
250 200 150
Biofuel Era Climate Change
100 50 0 1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 Data Source: Johnson, 1999; Chicago Board of Trade Website.
Kinerja Padi, Jagung, Kedelai 2006-2008 Komoditas
2006
2007 Kuantitas
2008 %
Kuantitas
%
Padi Luas Panen (ha) Produktivitas (ton/ha) Produksi (ton GKG)
11,786,430 12,124,827 4.62
4.71
54,454,937 57,051,679
2.87 12,299,391
1.44
1.84
4.74
0.68
4.77 58,268,296
2.13
Jagung Luas Panen (ha) Produktivitas (ton/ha) Produksi (ton pipil kering)
3,345,805
3,629,052
8.47
3,769,291
3.86
3.47
3.66
5.51
3.68
0.61
14.44 13,883,194
4.49
11,609,463 13,286,173
Kedelai Luas Panen (ha) Produktivitas (ton/ha) Produksi (ton biji kering)
580,534
458,850
-20.96
535,135
16.63
1.29
1.29
0.25
1.31
1.17
747,611
592,381
-20.76
698,939
17.99
Sumber: BPS, sampai ARAM 1, Maret 2008
Produksi dan Konsumsi Daging, 2004-2006 No
Produksi (000 ton)
Komoditas
Konsumsi (kg/kapita)
2004
2005
2006
358.06
286.96 311.44
2004
2005
2006
Daging 1 Daging sapi
1.23
1.06
1.15
2 Daging kerbau
32.19
30.44
31.60
0.10
0.10
0.10
3 Daging kambing
45.71
40.48
42.62
0.14
0.14
0.14
4 Daging domba
52.85
37.86
41.52
0.16
0.12
0.13
157.88 163.13
0.51
0.55
0.56
1.40
n/a
n/a
n/a
5 Daging babi
176.98
6 Daging kuda
1.31
1.33
7 Daging ayam kampung
269.47
274.02 293.44
0.69
0.69
0.73
8 Daging ayam negeri
813.16
749.35 918.25
2.08
1.90
2.30
20.27
0.05
0.05
0.05
219.27 246.58
1.33
1.16
1.27
9 Daging bebek 10 Daging lain yg dimakan
20.19 250.44
19.41
Sumber: Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian, 2007
Produksi dan Konsumsi Telur dan Susu, 2004-2006 No
Produksi (000 ton)
Komoditas
Konsumsi (kg/kapita)
2004
2005
2006
2004
2005
2006
1 Telur ayam kampung
143.15
175.43 181.10
0.57
0.57
0.58
2 Telur ayam petelur
762.04
681.15 751.04
3.45
3.04
3.31
3 Telur bebek
173.22
194.90 201.70
0.66
0.73
0.75
549.95
535.96 577.63
2.14
2.06
2.19
7.33
7.26
7.16
Telur
Susu 1 Susu segar domestik 2 Susu segar impor
0.00
0.00
0.00
Sumber: Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian, 2007
Cadangan Pangan dalam PP 68/2002 • Pasal 1: Cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat • Pasal 5: Cadangan pangan pemerintah: pangan tertentu yang bersifat pokok. Tugas pemerintah: (a) menginventarisasi cadangan pangan; (b) melakukan prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat; (c) menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan. • Pasal 8: Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluasluasnya dalam upaya mewujudkan cadangan pangan masyarakat, yang dilakukan secara mandiri serta sesuai dengan kemampuan masing-masing
Cadangan Pangan Era Otonomi Daerah • Ketahanan pangan adalah urusan wajib seluruh pemerintahan daerah (PP 3/2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan PP 38/2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintahan Daerah); • Pemerintah daerah dapat memulai menjalankan urusan wajib ketahanan pangan ini dengan memperkuat cadangan pangan pemerintah (dan melakukan pemantauan secara berkala terhadap cadangan masyarakat) untuk merumuskan kebijakan penanggulangan masalah ketahanan pangan di daerahnya • Apabila terdapat dispute kebijakan di daerah, maka langkah pertama adalah mengembalikan argumen hakikat pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional
Kinerja Produksi Minyak Mentah Juta barel/hari
1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000
900
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Series1 1,414.10 1,340.60 1,249.40 1,146.80 1,094.40 1,062.10 1,005.60
Sumber: Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral
2007 966.7
Kebijakan Biofuels: Di Persimpangan? • Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi • Instruksi Presiden (Inpres) 1/2006 tentang Penyediaan dan pemanfaatan bakar nabati (BBN). Tema instruksi: “mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan percepatan penyediaan pemanfaatan bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain” • Peraturan Presiden No 5/2006 tentang Pengembangan Bahan Bakar Nabati, yang memfokuskan pada diversifikasi energi untuk memenuhi permintaan energi dalam jangka panjang. • Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, yang menekankan pada biomasa, geotermal, matahari, air, angin dan gelombang.
Kebijakan Percepatan Biofuels NATIONAL ENERGY POLICY National Energy Mix 2025 (Presidential Decree No. 5/2006) Coal 33% BIOFUELS 5% Geothermal 5% RE 17%
Oil 20%
Gas 30%
Presidential Decree No. 10/ 2006 on National Team on BIOFUELS Development
BLUEPRINT, ROADMAP, RECOMMENDATION
Biomass, Nuclear, Hydro Solar Energy, Wind Pow er 5% Coal Liquefaction 2%
Presidential Instruction No. 1/ 2006 to 13 Gov’t Institutions & Regional Gov’t on BIOFUELS Supply and Utilization as an Alternative Energy
IMPLEMENTATION
Esensi dari kebijakan biofuel • Berdasarkan blue-print kebijakan energi nasional (2006): bio-diesel ditargetakan 2 persen dari total konsumsi diesel (solar) pada tahun 2010 • Bio-diesel dari kelapa sawit adalah prioritas, dengan target 62.000 kiloliters (atau equivalen 62.000 ton); • Pemerintah mencoba berbagai instrumen kebijakan dalam CPO: (1) domestic market obligation (DMO); (2) areal tertentu kebun kelapa sawit untuk biofeul; • Prioritas kedua adalah pohon jarak (Jatropha curcas) yang telah dikenal luas oleh masyarakat dan tidak berebutan (non-trade-off) dengan komoditas pangan.
Target Nasional Biofuels (Kiloliter)
Uraian Konsumsi Diesel
2006
2007
2008
2009
2010
12,438 13,184 13,975 14,814 15,713
Suplai Biodiesel ¾ Blue-print Energi Nasional
50
100
300
500
702
¾ Minyak sawit
62
125
349
593
471
0
7
70
148
341
¾ Minyak sawit
18
36
100
169
135
¾ Jatropha curcas
40
341
345
360
375
¾ Jatropha curcas Alokasi lahan biodiesel untuk:
Sumber: Tim Nasional Pengembangan Biofuel, 2006
Bulog pengelola cadangan pangan?
• Bulog mengelola cadangan pangan pemerintah dengan realisasi sampai Mei 2008 sekitar 1,4 juta ton beras. Rata-rata pengadaan per hari mencapai 30 ribu ton, suatu peningkatan siginikan dari beberapa tahun terakhir; • Bulog dan segenap divisi regionalnya masih harus bekerjasama lebih erat dengan pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan pemantauan berkala cadangan pangan masyarakat.
Kenaikan Harga Komoditas Pertanian • Laju kenaikan harga komoditas pertanian telah semakin berkurang, walau masih meningkat dengan 1.4% pada Mei 2008 (laju pada bulan Maret 2008 adalah 5.5 %) • Permintaan yang tinggi terhadap biofuel dan penurunan produksi kedelai AS, Brazil dan Argentina telah semakin menipiskan volume perdagangan minyak dan lemak dunia. • Harga daging melonjak sampai 12 persen, karena permintaan impor daging Australia dari Rusia meningkat drastis. Produksi daging Rusia menurun secara signifikan. • Harga minyak kelapa dan minyak sawit (CPO) 7,5% karena volume perdagangan memang menipis, • Harga karet alam naik 8% karena kenaikan harga minyak mentah dunia, sebagai bahan baku karet sintetis; Indonesia terlambat melakukan peremajaan pohon-pohon karet tua berumur puluhan dan ratusan tahun,
Harga Produk Perkebunan: Peluang Besar
Sumber: Bank Dunia, Commodity Market Review, 11 Juni 2008
Dualisme Pembiayaan • Agribisnis modern agak mudah mengakses kredit perbankan, tapi pertanian rakyat masih cukup sulit; • Perbankan menganggap sektor pertanian berisiko tinggi (sebenarnya juga high returns), berbiaya transaksi tinggi, supplyresponse lambat dsb; • Alokasi kredit sektor pertanian hanya 5.6%, kontraksi 3.6% per tahun dalam lima tahun terakhir. • Pembiayaan pertanian memerlukan intervensi pemerintah. KUR politis?
Penutup: Ekonomi Basis Pengetahuan • Langkah awal: Pemanfaatan & penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT), dari usaha besar sampai usaha mikro dan kecil adalah keniscayaan • Di tingkat akar rumput, pemberian dan penguatan akses informasi sebagai basis intervensi dalam KBE. • Inovasi dalam pemberdayaan dan kreativitas konsumen dalam dunia pertanian, terutama dalam hal pengembangan SDM, tingkat pendidikan dsb. • Jangka panjang: basis R&D harus ditingkatkan, misalnya untuk menghasilkan inovasi baru yang sesuai dengan karakter ekonomi Indonesia yang masih banyak bertumpu pada usaha mikro dan kecil.
Merajut inovasi kebijakan pangan • Peningkatan produksi pangan strategis wajib menjadi acuan kebijakan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. • Jangka pendek: perbaikan manajemen keadaan darurat, penanggulangan kemiskinan, dan bantuan langsung yang dapat pula memberdayakan dan mewirausahakan masyarakat. • Fokus pada empat komoditas pangan strategis: beras, jagung, kedelai dan gula yang sedang diperjuangkan Indonesia dalam G-33 di WTO, dengan memberikan perlindungan kepada petani. • Kemudian dukungan infrastruktur dari tingkat desa, daerah dan provinsi perlu dijadikan fixed variable, dalam setiap perumusan, organisasi dan implementasi kebijakan ketahanan pangan. • Mekanisme lindung nilai, asuransi tanaman, pasar lelang dan resi gudang adalah sedikit saja dari contoh instrumen penting yang mampu mengurangi risiko usaha dan ketidakpastian pasar.
Merajut inovasi kebijakan energi • Insentif investasi sumber energi alternatif & terbarukan: panas bumi, biomasa mini/mikro-hidro, matahari, angin • Lebih tegas terhadap masa depan pengembangan biofuels di Indonesia, PLUS ketegasan dalam kebijakan harga energi, bahan bakar minyak (BBM) dll. • Intervensi langsung dan pengembangan industri pedesaan, pasca panen dan pengolahan, jasa dan perdagangan, termasuk jasa lingkungan hidup dan perdagangan karbon, yang menjadi insentif berharga untuk konservasi sumberdaya alam (dan energi). • Pembenahan tata kelembagaan, perbaikan sistem property rights, rasa aman dan kepastian hukum.
