BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 41 TAHUN 2008
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SERANG NOMOR 41 TAHUN 2008
TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN SERANG
DITERBITKAN OLEH BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. SERANG TAHUN 2008
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG
Nomor : 41
Tahun 2008 PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR : 41 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN SERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERANG
Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Serang, perlu diatur lebih lanjut Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Serang; b. bahwa Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-undang. ............
-25. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4090); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772); 11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 777) MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN SERANG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Serang;
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3.
Bupati adalah Bupati Serang;
4.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serang;
5.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang; 6.Inspekrtorat. .................
-3-
6.
Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Serang;
7.
Kepala Inspektorat adalah Inspektur;
8.
Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat;
9.
Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat;
10. Inspektur Pembantu terdiri dari Ispektur Pembantu I Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Inspektur Pembantu II Bidang Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektur Pembantu III Bidang Pembangunan Sarana, Prasarana, Inspektur Pembantu IV Bidang Keuangan; 11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Inspektorat; 12. Seksi adalah Seksi pada Inspektorat. BAB II BIDANG TUGAS ORGANISASI Bagian Pertama Inspektur Pasal 2 Inspektur mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Pasal 3 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Inspektur mempunyai fungsi : a. perumusan perencanaan program di bidang pengawasan; b. perumusan kebijakan teknis dan operasional serta fasilitasi pengawasan; c.
penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
d. penyelenggaraan pelaporan pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan kinerja Inspektorat. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 4 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur, yang mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat. Pasal 5. ................
-4Pasal 5 (1)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretaris mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja pengawasan; b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyiapan pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
laporan
hasil
c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional; d. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga; f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Sekretariat. (2)
Sekretariat, membawahkan : a. Sub Bagian Perencanaan; b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; c. Sub Bagian Administrasi dan Umum. Paragraf 1 Sub Bagian Perencanaan Pasal 6
Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundangundangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagiamana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :
Sub
a. pelaksanaan penyusunan perencanaan Sub Bagian Perencanaan; b. pengkoordinasian penyiapan rencana kerja pengawasan dan fasilitasi; c.
penyusunan anggaran inspektorat;
d. penyiapan laporan dan statistik inspektorat; e. penyiapan peraturan perundang-undangan; f.
penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Perencanaan.
Paragraf 2. ............
-5Paragraf 2 Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pasal 8 Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan. Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dalam Pasal 8, Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan perencanaan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; b. penginventarisasian hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan; c.
pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
d. pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan; e. penyusunan statistik hasil pengawasan; f.
penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
Paragraf 3 Sub Bagian Administrasi dan Umum Pasal 10 Sub Bagian Administrasi dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga. Pasal 11 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dalam Pasal 10, Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan perencanaan Sub Bagian Administrasi dan Umum; b. pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan; c. pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan; d. pengelolaan urusan kepegawaian; e. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; f. pengelolaan urusan keuangan; g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Administrasi dan Umum.
Bagian. .......................
-6Bagian Ketiga Inspektur Pembantu I Bidang Pemerintahan dan Aparatur Pasal 12 Inspektur Pembantu I Bidang Pemerintahan dan Aparatur dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu I Bidang Pemerintahan dan Aparatur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan Wilayah I. Pasal 13 (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Inspektur Pembantu I Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai mempunyai fungsi : a. pengusulan program pengawasan di Bidang Pemerintahan dan Aparatur; b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di Bidang Pemerintahan dan Aparatur; c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pemerintahan dan Aparatur; d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di Bidang Pemerintahan dan Aparatur; e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Inspektur Pembantu I Bidang Pemerintahan dan Aparatur. (2) Inspektur Pembantu I Bidang Pemerintahan dan Aparatur, membawahkan : a. Seksi Pengawasan Pemerintahan Daerah; b. Seksi Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; c. Seksi Pengawasan Aparatur. Paragraf 1 Seksi Pengawasan Pemerintahan Daerah Pasal 14 Seksi Pengawasan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu I Bidang Pemerintahan dan Aparatur, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang Pemerintahan Daerah. Pasal 15 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Seksi Pengawasan Pemerintahan Daerah mempunyai fungsi : a. pengusulan program pengawasan bidang Pemerintahan Daerah; b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang Pemerintahan Daerah; c.
pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ;
d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian bidang Pemerintahan Daerah; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pemerintahan Daerah.
Paragraf 2. .......
-7Paragraf 2 Seksi Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pasal 16 Seksi Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu I Bidang Pemerintahan dan Aparatur, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dan kasus pengaduan bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Pasal 17 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Seksi Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi : a. pengusulan program pengawasan bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan; b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan; c.
pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Paragraf 3 Seksi Pengawasan Aparatur Pasal 18 Seksi Pengawasan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu I Bidang Pemerintahan dan Aparatur, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap bidang aparatur dan kasus pengaduan bidang Aparatur. Pasal 19 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Seksi Pengawasan Aparatur mempunyai fungsi : a. pengusulan program pengawasan bidang Aparatur; b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang Aparatur; c.
pengawasan terhadap penyelenggaraan Aparatur;
d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian bidang Aparatur; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi pengawasan Aparatur.
Bagian. ................
-8Bagian Keempat Inspektur Pembantu II Bidang Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Pasal 20 Inspektur Pembantu II Bidang Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu II Bidang Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Bidang Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat. Pasal 21 (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Inspektur Pembantu II Bidang Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan mempunyai fungsi: a. pengusulan program Kesejahteraan;
pengawasan
Bidang
Perekonomian
Daerah
dan
b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan Bidang Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan; c. pengawasan terhadap penyelenggaraan Bidang Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan; d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan Bidang Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan; e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Inspektur Pembantu II Bidang Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan.
(2) Inspektur Pembantu II Bidang Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan, membawahkan : a. Seksi Pengawasan Perhubungan, Pertanian, Kelautan, Perikanan, Pertambangan dan Energi; b. Seksi Pengawasan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan usaha Kecil Menengah; c. Seksi Pengawasan Kesejahteraan Rakyat. Paragraf 1 Seksi Pengawasan Perhubungan, Pertanian, Kelautan, Perikanan, Pertambangan dan Energi Pasal 22 Seksi Pengawasan Perhubungan, Pertanian, Kelautan, Perikanan, Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu II Bidang Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perhubungan, Pertanian, Kelautan, Perikanan, Pertambangan dan Energi.
Pasal 23. ..........
-9Pasal 23 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Seksi Pengawasan Perhubungan, Pertanian, Kelautan, Perikanan, Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi : a. pengusulan program pengawasan bidang Perhubungan, Pertanian, Kelautan, Perikanan, Pertambangan dan Energi; b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang Perhubungan, Pertanian, Kelautan, Perikanan, Pertambangan dan Energi; c.
pengawasan terhadap penyelenggaraan Perhubungan, Pertanian, Kelautan, Perikanan, Pertambangan dan Energi;
d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian bidang Pertanian, Kelautan, Perikanan, Pertambangan dan Energi;
Perhubungan,
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengawasan Perhubungan, Pertanian, Kelautan, Perikanan, Pertambangan dan Energi.
Paragraf 2 Seksi Pengawasan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan usaha Kecil Menengah Pasal 24 Seksi Pengawasan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu II Bidang Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pennyelenggaraan kegiatan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan usaha Kecil Menengah dan kasus pengaduan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan usaha Kecil Menengah. Pasal 25 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Seksi Pengawasan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan usaha Kecil Menengah, mempunyai fungsi : a. pengusulan program pengawasan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan usaha Kecil Menengah; b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan usaha Kecil Menengah; c.
pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan usaha Kecil Menengah;
d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian Perdagangan, Koperasi dan usaha Kecil Menengah;
bidang
Perindustrian,
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengawasan Perdagangan, Koperasi dan usaha Kecil Menengah.
Perindustrian,
Paragraf 3. ..........
- 10 Paragraf 3 Seksi Pengawasan Kesejahteraan Rakyat Pasal 26 Seksi Pengawasan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu II Bidang Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Kesejahteraan Rakyat. Pasal 27 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Seksi Pengawasan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : a. pengusulan program pengawasan bidang Kesejahteraan Rakyat; b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang Kesejahteraan Rakyat; c. pengawasan terhadap Kesejahteraan Rakyat;
penyelenggaraan
kegiatan
yangberkaitan
dengan
d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian bidang Kesejahteraan Rakyat; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengawasan Kesejahteraan Rakyat. Bagian Kelima Inspektur Pembantu III Bidang Pembangunan Sarana, Prasarana Pasal 28 Inspektur Pembantu III Bidang Pembangunan Sarana, Prasarana dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu III Bidang Pembangunan Sarana, Prasarana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Sarana, Prasarana pemerintah daerah dan kasus pengaduan Pembangunan Sarana, Prasarana pemerintah daerah. Pasal 29 (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Inspektur Pembantu III Bidang Pembangunan Sarana, Prasarana mempunyai fungsi: a. pengusulan program pengawasan bidang Pembangunan Sarana, Prasarana pemerintah daerah; b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan Pembangunan Sarana, Prasarana pemerintah daerah; c. pengawasan terhadap penyelenggaraan Prasarana pemerintah daerah;
bidang
Pembangunan
Sarana,
d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang Pembangunan Sarana, Prasarana pemerintah daerah; e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Inspektur Pembantu III Bidang Pembangunan Sarana, Prasarana.
(2)Inspektur. .............
- 11 -
(2) Inspektur Pembantu III Bidang Pembangunan membawahkan : a. Seksi Pengawasan Pekerjaan Umum; b. Seksi Pengawasan Penataan Ruang; c. Seksi Pengawasan Perumahan dan Permukiman;
Sarana,
Prasarana,
Paragraf 1 Seksi Pengawasan Pekerjaan Umum Pasal 30 Seksi Pengawasan Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu III Bidang Pembangunan Sarana, Prasarana yang, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pekerjaan Umum dan kasus pengaduan bidang Pekerjaan Umum. Pasal 31 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Seksi Pengawasan Pekerjaan Umum, mempunyai fungsi : a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerja bidang Pekerjaan Umum; b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang Pekerjaan Umum; c.
pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pekerjaan Umum;
d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian bidang Pekerjaan Umum; e. pelaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengawasan Pekerjaan Umum. Paragraf 2 Seksi Pengawasan Penataan Ruang Pasal 32 Seksi Pengawasan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu III Bidang Pembangunan Sarana, Prasarana, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaran kegiatan Penataan Ruang dan kasus pengaduan bidang Penataan Ruang. Pasal 33 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Pengawasan Penataan Ruang mempunyai fungsi: a. pengusulan program pengawasan bidang Penataan Ruang; b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang Penataan Ruang; c.
pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Penataan Ruang;
d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian bidang Penataan Ruang; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengawasan Penataan Ruang. Paragraf 3. ..........
- 12 -
Paragraf 3 Seksi Pengawasan Perumahan dan Permukiman Pasal 34 Seksi Pengawasan Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu III Bidang Pembangunan Sarana, Prasarana, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perumahan dan Permukiman. Pasal 35 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Pengawasan Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi : a. pengusulan program pengawasan bidang Perumahan dan Permukiman ; b. pengkoordinasian Permukiman ; c.
pelaksanaan
pengawasan
bidang
Perumahan
dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Perumahan dan Permukiman ;
d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian bidang Perumahan dan Permukiman; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengawasan Perumahan dan Permukiman. Bagian Keenam Inspektur Pembantu IV Bidang Keuangan Pasal 36 Inspektur Pembantu IV Bidang Keuangan dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu IV Bidang Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Bidang Keuangan dan kasus pengaduan Bidang Keuangan. Pasal 37 (1)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Inspektur Pembantu IV Bidang Keuangan mempunyai fungsi: a. pengusulan program pengawasan Bidang Keuangan; b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan Bidang Keuangan; c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bidang Keuangan; d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di Bidang Keuangan; e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Inspektur Pembantu IV Keuangan.
Bidang
(2)Inspektur. ..................
- 13 (2)
Inspektur Pembantu IV Bidang Keuangan, membawahkan : a. Seksi Pengawasan Pendapatan Daerah; b. Seksi Pengawasan Belanja dan Pembiayaan Daerah; c. Seksi Pengawasan Pengelolaan Asset Daerah dan BUMD. Paragraf 1 Seksi Pengawasan Pendapatan Daerah Pasal 38
Seksi Pengawasan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu IV Bidang Keuangan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pendapatan Daerah dan kasus pengaduan bidang Pendapatan Daerah. Pasal 39 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi Pengawasan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi: a. pengusulan program pengawasan bidang Pendapatan Daerah; b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang Pendapatan Daerah; c.
pengawasan terhadap penyelenggaraan bidang Pendapatan Daerah;
d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian bidang Pendapatan Daerah; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengawasan Pendapatan Daerah.
Paragraf 2. Seksi Pengawasan Belanja dan Pembiayaan Daerah Pasal 40 Seksi Pengawasan Belanja dan Pembiayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu IV Bidang Keuangan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Belanja dan Pembiayaan Daerah dan kasus pengaduan bidang Belanja dan Pembiayaan Daerah. Pasal 41 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Pengawasan Belanja dan Pembiayaan Daerah mempunyai fungsi : a. pengusulan program pengawasan bidang Belanja dan Pembiayaan Daerah; b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan Wilayah IV; c.
pengawasan terhadap penyelenggaraan bidang bidang Belanja dan Pembiayaan Daerah;
d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian bidang bidang Belanja dan Pembiayaan Daerah; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengawasan Belanja dan Pembiayaan Daerah. Paragraf 3. ...............
- 14 -
Paragraf 3 Seksi Pengawasan Pengelolaan Asset Daerah dan BUMD Pasal 42 Seksi Pengawasan Pengelolaan Asset Daerah dan BUMD dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu IV Bidang Keuangan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Asset Daerah dan BUMD dan kasus pengaduan bidang Pengelolaan Asset Daerah dan BUMD. Pasal 43 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Pengawasan Pengelolaan Asset Daerah dan BUMD mempunyai fungsi: a. pengusulan program pengawasan bidang Pengelolaan Asset Daerah dan BUMD; b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang Pengelolaan Asset Daerah dan BUMD; c.
pengawasan terhadap penyelenggaraan dan Pengelolaan Asset Daerah dan BUMD;
d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian bidang Pengelolaan Asset Daerah dan BUMD; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengawasan Pengelolaan Asset Daerah dan BUMD. BAB III TATA KERJA Bagian Pertama Umum Pasal 44 (1)
Hal-hal yang menjadi tugas pokok Inspektorat merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat bisa dipisahkan;
(2)
Pelaksanaan fungsi pengawasan secara teknis operasionalnya diselenggarakan oleh Inspektur Pembantu Wilayah;
(3)
Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi;
(4)
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Inspektorat, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.
Bagian Kedua. ……….
- 15 Bagian Kedua Pelaporan Pasal 45 (1)
Inspektur wajib memberikan laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala, jelas serta tepat waktu kepada Bupati;
(2)
Setiap satuan pimpinan organisasi dilingkungan Inspektorat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan secara berkala dan tepat waktu;
(3)
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut;
(4)
Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagian Ketiga Hal Mewakili Pasal 46
(1)
Dalam hal Inspektur berhalangan, Inspektur dapat menunjuk Sekretaris untuk mewakili;
(2)
Dalam hal Inspektur dan Sekretaris berhalangan, maka Inspektur dapat menunjuk Inspektur Pembantu berdasarkan bidang tugasnya;
(3)
Dalam hal Inspektur, Sekretaris dan Inspektur Pembantu berhalangan, Inspektur dapat menunjuk Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi mewakili sesuai bidang tugasnya;
(4)
Dalam hal mewakili, setiap pimpinan organisasi harus dapat mengkaji skala prioritas dan tingkat urgensi permasalahan serta etika birokrasi yang berlaku. BAB IV KEPEGAWAIAN Bagian Pertama Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 48
(1)
Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
(2)
Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Inspektorat dapat diangkat dan di berhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati Bagian Kedua Eselon Pasal 49
(1)
Inspektur merupakan jabatan struktural eselon IIb;
(2)
Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa;
(3)
Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon IIIa;
(4)
Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa. BAB V. .............
- 16 BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 50 Penjabaran Uraian Tugas Jabatan pada Inspektorat Kabupaten Serang akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri. Pasal 51 Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengawas Daerah Kabupaten Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 52 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 53 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang. Ditetapkan di Serang pada tanggal 18 Desember 2008 BUPATI SERANG, Cap/Ttd
A. TAUFIK NURIMAN Diundangkan di Serang pada tanggal
19 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, Cap/Ttd R.A. SYAHBANDAR W. BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2008 NOMOR 41
