BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR : 12
TAHUN : 2005
PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERANG Menimbang :
a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan, perlu mengatur tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ; b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 ) ; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 6.Peraturan………………
-26. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 705) ; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 713 ). MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Serang ; 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD ; 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ; 4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang ; 5. Bupati adalah Bupati Serang ; 6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah ; 7.Sekretaris……………
-37. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang ; 8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah ; 9. Kepala Kecamatan adalah camat ; 10. Sekretaris Kecamatan adalah unsur pembantu pimpinan Kecamatan yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan ; 11. Seksi adalah unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Seksi ; 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan. B A B II TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN Bagian Pertama Camat Pasal 2 (1) Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Camat mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan kewenangannya ;
kegiatan
pelayanan
masyarakat
yang
menjadi
b. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, administrasi kependudukan dan pembinaan keagrariaan ; c. penyelenggaraan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan ; d. penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja ; e. penyelenggaraan pembinaan perekonomian dan pembangunan ; f. penyelenggaraan masyarakat ; g. penyelenggaraan pelayanan umum ; h. penyelenggaraan Bupati ;
pembinaan pembinaan
kesejahteraan pemeliharaan
dan prasarana
pemberdayaan dan
fasilitas
pengelolaan kewenangan tertentu yang dilimpahkan i.pengkoordinasian………….
-4i. pengkoordinasian tugas yang dilaksanakan oleh Dinas di kecamatan ;
Unit Pelaksana Teknis
j. pelaksanaan urusan tata usaha. Bagian Kedua Sekretariat Kecamatan Pasal 3 (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua satuan kerja di lingkungan Kecamatan serta ketatausahaan Kecamatan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana dan program, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan ; b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian ; c. penyusunan anggaran dan pengelolaan urusan keuangan ; d. pengelolaan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan perlengkapan ; e. pengelolaan urusan rumah tangga, kehumasan dan protokol ; f. pengkoordinasian perencanaan program, pelaporan serta evaluasi kegiatan dari masing-masing satuan kerja di lingkungan Kecamatan ; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketiga Seksi Pemerintahan Pasal 4 (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan, pembinaan administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan dan administrasi kependudukan serta keagrariaan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : a. penyusunan program kegiatan di bidang pemerintahan ; b. pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan kecamatan ; c. pelaksanaan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan ; d.pelaksanaan…………….
-5-
d. pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian administrasi kependudukan dan catatan sipil ; e. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian keagrariaan ; f. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan ; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Seksi Ketentraman dan Ketertiban Pasal 5 (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan kesatuan bangsa, organisasi kemasyarakatan, perlindungan masyarakat serta pembinaan satuan Polisi Pamong Praja. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja di bidang ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ; b. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ; c. pelaksanaan pembinaan satuan Polisi Pamong Praja dan organisasi kemasyarakatan ; d. pelaksanaan perijinan ;
kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan penertiban
e. pelaksanaan pembinaan penanggulangan dan pemulihan akibat bencana alam ; f. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban ; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya ; Bagian Kelima Seksi Ekonomi dan Pembangunan Pasal 6 (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan pembangunan perekonomian Desa/Kelurahan serta produksi dan distribusi . (2)Untuk………………….
-6(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai fungsi : a. penyusunan program Desa/Kelurahan ;
kerja
bidang
Pembangunan
Masyarakat
b. pelaksanaan pembinaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, dan perkoprasian ; c. pelaksanaan pembinaan peternakan , pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan ; d. pelaksanaan distribusi ;
pembinaan
perindustrian,
kepariwisataan,
produksi
dan
e. pelaksanaan pembinaan usaha informal, industri kecil dan kerajinan serta perekonomian rakyat dalam rangka pemberdayaan masyarakat ; f. pelaksanaan rakyat ;
pelayanan
kepada
masyarakat di bidang perekonomian
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya ; Bagian Keenam Seksi Kesejahteraan Sosial Pasal 7 (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembinaan dibidang kesejahteraan sosial. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Seksi Kesejahteraan Sosial, mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja bidang Kesejahteraan Sosial ; b. pelaksanaan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesenian rakyat ; c. pelaksanaan pembinaan kepemudaan, olah raga dan pemberdayaan perempuan ; d. pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan, keluarga berencana dan ketenagakerjaan ; e. pelaksanaan pembinaan di bidang sosial yang meliputi pengentasan kemiskinan, bantuan sosial dan anak terlantar serta bantuan korban bencana alam ; f. pelaksanaan pembinaan peningkatan partisipasi dan kegotong royongan masyarakat ; g.pelaksanaan……………….
-7g. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan sosial ; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketujuh Seksi Pelayanan Umum Pasal 8 (1) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pelayanan umum yang meliputi pembinaan kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana fisik, dan lingkungan hidup. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Seksi Pelayanan Umum, mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja bidang pelayanan umum ; b. pelaksanaan Kelurahan ;
pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi Desa/
c. pelaksanaan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan ; d. pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup ; e. pelaksanaan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum ; f. pelaksanaan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana serta tata ruang kecamatan ; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 9 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Angka 12 Peraturan ini, tugas pokok dan fungsinya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB
III
KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 11…………..
-8Pasal 11 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang. Disahkan di Serang Pada tanggal 19 Agustus 2005 BUPATI SERANG Cap/ttd A. TAUFIK NURIMAN Diundangkan di Serang Pada Tanggal 23 Agustus 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG Cap/ttd AMAN SUKARSO BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2005 NOMOR 12
