BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR : 13
TAHUN : 2005
PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERANG Menimbang :
a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan, perlu mengatur tugas pokok dan fungsi Kelurahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ; b.
Mengingat
:
bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 ) ; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 6.Peraturan………….. -2-
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ; Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 705) ; Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan ( Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 714 ). MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Kabupaten Serang ; Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD ; Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ; Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang ; Bupati adalah Bupati Serang ; Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah ; Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang ; Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
9.Kepala……………… -3Kepala Kecamatan adalah Camat ;
Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan; Kepala Kelurahan adalah Lurah ; Sekretariat Kelurahan adalah unsur pembantu pimpinan Kelurahan yang dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan ; Seksi adalah unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Seksi ; Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang. B A B II TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN Bagian Pertama Lurah Pasal 2 Lurah mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kerja kelurahan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Lurah mempunyai fungsi : penyelenggaraan kewenangannya ;
kegiatan
pelayanan
masyarakat
yang
menjadi
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, administrasi kependudukan dan pembinaan keagrariaan ; penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan ; penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayahnya ; penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan, produksi dan distribusi serta pembinaan lingkungan hidup ;
perekonomian,
penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan ; penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial ; penyelenggaraan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat ; pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kewenangannya. Bagian………………. -4Bagian Kedua
Sekretariat Kelurahan Pasal 3 Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua satuan kerja di lingkungan Kelurahan serta ketatausahaan Kelurahan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi : penyusunan program kerja Sekretariat Kelurahan ; pengelolaan urusan administrasi kepegawaian ; pengelolaan urusan keuangan ; pengelolaan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan perlengkapan ; pengelolaan urusan rumah tangga, kehumasan dan protokol ; pelaksanaan pembinaan kekayaan dan inventarisasi kelurahan ; pengkoordinasikan perencanaan program, pelaporan serta evaluasi kegiatan dari masing-masing satuan kerja di lingkungan Kelurahan ; pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketiga Seksi Pemerintahan Pasal 4 (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi pemerintahan Kelurahan, administrasi kependudukan dan keagrariaan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : penyusunan program kerja di bidang pemerintahan ; pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan kelurahan ; pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian administrasi kependudukan ; pelaksanaan pembinaan dan pengendalian administrasi keagrariaan ; pelaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan ; pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian………………. -5Bagian Keempat
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Pasal 5 (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pembinaan kesatuan bangsa, organisasi kemasyarakatan, perlindungan masyarakat serta pembinaan Polisi Pamong Praja di lingkungan Kelurahan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi : penyusunan program kerja di bidang ketentraman dan ketertiban, pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ; pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ; pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan kelurahan ; pelaksanaan pembinaan penanggulangan dan pemulihan akibat bencana alam ; pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan penertiban perijinan ; pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban ; pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kelima Seksi Ekonomi dan Pembangunan Pasal 6 Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengendalian pembangunan, perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi serta pembinaan lingkungan hidup. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai fungsi : penyusunan program kerja bidang ekonomi dan pembangunan ; pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana fisik ; pelaksanaan pembinaan perekonomian, ekonomi kerakyatan, perkoperasian, pertanian, perindustrian produksi dan distribusi ; d.pelaksanaan………… -6pelaksanaan pembinaan usaha informal, industri kecil dan kerajinan serta usaha pemberdayaan masyarakat ;
pelaksanaan pembinaan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan hidup ; pelaksanaan pembangunan ;
pelayanan
kepada
masyarakat
dibidang
ekonomi
dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keenam Seksi Kesejahteraan Sosial Pasal 7 Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dibidang kesejahteraan sosial di lingkungan Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Seksi Kesejahteraan Sosial, mempunyai fungsi : penyusunan program kerja bidang Kesejahteraan Sosial ; pelaksanaan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesenian rakyat ; pelaksanaan pembinaan kepemudaan, olah raga dan pemberdayaan perempuan ; pelaksanaan pembinaan di bidang sosial yang meliputi pengentasan kemiskinan, bantuan sosial dan anak terlantar serta bantuan korban bencana alam ; pelaksanaan pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat ;
dan kegotong royongan
pelaksanaan pelayanan umum kepada masyarakat dibidang kesejahteraan sosial ; pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 8 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Angka 14 Peraturan Daerah tugas pokok dan fungsi ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB III…………………. -7BAB
III
KETENTUAN PENUTUP Pasal 9
Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Serang Nomor 41 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 10 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang. Disahkan di Serang pada tanggal 19 Agustus 2005 BUPATI SERANG Cap/ttd A. TAUFIK NURIMAN Diundangkan di Serang Pada Tanggal 23 Agustus 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG Cap/ttd AMAN SUKARSO BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2005 NOMOR 13
